ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 2, Juli Desember 2016

ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam

Vol 1, No 2, Juli – Desember 2016

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PEDOFELIA) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan HAM Internasional ) Eli Suryani Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi Email: [email protected] Diterima: 9 September 2016

Direvisi : 5 November 2016

Diterbitkan: 26 Desember 2016

Abstract Child is a surrogate of Allah, bud, potential, and the young generation, the successor of future goals of national struggle, has a strategic role, characteristics and special natures, so it must be protected from all forms of inhuman treatment. Among the forms of inhumane treatment is the sexual crimes, which resulted in violations of children's rights. In this case, for the perpetrators of sexual crimes on children, legal practitioners in Indonesia plan on giving emasculated punishment (as an additional punishment), in addition to the jail punishment. Observing the discourse (emasculated punishment), appears various respons, there are pros and cons. So that, before the law was enacted, the depth research would need to do, ensuring the pedofillia can be called a crime. What proposition is used. If no clear proposition found, what beneficiaries consideration is being used. If he devastating,what human element was ruined. If it is certain he is devastating and belived to be malicious it also necessary to know in which category of crime. After that, a suitable sanctions to the crime is set. To set it, a carefully, decompose and measurable data is a necessity Keywords: Pedofilia, Islamic Law

Abstrak Anak merupakan merupakan titipan Allah SWT, tunas, potensi, dan generasi muda penerus citacita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di antara bentuk perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah perlakuan kejahatan seksual, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Dalam hal ini,terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, praktisi hukum di Indonesia berwacana memberikan hukuman kebiri ( sebagai hukuman tambahan), disamping hukuman panjara. Mencermati wacana (hukuman kebiri),muncul respon yang sangat variatif, ada yang pro dan kontra. Untuk itu, sebelum hukum itu diberlakukan, kiranya perlu melakukan penelitian yang mendalam, memastikan pedofillia itu dapat disebut sebagai kejahatan. Dalil apa yang digunakan. Kalau tidak ditemukan dalil yang jelas untuk itu, pertimbangan maslahat apa yang digunakan. Kalau ia merusak, unsur asasi apa yang dirusaknya. Kalau dapat dipastikan ia merusak dan diyakini jahat perlu diketahui pula masuk dalam dalam kategori pidana yang mana. Setelah itu baru menetapkan bentuk sanksi yang pas untuk kejahatan tersebut. Untuk menetapkan hal itu diperlukan data yang cermat, terurai dan terukur. Kata Kunci: Pedofilia, Hukum Islam

Eli Suryani

264

Sanksi Pidana Bagi......



Pendahuluan

tanmbahan (di samping sanksi pidana)

Kejahatan seksual terhadap anak disebut

dengan

istilah

Pedofilia

1

merupakan kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang

dengan

pedofilia

umurnya

berusia di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak

yang

menjadi

korban

berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas). Dikatakan pedofilia jika seseorang memiliki kecenderungan impuls seks terhadap anak dan fantasi maupun

kelainan

seks

yang

mengganggu terhadap si anak. Di antara kasus kekerasan yang menimpa anaanak, pedofilia ini termasuk salah satu kasus

yang

lebih

sering

terjadi

dibandingkan dengan kasus kekerasan yang

lainnya.

Adanya

prostitusi

terhadap anak-anak di beberapa negara dan maraknya penjualan materi-materi pornografi

tentang

menunjukkan

anak-anak,

bahwa

tingkat

ketertarikan seksual terhadap anak tidak jarang. Meskipun demikian, pedofilia sebagai

salahsatu

bentuk

perilaku

seksual diperkirakan tidak secara umum terjadi. Di Indonesia dalam menyikapi kasus

pedofilia

berencana

ini,

memberikan

pemerintah hukuman

Merupakan perilaku sosial, perilaku seks menyimpang yang dilakukan terhadaap anaak-aanak di bawah umur. Perilaku seks ini terjadi lebih dikarenakan oleh faktor psikologis orang dewasa. 1

Eli Suryani

berupa

hukuman

kebiri

2

.

Sikap

pemerintah

ini

pertama

kali

diungkapkan

oleh

Menteri

Sosial

Khofifah Indar Parawansa.”Terhadap munculnya kekerasan seksual terhadap anak,

beliau

(PresidenJoko

"Jokowi"

Widodo) setuju jika kebiri diberlakukan Termasuk

di

dalamnya

pengebirian

saraf libido," kata Khofifah, Selasa, 20 Oktober.

3

Kasus

pedofilia

terakhir

melibatkan seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang ditemukan sudah meninggal laporan bukti

di

dalam

kardus.

Dari

kepolisian ditemukan buktipemerkosaan

sebelum

pembunuhan.Pernyataan langsung

ditanggapi

terjadi Khofifah

beragam

oleh

berbagai kalangan, mulai dari Komisi Nasional Perempuan hingga Gubernur DKI

Jakarta

Ahok

(Basuki

Tjahja

Purnama). Masruchah, anggota Komnas Perempuan menolak hukuman kebiri untuk pedofilia. 4 . Di dalam UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Detik.com.Selasa, 2015-12-18. Detik.com.Selasa, 2015-12-18. 4 ”Kalau soal sanksi atau pidana dikebiri, ya pasti kita enggak setuju, karena sebagian dari pelanggaran HAM," ujar anggota Komnas Perempuan Masruchah pada Rappler, Rabu, 21 Oktober.Ia menambahkan, jika efek jera yang dicari maka dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukuman yang sudah berlaku pada saat ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah 15 tahun penjara dan denda sekitar Rp 60.000.000 Rp. 300.000.000. 2 3

265




Perlindungan Anak, hukuman maksimal

fenomena yang telah terjadi dari masa

bagi pelaku pelecehan seksual terhadap

ke masa.

anak di bawah umur adalah 15 tahun

Secara harfiah pedofilia berasal

penjara dan denda sekitar Rp 60.000.000

dari bahasa Yunani, yaitu paidophilia,

- Rp. 300.000.000.

pais (anak-anak) dan philia (cinta yang

Memperhatikan pro dan kontra

bersahabat atau persahabatan), sehingga

di atas, bagaimanakah penerapan sanksi

bila diterapkan dalam bentuk perilaku

pidana bagi pelaku pidefolia dalm

adalah menyayangi anak atau memiliki

perspektif

hukum

relasi mutualisme dengan anak-anak. 5

Indonesia,

yaitu

yang

hidup

Hukum

di

Positif

Kemudian

seiring

dengan

Indonesia, Hukum Islam dan HAM

perkembangan masa dan banyaknya

Internasional.

kasus yang mengarah pada orientasi seksual orang dewasa kepada anak-anak

Sekilas Sejarah Pedofilia Mencuatnya

di bawah umur atau pra pubertas. pelecehan

Pedofilia sebenarnya telah terjadi

seksual terhadap anak-anak di bawah

sebelum masa modern. Di Yunani, abad

umur yang dilakukan orang dewasa di

6 Masehi, fenomena pedofilia (di awal-

sebuah sekolah telah menjadi isu dan

awal)

menyita perhatian publik dewasa ini.

penjantanan. Penjantanan ini, dikaitkan

Umpamanya di sekolah JIS. Setelah

dengan proses spiritual kepercayaan

kasus tersebut mencuat di media massa

masyarakat Yunani masa itu, kemudian

dan kemudian menjadi sorotan berbagai

menjadi

pihak membuat orang tua terutama

spiritual

yang memiliki anak-anak usia sekolah

Fenomena yang hampir sama terjadi di

menjadi

terhadap

budaya kita. Sebagai contoh sebuah

kemungkinan terjadinya pedofilia di

budaya di negara kita mengganggap

lingkungan

mereka.

pihak

wajar fenomena warok dan gemblak.

kemudian

memperkirakan

kasus

Fenomena

lebih

kasus

waspada

Banyak

dikenal

sebagai

perdebatan dan

antara

praktik

warok

dan

bentuk

proses erotisme.

gemblak

pedofilia tidak hanya terjadi di sebuah sekolah,

dan

terbukti

kemudian

beberapa kasus pedofilia di beberapa daerah juga terpublikasikan. Fenomena pedofilia, perlu kita ketahui bukanlah sebuah fenomena yang baru terjadi. Apabila kita mencermati beberapa kasus pedofilia yang telah terjadi di masa lalu menunjukkan pedofilia sebagai suatu Eli Suryani

pedofilia dikenal sebagai bentuk gangguan perilaku. Pelaku pedofilia tidak hanya berjenis kelamin laki-laki, tetapi juga perempuan meskipun lebih banyak yang terpublikasi pelaku laki-laki. Perilaku ini dapat dilakukan pelaku dengan jenis kelamin laki-laki kepada anak-anak di bawah umum yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Demikian juga yang dilakukan pelaku dengan jenis kelamin perempuan. 5

266



menggambarkan


tentang

perilaku

Adanya prostitusi terhadap anak-

seksual orang dewasa (warok) kepada

anak dan maraknya penjualan materi-

anak-anak di bawah umur (gemblak).

materi pornografi tentang anak-anak,

Perilaku orientasi seksual warok kepada

menunjukkan

gemblak

ketertarikan

dianggap

wajar

oleh

bahwa seksual

tingkat

terhadap

anak.

masyarakat yang memiliki belief adanya

Pedofilia sebagai salah satu bentuk

daya magis atau power dibalik perilaku

perilaku

tersebut.

Praktek

terhadap

secara umum terjadi. Penyebab dari

gemblak

disebut

proses

pedofilia ini belum diketahui secara

penjantanan,

yaitu

warok sebagai

hubungan

erotis

pasti.

seksual

Namun

diperkirakan

pedofilia

tidak

seringkali

antara laki-laki dewasa dengan anak-

menandakan

anak laki-laki di luar keluarga dekat.

seseorang berhubungan dengan sesama

Terlepas dari penilaian benar salahnya

perilaku

tersebut,

karena

ketidakmampuan

dewasa atau adanya ketakutan menjalin

hubungan

dengan

untuk sesama

adanya relativisme moral pada suatu

dewasa. Jadi bisa dikatakan sebagai

budaya dianggap wajar dan di suatu

suatu kompensasi dari penyaluran nafsu

budaya lain dianggap tidak

seksual yang tidak dapat disalurkan

wajar.

Begitu juga pada suatu masa dianggap baik

dan

di

dianggap perjantanan

pada orang dewasa.

masa

yang

berbeda

Berdasarkan DSM-IV, seseorang

kejahatan.

Dua

contoh

dikatakan sebagai penderita pedofilia

menunjukkan

bila; (a) Selama waktu sekurangnya 6

tersebut

kesamaan yaitu praktik seksual yang

bulan,

dilakukan orang dewasa kepada anak-

merangsang secara seksual, dorongan

anak di bawah umur, dan adanya belief

seksual, atau perilaku yang berulang

spiritualitas dalam bentuk erotisme.

dan

Praktek-praktek penjantanan ini kemudian

lebih

kuat

khayalan

berupa

aktivitas

yang

seksual

dengan anak pre-pubertas atau anak-

dengan

anak (biasanya berusia 13 tahun atau

pedofilia, memberikan lebih banyak

kurang), (b) Khayalan, dorongan seksual

dampak negatif kepada anak-anak di

atau perilaku menyebabkan penderitaan

bawah umur daripada keuntungannya.

yang

Untuk

etika

gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan

dapat

atau fungsi penting lainnya.(c) Orang

dikategorikan sebagai perilaku yang

sekurangnya berusia 16 tahun dan

amoral. Masa sekarang, kita menilai

sekurangnya berusia 5 tahun lebih tua

perilaku

dari anak-anak yang menjadi korban.

itu,

relativisme

dikenal

terdapat

mengacu

pada

konsekuensialis

pedofilia

sebagai

bentuk

bermakna

secara

klinis

atau

perilaku yang tidak adaptif.

Eli Suryani

267




Kejahatan Seksual

Terhadap Anak

berpartisipasi

(pedofilia)

Hukum

dengan

dalam

Positif

Indonesia.

optimal

harkat

kemanusiaan,

Anak berdasarkan Pasal 1

secara

perlindungan

dan serta

dari

sesuai

martabat mendapat

kekerasan

dan

angka (1) Undang-Undang Nomor 23

diskriminasi. Di dalam Bagian I Pasal 2

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Konvensi

(selanjutnya disebut UU Perlindungan

menyebutkan,“States parties shall respect

Anak) adalah seseorang yang belum

and ensure the rights set forth in the present

berusia

18

Anak

belas)

tahun,

convention to each child within their

masih

dalam

juridiction without discrimination of any

kandungan. Hal ini juga ditegaskan

kind, irrespective of the child’s or his or her

dalam Bagian I,Pasal 1 Konvensi Hak-

parent’s or legal guardian’s race, colour, sex,

Hak Anak yang menyebutkan, For the

languange,

purposes of the present convention, a child

opinion, national, ethnic or social origin,

means every human being below the age of

property, disability, birth or other status.”

termasuk

(delapan

Hak-Hak

anak

yang

18 years unles, under the law applicable to

religion,

political

or

other

Hak anak6 adalah bagian dari hak

the child, majority is attained earlier. Anak

asasi manusia yang

adalah amanah dan karunia dari Allah

dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua,

SWT yang di dalam dirinya melekat

keluarga, masyarakat, pemerintah dan

harkat dan martabat sebagai manusia

negara. Salah satu hak anak adalah hak

seutuhnya.

tunas

untuk hidup, berpikir dan berekspresi

bangsa yang memiliki segudang potensi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

dan akan merupakan generasi muda

usianya dalam bimbingan orang tua,

sebagai penerus cita-cita perjuangan

agar tujuan perlindungan anak dapat

bangsa. Ia mempunyai peran strategis

tercapai, yaitu menjamin terpenuhinya

dan ciri serta sifat khusus yang nantinya

hak-hak

akan menjamin kelangsungan eksistensi

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

bangsa dan negara di masa depan.

secara optimal demi terwujudnya anak

Berdasarkan pertimbangan di atas, patut

yang berkualitas, berakhlak mulia dan

kiranya anak mendapatkan perhatian

sejahtera.

khusus

Anak

dengan

merupakan

upaya

memberikan

anak

agar

wajib dijamin,

dapat

Negara berkewajiban melindungi

perlindungan kepadanya. Perlindungan

anak-anak dari eksploitasi

anak dalam Pasal 1 angka (2) UU

dengan

Perlindungan kegiatan

Anak

untuk

adalah menjamin

mengambil

seksual

langkah-langkah

segala dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan Eli Suryani

hidup,

UU Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. 6

268



yang

layak

baik

multilateral


bilateral

untuk

maupun

mencegah

6. Optional Protocol to the CRC on

dan

the

Sale

of

Children,

Child

menghapus kegiatan eksploitasi seksual

Prostitution

anak untuk tujuan komersial maupun

Phornography ditanda tangani

eksploitasi anak dalam pertunjukan dan

pada tanggal 24 September 2001

perbuatan yang bersifat pornografi dan

7. Protocol to Prevent, Suppress and

pornoaksi.

Berbagai

and

Child

instrumen

Punish Trafficking in Persons,

internasional dalam memerangi dan

Especially Women and Children

menghapus

supplementing

eksploitasi

komersial

telah

pemerintah

dan

seksual

the

UN

oleh

Convention against Transnational

penyusunan

Organized Crime ditandatangani

rencana aksi nasional merujuk kepada

pada tanggal 12 Desember 2002.

kesepakatan

disetujui

to

dalam

yang

tertuang

dalam

8. Selain itu, berbagai instrumen

instrumen internasional tersebut antara

hukum nasional yang menjadi

lain :

dasar 1. Konvensi Hak-hak Anak telah diratifikasi

oleh

penyusunan

Undang-Undang

Indonesia

yakni

Dasar

1945,

Undang-undang No. 39 tahun

melalui Keppres No. 36 tahun

1999

1990

Undang-undang No. 23 tahun

2. Deklarasi dan Agenda Aksi

tentang

2002

Stockholm tahun 1996

tentang

HAM

dan

Perlindungan

Anak.

3. Komitmen dan Rencana Aksi

Pemerintah, melalui Keppres No.

Regional Kawasan Asia Timur

87

dan Pasifik melawan Eksploitasi

Rencana Aksi Nasional Penghapusan

Seksual Komersial Anak tahun

Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan

2001

Gugus Tugas untuk memerangi dan

4. Komitmen Global Yokohama tahun 2001

Tahun

menghapus

2002

telah

menetapkan

eksploitasi

seksual

komersial anak, yakni kejahatan yang

5. Konvensi ILO No. 182 telah diratifikasi

Undang-

harkat dan martabat kemanusian, serta

No. 1 Tahun 2000

merupakan salah satu bentuk pekerjaan

tentang pengesahan Konvensi

terburuk untuk anak. Ada lima bidang

ILO No. 182 tentang Pelarangan

yang akan digarap dalam memerangi

dan Tindakan Segera Untuk

dan

Penghapusan

komersial anak yaitu koordinasi dan

undang

Pekerjaan Anak Eli Suryani

oleh

melanggar hak asasi anak, merendahkan

Bentuk-bentuk

Terburuk

Untuk

menghapus

eksploitasi

seksual

kerjasama, pencegahan, perlindungan, pemulihan 269

dan

reintegrasi

serta




partisipasi anak. Kondisi yang ingin

oleh penguasa 9. Kata yang kedua, yaitu

dicapai,

‘pidana’,

yakni

memberikan

berarti

perlindungan kepada setiap anak dari

pembunuhan,

eksploitasi

dan

seksual

komersial,

lain

kejahatan,

(tentang

perampokan,

korupsi,

sebagainya);

kriminal

10

.

mengurangi jumlah anak yang rawan

Adapun kata yang ketiga, yaitu ‘Islam’,

terhadap eksploitasi seksual komersial

oleh

serta

mengembangkan

sebagai agama Allah yang diamanatkan

sikap

dan

terhadap

praktek

lingkungan,

yang

permasalahan

Syaltut

didefinisikan

tanggap

kepada Nabi Muhammad Saw. untuk

eksploitasi

mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya

seksual komersial anak.7 Permasalahan

Mahmud

dan juga mendakwahkannya kepada

pelacuran

anak

semua manusia serta mengajak mereka

mencakup eksploitasi secara seksual

untuk memeluknya11.

terhadap 40–70 ribu anak di bawah

Dengan

umur 18 tahun. Mereka sebagian juga

memahami

arti

dari

ketiga kata itu, dapatlah dipahami

diperdagangkan ke luar negeri. Pada

bahwa hukum pidana Islam merupakan

tahun 1997/1998, terdapat 75.106 tempat

seperangkat norma atau peraturan yang

pekerja seks yang terselubung ataupun

bersumber

yang terdaftar. Kira-kira 30 persen

Muhammad

penghuni

kejahatan manusia di tengah-tengah

tempat-tempat

tersebut

Terhadap Anak

dalam Hukum Pidana Islam Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau

norma-norma

yang

Allah

Saw.

dan

untuk

Nabi

mengatur

masyarakatnya. Dengan kalimat yang

perempuan berusia 18 tahun.8 Kejahatan Seksual

dari

mengatur

tingkah laku manusia dalam suatu asyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun

lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum

Pidana

Islam

(HPI)

dalam khazanah literatur Islam biasa disebut

al-ahkam

mengatur

al-jinaiyyah,

yang

pelanggaran-pelanggaran

yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya,

Para

peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan

(RAN-PESKA 2002, Indikator dan Profil KPA 2002, Departemen Sosial 2000). 7

8

(laporan Situasi Anak dan Perempuan

2000). Eli Suryani

Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk unda udang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. M. Daud Ali, 1996, h. 38. 10 Tim Penyusun Kamus Besar Bahas Indonesia, 1997, h.871. 11 Muhammad Syaltut, Tarikk Tasyri’a alIslamy, 1966, h. 9 9

270



ulama

menggunakan

istilah


jinayah

al-Syathibi,

(salah

satu

pendukung

dalam dua arti, yakni arti luas dan arti

Mazhab Maliki), kemaslahatan itu dapat

sempit.

jinayah

terwujud apabila terwujud juga lima

merupkan perbuatan-perbuatan yang

unsur pokok. Kelima unsur pokok itu

dilarang

adalah agama, jiwa, keturunan, akal,

Dalam

arti

oleh

mengakibatkan

luas,

Syara’dan

dapat

hukuman

had

dan harta.

(hukuman yang ada ketentuan nash-nya seperti

hukuman

bagi

pencuri,

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di

pembunuh, dll), atau ta’zir (hukuman

atas

yang tidak ada ketentuan nash-nya

didasarkan pada dalil-dalil al-Quran

seperti

lintas,

dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi

percobaan melakukan tindak pidana,

sebagai al-qawaid al-kulliyyah (kaidah-

dll).

jinayah

kaidah umum) dalam menetapkan al-

merupakan perbuatan-perbuatan yang 6

kulliyyah al-khamsah (lima kebutuhan

dilarang

pokok).

pelanggaran Dalam

arti

oleh

lalu sempit,

Syara’

dan

dapat

Ayat-ayat

al-Quran

yang

menimbulkan hukuman had, bukan

dijadikan dasar pada umumnya adalah

ta’zir 12.Istilah lain yang identik dengan

ayat-ayat Makkiyah yang tidak dinasakh

jinayah adalah jarimah.

(dihapus

a. Konsep

Pemberlakuan

Hukum

Pidana Islam Tujuan

hukumnya)

dan

ayat-ayat

Madaniyah yang mengukuhkan ayatayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu

hukum

Islam

sejalan

adalah

yang

berhubungan

dengan

dengan tujuan hidup manusia serta

kewajiban shalat, larangan membunuh

potensi yang ada dalam dirinya dan

jiwa,

potensi yang datang dari luardirinya,

keras, larangan berzina, dan larangan

yakni kebahagiaan hidup baik di dunia

memakan harta orang lain dengan cara

maupun

yang tidak benar. Dengan dasar ayat-

ungkapan

di

akhirat, yang

atau

dengan

singkat,

untuk

ayat

larangan

itulah,

meminum

maka

minuman

al-Syathibi pada

kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat

akhirnya berkesimpulan bahwa adanya

dicapai dengan cara mengambil segala

lima kebutuhan pokok bagi manusia

hal yang memiliki kemaslahatan dan

tersebut menempati suatu yang qath’iy

menolak segala hal yang merusak,

(niscaya)

dalam rangka menuju keridoan Allah

dipertanggungjawabkan

sesuai dengan prinsip tauhid. Menurut

karena itu dapat dijadikan sebagai dasar

dalam

arti dan

dapat oleh

menetapkan hukum13. Lihat Wahbah az-Zuhaily,al-Fiqh alIslamy Wa allatuhu, Terj.Abdul Hayye alKattany,Dar al-Fikri,Jakarta, Gema Insani, jld VII,2011.h.248-249. Lihat juga A. Jazuli, 2000,h. 2 12

Eli Suryani

Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi shul al-yari,ah, (Mesir :Maktabah al-Tijariyah alKubra,t.th) juz 2, h.8 Lihat juga, sebagaimana 13

271




Dalam usaha mewujudkan dan

mengatur hubungan antar manusia.

memelihara lima unsur pokok itu al-

Untuk

Syathibi mengemukakan tiga peringkat

kebutuhan agama ini dari ancaman

maqashid al-syari’ah (tujuan syariat),

musuh

maka

yaitu pertama adalah tujuan primer

hukum

berjihad

(maqashid al-daruriyyah), kedua adalah

orang

tujuan sekunder (maqashid al-hajjiyyah),

agama. Untuk menjaga agama ini Allah

dan ketiga tujuan tertier (maqashid al-

juga mensyariatkan shalat dan melarang

tahsiniyyah). Atas dasar inilah maka

murtad dan syirik. Jika ketentuan ini

hukum

diabaikan,

Islam

dikembangkan,

baik

menjaga

dan

memelihara

Allah

yang

mensyariatkan

untuk

memerangi

menghalangi

maka

akan

dakwah

terancamlah

hukum pidana, perdata, ketatanegaraan,

eksistensi agama tersebut, dan Allah

politik hukum, maupun yang lainnya 14.

menyuruh

Dengan mengacu kepada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat

tujuan

syariat

memerangi

orang

yang

murtad dan musyrik. b. Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)

tersebut,

Untuk memelihara jiwa ini Allah

dapatlah dipahami bahwa tujuan utama

mewajibkan berusaha untuk endapatkan

pemberlakuan hukum pidana Islam

kebutuhan

adalah untuk kemaslahatan manusia.

pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa

Abdul Wahhab Khallaf memberikan

kebutuhan

perincian yang sederhana mengenai

terancamlah jiwa manusia. Allah juga

pemberlakuan hukum pidana Islam

akan mengancam dengan hukuman

yang dikaitkan dengan pemeliharaan

qishash(hukum

bunuh)

atau

lima kebutuhan pokok manusia dalam

diyat(denda)

siapa

yang

bukunya ‘Ilmu Ushul al-Fiqh15

menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah

a. Memelihara agama (hifzh al-din) Agama di sini maksudnya adalah

mengatur

hubungan

manusia dengan Tuhannya dan juga

bagi

maka

saja

akan

kebinasaan (bunuh diri). c. Memelihara akal (hifzh al-‘aql)

dan undang-undang yang dibuat oleh untuk

tersebut

minuman,

melarang menceburkan diri ke jurang

sekumpulan akidah, ibadah, hukum, Allah

makanan,

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal

yang diadaptasi oleh Fathur Rahmaan Djamil,Filsafat Hukum Islam, Jakarta, 1997, h. 125-126. 14 Ibit.,Lihat juga Juhaya S. Praja, 1991, h. 274 15 Abdu al- Wahab Khallaf, ,Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam,1978,h. 200-204

dengan

menuntut

ilmu.

Sebaliknya,

Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, eksistensi

maka akal.

akan Di

terancam

samping

itu,

ditetapkan adanya ancaman (hukuman Eli Suryani

272




dera 40 kali) bagi orang yang meminum

mempunyai batas terendah dan tertinggi

minuman keras.

dan

d.Memelihara keturunan (hifzh al-nasl)

perorangan (si korban atau walinya)

Untuk

memelihara

tidak

bisa

dihapuskan

oleh

keturunan

atau masyarakat yang mewakili (ulil

Allah mensyariatkan pernikahan dan

amri). Para ulama sepakat bahwa yang

sebaliknya mengharamkan perzinaan.

termasuk kategori dalam jarimah hudud

Orang yang mengabaikan ketentuan ini,

ada tujuh, yaitu : (a) zina, (b) qazf

akan terancam eksistensi keturunannya.

(menuduh zina), (c) pencurian, (d)

Bahkan kalau larangan perzinaan ini

perampokan

dilanggar,

mengancam

(hirabah), (e) pemberontakan (al-bagby),

dengan hukuman rajam atau hukuman

(f) minum-minuman keras, dan (g)

cambuk seratus kali.

niddah

e.Memelihara harta (hifzh al-mal)

2.

maka

Untuk

Allah

memelihara

penyamunan

(murtad).

Jarimah Qisas dan Diyat yakni

ini

perbuatan

yang

pemilikan

hukuman

qisas

muamalah,

hukuman

sama.

Di

merupakan hukuman yang ditentukan

mengharamkan

batasnya, tidak ada batas terendah dan

mencuri atau merampas hak milik orang

tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan

lain dengan cara yang tidak benar. Jika

(si

larangan

dengan hukuman yang menjadi hak

disyariatkanlah harta,

tata

misalnya

perdagangan, samping

dengan kerja

Allah

mencuri

pelakunya

cara

dan

itu,

harta

atau

akan

diabaikan, diancam

maka dengan

diancam dan

gisas

dengan

diyat.

maupun

Baik diyat

korban dan walinya), ini berbeda

Allah semata.

hukuman potong tangan.

3. Jarimah Ta’zir, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang

Sanksi

Pelanggaran (Pidana) Dalam

Islam

hukuman selain had dan qisas dan Jarimah (tindak pidana) dalam

Islam,

jika

dilihat

dari

segi

berat

ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, 1.

diancam dengan hukum ta’zir yaitu

qisas

dan

diyat,

ta’zir.

16

Jarimah Hudud yaitu perbuatan

melanggar

hukum

yang

jenis

dan

ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak 16

diyat.

Pelaksanaan hukuman ta’zir,

baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut

hak

Allah

atau

hak

perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya

kepada

penguasa.

Bahwa suatu perbuatan dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi unsur-unsur perbuatan jarimab. Adapun unsur-unsur

Lihat Wahbah az-Zuhaily, op.cit,

Eli Suryani

17

17

273

Ibid., Sanksi Pidana Bagi......



jarimah dapat dikategorikan menjadi 2

3. Unsur moril (pelakunya mukalaf).

(dua) : pertama, unsur umum, artinya

Artinya pelaku jarimah adalah orang

unsur-unsur yang harus terpenuhi pada

yang

setiap jarimah. Kedua, unsur khusus,

pertanggungjawaban pidana

artinya

jarimah

yang

terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.

syariat

Islam

Yang

dengan ar-rukn al-adabi.

unsur-unsur termasuk

jarimah

yang

harus

unsur-unsur

adalah

sebagai

umum

berikut

:

1. Unsur formil (adanya undang-undang melawan

hukum

dan

pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini

dikenal

dengan istilah

asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak

dapat

dikenai

sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.

Dalam

Islam lebih dikenal dengan rukn

asy-syari’i.

syariat istilah ar-

Kaidah

yang

mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan

yang

dianggap

melanggar

hukum dan

tidak ada

hukuman

yang

dijatuhkan

kecuali

adanya ketentuan nas”. Kaidah lain menyebutkan bagi

perbuatan

adanya 2.

“tiada

Unsur

mukalaf

ketentuan materiil

(sifat

hukuman sebelum nas”. melawan

hukum). Artinya adanya tingkah laku

dimintai terhadap

dilakukannya. unsur

moril

Dalam disebut

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak

atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap

dapat

Di dalam literatur fiqih, istilah pidefolia merupakan istilah yang baru. Tidak ada leteratur yang menjelaskan tentang itu, kecuali zina dan liwath (yang menimpa umat Nabi Luth). Zina adalah hubungan kelamin antara lakilaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan

perkawinan

yang

sah

dan

dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya

unsur

subhat.

Delik

18

perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera

seratus

pezina

kali.Sementara

muhsan

dikenakan

bagi sanksi

rajam.Rajam dari segi bahasa berarti melempari

batu.

Rajam

adalah

melempari

pezina

muhsan

sampai

menemui ajalnya. Adapun dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan

sikap berbuat maupun

sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan arrukn Eli Suryani

al-madi.

Lihat K. H. Ali Yafi dkk, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. Jakarta, PT>Karisma Ilmu,Jld IV, h.153. Lihat juga Wahbah azZuhaily.op.cit,303 18

274




‫ل َّزانِيَةُ َوال َّزانِى فَاجْ لِ ُدوْ ا ُك َّل َوا ِح ٍد ِم ْنهُ َما ِمائَةَ َج ْل َد ٍة‬ ِ‫َوالَ تَأْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِدي ِْن هللاِ اِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُوْ نَ بِالل‬ َ‫َو ْاليَوْ ِم األَ ِخ ِر َو ْليَ ْشــهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِ ْين‬ Artinya; Pezina perempuan dan lakilaki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Sedangkan

dasar

penetapan

hukum rajam adalah hadis Nabi:19

untuk

kenikmatan,

kebaikan

dan

kesenangan umat manusia. Manusia yang

mematuhi

disamping

akan

suruhan

Allah

merasakan

itu

sendiri

kenikmatan, kebaikan dan kesenangan itu dia juga akan mendapat pahala dari Allah

di

akhirat

nanti.

suruhan-suruhan, menetapkan manusia

Disamping

Allah

juga

larangan-larangan terhindar

agar

dari

segala

keburukan, kemudaratan dan bahaya yang akan menimpa. Manusia yang melanggar larangan-larangan itu akan merasakan

sendiri

akibat

dari

perbuatannya. Di samping itu manusia yang melangggar larangan itu akan

‫ُخ ُذوا َعنِّي ُخ ُذوا َعنِّي قَ ْد َج َع َل هللاُ لَه َُّن َسبِيالً ْالبِ ْك ُر بِ ْالبِ ْك ِر‬ ‫ب َج ْل ُد ِمائَ ٍة َوالرَّجْ ُم‬ ِ ِّ‫َج ْل ُد ِمائَ ٍة َونَ ْف ُي َسنَ ٍة َوالثَّيِّبُ بِالثَّي‬

mendapat pula kemarahan Allah atas dosa yang diperbuatnya. Manusia yang melanggar larangan Allah itu disebut

Artinya; Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.(HR Muslim Di berarti

samping

itu

mengingkari

pelaku nikmat

zina Allah

tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah. Allah swt menetapkan hukum

untuk

kemaslahatan

umat

manusia dalam rangka rahmatan lil ‘alamin.

Suruhan-suruhan

ditetapkan

Allah

19

tujuannya

Hadist Ubadah bin ash-Shamit

Eli Suryani

yang

pelaku ma’siat dan perbuatan yang dilarang yang dilanggarnya itu disebut perbuatan ma’siat. Semua perbuatan yang dilarang adalah perbuaran buruk yang

mengandung

madharrat

atau

bahaya yang diancam Allah dengan dosa akhirat. Sebagian dari perbuatan yang diancam dengan dosa akhirat itu ada pula yang diancam Allah dan atau Rasul dengan ancaman dunia. Adanya tambahan ancaman dunia ini, berarti pelanggaran yang dilakukan lebih tinggi kualitasnya. Pelanggaran dalam bentuk yang lebih tinggi kualitasnya itu disebut jarimah atau jinayah atau kejahatan.

adalah

Di samping kejahatan tersebut, terdapat 275

pula

beberapa

bentuk



perbuatan

yang

perbuatan

diyakini

yang

mudharat


sebagai

mendatangkan

atas umat, namun tidak

integral

dari

HAM,

sebagaimana

didalam KHA yang telah diratifikasi, sudah

barang

tentu,

Indonesia

terdapat sanksinya dalam al-Quran atau

berkewajiban

hadis

perlindungan hukum atas hak – hak

Nabi,

seperti

perjudian

dan

memberikan

penipuan. Ulama fiqh menetapkannya

anak.

sebagai

adalah bagaimana perlindungan hukum

kejahatan

yang

bentuk

sanksinya ditetapkan oleh hakim

Yang

menjadi

jaminan

pertanyaannya

atau

bagi anak korban kekerasan seksual.

penguasa atau negara. Kelompok ini

Karena persoalannya adalah kekerasan

disebut jarimah ta’zir.

seksual itu sudah terjadi dan bentuknya pun beragam serta berdampak buruk

Terhdap

perbuatan

pedofillia

adalah “Kejahatan” merupakan sesuatu

terhadap diri pribadi anak baik pisik maupun fisik20.

yang buruk dan tidak diterima oleh akal

Menurut Saeroni dalam tulisannya

yang sehat. Sesuatu dapat diketahui dan

“Mewaspadai Kekerasan Seksual Pada

dikatakan jahat atau kejahatan melalui

Anak Perempuan,” kekerasan seksual

dua cara. Pertama melalui larangan Allah

merupakan

dalam al-Quran dan atau Nabi dalam

mengerikan karena jenis kekerasan ini

hadisnya. Segala bentuk perbuatan yang

biasanya diiringi oleh beberapa bentuk

dilarang Allah dan Nabi di luar wilayah

dan jenis kekerasan lainnya, seperti

ibadat adalah buruk, perbuatan dalam

kekerasan

wilayah ibadat tidak dapat dinilai buruk

psikologis. Ironisnya lagi, pelakunya

atau tidaknya. Hal ini dapat diketahui

seringkali orang terdekat atau orang –

dari kenyataan bahwa semua perbuatan

orang yang telah kenal baik oleh korban,

yang buruk dan jahat menurut akal

seperti tetangga, saudara, guru, bahkan

sehat nyatanya dilarang Allah atau

juga orang tua korban.

Nabi. Kedua kalau tidak ditemukan

Hak anak Korban Kekerasan Seksual.

dalam al-Quran atau hadis Nabi, buruk atau

jahat

melalui

perbuatan

penilaian

akal

itu

diketahui

sehat

kekerasan

fisik,

yang

sosiologis

paling

maupun

Hak anak secara umum terkait dengan masalah diatas sebagaimana

yang

termaktub dalam KHA, diantaranya hak

disebut maslahat atau maqashid syar’iyah.

terhadap kelangsungan hidup (survival

Pelaku Kejahatan Seksual Trerhadap Anak Menurut Hukum Internasional dan HAM Sebagai

negara

hukum

yang

mengakui hak anak sebagai bagian Eli Suryani

rights),

hak

terhadap

perlindungan

(protection rights), hak untuk tumbuh berkembangan (development rights), dan hak untuk berpartisipasi (participation http://devianianggraeni90.wordpress.com/, 21 Desember 2009. 20

276




rights). Mengutip Rika Saraswati, hak

4 yang menegaskan bahwa setiap anak

terhadap kelangsungan hidup ada 8 hak

berhak untuk dapat hidup, tumbuh,

yang termaktub dalam KHA. Lebih

berkembang, dan berpartisipasi secara

spesifik

sebagaimana

wajar

seorang

anak

berhak

tema

diatas,

memperoleh

sesuai

dengan

harkat

dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari segala bentuk salah

perlindungan

perlakuan (abuse) yang dilakukan orang

diskriminasi. Untuk itu, ketentuan ini

tua atau orang lain yang bertanggung

juga

jawab atas pengasuhan. Ini dapat dilihat

kekerasan seksual, karena hak untuk

dalam Pasal 19 KHA.

mendapat perlindungan dimaksud tetap

Hak

terhadap

perlindungan

dari

berlaku

kekerasan

bagi

anak

dan

korban

melekat, hingga tidak terulang lagi

(protection rights), yaitu perlindungan

kejadian

serupa

anak dari kekerasan, masuk kategori

kepada dirinya.

dimasa

mendatang

perlindungan dari eksploitasi (6 hak),

Anak korban kekerasan seksual

salah satunya meliputi perlindungan

juga berhak mendapatkan pelayanan

dari

seksual,

kesehatan dan jaminan sosial serta

prostitusi dan pornograpi. Sedangkan

memperoleh pendidikan dan pengajaran

hak

dalam rangka mengembangkan pribadi

upaya

penganiayaan

untuk

(development

tumbuh

bentuk

dan kecerdasannya sesuai dengan minat

pendidikan (formal maupun nonformal)

dan bakatnya (Pasal 8, Pasal 9 ayat (1)

dan hak untuk mencapai standar hidup

dan (2)). Sebagaimana yang dikatakan

yang layak bagi perkembangan fisik,

Devi

mental, spiritual dan sosial anak (Pasal

“Pelecehan Seksual Pada Anak,” bahwa,

28 KHA). Terkait hal ini, anak korban

“Pelecehan seksual berdampak besar

kekerasan seksual berhak memperoleh

terhadap

pengembangan

dan

mengakibatkan emosi yang tidak stabil.

berpartisipasi

Oleh karena itu, anak korban pelecehan

yaitu

seksual

fisik.Terakhir, (participation

rights)

berkembang

meliputi

kesehatan hak rights)

hak

Anggraini

dalam

psikologi

harus

anak,

dilindugi

karena

dan

dikembalikan

yang mempengaruhi anak. Hal ini

tempat terjadinya pelecehan seksual

meliputi 4 (empat) hak, salah satunya

tersebut

untuk memperoleh informasi yang layak

dijauhkan dari anak korban pelecehan.

dan terlindung dari informasi yang

Hal ini untuk memberi perlindungan

tidak sehat.

pada anak korban pelecehan seksual.

undang Perlindungan Anak,

perihal

hak anak diatas juga diatur dalam Pasal Eli Suryani

dan

situasi

tidak

menyatakan pendapat dalam segala hal

Sementara itu, dalam Undang –

pada

tulisannya

pelaku

dimana pelecehan

Anak – anak yang menjadi korban pelecehan

seksual

akan

mengalami

sejumlah masalah, seperti kehilangan 277




semangat hidup, membenci lawan jenis,

pornograpi. 22 Secara eksplisit, adapun

dan

balas

efek kekerasan seksual terhadap anak

psikologisnya

antara lain depresi, gangguan jiwa pasca

upaya

dendam,

keinginan

bila

kondisi

untuk

tidak ditangani secara serius.”21

trauma,

Melihat dari bentuk kekerasan seksual,

seperti

kencendrungan

menjadi korban lebih lanjut, dimasa

diungkapkan

dewasa dan cedera fisik. 23 Jadi, dilihat

Nainggolan,

dari segi bentuk, efek dan dampak

“Kekerasan seksual meliputi eksploitasi

kekerasan seksual sebagaimana yang

seksual komersial termasuk penjualan

dimaksud

anak

tujuan

perlindungan anak sebagaimana yang

dan

tercantum dalam Pasal 3 UUPA, jelas

phornografy).

menyebutkan bahwa perlindungan anak

Kekerasan seksual terhadap atau dengan

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya

sebutan lain bisa berupa hubungan seks,

hak – hak anak agar dapat hidup,

baik melalui vagina, penis, oral, dengan

tumbuh, berkembang dab berpartisipasi

menggunakan

secara optimal, sesuai dengan harkat

Lukman

yang

kecemasan,

Hakim

(sale

prostitusi

children) (child

pornograpi

untuk

prostitution)

(child

alat,

memperlihatkan

sampai

alat

dengan

kelaminnya,

dan

diatas,

martabat

serta

tujuan

kemanusiaan,

serta

pemaksaan seksual, sodomi, oral seks,

mendapat perlindungan dari kekerasan

onani,

pelecehan

perbuatan

incest”.

seksual,

bahkan

dan diskriminasi demi terwujudnya

Bentuk

lainnya,

anak

Indonesia

yang

berkualitas,

menyentuh alat kelamin korban atau

berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh

memaksa korban untuk menyentuh alat

sebab itu, sudah sepatutnya negara tetap

kelaminnya, melibatkan anak – anak

menjamin

dalam

korban kekerasan, diantaranya (1) hak

pornograpi,

misalnya

terlindunginya

untuk

erotis dengan tujuan membangkitkan

berkembang, dan berpartisipasi secara

napsu

wajar

termasuk

juga

sesuai

hidup,

anak

memperlihatkan gambar atau tulisan birahi,

dapat

hak

dengan

tumbuh, harkat

dan

memperlihatkan kepada anak – anak

martabat kemanusiaan, serta mendapat

seperti kondom, gambar orang tanpa

perlindungan

dari

busana dan sebagainya.

diskriminasi.

(2)

Menurut Resna dan Darmawan,

kekerasan

dan

Mendapatkan

pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

tindakan penganiayaan seksual dapat

serta

dibagi

pengajaran agar anak kembali dalam

atas

tiga

kategori,

yaitu

pemerkosaan, incest, dan eksploitasi.

memperoleh

pendidikan

dan

kondisia ideal sedia kalanya.

Pada eksploitasi termasuk prostitusi dan 22

Lukman Hakim Nainggolan, Op Cit,

23

http://id.wikipedia.org/, 30 April 2011.

Hal 73. 21 ]

Eli Suryani

Devianggraini 90, Op Cit. 278




Upaya Perlindungan Hak dan sanksi

perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik

terhadap pelaku kekerasan seksual

ekonomi maupun seksual, penelantaran.

Sebagaimana

tujuan

perlindungan

anak

3

dan penganiayaan, dan perlakuan salah

UUPA,

kewajiban

dan

lainnya. Pada Ayat (2) bila orang tua,

memberikan

wali atau pengasuh anak melakukan

perlindungan terhadap anak (Pasal 14 –

segala bentuk perlakuan sebagaimana

20),

Ayat

dan

pemerintah serta

KHA,

dalam

dalam sesuai

negara

dengan

menegaskan

Pasal

Kemudian juga kekejaman, kekerasan

Pasal

bahwa

42

negara

(1),

maka

pelaku

diberi

pemberatan hukuman.

peserta akan melakukan daya upaya

Kemudian, Pasal 16 Ayat (1) setiap

agar prinsip – prinsip dan ketentuan –

anak berhak memperoleh perlindungan

ketentuan KHA diketahui secara luas,

dari sasaran penganiayaan, penyiksaan

baik orang dewasa maupun anak – anak

atau penjatuhan hukuman yang tidak

(didalam wilayah negara bersangkutan).

manusiawi. Kemudian, pada Pasal 17

Ketentuan itu jelas mewajibakan negara

Ayat (2), setiap anak yang menjadi

peserta untuk menyebarluaskan prinsip

korban atau pelaku kekerasan seksual

dan ketentuan KHA kepada publik

atau yang berhadapan dengan hukum

dalam negeri dengan tujuan dapat

berhak dirahasiakan. Lalu dipertegas

memahami

memantau

pula pada Pasal 18 yakni setiap anak

perkembangan perlindungan hak anak

yang menjadi korban atau pelaku tindak

dimaksud.

pidana berhak mendapatkan bantuan

dan

Upaya hak

anak

perlindungan di

menegaskan

dalam bahwa

terhadap

hukum dan bantuan lainnya. Sesuai

UUPA

jelas

semangat pada pasal 21 UUPA yang

negara

dan

tegas mengatakan bahwa negara dan

pemerintah, masyarakat berkewajiban

pemerintah

melindungi melindungi hak anak,[80]

bertanggung jawab menghormati dan

khususnya korban kekerasan seksual.

menjamin hak asasi setiap anak tanpa

Secara eksplisit diatur didalam UUPA,

diskriminasi,

diantaranya, pada Pasal 13 Ayat (10)

pemerintah harus memberikan sarana

yang berbunyi “Setiap anak selama

dan prasarana dalam penyelenggaraan

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau

perlindungan anak (Pasal 22), menjamin

pihak lain mana pun yang bertanggung

perlindungan anak (Pasal 23 Ayat (1))

jawab

berhak

dan mengawasinya (Pasal 23 Ayat (2)).

dari

Pemerintah dan lembaga negara lainnya,

atas

mendapatkan

pengasuhannya, perlindungan

juga Lihat Pasal 14 – 20, Pasal 25 dan Pasal 26 UUPA, Cetakan 1, Fokusmedia, Bandung, 2011, Hal 8 – 11. [80]

Eli Suryani

berkewajiban

maka

berkewajiban

negara

dan

dan

memberikan

perlindungan khusus bagi anak korban

279




kekerasan seksual sebagaimana yang c.

Upaya Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana

diatur dalam Pasal 59 UUPA. Upaya perlindungan khusus ini,

Pasal 59 meliputi kekerasan fisik,

bagi anak korban tindak pidana (Pasal

psikis, dan seksual menurut Pasal 69

64) dan eksploitasi seksual (Pasal 66)

Ayat (2) : Penyebarluasan dan sosialisasi

antara lain :

ketentuan

Upaya Perlindungan khusus bagi anak

undangan yang melindungi anak korban

yang

tindak

berhadapan

dengan

hukum

menurut Pasal 64 Ayat (3) : dari

pemberitaan

media

massa

identitas

untuk

peraturan

perundang

kekerasan,

–

pemantauan,

pelaporan

dan

pemberian

Kemudian

ditegaskan

juga,

sanksi. sebagai

melalui

jaminan perlindungan hak anak, bahwa

menghindari

setiap orang dilarang menempatkan,

labelisasi

membiarkan,

melakukan,

menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik

eksploitasi terhadap anak sebagaimana

fisik, mental maupun sosial

yang dimaksud Pasal 69 Ayat (1) Untuk meminimalisir atau tidak

mendapatkan

informasi

mengenai

lagi terjadi kekerasan seksual terhadap

perkembangan perkara

anak serta guna memberi efek jera kepada pelaku, maka diatur pula sanksi

Upaya perliundungan khusus menurut Pasal 66 Ayat (2) :

pidana yang disertai denda. Antara lain : a.

Pasal 80.

1) Penyebarluasan dan / atau sosialisasi 1) ketentuan

peraturan

undangan

yang

–

tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda

dengan

maksimal Rp 72.000.000 (tujuh puluh

yang

dua juta rupiah) bagi setiap orang yang

dieksploitasi secara ekonomi dan / atau

melakukan kekejaman, kekerasan atau

seksual.

ancamanan

dengan

perundang

Pidana Penjara paling lama 3 (tiga)

berkaitan

perlindungan

anak

Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

kekerasan,

atau

penganiayaan terhadap anak. 2)

Jika mengakibatkan luka berat, maka pelaku dipidana maksumal 5 (lima)

pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,

tahun dan / atau denda maksimal Rp

lembaga

100.000.000,- (seratus juta rupiah).

swadaya

masyarakat eksploitasi

masyarakat,

dalam terhadap

penghapusan 3) anak

ekonomi dan / atau seksual.

Eli Suryani

dan secara

Jika mati, maka pelaku dipidana maksimal 10 tahun dan / atau denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

280



4)


Ditambah sepertiga, apabila yang melakukan adalah orangtuanya.

kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan dengan tujuan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang

b. Pasal 81

sama dan menjadi contoh bagi yang lain

1)

jika melakukannya maka dijatuhkan

Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal

15

tahun

dan

denda

sanksi keras yang sifatnya represif.

minimal 60 juta maksimal Rp 300 juta, bagi

setiap

orang

yang

sengaja

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan upaya lainnya, yakni upaya nonpenal.

melakukan kekerasan atau ancamanan

Maksudnya

kekerasan memaksa anak melakukan

penanggulangan

persetubuhan dengannya atau orang

menggunakan

lain.

berarti

bahwa

adalah

penanggulangan

2) Ketentuan ayat (1), berlaku pula bagi setiap

orang

yang

dengan

sengaja

bersifat

adalah

usaha

–

usaha

dengan sanksi

tidak

hukum,

yang

penanggulangan

preventif.

yang

Misalnya

ini lebih

berupa

melakukan tipu muslihat, serangkaian

penyantunan dan pendidikan sosial

kebohongan,

dalam

melakukan

atau

membujuk

persetubuhan

anak

dengannya

atau dengan orang lain.

rangka

tanggung

mengembangkan

jawab

masyarakat,

sosial

penggarapan

warga kesehatan

jiwa masyarakat melalui pendidikan c. Pasal 82

moral,

Dipidana

maksimal

15

tahun

agama

dan

sebagainya,

peningkatan usaha dan kesejahteraan

minimal 3 tahun dan denda maksimal

anak

Rp 300 juta minimal Rp 60 juta bagi

pengawasa lainnya secara kontinue oleh

setiap

polisi dan aparat keamanan lainnya.

orang

yang

dengan

sengaja

remaja,

kegiatan

patroli

dan

d. Kemudian upaya preventif

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Yaitu upaya penanggulangan yang lebih

muslihat, serangkaian kebohongan, atau

dititik

membujuk anak untuk melakukan atau

terjadinya tindak kejahatan kekerasan

membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

seksual terhadap anak. Kejahatan dapat

Sementara itu, menurut Lukman

dikurangi dengan meminimalisir faktor

Hakim Nainggolan, pemberian sanksi

– faktor penyebabnya. Misalnya, faktor

pidana bagi pelaku kekerasan seksual

menyimpang dari diri pelaku, kondisi

terhadap

yang

anak

merupakan

suatu

beratkan

pada

mendukung,

sosial

budaya,

dan

banyak

kebijakan politik kriminal yang menurut

keberadaan

pendapatnya masuk dalam upaya penal.

lagi. Terakhir adalah upaya reformatif,

Dimana Upaya penal dimaksud yaitu

yaitu segala cara pembaharuan atau

penanggulangan

perbaikan kepada semua orang yang

Eli Suryani

setelah

terjadi

281

korban

pencegahan




telah melakukan perbuatan jahat yang

kekerasanseksual terhadap anak adalah

melanggar undang – undang. Upaya ini

tindakan bedah dan atau menggunakan

bertujuan untuk mengurangi jumlah

bahan kimia yang bertujuan untuk

resedivis atau kejahatan ulangan. Upaya

menghilangkan fungsi testis pada jantan

ini dapat dilakukan dengan berbagai

atau fungsi ovarium pada betina. Lebih

cara yang kesemuanya adalah menuju

lanjut lagi, merujuk pada pendapat dari Mantan Ketua Mahkamah Agung yaitu

Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku

Bapak Wirjono Prodjodikoro, bahwa

Kejaahatan Seksual Terhadap Anak

hukum

Peraturan

perundang-undangan

tentang anak di Indonesia sebenarnya telah

banyak

yang

dibuat

oleh

pemerintah bersama legislatif. Melalui ratifikasi

Konvensi

Hak-hak

Anak

dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, merupakan titik tolak pengakuan hakhak anak mengingat implikasi dari ratifikasi

tersebut,

berkewajiban ketentuan Konvensi

maka

memenuhi

yang

Indonesia ketentuan-

tercantum

Hak-hak

dalam

Anak

tersebut,

melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundangan. Namun secara faktual berbagai peraturan perundangan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya

karena

banyak

Undang-

undang tersebut belum mempunyai Peraturan

Pemerintah

untuk

menjalankannya. Di samping itu, masih ada

Undang-undang

diharmonisasi

yang

dengan

perlu

ketentuan-

ketentuan Konvensi Hak-hak Anak dan instrumen hukum internasional lainnya. Kebiri (disebut juga pengebirian atau

kastrasi)

sebagai

hukuman

tambahan yang dirancang bagi pelaku Eli Suryani

pidana

berfungsi

untuk

"mendidik atau memperbaiki orangorang yang sudah menandakan suka melakukan

kejahatan,

agar

menjadi

orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat". Dengan melihat dari pendapat tersebut, dan juga arti dari kata "Kebiri" maka disinyalir, hukum kebiri tidak memberikan opsi bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak untuk menjadi lebih baik namun lebih memperlihatkan bahwa "kejahatan seksual" adalah suatu kutukan dimana pelaku tersebut harus diasingkan dari kehidupan

manusia

normal

pada

umumnya dan pelaku tersebut sudah tidak diberikan kesempatan lagi untuk bisa hidup layaknya orang normal. Pemerintah sebagai wakil rakyat yang

ditunjuk

menjaga

oleh

rakyat

untuk

kepentingan

umum

sudah

semestinya berpikir ulang mengenai rencana penerapan hukum kebiri. Akan lebih baik jika pelaku kejahatan seksual dilakukan sama seperti pelaku kejahatan yang Dimana

mengalami pelaku

gangguan kejahatan

jiwa. tersebut

diperlakukan secara lebih manusiawi dengan 282

memberikan

hukuman




kurungan dan diberikan perawatan dan

Jaksa Agung HM Prasetyo di

terapi kejiwaan sehingga pelaku dapat

KejaksaanAgung RI, 2 Maret 2015,

sadar bahwa penyimpangan seksual

menilai kejahatan kekerasan seksual

yang pernah dia lakukan adalah hal

terhadap

yang salah dan pelaku tersebut.. Pakar

kejahatan luar biasa, atau extraordinary

seksologi dr. Boyke Dian Nugraha

crime,

menilai

para

penanganan proses penegakan hukum

pelaku kejahatan seksual kepada anak-

yang luarbiasa."Saya sendiri katakan

anak tidaklah efektif.Alasannya, pelaku

bahwa kekerasan seksual itu sudah jadi

kejahatan seksual pada anak masih

kejahatan luarbiasa dan harus ditangani

berpotensi melakukan aksi kejahatannya

dengan

selama

tidak

Prasetyo."Landasan hukum yang paling

itukan

dinilai cepat adalah Perpu (Peraturan

hukuman

kebiri

kondisi

bagi

mentalnya

diobati."Yang

sakit

anak

harusnya

sehingga

harus

luarbiasa

menjadi ada

juga,"

ungkap

jiwanya.Kastrasi atau kebiri tidak akan

Pemerintah

menyelesaikan jiwanya. Makanya saya

Undang).

kurang setuju dengan diberlakukannya

memakan waktu yang lama. Kapolri

itu," kata Boyke. Cara terbaik

(waktu itu) Jenderal Badrodin Haiti

Boyke,

adalah

dengan

menurut

memberikan

Kalau

menyambut

pengobatan dan rehabilitasi bagi para

Alasannya,

pelaku."Kemudian

dapat

anak-anak

diberi

Pengganti

pula

revisi

baik

UU

usulan

hukuman

memberikan

Undangakan

tersebut.

tambahan efek

jera

itu para

pendidikan seks sehingga mereka bisa

predator anak."Diharapkan ada sanksi

melindungi diri sendiri dari monster

tambahan.

seksual." Seto Mulyadi (pemerhati anak)

didiskusikan kemungkinan kebiri untuk

meminta pemerintah untuk mengkaji

paedofil karena kejahatan yang berulang

ulang wacana memberikan hukuman

harus diberikan efek jera," Hukuman

kebiri

tambahan

bagi

pelaku

seksual.Lebih

jelas

mengatakan,"Mohon

kejahatan

nanti

kemarin

diusulkan

masuk kedalam Uudang-undang atau

ini

mengeluarkan Perpu.

dan

psikologisnya,"Alasannya,

tersebut

rapat

dia

dipertimbangkan berdasarkana aspek kesehatan

Dalam

secara

Arist

Merdeka

Sirait,

Ketua

Komisi Nasional Perlindungan Anak yakin

hukuman

dikebiri

sebagai

psikologis, pelaku yang dikebiri ini

pemberatan hukuman pelaku kekerasan

dapat bertindak

seksual pada anak dapat mengurangi

pelaku kekerasan

bukan

lebih agresif. Jadi sekadar

seksual,

tetapi

kekekerasan segala-galanya.

menyasar

kasus kekerasan anak. "Sangat yakin

menyasar

karena

ada

literaturnya,"Hukuman

tersebut bisa memberikan efek jera kepada predator anak, ditambah dengan

Eli Suryani

283



diterapkan

sanksi


sosial

yakni

buruk

atau

jahat

bila

dapat

menyebarluaskan serta menempel foto-

melenyapkan atau merusak salah satu

foto pelaku di tempat-tempat umum."Ini

unsur asasi tersebut. Murtad itu jahat

kami harapkan memberikan efekjera.

karena merusak agama yang untuk itu

Dikebiri

diberi

ini

bukan

diputus

hasrat

sanksi

hukuman

mati.

seksual tetapi dikontrol sehingga tidak

Membunuh itu adalah jahat karena

melakukan tindakan seksual," katanya.

menghilangkan

Terhdap

perbuatan

kehidupan

atau

pedofillia

merusak jiwa, untuk itu diberi sanksi

adalah “Kejahatan” merupakan sesuatu

qisas atau hukuman mati. Meminum

yang buruk dan tidak diterima oleh akal

minuman keras atau narkoba adalah

yang sehat. Sesuatu dapat diketahui dan

perbuatan jahat karena merusak akal,

dikatakan jahat atau kejahatan melalui

untuk itu dikenai hukuman cambuk 40

dua cara. Pertama melalui larangan Allah

kali. Berzina itu adalah perbuatan jahat

dalam al-Quran dan atau Nabi dalam

karena merusak tata keturunan, untuk

hadisnya. Segala bentuk perbuatan yang

itu dikenai hukuman cambuk seratus

dilarang Allah dan Nabi di luar wilayah

kali atau rajam sampai mati. Menuduh

ibadat adalah buruk, perbuatan dalam

berzina tanpa bukti adalah perbuatan

wilayah ibadat tidak dapat dinilai buruk

jahat karena merusak harga diri, untuk

atau tidaknya. Hal ini dapat diketahui

itu dikenai hukuman cambuk 80 kali.

dari kenyataan bahwa semua perbuatan

Mencuri itu adalah buruk atau jahat

yang buruk dan jahat menurut akal

karena merusak harta, untuk itu dikenai

sehat nyatanya dilarang Allah atau

sanksi potong tangan.

Nabi. Kedua kalau tidak ditemukan

Unsur pokok yang lima/enam

dalam al-Quran atau hadis Nabi, buruk

tersebut di atas menimbulkan kewajiban

atau

asasi bagi umat manusia dalam arti

jahat

melalui

perbuatan

penilaian

akal

itu

diketahui

sehat

yang

disebut maslahat atau maqashid syar’iyah.

berkewajiban

memelihara

dan

melindunginya.

Selanjutnya

unsur

Perbuatan itu buruk atau jahat

pokok tersebut menimbulkan hak asasi

menurut akal bila perbuatan itu bersifat

manusia dalam arti setiap manusia

merusak

memiliki

salah

satu

unsur

asasi

hak

untuk

mendapat

kehidupan manusia. Unsur asasi bagi

perlindungan atas unsur-unsur asasi

kehidupan manusia yang menimbulkan

yang

adanya kewajiban asasi dan hak asasi itu

menentukan apakah suatu

berkenaan dengan agama, jiwa atau

itu jahat (jarimah) atau tidak, diketahui

kehidupan, akal, keturunan dan harga

dari apakah memang ia merusak atau

dimilikinya

itu.

Untuk perbuatan

diri seta harta. Perbuatan itu disebut Eli Suryani

284




tidak, kalau memang ia merusak, unsur asasi mana yang dirusaknya. Bila

dalam

suatu

Uqubat dalam fiqh jinayat lebih mementingkan

perbuatan

aspek

jera

dalam

penetapan sanksi sebagaimana terlihat

terdapat unsur yang merusak dan juga

dalam

sanksi-sanksi

al-Quran.

unsur yang baiknya diambil unsur yang

sanksi yang dijelaskan al-Quran dapat

dominan di antara keduanya. Bila unsur

dirumuskan kriteria dari sebuah sanksi

perusak yang dominan perbuatan itu

sebagai berikuta;

disebut jahat atau buruk. Bila perbuatan

1. Karena

sanksi

itu

Dari

untuk

itu baik menurut pandangan orang

menakutkan

seorang dan buruk menurut pandangan

kejahatam maka sanksi itu harus

orang

banyak,

maka

yang

buruk

orang

berbentuk

berbuat

suatu

yang

menurut pandangan orang banyak itu

menakutkan dan menyakitkan.

adalah buruk atau jahat, yang pantas

Perbuatan

diberikan sanksi.Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman.

mengatakan

“sanksi”

tindakan-tindakan Artinya

tindakan

teori

seperti

memanjakan

penyalah

guna

sebagai

narkoba di lembaga rehabilisasi

yang

ridak dapat disebut sanksi yang menjerakan.

sebagai hukuman atas perbuatan yang Banyak

terkesan

menyenangkan

itu

dilakukan terhadap pelaku kejahatan dilakukannya.

yang

2. Karena sanksi itu menjerakan

yang

orang,

bukan

hanya

pelaku,

dimunculkan ahli hukum tentang sanksi

maka pelaksanaan sanksi harus

dan tujuannya, namun secara umum

secara terbuka sehingga orang

dan sederhana dapat dikatakan bahwa

banyak

tujuan dari sanksi itu adalah untuk

sanksi

memberikan rasa takut kepada semua

itu.Pelaksanaan sanksi didepan

orang untuk melakukan kesalahan atau

orang-orang tertentu tidak akan

kejahatan dan sebagai pembalasan atas

mencapai

kejahatan yang diakukannya. Pelaku

pelaksanaan

yang telah mengalami takut mengulangi

Setidaknya

atau jera melakukan perbuatan itu dan

mengetahui bahwa sanksi itu

orang lain takut melakukan perbuatan

sudah dilaksanakan.

yang sama. Dalam fiqh jinayah dikenal

tahu

3. Karena

akan

atas

beratnya kejahatan

tujuan sanksi orang

sanksi

itu

dari itu. banyak

bersifat

dengan teori zawajir-jawabir yang secara

pembalasan,

maka

sederhana diartikan mencegah orang

pelaksanaannya

harus

untuk melakukannya dan pembalasan

dilaksanakan secara adil. Berat

atas kejahatan yang dilakukan.

ringannya

Eli Suryani

285

suatu

sanksi




disesuaikan dengan besar atau

dihentikan dengan cara membuat

kecilnya

kejahatan baru.

kerusakan

yang boleh

Kesimpulan

berlebihan yang mengesankan

Untuk

ditimbulkannya,

tidak

menentukan

kejahatan

kezaliman dan tidak pula asal

pedofillia

ada yang terkesan sandiwara.

sanksi yang akan dijatuhkan harus

Oleh karena itu penentuan sanksi

melalui kajian yang cermat. Pertama

harus melalui kajian yang cernat.

memastikan apakah pedofillia itu dapat

4. Akibat pelaksanaaan sanksi itu

disebut sebagai kejahatan. Dalil apa

dapat diketahui orang banyak

yang digunakan. Kalau tidak ditemukan

dalam waktu yang lama. Tangan

karena

dikaitkan

kepada

dalil yang jelas untuk itu, pertimbangan

yang dipotong karena sanksi atas

maslahat apa yang digunakan. Kalau ia

pencurian akan mengingatkan

merusak,

orang untuk tidak mencuri secara permanen.

Tidak

ditemukan

unsur

asasi

apa

yang

dirusaknya. Kalau dapat dipastikan ia merusak

dan

diyakini

jahat

perlu

indikasi atau petunjuk dalam al-

diketahui pula masuk dalam dalam

Quran atau hadis Nabi yang

kategori jarimah yang mana. Setelah itu

sanksi

bentuk

baru menetapkan bentuk sanksi yang

untuk

pas untuk kejahatan tersebut. Untuk

kejahatan. Sanksi fitnah berbuat

menetapkan hal itu diperlukan data

zina

yang cermat, terurai dan terukur.

itu

dalam

menghilangkan adalah

sarana didera

80

kali

didepan orang banyak, bukan dengan memotong lidah yang digunakan untuk memfitnah. 5. Sanksi yang sampai

ditetapkan

tidak

menghilangkan

salah

satu hak asasi yang dimilikinya, karena walapun ia adalah suatu kejahatan, namun tidak dengan cara membuat kejahatan lain untuk

mencegahnya,

seperti

membuatnya menjadi stril dan kehilangan

potensi

berketurunan. inipun

Karena

merupakan

cara suatu

kejahatan. Kejahatan tidak boleh

Eli Suryani

Hal yang jelas ialah bahwa pedofillia itu di dalam Hukum Islam tidak termasuk jarimah termasuk

qisas-diyat

dan

jarimah

juga

hudud

tidak seperti

disebutkan di atas. Oleh karena itu ia dimasukkan dalam jarimah ta’zir. Oleh karena itu untuk menentukan sanksi yang harus dikenakan

atasnya cukup

ditetapkan oleh imam atau penguasa negara. Kebetulan penguasa negara telah merancang sanksi untuk itu, yaitu kebiri. Untuk maksud ini diperlukan meneliti secara cermat bentuk dan spesifikasi dari kebiri yang akan dijadikan sanksi

286


ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam Vol 1, No 2, Juli Desember 2016

Recommend Documents