ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam

Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016

SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA DAN PELUANG PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONONOMI SYARI’AH PADA PERADILAN AGAMA Bustamar Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi E-mail : [email protected] Diterima: 3 Februari 2016

Direvisi : 13 April 2016

Diterbitkan: 15 Juni 2016

Abstract The enactment of Small claims court mechanism that marked with the enactment of PERMA Number. 2 Year 2015 concerning Procedure for Simple Quarrel Settlement is a new breakthrough in the civil justice system in Indonesia. This breakthrough was reached by the Supreme Court in order to reduce the queues for settling of civil Quarrel in court that the value is under $ 200 million. Implementation of Quarrel resolution by Small claim court mechanisms is done by a single judge assisted by a Registrar and can be completed within 25 working days and the decision is final and binding so that it is unable filed an appeal or judicial review to the Supreme Court, the decision of which can be directly execute in accordance with the civil judicial mechanisms in general. Small claims court jurisdiction which is set in PERMA No. 2 2015 is the General Courts, considering the Religious Courts are also authorized to settle a civil case with the Shari'ah economic and legal mechanisms of the same event with the civil court of the General Courts, the judicial application of the Small claims court mechanism in Religion Court is also possible and prospective,so that regulatory support as well as PERMA No. 2 of 2015 applied to the Religious Courts is required, especially in the process of sharia economic quarrel resolution. Keywords: Small claims court, PERMA, shari'a Economic Disputes, the Religious Courts.

Abstrak Diberlakukannya mekasisme Small claim court yang ditandai dengan diundangkannya PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Terobosan ini ditempuh oleh Mahkamah Agung guna mengurangi terjadinya antrian penyelesaian perkara Perdata di pengadilan yang nilai sengketanya di bawah Rp 200 juta. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Sederhana dilakukan dengan hakim tunggal dibantu oleh seorang Panitera Pengganti dan diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari kerja dan putusannya bersifat final dan mengikatsehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali ke MA, putusan mana dapat langsung di eksekusi sesuai dengan mekanisme peradilan perdata pada umumnya. Yusdiksi Small claim court yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah Peradilan Umum, mengingat Peradilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara perdata ekonomi syari’ah dengan mekanisme dan hukum acara yang sama dengan peradilan perdata pada Peradilan Umum, maka penerapan peradilan dengan mekanisme Small claim court pada Peradilan Agama dimungkinkan dan prospektif, untuk itu diperlukan dukungan regulasi sebagaimana halnya PERMA No 2 Tahun 2015 yng diberlakukan untuk Peradilan Agama, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah Kata Kunci: Small claim court, PERMA, Sengketa Ekonomi Syari’ah, Peradilan Agama.

Bustamar

95

Small Claim Court dalam......



cara efesien dan efektif. 3 Sederhana juga

PENDAHULAN Tersedianya lembaga peradilan yang

dapat dimaknai sebagai suatu proses yang

dapat diakses oleh seluruh masyarakat

tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas,

pencari

proses

non interpretable, mudah dipahami, mudah

penyelesaian perkara yang cepat dengan

dilakukan, mudah diterapkan, sistematis,

biaya murah merupakan cita pelayanan

konkrit baik dalam sudut pandang pencari

negara di bidang hukum yang didambakan

keadilan, maupun dalam sudut pandang

setiap pencari keadilan. Namun penerapan

penegak hukum yang mempunyai tingkat

sistem peradilan berjenjang mulai dari

kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam

pengadilan tingkat pertama, pengadilan

bidang potensi pendidikan yang dimiliki,

tingkat banding dan berujung di Mahkamah

kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-

Agung

keadilan

sebagai

tertinggi,membuat

dengan

pengadilan

negara

lain.

Namun

lamanya

proses

sederhana hanya dimaknai sebatas masalah

4

dalam

prakteknya

penyelesaian sengketa melalui mekanisme

administratif

litigasi.

pemahaman bahwa asas sederhana harus

Pada

prinsipnya,

peradilan

menjadi

di

belaka

jiwa

dan

tanpa

asas

adanya

semangat

motivasi

Indonesia sudah menganut prinsip-prinsip

penegak hukum yang dilaksanakan secara

peradilan yang baik, khususnya peradilan

menyeluruh pada setiap tingkatan dan

yang dilaksanakan secara sederhana, cepat,

institusi peradilan.

dan biaya ringan. Prinsip- prinsip tersebut

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya

coba diterjemahkan ke dalam berbagai

strategis untuk menjadikan sistem peradilan

sistem peradilan, termasuk dan terutama

sebagai institusi yang dapat menjamin

sistem peradilan perdata.1

terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4)UU

hukum

secara

cepat

oleh

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

masyarakat pencari keadilan sehingga tidak

Kehakiman, disebutkan bahwa peradilan

harus menunggu dalam jangka waktu yang

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan

lama untuk memperoleh keadilan dan

biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan

kepastian hukum.5

biaya ringan adalah asas peradilan yang

Akan tetapi dengan dianutnya sistem

paling mendasar dari pelaksanaan dan

peradilan berjenjang yang berpuncak pada

pelayanan

Mahkamah

administrasi

peradilan

yang

Agung

sebagai

pengadilan

mengarah pada prinsip dan asas efektif dan

tertinggi pada tingkat kasasi dan peninjauan

efisien.2

kembali bagi semua perkara yang diajukan upaya hukum bagi para pihak yang tidak

Sederhana adalah pemeriksaan dan

puas

penyelesaian perkara dilakukan dengan

terhadap

putusan

peradilan

di

bawahnya pada tingkat pertama maupun tingkat Pramono Sukolegowo, “Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, 2008, h. 2 2 Sunaryo Sidik, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 46

banding,

menyebabkan

di

1

Bustamar

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 4 Sunaryo, Op. Cit., hml. 46 5 Sunaryo,Ibid., hml. 47 3

95




Mahkamah

Agung

selalu

terjadi

penumpukan

perkara disebabkan

sangat

tidak

berpengaruh

lambatnya

proses

pada

semakin

penyelesaian

perkara

berimbangnya lama proses penyelesaian

yang masuk pada tahun yang bersangkutan

perkara

dan tahun berikutnya.

dengan

jumlah

perkara

yang

diajukan.

Di samping itu, berdasarkan hasil

Berdasarkan

laporan

Mahkamah

penelitian Bank Dunia

(The world Bank-

Agung RI Tahun 2014, terlihat sebagai

International

Corporation-Doing

berikut :

Business 2011) tentang Lambatnya Peroses

Finance

Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia

Gambar.1

dinyatakan bahwa terdapat beberapa sebab,

Keadaan Perkara Tahun 20146

sebagai berikut : a. Penyelesaian pengadilan

sengketa tingkat

pada

pertama

yang

tidak efisien b. Jangka waktu penyelesaian yang lama c. Biaya perkara yang tinggi d. Serta biaya pengacara yang tinggi 8 Berdasarkan data di atas terlihat Beberapa

adanya penurunan tumpukan perkara 2014 dibandingkan

tahun

2013,

terutama

Mahkamah

jenis

sengketa

sengketa

bisnis

perdata,

memerlukan

Agung (MA) mencatat rasio produktivitas

penyelesaian secara cepat dan sederhana,

memutus perkara tahun 2014 meningkat

namun tetap menghendaki diperolehnya

5,20

kekuatan

persen

dibandingkan

tahun

2013.

hukum

Sementara sisa perkara tahun 2014 sebanyak

penyelesaian

4.425

hakim.

(23,38

persen)

juga

turun

mengikat

tersebut

Penyelesaian

dari

hasil

berupa

putusan

sengketa

melalui

dibandingkan sisa perkara tahun 2013 yang

pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien

berjumlah 6.415 (28,58 persen). Hal ini

dan

menunjukkan

mengganggu atau menghambat kegiatan

pengikisan

sisa

perkara

Meskipun

kemajuan signifikan.7 ada

efektif,

sehingga

akan

bisnis.

dalam sepuluh tahun terakhir mengalami Meskipun

tidak

penyelesaian

kecenderungn

dikenal sengketa

melalui

Resolution

cara

menurun dibandingkan tahun sebelumnya,

Alternative

angka 4. 425

tentu

dasarkan pada kesepakatan para pihak,

masih angka yang cukup tinggi, dan akan

tidak secara otomatis memberikan daya

perkara tahun 2014

Dispute

adanya yang

di

paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, 6

akan tetapi hanya di dasarkan pada itikad

http:

//kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaanperkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2014, diakses tanggal 17 September 2015, jam 10.45 WIB 7 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 5507feab13091/tahun-2014--sisa-perkara-terendah sepanjang-sejarah-ma, diakses tanggal 17 September 2015 jam 10.10 WIB

Bustamar

baik.

Oleh

karenanya

dirasakan

perlu

Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Hasil Penelitian Tahun 2012, hlm. 4 8

96




adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian

hukum peradilan di Indonesia, khususnya

sengketa perdata, seperti yang dikenal di

untuk peradilan perdata.

negara-negara lain, yang mudah, murah dan

Dalam sistem peradilan perdata di

cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat

Indonsia ada dua lembaga peradilan yang

seperti

berwenang memeriksa, menyelesaikan dan

putusan

hakim,

yaitu

dengan

memberikan kewenangan pada pengadilan

memutus

sengketa

untuk menyelesaikan perkara di dasarkan

peradilan

umum

pada besar kecilnya nilai objek sengketa,

umumnya, dan Peradilan Agama untuk

sehingga

dapat

perkara-perkara perdata Islam, termasuk

sengketa

secara

tercapai cepat,

penyelesaian

sederhana

dan

berupa

hakim

perdata

pada

Berdasarkan paparan di atas, tulisan

yang

sederhana ini akan coba menjawab beberapa

mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan

pertanyaan sebagai berikut : (1) bagaimana

(kekuatan mengikat).

keberadaan small claim court dalam sistem

Di

putusan

untuk

yaitu

perdata ekonomi dan bisnis syari’ah. 10

murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum

keperdataan,

9

Negara-negara

barat,

proses

peradilan

perdata

di

Indonesia?

(2)

penyelesaian sengketa secara sederhana

Bagaimana mekanisme Small claim court

terhadap perkara - perkara perdata dengan

dalam ketentuan Peraturan M

nilai objek sengketa yang tergolong kecil ini

ahkamah Agung RI (PERMA) No. 2

dapat ditempuh melalui mekanisme small

tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

claim court.

Sengketa

Sederhana?

prospektif

penerapan

Small

claim

court

merupakn

(3)

Bagaimana

mekanisme

Small

mekanisme penyelesaian sengketa perdata

claim court dalam penyelesaian sengketa

dengan nilai klaim kecil dengan cara cepat,

ekonomi syari’ah pada Peradilan Agama?

sederhana dan berbiaya murah, namun putusannya

memiliki

mengikat,

sehingga

dianggap

mampu

penumpukan

kekuatan

hukum

mekanisme mengurangi

perkara

di

ini

Pengertian dan Perkembangan Small Claim Court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia

beban

pengadilan,

Dalam

memangkas proses beracara yang rumit dan

Black

Law

Dictionary, Small

mempermudah masyarakat untuk mencapai

Claim Court diartikan sebagai pengadilan

keadilan

yang bersifat informal (di luar mekanisme

(access

mengedepankan

to

justice)

pemulihan

dengan

peradilan

keadaan

pada

umumnya)

dengan

pemeriksaan yang cepat untuk mengambil

semula (restorative justice). Pemberlakuan Peraturan Mahkamah

keputusan atas tutntutan ganti kerugian

Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2015

atau utng piutang yang nilai gugatanny

tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

kecil.11

Sederhana

menandai

dibelakukannya Lihat Pasal 49 huruf i UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 11 Briyan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publising, St. Paul, 10

mekanisme Small claim court dalam sistem

9

Bustamar

Ibid, hlm. 10

97




John Badwin mendefinisikan bahwa

dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang

Small Claim Court merupakan salah satu

memiliki otoritas sebagai pengadilan. 13

bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat

Tidak kurang dari dua puluh negara

informal, cepat dan dengan biaya murah.12

berikut telah melaksanakan penyederhanan

Dari definisi yang demikian itu kita

prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai

dapat memahami bahwa Small Claim Court

perkaranya kecil, seperti: Australia, Austria,

memiliki beberapa sifat di antaranya: (a)

Kanada,

Informal yang dapat berarti merupakan

Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea,

mekanisme di luar mekanisme peradilan

Meksiko,

pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat

Portugal, Swedia , Swiss, Inggris dan

dan efisien (expeditiously); dan (c) tuntutan

Amerika Serikat, dengan nama lembaga

ganti rugi dengan hitungan yang spesifik

sebagai berikut :

(specific monetary amount). negara

Belanda,

Jerman, Norwegia,

Yunani, Polandia,

a. The Small Claims Court terdapat di

Small Claims Court yang kadang di beberapa

Perancis,

disebut

juga

Negara

dengan

Amerika

Serikat

dan

Singapura;

istilah Small Claim Tribunal atau Small Claim

b. The Small Claims Tribunal terdapat di

Procedure yang lebih banyak berkembang di

Negara New Zealand, Singapura dan

negara yang menganut sistem common law

Hongkong;

maupun

negara-negara

dengan

sistem

c. The Consumer Claims Tribunal terdapat

hukum sistem Civil law. Small Claim Court

di Negara Australia; dan

tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya

d. The Market Court terdapat di Negara

di negara maju seperti America, Inggris,

Finlandia dan Swedia.

Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di

e. Consumer

Disputes

Redressal

negara-negara berkembang baik di benua

Agencies/District Forum, terdapat di

Amerika Latin, Afrika dan Asia Small Claim

Negara India. 14

Court

lebih

banyak

digunakan

untuk

perkara perdata berskala kecil yang dapat

Di Indonesia sendiri, gagasan untuk

diselesaikan dengan cara sederhana, cepat

mengadopsi Small Claim Court

dan biaya murah. Small Claim Court juga

dipengaruhi oleh beberapa kasus yang

dianggap

sebagai

tengah

yang

terkait dengan hak-hak konsumen. Kasus-

mekanisme

ADR

kasus yang diperjuangkan David M.L.

(Alternative Dispute Resolution) yang simpel

Tobing terkait dengan hak-hak konsumen

menjembatani

jalan

banyak

antara

dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat delay Lion Air dengan putusan dalam Efa Laila Fakhriah, Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013, hlm. 264 12 John Badwin, 2003, small claims in the country court, Norway’s tribunal,Florida, hlm.66 dalam Efa Laila Fakhriah, Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013, hlm. 264

Bustamar

ganti rugi Rp. 718.500 (hukumonline, 20 November 2008) dan kasus pengelolaan Wisnobroto, 2003, hml. 8 Kurniawan,Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara Common Law System, Lihat Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014, hlm. 283 13 14

98




parkir yang ia menangkan dengan tuntutan

melalui PERMA No. 2 Tahun 2015, berarti

Rp. 10.000 (detik, 3 Juni 2010). Apalagi kasus

amanah Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun

yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas

menyebutkan bahwa peradilan dilakukan

lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

tempat parkir dapat dituntut ganti rugi

semakin menunjukkan wujud nyatanya. Di

kepada pengelola parkir.

samping itu dengan keberadaan Bab III

15

Gagasan

untuk

mengadopsi

sampai dengan Bab VII atau Pasal 5 sampai

mekanisme Small Claim Court akhirnya

Pasal 31 PERMA No. 2 Tahun 2015

resmi berlaku dalam sistem peradilan di

sekaligus melengkapi regulasi hukum acara

Indonesia

dalam

yang

secara

yuridis

formal

dimulai dengan diundangkannya Peraturan

sistem

peradilan

perdata

di

Indonesia.

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Sederhana. PERMA ini ditanda tangani oleh

Mekanisme Small Claim Court dalam PERMA No. 2 Tahun 2015

Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri

berlaku pada saat diundangkan tanggal 7

dari 9 Bab dan 33 Pasal. Eksistensi PERMA

Agustus 2015

melalui Berita Negara

ini adalah salah satu terobosan baru guna

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

mewujudkan proses peradilan secara cepat,

1172.

sederhana dan dengan biaya murah namum

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Pelaksanaan

peradilan

putusannya

perdata

memiliki

kekuatan

hukum

Indonesia mengacu kepada hukum acara

sebagai sebuah putusan pengadilan yang

perdata.

Hukum

yang

mengikat dan dapat dilakukan eksekusi

berlaku

saat

kepada

sebagaimana halnya putusan pengadilan

Reglemen (Herziene

Acara

ini

Perdata

berpedoman

Indonesia Indonesch

yang

pada umumnya.

diperbaharui

Reglement

disingkat

Sebagai

H.I.R) Staadblaad Nomor 44 tahun 1941, dan

yang dapat diperiksa, diselesaikan, dan

dan Madura (Rechtregement Buitengewesten, Staadblaad

diputus melalui Small Claim Court adalah

Nomor 227

perkara-perkara sederhana dengan nilai

Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai

gugatan kecil. Dalam PERMA Nomor 2

hukum acara perdata. 16 Dengan

pemberlakuan

Tahun 2015 disebutkan bahwa Penyelesaian

mekanisme

Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata

Small Claim Court dalam peradilan Perdata

cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan

Yance Arizona, Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010, hlm. 2 16 Nyi Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,(Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 5 15

Bustamar

mekanisme

penyelesaian perkara secara cepat, maka

Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa disingkat R.Bg)

suatu

perdata dengan nilai

gugatan

materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan

99

dengan

tata

cara

dan



pembuktiannya

sederhana.


Selain

17

6) Penggugat dan Tergugat harus

ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan

berdomisili

tentunya masih ada syarat-syarat lain untuk

Pengadilan yang sama.

sederhana

Hukum

Persyaratan dalam gugatan sederhana di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga manakala salah satu sayarat saja

1. Yurisdiksi Small Calim Court Gugatan

Daerah 18

sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme small claim court.

di

tidak terpenuhi, perkara tersebut tidak dapat

merupakan

bahagian dari kewenangan peradilan

diperiksa

dan

diselesaikan

melalui

umum dalam perkara perdata dengan

mekanisme small claim court meskipun ojek

nilai gugatan kecil, artinya gugatan

sengketa bernilai di bawah Rp 200 juta.

serhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan

tidak

dapat

diajukan

kepada

Peradilan lain. Tidak semua perkara dengan nilai

Tahapan-tahapan

dalam

perkara

gugatan sederhana secara keseluruhan adalah pendaftaran,

pemeriksaan

kelengkapan

berkas, penetapan hakim dan penunjukkan

gugatan kecil dapat diajukan melalui

panitera,

gugatan

penetapan hari sidang dan pemanggilan para

sederhana.

Perkara-perkara

yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di peradilan umum adalah perkara yang memenuhi 6 syarat yang bersifat komulatif

sebagai

berikut :

pemeriksaan

pendahuluan,

pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Sumua proses tersebut memakan waktu maksimal selama 25 hari.

1) Sengketa cidera janji/wanprestasi dan

atau

melawan

Gugatan Hukum

Perbuatan yang

2. Tatacara

nilai

kompetensi Pengadilan Khusus; 3) Bukan sengketa hak atas tanah; 4) Penggugat dan Tergugat masingmasing

tidak

kecuali

lebih

memiliki

dari

satu,

kepentingan

hukum yang sama; 5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;

Gugatan

Sederhana

gugatan materil maksimal 200 juta; 2) Bukan perkara yang masuk dalam

Mengajukan

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Sama halnya dengan perkara perdata pada

umumnya,

gugatan sederhana mendaftarkan

tatacara

pengajuan

di lakukan dengan

gugatan

di

kepaniteraan

Pengadilan Negeri oleh penggugat secara langsung

atau

oleh

kuasa

hukumnya.

Bisanya panitera PN yang bertugas untuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana 17

Bustamar

18

100

Lihat Op. Cit., Pasal 3 dan Pasal 4



menerima

pendaftran


gugatan

telah

pembantu yang ditunjuk oleh panitera.

menyediakan formulir pendaftaran gugatan

Dengan

sederhana,

dapat

gugatan sedehana dilakukan oleh hakim

mengisi formulir secara langsung dengan

tunggal. 20 Jangka waktu yang dibutuhkan

mencatumkan

mengenai

untuk pendaftaran dan proses penunjukan

identitas penggugat dan tergugat, uraian

hakim dan panitera yang akan mengani

ringkas

perkara hanya selama 2 hari.

sehigga

penggugat

keterangan

tentang

duduk

perkara

yang

digugat, serta tuntutan penggugat. sederhana,

maka pemeriksaan

3. Proses Pemeriksaan

Pada saat mengajukan mendaftarkan gugatan

demikian

penggugat

atau

Proser pemeriksaan perkara

small

calaim court dilakukan melalui dua tahapan

kuasanya diharuskan langsung membawa

pemeriksaan,

bukti-bukti surat sebagai bahagian dari alat

pendahuluan dan pemeriksaan persidangan

bukti dalam gugatan yang telah dilegalisir

a.

terlebih dahulu dan dilampirkan dalam

yiatu

pemeriksaan

Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan

surat gugatan. Terhadap gugatan yang didaftarkan

pendahuluan

merupakan

persidangan

dilakukan

untuk

yang

memeriksa

akan dilakukan pemeriksaan oleh Panitera

kelengkapan dan kejelasan materi

Pengadilan di mana gugatan didaftrakan.

permohonan

Apabila gugatan sudah memenuhi 6 syarat

pemeriksaan pokok perkara. 21 Dalam

yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA,

perkarkara

maka gugatan akan didaftarkan dalam

pemeriksaan

register khusus gugatan sederhana, jika

menempati posisi yang paling krusial

tidak memenuhi persyaratan, gugatan akan

dan menentukan terhadap apakah

dikembalikan kepada yang bersangkutan.

proses pemeriksaan akan dilanjutkan

Selanjutnya mendaftarkan

penggugat perkaranya

yang

pada

melakukan

sebelum gugatan

memasuki sederhana,

pendahuluam

tahapan

pemeriksaan

persidangan atau tidak.

pembayaran panjar biaya perkara yang

Dalam

pemeriksaan

ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai

pendahuluan

dengan prinsip berperkara di pengadilan

menilai dan kemudian menentukan

dikenakan

apakah

biaya,

namun

terhadap

Hakim

perkara

berwenang

tersebut

gugatan

penggugat yang tidak sanggup membayar

sederhana atau tidak sesuai dengan

biaya

mengajukan

syarat-syarat yang diatur dalam Pasal

permohonan gugatan secara cuma-cuma

3 dan 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.

(prodeo) di mana seluruh biaya perkara

Selain itu Hakim menentukan pula

akan ditanggung oleh negara.19

sederhana atau tidaknya pembuktian

perkara

Tahapan pengadilan

dapat

berikutnya adalah

akan

menetapkan

ketua

perkara dimaksud.

seorang

hakim untuk memeriksa gugatan sederhana yang

dibatu

oleh

seorang

panitera

Lihat Ibid., Pasal 9 Moh. Mahfud MD, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 46 20 21

19

Bustamar

Lihat Ibid., Pasal 8

101




Pemeriksaan Pendahuluan tidak

menuntun

para

pihak

dalam

dihadiri para pihak, Hakim hanya

pembuktian dan menjelaskan upaya

memeriksa berkas gugatan dan bukti

hukum yang dapat ditempuh para

yang

surat

pihak. Peran aktif dan penjelasan

gugatan. Apabila hakim berpendapat

mana dilakukan dalam persidangan

bahwa

yang dihadiri oleh para pihak. 23

dilampirkan perkara

sederhana,

dalam

bukanlah

maka

gugatan

dikeluarkan

Bilamana

pada

Persidangan

penetapan dan sekaligus hakim akan

Pertama Pihak Penggugat tidak hadir

memerintahkan

tanpa

untuk

mencoret

alasan

yang

sah,

gugatan

register perkara dari buku pendaftran

dinyatakan gugur, sedangkan Pihak

perkara serta mengembalikan sisa

Tergugat tidak hadir pada sidang

panjar

kepada

pertama, dipanggil kedua kali secara

penggugat, hal ini berarti small claim

sah dan patut, Jika dalam sidang

court tidak berlanjut. Atas penetapan

kedua Tergugat tetap tidak hadir,

hakim ini, tidak dapat dilakukan

maka Hakim memutus perkara.

biaya

perkara

upaya hukum apapun.

Apabila Pihak Tergugat hadir

22

pada

b.

pendahuluan bahwa

dalam

gugatan

termasuk

sederhana,

menentukan

hari

tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara contradictoir, putusan mana

criteria

hakim

akan

sidang

dan

dapat

pihak,

gugatan

berimbang

kepada

para

22

Bustamar

persidangan,

Lihat Op. Cit.,., Pasal 11 ayat (3)

para

pihak

untuk

pihak,

kepada para pihak untuk melakukan luar

mendorong

secara

secara damai termasuk menyarankan di

yang menangani berperkara yang aktif

mengenai

mengupayakan penyelesaian perkara

perdamaian

mediasi oleh mediator, tetapi Hakim

bentuk

sederhana

sini

gugatan sederhana tidak ada upaya

hakim senantiasa berkewajiban untuk

acara

di

prosedur mediasi. Ini berarti dalam

persidangan

penjelasan

Perdamaian

oleh Mahkamah Agung mengenai

dilaksanakan.

memberikan

mengupayakan

mengecualikan ketentuan yang diatur

melebihi 25 hari sejak sidang pertama

dalam

Hakim

perdamaian.

awal sampai putusan tidak boleh

aktif

oleh

sidang pertama yang dihadiri para

proses pemeriksaan persidangan dari

berperan

keberatan

Menurut Wasis Prianto, 25 Pada

pihak dengan pertimbangan bahwa

proses

diajukan

tergugat. 24

memeintahkan untuk memanggil para

Selama

namun

alasan yang sah, pemeriksaan perkara

pemeriksaan

hakim berkesimpulan

perkara

pertama,

selanjutnya tidak pernah hadir tanpa

Pemeriksaan Persidangan Apabila

sidang

Lihat Ibid., Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Ibid., 13 ayat (4) dan ayat (5) 25 Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia,Artikel ditulis 17 September 2015, lihat http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pemeriks aan-gugatan-sederhana-small.html .diakses 19 Oktober 2016 23 24

102



berdamai.

Apabila

disepakai

para

Perdamaian Putusan


perdamaian pihak,

maka

dituangkan

Akta

dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan

dalam

perdamaiana

bukti

yang

suratnya

dilegalisasi.

Karena

mengikat para pihak. Putusan akta

sepihak

perdamaian

keterangannya

tidak

dapat

diajukan

upaya hukum. Hakim

tidak

terikat

kepada

Perdamaian yang dibuat para pihak di luar

persidangan

yang

dilaporkan kepada hakim,

26

yang

belum

sudah

keterangan

tentu

semua

benar,

sehingga

alangkah

baiknya

apabila

Pihak

Tergugat

masih

tetap

diberi

kesempatan mengajukan eksepsi.

tidak

Namun dengan tidak adanya

namun

hak untuk mengajukan eksepsi lanjut

Hakim setidaknya dalam memeriksa

Wasis Priyanto

perkara dalam setiap persidangan

Sederhana ini bukan menjadi sebuah

sedapat mungkin menanyakan kepada

“harga mati” yang harus diterapkan

para

pengadilan. Apabila Pihak Tergugat

pihak

apakah

tercapai

29

PERMA Gugatan

kesepakatan di luar persidangan atau

menganggap

tidak,

sekedar

perkara

apabila

sederhana dan seharusnya diperiksa

setidaknya

mengingatkan

para

mereka

menyampaikan

lupa

pihak

jika

proses

sederhana

pembuktian

ternyata

tidak

dalam bentuk proses gugatan perdata

memang terjadi kesepakatan.

biasa,

Apabila upaya Perdamaian yang

maka

Tergugat

harus

membuktikan bahwa gugatan yang

di oleh Hakim tidak membuahkan

diajukan

hasil,

langsung

pembuktiannya tidak sederhana. Di

dilanjutkan ke tahap berikutnya baik

samping itu Tergugat sekaligus juga

untuk

harus

maka jawaban

sidang atau

pembuktian,

oleh

membuktikan

namun dalam hukum acara small claim

bantahannya

ourt yang terdapat pada Bab III

Penggugat.

PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak diperkenankan

Penggugat

itu

kebenaran

terhadap

gugatan

Adapun gugatan yang diakui

untuk mengajukan

dan tidak dibantah oleh Tergugat

tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,

tidak perlu di buktikan, akan tetapi

intervensi,

bilaman

kesimpulan.

replik,

duplik,

atau

Menurut

gugatan

dibantah

maka

hakim melakukan proses pemeriksaan

27 28

pembuktian kepada para pihak sesui

adanya larangan mengajukan eksepsi

dengan prosedur hukum acara yang

adalah sangat tidak berimbang dalam

berlaku.

proses

Wasis

pemeriksaan

Priyanto,

perkara

Di sisi lain, dalam hak tidak

sederhana. Dilihat dari proses untuk

diperkenankannya tuntutan provisi,

menentukan perkara sederhana hanya

rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, agaknya disebabkan

Lihat Op.Cit.,., Pasal 15 27 Ibid.,Pasal 17 28 Wasis Priyanto, Op. Cit. 26

Bustamar

29

103

Wasis Priyanto, Ibid.



karena

proses


guna

adalah permohonan keberatan yang

pemeriksaan tuntutan tersebut akan

ditujukan kepada Ketua Pengadilan

memakan

lama

yang mengeluarkan putusan dengan

sehingga tidak sesuai lagi dengan

cara menandatangani akta pernyataan

prinsip small claim court

keberatan

waktu

mekanisme dengan

persidangan relative

sebagai

penyelesaian

proses

sengketa

peradilan

dihadapan

Pengadilan disertai dengan alasan-

yang

alasan mengajukan keberatan dalam

sederhana dan cepat.

masa

7

diucapkan 4. Putusan Sidang dan Upaya Keberatan Setelah proses pemeriksaan persidangan

dirasa

cukup,

yang

dibacakan

Hakim

melewati

dalam

mengenai

Pengganti

menurut

diterima keterangan

saat

kontra

putusan

Dalam hemat

memori

menunjukkan dapat

masalah penulis,

ini

apabila

keberatan

termohon

menerima

berarti

keberatan

keberatan

dari

pemohon keberatan.

kepada para pihak paling lambat 2

Apabila

(dua) hari setelah putusan diucapkan.

berkas

permohonan

keberatan sudah dinyatakan lengkap,

Salinan putusan bagi para pihak yang

maka paling lambat 1 hari setelahnya

tidak hadir dapat memperolehnya 2

Ketua Pengadilan menetapkan majelis

diucapkan

hakim yang dipimpin oleh seorang

dengan permintaan para pihak. 31 yang

kontra memori keberatan

termohon keberatan tidak mengajukan

Pengadilan memberitahukan putusan

hukum

surat

keberatan.

diucapkan, maka Juru Sita pengganti

Upaya

dapat

hari

yang tidak diajukan oleh termohon

Pengganti. Terhadap para pihak yang

putusan

tidak

7

PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak diatur

tangani oleh Hakim dan Panitera

setelah

waktu

dengan memori keberatan. Dalam

berita acara persidangan yang ditanda

hari

batas

yang

pemohon keberatan tentunya disertai

berlangsungnya

pada

keberatan

Proses pengajuan keberatan oleh

mencatat jalannya persidangan dalam

hadir

putusan

Panitera.

upaya hukum keberatan. 30

tidak

setelah

berdasarkan

putusan bahwa ia dapat mengajukan

Panitera

atau

dengan penetapan ketua Pengadilan

dalam

kepada pihak yang tidak menerima

persidangan,

putusan

dinyatakan

memberitahukan

Selama

setelah

Permohonan

persidangan yang terbuka umum, kemudian

hari

diberitahukan kepada para pihak.

masa 25 hari hakim membacakan putusan

Panitera

hakim senior yang ditunjuk oleh

dapat

Ketua Pengadilan untuk memeriksa

ditempuh terhadap putusan peradilan

permohonan keberatan. 32

dengan mekanisme small claim court

Proses

pemeriksaan

permohonan Op. Cit., Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015 31 Ibid., Pasal 20 ayat (2), (3), dan ayat (4)

keberatan

segera

30

Bustamar

Ibid., Pasal 25

32

104




dilakukan setelah ditetapkan majelis hakim,

pemeriksaan

mana

hanya

dilakukan atas dasar : (a) Putusan dan berkas

gugatan

sederhana,

(b)

Prospektif Penerapan small claim court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama.

Permohonan keberatan dan memori keberatan,

(c)

keberatan,

majelis

memeriksa

permohonan

tidak

Kontra hakim

dibenarkan

pemeriksaan

memori yang

keberatan melakukan

tambahan.

Proses

33

pemeriksan permohonan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari, artinya paling lambat dalam 7 hari majelis

hakim

menjatuhkan

harus

putusan

sudah terhadap

permohonan keberatan, putusan mana bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat

diajukan

upaya

hukum

banding, kasasi maupun peninjauan kembali. 34

Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan

kekuasan

kehakiman

di

Indonesia. Peradilan Agama merupakan peradilan

khusus

berwenang mengadili, perdata

yang

bertugas

menerima, dan

Islam

memeriksa,

menyelesaikan bagi

dan

para

perkara

pihak

yang

beragama Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan Agama, Kekuasaan Peradilan

dan

Kewenangan

Agama

adalah

Lembaga memeriksa,

memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shodaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan adalah apa yang

5. Pelaksanaan Putusan Putusan

telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

sudah

yaitu : (1). Izin beristeri lebih dari seorang,

hukum

(2). Izin melangsungkan perkawinan bagi

harus

orang yang belum berusia 21 (dua puluh

dilaksanakan secara sukarela. Dalam

satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau

hal

wali atau keluarga dalam garis lurus ada

small

claim

pengadilan court

yang

berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) para

pihak

tidak

35

dapat

melaksanakan secara sukarela maka

perbedaan

putusan dilaksanakan sesuai dengan

kawain, (4). Pencegahan Perkawinan, (5).

ketentuan hukum acara perdata yang

Penolakan

perkawinan

berlaku

Pencatat

Nikah,

yakni

melaui

eksekusi

pengadilan.

pendapat,

(3).

(6).

Dispensasi

oleh

Pegawai

Pembatalan

perkawinan, (7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, (8). Perceraian karena talak, (9). Gugatan perceraian,(10).

Ibid., Pasal 26 ayat (1), (2), dan ayat (3) Ibid., Pasal 30 35 Yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hokum tetap di sini adalah putusan pengadilan dengan mekanisme small calaim court yang tidak diajukan permohonan kebertan dalam rentang waktu 7 hari dan putusan terhadap permohonan keberatan. 33 34

Bustamar

Penyelesaian harta bersama, (11). Mengenai penguasaan anak-anak, (12). Ibu dapat memikul

biaya

pemeliharaan

dan

pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya

105

bertanggung

jawab

tidak




memenuhinya, (13). Penentuan kewajiban

adalah: (a). bank syari'ah, (b). lembaga

memberi biaya penghidupan oleh suami

keuangan mikro syari'ah, (c). asuransi

kepada bekas isteri atau penentuan suatu

syari'ah,

kewajiban bagi bekas isteri, (14). Putusan

reksadana syari'ah, (f). obligasi dan surat

tentang sah atau tidaknya seorang anak,

berharga berjangka menengah syari'ah, (g).

(15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan

sekuritas syari'ah, (h). pembiayaan syari'ah,

orang tua,(16). Pencabutan kekuasaan wali,

(i). pegadaian syari'ah, (j). dana pensiun

(17). Penunjukkan orang lain sebagai wali

lembaga keuangan syari'ah, dan (k). bisnis

oleh

syari'ah. 38

Pengadilan

seorang

wali

dalam

dicabut,

hal

kekuasaan

(18).

Menunjuk

(d).

reasuransi

Sengketa

syari'ah,

ekonomi

(e).

syari’ah

seorang wali dalam hal seorang anak yang

merupakan sengketa cidera janji, hutang

belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun

piutang, dan kalim kerugian materil lainnya

yang ditinggal kedua orang tuanya padahal

antar

tidak ada penunjukkan wali oleh orang

perseorangan dengan lembaga ekonomi

tuanya, (19). Pembebasan kewajiban ganti

syari’ah, maupun antar lembaga ekonomi

kerugian

syari’ah yang berbadan hukum Indonesia.

terhadap

wali

yang

telah

orang

perseorangan,

antara

menyebabkan kerugian atas harta benda

Dilihat dari sisi karakteristik sengketa,

anak yang ada di bawah kekuasaannya,

maka sengketa ekonomi syari’ah pada

(20). Penetapan asal usul seorang anak,dan

umumnya adalah sengketa yang objeknya

(21).

penolakan

dapat dinilai dengan nominal uang tertentu,

pemberian keterangan untuk melakukan

sama halnya dengan sengketa perdata

perkawinan campuran.

ekonomi

Putusan

Bidang

tentang

hal

36

Kewarisan

Peradilan

Umum.

Proses

(1)

penyelesalain perkara perdata di Peradilan

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli

Agama juga dijalankan dengan hukum

waris,

acara yang sama dengan peradilan umum,

(2)

penentuan

adalah

di

mengenai

harta

peninggalan, (3) penentuan bagian masing-

yaitu

masing

diperbaharui (HIR) dan, Staadblaad Nomor

ahli

waris,

(4)

melaksanakan

pembagian harta peninggalan tersebut.

37

Di samping itu, berdasarkan Pasal 49

Reglemen

Indonesia

yang

44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura,

Staadblaad

huruf i UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain

Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1989

mengenai hukum acara perdata. Disamping

Tentang Peradilan Agama, kemewengan

itu

Peradilan

dengan

Peradilan Negara yang berada dalam satu

penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.

atap dengan Peradilan Umum di bahwa

Diantara sengketa ekonomi syari’ah yang

Mahkamah Agung RI yang senantiasa

termasuk

dituntut untuk menjalankan asas peradilan

Agama

kewengan

ditambah

Peradilan

Agama

Peradilan

Agama

adalah

Badan

cepat, sederhana dan dengan biaya murah, Abdul Mannan dkk, Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Buku Cendramata Diklat Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor 21 Mei s/d 31 Juli 2013, hlm. 195 37 Ibid., hlm. 196 36

Bustamar

namun dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lihat Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun Tahun 2006 38

106




Bila dilihat dengan diberlakukannya mekanisme

small

claim

court

dalam

pengambilan

keputusan;

kedua

dengan

mekanisme pengambilan keputusan yang

penyelesaian perkara perdata dengan nilai

lebih

klaim kecil di Peradilan Umum berdasarkan

penggunaan oral dibandingkan dokumen

PERMA No. 2 Tahun 2015, dalam rangka

tertulis,

mengedepankan prinsip peradilan yang

membantu

harus dilakukan dengan sederhana, cepat,

hambatan psikologis dan hukum untuk

dan

merasa

biaya

ringan

diamanahkan oleh

sebagaimana

informal

dengan

sehingga para

lebih

Pasal 2 ayat (4)UU

persidangan. 39

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Berbagai

hakim pihak

penekanan tunggal

yang

“nyaman”

memiliki

dalam

kemudahan

akan

proses

akses

akan

Kehakiman, maka mekanisme yang sama

memberi insentif kepada masyarakat untuk

prospektif

menyelesaikan

pula

diterapkan

dalam

perkara

yang

bernilai

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di

ekonomis relatif kecil, yang merupakan

Peradilan Agama.

perkara

Kebutuhan

akan

keseharian

masyarakat

ke

penerapan

pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah

dan kemudahan akses secara fisik, small

secara sederhana, cepat dan dengan biaya

claim court juga harus didesain untuk

murah dan dapat diakses oleh semua

melayani kepentingan orang biasa, yang

kalangan masyarakat pencari keadila di

ditandai dengan biaya rendah, informalitas

Peradilan Agama dirasa semakin kuat

dan kapasitas untuk mengelola hubungan

mengingat

antara

trend

pertumbuhan

dan

perkembangan lembaga ekonomi syari’ah

pihak

yang

bersengketa

yang

seringkali kompleks dan berkelanjutan. 40

di Indonesia semakin besar dan dengan

Dengan demikian menurut hemat

segmen pasar yang semakin luas. Hal itu

penulis, penerapan small calim cour dalam

berpotensi

macam

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di

konflik legal yang

Peradilan Agama adalah sebuah kebutuhan

terjadinya

bentuk sengketa dan mengirinya

harus

berbagai

dengan

masyarakat

ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa

diterapkan,

yang

dalam hal ini Mahkamah Agung untuk

dapat

masyarakat

dibarengi

menjamin

pencari

kebutuhan

keadilan

(acses

yang maka

mendesak kebijakan

untuk regulator,

to

menerbitkan dan memberlakukan aturan

Selain itu mekanisme small claim court

39 LKAIP, Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 47 40 Chairul Huda,Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, h. 15

justice). dianggap

sebagai

menjembatani

jalan

antara

tengah

yang

mekanisme

ADR

(Alternative Dispute Resolution) yang simple dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan. Penggunaan hakim tunggal dalam mekanisme small claim court setidaknya bermanfaat dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama dari segi proses akan mempercepat proses Bustamar

107




hukum sebagaimana halnya PERMA No. 2

harus berdomisili di Daerah Hukum

Tahun 2015

Pengadilan

adalah jawaban yang dinati

yang

sama.

Tahapan

oleh masyarakat ekonomi syari’ah pencari

penyelesaian

keadilan pada Peradilan Agama. Wallau

dengan

‘alam

kelengkapan berkas, penetapan hakim

pendaftaran,

dan

dimulai pemeriksaan

penunjukkan

panitera,

pemeriksaan pendahuluan, penetapan

KESIMPULAN Dari

sengketa

paparan

diatas

hari sidang dan pemanggilan para

dapat

pihak,

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

pemeriksaan

perdamaian,

1. Eksistensi Small Claim Court dalam

sidang

pembuktian,

putusan.

resmi berlaku secara yuridis formal

memakan waktu maksimal selama 25

dimulai

hari. Proses pemeriksaan dilakukan

Peraturan

diundangkannya

Mahmakah

Agung

tersebut

oleh hakim tunggal dibantu dengan

RI

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata

seorang

Cara

bertugas

Penyelesaian

proses

dan

sistem peradilan perdata di Indonesia dengan

Sumua

dan

Gugatan

panitera

pengganti

memeriksa

yang dan

ditanda

mengeluarkan putusan, putusan mana

tangani oleh Ketua MA Muhammad

bagi para pihak yang tidak merasa

Hatta Ali dan diundangkan tanggal 7

puas dapat diajukan keberatan dengan

Agustus 2015 melalui Berita Negara

mengisi akta permohoan keberatan

Republik

yang disertai dengan alasan dan

Sederhana.

PERMA

ini

Indonesia

Tahun

2015

memori

Nomor 1172.

keberatan.

Permohonan

2. Meknisme Small Claim Court dalam

keberatan yang sudah lengkap akan

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

diperiksa oleh majelis hakim yang

Tata

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan

Cara

Sederhana

Penyelesaian merupakan

Gugatan

dipimpin

yurisdiksi

Peradilan

Umum

untuk

memenuhi

6 syarat, yaitu

oleh

hakim

senior,

sengeta

kemudian dibacakan putusan dalam

: (1),

sidang yang terbuka untuk umum,

Sengketa cidera janji/wanprestasi dan

putusan

atau Gugatan Perbuatan melawan

hukum tetap dan final, sehingga tidak

Hukum yang nilai gugatan materil

dapat diajukan uaya hukum banding

maksimal 200 juta; (2) Bukan perkara

mapun kasi dan peninjauan kembali

yang

ke MA.

masuk

dalam

kompetensi

mana

memiliki

kekuatan

Bukan

3. Penerapan mekaisme small claim court

sengketa hak atas tanah; (4) Penggugat

dalam penyelesaian sengketa ekonomi

dan Tergugat masing-masing tidak

syari’ah

lebih

dipandang prospektif dan

Pengadilan

Khusus;

(3)

dari satu, kecuali

memiliki

pada

Peradilan

Agama sebuah

kepentingan hukum yang sama; (5)

kebutuhan mendesak karena perkara

Tempat

ekonomi

syari’ah

karakteristik

yang

tinggal

Tergugat

harus

diketahui; (6) Penggugat dan Tergugat

sama

memiliki dengan

perkara perdata di Peradilan umum. Bustamar

108




Di samping itu trend perkembangan

Ringan, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013

lembaga ekonomi dan bisnis syari’ah yang

begitu

cepat

berpotensi

menimbulkan sengketa dan konflik legal yang semakin banyak sehingga diperlukan

penyelesaian

sengketa

yang cepat, dan dengan biaya murah sehingga dapat dijangkau oleh setiap lapisan

masyarakat,

untuk

itu

diperlukan kebijakan regulator yang berwenang untuk dapat menerbitkan Perma yang sama dengan Perma No. 2 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan mekanisme Peradilan

small Agama

penyelesaian

claim

court

terutama

sengketa

di

untuk

ekonomi

syari’ah dengan kalim kecil.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Mannan dkk, 2013, Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Buku Cendramata Diklat Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor 21 Mei s/d 31 Juli 2013 Briyan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publising, St. Paul Chairul Huda, 2013, Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI Efa Laela Fakhriah, 2012 Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Hasil Penelitian ------------------------, 2013, Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya

Bustamar

John Badwin, 2003, small claims in the country court, Norway’s tribunal,Florida Kurniawan, 2014, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara Common Law System, Lihat Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014 LKAIP, 2012, Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan) Moh. Mahfud MD, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) Nyi

Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,(Bandung: Mandar Maju)

Pramono Sukolegowo, 2008, “Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Sunaryo Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press Yance Arizona, 2010, Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010 Sumber Peraturan Perundang-undangan: UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

109



UU.


Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009

UU No.48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Sumber Internet: Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia,Artikel ditulis 17 September 2015, lihat http://waktuterindah.blogspot.co.id/20 15/09/pemeriksaan-gugatansederhana-small.html .diakses 19 Oktober 2016 http: //kepaniteraan.mahkamahagung.go.id /keadaan-perkara-ma/keadaanperkara-ma-th-2014, diakses tanggal 17 September 2015, jam 10.45 WIB http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 5507feab13091/tahun-2014--sisaperkara-terendah sepanjang-sejarahma, diakses tanggal 17 September 2015 jam 10.10 WIB

Bustamar

110


ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016

Recommend Documents