ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam

Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016

LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional) Edi Rosman Dosen Pascasarjana IAIN Bukittinggi E-mail : [email protected] Diterima: 2 Maret 2016

Direvisi : 23 April 2016

Diterbitkan: 15 Juni 2016

Abstract This paper portray the importance of the legislative process and the history of the development and renewal of Islamic law in Indonesia. The importance of legislation is because Islamic law in the form of Shariah and fiqh can not be implemented due to various factor. One factor that makes it difficult to be implemented is the dominance of the diversity of Fiqh Mahzab as well as another factors. In its historical records, some already implemented in the Religious Court, within certain limits. Religious Courts will not fully implement shari'ah and fiqh if its not regulated in the form of laws as written law. Islamic law Maslahah that has been enacted will engender multi maslahah. To reduce the diversity of mazhab fiqh, not only with the judicial process, but also with the process of legislation that will create legal unification,legal certainty and its emplementation can be enforced through state institutions. Social change will be realized if the Islamic law enacted relevant to social needs. Keywords: Legislation process, Fiqh, Maslahah, yudicial process.

Abstrak Tulisan ini mengambarkan pentingnya proses legislasi dan sejarah pengembangan dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Pentingnya legislasi adalah karena hukum Islam yang berbentuk syari’ah dan fiqih belum dapat diberlakukan karena berbagai factor. Salah satu factor yang menyebabkan sulitnya diberlakukan adalah karena dominasi keragaman mazhab fiqih disamping faktor yang lainnya. Jika dalam catatan sejarahnya sudah ada sebagian yang diterapkan di Pengadilan Agama namum dalam batas-batas tertentu. Pengadilan Agama juga tidak secara utuh akan menerapkan syari’ah dan fiqih jika tidak dinormakan dalam bentuk undang-undang sebagai hukum tertulis. Maslahah hukum Islam yang sudah diundangkan akanmelahirkan multi maslahah. Untuk mereduksi keragaman mazhab fiqih, tidak hanya dengan yudisial proses saja, akan tetapi dengan proses legislasi akan tercipta unifikasi hukum, kepastian hukum dan untuk pemberlakuannya dapat dipaksakan melalui institusi negara. Perubahan sosial akan dapat diwujudkan jika hukum islam yang diundangkan tersebut relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Kata Kunci: Legislasi process, Fiqih, Maslahah, yudicial proces

tetap

PENDAHULAN Hingga saat ini kajian tentang Hukum Islam

dan Hukum Nasional

1

2

menarik

untuk

dilakukan.

Ketertarikan ini sangat beralasan karena

Indonesia Hukum Nasional artinya hukum yang bahan-bahannya harus diambil dari daerah-daerah. Jelasnya bahwa modalnya harus diambil pertama dan utama ialah hukum yang hidup di daerah-daerah. 2

Hukum Islam artinya hukum yang berasal dari agama Islam. Adanya hukum Islam tidak dapat dipisahkan dengan eksistensinya agama Islam. 1

Edi Rosman

30

Legislasi Hukum Islam di Indonesia .......



secara filosofis, sosiologis, politis, yuridis

terbantahkan

dan budaya antara Hukum Islam dan

perjuangan fundamental umat Islam di

Hukum Nasional adalah realitas bangsa

Indonesia adalah pemberlakuan Hukum

Indonesia yang tak terbantahkan.

Islam sebagai hukum negara.

Indonesia memiliki landasan filosofis sebagai

dasar

eksistensinya.Salah

satu

Upaya pemberlakuan Hukum Islam

dalam

praktik

sebagai sub sistem hukum Nasional tidak

negara

yaitu

semulus yang dibayangkan. Konfigurasi

Pancasila.Para pendiri bangsa meletakkan

politik hukum Indonesia sebagai factor

sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila

fundamental

pertama

kebijakan pembentukan

penyelenggaraan

yang

dibawahnya.Hal

menjiwai ini

sila-sila

merupakan

yang

menentukan

arah

Hukum nasional

bukti

Indonesia. Dominasi politik umat Islam di

bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya

parlemen (DPR) berperan besar dalam

Tuhan.

menentukan arah dan bentuk pemberlakuan

Indonesia mengakui 6 agama yaitu

Hukum Islam sebagai hukum nasional.

Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan

Peran

parlemen

dalam

Konghucu.Sekitar 87% penduduk Indonesia

merencanakan,merumuskan

beragama Islam.Hal inilah yang menjadi

menformulasikan hukum nasional dikenal

salah satu dasar diberlakukannya hukum

dengan istilah legislasi

Islamdi Indonesia. Ini tidak hanya sekedar

menyatakan bahwa law is a tool of social

alasan filosofis dan sosiologis semata, akan

engineering,

tetapi jika dipahami secara teoritis dan

sesungguhnya

praktis bahwa kedudukan hukum sebagai

(partai,fraksi dalam parlemen). Tool inilah

inti peradaban suatu bangsa yang paling

yang bisa mengatur, melarang, melindungi

murni dan ia mencerminkan jiwa bangsa

atau bahkan menghancurkan kehidupan

tersebut secara lebih jelas daripada lembaga

sosial

apapun.3 Hal yang senada juga pernah juga

kekuasaanya melalui struktur kelembagaan

dituliskan Joseph Schacht, bahwa hukum

Negara seperti sarang laba-laba. Artinya

Islam adalah lambang pemikiran Islam,

bahwa proses legislasi (legislative process)

manifestasi paling tipikal dari pandangan

mempengaruhi eksistensi perjuangan dalam

hidup Islam serta merupakan inti dan titik

pemberlakuan hukum Islam.

sentral Islam.4 Islam konteks

dan

Hukum

Islam

dalam

keindonesiaan adalah dua hal

niscaya yang tak tepisahkan.Konstruksi Indonesia sebagai nation state, merupakan refleksi

politik

umat

Islam

yang

tak

J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, alih bahasa Macnun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991, hal.17-18. 4 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, London: Oxfrod at the Clerendon Press, 1971, hal. 1 3

Edi Rosman

maka

5

. Roscoe pond

pembuat politisi

masyarakat,

dan

termasuk

tool

itu

dominan

menjaga

Dalam makalah singkat ini, ada dua masalah mengapa pentingnya pendekatan legislasi dalam melihat Hukum Islam di Indonesia? Dan bagaimana sejarah legislasi hukum Islam di Indonesia?.

PEMBAHASAN Pentingnya

Pendekatan

Legislasi

(Legispridence) Lihat Peter Noll,”Gesetsgebungslehre”, Rohwohlt, Reinbek,1973, hal.314 5

29



Untuk melihat bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia, sepertinya perspektif dominan yang digunakan adalah judicial process,yaitu bagaimana kreativitas hakim dipengadilan, khususnya di Pengadilan Agama. Demikian juga halnya tidak kalah pentingnya dialektika pemikiran para ulama tentang hukum Islam itu sendiri di Indonesia yang ikut mewarnai perspektif tersebut. Dominasi judicial prosess dan intelektual proses para ulama dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia belum berimplikasi besar dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Masih terbatasnya aspek hukum Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan bernegara. Keterbatasan di atas, bermuara dari sejak rule creation, yaitu bagaimana hukum Islam itu dibentuk. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mengembangkan atau setidaknya memberikan gambaran lain, perspektif teoritik dalam legislasi. Dalam kerangka teori legislasi bahwa norma hukum dapat dihasilkan secara baik melalui perenungan ide dan etik oleh para legislator. Artinya ada atau tidaknya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional tergantung kepada minset para legislator. Sudah saatnya dilakukan dilakukan pembaharuan rule creation hukum Islam, dari ijtihad istimbathi bergeser kepada ijtihad tatbhiqi. Sekarang eranya Negara modern, nation state, keberadaan Legislator di parlemen semakin penting artinya.Menormakan hukum Islam yang berbentuk fiqih dan syari’ah merupakan tugas dari legislator itu sendiri. Keniscayaan ini merupakan peluang untuk melakukan upaya islamisasi hukum nasional dan sekaligus nasionalisasi hukum islam itu sendiri. Peluang ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:


Hukum Islam akan menjadi bagian dari hukum nasional, jika melalui proses diatas, yaitu yang bersumber dari pada wahyu (Alqur’an dan As-sunnah), kemudian dilakukan ijtihad oleh para fuqaha sebagai proses intelektual, ditindak lanjuti dengan penerapan fiqih di Pengadilan Agama sebagai proses yudicial, yang pada akhirnya juga pada kenyataannya juga melalui penetapan dalam bentuk undang-undang sebagai proses legislasi. Ketika fiqih atau syari’ah sudah dinormakan dalam bentuk undang-undang maka aturan tersebut akan lebih maslahah secara praktis. diantara maslahahnya ialah sebagai berikut: 1. Dapat mereduksi keragaman mazhab fiqih dan terbentuknya unifikasi hukum islam di Indonesia. 2. Memiliki kepastian hukum 3. Pemberlakuannya dapat dipaksakan. 4. Dapat

di

arahkan

untuk

terciptanya

perubahan sosial masyarakat yang lebih terarah. Sejarah

Legislasi

Hukum

Islam

di

Indonesia. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam di Nusantara. Hukum Islam di Indonesia sebenarnya telah lama hidup di antara masyarakat Islam itu sendiri, hal ini tentunya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan

Edi Rosman

30



agama Islam. Jika dilihat sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian lahirlah kerajaankerajaan yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, misalkan Hindu, Budha dan disusul dengan kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam. Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama hijriah, atau sekitar abad ketujuh dan kedelapan Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembanganya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti dengan berdirirnya kerajaan Islam pertama sekitar abad ketiga belas yang dikenal dengan Samudera Pasai, terletak di wilayah aceh utara.6 Dengan berdirinya kerajaan Pasai itu, maka pengaruh Islam semakin menyebar dengan berdirirnya kerajaan lainnya seperti kesultanan Malaka yang tidak jauh dari Aceh. Selain itu ada beberapa yang ada di jawa antara lain kesulatanan demak, mataram, dan cirebon. Kemudian di daerah sulawesi dan maluku yang ada kerajaan gowa dan kesultanan ternate serta tidore.7 Hukum islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dala

6

m Konstitusikonstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Huk um Nasional, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005), hal. 61 7 http://www.ajiersa.com/2015/11/sejarah-danperkembangan-islam-di.html doakses pada tanggal 19 mei 2016.

Edi Rosman


sejarah hukum islam di Indonesia. Dengan adanya kerajaan-kerajaan islam menggantikan kerajaan Hindu-Budha berarti untuk pertama kalinya hukum islam telah ada di Indonesia sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dengan adanya literatur-literatur fiqih yang ditulis oleh para ulama’ nusantara pada abad 16 dan 17 an.8 Zaman para penguasa ketika itu memposisikan hukum islam sebagi hukum Negara. Hukum Islam di berlakukan oleh rajaraja di Indonesia dengan cara mengangkat ulama-ulama untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk peradilannya berbedabeda tergantung dengan bentuk peradilan adat. Karena palaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan Adat di Indonesia pada kerajaan-kerajaan di jawa pada pelaksanaannya ahli hokum Islam memliki tempat yang terhomat yang kemudian di kenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya disamping sebagai ulama juga menyelesaikan perkara-perkara perdata, perkawinan, dan kekeluargaan, proses penyelesaian (peradilan) di selesaikan di manjid. Secara yuridis raja-raja di Indonesia memberlakukan hukum Islam akan tetapi tidak dalam konteks peraturan atau perundang-undangan kerajaan. Hukum islam di berlakukan dalam kontek ijtihad ulama, permasalahan-permaslahan yang terjadi terkadang tidak bias di selesaikan oleh perundanga-undangan kerajaan maka terkadang di tanyakan kepada Ulama. Saat itulah ulama melakukan ijtihad atau menyandarkan pendapatnya kepada kitabkitab fiqh. Dengan pola ini mazhab imam 4 syafii’I, Hanafi, Maliki, dan Hambali berkembang di Indonesia hingga saat ini. Sistem hokum islam terus berjalan 8

Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum ……hal.

61-62.

31




bersamaan dengan system hokum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisasi yang dilakukan oleh Negara-negar barat di Indonesia. Semula pedagang dari Portugis, Kemudian Spayol, di susul oleh Belanda, dan Inggris. Pada masa Kerajaan/kesultanan Islam di Nusantarahukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (syumul), mencakup masalah mu’amalah, ahwal alsyakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah ibadah. Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantara. Tidaklah berlebihan jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan belanda, hukum islam menjadi hukum yang positif di nusantara. Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena

secara

teologis

ajarannya

memberikan keyajinan dan kedamaian bagi penganutnya. Masyarakat pada periode ini dengan

rela

mengikuti berbagai

dan

patuh,

ajaran-ajaran dimensi

tunduk islam

kehidupan.

dan

dalam Namun

keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan datangnya kolonialisme barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang,

politik

bahkan

sampai

misi

kristenis.9 Karakteristik

keberlakukan

hukum

Islam pada era zaman kerajaan tersebut, antara lain : 1.

Agama

Islam

dijadikan

agama negara sejak rajanya masuk maupun didirikannya kerajaan tersebut bersendikan Islam.

Hukum Islam diberlakukan secara positif sebagai hukum kerajaan, sekali pun pada beberapa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara ada yang melaksanakan dengan tidak ketat.A.C. Milner mengatakan bahwa Kerajaan Aceh dan Kesultanan Banten yang melaksanakannya secara ketat, baik dalam masalah perdata dan pidana.

10

Kerajaan

Mataram Islam di Jawa dipandang paling longgar dalam melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam masalah hukum pidana dan hukum yang berkenaan dengan raja yang

masih

mengikuti

Islam.Namun

dalam

tradisi

masalah

prahukum

keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk dilaksanakan secara merata di seluruh kerajaan

dan

kesultanan

Islam

di

Nusantara.Perbedaan pelaksanaan hukum Islam pada kerajaan dan kesultanan Islam di Nusantara hanya terlihat dalam konteks pelaksanaan hukum pidana.Pada kerajaan atau kesultanan tertentu, hukum-hukum pidana ada yang masih mengikuti hukum adat atau hukum adat dipadukan dengan hukum Islam, terutama kasus-kasus yang tidak secara jelas diatur oleh hukum Islam.11 Telah dibentuk lembaga peradilan Islam yang menjalankan hukum Islam, baik perdata maupun pidana, misalnya, Wizar Al-hukkām yang dipimpin oleh Wazir alHukkām di Kerajaan Perlak, Mahkamah Agama

yang

Kerajaan

dipimpin

Samudra

Mahkamah

yang

Pasai,

oleh

Qadi

Balai

dipimpin

di

Majlis

oleh

Sri

Panglima Wazir Mizan serta Balai Kadhi Malikul

Adil

pada

Kesultanan

Aceh

A.C. Milner, “Islam dan Negara Muslim,” dalam Azyumardi Azra (ed.), Perspektif Islam Asia Tenggara (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1989), h. 149. 11Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Ed. I; Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 135-136. 10

9

http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/2013/01/Perk embangan-hukum-islam-Indonesia-versimakalah.html diakses pada tanggal 19 mei 2016

Edi Rosman

32



Darussalam,

12


Pengadilan Pradata yang

berubah menjadi Pengadilan Surambi di

menerapkan hukum Islam pada bidang perdata saja.14

Kerajaan Mataram Islam, dan sebagainya. 2.

Telah dilakukan kodifikasi

hukum Islam yang diundang-undangkan

Hukum

Islam

Pada Masa Penjajahan

Belanda. Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap

oleh negara. Kesultanan Malaka memiliki kodifikasi hukum Risalah Hukum Kanun

kawasan

yang disusun pada masa pemerintahan

kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang

Sultan Muzaffar Syah (1446-1456) yang

Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih

memuat

dikenal

tentang

banyak

hal

untuk

nusantara

dengan

dimulai

VOC.

dengan

Sebagai

sebuah

mengatur kehidupan masyarakat. Risalah

organisasi dagang, VOC dapat dikatakan

Hukum Kanun dari Kesultanan Malaka ini

memiliki

diduga secara luas diduga diterapkan oleh

fungsinya.Hal ini sangat dimungkinkan

berbagai kerajaan dan kesultanan Islam

sebab

Melayu

memang

karena

beberapa

salinannya

peran

yang

Pemerintah

melebihi

Kerajaan

menjadikan

VOC

Belanda sebagai

ditemukan di Riau, Pahang, Pontianak, dan

perpanjangtangannya di kawasan Hindia

Brunai;

Darussalam

Timur.Karena itu disamping menjalankan

memiliki kodifikasi hukum Islam yang

fungsi perdagangan, VOC juga mewakili

dinamakan Kitab Adat Mahkota Alam yang

Kerajaan

diduga disusun pada masa Sultan Iskandar

fungsi-fungsi

Muda (1607-1636); Kerajaan Mataram Islam

dengan menggunakan hukum Belanda yang

memiliki Hukum Kisas yang disusun pada

mereka bawa.

Kesultanan

Aceh

Dalam

masa Sultan Agung; Kesultanan Cirebon memiliki

undang-undang

yang

disebut

Belanda

hukum

dalam

menjalankan

pemerintahan.Tentu

kenyataannya, Belanda

itu

saja

penggunaan menemukan

pepakem; sedangkan Kesultanan Banten

kesulitan.Ini disebabkan karena penduduk

sebagaimana laporan seorang pengamat

pribumi berat menerima hukum-hukum

Belanda memiliki kitab hukum Islam sendiri

yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC

yang diundangkan oleh Kesultanan Banten

pun

yang tidak diketahui nama kitab tersebut.13

untuk menjalankan apa yang selama ini

Adapun pada masa ini hukum Islam memiliki eksistensi dalam masa kerajaan ini.Ditandai dengan beberapa karakteristik diatas, dan tidak memiliki problem yang berarti di beberapa wilayah seperti di Aceh pada kerajaan Samudera Pasai yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum Negara baik perkara pidana maupun perdata.Namun dibeberapa kerajaan hanya

telah mereka jalankan.15

penduduk

pribumi

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat

beberapa

“kompromi”

yang

dilakukan oleh pihak VOC, yaitu: 1.Dalam Statuta Batavia yag ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para 2.

A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 2003), h. 58. 13Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban…….hal 137.

membebaskan

pemeluk Adanya

upaya

agama

Islam.

kompilasi

hukum

12

Edi Rosman

Musyrifah Sunanto, Sejarah ……hal. 135-136 15 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum ……hal. 63-64. 14

33




kekeluargaan Islam yang telah berlaku di 1. Bila

ingin

disimpulkan,

maka

upaya

tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan

pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh

pada tahun 1760.Kompilasi ini kemudian

Pemerintah

dikenal dengan Compendium Freijer.

kronologis

3. Adanya upaya kompilasi serupa di

Hindia

Belanda

adalah

secara

sebagai

berikut:

Pada pertengahan abad 19, Pemerintah

berbagai wilayah lain, seperti di Semarang,

Hindia

Belanda

melaksanakan

Politik

Cirebon, Gowa dan Bone.

Hukum yang Sadar; yaitu kebijakan yang

Di Semarang, misalnya, hasil kompilasi

secara sadar ingin menata kembali dan

itu dikenal dengan nama Kitab Hukum

mengubah kehidupan hukum di Indonesia

Mogharraer (dari al-Muharrar). Namun

dengan hukum Belanda.18

kompilasi yang satu ini memiliki kelebihan 2. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. dibanding Compendium Freijer, dimana ia

Scholten van Oud Haarlem, Pemerintah

juga memuat kaidah-kaidah hukum pidana

Belanda

Islam.

undang-undang agama, lembaga-lembaga

16

Pengakuan terhadap hukum Islam ini

dan

menginstruksikan

kebiasaan

penggunaan

pribumi

persengketaan

peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris

mereka, selama tidak bertentangan dengan

kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah

asas kepatutan dan keadilan yang diakui

Thomas Stanford Raffles menjabat sebagai

umum.

gubernur selama 5 tahun (1811-1816) dan

menempatkan hukum Islam di bawah

Belanda

subordinasi dari hukum Belanda.19

memegang

kekuasaan

Klausa

terjadi

terakhir

di

hal

terus berlangsung bahkan hingga menjelang

kembali

yang

dalam

ini

antara

kemudian

terhadap wilayah Hindia Belanda, semakin 3. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan nampak bahwa pihak Belanda berusaha

oleh Snouck Hurgronje, Pemerintah Hindia

keras

Belanda

mencengkramkan

kuku-kuku

pada

tahun

1922

kemudian

kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya

membentuk komisi untuk meninjau ulang

itu

adanya

wewenang pengadilan agama di Jawa

perbedaan agama antara sang penjajah

dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan

dengan rakyat jajahannya, khususnya umat

(dengan alasan, ia belum diterima oleh

Islam yang mengenal konsep dar al-Islam

hukum adat setempat). 20

menemui

dan

dar

kesulitan

al-harb.

akibat

Itulah

sebabnya, 4. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan

Pemerintah Belanda mengupayakan ragam

terhadap

cara untuk menyelesaikan masalah itu.

Staatsregeling (yang isinya sama dengan

Diantaranya

Pasal 78 Regerringsreglement), yang intinya

dengan

(1)

menyebarkan

Pasal

perdata

134

ayat

sesama

2

Indische

agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan

perkara

muslim

akan

(2) membatasi keberlakuan hukum Islam

diselesaikan dengan hakim agama Islam jika

hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual)

hal itu telah diterima oleh hukum adat dan

saja.

17 18


19


20


68. 16


64-66.

68-70. 17


67-68.

Edi Rosman

70.

34



tidak

ditentukan

lain


oleh

sesuatu

ordonasi.

tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana

21

Problema hukum Islam pada masa penjajahan

belanda

terjadinya

beberapa

ini

dengan

pelemahan

dalam

Pendudukan

dimasyarakat.Bahkan

dengan

umat

hukum

adalah:

dan

menyebabkn

hukum

adat

perpecahan

yang

masa

demikian, Jepang

Pemerintah

tetap

melakukan

berbagai kebijakan untuk menarik simpati

teori-teori tersebut terjadi perpecahan antara Islam

di

pendudukan Belanda.22 Meskipun

efek

teori-teori

terakhirnya

yang

memberikan penerapan

adalah

kondisi

dalam 1. Janji

Islam

di

Panglima

Indonesia. Militer

Diantaranya

Jepang

untuk

masyarakat. Hal ini menandakan kurangnya

melindungi dan memajukan Islam sebagai

pemahaman masyarakat terhadap hukum

agama mayoritas penduduk pulau Jawa.

Islam secara memyeluruh sehingga mudah 2. Mendirikan dipecah

dengan

dikemukakan

oleh

Shumubu

Islam

pada

Urusan

teori-teori

yang

Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa

belanda

yang

Indonesia sendiri.

menyebabkan terhentinya proses legislasi 3. Mengizinkan hukum

(Kantor

menjelang

akhir

berdirinya

ormas

Islam,

seperti Muhammadiyah dan NU.

pemerintahan belanda. Maka solusi yang 4. Menyetujui

berdirinya

Majelis

Syura

diperlukan adalah pentingnya pemahaman

Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan

Islam secara mendalam dan menyeluruh

oktober 1943.

dari

setiap

Indonesia

individu

pada

masyarakat 5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai

khususnya masyarakat

Islam

untuk menguatkan eksistensi hukum Islam

pasukan

cadangan

yang

mendampingi

berdirinya PETA.

yang pada akhirnya akan memunculkan 6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh penerapan-penerapan hukum Islam.

Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan

2.3 Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang.

Agama

dengan

meminta

seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan

laporan tentang hal itu. Namun upaya ini

menyerah tanpa syarat kepada panglima

kemudian “dimentahkan” oleh Soepomo

militer Jepang untuk kawasan Selatan pada

dengan

tanggal 8 Maret 1942, segera Pemerintah

menundanya hingga Indonesia merdeka.

Jepang

mengeluarkan

alasan

kompleksitas

dan

berbagai

Dengan demikian, nyaris tidak ada

peraturan.Salah satu diantaranya adalah

perubahan berarti bagi posisi hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942,

selama masa pendudukan Jepang di Tanah

yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepag

air.Namun

meneruskan

pendudukan Jepang lebih baik daripada

sebelumnya

segala dipegang

kekuasaan oleh

yang


72.

Edi Rosman

juga,

masa

Gubernur

Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini 21

bagaimanapun

22

https://balianzahab.wordpress.com/makalahhukum/hukum-islam/perkembangan-hukum-islam/ diakses pada tanggal 19 mei 2016

35




Belanda dari sisi adanya pengalaman baru

kepada

bagi para pemimpin Islam dalam mengatur

Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang

masalah-masalah

Abikusno

lebih mempercayai kelompok nasionalis

Tjokrosujoso menyatakan bahwa, Kebijakan

untuk memimpin Indonesia masa depan.

pemerintah Belanda telah memperlemah

Maka tidak mengherankan jika beberapa

posisi Islam.Islam tidak memiliki para

badan dan komite negara, seperti Dewan

pegawai di bidang agama yang terlatih di

Penasehat

masjid-masjid atau pengadilan-pengadilan

(Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian

Islam.

Belanda

kebijakan

diserahkan kepada kubu nasionalis. Hingga

politik

yang

posisi

Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang

datang,

ini, paling hanya 11 diantaranya yang

Islam.Ketika

keagamaan.

menjalankan memperlemah

pasukan

Jepang

para

tokoh-tokoh

(Sanyo

Kaigi)

nasionalis

dan

BPUPKI

mereka menyadari bahwa Islam adalah

mewakili kelompok Islam.

suatu kekuatan di Indonesia yang dapat

itulah, Ramly Hutabarat menyatakan bahwa

dimanfaatkan.

BPUPKI “bukanlah badan yang dibentuk

23

Pemerintahan jepang yang menjajah tidak

begitu

lama

sehingga

24

Atas dasar

atas dasar pemilihan yang demokratis,

tidak

meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta

memberikan efek yang terlalu signifikan

berusaha agar aggota badan ini cukup

dalam pelemahan hukum Islam, bahkan

representatif mewakili berbagai golonga

pada masa jepang ini mulai munculnya

dalam masyarakat Indonesia”.

ormas-ormas bernuansa Islam walaupun pada

hakikatnya

bertujuan

untuk

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI kemudian berakhir

dimanfaatkan kemudinnya, tapi tetap saja

dengan

lahirnya

ini

dengan

Piagam

merupakan

dampak

positif

dari

penjajahan masa jepang.

kompromi

2.4 Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan (1945). Meskipun memberikan

Pendudukan

banyak

Jepang

pengalaman

baru

paling

apa

yang

Jakarta. penting

disebut Kalimat Piagam

Jakarta terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

meluknya”.

Menurut

kepada

para

pemuka Islam Indonesia,

Muhammad

namun

pada

akhirnya, seiring dengan

menjadikan Indonesia merdeka bukan

semakin lemahnya langkah strategis Jepang

sebagai negara sekuler dan bukan pula

memenangkan

negara Islam.25

perang

–yang

kemudian

membuat mereka membuka lebar jalan untuk

kemerdekaan

Indonesia-,

Jepang

mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai “melirik” dan memberi dukungan

Dengan

Yamin

rumusan

kalimat

semacam

ini

ini

sesungguhnya lahir sebuah implikasi yang

mengharuskan

adanya

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina,1998). Hal 84. 25 Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum ……hal. 89-90. 24

23

https://saripedia.wordpress.com/tag/hukum-islampada-masa-penjajahan-belanda/ diakses pada tanggal 19 mei 2016.

Edi Rosman

36



pembentukan


undang-undang

untuk

melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya.

Tetapi

politik pengepungan kepada cita-cita umat Islam.

rumusan

Solusi nya menurut pemakalah

kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya

adalah Islam khususnya hukum Islam

gagal ditetapkan saat akan disahkan

menuntut adanya pihak yang sangat

pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh

berwenang

PPKI. Ada banyak kabut berkenaan

mana pihak tersebut juga benar-benar

dengan penyebab hal itu. Tapi semua

bertujuan untuk mengeakkan hukum

versi mengarah kepada Mohammad

Islam secara menyeluruh.

dalam

legislasinya

yang

Hatta yang menyampaikan keberatan 2.5 golongan Kristen di Indonesia Timur.

Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan

Hatta

Periode Revolusi Hingga Keluarnya Dekrit

mengatakan

ia

mendapat

informasi tersebut dari seorang opsir angkatan laut Jepang pada sore hari taggal 17 Agustus 1945. Namun Letkol Shegeta Nishijima satu-satunya opsir AL Jepang yang ditemui Hatta pada saat

Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir lima tahun setelah proklamasi

kemerdekaan,

Indonesia

memasuki masa-masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentaratentara sekutu, Belanda ingin

kembali

itu- menyangkal hal tersebut.Ia bahkan

menduduki kepulauan Nusantara. Dari

menyebutkan justru Latuharhary yang

beberapa pertempuran, Belanda berhasil

menyampaikan

itu.

menguasai beberapa wilayah Indonesia,

perlu

dimana ia kemudian mendirikan negara-

dipertanyakan mengingat Latuharhary –

negara kecil yang dimaksudkan untuk

bersama

mengepung Republik Indonesia. Berbagai

Keseriusan

keberatan

tuntutan

dengan

itu

lalu

Maramis,

seorang

tokoh Kristen dari Indonesia Timur

perundingan

lainnya-

dilakukan, hingga akhirnya tidak lama

telah

menyetujui

rumusan

kompromi itu saat sidang BPUPKI.26 Pada akhirnya, permasalahan yang diterima

Islam

hukum

islamdi

khususnya periode

ini,

legislasi status

setelah

dan

Linggarjati,

perjanjian

kemudian

lahirlah

apa

yang

disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan

berlakunya

maka

hukum Islam tetaplah samar-samar. Isa

berlaku

sebagai

Ashary mengatakan, Kejadian mencolok

Indonesia –yang merupakan satu dari 16

mata sejarah ini dirasakan oleh umat

bagian negara Republik Indonesia Serikat-.

Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’

Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat

yang masih diliputi kabut rahasia suatu

sulit untuk dikatakan sebagai konstitusi menampung

1945

RIS

tersebut,

yang

UUD

Konstitusi

dinyatakan

konstitusi

aspirasi

Republik

hukum

Islam.Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, 26


92-93

Edi Rosman

samasekali tidak menegaskan posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD’45 yang 37



disepakati

oleh


BPUPKI.Demikian

pula

1950. Peluang inipun sempat dimanfaatkan

dengan batang tubuhnya, yang bahkan

oleh

dipengaruhi

mengajukan

oleh

faham

liberal

yang

wakil-wakil

umat

rancangan

Islam

saat

undang-undang

berkembang di Amerika dan Eropa Barat,

tentang Perkawinan Umat Islam pada tahun

serta rumusan Deklarasi HAM versi PBB.27

1954.Meskipun upaya ini kemudian gagal

Namun saat negara bagian RIS pada

akibat “hadangan” kaum nasionalis yang

awal tahun 1950 hanya tersisa tiga negara

juga

saja RI, negara Sumatera Timur, dan negara

undang Perkawinan Nasional. Dan setelah

Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat

itu, semua tokoh politik kemudian nyaris

Islam, Muhammad Natsir, mengajukan apa

tidak lagi memikirkan pembuatan materi

yang kemudian dikenal sebagai “Mosi

undang-undang baru, karena konsentrasi

Integral

untuk

mereka tertuju pada bagaimana mengganti

melebur ketiga negara bagian tersebut.

UUD Sementara 1950 itu dengan undang-

Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950,

undang yang bersifat tetap.28

Natsir”

sebagai

upaya

semuanya sepakat membentuk kembali Negara

Kesatuan

Republik

mengajukan

rancangan

undang-

Perjuangan mengganti UUD Sementara

Indonesia

itu kemudian diwujudkan dalam Pemilihan

berdasarkan Proklamasi 1945. Dan dengan

Umum untuk memilih dan membentuk

demikian, Konstitusi RIS dinyatakan tidak

Majlis

berlaku,

UUD

1955.Majlis yang terdiri dari 514 orang itu

1950.

kemudian dilantik oleh Presiden Soekarno

Akan tetapi, jika dikaitkan dengan hukum

pada 10 November 1956.Namun delapan

Islam, perubahan ini tidaklah membawa

bulan sebelum batas akhir masa kerjanya,

dampak

Majlis

digantikan

dengan

Sementara

yang

signifikan.

Sebab

Konstituante

ini

pada

dibubarkan

akhir

melalui

tahun

Dekrit

ketidakjelasan posisinya masih ditemukan,

Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5

baik dalam Mukaddimah maupun batang

Juli 1959. Hal penting terkait dengan hukum

tubuh UUD Sementara 1950, kecuali pada

Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah

pasal 34 yang rumusannya sama dengan

konsiderannya yang menyatakan bahwa

pasal

“Negara

“Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni menjiwai

berdasar Ketuhanan yang Maha Esa” dan

UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan

jaminan negara terhadap kebebasan setiap

dengan konstitusi tersebut”. Hal ini tentu

penduduk menjalankan agamanya masing-

saja mengangkat dan memperjelas posisi

masing.

hukum Islam dalam UUD, bahkan

29

UUD

Juga

1945,

pada

bahwa

pasal

43

yang

–

menunjukkan keterlibatan negara dalam

menurut Anwar Harjono- lebih dari sekedar

urusan-urusan keagamaan. “Kelebihan” lain

sebuah

dari UUD Sementara 1950 ini adalah

bagaiamana dalam tataran aplikasi?Lagi-

terbukanya peluang untuk merumuskan

lagi faktor-faktor politik adalah penentu

hukum Islam dalam wujud peraturan dan

utama

“dokumen

dalam

hal

historis”.

29

Namun

ini.Pengejawantahan

undang-undang. Peluang ini ditemukan dalam ketentuan pasal 102 UUD sementara

28


29


115. 27


103.

Edi Rosman

131-133.

38




kesimpulan akademis ini hanya sekedar

kenyataan-kenyataan umum yang hidup di

menjadi wacana jika tidak didukung oleh

Indonesia.30

daya

tawar

politik

yang

kuat

dan

meyakinkan.

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum yang selama ini

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah

hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap

terjadinya beberapa pemberontakan yang

MPRS tersebut membuka peluang untuk

diantaranya “bernuansakan” Islam dalam

memposisikan hukum Islam sebagaimana

fase ini. Yang paling fenomenal adalah

mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan

gerakan

oleh

batasan “perhatian” itu membuat hal ini

Kartosuwirjo dari Jawa Barat.Kartosuwirjo

semakin kabur. Dan peran hukum Islam di

sesungguhnya

era inipun kembali tidak mendapatkan

DI/TII

yang telah

dipelopori

memproklamirkan

negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus

tempat

yang

1945, atau dua hari sebelum proklamasi

Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965

kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus

dan

1945.

pemimpin Islam Indonesia yang sempat

berkuasanya

semestinya.

Orde

Baru,

banyak

menaruh harapan besar dalam upaya politik Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde

mereka mendudukkan Islam sebagaimana

Baru.

mestinya dalam tatanan politik maupun

Mungkin

tidak

jika

hukum di Indonesia. Apalagi kemudian

dikatakan bahwa Orde Lama adalah eranya

Orde Baru membebaskan bekas tokoh-tokoh

kaum nasionalis dan komunis. Sementara

Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh

kaum muslim di era ini perlu sedikit

Soekarno.Namun segera saja, Orde ini

merunduk dalam memperjuangkan cita-

menegaskan perannya sebagai pembela

citanya. Salah satu partai yang mewakili

Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal

aspirasi umat Islam kala itu, Masyumi harus

1967, Soeharto menegaskan bahwa militer

dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960

tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi

oleh

kembali partai Masyumi.31

Soekarno,

terlalu

dengan

keliru

alasan

tokoh-

tokohnya terlibat pemberontakan (PRRI di

Meskipun kedudukan hukum Islam

Sumatera Barat). Sementara NU –yang

sebagai salah satu sumber hukum nasional

kemudian menerima Manipol Usdek-nya

tidak begitu tegas di masa awal Orde ini,

Soekarno- bersama dengan PKI dan PNI

namun

kemudian

DPR

mempertegasnya tetap terus dilakukan. Hal

Gotong Royong yang berjiwa Nasakom.

ini ditunjukkan oleh K.H. Mohammad

Berdasarkan itu, terbentuklah MPRS yang

Dahlan,

kemudian menghasilkan 2 ketetapan; salah

kalangan NU, yang mencoba mengajukan

satunya adalah tentang upaya unifikasi

Rancangan

hukum

Umat Islam dengan dukunagn kuat fraksi-

menyusun

yang

harus

komposisi

memperhatikan

30

upaya-upaya

seorang

menteri

untuk

agama

Undang-undang

dari

Perkawinan


140-141 Bahtiar Effendy, Transformasi…… hal. 111-112. 31

Edi Rosman

39

Islam

dan

Negara;




fraksi Islam di DPR-GR. Meskipun gagal,

Ketika masa reformasi menggantikan

upaya ini kemudian dilanjutkan dengan

orde

mengajukan rancangan hukum formil yang

mempositifkan hukum islam sangat kuat.

mengatur lembaga peradilan di Indonesia

Perkembangan hukum islam pada masa ini

pada tahun 1970. Upaya ini kemudian

mengalami kemajuan. Secara riil hukum

membuahkan hasil dengan lahirnya UU

islam

No.14/1970,

kehidupan

yang

mengakui

Pengadilan

baru

(tahun

mulai

1998),

keinginan

teraktualisasikan

sosial.

Wilayah

dalam

cakupannya

Agama sebagai salah satu badan peradilan

menjadi sangat luas, tidak hanya dalam

yang

Mahkamah

masalah hukum privat atau perdata tetapi

Agung.Dengan UU ini, dengan sendirinya –

masuk dalam ranah hukum publik.Hal ini

menurut Hazairin- hukum Islam telah

dipengaruhi

berlaku secara langsung sebagai hukum

undang tentang Otonomi Daerah.Undang-

yang berdiri sendiri.

undang otonomi daerah di Indonesia pada

berinduk

pada

Penegasan terhadap berlakunya hukum

oleh

pemerintah

1989

diamandemen

ditetapkan.Hal

peradilan

yang

kemudian

UU

No.31/2004

melalui

tentang otonomi daerah.Menurut ketentuan

untuk

Undang-undang ini, setiap daerah memiliki

mengompilasikan hukum Islam di bidang-

kewenangan untuk mengatur wilayahnya

bidang tertentu.Dan upaya ini membuahkan

sendiri termasuk dalam bidang hukum.

hasil

kemudian

daerah,

disusul

dengan

ini

agama

undang-

mulanya adalah UU No.22/1999 tentang

Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun tentang

munculnya

usaha-usaha

saat

pada

intensif

1988,

Akibatnya bagi perkembangan hukum

Soeharto sebagai presiden menerima hasil

islam adalah banyak daerah menerapkan

kompilasi

hukum

itu,

bulan dan

penyebarluasannya

Februari

menginstruksikan kepada

Menteri

Agama.

Secara

garis

besar,

pemberlakuan hukum islam di berbagai wilayah Indonesia dapat dibedakan dalam

32

Menurut

islam.

penulis

yang

dua kelompok, yaitu penegakan sepenuhnya

dihadapi hukum Islam pada fase ini adalah

dan penegakan sebagian. Penegakan hukum

kekalahan dalam faktor politik, yang mana

islam sepenuhnya dapat dilihat dari provinsi

politik-politik yang muncul pada era ini

Nangroe

tidak

mengusung

mengusung

problema

Aceh

Darussalam.

Penegakan

Islam

melainkan

model ini bersifat menyeluruh karena bukan

nasionalisme

sehingga

hanya menetapkan materi hukumnya, tetapi

mengesampingkan

legislasi

menyeluruh.Olehkarena

itu

Islam

yang

juga

menstruktur

solusi

yang

hukumnya.

Daerah

lembaga lain

yang

penegak sedang

diharapkan muncul adalah adanya politik

mempersiapkan adalah Sulawesi selatan

yang berupaya memprioritaskan penegakan

(Makassar) yang sudah membentuk Komite

hukum Islam yang menyeluruh.

Persiapan Penegak Syari’at Islam (KPPSI), dan kabupaten Garut yang membentuk

Hukum Islam PadaMasa Reformasi (1998 -

Lembaga

sekarang).

Penerapan Syari’at Islam (LP3SyI).

32


149-157

Edi Rosman

Pengkajian,

Penegakan,

dan

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan 40

daerah

terdepan

dalam




pelaksanaan hukum islam di Indonesia.

peredaran dan penjualan minuman keras,

Dasar hukumnya adalah UU No.44 tahun

pelarangan pelacuran, dan sebagainya.33

1999

Provinsi

Problem yang dihadapi oleh hukum

Nangroe Aceh Darussalam. Keistimewaan

Islam adalah kurangnya pro pemerintah

tersebut meliputi empat hal, diantaranya

atau bentuk sokongan pemerintah terhadap

ialah:

peraturan-peraturan yang di upayakan oleh

a.

tentang

Penerapan

Keistimewaan

syari’at

islam

diseluruh

aspek kehidupan beragama. b.

Penggunaan

kurikulum

berdasarkan

syari’at

pusat berupaya untuk menghapus perda pendidikan

Islam

tanpa

mengabaikan kurikulum umum. c.

Pemasukan unsur adat dalam sistem Pengakuan

peran

syari’ah tersebut karena dianggap menjadi pemicu terjedinya perpecahan dimasyarakat tanpa mengetahui problem yang terjadi

pemerintah desa, dan d.

pemerintah daerah, bahkan pemerintah

dimasyarakat

secara

seutuhnya.Hal

ini

membuat sorotan publik menjadi miring ulama

dalam

penetapan kebijakan daerah.

terhadap

legislasi

hukum

Islam

di

Indonesia. Solusi yang pemakalah berikan adalah

Tindak lanjut dari Undang-undang di

upaya dari pemerintah untuk menyokong

atas adalah ditetapkannya UU No.18 tahun

kepala daerah dalam menetapka perda-

2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe

perda syariah,. Yang perda-perda syariah

Aceh Darussalam.

tersebut

Fenomena pelaksanaan hukum islam juga

merambah

Indonesia,

daerah-daerah

meskipun

di

masyarakat beragama

untuk

Indonesia Islam

yang

menjadi

menjadikan khususnya masyarakat

berbeda

muslim yang kokoh agamanya. Dengan

dengan Aceh. Berdasarkan prinsip otonomi

kokohnya agama masyarakat muslim di

daerah,

Indonesia merupakan sesuatu kekuatan

maka

polanya

lain

bertujuan

munculah

perda-perda

bernuansa syari’at Islam di wilayah tingkat I

tersendiri bagi pemerintah itu sendiri.

maupun tingkat II. Daerah-daerah tersebut

Berbicara tentang sejarah dan dinamika

antara lain: provinsi Sumatera barat, kota

hukum Islam di Indonesia tidak bisa

Solok, Padang pariaman, Bengkulu, Riau,

dilepaskan dari wacana pergumulan soial-

Pangkal

Pinang,

Banten,

Tanggerang,

politik

Cianjur,

Gresik,

Jember,

Banjarmasin,

indonesiasejak era prakemerdekaan hingga

Gorontalo, Bulukumba, dan masih banyak

era kemerdekaan. Oleh karena itu akan

lagi.

dijelaskan toeri-toeri yang berlaku dalam Materi perda syaria’at Islam tidak

bersifat

menyeluruh,

tetapi

hanya

dan

perkembangan

budaya

Islam

yang

di

ada

di

Indonesia

Sekurang-kurangnya, ada lima teori tentang

menyangkut masalah-masalah luar saja. Jika dikelompokkan berdasarkan aturan yang tercantum dalam perda-perda syari’at, maka isinya

mencakup

masalah:

kesusilaan,

pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah, Penggunaan busana muslimah, pelarangan Edi Rosman

http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/20 13/01/Perkembangan-hukum-islam-Indonesia-versimakalah.html daikses pada tanggal 19 mei 2016. 33

41



berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu : 34

1. Teori Kredo atau Syahadat35


Syafi’i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di mana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut madzhab Syafi’i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir Teori Receptio in Complexu di zaman Belanda.

Teori kredo atau syahadat ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah swt., maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah swt. Dalam hal ini taat 36 kepada perintah Allah swt. dan sekaligus 2. Teori Receptio in Complexu Teori receptio in Complexu menyatakan taat kepada Rasulullah saw. dan sunnahnya. Teori Kredo ini sama dengan teori bahwa bagi orang Islam berlaku penuh otoritas hukum yang dijelaskan oleh H.A.R. hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Gibb (The Modern Trends in Islam, The Islam walaupun dalam pelaksanaannya University of Chicago Press, Chicago, terdapat penyimpangan-penyimpangan. Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa Teori ini berlaku di Indonesia ketika teori ini orang Islam yang telah menerima Islam diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk sebagai agamanya berarti ia telah menerima Willem Christian van den Berg. Teori otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori Gibb ini sama dengan apa yang Receptio in Complexu ini telah telah diungkapkan oleh imam madzhab diberlakukan di zaman VOC sebagaimana seperti Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah terbukti dengan dibuatnya pelbagai ketika mereka menjelaskan teori mereka kimpulan hukum untuk pedoman pejabat tentang Politik Hukum Internasional Islam dalam menyeleaikan urusan-urusan hukum (Fiqh Siyasah Dauliyyah) dan Hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Mereka wilayah kekuasaan VOC yang kemudian mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori teritorialitas dari Imam dikenal senagai Nederlandsch Indie. Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum 3. Teori Receptie37 Islam sepanjang ia berada di wilayah Teori Receptie menyatakan bahwa bagi hukum di mana hukum Islam diberlakukan. rakyat pribumi pada dasarnya berlaku Sementara teori non teritorialitas dari Imam hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi http://mastermasday.blogspot.co.id/2011/05/teori-tentangberlakunya-hukum-islam-di.html diakses pada tanggal 19 mei 2016 35 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 67. 34

Edi Rosman

rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai Imam Epistimologi……hal. 70. 37 Imam Epistimologi……hal. 75. 36

42

Syaukani,

Rekonstruksi

Syaukani,

Rekonstruksi




hukum adat. Teori Receptie dikemukakan

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk

oleh Prof. Christian Snouck Hurgronye dan

untuk memeluk agamanya masing-masing

kemudian

dan untuk beribadat menurut agamanya

dikembangkan

Vollenhoven

dan

oleh

van

Ter Haar. Teori

ini

dan

kepercayaannya

itu.”

dijadikan alat oleh Snouck Hurgronye agar

Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan

orang-orang pribumi jangan sampai kuat

(2).

memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran 5. Teori Receptie A Contrario39 dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan

sulit

menerima dan

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan

dipengaruhi

oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti

dengan mudah oleh budaya barat. Ia pun

Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori

khawatir hembusan Pan Islamisme yang

Receptie A Contrario.Teori Receptie A

ditiupkan

Contrario yang secara harfiah berarti lawan

oleh

Jamaluddin

Al-Afgani

berpengaruh di Indonesia.

dari Teori Receptie menyatakan bahwa

Teori Receptie ini amat berpengaruh bagi

hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau

perkembangan hukum Islam di Indonesia

hukum adat itu tidak bertentangan dengan

serta berkaitan erat dengan pemenggalan

agama Islam dan hukum Islam.Dengan

wilayah Indonesia ke dalam sembilan belas

demikian,

wilayah hukum adat.Teori Receptie berlaku

Contrario, hukum adat itu baru berlaku

hingga

kalau tidak bertentangan dengan hukum

tiba

di

zaman

kemerdekaan

Indonesia.

dalam

Teori

Receptie

A

Islam. Kalau Teori Receptie mendahulukan

4. Teori Receptie Exit38

berlakunya hukum adat daripada hukum

Teori Receptie Exit diperkenalkan oleh

Islam, maka Teori Receptie A Contrario

Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah

sebaliknya. Dalam Teori Receptie, hukum

Indonesia

Islam

merdeka,

tepatnya

setelah

tidak

dapat

diberlakukan

jika

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan

bertentangan dengan hukum adat. Teori

Undang-Undang

dijadikan

Receptie

Republik

berlakunya hukum Islam daripada hukum

Indonesia, semua peraturan perundang-

adat, karena hukum adat baru dapat

undangan

dilaksanakan

Dasar

Undang-Undang Hindia

1945

Negara Belanda

yang

berdasarkan teori receptie bertentangan

A

Contrario

jika

mendahulukan

tidak

bertentangan

dengan hukum Islam.

dengan jiwa UUD ’45. Dengan demikian, teori receptie itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

KESIMPULAN

Teori Receptie bertentangan dengan al-

Untuk

pengembangan

dan

Qur’an dan Sunnah. Secara tegas UUD ’45

pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

menyatakan bahwa “Negara berdasar atas

ada beberapa proses. Proses tersebut tetap

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara Imam Epistimologi……hal. 79. 38

Edi Rosman

Syaukani,

Rekonstruksi

Imam Epistimologi……hal. 84. 39

43

Syaukani,

Rekonstruksi




menjadikan wahyu sebagai rujukan awal

DAFTAR PUSTAKA

yang membutuhkan ijtihad sebagai proses

Azra, Azyumardi (ed.). 1989. Perspektif Islam Asia Tenggara. Cet. I. Jakarta: Yayasan Obor. Effendy, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina. Hutabarat,Ramly .2005. Kedudukan Hukum Isl am dalam Konstitusi-konstitusi IndonesiadanPeranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Ed. I; Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 135136. Syaukani, Imam. 2006 Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Usman, A. Rani. 2003. Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik. Ed. I. Cet. I. Jakarta: Yayasan Obor. https://balianzahab.wordpress.com/makalah -hukum/hukum-islam/perkembanganhukum-islam/ diakses pada tanggal 19 mei 2016 https://saripedia.wordpress.com/tag/hukum -islam-pada-masa-penjajahan-belanda/ diakses pada tanggal 19 mei 2016. http://mastermasday.blogspot.co.id/2011/05/teoritentang-berlakunya-hukum-islamdi.html diakses pada tanggal 19 mei 2016 http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/20 13/01/Perkembangan-hukum-islamIndonesia-versi-makalah.html diakses pada tanggal 19 mei 2016 http://mohamsholihulwafi.blogspot.co.id/20 13/01/Perkembangan-hukum-islam-

inteletual para ulama yang melahirkan fiqih. Fiqih akan dapat dijadikan sebagai hukum Islam di Indonesia tidak hanya dengan proses yudisial yang selama ini berlaku di Pengadilan Agama, akan tetapi akan lebih maslahah jika hukum Islam yang berupa fiqih dan syari’ah tersebut diundangkan dalam

bentuk

undang-undang.

mengundangkannya

perlu

Untuk

melakukan

proses legislasi di DPR. Konfigurasi historis hukum Islam di Indonesia macam

dipengaruhi faktor,

oleh

seperti

bermacam-

penguasa

dan

masyarakat pada era itu sendiri. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam diterapkan dalam

berbagai

hubungan

hal

tata

negara

bermasyarakat.Pada

dan masa

penjajahan hukum Islam berlaku lebih dikhususkan untuk orang Islam saja, dan seiring

perkembangan

Belanda

bahkan

berusaha menghapus sedikit demi sedikit hukum

Islam.Pada

masa

setelah

kemerdekaan (orde lama, orde baru dan reformasi) Hukum Islam mulai diterapkan kembali,

meskipun

langsung.Pemerintah

secara dalam

tidak membuat

kebijakan dan peraturan tidak boleh yang bertentangan dengan syariat Islam.Hal ini juga dipengaruhi bahwa keadaan bangsa Indonesia

yang

87%

penduduknya

beragama Islam. Meskipun begitu tetap dengan

mayoritasnya

umat

Islam

di

Indonesia tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk

mengubah

landasan

Negara

berdasarkan Islam secara keseluruhan

Edi Rosman

44




Indonesia-versi-makalah.html daikses pada tanggal 19 mei 2016. http://www.ajiersa.com/2015/11/sejarahdan-perkembangan-islam-di.html

diakses

pada tanggal 19 mei 2016.

Edi Rosman

45


ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016

Recommend Documents