ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
SMALL CLAIM COURT DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA DAN PELUANG PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONONOMI SYARI’AH PADA PERADILAN AGAMA Bustamar Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi E-mail :
[email protected] Diterima: 3 Februari 2016
Direvisi : 13 April 2016
Diterbitkan: 15 Juni 2016
Abstract The enactment of Small claims court mechanism that marked with the enactment of PERMA Number. 2 Year 2015 concerning Procedure for Simple Quarrel Settlement is a new breakthrough in the civil justice system in Indonesia. This breakthrough was reached by the Supreme Court in order to reduce the queues for settling of civil Quarrel in court that the value is under $ 200 million. Implementation of Quarrel resolution by Small claim court mechanisms is done by a single judge assisted by a Registrar and can be completed within 25 working days and the decision is final and binding so that it is unable filed an appeal or judicial review to the Supreme Court, the decision of which can be directly execute in accordance with the civil judicial mechanisms in general. Small claims court jurisdiction which is set in PERMA No. 2 2015 is the General Courts, considering the Religious Courts are also authorized to settle a civil case with the Shari'ah economic and legal mechanisms of the same event with the civil court of the General Courts, the judicial application of the Small claims court mechanism in Religion Court is also possible and prospective,so that regulatory support as well as PERMA No. 2 of 2015 applied to the Religious Courts is required, especially in the process of sharia economic quarrel resolution. Keywords: Small claims court, PERMA, shari'a Economic Disputes, the Religious Courts.
Abstrak Diberlakukannya mekasisme Small claim court yang ditandai dengan diundangkannya PERMA Nomor. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sederhana merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Terobosan ini ditempuh oleh Mahkamah Agung guna mengurangi terjadinya antrian penyelesaian perkara Perdata di pengadilan yang nilai sengketanya di bawah Rp 200 juta. Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Sederhana dilakukan dengan hakim tunggal dibantu oleh seorang Panitera Pengganti dan diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari kerja dan putusannya bersifat final dan mengikatsehingga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali ke MA, putusan mana dapat langsung di eksekusi sesuai dengan mekanisme peradilan perdata pada umumnya. Yusdiksi Small claim court yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 adalah Peradilan Umum, mengingat Peradilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara perdata ekonomi syari’ah dengan mekanisme dan hukum acara yang sama dengan peradilan perdata pada Peradilan Umum, maka penerapan peradilan dengan mekanisme Small claim court pada Peradilan Agama dimungkinkan dan prospektif, untuk itu diperlukan dukungan regulasi sebagaimana halnya PERMA No 2 Tahun 2015 yng diberlakukan untuk Peradilan Agama, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah Kata Kunci: Small claim court, PERMA, Sengketa Ekonomi Syari’ah, Peradilan Agama.
Bustamar
95
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
cara efesien dan efektif. 3 Sederhana juga
PENDAHULAN Tersedianya lembaga peradilan yang
dapat dimaknai sebagai suatu proses yang
dapat diakses oleh seluruh masyarakat
tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas,
pencari
proses
non interpretable, mudah dipahami, mudah
penyelesaian perkara yang cepat dengan
dilakukan, mudah diterapkan, sistematis,
biaya murah merupakan cita pelayanan
konkrit baik dalam sudut pandang pencari
negara di bidang hukum yang didambakan
keadilan, maupun dalam sudut pandang
setiap pencari keadilan. Namun penerapan
penegak hukum yang mempunyai tingkat
sistem peradilan berjenjang mulai dari
kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam
pengadilan tingkat pertama, pengadilan
bidang potensi pendidikan yang dimiliki,
tingkat banding dan berujung di Mahkamah
kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-
Agung
keadilan
sebagai
tertinggi,membuat
dengan
pengadilan
negara
lain.
Namun
lamanya
proses
sederhana hanya dimaknai sebatas masalah
4
dalam
prakteknya
penyelesaian sengketa melalui mekanisme
administratif
litigasi.
pemahaman bahwa asas sederhana harus
Pada
prinsipnya,
peradilan
menjadi
di
belaka
jiwa
dan
tanpa
asas
adanya
semangat
motivasi
Indonesia sudah menganut prinsip-prinsip
penegak hukum yang dilaksanakan secara
peradilan yang baik, khususnya peradilan
menyeluruh pada setiap tingkatan dan
yang dilaksanakan secara sederhana, cepat,
institusi peradilan.
dan biaya ringan. Prinsip- prinsip tersebut
Cepat, harus dimaknai sebagai upaya
coba diterjemahkan ke dalam berbagai
strategis untuk menjadikan sistem peradilan
sistem peradilan, termasuk dan terutama
sebagai institusi yang dapat menjamin
sistem peradilan perdata.1
terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4)UU
hukum
secara
cepat
oleh
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
masyarakat pencari keadilan sehingga tidak
Kehakiman, disebutkan bahwa peradilan
harus menunggu dalam jangka waktu yang
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan
lama untuk memperoleh keadilan dan
biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan
kepastian hukum.5
biaya ringan adalah asas peradilan yang
Akan tetapi dengan dianutnya sistem
paling mendasar dari pelaksanaan dan
peradilan berjenjang yang berpuncak pada
pelayanan
Mahkamah
administrasi
peradilan
yang
Agung
sebagai
pengadilan
mengarah pada prinsip dan asas efektif dan
tertinggi pada tingkat kasasi dan peninjauan
efisien.2
kembali bagi semua perkara yang diajukan upaya hukum bagi para pihak yang tidak
Sederhana adalah pemeriksaan dan
puas
penyelesaian perkara dilakukan dengan
terhadap
putusan
peradilan
di
bawahnya pada tingkat pertama maupun tingkat Pramono Sukolegowo, “Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1, 2008, h. 2 2 Sunaryo Sidik, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 46
banding,
menyebabkan
di
1
Bustamar
Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 4 Sunaryo, Op. Cit., hml. 46 5 Sunaryo,Ibid., hml. 47 3
95
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
Mahkamah
Agung
selalu
terjadi
penumpukan
perkara disebabkan
sangat
tidak
berpengaruh
lambatnya
proses
pada
semakin
penyelesaian
perkara
berimbangnya lama proses penyelesaian
yang masuk pada tahun yang bersangkutan
perkara
dan tahun berikutnya.
dengan
jumlah
perkara
yang
diajukan.
Di samping itu, berdasarkan hasil
Berdasarkan
laporan
Mahkamah
penelitian Bank Dunia
(The world Bank-
Agung RI Tahun 2014, terlihat sebagai
International
Corporation-Doing
berikut :
Business 2011) tentang Lambatnya Peroses
Finance
Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia
Gambar.1
dinyatakan bahwa terdapat beberapa sebab,
Keadaan Perkara Tahun 20146
sebagai berikut : a. Penyelesaian pengadilan
sengketa tingkat
pada
pertama
yang
tidak efisien b. Jangka waktu penyelesaian yang lama c. Biaya perkara yang tinggi d. Serta biaya pengacara yang tinggi 8 Berdasarkan data di atas terlihat Beberapa
adanya penurunan tumpukan perkara 2014 dibandingkan
tahun
2013,
terutama
Mahkamah
jenis
sengketa
sengketa
bisnis
perdata,
memerlukan
Agung (MA) mencatat rasio produktivitas
penyelesaian secara cepat dan sederhana,
memutus perkara tahun 2014 meningkat
namun tetap menghendaki diperolehnya
5,20
kekuatan
persen
dibandingkan
tahun
2013.
hukum
Sementara sisa perkara tahun 2014 sebanyak
penyelesaian
4.425
hakim.
(23,38
persen)
juga
turun
mengikat
tersebut
Penyelesaian
dari
hasil
berupa
putusan
sengketa
melalui
dibandingkan sisa perkara tahun 2013 yang
pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien
berjumlah 6.415 (28,58 persen). Hal ini
dan
menunjukkan
mengganggu atau menghambat kegiatan
pengikisan
sisa
perkara
Meskipun
kemajuan signifikan.7 ada
efektif,
sehingga
akan
bisnis.
dalam sepuluh tahun terakhir mengalami Meskipun
tidak
penyelesaian
kecenderungn
dikenal sengketa
melalui
Resolution
cara
menurun dibandingkan tahun sebelumnya,
Alternative
angka 4. 425
tentu
dasarkan pada kesepakatan para pihak,
masih angka yang cukup tinggi, dan akan
tidak secara otomatis memberikan daya
perkara tahun 2014
Dispute
adanya yang
di
paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, 6
akan tetapi hanya di dasarkan pada itikad
http:
//kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/keadaanperkara-ma/keadaan-perkara-ma-th-2014, diakses tanggal 17 September 2015, jam 10.45 WIB 7 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 5507feab13091/tahun-2014--sisa-perkara-terendah sepanjang-sejarah-ma, diakses tanggal 17 September 2015 jam 10.10 WIB
Bustamar
baik.
Oleh
karenanya
dirasakan
perlu
Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Hasil Penelitian Tahun 2012, hlm. 4 8
96
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian
hukum peradilan di Indonesia, khususnya
sengketa perdata, seperti yang dikenal di
untuk peradilan perdata.
negara-negara lain, yang mudah, murah dan
Dalam sistem peradilan perdata di
cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat
Indonsia ada dua lembaga peradilan yang
seperti
berwenang memeriksa, menyelesaikan dan
putusan
hakim,
yaitu
dengan
memberikan kewenangan pada pengadilan
memutus
sengketa
untuk menyelesaikan perkara di dasarkan
peradilan
umum
pada besar kecilnya nilai objek sengketa,
umumnya, dan Peradilan Agama untuk
sehingga
dapat
perkara-perkara perdata Islam, termasuk
sengketa
secara
tercapai cepat,
penyelesaian
sederhana
dan
berupa
hakim
perdata
pada
Berdasarkan paparan di atas, tulisan
yang
sederhana ini akan coba menjawab beberapa
mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan
pertanyaan sebagai berikut : (1) bagaimana
(kekuatan mengikat).
keberadaan small claim court dalam sistem
Di
putusan
untuk
yaitu
perdata ekonomi dan bisnis syari’ah. 10
murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum
keperdataan,
9
Negara-negara
barat,
proses
peradilan
perdata
di
Indonesia?
(2)
penyelesaian sengketa secara sederhana
Bagaimana mekanisme Small claim court
terhadap perkara - perkara perdata dengan
dalam ketentuan Peraturan M
nilai objek sengketa yang tergolong kecil ini
ahkamah Agung RI (PERMA) No. 2
dapat ditempuh melalui mekanisme small
tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian
claim court.
Sengketa
Sederhana?
prospektif
penerapan
Small
claim
court
merupakn
(3)
Bagaimana
mekanisme
Small
mekanisme penyelesaian sengketa perdata
claim court dalam penyelesaian sengketa
dengan nilai klaim kecil dengan cara cepat,
ekonomi syari’ah pada Peradilan Agama?
sederhana dan berbiaya murah, namun putusannya
memiliki
mengikat,
sehingga
dianggap
mampu
penumpukan
kekuatan
hukum
mekanisme mengurangi
perkara
di
ini
Pengertian dan Perkembangan Small Claim Court dalam sistem peradilan perdata di Indonesia
beban
pengadilan,
Dalam
memangkas proses beracara yang rumit dan
Black
Law
Dictionary, Small
mempermudah masyarakat untuk mencapai
Claim Court diartikan sebagai pengadilan
keadilan
yang bersifat informal (di luar mekanisme
(access
mengedepankan
to
justice)
pemulihan
dengan
peradilan
keadaan
pada
umumnya)
dengan
pemeriksaan yang cepat untuk mengambil
semula (restorative justice). Pemberlakuan Peraturan Mahkamah
keputusan atas tutntutan ganti kerugian
Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2015
atau utng piutang yang nilai gugatanny
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
kecil.11
Sederhana
menandai
dibelakukannya Lihat Pasal 49 huruf i UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 11 Briyan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publising, St. Paul, 10
mekanisme Small claim court dalam sistem
9
Bustamar
Ibid, hlm. 10
97
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
John Badwin mendefinisikan bahwa
dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang
Small Claim Court merupakan salah satu
memiliki otoritas sebagai pengadilan. 13
bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat
Tidak kurang dari dua puluh negara
informal, cepat dan dengan biaya murah.12
berikut telah melaksanakan penyederhanan
Dari definisi yang demikian itu kita
prosedur pengadilan bagi klaim yang nilai
dapat memahami bahwa Small Claim Court
perkaranya kecil, seperti: Australia, Austria,
memiliki beberapa sifat di antaranya: (a)
Kanada,
Informal yang dapat berarti merupakan
Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea,
mekanisme di luar mekanisme peradilan
Meksiko,
pada umumnya; (b) dilakukan dengan cepat
Portugal, Swedia , Swiss, Inggris dan
dan efisien (expeditiously); dan (c) tuntutan
Amerika Serikat, dengan nama lembaga
ganti rugi dengan hitungan yang spesifik
sebagai berikut :
(specific monetary amount). negara
Belanda,
Jerman, Norwegia,
Yunani, Polandia,
a. The Small Claims Court terdapat di
Small Claims Court yang kadang di beberapa
Perancis,
disebut
juga
Negara
dengan
Amerika
Serikat
dan
Singapura;
istilah Small Claim Tribunal atau Small Claim
b. The Small Claims Tribunal terdapat di
Procedure yang lebih banyak berkembang di
Negara New Zealand, Singapura dan
negara yang menganut sistem common law
Hongkong;
maupun
negara-negara
dengan
sistem
c. The Consumer Claims Tribunal terdapat
hukum sistem Civil law. Small Claim Court
di Negara Australia; dan
tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya
d. The Market Court terdapat di Negara
di negara maju seperti America, Inggris,
Finlandia dan Swedia.
Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di
e. Consumer
Disputes
Redressal
negara-negara berkembang baik di benua
Agencies/District Forum, terdapat di
Amerika Latin, Afrika dan Asia Small Claim
Negara India. 14
Court
lebih
banyak
digunakan
untuk
perkara perdata berskala kecil yang dapat
Di Indonesia sendiri, gagasan untuk
diselesaikan dengan cara sederhana, cepat
mengadopsi Small Claim Court
dan biaya murah. Small Claim Court juga
dipengaruhi oleh beberapa kasus yang
dianggap
sebagai
tengah
yang
terkait dengan hak-hak konsumen. Kasus-
mekanisme
ADR
kasus yang diperjuangkan David M.L.
(Alternative Dispute Resolution) yang simpel
Tobing terkait dengan hak-hak konsumen
menjembatani
jalan
banyak
antara
dengan tuntutan rendah seperti perkara pesawat delay Lion Air dengan putusan dalam Efa Laila Fakhriah, Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013, hlm. 264 12 John Badwin, 2003, small claims in the country court, Norway’s tribunal,Florida, hlm.66 dalam Efa Laila Fakhriah, Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013, hlm. 264
Bustamar
ganti rugi Rp. 718.500 (hukumonline, 20 November 2008) dan kasus pengelolaan Wisnobroto, 2003, hml. 8 Kurniawan,Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara Common Law System, Lihat Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014, hlm. 283 13 14
98
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
parkir yang ia menangkan dengan tuntutan
melalui PERMA No. 2 Tahun 2015, berarti
Rp. 10.000 (detik, 3 Juni 2010). Apalagi kasus
amanah Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 tahun
yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas
menyebutkan bahwa peradilan dilakukan
lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di
dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan
tempat parkir dapat dituntut ganti rugi
semakin menunjukkan wujud nyatanya. Di
kepada pengelola parkir.
samping itu dengan keberadaan Bab III
15
Gagasan
untuk
mengadopsi
sampai dengan Bab VII atau Pasal 5 sampai
mekanisme Small Claim Court akhirnya
Pasal 31 PERMA No. 2 Tahun 2015
resmi berlaku dalam sistem peradilan di
sekaligus melengkapi regulasi hukum acara
Indonesia
dalam
yang
secara
yuridis
formal
dimulai dengan diundangkannya Peraturan
sistem
peradilan
perdata
di
Indonesia.
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Sederhana. PERMA ini ditanda tangani oleh
Mekanisme Small Claim Court dalam PERMA No. 2 Tahun 2015
Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri
berlaku pada saat diundangkan tanggal 7
dari 9 Bab dan 33 Pasal. Eksistensi PERMA
Agustus 2015
melalui Berita Negara
ini adalah salah satu terobosan baru guna
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
mewujudkan proses peradilan secara cepat,
1172.
sederhana dan dengan biaya murah namum
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Pelaksanaan
peradilan
putusannya
perdata
memiliki
kekuatan
hukum
Indonesia mengacu kepada hukum acara
sebagai sebuah putusan pengadilan yang
perdata.
Hukum
yang
mengikat dan dapat dilakukan eksekusi
berlaku
saat
kepada
sebagaimana halnya putusan pengadilan
Reglemen (Herziene
Acara
ini
Perdata
berpedoman
Indonesia Indonesch
yang
pada umumnya.
diperbaharui
Reglement
disingkat
Sebagai
H.I.R) Staadblaad Nomor 44 tahun 1941, dan
yang dapat diperiksa, diselesaikan, dan
dan Madura (Rechtregement Buitengewesten, Staadblaad
diputus melalui Small Claim Court adalah
Nomor 227
perkara-perkara sederhana dengan nilai
Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai
gugatan kecil. Dalam PERMA Nomor 2
hukum acara perdata. 16 Dengan
pemberlakuan
Tahun 2015 disebutkan bahwa Penyelesaian
mekanisme
Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata
Small Claim Court dalam peradilan Perdata
cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan
Yance Arizona, Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010, hlm. 2 16 Nyi Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,(Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 5 15
Bustamar
mekanisme
penyelesaian perkara secara cepat, maka
Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa disingkat R.Bg)
suatu
perdata dengan nilai
gugatan
materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan
99
dengan
tata
cara
dan
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
pembuktiannya
sederhana.
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
Selain
17
6) Penggugat dan Tergugat harus
ketentuan mengenai besarnya nilai gugatan
berdomisili
tentunya masih ada syarat-syarat lain untuk
Pengadilan yang sama.
sederhana
Hukum
Persyaratan dalam gugatan sederhana di atas harus terpenuhi secara keseluruhan, sehingga manakala salah satu sayarat saja
1. Yurisdiksi Small Calim Court Gugatan
Daerah 18
sebuah perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme small claim court.
di
tidak terpenuhi, perkara tersebut tidak dapat
merupakan
bahagian dari kewenangan peradilan
diperiksa
dan
diselesaikan
melalui
umum dalam perkara perdata dengan
mekanisme small claim court meskipun ojek
nilai gugatan kecil, artinya gugatan
sengketa bernilai di bawah Rp 200 juta.
serhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan
tidak
dapat
diajukan
kepada
Peradilan lain. Tidak semua perkara dengan nilai
Tahapan-tahapan
dalam
perkara
gugatan sederhana secara keseluruhan adalah pendaftaran,
pemeriksaan
kelengkapan
berkas, penetapan hakim dan penunjukkan
gugatan kecil dapat diajukan melalui
panitera,
gugatan
penetapan hari sidang dan pemanggilan para
sederhana.
Perkara-perkara
yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di peradilan umum adalah perkara yang memenuhi 6 syarat yang bersifat komulatif
sebagai
berikut :
pemeriksaan
pendahuluan,
pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan. Sumua proses tersebut memakan waktu maksimal selama 25 hari.
1) Sengketa cidera janji/wanprestasi dan
atau
melawan
Gugatan Hukum
Perbuatan yang
2. Tatacara
nilai
kompetensi Pengadilan Khusus; 3) Bukan sengketa hak atas tanah; 4) Penggugat dan Tergugat masingmasing
tidak
kecuali
lebih
memiliki
dari
satu,
kepentingan
hukum yang sama; 5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
Gugatan
Sederhana
gugatan materil maksimal 200 juta; 2) Bukan perkara yang masuk dalam
Mengajukan
Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Sama halnya dengan perkara perdata pada
umumnya,
gugatan sederhana mendaftarkan
tatacara
pengajuan
di lakukan dengan
gugatan
di
kepaniteraan
Pengadilan Negeri oleh penggugat secara langsung
atau
oleh
kuasa
hukumnya.
Bisanya panitera PN yang bertugas untuk Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana 17
Bustamar
18
100
Lihat Op. Cit., Pasal 3 dan Pasal 4
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
menerima
pendaftran
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
gugatan
telah
pembantu yang ditunjuk oleh panitera.
menyediakan formulir pendaftaran gugatan
Dengan
sederhana,
dapat
gugatan sedehana dilakukan oleh hakim
mengisi formulir secara langsung dengan
tunggal. 20 Jangka waktu yang dibutuhkan
mencatumkan
mengenai
untuk pendaftaran dan proses penunjukan
identitas penggugat dan tergugat, uraian
hakim dan panitera yang akan mengani
ringkas
perkara hanya selama 2 hari.
sehigga
penggugat
keterangan
tentang
duduk
perkara
yang
digugat, serta tuntutan penggugat. sederhana,
maka pemeriksaan
3. Proses Pemeriksaan
Pada saat mengajukan mendaftarkan gugatan
demikian
penggugat
atau
Proser pemeriksaan perkara
small
calaim court dilakukan melalui dua tahapan
kuasanya diharuskan langsung membawa
pemeriksaan,
bukti-bukti surat sebagai bahagian dari alat
pendahuluan dan pemeriksaan persidangan
bukti dalam gugatan yang telah dilegalisir
a.
terlebih dahulu dan dilampirkan dalam
yiatu
pemeriksaan
Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan
surat gugatan. Terhadap gugatan yang didaftarkan
pendahuluan
merupakan
persidangan
dilakukan
untuk
yang
memeriksa
akan dilakukan pemeriksaan oleh Panitera
kelengkapan dan kejelasan materi
Pengadilan di mana gugatan didaftrakan.
permohonan
Apabila gugatan sudah memenuhi 6 syarat
pemeriksaan pokok perkara. 21 Dalam
yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PERMA,
perkarkara
maka gugatan akan didaftarkan dalam
pemeriksaan
register khusus gugatan sederhana, jika
menempati posisi yang paling krusial
tidak memenuhi persyaratan, gugatan akan
dan menentukan terhadap apakah
dikembalikan kepada yang bersangkutan.
proses pemeriksaan akan dilanjutkan
Selanjutnya mendaftarkan
penggugat perkaranya
yang
pada
melakukan
sebelum gugatan
memasuki sederhana,
pendahuluam
tahapan
pemeriksaan
persidangan atau tidak.
pembayaran panjar biaya perkara yang
Dalam
pemeriksaan
ditetapkan oleh ketua pengadilan sesuai
pendahuluan
dengan prinsip berperkara di pengadilan
menilai dan kemudian menentukan
dikenakan
apakah
biaya,
namun
terhadap
Hakim
perkara
berwenang
tersebut
gugatan
penggugat yang tidak sanggup membayar
sederhana atau tidak sesuai dengan
biaya
mengajukan
syarat-syarat yang diatur dalam Pasal
permohonan gugatan secara cuma-cuma
3 dan 4 PERMA No. 2 Tahun 2015.
(prodeo) di mana seluruh biaya perkara
Selain itu Hakim menentukan pula
akan ditanggung oleh negara.19
sederhana atau tidaknya pembuktian
perkara
Tahapan pengadilan
dapat
berikutnya adalah
akan
menetapkan
ketua
perkara dimaksud.
seorang
hakim untuk memeriksa gugatan sederhana yang
dibatu
oleh
seorang
panitera
Lihat Ibid., Pasal 9 Moh. Mahfud MD, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 46 20 21
19
Bustamar
Lihat Ibid., Pasal 8
101
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
Pemeriksaan Pendahuluan tidak
menuntun
para
pihak
dalam
dihadiri para pihak, Hakim hanya
pembuktian dan menjelaskan upaya
memeriksa berkas gugatan dan bukti
hukum yang dapat ditempuh para
yang
surat
pihak. Peran aktif dan penjelasan
gugatan. Apabila hakim berpendapat
mana dilakukan dalam persidangan
bahwa
yang dihadiri oleh para pihak. 23
dilampirkan perkara
sederhana,
dalam
bukanlah
maka
gugatan
dikeluarkan
Bilamana
pada
Persidangan
penetapan dan sekaligus hakim akan
Pertama Pihak Penggugat tidak hadir
memerintahkan
tanpa
untuk
mencoret
alasan
yang
sah,
gugatan
register perkara dari buku pendaftran
dinyatakan gugur, sedangkan Pihak
perkara serta mengembalikan sisa
Tergugat tidak hadir pada sidang
panjar
kepada
pertama, dipanggil kedua kali secara
penggugat, hal ini berarti small claim
sah dan patut, Jika dalam sidang
court tidak berlanjut. Atas penetapan
kedua Tergugat tetap tidak hadir,
hakim ini, tidak dapat dilakukan
maka Hakim memutus perkara.
biaya
perkara
upaya hukum apapun.
Apabila Pihak Tergugat hadir
22
pada
b.
pendahuluan bahwa
dalam
gugatan
termasuk
sederhana,
menentukan
hari
tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara contradictoir, putusan mana
criteria
hakim
akan
sidang
dan
dapat
pihak,
gugatan
berimbang
kepada
para
22
Bustamar
persidangan,
Lihat Op. Cit.,., Pasal 11 ayat (3)
para
pihak
untuk
pihak,
kepada para pihak untuk melakukan luar
mendorong
secara
secara damai termasuk menyarankan di
yang menangani berperkara yang aktif
mengenai
mengupayakan penyelesaian perkara
perdamaian
mediasi oleh mediator, tetapi Hakim
bentuk
sederhana
sini
gugatan sederhana tidak ada upaya
hakim senantiasa berkewajiban untuk
acara
di
prosedur mediasi. Ini berarti dalam
persidangan
penjelasan
Perdamaian
oleh Mahkamah Agung mengenai
dilaksanakan.
memberikan
mengupayakan
mengecualikan ketentuan yang diatur
melebihi 25 hari sejak sidang pertama
dalam
Hakim
perdamaian.
awal sampai putusan tidak boleh
aktif
oleh
sidang pertama yang dihadiri para
proses pemeriksaan persidangan dari
berperan
keberatan
Menurut Wasis Prianto, 25 Pada
pihak dengan pertimbangan bahwa
proses
diajukan
tergugat. 24
memeintahkan untuk memanggil para
Selama
namun
alasan yang sah, pemeriksaan perkara
pemeriksaan
hakim berkesimpulan
perkara
pertama,
selanjutnya tidak pernah hadir tanpa
Pemeriksaan Persidangan Apabila
sidang
Lihat Ibid., Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Ibid., 13 ayat (4) dan ayat (5) 25 Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia,Artikel ditulis 17 September 2015, lihat http://waktuterindah.blogspot.co.id/2015/09/pemeriks aan-gugatan-sederhana-small.html .diakses 19 Oktober 2016 23 24
102
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
berdamai.
Apabila
disepakai
para
Perdamaian Putusan
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
perdamaian pihak,
maka
dituangkan
Akta
dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan
dalam
perdamaiana
bukti
yang
suratnya
dilegalisasi.
Karena
mengikat para pihak. Putusan akta
sepihak
perdamaian
keterangannya
tidak
dapat
diajukan
upaya hukum. Hakim
tidak
terikat
kepada
Perdamaian yang dibuat para pihak di luar
persidangan
yang
dilaporkan kepada hakim,
26
yang
belum
sudah
keterangan
tentu
semua
benar,
sehingga
alangkah
baiknya
apabila
Pihak
Tergugat
masih
tetap
diberi
kesempatan mengajukan eksepsi.
tidak
Namun dengan tidak adanya
namun
hak untuk mengajukan eksepsi lanjut
Hakim setidaknya dalam memeriksa
Wasis Priyanto
perkara dalam setiap persidangan
Sederhana ini bukan menjadi sebuah
sedapat mungkin menanyakan kepada
“harga mati” yang harus diterapkan
para
pengadilan. Apabila Pihak Tergugat
pihak
apakah
tercapai
29
PERMA Gugatan
kesepakatan di luar persidangan atau
menganggap
tidak,
sekedar
perkara
apabila
sederhana dan seharusnya diperiksa
setidaknya
mengingatkan
para
mereka
menyampaikan
lupa
pihak
jika
proses
sederhana
pembuktian
ternyata
tidak
dalam bentuk proses gugatan perdata
memang terjadi kesepakatan.
biasa,
Apabila upaya Perdamaian yang
maka
Tergugat
harus
membuktikan bahwa gugatan yang
di oleh Hakim tidak membuahkan
diajukan
hasil,
langsung
pembuktiannya tidak sederhana. Di
dilanjutkan ke tahap berikutnya baik
samping itu Tergugat sekaligus juga
untuk
harus
maka jawaban
sidang atau
pembuktian,
oleh
membuktikan
namun dalam hukum acara small claim
bantahannya
ourt yang terdapat pada Bab III
Penggugat.
PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak diperkenankan
Penggugat
itu
kebenaran
terhadap
gugatan
Adapun gugatan yang diakui
untuk mengajukan
dan tidak dibantah oleh Tergugat
tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi,
tidak perlu di buktikan, akan tetapi
intervensi,
bilaman
kesimpulan.
replik,
duplik,
atau
Menurut
gugatan
dibantah
maka
hakim melakukan proses pemeriksaan
27 28
pembuktian kepada para pihak sesui
adanya larangan mengajukan eksepsi
dengan prosedur hukum acara yang
adalah sangat tidak berimbang dalam
berlaku.
proses
Wasis
pemeriksaan
Priyanto,
perkara
Di sisi lain, dalam hak tidak
sederhana. Dilihat dari proses untuk
diperkenankannya tuntutan provisi,
menentukan perkara sederhana hanya
rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, agaknya disebabkan
Lihat Op.Cit.,., Pasal 15 27 Ibid.,Pasal 17 28 Wasis Priyanto, Op. Cit. 26
Bustamar
29
103
Wasis Priyanto, Ibid.
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
karena
proses
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
guna
adalah permohonan keberatan yang
pemeriksaan tuntutan tersebut akan
ditujukan kepada Ketua Pengadilan
memakan
lama
yang mengeluarkan putusan dengan
sehingga tidak sesuai lagi dengan
cara menandatangani akta pernyataan
prinsip small claim court
keberatan
waktu
mekanisme dengan
persidangan relative
sebagai
penyelesaian
proses
sengketa
peradilan
dihadapan
Pengadilan disertai dengan alasan-
yang
alasan mengajukan keberatan dalam
sederhana dan cepat.
masa
7
diucapkan 4. Putusan Sidang dan Upaya Keberatan Setelah proses pemeriksaan persidangan
dirasa
cukup,
yang
dibacakan
Hakim
melewati
dalam
mengenai
Pengganti
menurut
diterima keterangan
saat
kontra
putusan
Dalam hemat
memori
menunjukkan dapat
masalah penulis,
ini
apabila
keberatan
termohon
menerima
berarti
keberatan
keberatan
dari
pemohon keberatan.
kepada para pihak paling lambat 2
Apabila
(dua) hari setelah putusan diucapkan.
berkas
permohonan
keberatan sudah dinyatakan lengkap,
Salinan putusan bagi para pihak yang
maka paling lambat 1 hari setelahnya
tidak hadir dapat memperolehnya 2
Ketua Pengadilan menetapkan majelis
diucapkan
hakim yang dipimpin oleh seorang
dengan permintaan para pihak. 31 yang
kontra memori keberatan
termohon keberatan tidak mengajukan
Pengadilan memberitahukan putusan
hukum
surat
keberatan.
diucapkan, maka Juru Sita pengganti
Upaya
dapat
hari
yang tidak diajukan oleh termohon
Pengganti. Terhadap para pihak yang
putusan
tidak
7
PERMA No. 2 Tahun 2015 tidak diatur
tangani oleh Hakim dan Panitera
setelah
waktu
dengan memori keberatan. Dalam
berita acara persidangan yang ditanda
hari
batas
yang
pemohon keberatan tentunya disertai
berlangsungnya
pada
keberatan
Proses pengajuan keberatan oleh
mencatat jalannya persidangan dalam
hadir
putusan
Panitera.
upaya hukum keberatan. 30
tidak
setelah
berdasarkan
putusan bahwa ia dapat mengajukan
Panitera
atau
dengan penetapan ketua Pengadilan
dalam
kepada pihak yang tidak menerima
persidangan,
putusan
dinyatakan
memberitahukan
Selama
setelah
Permohonan
persidangan yang terbuka umum, kemudian
hari
diberitahukan kepada para pihak.
masa 25 hari hakim membacakan putusan
Panitera
hakim senior yang ditunjuk oleh
dapat
Ketua Pengadilan untuk memeriksa
ditempuh terhadap putusan peradilan
permohonan keberatan. 32
dengan mekanisme small claim court
Proses
pemeriksaan
permohonan Op. Cit., Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015 31 Ibid., Pasal 20 ayat (2), (3), dan ayat (4)
keberatan
segera
30
Bustamar
Ibid., Pasal 25
32
104
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
dilakukan setelah ditetapkan majelis hakim,
pemeriksaan
mana
hanya
dilakukan atas dasar : (a) Putusan dan berkas
gugatan
sederhana,
(b)
Prospektif Penerapan small claim court Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama.
Permohonan keberatan dan memori keberatan,
(c)
keberatan,
majelis
memeriksa
permohonan
tidak
Kontra hakim
dibenarkan
pemeriksaan
memori yang
keberatan melakukan
tambahan.
Proses
33
pemeriksan permohonan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 7 hari, artinya paling lambat dalam 7 hari majelis
hakim
menjatuhkan
harus
putusan
sudah terhadap
permohonan keberatan, putusan mana bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat
diajukan
upaya
hukum
banding, kasasi maupun peninjauan kembali. 34
Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan
kekuasan
kehakiman
di
Indonesia. Peradilan Agama merupakan peradilan
khusus
berwenang mengadili, perdata
yang
bertugas
menerima, dan
Islam
memeriksa,
menyelesaikan bagi
dan
para
perkara
pihak
yang
beragama Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peadilan Agama, Kekuasaan Peradilan
dan
Kewenangan
Agama
adalah
Lembaga memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shodaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan adalah apa yang
5. Pelaksanaan Putusan Putusan
telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
sudah
yaitu : (1). Izin beristeri lebih dari seorang,
hukum
(2). Izin melangsungkan perkawinan bagi
harus
orang yang belum berusia 21 (dua puluh
dilaksanakan secara sukarela. Dalam
satu) tahun, dalam hal ini orang tua atau
hal
wali atau keluarga dalam garis lurus ada
small
claim
pengadilan court
yang
berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde) para
pihak
tidak
35
dapat
melaksanakan secara sukarela maka
perbedaan
putusan dilaksanakan sesuai dengan
kawain, (4). Pencegahan Perkawinan, (5).
ketentuan hukum acara perdata yang
Penolakan
perkawinan
berlaku
Pencatat
Nikah,
yakni
melaui
eksekusi
pengadilan.
pendapat,
(3).
(6).
Dispensasi
oleh
Pegawai
Pembatalan
perkawinan, (7). Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, (8). Perceraian karena talak, (9). Gugatan perceraian,(10).
Ibid., Pasal 26 ayat (1), (2), dan ayat (3) Ibid., Pasal 30 35 Yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hokum tetap di sini adalah putusan pengadilan dengan mekanisme small calaim court yang tidak diajukan permohonan kebertan dalam rentang waktu 7 hari dan putusan terhadap permohonan keberatan. 33 34
Bustamar
Penyelesaian harta bersama, (11). Mengenai penguasaan anak-anak, (12). Ibu dapat memikul
biaya
pemeliharaan
dan
pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya
105
bertanggung
jawab
tidak
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
memenuhinya, (13). Penentuan kewajiban
adalah: (a). bank syari'ah, (b). lembaga
memberi biaya penghidupan oleh suami
keuangan mikro syari'ah, (c). asuransi
kepada bekas isteri atau penentuan suatu
syari'ah,
kewajiban bagi bekas isteri, (14). Putusan
reksadana syari'ah, (f). obligasi dan surat
tentang sah atau tidaknya seorang anak,
berharga berjangka menengah syari'ah, (g).
(15). Putusan tentang pencabutan kekuasaan
sekuritas syari'ah, (h). pembiayaan syari'ah,
orang tua,(16). Pencabutan kekuasaan wali,
(i). pegadaian syari'ah, (j). dana pensiun
(17). Penunjukkan orang lain sebagai wali
lembaga keuangan syari'ah, dan (k). bisnis
oleh
syari'ah. 38
Pengadilan
seorang
wali
dalam
dicabut,
hal
kekuasaan
(18).
Menunjuk
(d).
reasuransi
Sengketa
syari'ah,
ekonomi
(e).
syari’ah
seorang wali dalam hal seorang anak yang
merupakan sengketa cidera janji, hutang
belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun
piutang, dan kalim kerugian materil lainnya
yang ditinggal kedua orang tuanya padahal
antar
tidak ada penunjukkan wali oleh orang
perseorangan dengan lembaga ekonomi
tuanya, (19). Pembebasan kewajiban ganti
syari’ah, maupun antar lembaga ekonomi
kerugian
syari’ah yang berbadan hukum Indonesia.
terhadap
wali
yang
telah
orang
perseorangan,
antara
menyebabkan kerugian atas harta benda
Dilihat dari sisi karakteristik sengketa,
anak yang ada di bawah kekuasaannya,
maka sengketa ekonomi syari’ah pada
(20). Penetapan asal usul seorang anak,dan
umumnya adalah sengketa yang objeknya
(21).
penolakan
dapat dinilai dengan nominal uang tertentu,
pemberian keterangan untuk melakukan
sama halnya dengan sengketa perdata
perkawinan campuran.
ekonomi
Putusan
Bidang
tentang
hal
36
Kewarisan
Peradilan
Umum.
Proses
(1)
penyelesalain perkara perdata di Peradilan
penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli
Agama juga dijalankan dengan hukum
waris,
acara yang sama dengan peradilan umum,
(2)
penentuan
adalah
di
mengenai
harta
peninggalan, (3) penentuan bagian masing-
yaitu
masing
diperbaharui (HIR) dan, Staadblaad Nomor
ahli
waris,
(4)
melaksanakan
pembagian harta peninggalan tersebut.
37
Di samping itu, berdasarkan Pasal 49
Reglemen
Indonesia
yang
44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura,
Staadblaad
huruf i UU. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain
Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1989
mengenai hukum acara perdata. Disamping
Tentang Peradilan Agama, kemewengan
itu
Peradilan
dengan
Peradilan Negara yang berada dalam satu
penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah.
atap dengan Peradilan Umum di bahwa
Diantara sengketa ekonomi syari’ah yang
Mahkamah Agung RI yang senantiasa
termasuk
dituntut untuk menjalankan asas peradilan
Agama
kewengan
ditambah
Peradilan
Agama
Peradilan
Agama
adalah
Badan
cepat, sederhana dan dengan biaya murah, Abdul Mannan dkk, Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Buku Cendramata Diklat Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor 21 Mei s/d 31 Juli 2013, hlm. 195 37 Ibid., hlm. 196 36
Bustamar
namun dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lihat Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun Tahun 2006 38
106
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
Bila dilihat dengan diberlakukannya mekanisme
small
claim
court
dalam
pengambilan
keputusan;
kedua
dengan
mekanisme pengambilan keputusan yang
penyelesaian perkara perdata dengan nilai
lebih
klaim kecil di Peradilan Umum berdasarkan
penggunaan oral dibandingkan dokumen
PERMA No. 2 Tahun 2015, dalam rangka
tertulis,
mengedepankan prinsip peradilan yang
membantu
harus dilakukan dengan sederhana, cepat,
hambatan psikologis dan hukum untuk
dan
merasa
biaya
ringan
diamanahkan oleh
sebagaimana
informal
dengan
sehingga para
lebih
Pasal 2 ayat (4)UU
persidangan. 39
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Berbagai
hakim pihak
penekanan tunggal
yang
“nyaman”
memiliki
dalam
kemudahan
akan
proses
akses
akan
Kehakiman, maka mekanisme yang sama
memberi insentif kepada masyarakat untuk
prospektif
menyelesaikan
pula
diterapkan
dalam
perkara
yang
bernilai
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di
ekonomis relatif kecil, yang merupakan
Peradilan Agama.
perkara
Kebutuhan
akan
keseharian
masyarakat
ke
penerapan
pengadilan. Selain penyederhanaan tahapan
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah
dan kemudahan akses secara fisik, small
secara sederhana, cepat dan dengan biaya
claim court juga harus didesain untuk
murah dan dapat diakses oleh semua
melayani kepentingan orang biasa, yang
kalangan masyarakat pencari keadila di
ditandai dengan biaya rendah, informalitas
Peradilan Agama dirasa semakin kuat
dan kapasitas untuk mengelola hubungan
mengingat
antara
trend
pertumbuhan
dan
perkembangan lembaga ekonomi syari’ah
pihak
yang
bersengketa
yang
seringkali kompleks dan berkelanjutan. 40
di Indonesia semakin besar dan dengan
Dengan demikian menurut hemat
segmen pasar yang semakin luas. Hal itu
penulis, penerapan small calim cour dalam
berpotensi
macam
penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di
konflik legal yang
Peradilan Agama adalah sebuah kebutuhan
terjadinya
bentuk sengketa dan mengirinya
harus
berbagai
dengan
masyarakat
ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa
diterapkan,
yang
dalam hal ini Mahkamah Agung untuk
dapat
masyarakat
dibarengi
menjamin
pencari
kebutuhan
keadilan
(acses
yang maka
mendesak kebijakan
untuk regulator,
to
menerbitkan dan memberlakukan aturan
Selain itu mekanisme small claim court
39 LKAIP, Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hlm. 47 40 Chairul Huda,Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, h. 15
justice). dianggap
sebagai
menjembatani
jalan
antara
tengah
yang
mekanisme
ADR
(Alternative Dispute Resolution) yang simple dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan. Penggunaan hakim tunggal dalam mekanisme small claim court setidaknya bermanfaat dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama dari segi proses akan mempercepat proses Bustamar
107
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
hukum sebagaimana halnya PERMA No. 2
harus berdomisili di Daerah Hukum
Tahun 2015
Pengadilan
adalah jawaban yang dinati
yang
sama.
Tahapan
oleh masyarakat ekonomi syari’ah pencari
penyelesaian
keadilan pada Peradilan Agama. Wallau
dengan
‘alam
kelengkapan berkas, penetapan hakim
pendaftaran,
dan
dimulai pemeriksaan
penunjukkan
panitera,
pemeriksaan pendahuluan, penetapan
KESIMPULAN Dari
sengketa
paparan
diatas
hari sidang dan pemanggilan para
dapat
pihak,
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
pemeriksaan
perdamaian,
1. Eksistensi Small Claim Court dalam
sidang
pembuktian,
putusan.
resmi berlaku secara yuridis formal
memakan waktu maksimal selama 25
dimulai
hari. Proses pemeriksaan dilakukan
Peraturan
diundangkannya
Mahmakah
Agung
tersebut
oleh hakim tunggal dibantu dengan
RI
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata
seorang
Cara
bertugas
Penyelesaian
proses
dan
sistem peradilan perdata di Indonesia dengan
Sumua
dan
Gugatan
panitera
pengganti
memeriksa
yang dan
ditanda
mengeluarkan putusan, putusan mana
tangani oleh Ketua MA Muhammad
bagi para pihak yang tidak merasa
Hatta Ali dan diundangkan tanggal 7
puas dapat diajukan keberatan dengan
Agustus 2015 melalui Berita Negara
mengisi akta permohoan keberatan
Republik
yang disertai dengan alasan dan
Sederhana.
PERMA
ini
Indonesia
Tahun
2015
memori
Nomor 1172.
keberatan.
Permohonan
2. Meknisme Small Claim Court dalam
keberatan yang sudah lengkap akan
PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
diperiksa oleh majelis hakim yang
Tata
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan
Cara
Sederhana
Penyelesaian merupakan
Gugatan
dipimpin
yurisdiksi
Peradilan
Umum
untuk
memenuhi
6 syarat, yaitu
oleh
hakim
senior,
sengeta
kemudian dibacakan putusan dalam
: (1),
sidang yang terbuka untuk umum,
Sengketa cidera janji/wanprestasi dan
putusan
atau Gugatan Perbuatan melawan
hukum tetap dan final, sehingga tidak
Hukum yang nilai gugatan materil
dapat diajukan uaya hukum banding
maksimal 200 juta; (2) Bukan perkara
mapun kasi dan peninjauan kembali
yang
ke MA.
masuk
dalam
kompetensi
mana
memiliki
kekuatan
Bukan
3. Penerapan mekaisme small claim court
sengketa hak atas tanah; (4) Penggugat
dalam penyelesaian sengketa ekonomi
dan Tergugat masing-masing tidak
syari’ah
lebih
dipandang prospektif dan
Pengadilan
Khusus;
(3)
dari satu, kecuali
memiliki
pada
Peradilan
Agama sebuah
kepentingan hukum yang sama; (5)
kebutuhan mendesak karena perkara
Tempat
ekonomi
syari’ah
karakteristik
yang
tinggal
Tergugat
harus
diketahui; (6) Penggugat dan Tergugat
sama
memiliki dengan
perkara perdata di Peradilan umum. Bustamar
108
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
Di samping itu trend perkembangan
Ringan, Mimbar Hukum Volume 25, No. 2, Juni 2013
lembaga ekonomi dan bisnis syari’ah yang
begitu
cepat
berpotensi
menimbulkan sengketa dan konflik legal yang semakin banyak sehingga diperlukan
penyelesaian
sengketa
yang cepat, dan dengan biaya murah sehingga dapat dijangkau oleh setiap lapisan
masyarakat,
untuk
itu
diperlukan kebijakan regulator yang berwenang untuk dapat menerbitkan Perma yang sama dengan Perma No. 2 Tahun 2015 sebagai dasar pelaksanaan mekanisme Peradilan
small Agama
penyelesaian
claim
court
terutama
sengketa
di
untuk
ekonomi
syari’ah dengan kalim kecil.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Mannan dkk, 2013, Peradilan Agama Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Buku Cendramata Diklat Hakim Angkatan II PPC Terpadu Seluruh Indonesia, Bogor 21 Mei s/d 31 Juli 2013 Briyan A. Garner, 2004, Black’s Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publising, St. Paul Chairul Huda, 2013, Penerapan Mekanisme Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), Hasil Penelitian Kerjasama Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan BPHN Kementerian Hukum dan Ham RI Efa Laela Fakhriah, 2012 Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Hasil Penelitian ------------------------, 2013, Mekanisme Small Claim’s Court Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya
Bustamar
John Badwin, 2003, small claims in the country court, Norway’s tribunal,Florida Kurniawan, 2014, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negera-negara Common Law System, Lihat Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44, No-2, Edisi April-Juni 2014 LKAIP, 2012, Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan, (Jakarta: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan) Moh. Mahfud MD, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) Nyi
Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, 1997, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,(Bandung: Mandar Maju)
Pramono Sukolegowo, 2008, “Efektivitas Sistem Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Sunaryo Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press Yance Arizona, 2010, Small Claim Court: Apa Gunanya Bagi Masyarakat Adat dan Lingkungan Hidup, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 19 Agustus 2010 Sumber Peraturan Perundang-undangan: UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
109
Small Claim Court dalam......
ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam
UU.
Vo 1, No 1, Januari-Juni 2016
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009
UU No.48 Tahun 2009 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Sumber Internet: Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Indonesia,Artikel ditulis 17 September 2015, lihat http://waktuterindah.blogspot.co.id/20 15/09/pemeriksaan-gugatansederhana-small.html .diakses 19 Oktober 2016 http: //kepaniteraan.mahkamahagung.go.id /keadaan-perkara-ma/keadaanperkara-ma-th-2014, diakses tanggal 17 September 2015, jam 10.45 WIB http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 5507feab13091/tahun-2014--sisaperkara-terendah sepanjang-sejarahma, diakses tanggal 17 September 2015 jam 10.10 WIB
Bustamar
110
Small Claim Court dalam......