AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Materi Pelatihan

AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS Edisi Tahun 2013

ii

MATERI PELATIHAN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

MATERI PELATIHAN AKUTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH “Kursus Keuangan Daerah Khusus”

Pengarah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – DJPK Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – DJPK Direktur Dana Perimbangan – DJPK Kepala Sub Direktorat Investasi dan Kapasitas Daerah – Dit PKD Editor Andi P. Hamzah Arief S. Irawan Kontributor Bramana Purwasetya (Universitas Indonesia) Husna Roza (Universitas Andalas) Aulia Fuad Rahman (Universitas Brawijaya) Darwis Said (Universitas Hasanuddin) Herman Karamoy (Universitas Sam Ratulangi) Arifah Fibri Andrani (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Didukung oleh: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component Jakarta 2013

iii

MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH


Kata Sambutan Kapasitas sumber daya manusia yang handal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang effisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan Daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daereah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan center of knowledge/center), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unan), Univeristas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Untuk pertama kali, pada tahun 2012, modulmodul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2013, DJPK mendapat dukungan dari GIZ untuk melakukan standarisasi Modul KKD-KKDK sehingga modulmodul tersebut diharapkan dapat memenuhi standar modul internasional. Standarisasi modul ini menghasilkan dua produk utama, yaitu: (i) Materi Pelatihan (handbook) ; dan (ii) Panduan Bagi Pelatih (trainer guideline) untuk 6 (enam) jenis pelatihan, yaitu Perencanaan Penganggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan Perbendaharaan Daerah dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan dan panduan bagi pelatih ini sehingga memudahkan bagi para pelatih untuk melaksanakan pelatihan sehingga output dari hasil pelatihan ini memiliki standar yang berkualitas tinggi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan KKD-KKDK serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan KKD-KKDK ini. Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan menjadikan kualitas dari pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK terjaga dengan baik dan juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan KKD-KKDK. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Adriansyah iv



Daftar Isi PENGANTAR PELATIHAN

ix

DAFTAR SINGKATAN

xii

PENGANTAR PELATIHAN

xiii

TOPIK 1 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1

1.1.

3

Reformasi Akuntansi Pemerintahan

1.2.

Standar Akuntansi Pemerintahan

5

1.3.

Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

6

1.4.

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

10

1.5.

Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

12

TOPIK 2 SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 2.2.

Siklus Akuntansi

35

TOPIK 3 AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

41

3.1.

Akuntansi Pendapatan dan Piutang

43

3.2.

Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan

47

3.3.

AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP

51

3.4.

Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban

55

3.5.

Akuntansi Dana Cadangan

58

3.6.

Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup

60

TOPIK 4 Sistim dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD

65

4.1.

67

Sistem Akuntansi SKPD

4.2.

Struktur Anggaran SKPD

68

4.3.

Proses Akuntansi SKPD – Ilustrasi

68

TOPIK 5 Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD

88

5.1.

Sistem Akuntansi PPKD

90

5.2.

Proses Akuntansi PPKD – Ilustrasi

91

TOPIK 6 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN)

v

26

109

6.1.

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK)

111

6.2.

Laporan Arus Kas

115

TOPIK 7 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

133

7.1.

135

Pendahuluan

7.2.

Pengertian

135

7.3.

Tujuan dan Manfaat

136

7.4.

Metode dan Teknik Analisis

137

7.5.

Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan

141



vi

TOPIK 8 REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

143

8.1.

Pendahuluan

145

8.2.

Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan

146

8.3.

Standar Pemeriksaan Keuangan

148

8.4.

Metodologi dan Tahapan Pemeriksaan Keuangan

148

8.5.

Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern

151

8.6.

Temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

152

8.7.

Tanggapan Manajemen atas Temuan

154

8.8.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

154

8.9.

Komunikasi dalam Pemeriksaan

160

LEMBAR KERJA PESERTA (LKP)

167

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

174


190

FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SPKD

211

DAFTAR PUSTAKA

226

LAMPIRAN - LAMPIRAN

227



DAFTAR SINGKATAN Istilah (Singkatan)

Penjelasan

LO

Laporan Operasional

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

SAP


SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

PPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

BUD

Bendahara Umum Daerah

ALK

Analisis Laporan Keuangan

DAFTAR TABEL Penjelasan

vii

Tabel 1

PERKEMBANGAN OPINI LKPD TAHUN 2007-2011

Tabel 2

TABEL 2 CONTOH BENTUK AKUN 4 (EMPAT) KOLOM

Tabel 3

TABEL 3 PERBANDINGAN LAK BERBASIS CTA DENGAN LAK BERBASIS AKRUAL

Tabel 4

TABEL 4 FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5

TABEL 5 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK 20062012

Tabel 1

PERKEMBANGAN OPINI LKPD TAHUN 2007-2011

Tabel 2

TABEL 2 CONTOH BENTUK AKUN 4 (EMPAT) KOLOM

Tabel 3

TABEL 3 PERBANDINGAN LAK BERBASIS CTA DENGAN LAK BERBASIS AKRUAL

Tabel 4

TABEL 4 FORMAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5

TABEL 5 PERKEMBANGAN PEMBERIAN OPINI BPK 20062012



DAFTAR TABEL Penjelasan GAMBAR 1

KETERKAITAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN

GAMBAR 2

ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

GAMBAR 3

METODOLOGI PEMERIKSAAN ATAS LKPD


viii

Penjelasan

LAMPIRAN 1

BAGAN ALIR AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

LAMPIRAN 2

BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (1)

LAMPIRAN 3

BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPD (2)

LAMPIRAN 4

BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (1)

LAMPIRAN 5

BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN SKPD (2)

LAMPIRAN 6

BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (1)

LAMPIRAN 7

BAGAN ALIR AKUNTANSI SKPKD (PPKD) (2)

LAMPIRAN 8

BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2)

LAMPIRAN 9

BAGAN ALIR LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2)

LAMPIRAN 10

BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (1)

LAMPIRAN 11

BAGAN ALIR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (2)

LAMPIRAN 12

BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (1)

LAMPIRAN 13

BAGAN ALIR PEMBAHASAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA (2)

LAMPIRAN 14

ARTIKEL PENYIMPANGAN LAPORAN KEUANGAN PEMDA



Pengantar Pelatihan

PENGANTAR PELATIHAN A. ABSTRAKSI Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini memiliki empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Empat bagian besar dari isi Materi Pelatihan ini meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peserta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Setelah pemahaman atas pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansidan prinsip/kebijakan akuntansi pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi bisa dengan teknik double entry baik untuk pencatatan keuangan dan anggaran, bisa juga triple entry dan pencatatan yang dipilih dan digunakan di buku ini adalah menggunakan triple entry dimana meliputi dua pencatatan yaitu pencatatan transaksi akrual di buku jurnal finansial dan pencatatan transaksi terkait akun akun LRA di buku anggaran. Materi Pelatihan ini juga dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai Lembar Kerja Peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

B. TUJUAN PELATIHAN Setelah mempelajari Materi Pelatihan ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

ix



Pengantar Pelatihan

C. PESERTA PELATIHAN Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan Materi Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan D. MATERI PELATIHAN Topik-topik yang disajikan dalam Materi Pelatihan ini yaitu: Topik 1 Topik 2 Topik 3 Topik 4 Topik 5 Topik 6 Topik 7 Topik 8

: : : : : : : :

Pengantar Akuntansi Pemerintahan Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

E. METODE PELATIHAN Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada “golden rule” yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam Lembar Kerja Peserta di bagian akhir Materi Pelatihan ini bersama pengajar. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiaptiap peserta maupun pelatih, dan dicocokkan dan ketemu hasil yang sama, sehingga dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari.

F. PERLENGKAPAN DAN FASILITAS PELATIHAN Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. LCD Proyektor 2. Kabel Roll 3. Whiteboard 4. Spidol 5. Penghapus 6. Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta) 7. Kalkulator untuk setiap peserta

x



Pengantar Pelatihan

G. EVALUASI PELATIHAN Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1. Evaluasi terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran: •

b.

Partisipasi di kelas •

c. Ujian •

2.

Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal.

Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan.

•

Minimum nilai untuk dinyatakan lulus adalah memperoleh nilai akhir 70 dan diberikan sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan.

•

Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masingmasing 60%, 30% dan 10%.

•

Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan.

Evaluasi terhadap fasilitator • •

3.

Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan.

Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan. Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan •

Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan.

•

Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia.

H. SERTIFIKAT PELATIHAN Diakhir pelatihan, peserta akan mendapatkan

xi



Pengantar Pelatihan


xii

Penjelasan

LO

Laporan Operasional

LRA


LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

LPSAL

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

SAP


SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

PPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

BUD

Bendahara Umum Daerah

ALK

Analisis Laporan Keuangan



Pengantar Pelatihan

PENGANTAR PELATIHAN A. Abstraksi Buku Panduan bagi Pelatih Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah ini berisi tentang alur dan skenario proses pembelajaran per topik yang harus diikuti oleh pelatih sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Buku panduan ini disusun per topik dan sifatnya adalah sekuensial seperti terdapat pada buku Materi Pelatihan. Hal-hal yang disampaikan dalam buku panduan ini di setiap topik meliputi tujuan, waktu (durasi) dan kata kunci, alur pembelajaran, penjelasan tiap kegiatan yang dilakukan pelatih, catatan untuk pelatih dan ringkasan materi. Buku Panduan bagi Pelatih ini digunakan dalam penyampaian materi yang ada di Materi Akuntansi keuangan pemerintah daerah yang terbagi menjadi empat bagian besar dan sifatnya adalah sekuensial, artinya topik-topik yang disampaikan disini diuraikan berdasarkan urutan materi yang harus dikuasai oleh peserta untuk dapat mencapai kompetensi dasar mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Empat bagian besar yang dimaksud meliputi pengantar akuntansi pemerintahan, siklus akuntansi pemerintah daerah, prinsip-prinsip akuntansi keuangan daerah, dan proses penyusunan laporan keuangan daerah. Dalam materi konsep dasar akuntansi keuangan daerah ditekankan pada pemahaman persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah dan aturan debit-kredit serta analisis transaksi dan pencatatan transaksi. Hal ini sangat penting dan memberikan landasan pemahaman untuk dapat memahami materi selanjutnya. Setelah memahami pengantar akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi, materi berikutnya adalah peseta dikenalkan dengan prinsip dasar/kebijakan akuntansi keuangan daerah yang meliputi item-item pos laporan keuangan pemerintah daerah. Pengenalan prinsip/kebijakan akuntansi keuangan daerah diuraikan dalam 5 aspek/atribut yaitu definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan. Bagian selanjutnya adalah proses penyusunan laporan keuangan daerah (SKPD, PPKD dan Konsolidasi), meliputi langkah analisis dan pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian akhir tahun , posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diingat dan disampaikan kepada peserta adalah bahwa teknik untuk mencatat transaksi bisa dengan teknik double entry baik untuk pencatatan keuangan dan anggaran, bisa juga triple entry. Pencatatan yang dipilih dan digunakan di Materi Pelatihan adalah menggunakan triple entry dimana meliputi dua pencatatan yaitu pencatatan transaksi akrual di buku jurnal finansial dan pencatatan transaksi terkait akun akun LRA di buku anggaran. Selain berisi materi, Materi Pelatihan Akuntansi keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta (LKP) per topik yang harus diisi oleh setiap peserta guna memperoleh sekaligus mengecek/membuktikan bahwa pemahaman atas materi di setiap topik telah diperoleh. Dengan pola penyajian materi dengan disertai lembar kerja peserta tersebut diharapkan peserta dapat mempraktekkan secara komprehensif proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

xiii



Pengantar Pelatihan

B. Tujuan Pelatihan Setelah mempelajari materi ini peserta pelatihan diharapkan mampu menyusun laporan keuangan pemerintah daerah meliputi laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah). C. Peserta pelatihan Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan modul akuntansi keuangan daerah ini: 1. Pegawai/calon pegawai Pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau akan diproyeksikan menangani akuntansi keuangan daerah. 2. Latar belakang pendidikan SMA/D3/S1 semua jurusan D. Materi Pelatihan Topik-topik yang disajikan dalam Panduan Bagi Pelatih ini adalah: Topik 1 Topik 2 Topik 3 Topik 4 Topik 5 Topik 6 Topik 7 Topik 8

: : : : : : : :

Pengantar Akuntansi Pemerintahan Siklus Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan PPKD Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Konsolidasian) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

E. Metode Pelatihan Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada golden rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktifitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek). Dalam proses pembelajaran, dijelaskan mengenai materi dan proses penyusunan laporan keuangan dengan mempraktekkannya/mengerjakannya dalam lembar kerja peserta di bagian akhir Materi Pelatihan Akuntansi keuangan pemerintah daerah bersama pelatih. Prinsip yang harus dipegang adalah bahwa semua mengerjakan sama-sama baik tiap-tiap peserta maupun pelatih, dan dicocokkan sehingga ketemu hasil yang sama. Dengan demikian setiap peserta mampu menunjukkan/memberikan bukti pemahaman setiap topik materi yang sudah dipelajari. F. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

xiv

LCD Proyektor Kabel Roll Whiteboard Spidol Penghapus Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta) Kalkulator untuk setiap peserta



Pengantar Pelatihan

G. Evaluasi Pelatihan Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1.

Evaluasi terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran: • Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan. b. Partisipasi di kelas •

Fasilitator memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal. c. Ujian

2.

•

Dilakukan dengan memberikan soal ujian proses penyusunan laporan keuangan SKPD di akhir pertemuan.

•

Minimum nilai untuk dinyatakan lulus adalah memperoleh nilai akhir 70 dan diberikan sertifikat telah mengikuti dan lulus pelatihan.

•

Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masingmasing 60%, 30% dan 10%.

•

Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertifikat telah mengikuti pelatihan.

Evaluasi terhadap fasilitator a. Dilakukan untuk setiap fasilitator per topik yang disampaikan. b. Meliputi aspek penilaian: kompetensi, teknik presentasi dan komunikasi, serta sikap dan perilaku

3.

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan a. Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan. b. Meliputi aspek penilaian: sarana dan prasarana, konsumsi , dan pelayanan panitia.

H. Sertifikat Pelatihan Sertifikat pelatihan dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Sertifikat kelulusan Diberikan untuk peserta yang memenuhi kriteria kelulusan yaitu memenuhi tingkat kehadiran dan memperoleh nilai akhir minimum 70. 2. Sertifikat keikutsertaan Diberikan untuk peserta yang TIDAK memenuhi kriteria kelulusan yaitu tidak memenuhi tingkat kehadiran atau tidak memperoleh nilai akhir minimum 70

xv



TOPIK 1

PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pengantar Akuntansi Pemerintahan

Deskripsi: Topik ini menjelaskan tentang reformasi akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan, jenis dan bentuk laporan keuangan, serta keterkaitan antar laporan keuangan. Tujuan: Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan reformasi keuangan negara 2. Mampu menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan 4. Mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan 5. Mampu menjelaskan jenis dan bentuk laporan keuangan 6. Mampu menjelaskan keterkaitan antar laporan keuangan

Sub Topik

Kata Kunci

Reformasi Keuangan Negara

Reformasi Keuangan, Undang-Undang Reformasi Keuangan


PP 71 Tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)

Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan

Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakterisitik Akuntansi Pemerintahan, Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Basis akuntansi, nilai historis, substance over form

Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

Keterkaitan antar Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan

Referensi: 1. 2. 3. 4.

2

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah




1.1. Reformasi Akuntansi Pemerintahan Era reformasi tahun 1998 telah membuka wacana perubahan manajemen keuangan pemerintah. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut, pemerintah pusat menerbitkan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 5. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 Nopember 2000 Nomor 903/2735/ SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. 6. Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, serta Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan 2 (dua) UU yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan UU dan peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Pengertian Daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. 2. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah yang dimaksud di sini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif adalah DPRD (UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Jadi terdapat pemisahan yang antara legislatif dan eksekutif. 3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah (PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Pertanggungjawaban Kepala Daerah) 4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas: a. b. c. d.

3

Laporan Perhitungan APBD. Nota Perhitungan APBD. Laporan Arus Kas. Neraca Daerah. Dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (Renstra) (Pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000)




5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam akun Pendapatan (yang menunjukkan hak pemda), tetapi masuk dalam akun Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak pemda) 6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD, selain pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. 7. Indikator kinerja pemda mencakup; a. Perbandingan antara anggaran dan realisasi; b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasi; c. Target dan persentase fisik; d. Standar pelayanan yang diharapkan. 8. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah Laporan Perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2(dua) kali mengalami penolakan dari DPRD. 9. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut sebelumnya, peraturan yang mengakibatkan adanya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran. Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 dan Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, serta aturan-aturan penerusnya (pengganti) adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. Perkembangan selanjutnya, sejalan dengan diterbitkannya paket UU tentang Keuangan Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka sebagai konsekuensinya adalah penyesuaian dan amandemen atas peraturan perundangan sebelumnya. Dalam kaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999,dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh UU terdahulu, seperti PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP yang berpayung hukum dengan UU yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. PP Nomor 105 Tahun 2000, misalnya, diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis, seperti Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002, diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai perubahan pertama. Selanjutnya dikeluarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka saat ini dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai penganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual(cash toward accrual). 4




Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan bahwa penggunaan basis akrual dalam sisten akuntansi keuangan pemerintah, dilaksanakan paling lambat tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP).

1.2. Standar Akuntansi Pemerintahan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdapat 3 (tiga) Lampiran yaitu: Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; dan Lampiran III tentang Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berisi; 1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan; 2. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan; 3. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas; 4. PSAP 03 Laporan Arus Kas; 5. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan; 6. PSAP 05 Akuntansi Persediaan; 7. PSAP06 Akuntansi Investasi 8. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap 9. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan 10. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban 11. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan. 12. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian 13. PSAP 12 Laporan Operasional Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat IPSAP, adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sehingga Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah harus diatur dengan peraturan gubernur/ bupati/walikota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah tersebut.

5




1.3. Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan 1.3.1.

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan (Halim, 2007). Menurut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. 1.3.2.

Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: a) Ciri Utama Struktur Pemerintahan dan Pelayanan yang diberikan; 1) Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan 2) Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah; 3) Pengaruh proses politik 4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. b) Ciri Keuangan Pemerintah yang penting bagi pengendalian; 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian; 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; 3) Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian; 4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. 1.3.3.

Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

6




b. Manajemen, yaitu membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity), yaitu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. 1.3.4.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan: a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3.5.

Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Terdapat kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a. Masyarakat; b. Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa; c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; d. Pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Mengingat laporan keuangan pemerintah berperan sebagai 7




wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundangundangan (statutory reports). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, namun apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual maupun standar-standar akuntansi lebih lanjut. 1.3.6.

Entitas Akuntansi dan Pelaporan

a. Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. b. Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari; 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; 3) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; 4) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. c. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dam penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya. 1.3.7.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

8




a. Relevan (Relevance) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan harus: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu; 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; 3) Tepat waktu (timeliness), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan 4) Lengkap (complete), artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. b. Andal (Reliable) Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: 1) Jujur (representational faithfullness), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; 2) Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; 3) Netralitas (neutral), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. c.

Dapat Dibandingkan (Comparable)

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

9




d.

Dapat Dipahami (Understandable)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

1.4. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Menurut PP 71 tahun 2010, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusunstandar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukankegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporankeuangan yang disajikan. Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu: 1.4.1.

Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasar basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, jika anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. 1.4.2.

Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yangakan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

10




1.4.3.

Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip penandingan biaya-pendapatan (matching-cost with revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanansebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

1.4.4.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Infomasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4.5.

Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

1.4.6.

Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini dungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.4.7.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

11




1.4.8.

Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca,Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

1.5. Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1.5.1.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Masing-masing unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah b. Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. c. Transfer penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil . d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran 12




pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal pemerintah. Format LRA sebagai berikut:

NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

13

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 URAIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)

ANGGARAN REALISASI 20X1 20X1

(%)

REALISASI 20X0

xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx




xx xx xx xx xx


TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)

xxx xxx xxxx

xxx xxx xxxx

xx xx xx

xxx xxx xxxx

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

xxx xxx xxxx xxxx

xxx xxx xxxx xxxx

xx xx xx xx

xxx xxx xxxx xxxx



xx xx xx xx xx


BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Jumlah Belanja Modal (37 s/d 42)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx xx xx


BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)



xx xx xx xx xx xx xx


BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)

xxx xxxx xxxx

xxx xxxx xxxx

xx xx xx

xxx xxxx xxxx

PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)




PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO.

URAIAN

59 TRANSFER 60 TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA 61 Bagi Hasil Pajak 62 Bagi Hasil Retribusi 63 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 64 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) 65 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57+64) 66 67 SURPLUS/DEFISIT (33-65) 68 69 PEMBIAYAAN 70 71 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 72 Penggunaan SILPA 73 Pencairan Dana Cadangan 74 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 75 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 76 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 77 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 78 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank 79 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 80 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 81 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara 82 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 83 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya 84 Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) 85 86 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 87 Pembentukan Dana Cadangan 88 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 89 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Pusat 90 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Daerah Lainnya 91 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Keuangan Bank 92 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintahan Keuangan Bukan Bank 93 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 94 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 95 Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Negara 96 Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 97 Pemberi Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya 98 Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97) 99 PEMBIAYAAN NETO (84-99) 100 101 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67+93)

ANGGARAN REALISASI 20X1 20X1

(%)

REALISASI 20X0

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxxx

xx xx xx xx

xxx xxx xxx xxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx


xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxx


xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx


xxxx

xxxx

xx

xxxx

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

1.5.2.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.

14




Format LPSAL sebagai berikut: PEMERINTAH DAERAH LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1-2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Subtotal (3+4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

20X1 xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx

20X0 xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

1.5.3.

Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. d. Akun Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa.

15




Format LO sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

20X1

20X0

Kenaikan/ Penurunan

(%)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX




XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) JUMLAH PENDAPATAN (16+20+25)

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX




URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) JUMLAH PENDAPATAN (7+26+32) BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Jasa Beban Bunga Beban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan Beban Transfer Beban Lain-lain JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)

XXX

XXX

XXX

XXX

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Nonlancar Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (63 s/d 67 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (60+68)

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX




POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa POS LUAR BIASA (62-63) SURPLUS/DEFISIT-LO (59-64)

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

Sumber: PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

16




1.5.4.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Format LPE sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO 1 2 3 4 5 6 7

URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT-LO DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN EKUITAS AKHIR

20X1

20X0

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx


1.5.5. Neraca Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dan masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut: a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

17




Format neraca sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

18

URAIAN

20X1

20X0

xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Investasi Jangka Pendek Piutan Pajak Piutan Retribusi Penyisihan Piutang Belanja Dibayar Dimuka Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Piutang Lainnya Persediaan Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang Investasi dalam Surat Utang Negara Investasi dalam Proyek Pembangunan Investasi Nonpermanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi Permanen Lainnnya Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+32) ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah) NO. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

URAIAN

20X1

20X0

xxx (xxx) xxx

xxx (xxx) xxx

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan

xxx xxx

xxx xxx

ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx


xxxx

xxxx

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan Utang Dalam Negeri - Obligasi Premium (Diskonto) Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)



EKUITAS EKUITAS JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)

xxx xxxx

xxx xxxx

Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)

JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) KEWAJIBAN

Sumber:PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 1.5.6.

Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

19




Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari 4 aktivitas: a. b. c. d.

Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris

Format LAK sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

20

URAIAN Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Hibah Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Tak Terduga Pembayaran Bagi Hasil Pajak Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi (19-32) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)



20X1

20X0

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0 Metode Langsung (Dalam Rupiah) NO. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

URAIAN Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Perolehan Aset Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45-56) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68) Arus Keluar Kas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69-80) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Masuk Kas (84) Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Keluar Kas (87) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84-87) Kenaikan/Penurunan Kas (35+57+81+89) Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (92+93)


21



20X1

20X0

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx






xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


1.5.7.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya. Kebijakan akuntansi yang penting: a) Entitas pelaporan. b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan. e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

5) Penjelasan pos-pos laporan keuangan: a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan. b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. 6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan. 1.6. Keterkaitan Antar Laporan Keuangan Laporan keuangan yang disusun Pemerintah Daerah memiliki keterkaitan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya. Bentuk keterkaitan antar laporan keuangan dapat dilihat pada gambar berikut ini.

22




Gambar 1.1 Keterkaitan antar Laporan Keuangan

Laporan Operasional Pendapatan Beban(200) Surplus/DefisitOpr Kegiatan non operasional Surplus/Defisit LO

LRA

Pendapatan Belanja Surplus/(defisit) Pembiayaan SILPA

500 300 60 360

450 (0) 450 1.000 1.450

Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO Ekuitas Akhir

1.000 360 1.360

Neraca Aset Kewajiban Ekuitas

2.000 640 1.360

Laporan Perubahan Ekuitas SAL Awal Penggunaan SAL SILPA SAL Akhir

100 (30) 1.450 1.520

Sumber : diolah penulis

BPK: Wajar Dengan Pengecualian atas LKPP Tahun 2012 Jakarta, Selasa (11 Juni 2013) – Memenuhi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Drs. Hadi Poernomo, Ak.menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2012 kepada DPR RI dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta pada hari ini (11/6). Dalam penyampaian LHP LKPP tersebut, hadir pula Wakil Ketua dan Anggota BPK serta pejabat pelaksana BPK. LKPP merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBN oleh Pemerintah Pusat. LKPP Tahun 2012 meliputi dari Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum LKPP Tahun 2012 dibahas DPR sebagai pertanggungjawaban APBN Tahun 2012, LKPP tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPP tersebut dari Pemerintah, BPK memeriksa LKPP tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPP tersebut kepada DPR, DPD, dan juga Pemerintah Pusat. LHP LKPP Tahun 2012 terdiri dari enam buku, yaitu: (1) Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksan atas LKPP Tahun 2012; (2) LHP atas LKPP Tahun 2012; (3) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPP Tahun 2012; (4) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPP Tahun 2012; (5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007-2011; dan (6) Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2012.

23




Gambar 1.2 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2011

LKPD 2007

LKPD 2008

1% 26%

60%

4 opini

3%

283 opini

26%

123 opini TOTAL

67%

13 opini

323 opini

123 opini

469

13%

TOTAL

485

13%

59 opini

59 opini

LKPD 2009

LKPD 2010

3% 22%

65%

15 opini

330 opini

111 opini TOTAL

504

23%

7%

65%

34 opini

341 opini

121 opini*

TOTAL

522

10%

48 opini

5%

26 opini WTP

WDP

TW

TMP

LKPD 2011

18%

96 opini

13%

67 opini

67%

WTP

349 opini TOTAL

520

WDP

8 opini

Sumber: BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012, Jakarta, 2013



TMP

*) Pemeriksaan2 LKPD Tahun 2010 yatu LKPD Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mamberamo Tengah dilakukan pada Semester II Tahun 2012

2%

24

TW


Gambar 1.3 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

70 60 50 40 30 20 10 0

25

WTP

WDP



TW

TMP

TOPIK 2

SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah

Deskripsi: Topik ini menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi dan pencatatan transaksi yang meliputi persamaan dasar akuntansi, aturan debit dan kredit serta saldo normal dan pencatatan dengan akun, serta menjelaskan tentang siklus akuntansi yang meliputi analisis transaksi dan pencatatan/penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian akhir tahun, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca Tujuan: Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Peserta mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi, aturan debit dan kredit serta saldo normal akun. 2. Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan meliputi analisis transaksi dan pencatatan/ penjurnalan, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian akhir tahun, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca.

Sub Topik

Kata Kunci

Persamaan Dasar Akuntansi dan Pencatatan Transaksi

Persamaan Dasar Akuntansi, Aset, Kewajiban, Ekuitas, sisi kiri, sisi kanan, sisi debit, sisi kredit, Saldo Normal, Balance, Akun, Buku Besar, Saldo Normal, Sisi Debit, Sisi Kredit

Siklus Akuntansi

Bukti Transaksi, Bukti Pembukuan, Jurnal, Posting, Buku Besar, Neraca Saldo sebelum Penyesuaian, Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Laporan Keuangan

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 6. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 7. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 8. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

27




2.1. Persamaan Dasar Akuntansi dan Pencatatan Transaksi 2.1.1. Persamaan Dasar Akuntansi Konsep dasar yang digunakan dalam prinsip akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu : KEKAYAAN DAERAH

SUMBER - SUMBERNYA

Aset

Kewajiban

Sisi Kiri

Sisi Kanan

Sisi Debit

Sisi Kredit

Ekuitas

Persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, sampai pada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca tersebut bisa dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiriyaitu aset dengan sisikanan yaitu kewajiban dan ekuitas. Contoh Neraca

PEMERINTAH KOTA ABC NERACA PER 31 DESEMBER 20XX Aset

Utang

Uraian

Jumlah

Uraian

Jumlah

Aset Lancar

10.601.661.888

Utang Jangka Pendek

11.506.643.910

Investasi Jangka Panjang

3.648.306.899

Utang Jangka Panjang

4.138.819.678

Aset tetap

409.820.181.389 Ekuitas

Dana Cadangan

Ekuitas

Aset Lain-lain

1.198.172.729

Total Aset

425.268.322.906 Total Kewajiban dan Ekuitas

409.622.859.318 425.268.322.906

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kota ABC diatas dapat dilihat kekayaan pemerintah daerah, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset atau kekayaan tersebut. Kekayaan pemerintah daerah bisa berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Dalam hal ini sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu dari utang pemerintah daerah dan kekayaan bersih pemerintah daerah sendiri yang disebut ekuitas.

28




2.1.2. Aturan Debit dan Kredit Aturan debit dan kredit akan membantu kita dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Aturan ini dapat dipahami secara lebih mudah dengan melihat penggunaannya pada akun-akun bentuk T yang tercakup dalam persamaan akuntansi berikut ini: Aturan Debit Kredit Aktiva Akun- Akun Aktiva

kewajiban Akun- Akun kewajiban

Ekuitas Akun- Akun Ekuitas

Debit

Kredit

Debit

Kredit

Debit

Kredit

Untuk Penambahan

Untuk Pengurangan

Untuk Penambahan

Untuk Pengurangan

Untuk Penambahan

Untuk Pengurangan

Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi di atas aturan debit dan kredit untuk Aset berlawanan arah dengan Kewajiban dan Ekuitas. Apabila suatu akun Aset bertambah, maka akun tersebut didebit dan jika berkurang, maka akun yang bersangkutan dikredit, sebaliknya, untuk akun Kewajiban dan Ekuitas dikredit untuk penambahan dan didebit untuk pengurangan. Saldo normal (normal balance) dari suatu akun adalah posisi yang bertambah menurut aturan debit dan kredit. Sebagai contoh adalah saldo normal dari akun kas adalah saldo debit, karena suatu Aset bertambah dengan mencatat pada posisi debit. Oleh karena itu, saldo normal adalah pada sisi yang positif, dimana saldo normal dari Aset adalah pada sisi debit, sebaliknya Kewajiban dan Ekuitas mempunyai saldo normal pada sisi kredit atau disebut akun-akun bersaldo kredit. Saldo-saldo normal dari akun-akun neraca digambarkan sebagai berikut: Saldo Normal Akun-Akun Neraca Aktiva Akun- Akun Aktiva

kewajiban Akun- Akun kewajiban

Saldo Normal Debit

Saldo Normal Kredit

Ekuitas Akun- Akun Ekuitas Saldo Normal Kredit

Ekuitas biasanya terdiri atas beberapa akun. Setiap akun ekuitas akan mempunyai saldo normal pada sisi kredit, apabila akun tersebut merupakan unsur penambahan dalam ekuitas contohnya yaitu pendapatan. Tetapi, apabila suatu akun merupakan unsur pengurangan dalam ekuitas, maka akun ini akan mempunyai saldo normal pada sisi debit misalnya akun beban.

29




2.1.3.

Pencatatan Dengan Akun

Akun dan Kegunaannya Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran transaksi adalah akun (account). Media ini berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban atau ekuitas tertentu selama sesuatu periode. Kelompok akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi disebut buku besar (ledger). Daftar dari akun-akun yang ada dalam entitas disebut daftar akun (chart of account). Akun-akun ini biasanya disajikan dalam daftar tersebut lengkap dengan nama dan nomor kode akunnya. Dengan menggunakan akun, maka informasi dapat diperoleh pada saat dibutuhkan dan laporan keuangan dapat disusun tepat waktu. Bentuk Akun Bentuk akun yang paling sederhana dan paling banyak digunakan adalah bentuk huruf “T” (T-account). Bentuk akun ini terdiri atas tiga bagian yaitu: (1) Nama akun dari masing-masing unsur aset, kewajiban dan ekuitas, diletakkan diatas garis horizontal pada huruf T, (2) Sisi kiri, (3) Sisi kanan dari huruf T. Sebagai contoh, akun kas dari suatu entitas dengan bentuk T: Bentuk Akun Model T Bentuk Akun Model T Kas Sisi Kiri

Sisi kanan

(Debit)

(Kredit)

Sisi kiri dari akun disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Bentuk akun lainnya yang lebih informatif dan lengkap adalah bentuk empat kolom yang digunakan dalam praktik. Bentuk empat kolom ini merupakan pengembangan dari akun bentuk T. Dua kolom tambahan diperlukan untuk menunjukkan saldo jumlah debit dan saldo jumlah kredit dari setiap akun. Contoh dari akun bentuk empat kolom dapat dilihat pada Tabel 2

30




Tabel 2

Contoh Bentuk Akun 4 (Empat) Kolom. Nama Akun : Kas Tanggal

Ket

Nomor Akun: 101 Ref

Debit

Kredit

Saldo Debit

Kredit

2011 Agust 7

......................

j.1

8.000.000

8.000.000

8

......................

j.1

0

14.000.000

10

......................

j.1

6.000.000

2.500.000

11.500.000

13

......................

j.1

0

3.000.000

8.500.000

Akun Kas pada Tabel 2 mempunyai saldo debit sebesar Rp8.000.000 setelah transaksi pertama diposting dari jurnal ke buku besar (akun) kas, dan mempunyai saldo debit sebesar Rp8.500.000 setelah posting transaksi keempat. Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendesain bentuk akun 3 kolom sebagai berikut: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …… BUKU BESAR SKPD KODE REKENING NAMA REKENING PAGU APBD PAGU PERUBAHAN APBD Tanggal

Uraian

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… : ……………………………… Ref

Debet (Rp)

Kredit (Rp)

Saldo (Rp)

Bagan Akun Buku besar (Ledger) merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan, berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNo. 238./PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Akuntansi Pemerintahan akun dikelompok kedalam tiga kelompok sebagai berikut : a. Akun Neraca : Aset, Kewajiban, dan ekuitas b. Akun Realisasi Anggaran : Pendapatan LRA, Belanja, Pembiayaan c. Akun Laporan Operasional : Pendapatan LO dan beban Daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintahan daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut dengan bagan akun (chart of account). 31




Kodefikasi Akun sebagai berikut:

Neraca


Laporan Operasional

Kode

Uraian

Kode

Uraian

Kode

Uraian

1

Aset

4

Pendapatan LRA

7

Pembiayaan

2

Kewajiban

5

Belanja

8

Pendapatan LO

3

Ekuitas

6

Transfer

9

Beban

Bagan Akun Standar (BAS) untuk pemerintah pemerintah daerah dicantumkan sampai dengan level 3, sedangkan untuk pengembangan lebih detilnya, untuk pemerintah pusat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini untuk memberikan keseragaman pada level tertentu sekaligus memberikan fleksibilitas untuk mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Panduan penyusunan BAS untuk pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permenkeu No. 238/ PMK.05/2011 sebagaimana diuraikan berikut ini: 1. Akun Neraca Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

32

Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

1

Aset

117

Persediaan

11

Aset Lancar.

199

Aset Untuk Dikonsolidasikan

111

Kas.

12


112

Investasi Jangka Pendek

121

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

113

Piutang Pendapatan

122

Investasi Jangka Panjang Permanen

114

Piutang Lainnya

13

Aset Tetap

115

Penyisihan Piutang

131

Tanah

116

Beban Dibayar Dimuka




Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

132

Peralatan dan Mesin

141

Dana Cadangan

133

Gedung dan Bangunan

15

Aset Lainnya

134

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

151

Tagihan Jangka Panjang

135

Aset Tetap Lainya

152

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

136

Konstruksi Dalam Pengerjaan

153

Aset Tidak Berwujud.

137

Akumulasi Penyusutan

154

Aset Lain-lain

14

Dana Cadangan

Klasifikasi akun aset dapat dilihat pada tabel berikut:

Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

2

Kewajiban

214

Pendapatan Diterima Dimuka.

21

Kewajiban Jangka Pendek.

215

Utang Beban

211

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

216

Utang Jangka Pendek Lainnya

22

Kewajiban Jangka Panjang

212

Utang Bunga

221

Utang Dalam Negeri

213

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

223

Utang Luar Negeri

224

Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Klasifikasi dari akun Kewajiban sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

3

Ekuitas

312

Ekuitas SAL

31

Ekuitas

313

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

311

Ekuitas

Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Klasifikasi Akun Ekuitas sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: 33




Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

9

Beban

916

Beban Bantuan Sosial

91

Beban Operasi

917

Beban Penyusutan

911

Beban Pegawai

918

Beban Penyisihan Piutang

912

Beban Barang.

919

Beban Lain-lain.

913

Beban Bunga

153


914

Beban Subsidi

154

Aset Lain-lain

915

Beban Hibah

2. Akun Laporan Realisasi Anggaran Akun Pendapatan-LRA Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

92

Beban Transfer

916


921

Bagi Hasil Pajak

917

Beban Penyusutan

922

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

918


923

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

919

Beban Lain-lain.

153


924

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

154

Aset Lain-lain

925

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

915

Beban Hibah

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Klasifikasi Akun Pendapatan-LRA sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Kodefikasi

Uraian

93

Beban Non Operasional

Akun Beban Transfer-LO Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. Klasifikasi Beban Transfer sebagai berikut: 34




Kodefikasi

Uraian

94

Beban Luar Biasa

Akun Beban Non Operasional Beban Non Operasional merupakan beban yang sifatnya tidak rutin. Akun Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi dari kejadian luar biasa.

2.2. Siklus Akuntansi Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam satu rangkaian proses yang disebut siklus akuntansi pemerintah daerah. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD) yang bertugas mengelola APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap/langkah-langkah yang harus dilalui dalam suatu sistem akuntansi, termasuk akuntansi pemerintah daerah. Langkah-langkah tersebut meliputi 5 Langkah Utama + 2 Langkah Penyelesaian, yaitu: 1. Menganalisis transaksi berdasarkan bukti pembukuan dan mencatat transaksi dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran. 2. Mencatat penyesuaian akhir tahun berdasarkan bukti memorial di Buku Jurnal Finansial. 3. Melakukan posting ke Buku Besar; 4. Menyusun Neraca Saldo setelah penyesuaian; 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian; 6. Membuat Jurnal penutup; 7. Menyusun Neraca Saldo setelah penutupan; Gambar 2.1. Alur Penyusunan Laporan Keuangan

BT

posting Valid, Sah, Lengkap

BP

35

Buku Besar

Laporan Keuangan

menjurnal

Jurnal



Neraca lajur


1.

Menganalisis transaksi dan mencatat transaksi di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran.

Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah menganalisis transaksi dan mencatat transaksi dalam buku jurnal. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan, dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuan. Setelah tahapan analisis transaksi, selanjutnya transaksi dicatat dalam buku jurnal. Jurnal merupakan langkah pertama untuk mencatat transaksi. Berhubung di sektor pemerintah arus kas merupakan bagian dari transaksi yang paling sering terjadi dari penerimaan pajak/retribusi dan pengeluaran belanja, maka digunakan jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi yang menyebabkan terjadinya arus kas keluar. Transaksi non-kas, seperti jurnal penyesuaian, koreksi, reklasifikasi dan penutup dicatat di buku jurnal umum. Pada saat ini belum ada peraturan teknis (Permendagri) yang mengatur mengenai sistem pencatatan yang dilakukan guna melakukan pencatatan. Namun demikian, menurut beberapa literatur, seperti Budi Mulyana (Handbook AKD, 2012) dan Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (Buku Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, 2012) mengusulkan pencatatan dengan sistem pencatatan Triple Entry yaitu: • •

Double EntrySystem Untuk mencatat akun-akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO dan Beban sehingga akan menghasilkan laporan berupa LO, LPE, Neraca,LAK, dan CaLK Single Entry System untuk mencatat akun-akun Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan yang akan menghasilkan LRA dan LPSAL. Pencatatan ini mirip dengan pembukuan bendahara (yaitu dengan mencatat penerimaan atau pengeluaran kas).

Contoh format buku jurnal finansial.

Contoh format buku anggaran.

36




2. Membuat Penyesuaian Akhir Tahun berdasarkan Bukti Memorial di Buku Jurnal Finansial. Tahap selanjutnya dari siklus akuntansi di atas adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian perlu dibuat untuk mengupdate saldo akun agar memenuhi konsep matching cost against revenue (penandingan yang match antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi) dan digunakannya basis akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Neraca saldo di atas mungkin belum memuat data laporan keuangan yang up-to-date, karena alasan-alasan berikut. a. Kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan pakai habis, tidak dijurnal setiap hari karena penjurnalan demikian tidak praktis. b. Beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tidak dijurnal selama periode akuntansi. c. Beberapa akun, seperti beban listrik, mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan berikut. a. Melaporkan semua pendapatan (¬revenues) yang diperoleh (earned) selama periode akuntansi. b. Melaporkan semua belanja (expenses) yang terjadi selama periode akuntansi. c. Melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca. Sedangkan nilai aset pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan. d. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca. Dalam hal ini pembiayaan sebenarnya sudah terjadi, tapi belum dibayar. 3. Melakukan posting ke Buku Besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening/akun/perkiraan (account).Buku besar atau yang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan. Proses pemindahan informasi transaksi dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Postingdapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik (mingguan atau bulanan). Postingmerupakan proses pemindahan jumlah rupiah dalam buku jurnal ke buku besar untuk masingmasing ayat jurnal. Nama akun dalam jurnal sama dengan nama buku besar. Oleh karena itu, jumlah rupiah dalam akun yang dijurnal atau dicatat di jurnal di posisi Debit, maka ketika dipindahkan ke buku besar jumlah rupiah tersebut diletakkan di kolom Debit juga. Adakalanya satu nama akun di jurnal berkali-kali, baik di posisi debit ataupun kredit. Meskipun dijurnal lebih dari satu kali, buku besar yang akan menampung akun tersebut tetap hanya satu buku besar. Dengan demikian, dalam buku besar Akun X misalnya, akan terlihat banyak transaksi untuk Akun X jika di dalam jurnal akun X dijurnal/dicatat berkali-kali. 37




Format Buku Besar sebagai berikut: PEMERINTAH KAB/KOTA ……………………….. BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN Tanggal

No. Bukti

Transaksi

: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. Ref

Debit

Kredit

Saldo

4. Penyusunan Necara Saldo setelah Penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar/kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan Neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam dalam Neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit/kredit. Format Neraca Saldo sebagai berikut:

PEMERINTAH KAB/KOTA ……………………….. NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN PER TANGGAL 31 DESEMBER …….. SKPD

: ………………………….. Kode dan Nama Akun

TOTAL

38



Saldo Debit

Kredit


5. Menyusun Laporan Keuangan Setelah kertas kerja (neraca lajur) selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c) Laporan Operasional (LO); d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); e) Neraca; f) Laporan Arus Kas (LAK); g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Membuat Jurnal Penutup Jurnal penutup dilakukan setelah Laporan Keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Pada dasarnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar. Di Pemerintahan Indonesia, seperti diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), jurnal penutup dibuat dengan memunculkan akun lawan dari akun pendapatan dan belanja, yakni akun Ikhtisar Surplus/ Defisit. Cara membuat jurnal penutup adalah dengan mendebit/mengkredit akun pendapatan/biaya dan mengkredit/mendebit akun Ikhtisar Surplus/Defisit. •

Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

Debit

31/12/2012

8...

Pendapatan-LO ...

Xxx

•

39

Langkah pertama, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun Ekuitas, dengan cara mendebet akun pendapatan LO, mengkredit akun Beban dan selisihnya dicatat ke akun Ekuitas.

8...

Pendapatan-LO ...

xxx

3...

Ekuitas

Xxx

Kredit

9...

Beban ...

xxx

9...

Beban ...

xxx

Utang Beban

xxx

Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayan ke akun SILPA (SIKPA), dengan cara membalik nama akun dan saldonya di buku anggaran. Akun pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dituliskan kembali di kolom pengeluaran sejumlah saldonya, sedangkan akun belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan, dituliskan kembali di kolom penerimaan sejumlah saldonya.




Tanggal

Kode Akun

Nama Akun

31/12/2012

4...

Pendapatan-LRA ...

7...

PenerimaanPembiayaan...

Debit

Kredit Xxx xxx

5...

Belanja ...

xxx

6...

Transfer ...

xxx

9...

Beban ...

xxx

Utang Beban

xxx

7. Menyusun Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai nol atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Sehingga dengan demikian, saldo yang ada hanya saldo akun-akun riil yaitu akun-akun neraca atau persis seperti yang ditunjukkan di laporan keuangan berupa neraca. Format Neraca Saldo setelah Penutupan sama persis dengan format Neraca Saldo setelah Penyesuaian, hanya judulnya diganti Neraca Saldo setelah Penutupan.

40



TOPIK 3

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Akuntansi Keuangan Daerah

Deskripsi: Topik ini menjelaskan tentang Akuntansi Pendapatan dan Piutang, Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan, Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap, Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban, Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran, Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup. Tujuan: Setelah mempelajari topik ini peserta diharapkan mampu menjelaskan serta mampu menganalisis dan mencatat transaksi: 1. Akuntansi Pendapatan dan Piutang 2. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan 3. Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap 4. Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban 5. Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran 6. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

Sub Topik

Kata Kunci

Akuntansi Pendapatan dan Piutang

Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan dan Piutang

Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan

Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan

Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap

Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Belanja Modal, dan Aset Tetap

Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban

Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban

Akuntansi Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran

Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan dan Transaksi Non Anggaran

Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup

Definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan, Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian, dan Jurnal Penutup

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

42

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3 Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012




3.1. Akuntansi Pendapatan dan Piutang 3.1.1.

Akuntansi Pendapatan

a. Definisi Definisi Pendapatan menurut SAP adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b.

Klasifikasi Pendapatan Klasifikasi pendapatan menurut SAP (PP no 71/2010) yaitu: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Pendapatan Transfer - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Klasifikasi Pendapatan menurut Permendagri 13/2006: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana Perimbangan - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

c.

Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LRA - Pendapatan (secara umum) diakui pada saat telah disetor ke rekening Kas UmumDaerah. - Koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non recurring)atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi. - Pengembalian yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan - Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

d.

Prinsip Akuntansi Pendapatan Daerah-LO

Berdasarkan SAP (PP No 71 tahun 2010) prinsip-prinsip akuntansi pendapatan-LO adalah: 1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan yaitu: a) Pendapatan Pajak-LO. b) Pendapatan Bukan Pajak –LO. 43




c) Pendapatan Hibah-LO. d) Pendapatan Lainnya. 3. Pendapatan-LO diakui saat: a) Timbulnya hak atas pendapatan. Pendapatan-LO yang diakui saat timbulnya hak adalah: • •

Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. b) Pendapatan direalisasi (adanya aliran masuk sumber daya ekonomi). Untuk mengakui Pendapatan-LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. 4. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. e.

Pencatatan Pendapatan Daerah-LRA di Buku Anggaran

Jurnal atas Pendapatan-LRA dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Akuntansi Anggaran, pencatatannya digunakan single entryyang sama persis seperti pencatatan di BKU yang nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Prof Halim dan Kusufi (2012), untuk mencatat pendapatan LRA digunakan buku anggaran yang meliputi kolom uraian akun, kolom penerimaan dan kolom pengeluaran. Hal ini untuk mengatasi kekeliruan pada pengakuan dan sekaligus membedakan mekanisme pencatatan jurnal double entry. Pendapatan yang dicatat disini adalah hanya pendapatan yang diterima secara tunai yang kode awalnya 4, 5, 6 dan 7. Perlu dicatat bahwa ketika ada transaksi terkait pendapatan, maka kemungkinannya adalah tunai atau kredit. Semua pendapatan selalu dicatat di buku jurnal finansial untuk menghasilkan Laporan Operasional (LO), sedangkan hanya yang menyangkut pendapatan tunai yang berkode 4, 5, 6 dan 7 yang dicatat di buku anggaran.

Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian



4

Pendapatan LRA

6

Transfer

5

Belanja

7

Pembiayaan

Contoh pencatatan pendapatan di buku anggaran:

Tanggal 2/2/2012

f.

Kode Akun 4...

Nama Akun Pendapatan LRA...

Penerimaan

Pengeluaran

xxx

Pencatatan Pendapatan Daerah-LO

Pengakuan Pendapatan-LO dalam kaitannya pemda sebagai entias akuntansi keuangan. Menurut Prof Halim dan Kusufi (2012), pencatatan pendapatan LO dilakukan menggunakan buku jurnal finansial yang meliputi kolom

44




tanggal, kode dan nama akun, debit dan kredit serta kolom keterangan. Semua pendapatan dengan kode 8 dan 9 dicatat menggunakan mekanismedouble entry untuk nantinya menghasilkan Laporan Operasional.

Kodefikasi

Uraian

Kodefikasi

Uraian

Laporan Operasional

Laporan Operasional

8

9

Pendapatan LO

Beban

Contoh Jurnal penerimaan kas atas pajak dan langsung disetor ke kas daerah di buku jurnal finansial:

Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 3... 8...

Nama Akun RK PPKD

Debit

Kredit

Xxx

Pendapatan-LO

Xxx

Contoh pencatatan di buku jurnal finansial atas diterbitkannya surat ketetapan pajak tetapi kas belum diterima:

Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 1... 8...

Nama Akun Piutang ... Pendapatan-LO

Debit

Kredit

Xxx Xxx

g. Penyajian Pendapatan LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional (LO).

3.1.2.

Akuntansi Piutang

a. Definisi Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemda misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain.

45




b.

Jenis Piutang

Jenis Piutang adalah: 1) Piutang Pendapatan Adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa: • • • • • • • •

Piutang Pajak. Piutang restribusi. Piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Piutang lain-lain PAD yang sah. Piutang transfer pemerintah pusat. Piutang bantuan kekayaan. Piutang hibah. Piutang pendapatan lainnya.

2) Piutang Lainnya Yang termasuk piutang lain-lain adalah: •

Bagian lancar tagihan jangka panjang.

3) Pengakuan

c.

•

Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

•

Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pencatatan Piutang

Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih (piutang):

Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 1... 8...

Nama Akun Piutang ...

Debit

Kredit

Xxx

Pendapatan-LO

Xxx

d. Penyajian •

46

•

Disajikan sebagai aset lancar di Neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya;

•

Aset Lancar diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.




3.2. Akuntansi Belanja Barang dan Jasa, Beban dan Persediaan 3.2.1.

Akuntansi Belanja Barang dan Jasa

a. Definisi Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PP No 71 th 2010). Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13/2006). b.

Klasifikasi Belanja

Di dalam APBD struktur belanja disusun berdasarkan Permendagri 13/2006 yaitu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang berkaitan langsung dengan kegiatan. Menurut SAP (PP No 24 tahun 2010) belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Berikut perbandingan klasifikasi antara SAP dan APBD: SAP (PP No. 24 tahun 2005)

APBD (Permendagri No. 13 tahun 2006)

1. Belanja Operasi Belanja pegawai Belanja barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan sosial

2. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja tidak terduga

2. Belanja Modal

2. Belanja Langsung - Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal

3. Belanja Tak Terduga

47




c.

Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • •

•

d.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA.

Pencatatan Belanja Barang dan Jasa • •

Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Akuntansi, pencatatannya digunakan single entry yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan belanja di buku anggaran:

Tanggal 2/2/2012

Kode Akun 5...

Nama Akun Belanja ...

Penerimaan

Pengeluaran Xxx

e. Penyajian Belanja akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah akun Pendapatan. 3.2.2. Akuntansi Beban a. Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP No 71 tahun 2010). b.

Klasifikasi Beban 1) Beban Operasi • Beban Pegawai • Beban Barang • Beban Bunga • Beban Subsidi • Beban Hibah • Beban Bantuan Sosial • Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi • Beban Penyisihan Piutang • Beban Lain-lain

48




2) Beban Transfer • • • • •

Beban Bagi Hasil Pajak Beban bagi Hasil Pendapatan lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan lainnya

3) Beban Non Operasional Beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari: • • •

Defisit penjualan aset non lancar Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang Defisit dari kegiatan non operasional lainnya

4) Beban Luar Biasa Untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah: • • • c.

Tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang Kejadiannya diluar kendali pemerintah

Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Beban diakui saat: • Timbulnya kewajiban. Adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. • Terjadinya konsumsi aset. Adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. • Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. • Koreksi atas Beban (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan.

d.

Pencatatan Beban

Jurnal atas Beban dibuat dalam kaitannya pemerintah Daerah sebagai entitas Keuangan, pencatatannya digunakan Double entry yang akan menghasilkan Laporan Operasional (LO) dan Neraca Pemda. •

49

Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran GU/TU di SKPD:




Tanggal 7/10/2012

•

Kode Akun 9...

Nama Akun Beban ...

Debit

Kredit

Xxx

1...

Kas di Bend. Pengeluaran

1...


3...

RK-PPKD

Xxx Xxx Xxx

Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme Pembayaran LS di SKPD:

Tanggal 7/10/2012

Kode Akun 9... 3...

Nama Akun Beban ... RK-PPKD

Debit

Kredit

Xxx Xxx

e. Penyajian Beban dilaporkan dalam Laporan Operasional (LO). 3.2.3.

Akuntansi Persediaan

a. Definisi Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan: • • • • • • • •

50

Persediaan ATK Persediaan Benda Akun Persediaan obat-obatan Persediaan bibit Persediaan pupuk Persediaan bahan pembersih Persediaan bahan bangunan Persediaan amunisi




b.

Prinsip Pengakuan dan Pengukuran • • • • •

c.

Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka di nilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atu rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir.

Pencatatan Persediaan

Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP:

Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1... 1...

Nama Akun Persediaan ... Kas di Bend. Pengeluaran

Debit

Kredit

Xxx Xxx

d. Penyajian Persediaan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.3. AKUNTANSI BELANJA MODAL DAN ASET TETAP 3.3.1.

Akuntansi Belanja Modal

a. Definisi Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kriteria belanja modal: • • •

51

pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah; pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.




b.


•

c.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Pencatatan Belanja Modal •

Jurnal atas belanja tunai dibuat pencatatanya digunakan single entry di buku anggaran yang nantinya akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan belanja modal pembelian Aset Tetap secara tunai di buku anggaran sebagai berikut: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 5...

Nama Akun Belanja Modal...

Penerimaan

Pengeluaran Xxx

Yang perlu diingat adalah bahwa jika transaksi yang terjadi secara kredit (tidak tunai), maka TIDAK dicatat di buku anggaran, melainkan hanya pencatatan di buku jurnal finansial atas aset tetap yang diperoleh. d. Penyajian Belanja Modal dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 3.3.2.

Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. b.

Klasifikasi Aset Tetap • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi, dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya • Konstruksi dalam Pengerjaan

c.

Prinsip Pengakuan dan Pengukuran •

52

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan




•

• • • •

•

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak memungkinkan digunakan. Biaya perolehan atas pembelian aset meliputi: 1) Harga beli aset tetap. 2) Semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap siap digunakan, termasuk: • biaya perjalanan dinas; • ongkos angkut; • biaya uji coba; • biaya konsultan, dll. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua: 1) belanja untuk pemeliharaan yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. 2) belanja untuk peningkatan yaitu belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset.

d. Penyusutan • • •

e.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan: garis lurus, saldo menurun berganda, unit produksi.

Pencatatan Aset Tetap

Pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal finansial bersamaan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai.

53




Contoh pencatatan pembelian mobil ambulan secara tunai di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun

Nama Akun

1...

Mobil Ambulan

3...

RK-PPKD

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Contoh pencatatan belanja modal pembelian mobil ambulan secara tunai di buku anggaran: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 5...

Nama Akun

Penerimaan

Belanja Modal...

Pengeluaran Xxx

Selanjutnya jika aset tetap tersebut telah digunakan, maka di setiap akhir tahun harus dibuat jurnal penyusutan aset tetap di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan penyusutan di buku jurnal finansial setiap akhir tahun: Tanggal 31/12/2012

Kode Akun

Nama Akun

9...

Beban Penyusutan...

1...

Akum. Penyusutan ..

Debit

Kredit

Xxx xxx

f. Penyajian Penyajian aset tetap dalam lembar muka neraca sebagai berikut: Aset

Aset Aset Tetap Tanah

xxx

Peralatan dan Mesin

xxx

Gedung dan Bangunan

xxx

Jalan, Irigasi dan Jaringan

xxx

Aset Tetap Lainnya

xxx


(xxx)

Konstruksi dalam Pengerjaan

xxx

Total Aset Tetap

xxx

54




3.4. Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban 3.4.1.

Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis Pembiayaan terdiri dari dua, mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Penerimaan pembiayaan mencakup: • Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); • Pencairan dana cadangan; • Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; • Penerimaan pinjaman daerah; • Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan • penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup: • Pembentukan dana cadangan; • Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; • Pembayaran pokok utang; dan • Pemberian pinjaman daerah. b.


c.

Penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Pengeluaran pembiayaan akan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah.

Pencatatan Pembiayaan • •

Jurnal pembiayaan pencatatanya digunakan single entry yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Contoh pencatatan Penerimaan Pembiayaan di buku anggaran:

Tanggal 2/3/2012

55

Kode Akun 7...

Nama Akun Penerimaan Pembiayaan



Penerimaan xxx

Pengeluaran


•

Contoh pencatatan Pengeluaran Pembiayaan di buku anggaran:

Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 7...

Nama Akun

Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Xxx

d. Penyajian Pembiayaan akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

3.4.2.

Akuntansi Investasi

a. Definisi Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. b. Klasifikasi Investasi diklasifikasikan menjadi: Investasi jangka Pendek, yaitu investasi yang memenuhi kriteria: a. diharapkan dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang ditujukan dalam rangka manajemen kas. b. berisiko rendah atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan. Contoh: investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Investasi Jangka Panjang Dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari dua belas bulan. Sifat penanaman: • •

c.


56

permanen : Investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan contoh: Penyertaan modal pemerintah daerah non permanen : Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan contoh: Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lain, Dana Bergulir, Investasi dalam proyek pembangunan

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.




•

d.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Pencatatan Investasi

Pencatatan Investasi dilakukan di buku jurnal finansial. Adapun contoh pencatatan investasi oleh Pemerintah Daerah di buku jurnal finansial sebagai berikut: Tanggal

Kode Akun

2/3/2012

1... 1...

Nama Akun Investasi ... Kas di Kasda

Debit

Kredit

Xxx Xxx

e. Penyajian Investasi akan dilaporkan dalam Neraca dan diungkapkan dalan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah.

3.4.3.

Akuntansi Kewajiban

a. Definisi Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. b.

Klasifikasi Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi: 1) Kewajiban Jangka Pendek Adalah Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis Kewajiban Jangka Pendek:

57

• • • • •

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Utang Bunga. Bagian Lancar utang jangka panjang. Pendapatan diterima dimuka. Utang Beban.

•

Utang jangka pendek lainnya.




2) Kewajiban Jangka Panjang Adalah Kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis Kewajiban Jangka Panjang:

c.

•

Utang dalam negeri.

•

Utang luar negeri.

•

Utang jangka panjang lainnya.


• • •

d.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pencatatan Kewajiban

Transaksi kewajiban dicatat di buku jurnal finansial. Contoh jurnal timbulnya kewajiban:

Tanggal 2/3/2012

e.

Kode Akun

Nama Akun

1...

Kas di Kasda ...

2...

Utang ...

Debit

Kredit

Xxx Xxx

Penyajian dan Pelaporan

Kewajiban akan dilaporkan di Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3.5. Akuntansi Dana Cadangan 3.5.1.

Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

58




b.

Pencatatan Dana Cadangan

Akun Pembentukan Dana Cadangan merupakan transaksi pembiayaan, sehingga pencatatannya dilakukan di buku anggaran. Berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan ini juga mengakibatkan akun kas di Kasda bergeser ke akun Dana Cadangan, sehingga atas transaksi ini juga dicatat di buku jurnal finansial. Contoh Pencatatan pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan di buku anggaran. Tanggal

Kode Akun

2/3/2012

7...

Nama Akun

Penerimaan

Pengeluaran Pembiayaan - Pembentukan Dana Cadangan

Pengeluaran xxx

Contoh Pencatatan dana cadangan di buku jurnal finansial. Tanggal

Kode Akun

2/3/2012

Nama Akun

1...

Dana Cadangan

1...

Kas di Kasda

Debit

Kredit

Xxx Xxx

c. Penyajian Dana Cadangan perupakan akun yang dilaporkan di Neraca bagian aset.

3.5.2.

Akuntansi Transaksi Non Anggaran

a. Definisi Adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah. Contohnya: Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman Uang. Jenis Transaksi Non Anggaran •

59

•

Perhitungan Fihak Ketiga : kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman Uang : mutasi kas antar rekening kas negara/daerah.

•

Transaksi yang tidak tercantum dalam APBD




b.

Pencatatan Transaksi Non Anggaran

Pencatatan transaksi non anggaran (transitoris) dilakukan di buku jurnal finansial. Contoh pencatatan Penerimaan PFK di buku jurnal finansial: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 1...

Nama Akun Kas di Bend. Pengeluaran

2...

Debit

Kredit

Xxx

Utang PFK

Xxx

Contoh pencatatan pembayaran utang PFK: Tanggal 2/3/2012

Kode Akun 2... 1...

Nama Akun Utang PFK

Debit

Kredit

Xxx


Xxx

c. Penyajian Tansaksi non Anggaran akan disajikan di Neraca dan dalam Laporan Arus Kas.

3.6. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Penutup 3.6.1. • • • • •

Akuntansi Koreksi Kesalahan adalah merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Setiap kesalahan dikoreksi segera setelah diketahui/kesalahan ditemukan. Contoh kesalahan: kesalahan pembebanan akun, kesalahan nominal, dan sebagainya. Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun buku anggaran. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kesalahan menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Kesalahan tidak berulang Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi. a) Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang

60




mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun pendapatan-LO atau akun Beban. b) Kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. • Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun pendapatan-LO dan akun Beban. •

Tanggal 2/3/2012

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lainLRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh kesalahan dan koreksi belanja: Misalnya terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut: Pencatatan koreksi kesalahan di buku jurnal finansial Kode Akun 1... 9...

Tanggal 2/3/2012

Nama Akun Kas di Kasda

Debit

Kredit

Xxx

Beban Pegawai

Xxx

Pencatatan koreksi kesalahan di buku anggaran: Kode Akun 4...

Nama Akun Pendapatan Lain-lain LRA

Penerimaan

Pengeluaran

Xxx

• Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contoh : misalnya pengadaan aset tetap yang di-markup dan setelah setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. • Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan

61




pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabaila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh: terjadi pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.

• Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh: penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. • Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh : pengembalian pendapatan DAU karena kelebihan transfer oleh pemda dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas. • Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. •

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

• Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contoh : misalnya terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin salah dicatat pada akun jalan, irigasi dan jaringan, dibetulkan dengan jurnal koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar atau mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.

2) Kesalahan berulang dan sistemik • Adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis 62




transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan.

•

3.6.2.

Jurnal Penyesuaian

•

Jurnal penyesuaian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial.

•

Tujuannya yaitu untuk mencatat akun terhutang/accrual, ditangguhkan/defferal, koreksi, dan ayat jurnal lain yang diperlukan untuk memutakhirkan akun-akun neraca dan akun-akun pendapatan LO dan Beban.

•

Jurnal Penyesuaian. 1. Akun terhutang/accrual adalah untuk mengakui kewajiban yang belum dibayar atau hak pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. 2. Akun Tangguhan/defferal adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak/ kewajiban Pemda.

•

Contoh pencatatan Jurnal Penyesuaian di buku jurnal finansial.

•

Contoh Penyesuaian atas akun akrual (terhutang):

Tanggal 31/12/2012

Kode Akun 1... 8...

•

Piutang

Debit

Kredit

Xxx

Pendapatan LO

9...

Beban

2...

Utang Beban

Xxx Xxx xxx

Contoh Penyesuaian atas akun defferal (ditangguhkan pengakuannya):

Tanggal 31/12/2012

Kode Akun 2... 8...

63

Nama Akun

Nama Akun Pendapatan diterima Dimuka

Debit Xxx

Pendapatan

9...

Beban

2...

Utang Beban



Kredit

Xxx Xxx xxx


3.6.3.

Jurnal Penutup

•

Adalah jurnal yang dibuat untuk tujuan mengenolkanseluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

•

Langkah pertama, menutup akun-akun pendapatan LO dan beban ke akun Ekuitas, dengan cara mendebet akun pendapatan LO, mengkredit akun Beban dan selisihnya dicatat ke akun Ekuitas.

Tanggal 31/12/2012

•

8...

Nama Akun Pendapatan-LO ...

Debit

Kredit

Xxx

8...

Pendapatan-LO ...

xxx

3...

Ekuitas

Xxx

9...

Beban ...

xxx

9...

Beban ...

xxx

Utang Beban

xxx

Langkah kedua, menutup akun-akun pendapatan LRA, Belanja, dan Pembiayan ke akun SILPA (SIKPA), dengan cara membalik nama akun dan saldonya di buku anggaran. Akun pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dituliskan kembali di kolom pengeluaran sejumlah saldonya, sedangkan akun belanja dan transfer dan pengeluaran pembiayaan, dituliskan kembali di kolom penerimaan sejumlah saldonya.

Tanggal 31/12/2012

64

Kode Akun

Kode Akun

Nama Akun

4...

Pendapatan-LRA ...

7...

PenerimaanPembiayaan...

Penerimaan

Xxx xxx

5...

Belanja ...

xxx

6...

Transfer ...

xxx



Pengeluaran

TOPIK 4

Sistim dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD

Sistim Dan Prosedur Penerimaan Kas di PPKD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan di SKPD yang meliputi penjelasan tentang sistem akuntansi SKPD, struktur anggaran SKPD dan ilustrasi proses akuntansi SKPD. Tujuan:

Setelah mempelajari topik ini peserta mampu menyusun Laporan Keuangan SKPD meliputi LRA, LO, LPE dan Neraca, yang ditandai dengan: 1. mampu menjelaskansistem akuntansi SKPD. 2. mampu menjelaskan struktur anggaran SKPD. 3. mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan SKPD

Sub Topik Sistem Akuntansi SKPD

Struktur Anggaran SKPD

Kata Kunci Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit Pencatatan Transaksi, Posting ke Buku Besar, Penyesuaian, Neraca Saldo, Laporan Keuangan SKPD

Proses Akuntansi SKPD

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.


66




4.1. Sistem Akuntansi SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintahan di lingkungan pemda selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya. Di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah. Istilah Kas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah atau sering disingkat Kasda. Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), aliran kas masuk ke pengguna anggaran yang berasal dari pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari Kas Daerah yang dibayarkan baik dengan cara pembayaran langsung (LS) oleh BUD ke pihak penerima pembayaran ataupun melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan/ tambah uang persediaan (UP/GU/TU). Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan antara SKPD dengan PPKD (selaku BUD). Untuk tujuan akuntansi, hubungan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat dipandang dari dua aspek berikut : a. Aspek hubungan keuangan; hubungan antara SKPD dan PPKD dapat dipandang sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor pusat, sementara itu SKPD-SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang. b. Aspek pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; hubungan antara SKPD dan PPKD sebagai entitas yang mandiri, sehingga SKPD dan PPKD masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing. Hubungan kantor pusat dan cabang yang diaplikasikan pada akuntansi di SKPD dan PPKD ini dapat dilihat dengan digunakannya akun Rekening Koran PPKD (RK-PPKD) pada setiap SKPD. Sementara itu, PPKD menggunakan akun Rekening Koran SKPD (RK-SKPD). Dengan demikian, akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD merupakan akun resiprokal yang mencerminkan hubungan timbal-balik keuangan antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran). Akuntansi SKPD dan PPKD di dalam bahan ajar ini menggunakan pendekatan akuntansi kantor pusat dan kator cabang (Home Office-Branch Accounting) sebagaimana mengacu kepada referensi yang diterbitkan oleh Ditjen BAKD Kementerian Dalam Negeri. yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah, dan Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Handbook Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan topik/bahasan siklus akuntansi pemerintah daerah, diingatkan kembali mekanisme pencatatan transaksi triple entry record system, yaitu pencatatan transaksi melalui

67




pembuatan jurnal di buku jurnal finansial dan atau pencatatan transaksi di buku anggaran dengan penjelasan: a. Untuk mencatat transaksi yang melibatkan akun pendapatan LO dan Beban serta akun-akun neraca yaitu aset, kewajiban, ekuitas, menggunakan mekanisme penjurnalan di buku jurnal finansial yaitu dengan men-debit atau meng-kredit akun yang terlibat; b. Untuk mencatat transaksi yang melibatkan akun-akun pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, menggunakan mekanisme single entry (seperti pencatatan di Buku Kas Umum oleh Bendahara) yaitu mencatat pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan tunai di kolom penerimaan dan mencatat Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan tunai di kolom pengeluaran. Dengan demikian, laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca dihasilkan dari proses akuntansi sebagaimana biasanya yang dimulai dari penjurnalan (pembukuan double entry). Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan dari pembukuan single entry yang mirip dengan Buku Kas Umum yang diselenggarakan oleh bendahara.

4.2. Struktur Anggaran SKPD Transaksi anggaran apa saja yang akan terjadi di SKPD, hal itu sudah tergambar di dalam anggaran (DPA) SKPD yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. Dengan demikian struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari: a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan c. Anggaran Belanja Langsung Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi.

4.3. Proses Akuntansi SKPD – Ilustrasi Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual untuk SKPD, berikut ini akan langsung diberikan ilustrasi soal dan jawabannya secara komprehensif mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo sampai disusunnya laporan keuangan SKPD.

68




Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada SKPD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan SKPD. 1. Ilustrasi Akuntansi SKPD-berbasis akrual. Pemkab Adil Makmur mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, yang mulai diterapkan sejak T.A. 2012. Berikut ini adalah data-data akuntansi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Adil Makmur. ASET

Rp

Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran*) Persediaan Total Aset Lancar

KEWAJIBAN

Rp

Kewajiban Jangka Pendek 1.500

Utang PPh dan PPn

Rp1.500

500 2.000

Aset Tetap

EKUITAS

Tanah

250.000

Gedung/Bangunan

240.000

Peralatan dan Mesin

149.000

Total Aset Tetap

639.000

TOTAL ASET

641.000

Ekuitas**

639.500

TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

641.000

*) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara s.d. akhir tahun 2010. **)Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual.

Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan untuk T.A. 2012 adalah sebagai berikut : Uraian

Jumlah

Retribusi

Rp 24.000.000

Belanja

Belanja

Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai

Rp 1.500.000.000

Belanja Langsung: Belanja Pegawai

Rp 65.000.000

Belanja Barang dan Jasa

150.000.000

Belanja Modal Total Belanja Langsung Total Belanja

69



120.000.000 Rp 335.000.000 Rp 1.835.000.000


Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2012 di Dinas Perhubungan diringkaskan sebagai berikut :

Tanggal

Transaksi

1/1/2012

Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat)

2/2/2012

Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP.

3/3/2012

Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan.

4/4/2012

Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja modal.

5/5/2012

Total realisasi belanja barang dan jasa untuk konsumsi yang dibayar secara LS sebesar Rp55.000.000 berdasarkan SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa.

6/6/2012

Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 2012 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran).

7/7/2012

Total SP2D GU yang diterima selama tahun berjalan meliputi pengesahan belanja yang dibayar dengan UP dan sekaligus pengisian kembali UP yang terpakai dengan rincian sbb: Belanja Langsung

Jumlah

Belanja Pegawai (honor-honor)

Rp 53.750.000


Rp 62.500.000

Total

Rp116.250.000

Catatan: a) Pengakuan/pencatatan belanja yang dibayar dari UP selama tahun berjalan dapat dilakukan dengan dua alternatif berikut: 1) Pada saat diterimanya SP2D GU; atau 2) Pada saat SPJ UP telah disahkan oleh PA dan/atau SPJ Administratif/Fungsional Bendahara Pengeluaran yang telah disahkan oleh PA/KPA. Di dalam ilustrasi ini digunakan pendekantan (1) di mana pengakuan belanja yang dibayar dari UP diakui pada saat diterimanya SP2D GU. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pengesahan SPJ UP secara final adalah jika telah diterbitkannya SP2D GU oleh BUD. b) Pengakuan belanja akrual yang masih harus dibayar dapat dilakukan pada akhir tahun melalui jurnal penyesuaian

70




Tanggal 8/8/2012

Transaksi Belanja UP yang terakhir telah disahkan dengan diterimanya SP2D GU Nihil (bukti transaksi pengesahan belanja UP tanpa pengisian UP yang terpakai) untuk belanja sbb: Belanja Langsung

Jumlah

Belanja Pegawai (honor-honor)

Rp 11.000.000


Rp 27.500.000

Total

Rp 38.500.000

Catatan: Bagi Pemda yang tidak menggunakan bukti berupa SP2D GU Nihil ataupun SP2D TU Nihil, akan menggunakan bukti pengesahan SPJ penggunaan UP/GU/TU berupa SPJ UP/GU/TU dan/atau SPJ Administratif/Fungisonal Bendahara Pengeluaran. 9/9/2012

Sisa UP telah disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah sebesar Rp 11.500.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa STS.

10/10/2012

PPh/PPN yang dipotong/dipungut oleh bendahara pengeluaran selama tahun berjalan telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Negara sebesar Rp19.750.000. Berdasarkan bukti transaksi berupa SSP.

31/12/2012

Berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan, diketahui persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.

31/12/2012

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemkab Adil Makmur, penyusutan aset tetap mulai diterapkan terhitung T.A. 2012. Semua aset tetap yang dapat disusutkan dihitung penyusutannya dengan metode garis lurus dengan asumsi nilai residu nol. Gedung dan Bangunan disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 2,5% per tahun, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan dengan tarif penyusutan sebesar 10% per tahunnya. Semua aset tetap (kecuali tanah dan Konstruksi Dalam Pekerjaan) yang diperoleh pada tahun berjalan diasumsikan telah dapat disusutkan untuk setahun penuh.

31/12/2012

Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan.

Diminta: Susunlah Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Adil Makmur Tahun 2012 meliputi: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran

71




2. Penyelesaian soal Dilakukan dengan 5 langkah sebagai berikut: 1. Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran •

Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di PMK 238 yaitu hanya sampai dengan level 3. Contoh: akun kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan Kas di Kasda diambil hanya sampai level 3 yaitu kas. Kode Akun 111

Kas

199

Aset Untuk Dikonsolidasikan (RK SKPD)

311

Ekuitas

313

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD)

511

Belanja Pegawai

911

Beban Pegawai

Dst ...

• •

Nama Akun

Dst ...

Seluruh transaksi dicatat di buku jurnal finansial meliputi akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. Setiap transaksi yang melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain dicatat di buku jurnal finansial juga dicatat di buku anggaran.

2.

Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial

3.

Posting ke Buku Besar

4.

Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

5.

Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran LANGKAH 1: Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran

72




BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal

73

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

01/01/2012

111 Kas

01/01/2012

117 Persediaan

01/01/2012

131 Tanah

250.000.000

01/01/2012

133 Gedung dan Bangunan

240.000.000

01/01/2012

132 Peralatan dan Mesin

149.000.000

01/01/2012

211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

01/01/2012

311 Ekuitas

01/01/2012


01/01/2012

111 Kas

02/02/2012

111 Kas

02/02/2012

313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

03/03/2012

911 Beban Pegawai

03/03/2012


04/04/2012


04/04/2012


05/05/2012

912 Beban Barang

05/05/2012


06/06/2012

113 Piutang Pendapatan

06/06/2012

812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

1.500.000 500.000

1.500.000 639.500.000 1.500.000 1.500.000 50.000.000 50.000.000 1.487.500.000 1.487.500.000 110.000.000 110.000.000 55.000.000 55.000.000 27.000.000 27.000.000

06/06/2012

111 Kas

06/06/2012


07/07/2012


07/07/2012

111 Kas

07/07/2012

911 Beban Pegawai

53.750.000

07/07/2012

912 Beban Barang

62.500.000



Kredit

25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000



Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

07/07/2012


08/08/2012

911 Beban Pegawai

11.000.000

08/08/2012

912 Beban Barang

27.500.000

08/08/2012

111 Kas

Kredit 116.250.000

38.500.000

BUKU ANGGARAN Tanggal

Kode dan Nama Akun

Penerimaan

Pengeluaran

03/03/2012

511 Belanja Pegawai

04/04/2012

522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.487.500.000

05/05/2012

512 Belanja Barang dan Jasa

06/06/2012

412 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

07/07/2012

511 Belanja Pegawai

53.750.000

07/07/2012


62.500.000

110.000.000 55.000.000 25.500.000

08/08/2012

511 Belanja Pegawai

11.000.000

08/08/2012


27.500.000

LANGKAH 2: Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial BUKU JURNAL FINANSIAL Tanggal

74

Kode dan Nama Akun

31/12/2012

117 Persediaan

31/12/2012

912 Beban Barang

31/12/2012

917 Beban Penyusutan

31/12/2012

137 Akumulasi Penyusutan

31/12/2012

912 Beban Barang

31/12/2012

215 Utang Beban



Ref

Debit

Kredit

500.000 500.000 31.900.000 31.900.000 15.325.000 15.325.000


LANGKAH 3 : Posting ke Buku Besar

BUKU BESAR SKPD KODE AKUN NAMA AKUN

: Dinas Perhubungan : 111 : Kas Finansial

Tanggal

Transaksi

Ref

Debit

01/01/2012

Saldo Awal

1.500.000

01/01/2012

Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara

-

02/02/2012

Menerima UP

06/06/2012 07/07/2012

Kredit

Saldo

-

1.500.000

1.500.000

-

50.000.000

-

50.000.000

Menerima pendapatan retribusi

25.500.000

-

75.500.000

Menerima SP2D GU

-

25.500.000

50.000.000

08/08/2012

Menerima SP2D GU Nihil

-

38.500.000

11.500.000

09/09/2012

Menyetorkan sisa UP

-

11.500.000

-

10/10/2012

Menerima potongan PPh/PPN

19.750.000

-

19.750.000

10/10/2012

Menyetorkan potongan PPh/PPN

-

19.750.000

-


: Dinas Perhubungan : 113 : Piutang Pendapatan Finansial

Tanggal

Transaksi

06/06/2012

SKR diterbitkan

06/06/2012

Menerima pendapatan retribusi

Ref

Kredit

27.000.000

-

27.000.000

25.500.000

1.500.000

-

0

75

Debit



Saldo



: Dinas Perhubungan : 117 : Persediaan Finansial

Tanggal

Transaksi

Ref

Debit

Kredit

Saldo

01/01/2012

Saldo Awal

500.000

-

500.000

31/12/2012

Jurnal penyesuaian

500.000

-

1.000.000


: Dinas Perhubungan : 131 : Tanah Finansial

Tanggal 01/01/2012

Transaksi

Ref

Saldo Awal

Debit 250.000.000

Kredit -

Saldo 250.000.000


: Dinas Perhubungan : 132 : Peralatan dan Mesin Finansial

Tanggal

Transaksi

Ref

Debit

Kredit -

01/01/2012

Saldo Awal

149.000.000

04/04/2012

Membeli peralatan dan mesin secara LS

110.000.000

Saldo 149.000.000 259.000.000

-


: Dinas Perhubungan : 133 : Gedung dan Bangunan Finansial

Tanggal 01/01/2012

76

Transaksi

Ref

Saldo Awal



Debit 149.000.000

Kredit -

Saldo 149.000.000



: Dinas Perhubungan : 133 : Gedung dan Bangunan Finansial

Tanggal 04/04/2012

Transaksi

Ref


Debit

Kredit

110.000.000

Saldo 259.000.000

-


: Dinas Perhubungan : 137 : Akumulasi Penyusutan Finansial

Tanggal 31/12/2012

Transaksi

Ref

Debit

Jurnal penyesuaian

Kredit -

Saldo

31.900.000

31.900.000


: Dinas Perhubungan : 211 : Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Finansial

Tanggal

77

Transaksi

Ref

Debit

Kredit

Saldo

-

1.500.000

1.500.000

01/01/2012

Saldo Awal

01/01/2012

Penyetoran Potongan PPh dan PPN ke kas negara

1.500.000

-

-

10/10/2012

Menerima potongan PPh/PPN

-

19.750.000

19.750.000

10/10/2012

Menyetorkan potongan PPh/PPN

19.750.000

-

-





: Dinas Perhubungan : 215 : Utang Beban Finansial

Tanggal 31/12/2012

Transaksi

Ref

Debit

Jurnal penyesuaian

Kredit -

15.325.000

Saldo 15.325.000


: Dinas Perhubungan : 311 : Ekuitas Finansial

Tanggal 01/01/2012

Transaksi

Ref

Debit

Saldo Awal

Kredit -

639.500.000

Saldo 639.500.000


: Dinas Perhubungan : 313 : Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Finansial

Tanggal 02/02/2012

78

Transaksi

Ref

Menerima UP

Debit

Kredit

Saldo

-

50.000.000

50.000.000

03/03/2012

Membayar Gaji Pegawai

-

1.487.500.000

1.537.500.000

04/04/2012


-

110.000.000

1.647.500.000

05/05/2012

Membeli barang dan jasa secara LS

-

55.000.000

1.702.500.000

07/07/2012

Menerima SP2D GU

25.500.000

-

1.677.000.000

-

116.250.000

1.793.250.000

11.500.000

-

1.781.750.000

07/07/2012

Menerima SP2D GU

09/09/2012

Menyetorkan sisa UP





: Dinas Perhubungan : 911 : Beban Pegawai Finansial

Tanggal

Transaksi

03/03/2012


07/07/2012 08/08/2012

Ref

Debit

Kredit

Saldo

1.487.500.000

-

1.487.500.000

Menerima SP2D GU

53.750.000

-

1.541.250.000


11.000.000

-

1.552.250.000


: Dinas Perhubungan : 912 : Beban Barang Finansial

Tanggal 05/05/2012

Transaksi

Ref


Debit

Kredit

55.000.000

-

Saldo 55.000.000

07/07/2012

Menerima SP2D GU

62.500.000

-

117.500.000

08/08/2012


27.500.000

-

145.000.000

31/12/2012

Jurnal penyesuaian

-

500.000

144.500.000

31/12/2012

Jurnal penyesuaian

15.325.000

-

159.825.000


: Dinas Perhubungan : 917 : Beban Penyusutan Finansial

Tanggal 31/12/2012

79

Transaksi

Ref

Jurnal penyesuaian



Debit 31.900.000

Kredit -

Saldo 31.900.000



: Dinas Perhubungan : 412 : Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Finansial

Tanggal 06/06/2012

Transaksi

Ref

Menerima pendapatan retribusi daerah

Debit 25.500.000,00

Kredit -

Saldo 25.500.000,00


: Dinas Perhubungan : 511 : Belanja Pegawai Finansial

Tanggal

Transaksi

Ref

Debit

Kredit

Saldo

03/03/2012


-

1.487.500.000

1.487.500.000

07/07/2012

Menerima SP2D GU untuk belanja pegawai

-

53.750.000

1.541.250.000

08/08/2012

Menerima SP2D GU untuk belanja pegawai

-

11.000.000

1.552.250.000


: Dinas Perhubungan : 512 : Belanja Barang dan Jasa Finansial

Tanggal

80

Transaksi

Ref

Debit

Kredit

Saldo

05/05/2012


-

55.000.000

55.000.000

07/07/2012

Menerima SP2D GU untuk belanja barang dan jasa

-

62.500.000

117.500.000

08/08/2012

Menerima SP2D GU untuk belanja barang dan jasa

-

27.500.000

145.000.000





: Dinas Perhubungan : 522 : Belanja Modal Peralatan dan Mesin Finansial

Tanggal 04/04/2012

Transaksi

Ref


Debit -

Kredit

Saldo

110.000.000

110.000.000

LANGKAH 4: Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2012

SKPD

: Dinas Perhubungan

Finansial

Kode dan Nama Akun Kode dan Nama Akun

Saldo Debit

Kredit

111

111 Kas

113


117

117 Persediaan

131

131 Tanah

132


Rp259.000.000

Rp0

133

133 Gedung dan Bangunan

Rp240.000.000

Rp0

137

137 Akumulasi Penyusutan

Rp0

Rp31.900.000

211


Rp0

Rp0

215

215 Utang Beban

Rp0

Rp15.325.000

311

311 Ekuitas

Rp0

Rp639.500.000

313


Rp0

Rp1.781.750.000

812

812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Rp0

Rp27.000.000

911

911 Beban Pegawai

Rp1.552.250.000

Rp0

912

912 Beban Barang

Rp159.825.000

Rp0

917

917 Beban Penyusutan

Rp31.900.000

Rp0

Rp2.495.475.000

Rp2.495.475.000

Jumlah

Rp0

Rp0

Rp1.500.000

Rp0

Rp1.000.000

Rp0

Rp250.000.000

Rp0

Ket: Jumlah kolom debit dan kredit pada Neraca Saldo di atas harus seimbang (balance), apabil tidak, berarti ada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mencatat jumlah pada jurnal, buku besar, atau pada saat memindahkan saldo rekening buku besar ke neraca saldo, atau mungkin salah menempatkan posisi saldo, misalnya yang seharusnya di debit tetapi ditempatkan di kredit, atau sebaliknya.

81




LANGKAH 5: Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Perhubungan

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Nomor Urut

Uraian

1

2

3

8

1

Pendapatan-LO

81

2

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

811

3

Pendapatan Pajak Daerah-LO

812

4

Pendapatan Retribusi Daerah-LO

813

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

-

819

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LO

-

7

82

Jumlah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)

Rp27.000.000

27.000.000

82

8

Pendapatan Transfer – LO

821

9

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

-

822

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya

-

823

11

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

-

829

12

Bantuan Keuangan

-

13

JumlahPendapatan Transfer (9 s.d. 12)

-

83

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

831

15

Pendapatan Hibah

-

832

16

Pendapatan Lainnya

-

17

JumlahLain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (15 s.d. 16)

-

84

18

Pendapatan Non Operasional-LO

85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19))

9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

Beban Pegawai

912

24

Beban Barang

159.825.000

913

25

Beban Bunga

-

914

26

Beban Subsidi

-



Rp27.000.000

1.552.250.000


Nomor Urut

Uraian

Jumlah

915

27

Beban Hibah

-

916

28


-

917

29

Beban Penyusutan

918

30


-

919

31

Beban Lain-lain

-

92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

-

922

35


-

923

36


-

924

37


-

925

38


-

39

Jumlah Beban Transfer (34 s.d. 38)

-

32

31.900.000

Jumlah Beban Operasi (23 s.d. 31)

Rp1.743.975.000

93

40


-

94

41

Beban Luar Biasa

-

43 44

JUMLAH BEBAN (32+39+40+41) SURPLUS/DEFISIT (20 – 43)

Rp1.743.975.000 (Rp1.716.975.000)

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur Dinas Perhubungan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


Nomor Urut

Uraian

Jumlah

1

2

3

1

Ekuitas Awal

2

Surplus/Defisit – LO

3

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

Rp (1.716.975.000)

4

Koreksi Nilai Persediaan

Rp -

5

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp -

6

Lain-lain

Rp -

7

83

Rp639.500.000

Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)



Rp (1.077.475.000)



NERACA

31 Desember 2012

No

Uraian

Jumlah Tahun 2011

1

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

112

4

113

Rp1.500.000,00

Rp-


Rp-

Rp-

5

Piutang Pendapatan

Rp-

Rp1.500.000,00

114

6

Piutang Lainnya

Rp-

Rp-

115

7

Penyisihan Piutang

Rp-

Rp-

116

8


Rp-

Rp-

117

9

Persediaan

Rp500.000,00

Rp1.000.000,00

199

10


Rp-

Rp-

Rp2.000.000,00

Rp2.500.000,00

11

Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 10)

12

12


121

13


Rp-

Rp-

122

14


Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

15

Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14)

13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

Rp250.000.000,00

Rp250.000.000,00

132

18

Peralatan dan Mesin

Rp149.000.000,00

Rp259.000.000,00

133

19

Gedung dan Bangunan

Rp240.000.000,00

Rp240.000.000,00

134

20


Rp-

Rp-

135

21

Aset Tetap Lainya

Rp-

Rp-

136

22


Rp-

Rp-

137

23


Rp-

Rp(31.900.000,00)

Rp639.000.000,00

Rp717.100.000,00

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

24

Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)

14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27

84

Tahun 2012

Jumlah Dana Cadangan (26)

15

28

Aset Lainnya

151

29


Rp-

Rp-

152

30


Rp-

Rp-




No

Uraian

Jumlah Tahun 2011

31

Aset Tidak Berwujud

Rp-

Rp-

154

32

Aset Lain-lain

Rp-

Rp-

33

Jumlah Aset Lainnya (29 s.d. 32)

Rp-

Rp-

34

JUMLAH ASET (42+36+33+24+20)

Rp641.000.000,00

Rp719.600.000,00

2

35

Kewajiban

21

36

Kewajiban Jangka Pendek

211

37


Rp1.500.000,00

Rp-

212

38

Utang Bunga

Rp-

Rp-

213

39


Rp-

Rp-

214

40

Pendapatan Diterima Dimuka

Rp-

Rp-

215

41

Utang Beban

Rp-

Rp15.325.000,00

216

42


Rp-

Rp-

Rp1.500.000,00

Rp15.325.000,00

43

85

Tahun 2012

153

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (37 s.d. 42)

22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

Rp-

Rp-

223

46

Utang Luar Negeri

Rp-

Rp-

224

47


Rp-

Rp-

48

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (45 s.d. 47)

Rp-

Rp-

22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

Rp-

Rp-

223

46

Utang Luar Negeri

Rp-

Rp-

224

47


Rp-

Rp-

48


Rp-

Rp-

49

JUMLAH KEWAJIBAN (43+48)

Rp1.500.000,00

Rp15.325.000,00

3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

Rp639.500.000,00

Rp(1.077.475.000,00)

312

53

Ekuitas SAL

Rp-

Rp-

313

54


Rp-

Rp1.781.750.000,00

55

JUMLAH EKUITAS (52 s.d. 54)

Rp639.500.000,00

Rp704.275.000,00




No

Uraian

Jumlah Tahun 2011

56

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+55)

Rp641.000.000,00

Tahun 2012 Rp719.600.000,00


LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Nomor Urut

86

Uraian

1

2

4

1

Pendapatan-LRA

41

2

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

411

3

Pendapatan Pajak Daerah-LRA

412

4

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

413

5

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

414

6

Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

7


42

8

Pendapatan Transfer – LRA

421

9

422

Anggaran Setelah Perubahan 3

Realisasi

4

5

Rp-

Rp-

Rp24.000.000

Rp25.500.000

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

Rp24.000.000

Rp25.500.000

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Rp-

Rp-

10

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya

Rp-

Rp-

423

11


Rp-

Rp-

424

12

Bantuan Keuangan

Rp-

Rp-

13

JumlahPendapatan Transfer

(9 s.d. 12)

Rp-

Rp-

43

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA

431

15

Pendapatan Hibah

Rp-

Rp-

432

16

Pendapatan Lainnya

Rp-

Rp-

17


Rp-

Rp-



%

106%

106%


18

JUMLAH PENDAPATAN (7 + 13 + 17)

Rp24.000.000

Rp25.500.000

106%

5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai

Rp1.565.000.000

Rp1.552.250.000

99%

512

22


Rp150.000.000

Rp145.000.000

97%

513

23

514

24

Belanja Bunga

Rp-

Rp-

Belanja Subsidi

Rp-

Rp-

515

25

Belanja Hibah

Rp-

Rp-

516

26

Belanja Bantuan Sosial

Rp-

Rp-

Rp1.715.000.000

Rp1.697.250.000

Rp -

Rp-

Rp120.000.000

Rp110.000.000

27 28

Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

522

30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

523

31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp-

Rp-

524

32

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp-

Rp-

525

33

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp-

Rp-

Rp120.000.000

Rp110.000.000

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

Rp1.835.000.000

Rp1.807.250.000

34

Jumlah Belanja Modal (29 s.d. 33)

53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

37

Jumlah Belanja Tak Terduga (36)

38

Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)

6

39

Transfer

61

40

Transfer Bagi Hasil Pendapatan

611

41

Transfer Bagi Hasil Pajak

Rp-

Rp-

612

42

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Rp-

Rp-

62

43

Transfer Bantuan Keuangan

621

44


Rp-

Rp-

622

45


Rp-

Rp-

623

46


Rp-

Rp-

47

87

Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

52

Jumlah Transfer (40 s.d. 46)

48

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (38 + 47)

49

SURPLUS/DEFISIT (18 – 48)



Rp-

Rp-

Rp1.835.000.000

Rp1.807.250.000

Rp(1.811.000.000)

Rp(1.781.750.000)

99%

92%

92%

98%

98%

TOPIK 5

Sistim dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD

Sistim Dan Prosedur Pengeluaran Kas di SKPD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang sistem akuntansi PPKD dan proses penyusunan laporan keuangan PPKD. Tujuan:

Setelah mempelajari topik ini: 1. Peserta mampu menjelaskan sistem akuntansi PPKD 2. Peserta mampu mempraktekkan proses penyusunan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, dan Neraca.

Sub Topik Sistem Akuntansi PPKD

Proses Akuntansi PPKD

Kata Kunci Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan Pencatatan Transaksi, Posting ke Buku Besar, Penyesuaian, Neraca Saldo, Laporan Keuangan PPKD

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.


89




5.1. Sistem Akuntansi PPKD Di dalam Pasal 98 Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan sebagai berikut: 1. Pada SKPKD disusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) -SKPD dan RKA-PPKD. 2. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD; 3. RKA-PPKD digunakan untuk menampung: a) pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b) belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan aturan tersebut di atas, sistem akuntansi yang harus diselenggarakan di SKPKD terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi SKPD (SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD), menghasilkan laporan keuangan SKPD berupa LRA, LO, LPE dan Neraca serta CaLK selaku SKPD pada umumnya. 2. Sistem Akuntansi PPKD terdiri dari: a) Sistem Akuntansi PPKD sebagai BUD, menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, LO, LPE, dan Neraca, serta CaLK selaku PPKD. b) Sistem Akuntansi Konsolidator Pemda, menghasilkan laporan keuangan Pemda (laporan keuangan gabungan) secara lengkap berupa LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LPE, Neraca, LAK, dan CaLK. Akuntansi untuk SKPKD dalam kapasitasnya sebagai SKPD tidak ada perbedaan dengan akuntansi pada SKPD lainnya, sebagaimana yang telah dibahas pada Bab IV. Oleh karena itu, pembahasan di dalam bab ini adalah akuntansi untuk PPKD dalam rangka pelaksanaan DPA-PPKD. Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan di Bab IV, bahwa di dalam sistem pengelolaan APBD mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah (Kasda). Pengelola Kasda adalah PPKD yang secara otomatis adalah BUD. Oleh karena itu, di dalam akuntansi PPKD meliputi juga akuntansi transaksi resiprokal antara PPKD (selaku BUD) dengan SKPD (selaku pengguna anggaran). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akuntansi transaksi resiprokal (transaksi timbal-balik) antara PPKD dan SKPD tersebut diselenggarakan dengan metode akuntansi “hubungan kantor pusat dan cabang” (Home Office-Branch Accounting). Untuk mencatat transaksi resiprokal tersebut, SKPD menggunakan akun “RK-PPKD”, sedangkan PPKD akan menggunakan akun RK-SKPD (ditulis sesuai dengan nama SKPD-nya masing-masing). Selanjutnya, mekanisme akuntansi untuk PPKD pun tetap menggunakan triple entry record system, sehingga konsisten dengan pembahasan pada bab sebelumnya.

90




5.2. Proses Akuntansi PPKD – Ilustrasi Untuk memberikan pemahaman yang lebih efisien dan efektif tentang penerapan akuntansi pemda berbasis akrual untuk PPKD, berikut ini akan langsung diberikan ilustrasi soal dan jawabannya. Adapun untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi akan dibuat secara ringkas per jenis transaksi, bukan per tanggal transaksi karena penekanannya di sini adalah pemahaman tentang bagaimana penjurnalan untuk setiap jenis transaksi yang biasa terjadi pada PPKD, hingga akhirnya dihasilkan laporan keuangan PPKD. 1. Ilustrasi Akuntansi PPKD Data yang tersedia untuk pelaksanaan akuntansi PPKD sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

PPKD NERACA SALDO Per 1 Januari 2012

No. Rek

Nama Rek

Debit

1.1.1.x

Kas di Kas Daerah

35.750.654.000

1.2.1.x

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

10.000.000.000

3.1.1.x

Ekuitas Jumlah

Kredit

45.750.654.000 45.750.654.000

45.750.654.000

Keterangan mengenai neraca saldo di atas:

•

•

• • •

Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual. PPKD selaku BUD tidak memilik utang jangka pendek, seperti utang PFK, karena potongan pajak pusat maupun iuran Taspen, Askes, dan sebagainya, telah disetor seluruhnya ke para fihak yang terkait. PPKD tidak memilik utang jangka panjang. Semua sisa UP di Bendahara Pengeluaran SKPD telah disetor sampai dengan akhir tahun lalu (31 Des 2011). Semua pendapatan yang diterima bendahara penerimaan SKPD telah disetorkan ke rekening Kasda sampai dengan akhir tahun lalu (31 Des 2011).

Informasi Tambahan: •

91

Saldo SiLPA awal tahun 2012 sebesar Rp35.750.654.000,-




Ringkasan DPA PPKD T.A. 2012 sebagai berikut : Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PPKD Tahun Anggaran 2012

No. Urut

Uraian

(1)

(2)

(3)

1

PENDAPATAN

1.2

Pendapatan Dana Perimbangan

1.2.1

Pendapatan Dana Bagi Hasil

1.2.2

Pendapatan Dana Alokasi Umum

255.000.000.000

1.2.3

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

45.500.000.000

1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1

Pendapatan Hibah

Jumlah Dana Perimbangan

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan

54.350.000.000

354.850.000.000 354.850.000.000

2

BELANJA

2.2

Belanja Tidak Langsung

2.2.1

Belanja Bunga

-

2.2.2

Belanja Subsidi

-

2.2.3

Belanja Hibah

2.2.4


2.2.5

Belanja Bagi Hasil

2.2.6

Belanja Bantuan Keuangan

2.000.000.000

2.2.7

Belanja Tak Terduga

2.500.000.000

Jumlah Belanja

8.000.000.000

Surplus /Defisit: [1]-[2]

3.500.000.000 -

346.850.000.000

3.

Pembiayaan

3.1.

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3.1.5

Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan

92

Anggaran setelah Perubahan



35.750.654.000

25.000.000.000 60.750.654.000


No. Urut

Uraian

Anggaran setelah Perubahan

3.2


3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000

3.2.2

Penyertaan Modal Daerah

2.500.000.000

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

7.500.000.000

Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2]

53.250.654.000

SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan*) [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]

400.100.650.000

*)Perlu diingat bahwa SiLPA pada DPA PPKD belum mencerminkan SiLPA Pemda yang sebenarnya, karena SiLPA di DPA PPKD bukan SiLPA dari APBD secara keseluruhan.

Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2012 sebagai berikut.: Tanggal

Transaksi

1/1/2012

Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan T.A. 2012 berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp dengan rincian sbb.: Pendapatan DBH 55.850.000.000 Pendapatan DAU 250.000.000.000 Pendapatan DAK 45.500.000.000 Jumlah 351.350.000.000

2/2/2012

Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 35.467.546.000 Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp. 390.756.540.000

93

3/3/2012

Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: Jumlah dipungut Jumlah disetor Potongan PPh dan PPN 32.650.386.000 32.540.654.000 Potongan Taspen 18.120.000.000 18.120.000.000 Potongan Askes 1.560.430.000 1.560.430.000 Jumlah 52.330.816.000 52.221.084.000

4/4/2012

Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp 3.576.000.000

5/5/2012

Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 124.760.000

6/6/2012

Jumlah total SP2D LS realisasi belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Belanja Bantuan Sosial 3.500.000.000 Belanja Bantuan Keuangan 2.000.000.000 Jumlah 5.500.000.000




Tanggal

Transaksi

7/7/2012

Jumlah penerimaan pinjaman jangka panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp 25.000.000.000

8/8/2012

Jumlah SP2D LS untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000

9/9/2012

Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp2.500.000.000

31/12/2012

DAU yang belum diterima sd akhir tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000.000

31/12/2012

Beban bunga yang terutang atas pinjaman jangka panjang sebesar Rp250.000.000

Diminta: Susunlah Laporan Keuangan PPKD Kabupaten Adil Makmur Tahun 2012 meliputi: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran 2. Penyelesaian soal Dilakukan dengan 5 langkah sebagai berikut: 1. Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran •

• •

94

Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai yang diatur di PMK 238 yaitu hanya sampai dengan level 3. Contoh: akun kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran dan Kas di Kasda diambil hanya sampai level 3 yaitu kas. Kode Akun

Nama Akun

111

Kas

199


311

Ekuitas

313


511

Belanja Pegawai

911

Beban Pegawai

Dst ...

Dst ...

Seluruh transaksi dicatat di buku jurnal finansial meliputi akun dengan kode awal 1-Aset, 2-Kewajiban,3-Ekuitas serta 8-Pendapatan LO dan 9-Beban. Setiap transaksi yang melibatkan akun dengan kode awal 4-pendapatan LRA, 5-Belanja, 6-Transfer dan 7-Pembiayaan dan dilakukan secara tunai/melibatkan kas, maka selain dicatat di buku jurnal finansial juga dicatat di buku anggaran.




2.


3.

Posting ke Buku Besar

4.

Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

5.

Penyusunan Laporan Keuangan: a. Laporan Operasional b. Laporan Perubahan Ekuitas c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran LANGKAH 1:

Analisis Transaksi dan Penjurnalan di Buku Jurnal Finansial atau dan Pencatatan di Buku Anggaran


95

Kode dan Nama Akun

Ref

Debit

01/01/2012

111 Kas

35.750.654.000

01/01/2012

122 Investasi Jangka Panjang Permanen

10.000.000.000

01/01/2012

311 Ekuitas

01/01/2012

111 Kas

01/01/2012

821 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

02/02/2012

111 Kas

02/02/2012

199 Aset Untuk Dikonsolidasikan

03/03/2012


03/03/2012

111 Kas

04/04/2012

111 Kas

04/04/2012


04/04/2012


04/04/2012

111 Kas

05/05/2012


05/05/2012

111 Kas

06/06/2012

111 Kas

06/06/2012


07/07/2012

916 Beban Bantuan Sosial



Kredit

45.750.654.000 351.350.000.000 351.350.000.000 35.467.546.000 35.467.546.000 390.756.540.000 390.756.540.000 52.330.816.000 52.330.816.000 52.221.084.000 52.221.084.000 3.576.000.000 3.576.000.000 124.760.000 124.760.000 3.500.000.000


07/07/2012

924 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

07/07/2012

111 Kas

08/08/2012

111 Kas

08/08/2012

221 Utang Dalam Negeri

09/09/2012

141 Dana Cadangan

09/09/2012

111 Kas

10/10/2012


10/10/2012

111 Kas

11/11/2012


11/11/2012


12/12/2012

913 Beban Bunga

12/12/2012

212 Utang Bunga

2.000.000.000 5.500.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 250.000.000 250.000.000

BUKU ANGGARAN Tanggal

96

Kode dan Nama Akun

Ref

Penerimaan

Pengeluaran

01/01/2012

711 Penggunaan SILPA

01/01/2012

421 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

07/07/2012

516 Belanja Bantuan Sosial

3.500.000.000

07/07/2012


2.000.000.000

08/08/2012

714 Pinjaman Dalam Negeri

09/09/2012

721 Pembentukan Dana Cadangan

5.000.000.000

10/10/2012

722 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

2.500.000.000



35.750.654.000 351.350.000.000

25.000.000.000


LANGKAH 2 :



Kode dan Nama Akun

Ref

11/11/2012


11/11/2012


12/12/2012

913 Beban Bunga

12/12/2012

212 Utang Bunga

LANGKAH 3 :

Debit

Kredit

5.000.000.000 5.000.000.000

250.000.000 250.000.000



: PPKD : 111 : Kas Finansial

Tanggal 01/01/2012

97

Transaksi

Ref

Debit

Saldo Awal

Kredit

Saldo

35.750.654.000

-

35.750.654.000

351.350.000.000

-

387.100.654.000

35.467.546.000

-

422.568.200.000

-

390.756.540.000

31.811.660.000

52.330.816.000

-

84.142.476.000

01/01/2012

Pendapatan dana perimbangan

02/02/2012

Menerima penyetoran pendapatan dari SKPD

03/03/2012

Menerbitkan SP2D LS ke seluruh SKPD

04/04/2012

Memotong/memungut PPh, PPN, Taspen, Askes

04/04/2012

Menyetor PPh, PPN, Taspen dan Askes

-

52.221.084.000

31.921.392.000

05/05/2012

Menerbitkan SP2D UP/GU/TU

-

3.576.000.000

28.345.392.000





: PPKD : 111 : Kas Finansial

Tanggal

Transaksi

06/06/2012

Menerima sisa UP dan TU dari seluruh SKPD

07/07/2012

Memberikan bantuan sosial dan keuangan

08/08/2012

Menerima pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat

09/09/2012 10/10/2012

Ref

Debit

Kredit

Saldo

124.760.000

-

28.470.152.000

-

5.500.000.000

22.970.152.000

25.000.000.000

-

47.970.152.000

Membentuk dana cadangan

-

5.000.000.000

42.970.152.000

Menambah penyertaan modal di perusahaan daerah

-

2.500.000.000

40.470.152.000


: PPKD : 113 : Piutang Pendapatan Finansial

Tanggal 11/11/2012

Transaksi

Ref

Debit

Mencatat pendapatan terutang

Kredit

Saldo

5.000.000.000

-

5.000.000.000


: PPKD : 199 : Aset Untuk Dikonsolidasikan Finansial

98

Tanggal

Transaksi

02/02/2012

Menerima penyetoran pendapatan dari SKPD

03/03/2012

Menerbitkan SP2D LS ke seluruh SKPD

Ref

Debit

Kredit -

Saldo

35.467.546.000

(35.467.546.000)

390.756.540.000

355.288.994.000

05/05/2012

Menerbitkan SP2D UP/GU/TU

3.576.000.000

-

358.864.994.000

06/06/2012

Menerima sisa UP dan TU dari seluruh SKPD

-

124.760.000

358.740.234.000





: PPKD : 122 : Investasi Jangka Panjang Permanen Finansial

Tanggal

Transaksi

01/01/2012

Saldo Awal

10/10/2012

Menambah penyertaan modal di perusahaan daerah

Ref

Debit

Kredit

Saldo

10.000.000.000

-

10.000.000.000

2.500.000.000

-

12.500.000.000


: PPKD : 141 : Dana Cadangan Finansial

Tanggal 09/09/2012

Transaksi

Ref

Membentuk dana cadangan

Debit

Kredit

5.000.000.000

Saldo -

5.000.000.000


: PPKD : 212 : Utang Bunga Finansial

99

Tanggal

Transaksi

12/12/2012

Beban bunga terutang atas pinjaman jangka panjang

Ref



Debit -

Kredit

Saldo

250.000.000

250.000.000



: PPKD : 221 : Utang Dalam Negeri Finansial

Tanggal 01/01/2012

Transaksi

Ref

Debit

Saldo Awal

-

Kredit

Saldo

45.750.654.000

45.750.654.000


: PPKD : 311 : Ekuitas Finansial

Tanggal 01/01/2012

Transaksi

Ref

Debit

Saldo Awal

-

Kredit

Saldo

45.750.654.000

45.750.654.000


: PPKD : 821 : Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Finansial

Tanggal

100

Kredit

Saldo

01/01/2012

Pendapatan dana perimbangan

Transaksi

Ref

-

351.350.000.000

351.350.000.000

11/11/2012

Mencatat pendapatan terutang

-

5.000.000.000

356.350.000.000



Debit



: PPKD : 913 : Beban Bunga Finansial

Tanggal 12/12/2012

Transaksi

Ref

Beban bunga terutang atas pinjaman jk panjang

Debit

Kredit

250.000.000

Saldo -

250.000.000


: PPKD : 916 : Beban Bantuan Sosial Finansial

Tanggal 07/07/2012

Transaksi

Ref


Debit

Kredit

3.500.000.000

Saldo -

3.500.000.000


: PPKD : 924 : Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Finansial

Tanggal 07/07/2012

101

Transaksi

Ref



Debit 2.000.000.000


Kredit

Saldo -

2.000.000.000



: PPKD : 421 : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Finansial

Akun, Pengeluaran

Tanggal 01/01/2012

Transaksi

Ref

Menerima pendapatan dana perimbangan

Debit

Kredit

351.350.000.000

Saldo -

351.350.000.000


: PPKD : 516 : Belanja Bantuan Sosial Finansial

Tanggal 07/07/2012

Transaksi

Ref

Debit


Kredit -

3.500.000.000

Saldo 3.500.000.000


: PPKD : 622 : Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Finansial

Tanggal 07/07/2012

102

Transaksi

Ref




Debit

Kredit -

2.000.000.000

Saldo 2.000.000.000



: PPKD : 714 : Pinjaman Dalam Negeri Finansial

Tanggal 08/08/2012

Transaksi

Ref


Debit

Kredit

25.000.000.000

Saldo -

25.000.000.000


: PPKD : 721 : Pembentukan Dana Cadangan Finansial

Tanggal 09/09/2012

Transaksi

Ref

Debit

Pembentukan dana cadangan

Kredit -

5.000.000.000

Saldo 5.000.000.000


: PPKD : 722 : Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Finansial

103

Tanggal

Transaksi

10/10/2012

Penyertaan modal pemerintah di perusahaan daerah

Ref



Debit

Kredit -

2.500.000.000

Saldo 2.500.000.000


LANGKAH 4 : Penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN per Tanggal 31 Desember 2012 SKPD : PPKD

Tanggal

Transaksi Kode dan Nama Akun

111

111 Kas

113


199


122


141

141 Dana Cadangan

211

Saldo Debit

Kredit

40.470.152.000

-

5.000.000.000

-

358.740.234.000

-

12.500.000.000

-

5.000.000.000

-


-

109.732.000

212

212 Utang Bunga

-

250.000.000

221

221 Utang Dalam Negeri

-

25.000.000.000

311

311 Ekuitas

-

45.750.654.000

821


-

356.350.000.000

913

913 Beban Bunga

250.000.000

-

916

916 Beban Bantuan Sosial

3.500.000.000

-

924


2.000.000.000

-

Jumlah

104

Finansial

427.460.386.000



427.460.386.000


LANGKAH 5: Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur PPKD

LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012

Nomor Urut

Uraian

Jumlah

2

3

1 8

1

Pendapatan-LO

81

2


811

3


Rp-

812

4


Rp-

813

5


Rp-

6


Rp-

819

7 82


8


821

9


822

10


Rp-

823

11


Rp-

829

12

Bantuan Keuangan

Rp-

Rp356.350.000.000

13


83

14


831

15

Pendapatan Hibah

Rp-

832

16

Pendapatan Lainnya

Rp-

17 84 85


18


19

Pos Luar Biasa

20

105

Rp-

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19))

Rp356.350.000.000

Rp-

Rp356.350.000.000

9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

Beban Pegawai

912

24

Beban Barang

Rp-

913

25

Beban Bunga

Rp250.000.000

914

26

Beban Subsidi



Rp-

Rp-


Nomor Urut

Uraian

Jumlah

915

27

Beban Hibah

Rp-

916

28


917

29

Beban Penyusutan

Rp-

918

30


Rp-

919

31

Beban Lain-lain

Rp-

32

Rp3.500.000.000


Rp3.750.000.000

92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

Rp-

922

35


Rp-

923

36


924

37


38


925

39


RpRp2.000.000.000 RpRp2.000.000.000

93

40


Rp-

94

41

Beban Luar Biasa

Rp-

43

JUMLAH BEBAN (32+39+40+41)

44


Rp5.750.000.000 Rp350.600.000.000

Pemerintah Kabupaten Adil Makmur PPKD

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 Nomor Urut

Uraian

Jumlah

1

2

3

1

Ekuitas Awal

2


3


Rp350.600.000.000

4


Rp-

5


Rp-

6

Lain-lain

Rp-

7

106

Rp45.750.654.000




Rp396.350.654.000


Pemerintah Kabupaten Adil Makmur

PPKD NERACA

31 Desember 2012

No

Uraian

Jumlah Tahun 2011

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

112

4


Rp-

113

5

Piutang Pendapatan

Rp-

Rp5.000.000.000,00

114

6

Piutang Lainnya

Rp-

Rp-

115

7

Penyisihan Piutang

Rp-

Rp-

116

8


Rp-

Rp-

117

9

Persediaan

Rp-

Rp-

199

10


Rp-

Rp358.740.234.000,00

Rp35.750.654.000,00

Rp404.210.386.000,00

11


Rp35.750.654.000,00

Rp40.470.152.000,00 Rp

-

12

12


121

13


Rp-

Rp-

122

14


Rp10.000.000.000,00

Rp12.500.000.000,00

15

Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 s.d. 14)

Rp10.000.000.000,00

Rp12.500.000.000,00

13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

Rp-

Rp-

132

18

Peralatan dan Mesin

Rp-

Rp-

133

19

Gedung dan Bangunan

Rp-

Rp-

134

20


Rp-

Rp-

135

21

Aset Tetap Lainya

Rp-

Rp-

136

22


Rp-

Rp-

137

23


Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

Rp5.000.000.000,00

Rp-

Rp5.000.000.000,00

24


14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27


15

28

Aset Lainnya

151

29


Rp-

Rp-

152

30


Rp-

Rp-

153

31

Aset Tidak Berwujud

Rp-

Rp-

154

32

Aset Lain-lain

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

33

107

Tahun 2012





No

Uraian

Jumlah Tahun 2011

34

Tahun 2012

Rp45.750.654.000,00

Rp421.710.386.000,00

2

35

Kewajiban

21

36


211

37


Rp-

Rp109.732.000,00

212

38

Utang Bunga

Rp-

Rp250.000.000,00

213

39


Rp-

Rp-

214

40


Rp-

Rp-

215

41

Utang Beban

Rp-

Rp-

216

42


Rp-

Rp-

43


Rp-

Rp359.732.000,00

22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

Rp-

Rp25.000.000.000,00

223

46

Utang Luar Negeri

Rp-

Rp-

224

47


Rp-

Rp-

48


Rp-

Rp25.000.000.000,00

49


Rp-

Rp25.359.732.000,00

50

Ekuitas Rp45.750.654.000,00

Rp396.350.654.000,00

3

108

JUMLAH ASET (42+36+33+24+20)

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

312

53

Ekuitas SAL

Rp-

Rp-

313

54


Rp-

Rp-

55


Rp45.750.654.000,00

Rp396.350.654.000,00

56


Rp45.750.654.000,00

Rp421.710.386.000,00



TOPIK 6

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (KONSOLIDASIAN)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Konsolidasian)

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang reformasi akuntansi pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan konsep dasar akuntansi pemerintahan, prinsip akuntansi dan pelaporan, jenis dan bentuk laporan keuangan, serta keterkaitan antar laporan keuangan. Tujuan:

Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan reformasi keuangan negara 2. Mampu menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. Mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi pemerintahan 4. Mampu menjelaskan prinsip akuntansi dan pelaporan 5. Mampu menjelaskan jenis dan bentuk laporan keuangan 6. Mampu menjelaskan keterkaitan antar laporan keuangan

Sub Topik Laporan Keuangan Konsolidasian

Kata Kunci Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian, Kertas Kerja Penyusunan

Laporan Arus Kas

LO Konsolidasian, Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris

Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan CaLK, Format CaLK, Sistematika CaLK


PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 5. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 6. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 7. Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012

110




6.1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (LKK) Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesungguhnya merupakan pekerjaan sederhana secara logika, karena pada dasarnya hanya menjumlahkan akun-akun yang sifatnya sama di dalam laporan keuangan dari seluruh SKPD ditambah dengan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan PPKD. Khusus untuk penggabungan neraca, ada akun yang harus dieliminasi yaitu akun resiprokal yang hanya mencakup dua akun, yaitu akun RK-PPKD lawan RK-SKPD. Problem dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian lebih kepada volume pekerjaan yang relatif besar, sehingga membutuhkan energi ekstra, kecermatan, ketelitian dan tentunya kesabaran dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi. Problem tersebut bisa diatasi secara signifikan dengan menggunakan software aplikasi akuntansi, namun perlu diingat bahwa software hanya sekedar tools atau alat bantu yang tidak sepenuhnya bisa menggantikan tugas-tugas tenaga akuntansi. Berikut adalah ilustrasi kertas kerja penyusunan LKK, dengan asumsi bahwa di dalam setiap kertas kerja yang disajikan hanya terdiri dari dua entitas akuntansi yaitu, entitas akuntansi PPKD dan entitas akuntansi gabungan seluruh SKPD. Ilustrasi akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: • • •

Kertas Kerja Penyusunan LRA Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan LO Konsolidasian Kertas Kerja Penyusunan Neraca Konsolidasian

PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja

Penyusunan Laporan Operasional Konsolidasian Untuk TA yang Berakhir 31 Desember 20XX (dalam ribuan Rupiah)

Kode Rek

Uraian

8.

PENDAPATAN

8.1

Pendapatan Asli Daerah

PPKD (Realisasi)

Pendapatan pajak daerah1)

Saldo Gabungan (Pemda) (Realisasi)

23.700.000

23.700.000

Pendapatan retribusi daerah2)

7.686.900

7.686.900

Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan

3.500.000

3.500.000

633.646

633.646

35.520.546

35.520.546

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah PAD

111

∑SKPD (Realisasi)




8.2

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum3) Dana Alokasi Khusus Jumlah Pendapatan Transfer

8.3

-

55.850.000

255.000.000

-

255.000.000

45.500.000

-

45.500.000

356.350.000

-

356.350.000

-

-

-

356.350.000

35.520.546

391.870.546

-

215.567.500

215.567.500

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

9.

55.850.000

BEBAN Beban Pegawai-Gaji dan Tunjangan Beban Pegawai-Honor

-

1.576.000

1.576.000

Beban Barang dan Jasa 4)

-

12.139.690

12.139.690

Beban Bunga5)

250.000

250.000


3.500.000

-

3.500.000

Beban Bantuan Keuangan

2.000.000

-

2.000.000

Beban Tak Terduga

-

Beban Penyusutan6)

-

45.750.000

45.750.000

5.750.000

275.033.190

280.783.190

350.600.000

(239.512.644)

111.087.356

JUMLAH BEBAN SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL7)

Keterangan LO: 1) Pendapatan pajak daerah tahun berjalan yang telah diterima sebesar Rp23.659.500.000. Jumlah tersebut seluruhnya berasal dari pajak daerah yang diakui tahun berjalan, dalam arti tidak ada yang berasal dari pembayaran piutang pajak daerah tahun lalu. Untuk pengakuan pendapatanLO yg berbasis akrual, jumlah pajak daerah yang diterima tersebut ditambah dengan piutang pendapatan pajak daerah tahun berjalan yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp 40.500.000, sehingga jumlah pendapatan pajak daerah yang dilaporkan di LO seluruhnya berjumlah Rp 23.700.000.000. 2) Pendapatan retribusi daerah tahun berjalan yang ditelah diterima sebesar Rp7.674.400.000. Jumlah tsb seluruhnya berasal dari retribusi daerah yang diakui tahun berjalan, dalam arti tidak ada yang berasal dari pembayaran piutang retribusi tahun lalu. Untuk pengakuan pendapatanLO yg berbasis akrual, jumlah retribusi yang diterima tersebut ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan yang belum diterima pembayarannya sebesar Rp12.500.000, sehingga jumlah pendapatan retribusi yang dilaporkan di LO seluruhnya berjumlah Rp7.686.900.000. 3) Jumlah pendapatan DAU yang dilaporkan di LRA adalah jumlah yang telah diterima (basis kas). Sementara di dalam LO, jumlah pendapatan DAU yang diakui adalah jumlah yang seharusnya diterima tahun berjalan yaitu sebesar Rp255.000.000.000,- (basis akrual). 4) Belanja barang dan jasa yang dilaporkan di LRA sebesar Rp12.064.280.000,- merupakan belanja yang telah dibayar (dipertanggungjawabkan) pada tahun berjalan. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan beban tahun berjalan, dalam arti tidak ada pembayaran untuk membayar utang 112




belanja barang dan jasa tahun lalu. Oleh karena itu, jumlah beban barang dan jasa yg dilaporkan di LO (basis akrual) berasal dari jumlah belanja barang dan jasa yang telah dilaporkan di LRA ditambah dengan belanja barang dan jasa tahun berjalan yang sudah terjadi tetapi belum dibayar (utang belanja) yaitu sebesar Rp110.410.000, dan dikurangi dengan kenaikan saldo persediaan akhir sebesar Rp35.000.000,-, sehingga total beban barang dan jasa di LO sebesar Rp12.139.690.000,- (Rp12.064.280.000 + Rp110.410.000 – Rp35.000.000). 5) Di LRA tidak terdapat belanja bunga, karena belum ada belanja bunga yang sudah dibayar. Namun bunga yang terutang pada tahun berjalan atas pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat sebesar Rp250.000.000 sudah dapat diakui di LO sebagai beban bunga tahun berjalan. 6) Di dalam LO tidak ada belanja modal, karena belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lain-lain yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun, sehingga di dalam entitas akuntansi keuangan pengaruh dari transaksi belanja modal langsung dicatat dengan mendebit akun aset yang bersangkutan (bukan dengan jurnal korolari). Namun di sisi lain, harus ada pengakuan penyusutan atas aset yang dikapitalisasi tersebut sebagai beban penyusutan yang harus dilaporkan di LO. Di sisi lain, akumulasi penyusutan dilaporkan di Neraca sebagai contra account atas akun aset tetap. Beban penyusutan hanya ada di LO SKPD, karena di Neraca PPKD tidak pernah ada akun aset tetap. 7) Dalam ilustrasi ini diasumsikan tidak ada transaksi surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan juga tidak ada transaksi luar biasa. Di samping itu di LO tidak akan pernah disajikan akun transaksi pembiayaan, karena pemibiayaan itu bukan pendapatan maupun beban. Sehingga LO dalam ilustrasi di atas hanya disajikan sampai ‘Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional. PEMERINTAH KABUPATEN ABC Kertas Kerja Konsolidasi

Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian Per 31 Desember 20XX (dalam ribuan rupiah)

Kode Rek

Nama Rekening

PPKD

∑SKPD

Ayat Eliminasi Debit

Neraca Konsolidasian

Kredit

ASET Aset Lancar Kas di Kas Daerah

40.470.152

-

40.470.152

Kas di Bendahara Penerimaan

-

-

Kas di Bendahara Pengeluaran

-

-

Piutang Pajak Daerah

40.500

40.500

Piutang Retribusi

12.500

12.500

Piutang DAU

5.000.000

Persediaan Total Aset Lancar

113

45.470.152

-

5.000.000

235.000

235.000

288.000

45.758.152




Kode Rek

Nama Rekening

PPKD

∑SKPD

Ayat Eliminasi Debit

Neraca Konsolidasian

Kredit

Aset Non Lancar Investasi Jangka Panjang

12.500.000

-

12.500.000

Aset Tetap

-

915.000.000

915.000.000

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap2)

-

(45.750.000)

(45.750.000)

Nilai Buku Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya Total Aset Non Lancar

-

869.250.000

869.250.000

5.000.000

-

5.000.000

-

350.000

350.000

17.500.000

869.600.000

RK-∑SKPD1)

358.740.234

-

887.100.000

TOTAL ASET

421.710.386

869.888.000

932.858.152

109.732

-

109.732

110.410

110.410

358.740.234

-

KEWAJIBAN Kewajiban Pendek

Jangka

Utang PFK3) Utang Belanja Utang Bunga

250.000

-

250.000

Total Kewajiban jangka Pendek

359.732

110.410

470.142

Pinjaman kepada Pemerintah Pusat

25.000.000

-

25.000.000

TOTAL KEWAJIBAN

25.359.732

110.410

25.470.142

Ekuitas Awal Tahun

45.750.654

750.550.000

796.300.654

Surplus (Defisit)-LO

350.600.000

(239.512.644)

111.087.356

Kewajiban Panjang

Jangka

EKUITAS

RK-PPKD1)

358.740.234

358.740.234

-

TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN

396.350.654

869.777.590

907.388.010

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

421.710.386

869.888.000

932.858.152

Keterangan: 1) ∑RK-SKPD = ∑RK-PPKD = Total SP2D LS SKPD (+) Total SP2D UP/GU/TU SKPD (-) Pengembalian Sisa UP/GU/TU dari SKPD (-) Pendapatan SKPD yang telah disetor ke Kasda.

114




2) Penyusutan aset tetap di asumsikan baru diakui tahun ini, sehingga jumlah akumulasi penyusutan sama dengan jumlah beban penyusutan yang diakui tahun ini. 3) Utang PFK adalah uang potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara.

6.2. Laporan Arus Kas Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Terdapat sedikit perbedaan pada klasifikasi dan unsur LAK versi SAP berbasis CTA (PP 24/2005) dan LAK versi SAP berbasis akrual (PP 71/2010). Perbedaan itu secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3

Perbandingan LAK berbasis CTA dengan LAK berbasis Akrual Uraian

LAK (SAP berbasis CTA)

Klasifikasi

1. 2. 3. 4.

Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Non-Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non-Anggaran

Aktivitas Investasi Non-Keuangan

Mencakup penerimaan /pengeluaran kas dari transaksi penjualan/pembelian aset tetap.

Aktivitas Investasi

Aktivitas Pembiayaan

Mencakup penerimaan / pengeluaran kas dari transaksi perolehan/penjualan investasi jangka panjang, penarikan/pembayaran pinjaman, pembentukan/pencairan dana Mencakup transaksi penerimaan/ pengeluaran kas dari transaksipenarikan/ pembayaran pinjaman. Mencakuppenerimaan/pengeluaran kas daritransaksi di luar APBD, sepertitransaksi PFK, contoh iuran Taspen, Askes.

Substansi sama hanya beda istilah, di sini menggunakan istilah aktivitas transitoris

Sumber : diolah penulis dari PP 24/2005 dan PP 71/2010

115

Aktivitas Operasi Aktivitas Investasi Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris

Mencakup penerimaan/pengeluaran kas transaksipenjualan / pembelian aset tetap,perolehan/ penjualan investasijangka panjang, pembentukan/ pencairan dana cadangan

Aktivitas Pendanaan Aktivitas non Anggaran

LAK (SAP berbasis Akrual) 1. 2. 3. 4.




1.

Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkankemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untukmembiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: a. b. c. d. e. f.

Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Retribusi Penerimaan Hibah Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa Penerimaan Transfer

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: a. b. c. d. e. f. g. h. 2.

Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang Pembayaran Bunga Pembayaran Subsidi Pembayaran Hibah Pembayaran Bantuan Sosial Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa Pembayaran Transfer

Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasbruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuanuntuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. b. c. d. e.

116

Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya Pencairan Dana Cadangan Penerimaan dari Divestasi Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas




Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: a. b. c. d. e. 3.

Perolehan Aset Tetap Perolehan Aset Lainnya Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas

Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utangjangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutangjangka panjang dan utang jangka panjang.Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kasyang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. b. c. d.

Penerimaan utang luar negeri Penerimaan dari utang obligasi Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: a. b. c. d. 4.

Pembayaran pokok utang luar negeri Pembayaran pokok utang obligasi Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara

Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidaktermasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potonganTaspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

117




Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 5.

Ilustrasi Penyusunan LAK

Ilustrasi penyusunan LAK berikut ini menggunakan data LRA Konsolidasian yang telah dibuat di atas, ditambah informasi lain yang relevan, sepert data mengenai arus kas masuk/keluar dari transaksi transitoris (non anggaran). PEMERINTAH KABUPATEN ABC

Kertas Kerja Laporan Arus Kas Konsolidasian

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN

2011

2010

Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah

23.659.500

Xxx

Penerimaan Retribusi daerah

7.674.400

Xxx

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

7.674.400

Xxx

Daerah yang Dipisahkan

3.500.000

Xxx

633.646

Xxx

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil

55.850.000

Xxx

Penerimaan Dana Alokasi Umum

250.000.000

Xxx

Penerimaan Dana Alokasi Khusus

45.500.000

Xxx

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah

45.500.000

Xxx

yang Sah Jumlah Arus Masuk

386.817.546

xxx

217.143.500

xxx

12.064.280

xxx

-

xxx

Pembayaran Bantuan Sosial

3.500.000

xxx

Pembayaran Bantuan Keuangan

2.000.000

xxx

-

xxx

Jumlah Arus Keluar

234.707.780

xxx

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktlvitas Operasi

152.109.766

xxx

Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai Pembayaran Barang dan Jasa Pembayaran Bunga

Pembayaran Tidak Terduga

118




URAIAN

2011

2010

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Arus Kas Masuk Penerimaan Penjualan Aset Tetap

-

xxx xxx xxx

Jumlah Arus Masuk

xxx

Arus Kas Keluar Pembayaran Perolehan Aset Tetap Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal pada BUMD Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

165.000.000

xxx

5.000.000

xxx

2.500.000

xxx

172.500.000

xxx

(172.500.000)

xxx

25.000.000

xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus Kas Masuk Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Jumlah Arus Masuk Arus Kas Keluar

xxx -

Jumlah Arus Keluar Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Pendanaan

xxx 25.000.000

xxx

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

52.330.816

xxx

Jumlah Arus Masuk

52.330.816

Xxx

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

52.221.084

Xxx

Jumlah Arus Keluar

52.221.084

Xxx

109.732

Xxx

Arus Kas Keluar

Jumlah Arus Kas Bersih dart Aktivitas Transitoris Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

119

4.719.498

Xxx

Saldo Awal Kas

35.750.654

Xxx

Saldo Akhir Kas

40.470.152

35.750.654




6.3. Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan informasi yang kompleks dan disusun berdasarkan standar tertentu yang dapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara penyusun dan pengguna laporan keuangan. Kesalahpahaman yang terjadi di kalangan pengguna laporan keuangan dapat disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan yang berbeda dengan penyusun laporan keuangan. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. CaLK pada dasarnya harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. 5. Mengungkapkan informasi untuk akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. 6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Format Catatan atas Laporan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 6.1

Format Catatan Atas Laporan Keuangan CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN……..

Bab I

Bab II

120

Pendahuluan 1.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1

Ekonomi makro

2.2

Kebijakan Keuangan

2.3

Indikator pencapaian target inerja APBD




Bab III

Bab IV

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Kebijakan Akuntansi 4.1

Entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V

Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan 5.1

Rincian dan penjelasan masing-masing akun-akun pelaporan keuangan

5.2

Pengungkapan atas akun-akun aset dan ewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Bab VII

Penutup

1

Merujuk pada PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 75.

Sistematika penulisan CALK Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 13/2006. Adapun isi dari setiap bab dalam CaLK adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Landasan hukum yang menjadi rujukan adalah yang paling mengikat sebagai dasar hukum penyajian laporan keuangan, antara lain tetapi tidak terbatas pada: 1) Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. 2) Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 3) Pasal yang menyangkut pertanggungjawaban dari Undang-undang tentang APBN dan Perda APBD.

121




4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

1.3. Sistematika penulisan CALK Memuat penjelasan mengenai sistematika isi CALK dengan menggunakan struktur CaLK seperti yang ditetapkan Permendagri 13/2006. Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Bab ini memberikan penjelasan mengenai informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. 2.1 Ekonomi Makro Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal suatu entitas serta bagaimana hal tersebut tercapai.Oleh karena itu, suatu entitas harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya. Untuk dapat mengungkapkan perkembangan keadaan ekonomi makro dan keuangan SKPD/Pemerintah Daerah, diperlukan suatu kriteria. Kriteria ini dituangkan sebagai data mengenai kebijakan ekonomi makro dan kebijakan keuangan. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam CaLK adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran. Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang mendasari laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan landasan penyusunan APBD, perkembangannya dalam Perubahan APBD, hingga pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan yang dbandingkan dengan periode sebelumnya. dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPD. Serta dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap fluktuasi asumsi yang ditetapkan. Misalnya, dapat diisi dengan berbagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyusunan APBD seperti asumsi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dan hal yang paling mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja secara material. 2.2 Kebijakan Keuangan Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan Neraca SKPD. Informasi didalamnya memuat posisi dan kondisi keuangan daerah selama periode berjalan yang dibandingkan dengan periode sebelumnya, membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran SKPD serta dijelaskan 122




mengenai faktor yang melatarbelakangi adanya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadi perubahan posisi keuangan. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja. Indikator tersebut dapat menyajikan informasi pencapaian yang menyangkut efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Dua tabel di bawah ini dapat menjadi contoh bagi pengungkapan masingmasing indikator kinerja ekonomi makro dari sudut kebijakan moneter dan indikator kinerja ekonomi dari sudut kebijakan fiskal. Indikator pencapaian kinerja dapat dilihat melalui kinerja fiskal, seperti contoh berikut: (dalam jutaan rupiah)

Uraian

APBD

(UU No/ tahun Perda No/ tahun) Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tingkat Inflasi (persen) Nilai Tukar rupiah (Rp/US$) Suku Bunga SBI-3 Bulan (Persen) Harga Minyak (US$ / barel) Produksi Minyak (juta barel/hari)

Selanjutnya, CaLK sebisanya memuat ringkasan indikator kinerja program hingga ke sasarannya. Sebagai contoh, dapat ditampilkan sebagai berikut: Instansi: Inspektorat No 1

123

Program - Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara

Indikator Hasil - Keluaran

Satuan

Peningkatan nilai temuan dari tahun lalu.

2%

Jumlah Instansi yang Laporan Keuangannya sesuai SAP

Instansi

Audit Operasional

Laporan Hasil Audit

Laporan

Audit Kinerja

Laporan Hasil Audit

Laporan

Asistensi SAP

Jumlah Asistensi

Kejadian



Sasaran

10


Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan. Menyajikan ikhtisar keuangan selama setahun dimana informasi tersebut terdiri atas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bagian ini juga harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas untuk diketahui pembaca laporan keuangan. 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian sasaran kinerja fiskal dan moneter Pada bagian ini perlu menjelaskan kinerja keuangan entitas dan mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. Hal ini karena kebutuhan pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya melihat entitas dari sisi perubahan aset bersih saja, namun lebih dari itu, pengguna laporan keuangan pemerintah sangat tertarik dengan kinerja pemerintah bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (output) dengan masukan (input). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan target yang ditetapkan. Pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ikhtisar pembahasan kinerja keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus: (a) Menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan; (b) Memberikan gambaran yang jelas atas realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan; dan (c) Menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen untuk dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan adalah relevan dan andal. Keterkaitan pelaporan CaLK ini dengan Renstra pun harus tegas terlihat yang menyatakan bahwa pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana strategis pemerintah dan indikator. 3.2 Faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja Dalam kondisi tertentu, entitas pelaporan belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, misalnya jumlah unit pembangunan bangunan sekolah dasar. Penjelasan mengenai hambatan dan kendala yang ada, misalnya kurangnya ketersediaan lahan, perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Hambatan dan kendala yang dimaksud merupakan hambatan yang dapat dikendalikan maupun yang tidak. Seluruh perbedaaan signifikan dari capaian per program dapat diuraikan secara naratif untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambatpencapaian kinerja. Atas realisasi belanja, misalnya, CaLK dapat menguraikan faktor penghambat yang menyebabkan pencairan anggaran lambat. Sebagai contoh, dapat diuraikan di sini bahwa pada tahun anggaran berjalan merupakan tahun anggaran pertama pelaksanaan sistem anggaran terpadu (unified budget), di mana belanja pemerintah kota tidak dibedakan lagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. 124




Pelaksanaan sistem baru ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian, dan salah satu akibatnya adalah terlambatnya pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Terlambatnya pengesahan DIPA ini mengakibatkan realisasi belanja jauh di bawah yang dianggarkan dalam APBD. Contoh lain dari pengungkapan kendala adalah sebagai berikut. Dari target yang telah ditentukan, ternyata tidak dapat tercapai yang disebabkan oleh, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak) a. tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan b. musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah c. rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini Tidak tercapainya target Pendapatan Bukan Pajak pada periode ini antara lain disebabkan: a. terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor angsuran tuntutan ganti rugi sebagaimana seharusnya, b. realisasi pada jenis pendapatan penjualan, sewa, jasa dan bunga pada periode ini tidak sesuai dengan target pada anggarannya. Hambatan dan Kendala mengenai realiasi belanja misalnya dapat diuraikan dengan menjelaskan dan menguraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal. Misalnya, terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran. Bab IV. Kebijakan Akuntansi Pada bagian ini dijelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metodemetode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Kebijakan akuntansi terdiri dari basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Adapun sub bab yang perlu untuk dibahas adalah sebagai berikut: 4.1 Entitas pelaporan Berisi penjelasan mengenai organisasi sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini karena pengungkapan entitas pelaporan yang membentuk suatu laporan keuangan untuk tujuan umum akan sangat membantu pembaca laporan untuk dapat memahami informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pembaca laporan akan mempunyai kerangka dalam memahami informasi yang ada. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada. Walaupun sudah disinggung dalam Bagian I, uraian ringkas mengenai entitas pelaporan dapat diulang pada Bagian awal dari Bab IV ini. Hal ini akan lebih memperjelas domisili dan bentuk hukum suatu entitas 125




dan jurisdiksi tempat entitas tersebut berada serta seluruh unit kerja yang terkait dalam penyajian laporan keuangan yang diuraikan dalam CaLK ini. 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. Walaupun Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan telah menyarankan penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah, pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Hal ini akan memudahkan pembaca laporan tanpa harus melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Mengingat pemakaian basis akuntansi kas menuju akrual, maka bagian ini akan berisi uraian mengenai penerapan basis kas dan basis akrual. Akan tetapi, bagian ini pun akan menjadi tempat bagi penjelasan tentang pemakaian basis akrual penuh, jika memang hal itu sudah diterapkan. Sebagai contoh, penjelasan mengenai basis akuntansi ini adalah sebagai berikut: a) Basis akuntansi dalam pencatatan realisasi APBD yaitu basis kas, b) Basis akuntansi dalam pencatatan dan penyajian Neraca, dalam hal ini aset, kewajiban, dan ekuitas, yaitu basis akrual. 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Berisi informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan rekening laporan keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas). Dalam bagian ini disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban, dan ekuitas. Informasi pengukuran yang dimaksud adalah menggambarkan nilai perolehan historis (yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas) atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. Hal ini karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut. 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian 4.2 dari Bab IV. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib dan juga kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dimuat dalam bagian 4.4 dari CaLK, kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah 126




kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut: a) b) c) d)

Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan. Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang aset tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain. Penjelasan mengenai Kewajiban jangka panjang , misalnya, dapat mengulas tentang Fixed rate Bonds (FR), atau Hedge bonds (HB), atau surat utang. Fixed rate bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap enam bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara, misalnya, 10 persen sampai 16,5 persen, yang terdiri dari 23 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2005 sampai 2014 (posisi per akhir tahun 200x) Hedge bonds (HB) adalah obligasi lindung nilai yang berbunga mengambang, dan terdiri dari enam seri. Tingkat bunga per tahun obligasi jenis ini adalah sebesar SIBOR (Singapore Interbank Offered rate) ditambah dua persen, dihitung atas jumlah nominal yang telah disesuaikan terhadap perubahan kurs rupiah terhadap USD, dan dibayarkan empat kali dalam setahun (quarterly). Pada saat jatuh tempo, sebagimana terms and condition-nya, HB dapat diganti dengan obligasi lain. Penjelasan mengenai Ekuitas harus meyakinkan bahwa ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dengan utang pemerintah. BAB V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan SKPD Mengungkapkan dan menjelaskan akun-akun akuntansi pada laporan keuangan SKPD/entitas akuntansi. Apabila terdapat entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Memuat penjelasan akun-akun laporan keuangan, terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, dan komponen-komponen laporan arus kas. Bagian ini dapat menjawab tujuan khusus CaLK yaitu : Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan 127




yang belum disajikan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan. Selain itu, pada bagian ini, CaLK perlu menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan. Sub bahasannya adalah : 5.1 Rincian dan penjelasan akun-akun Laporan Keuangan 5.1.1. Pendapatan. Untuk CaLK SKPD, akun pendapatan hanya terdiri atas akun pendapatan asli daerah. 5.1.2 Belanja. Untuk CaLK SKPD, akun belanja hanya terdiri atas akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

Contoh Tabel Rincian Realisasi Belanja Modal Kode MAK.

Uraian Belanja Modal (BM)

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

Persentase

1

2

3

4

5=(4/3)x100%

531111

BM Tanah

Rp.

Rp.

………….%

532111

BM Peralatan dan Mesin

Rp.

Rp.

………….%

533111

BM Gedung dan Bangunan

Rp.

Rp.

………….%

534111

BM Jalan dan Jembatan

Rp.

Rp.

………….%

534112

BM Irigasi

Rp.

Rp.

………….%

534113

BM Jaringan

Rp.

Rp.

………….%

535111

BM Fisik Lainnya

Rp.

Rp.

………….%

Jumlah

Rp

Rp

………….%

5.1.3 Aset Berisi penjelasan akun aset seperti aset lancar, aset tetap, aset lain-lain. Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per sebesar Rp dengan perincian sebagai berikut: 128




Tabel Daftar Aset Tetap Nama Aset Tetap

Saldo Awal

1

2

Mutasi Tambah 3

Saldo Akhir

Kurang 4

5

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah

Mutasi tambah aset tetap terdiri dari: • Pembelian Rp • Penyelesaian Pembangunan Rp • Transfer dari unit lain Rp • Hibah (masuk Rp • dst

Mutasi kurang aset tetap terdiri dari : • Penghapusan Rp • Transfer ke unit lain Rp • Koreksi Pencatatan Rp • Hibah (keluar) Rp • Dan seterusnya Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai pemerintah kota tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi. 5.1.4 Kewajiban Berisi penjelasan akun kewajiban seperti kewajiban jangka panjang dan jangka pendek 5.1.5 Ekuitas Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan akun ekuitas lancar (SKPD), ekuitas investasi (SKPKD) dan ekuitas cadangan (SKPKD). 129




5.2 Pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual penuh. Bagian ini berisi kebijakan akuntansi yang diharuskan Standar Akuntansi Pemerintah dan pengungkapan atas akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual. Entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan berbasis akrual atas pendapatan dan belanja harus mengungkapkan akun-akun aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual dan menyajikan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. Pada entitas pelaporan yang sudah menggunakan asas akrual murni, suatu proses pengadaan yang belum tuntas sampai pada pengeluaran seluruh belanja dari kas negara dan penerimaan Berita Acara Serah Terima Barang mungkin sudah membukukan komitmen kontrak yang ditandatangani sebagai dasar pencatatan aset tetap dengan nilai sebesar nilai kontrak. Di pihak lain, entitas yang menggunakan asas kas menuju akrual mungkin baru mencatat aset tetap dalam akun Konstruksi dalam Pengerjaan dengan nilai sebesar nilai yang tercantum dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Perbedaan ini akan dapat lebih dimaklumi jika entitas yang menggunakan asas akrual murni menyajikan rekonsiliasinya dengan basis kas menuju akrual. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan mengijinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangannya dengan basis akrual untuk pendapatan dan belanja. Entitas pelaporan tersebut harus menyediakan informasi tambahan termasuk rincian mengenai output entitas dan outcome dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca laporan dapat memahami akun-akun aset dan kewajiban yang timbul dikarenakan penerapan basis akrual pada akun-akun pendapatan dan belanja, seperti pendapatan yang diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya penyusutan/depresiasi. Akun-akun aset dan kewajiban tersebut merupakan akibat dari penerapan basis akrual atas akun-akun pendapatan dan belanja. Dengan demikian maka rekonsiliasi yang diharapkan akan dapat menunjukkan bahwa pengguna basis akrual murni akan mencatatkan kewajiban dan akumulasi penyusutan yang lebih besar daripada yang menggunakan basis kas menuju akrual, terutama jika rekonsiliasi terjadi pada tahun berjalan jika aset sudah dicatat sebagai aset tetap. Tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk menyajikan hubungan antara Laporan Kinerja Keuangan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dari penambahan/penurunan ekuitas yang berasal dari Laporan Kinerja Keuangan yang disusun berdasarkan basis akrual. Nilai tersebut selanjutnya disesuaikan dengan transaksi penambahan dan pengurangan aset bersih dikarenakan penggunaan basis akrual yang kemudian menghasilkan nilai yang sama dengan nilai akhir pada Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena pada akuntansi berbasis akrual penuh digunakan Laporan Kinerja Keuangan sebagai laporan yang menunjukkan hasil operasi anggaran, maka rekonsiliasi dapat dimulai dari catatan yang tercantum pada Laporan Kinerja Keuangan. Sebagai contoh, rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan asumsi data keuangan sebagai berikut:

130




Transaksi Tanggal 31 Des: Kontrak pengerjaan bangunan senilai Rp3 milyar, menurut Berita Acara Kemajuan Pekerjaan baru selesai 60% dan baru dibayar Rp1,5 milyar

Catatan dengan Basis Akrual Penuh

Catatan dengan Basis Kas Menuju Akrual

Laporan Kinerja Keuangan:

Laporan Realisasi Anggaran:

(Db) Belanja Modal Rp3 M

(Db) Belanja Modal Rp1,5 M Neraca:

Neraca: (Kr) Kas Rp 1,5 M (Kr) Hutang Rp1,5 M (Db) Bangunan Rp 3 M (Kr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp3 M

(Kr) Kas Rp 1,5 M (Db) Konstruksi dalam Pengerjaan Rp1,8 M (Kr) Hutang Rp300 juta (Kr) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp1,5 M

Berdasarkan contoh di atas, maka rekonsiliasi antara kedua basis adalah sebagaimana jurnal rekonsiliasi berikut: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 1,500 juta Hutang 1,200 juta Konstruksi dalam Pengerjaan 1,800 juta Bangunan Rp 3,000 juta Belanja Modal RP 1,500 juta

Dengan jurnal di atas, maka catatan di dalam Laporan Kinerja Keuangan dan neraca entitas berbasis akrual penuh akan sama dengan catatan seandainya ia mencatat dengan basis kas menuju akrual. Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non-Keuangan SKPD Penjelasan yang dimaksud adalah informasi-informasi yang belum disajikan dalam bagian Laporan Keuangan seperti domisili, sifat entitas, penggantian manajemen, pergantian undang-undang, kejadian yang mempunyai dampak sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu: a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada; b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. 131




c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca. d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan. e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah. Komitmen atau kejadian kontinjensi yang perlu disajikan adalah berbagai kejadian, yang umumnya berkaitan dengan litigasi atau penuntutan atau penggugatan yang menjadikan pemerintah sebagai pihak tergugat. Keberatan atas ketetapan pajak, tuntutan restitusi pajak, atau aksi masal untuk menuntut ganti rugi, adalah contoh-contoh populer untuk kejadian kontinjensi. Sepanjang tuntutan ini belum mampu menghasilkan kemungkinan nilai restitusi atau ganti rugi yang harus dibayar oleh negara secara meyakinkan maka kejadian ini cukup diungkapkan secara naratif dengan atau tanpa menyebut potensi kerugian yang ditimbulkan. Kejadian kontinjensi yang berkemungkinan mendatangkan keuntungan bagi pemerintah, atas dasar kehati-hatian tidak perlu dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. BAB VII Penutup. Berisi simpulan-simpulan penting tentang Laporan Keuangan.

132



TOPIK 7

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat, metode dan teknik analisis, keterbatasan analisis laporan keuangan dan ilustrasi analisis laporan keuangan Tujuan:

Setelah mempelajari topik ini diharapkan peserta mampu : 1. mendefinisikan pengertian laporan keuangan pemerintah daerah 2. menjelaskan tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan Pemda 3. menguraikan bentuk bentuk dan teknik analisis laporan keuangan Pemda 4. menerapkan teknik laporan keuangan pemerintah daerah 5. menafsirkan hasil laporan keuangan pemerintah daerah

Sub Topik Pendahuluan Metoda dan Teknik Analisis Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan Ilustrasi Analisis Laporan Keuangan

Kata Kunci Pengertian, Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan Analisis Horizontal, Analisis Vertikal, Analisis Rasio

Data historis, bersifat umum, kuantitatif dan taksiran Ilustrasi, Analisis Laporan Keuangan


134

PP 60/2008tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008 Tim Penyusun Handbook Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, Analisis Laporan Keuangan Daerah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007




7.1. Pendahuluan Sejak berlakunya PP 71/2010, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan CaLK. Dengan bertambahnya komponen laporan pemerintah daerah tersebut, seyogyanya terdapat pula perkembangan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah, agar pengguna laporan keuangan memiliki dasar memadai dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya hasil analisis laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang. Supaya laporan keuangan lebih berarti dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis atas laporan keuangan tersebut. Analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

7.2. Pengertian Secara singkat analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu. Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik analisis tertentu dalam melihat ukuran dan hubungan unsur laporan keuangan. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat meminimalkan bahkan menghilangkan penilaian yang bersifat dugaan, ketidakpastian, pertimbangan pribadi dan lain sebagainya. Analisis laporan keuangan dapat menunjukkan adanya kesalahan proses akuntansi. Dengan demikian akan menambah keyakinan pengguna laporan atas data atau informasi yang tersedia sehingga pengambilan keputusannya menjadi lebih akurat. Karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut: • Fokus pada laporan keuangan utama Fokus analisis ditujukan pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. • Memuat analisis hubungan Dalam hal ini, analisis laporan keuangan menguraikan hubungan pos-pos dalam satu laporan keuangan, hubungan pos-pos antar laporan keuangan, serta perbandingan dan kecenderungan pos-pos tersebut.

135




• Memuat implikasi dan prediksi Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kejadian atau transaksi masa lalu sekaligus untuk meramalkan prospek keuangan di masa mendatang. • Dipengaruhi oleh kemampuan analis Bila terdapat beberapa analis atas satu informasi yang sama, kemungkinan masing-masing analis dapat memberikan hasil analisis yang berbeda, tergantung pada kemampuan atau ketajaman masing-masing analis.

“

Arti penting analisis laporan keuangan memberi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan entitas memenuhi kewajiban termasuk penyediaan dana, mengevaluasi prestasi manajemen termasuk mengetahui kondisi keuangan entitas.

“

7.3. Tujuan dan Manfaat Secara umum telah kita peroleh pemahaman bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan dari suatu entitas. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk hal-hal berikut ini. • • • • • •

Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana kegiatan. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-programnya. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya.

Adapun manfaat analisis laporan keuangan, antara lain sebagai berikut: • Menyediakan tambahan penjelasan atas data dan informasi keuangan termasuk informasi yang tidak secara eksplisit disajikan di dalam laporan keuangan. • Mengetahui kesalahan dan hal-hal yang bersifat tidak konsisten yang terkandung dalam laporan keuangan. • Mengetahui sifat-sifat dari hubungan baik antar-pos maupun antar laporan, yang dapat digunakan untuk prediksi, rating, dan lain sebagainya. • Menilai perkembangan dan pencapaian yang diperoleh oleh suatu entitas serta membuat proyeksi keuangan di masa mendatang. • Dapat mengevaluasi kondisi keuangan entitas masa lalu, saat ini, dan perkiraan di masa yang akan datang. • Dapat mengetahui komposisi struktur keuangan entitas, sehingga dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dialami oleh suatu entitas. 136




7.4. Metode dan Teknik Analisis Metode dan teknik analisis yang tepat diperlukan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Tujuannya agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi dengan maksimal dan para pemakai hasil analisis tersebut akan menafsirkannya dengan mudah. Adapun tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode yang akan dianalisis. 2. Mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benarbenar tepat. 3. Melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan ke dalam formula secara cermat. 4. Menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. 5. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan tersebut. Dalam praktik, secara umum terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis Horizontal Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode berikutnya. Analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan (trend). Analisis trend merupakan suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentifikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa datang. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain: angka-angka dalam Rupiah, angka-angka dalam persentase, kenaikan atau penurunan jumlah Rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase. Suatu perubahan tentunya dapat diakibatkan oleh adanya interaksi dari sejumlah faktor. Apabila faktorfaktor tersebut diperkirakan dapat menyebabkan perubahan terhadap data yang kita, maka dalam hal ini dapat digunakan sebab-akibat. Penggunaan regresi linear sederhana dan regresi berganda merupakan contoh dari sebab-akibat.Sementara itu, apabila hanya disusun satu model dengan menggunakan hubungan antara variabel tanpa memperhatikan apakah yang satu mempengaruhi yang lain atau tidak, maka kita melakukan analisis kecenderungan sederhana. Analisis kecenderungan sederhana dimaksudkan hanya untuk mengetahui kecenderungan suatu akun (naik atau turun) dengan membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi perubahan dari akun tersebut. Kelemahan dari analisis kecenderungan dengan tahun dasar adalah tidak dapat diketahui secara langsung berapa rata-rata kenaikan per tahun. Untuk mengatasi problem tersebut, kita dapat menggunakan analisis kecenderungan bergerak (dari tahun-ke-tahun) untuk mengetahui rata-rata kenaikan per tahun.

137




Teknik analisis ini pada dasarnya sama dengan teknik analisis rasio komparatif hanya di sini melibatkan data beberapa tahun agar dapat diperoleh rata-rata kenaikan pertahunnya. Selanjutnya, rata-rata kenaikan per tahun tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi kenaikan yang normal untuk tahun berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan untuk menerapkan teknik Analisis Trend: 1. Buat sumbu vertikal Y (yang menunjukkan variabel dependen) dan sumbu horizontal X merupakan variabel independen. 2. Data yang tersedia dari contoh di atas, kemudian dibuat scatter plot, yaitu kumpulan titik-titik koordinat (X,Y). 3. Dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter plot, dapat ditarik sebuah garis yang kira-kira mendekati pola dari titik koordinat yang ada. Dari diagram di atas kemudian diprediksi kejadian untuk tahun-tahun yang akan datang. Analisis ini juga dapat dipakai untuk mengidentifikasi adanya keanehan atau ketidakteraturan yang terjadi. Dengan membandingkan garis kecenderungan dengan sebaran titik-titik yang ‘tidak mengikuti aturan’ misalnya terlalu jauh dari garis kecenderungan. Kemudian dapat diteliti penyebab terjadinya situasi tersebut. Metode ini mempunyai kelemahan yaitu pembuatan garis kecenderungan bersifat subyektif. Artinya, bila ada beberapa orang diminta untuk menarik garis kecenderungan, maka kemungkinan akan diperoleh garis kecenderungan lebih dari satu, sebab masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya garis mana yang mewakili diagram pencar. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat memberikan alasan yang kuat secara ilmiah untuk digunakan sebagai alat analisis. Analisis selanjutnya akan menggunakan regresi sederhana maupun berganda dengan memakai bantuan komputer. Karakteristik analisis horizontal sebagai berikut: 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan. 2. Membutuhkan time series data selama beberapa tahun. 3. Dilakukan dengan membandingkan (menghubungkan) angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan. 4. Analisis kecenderungan sederhana, dengan tahun dasar atau bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi perubahan akun tersebut. 5. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grafik. Analisis vertikal Analisis vertikal (hubungan) merupakan analisis yang dilakukan hanya untuk satu periode laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis antara akun-akun yang ada, dalam satu periode pelaporan keuangan. Analisis hubungan yang dapat dilakukan atas unsur dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut: 1. Analisis atas akun yang ada di neraca. 2. Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran (LRA). 3. Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas (LAK).

138




4. Analisis atas akun yang ada di laporan operasional (LO). 5. Analisis rasio. Hubungan antar akun-akun di dalam neraca adalah sebagai berikut: 1. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. 2. Ekuitas menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah. Oleh karena itu, total ekuitas harus sama dengan selisih antara total aset dengan kewajiban. 3. Jumlah SiLPA di dalam ekuitasadalah jumlah total kas dikurangi utang perhitungan pihak ketiga (potongan Taspen, Askes, PPh dan PPn) dan pendapatan yang ditangguhkan. Hubungan antar akun laporan realisasi anggaran (LRA) dan APBDsebagai berikut: 1. Bila anggaran direncanakan defisit (negatif), maka jumlah pembiayaan neto harus positif, dengan jumlah minimal sama dengan jumlah defisit tersebut (jumlah pembiayaan neto positif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih besar dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 2. Pembiayaan neto negatif hanya diijinkan bila anggaran direncanakan surplus, dan jumlah surplus minimal sama dengan jumlah pembiayaan neto yang negatif tersebut (jumlah pembiayaan neto negatif berarti jumlah penerimaan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pengeluaran pembiayaan). 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akan muncul dari beberapa kondisi berikut: a. Bila jumlah pembiayaan neto positif lebih besar dari pada jumlah defisit, maka selisihnya menjadi SiLPA. b. Bila terjadi surplus dan pembiayaan neto positif. c. Bila terjadi pembiayaan neto negatif tetapi surplusnya lebih besar. Hubungan berikut dapat digunakan dalam menilai kebenaran angka dalam laporan arus kas: 1. Saldo kas pada akhir tahun harus sama dengan jumlah kas pada akhir tahun di Neraca. 2. Jumlah arus kas masuk bagi aktivitas operasi dapat sama dengan jumlah pendapatan daerah dikurangi penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 3. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sama dengan jumlah total belanja (dalam laporan realisasi anggaran) tetapi tidak termasuk belanja modal. 4. Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan (dalam laporan realisasi anggaran). 5. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non-keuangan sama dengan jumlah belanja modal di laporan realisasi anggaran. 6. Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan harus sama dengan jumlah pengeluaran pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Untuk mengetahui hubungan antara laporan realisasi anggaran dan neraca, dilakukan analisis sebagai berikut: 1. Bila ada belanja modal dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah aset tetap di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 2. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penerimaan pinjaman dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah kewajiban (utang) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah

139




yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pinjaman, jumlah kewajiban di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. 3. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penggunaan dana cadangan dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jika terjadi pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan, jumlah dana cadangan (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 4. Bila ada penerimaan pembiayaan berupa penjualan investasi perusahaan daerah dalam laporan realisasi anggaran, maka jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus berkurang dengan jumlah yang sama. Demikian sebaliknya, jka terjadi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dalam perusahaan daerah, jumlah investasi jangka panjang (aset) di dalam neraca harus bertambah dengan jumlah yang sama. 5. SiLPA pada kelompok ekuitas di neraca harus sama dengan jumlah SiLPA (akhir tahun) di laporan realisasi anggaran. SiLPA di neraca diperoleh dengan perhitungan: jumlah total kas dikurangi kewajiban pada PFK (potongan Taspen, Askes, dan PPh dan PPn yang belum disetor). Analisis Rasio Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan akun-akun yang ada dalam satu laporan keuangan atau akun-akun antara laporan keuangan neraca dan laporan realisasi anggaran. Analisis rasio dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 1. Likuiditas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang (kewajiban) jangka pendek. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas. 2. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio uang terhadap aset atau rasio utang terhadap ekuitas. 3. Leverage,untuk mengukur perbandingan antara ekuitas (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang. 4. Kemandirian, untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai aktivitas sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD terhadap jumlah DAU ditambah jumlah pinjaman (selain utang PFK dan utang pajak PPn/PPh).

140




Contoh Analisis Rasio Rasio Kemandirian

(Pendapatan Asli Daerah) (Dana perimbangan+Pinjaman)

Ratio Pertumbuhan PAD

Rasio Maks Pinjaman (maks 75%)

DSCR (minimal 2,5 Kali)

Rasio Keselarasan Belanja

Ratio Utang Perkapita

(PADt-PAD(t-1)) PAD_(t-1) (Sisa Pinjaman+Pinjaman yang Diusulkan) (Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya) ({PAD+DAU+(DBH-DBH DR) }-Belanja wajib) (Angsuran Pokok+Bunga+Biaya Pinjaman Lainnya) (Belanja Tidak Langsung) (Belanja Langsung) (Total Utang) (Jumlah Penduduk) (Total Utang)

Rasio Utang terhadap Aset tetap

(Aset Tetap) (Beban Bunga Jangka Panjang)

Rasio Bunga Utang Terhadap PAD

Rasio Utang Terhadap PAD

PAD PAD Utang

7.5. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan yang inheren, antara lain sebagai berikut: 1. Sifat laporan keuangan adalah historis. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. 2. Informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis, dan pengguna laporan diasumsikan memahami

141




bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dasar akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Penggunaan taksiran dalam laporan keuangan Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi, yang cenderung bersifat subyektif, misal: estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang, estimasi masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap, dan lain sebagainya. 4. Hakikat laporan keuangan adalah informasi kuantitatif Informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Sedangkan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja pemerintah bukan hanya informasi kuantitatif, tetapi juga informasi kualitatif. Contoh informasi kualitatif yang relevan dengan analisis laporan keuangan adalah opini auditor independen mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, alasan-alasan tidak tercapainya target pajak daerah atau meningkatnya jumlah defisit anggaran. 5. Laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan Laporan keuangan yang menjadi obyek analisis adalah laporan keuangan yang lebih menggambarkan kinerja keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, analisis laporan keuangan dapat dikatakan lebih cenderung pada analisis kinerja keuangan. Namun demikian, analisis dapat dikembangkan sampai kepada analisis kinerja program/kegiatan dengan mengumpulkan data-data mengenai rencana dan realisasi program/kegiatan berikut target dan capaian kinerjanya.

142



TOPIK 8

REVIU DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Reviu Dan Pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan perbedaan reviu dan pemeriksaan laporan keuangan serta ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan laporan hasil reviu laporan keuangan Tujuan:

Setelah mempelajari topik ini, peserta: 1. Mampu menjelaskan dasar-dasar pemeriksaan keuangan 2. Mampu menjelaskan teknik pemeriksaan dan pengendalian intern 3. Mampu menjelaskan temuan dan hasil laporan pemeriksaan 4. Mampu menjelaskan komunikasi pemeriksaan

Sub Topik

Kata Kunci

Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan

Pengertian, Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern

Bukti, Prosedur Pemeriksaan, Pengendalian Intern

Temuan dan Hasil Laporan Pemeriksaan

Temuan, Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP), Surat Representasi (Representation Letter)

Komunikasi Pemeriksaan

Pengertian, Komunikasi Pemeriksa dengan Auditan, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan, Kiat-Kiat

Referensi: 1. Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th edition, 2010 2. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 3. Permendagri 4/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 6. BPK RI, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN), 2007. 7. BPKP, Teknik Komunikasi Audit, Edisi 4, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2007

144




8.1. Pendahuluan Saat ini audit atau khusus dalam sektor pemerintahan digunakan istilah pemeriksaan, merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik. Secara etimologi, istilah audit berasal dari bahasa latin ‘audire’ yang berarti mendengar. Secara tradisional auditing dapat dipahami sebagai upaya pemeriksaan atas informasi akuntansi untuk mendapat kayakinan bahwa informasi tersebut telah disajikan secara wajar (true and fair). Jika mengacu kepada definisi audit, akan tampak perbedaan antara definisi audit sektor privat/swasta dengan audit sektor pemerintahan. Pada sektor swasta terdapat perbedaan makna untuk audit dengan pemeriksaan (examination), sedangkan pada sektor pemerintahan penggunaan kata pemeriksaan dan pengauditan hingga saat ini masih memiliki kata yang bermakna sama. Sebagai pengantar berikut adalah definisi audit dari sektor privat atau swasta. 1. Definisi Audit Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obyektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antarapernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Arens, et.al., 2010). Beberapa ciri-ciri atau komponen audit didasarkan pada definisinya adalah: •

Proses sistematis: Rangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisasi.

•

Untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif: Dengan dasar pemeriksaan / pengujian atas asersi dan menetapkan hasilnya tanpa bias (melenceng dari tujuan awal) atau berprasangka (buruk maupun baik) terhadap pembuat asersi.

•

Pernyataan-pernyataan (asersi) tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi: Asersi merupakan suatu pernyataan, atau suatu rangkaian pernyataan secara keseluruhan, oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyataan tersebut untuk digunakan oleh pihak lain. Perbedaan mendasar asersi dengan pernyataan biasa adalah pada asersi adanya pertanggung jawaban atas pernyataan tersebut ketika digunakan oleh pihak lain. Contoh asersi: laporan keuangan, SPT, dan lain-lain.

145

•

Tingkat kesesuaian: Seberapa sesuai asersi-asersi tersebut dapat dicocokkan dengan kriteria yang telah ditentukan.

•

Kriteria yang telah ditetapkan: Standar penilaian untuk asersi-asersi atau pernyataan-pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan khusus yang ditetapkan oleh dewan legislatif, anggaran atau pengukur performa lain yang ditetapkan manajemen, atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). MATERI PELATIHAN AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



•

Menyampaikan hasil: Hasil dilaporkan dalam laporan tertulis yang mengindikasikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Tujuan pengauditan (pemeriksaan) adalah untuk menambah kredibilitas pernyataan manajemen sehingga pihak yang berkepentingan dapat memakai informasi dengan penjaminan yang memadai bahwa informasi tersebut bebas dari salah saji material.

•

Pihak yang berkepentingan: Pihak yang menggunakan laporan audit atau laporan hasil pemeriksaan.

2. Jenis-Jenis Auditor Berdasarkan Organisasinya (Entitas): Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi: a. Akuntan Publik (External Auditor/Independent Auditor). b. Pemeriksa Internal (Internal Auditor). c. Auditor Pemerintah (Goverment Auditor): BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau Inspektorat di instansi Pemerintah.

8.2. Dasar-Dasar Pemeriksaan Keuangan 1. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Pemeriksaan Keuangan Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan (keuangan negara) didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut ayat 1 pasal 4 Undang-Undang tersebut, jenis-jenis pemeriksaan adalah Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Ayat 2 pasal 4 UU yang sama menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Selanjutnya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di Indonesia atau basis komprehensif selain prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Selain untuk memberikan opini, pemeriksaan keuangan juga ditujukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) serta mengidentifikasi kemungkinan adanya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan, kecurangan (fraud), serta ketidakpatutan (abuse). Dasar hukum pemeriksaan keuangan meliputi: a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. b. Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. c. Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 146




d. Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. e. Undang Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Perbedaan Reviu dan Pemeriksaan Laporan Keuangan Dalam praktik, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali dianggap memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan pemeriksaan. Perbedaan paling utama adalah tujuan pemeriksaan dengan reviu. Tujuan pemeriksaan (laporan) keuangan yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan PABU atau basis akuntansi komprehensif selain PABU di Indonesia. Sedangkan tujuan reviu laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/ jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Berbeda dengan pemeriksaan, reviu tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam Aset Tetap, sedang dalam pemeriksaan, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang membedakan reviu dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Reviu dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan Ruang lingkup pemeriksaan meliputi hal-hal berikut ini: • • • • •

147

Anggaran dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Posisi aset, kewajiban dan ekuitas. Arus kas dan saldo kas akhir sesuai dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dalam laporan realisasi anggaran dan ekuitas dalam neraca; dan Pengungkapan informasi yang diharuskan seperti disebutkan dalam SAP. Selain itu, pemeriksaan juga menguji efektivitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan keuangan dalam Laporan Keuangan.




8.3. Standar Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai Peraturan BPK RI nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN memuat persyaratan profesional pemeriksa, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Tujuan Standar Pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini berlaku bagi: a. Badan Pemeriksa Keuangan. b. Akuntan Publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan. c. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, satuan pengawasan intern maupun pihak lainnya dapat menggunakan SPKN sebagai acuan dalam menyusun standar pengawasan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya.

8.4. Metodologi dan Tahapan Pemeriksaan Keuangan 1. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga tahap pemeriksaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. •

Tahap Perencanaan Tahap perencanaan pemeriksaan meliputi 10 langkah kegiatan, yaitu: (1) Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan, (2) Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa, (3) Pemahaman atas Entitas, (4) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya, (5) Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern, (6) Pemahaman dan Penilaian Risiko, (7) Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertoleransi, (8) Penentuan Metode Uji Petik, (9) Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal, dan (10) Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perseorangan.

•

Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah kegiatan, yaitu: (1) Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci, (2) Pengujian Sistem Pengendalian Intern, (3) Pengujian Substantif Atas Transaksi dan Saldo Akun, (4) Penyelesaian Penugasan, (5) Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan (TP), (6) Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis, dan (7) Penyampaian TP.

•

Tahap Pelaporan Langkah pelaporan pemeriksaan meliputi lima langkah kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan, (2) Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Pejabat

148




Entitas Yang Berwenang, (3) Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Pejabat Entitas Yang Berwenang, (4) Perolehan Surat Representasi, dan (5) Penyusunan Konsep Akhir dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan. Metodologi pemeriksaan tersebut digambarkan oleh BPK-RI dalam Gambar3. Gambar 8.1. Metodologi Pemeriksaan atas LKPD

Ukuran Kinerja Pemerintahan:

Standar Pemeriksaan Panduan Manajemen Pemerintahan Tujuan & Harapan Penugasan Perencanaan Pemeriksaan 1 2

Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa

Pelaksanaan Pemeriksaan 11 Pelaksanaan Pengujian Analitis Terinci 12 Pengujian Sistem Pengendalian Intern 13 Pengujian Subtantif Atas Transaksi, Saldo

Pelaporan Hasiol Pemeriksaan 20 Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

21 Pembahasan Konsep Laporan Hasil

Pemeriksaan Dengan Penanggungjawab

Akut

3

Pemahaman atas Entitas

4

Penentuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sebelumnya

5

Pemahaman Sistem Pengendalian Intern

6

Pemahaman dan Penilaian Resiko

7

Penetapan Materialitas Awal dan Kesalahan Tertolerir

8

Peninjauan Metode Uji Petk

9

Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

17 Pembahasan Dengan Pejabat Entitas

Penyusunan Program

18 Perolehan Tanggapan Resmi & Tertulis

Perorangan

19 Penyampaian Temuan Pemeriksaan

10 Pemeriksaan dan Program Kerja

Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Arus Kas

14

Penyelesaian Penugasan: Reviu Kewajiban Kontijensi Reviu Kontrak Jangka Panjang Identifikasi Kejadian Setelah Tanggal Neraca

22 Penyampaian dan Pembahasan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Pejabar Entitas yang Berwenang

23 Perolehan Surat Representasi 24 Penyusunan Konsep Akhir dan

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

15 Penyusunan Ikhtisar Koreksi 16

Penyusunan Konsep Temuan Pemeriksaan yang Berwenang

SUPERVISI - KENDALI dan PENJAMINAN MUTU ( Supervision, Quality, Assurance )

2. Asersi Manajemen Kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan kualitas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan karena dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa BPK akan menguji asersi manajemen (Kepala Daerah dan para Kepala SKPD/SKPKD/PPKD) atas laporan keuangan pemerintah daerah. 149




Asersi (assertion) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/1-III.2/5/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, asersi yang diuji mencakup 5 aspek, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan. a. Asersi Keberadaan dan Keterjadian (existence or occurrence) berhubungan dengan aspek: • Apakah Aset, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) memang benar-benar ada (exist) per tanggal neraca. • Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan CaLK memang benar-benar telah terjadi (occurred) selama periode pelaporan. • Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam Laporan Arus Kas (LAK) dan CaLK memang benar-benar telah terjadi (occurred) selama periode pelaporan. b. Asersi Kelengkapan (completeness) berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material (signifikan) yang tertinggal dan tidak diungkapkan. c. Asersi Hak dan Kewajiban (rights and obligation) berhubungan dengan keyakinan bahwa Aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. d. Asersi Penilaian (valuation) berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. e. Asersi Penyajian dan Pengungkapan (presentation and disclosure) berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Sebagai contoh, Neraca Kabupaten AAA tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar Rp. 99.800.765.000 Pada hakikatnya manajemen membuat dua asersi eksplisit (keberadaan dan penilaian), yaitu: 1) Bahwa kas tersebut benar-benar ada pada tanggal 31 Des 2012; 2) Bahwa jumlah kas tersebut yang benar adalah Rp 99.800.765.000. f. Selain dua asersi eksplisit manajemen juga membuat tiga buah asersi implisit (kelengkapan, hak dan kewajiban, sertapenyajian/pengungkapan) sebagai berikut: 1) Bahwa semua kas yang seharus dilaporkan memang telah dimasukkan dalam jumlah tersebut secara lengkap. 2) Bahwa semua kas yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2012 tersebut adalah milik Kabupaten AAA. 3) Bahwa tidak ada batasan apapun terhadap penggunaan kas yang dilaporkan tersebut.

150




8.5. Teknik Pemeriksaan dan Pengendalian Intern Pemeriksaan pada dasarnya dapat diartikan sebagai proses sistematis yang dikerjakan oeh orang yang independen dan kompeten, untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, mencocokkan informasi yang terkandung dalam bukti dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan diperlukan pengetahuan atas bukti pemeriksaan, teknik/prosedur untuk mendapatkan bukti, serta jenis-jenis laporan yang akan dihasilkan. 1. Bukti dan Prosedur Pemeriksaan Bukti pemeriksaan adalah semua informasi yang digunakan pemeriksa untuk menentukan apakah informasi yang sedang diperiksa telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar pemeriksaan keuangan menyatakan bahwa bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Dengan demikian terdapat 2 (dua) syarat bukti pemeriksaan yaitu kecukupan dan kompetensi bukti. Kompetensi bukti adalah tingkat keyakinan bahwa bukti tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Kompetensi suatu bukti tergantung dari relevansi, pengetahuan langsung pemeriksa, keaslian bukti, independensi yang menyajikan, kualifikasi individu, objektifitas, keefektifan pengendalian intern, dan ketepatan waktu. Jenis-jenis bukti pemeriksaan yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh pemeriksa meliputi: • • • • • • • •

Bukti Analitis (Analytical Evidence). Bukti Dokumentasi (Documentary Evidence). Konfirmasi (Confirmation). Pernyataan Tertulis (Written Representation). Bukti Matematis (Mathematical Evidence). Bukti Lisan (Oral Evidence). Bukti Fisik (Physical Evidence). Bukti Elektronik (Electronic Evidence).

Untuk mendapatkan bukti-bukti pemeriksaan tersebut diperlukan prosedur dan teknik-teknik pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan adalah langkah dan teknik yang diambil pemeriksa selama pelaksanaan pemeriksaan. Prosedur dan teknik dalam pemeriksaan keuangan meliputi: • • • • • • • 151

analitical procedures, tracing, inspecting, vouching, confirming, observing, inquiring,




• • •

counting, reperforming, dan computer-assisted audit techniques.

2. Pengendalian Intern Dalam Pemeriksaan Keuangan Pengendalian merupakan proses yang dilakukan oleh manajemen pemerintahan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat tercapai. Pengendalian intern dalam kenyataannya terdiri dari prosedur standar, kebijaksanaan, struktur organisasi, sistem informasi dan monitoring yang menjamin secara memadai bahwa tujuan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis, peraturan perundangan dipatuhi dan pelaporan disajikan secara handal. Dalam pemeriksaan keuangan, agar suatu pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka langkah pertama yang harus dilakukan pemeriksa dalam pekerjaan pemeriksaannya adalah memahami dan menguji berjalannya SPI pada entitas yang diperiksa. Pemerintah (auditan) harus menjamin SPI yang dibuat sudah efektif agar opini yang diberikan baik. Pada konteks inilah terdapat hubungan antara pengendalian intern dengan pemeriksaan. Jika pengendalian intern dianggap efektif oleh pemeriksa, maka pemeriksa dapat mengurangi aktivitas pelaksanaan pengujian yang ekstensif. Sebaliknya jika pengendalian intern dianggap lemah, maka pemeriksa harus melakukan pengujian substantif dengan ekstensif. Dalam kondisi SPI sangat lemah, pemeriksa dapat memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer). Unsur-unsur SPI Pemerintah dijelaskan dalam pasal 3 PP 60 tahun 2008: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.” Walaupun dalam mengevaluasi SPIP, auditor harusnya mengevaluasi keseluruhan unsur tersebut, namun dalam pelaksanaan pemeriksaannya, pemeriksa lebih banyak mengevaluasi unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian risiko.

8.6. Temuan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan keuangan, pemeriksa menyusun konsep temuan pemeriksaan yang kemudian akan disampaikan kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk mendapatkan tanggapan. Temuan pemeriksaan ini kemudian akan dimasukkan dalam laporan hasil pemeriksaan. Temuan Pemeriksaan (TP) atas laporan keuangan yang diperiksa merupakan permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terperiksa. Permasalahan tersebut meliputi:

152




1. Ikhtisar Koreksi Ikhtisar Koreksi merupakan rekapitulasi koreksi atau penyesuaian (adjustments) yang diusulkan tim pemeriksa kepada pemerintah daerah. Koreksi pemeriksaan yang dimasukkan tersebut merupakan koreksi terhadap LKPD yang di atas nilai TE dan secara keseluruhan di atas nilai materialitas. Koreksi pemeriksaan tersebut menggambarkan penyajian LKPD yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kecukupan pengungkapan. Jurnal koreksi hanya pada akun utama pada LKPD. Penyesuaian pada buku dan sistem akuntansi dilakukan kemudian. Selain itu, koreksi terhadap kecukupan pengungkapan merupakan koreksi pada catatan atas laporan keuangan LKPD. 2. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Kelompok temuan kelemahan SPI dibagi dalam subkelompok temuan berikut ini: •

•

•

Temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapatmempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan struktur pengendalian intern mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/ tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.

3. Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi dalam subkelompok berikut ini: •

•

•

•

153

Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah yaitu mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa datang berupa berkurangnya kas, surat berharga, dan aset nyata dan pasti jumlahnya. Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah yang mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Temuan administrasi yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/ daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.




•

Temuan Indikasi Tindak Pidana mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

8.7. Tanggapan Manajemen atas Temuan Setelah draft Temuan Pemeriksaan disusun oleh pemeriksa, maka langkah-langkah berikutnya atas Temuan Pemeriksaan meliputi: 1. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksa dengan Pejabat Entitas yang Berwenang Setelah Konsep Temuan Pemeriksaan disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pemerintah daerah, tim pemeriksa membahas temuan tersebut dengan pejabat pemerintah daerah yang berwenang antara lain kepala daerah/sekretaris daerah atau PPKD. 2. Perolehan Tanggapan Resmi dan Tertulis Pemeriksa memperoleh tanggapan resmi dan tertulis atas Konsep Temuan Pemeriksaan dari pejabat pemerintah daerah yang berwenang dalam hal ini kepala daerah/sekretaris daerah atas nama kepala daerah. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam Temuan Pemeriksaan atas LKPD. 3. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD Pemeriksa dalam hal ini Ketua Tim menyampaikan Temuan Pemeriksaan atas LKPD kepada kepala daerah dan/atau sekretaris daerah. Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas LKPD tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan LKPD. Hal ini merupakan batas tanggung jawab pemeriksa terhadap kondisi laporan keuangan yang diperiksa. Pemeriksa tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal pekerjaan lapangan tersebut. Oleh karena itu, tanggal penyampaian temuan pemeriksaan tersebut merupakan tanggal laporan hasil pemeriksaan atau tanggal surat representasi pemerintah daerah.

8.8. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa dituangkan secara tertulis ke dalam suatu bentuk laporan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP merupakan bukti penyelesaian penugasan bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada Pemberi Tugas, yakni BPK-RI. Laporan tertulis berfungsi untuk: (1) Mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pejabat pemerintah, yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Membuat hasil pemeriksaan terhindar kesalah pahaman; (3) Membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh instansi terkait dan (4) Memudahkan tindak lanjut untuk menentukan apakah tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.

154




1. Jenis-jenis Laporan Hasil Pemeriksaan Dalam pemeriksaan tahunan atas laporan keuangan pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan akan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri dari: a.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

LHP menyatakan opini BPK-RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).Opini pemeriksaan BPK terhadap LKPD menggunakan opini standar sesuai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yaitu: 1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia. 2) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3) Pendapat tidak wajar (adverse opinion). Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. 4) Menolak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa pemeriksa tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

“

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten tidak menjamin pejabat daerah itu bebas dari kasus korupsi. Opini WTP hanya penilaian atas baiknya tata kelola keuangan yang dilakukan oleh pemprov/pemkot/pemkab. WTP tidak menjamin tidak ada korupsi.

Sumber: http://inspektorat.purworejokab.go.id/wtp-bukan-berarti-bebas-korupsi/, 2012

155



“


Perkembangan opini pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat di grafik berikut ini: Gambar 8.2 Perkembangan Pemberian Opini BPK 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0

WTP

WDP

TW

TMP

Sumber: BPK RI

Sesuai dengan hal di atas, maka selain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan, opini didasarkan pula kepada kepatuhan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berpengaruh terhadap laporan keuangan. Laporan yang memuat kepatuhan dan sistem pengendalian intern dapat dilaporkan terpisah. b.

Laporan Kepatuhan atas Pengendalian Intern

Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”. Beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” seperti yang dirumuskan dalam SPAP adalah sebagai berikut: 1) Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian yang layak. 2) Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi, pencatatan akuntansi atau output dari suatu sistem. 3) Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan Aset. 4) Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan Aset. 5) Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa, karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian. 6) Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang-orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan menyeluruh sistem tersebut. 7) Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari pengendalian intern, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan rekonsiliasi tidak tepat waktu. 8) Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut. 156




9) Kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan. 10) Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pengendalian intern yang sebelumnya telah diketahui. Dalam melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, pemeriksa harus mengidentifikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-sendiri atau secara kumulatif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus menempatkan temuan tersebut dalam perspektif yang wajar. c.

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan, Kecurangan (fraud) dan Ketidakpatutan (abuse)

Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK. Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada penasihat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu tentang penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan tersebut akan mengganggu suatu proses penyidikan atau proses peradilan. Apabila laporan hasil pemeriksaan akan mengganggu proses penyidikan atau peradilan tersebut, BPK harus membatasi laporannya, misalnya pada hal-hal yang telah diketahui oleh umum (masyarakat). Selain ketiga laporan tersebut di atas, BPK dapat menyampaikan laporan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Contoh: pemeriksa dapat menyampaikan hasil transparansi fiskal pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Langkah-langkah Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan meliputi lima langkah, yaitu: • •

• • •

157

Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan. Konsep laporan hasil pemeriksaan disusun oleh ketua tim pemeriksa dan disupervisi oleh pengendali teknis. Penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Entitas yang Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab harus disampaikan kepada pimpinan entitas sebelum batas akhir waktu penyampaian Laporan keuangan yang telah diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku bagi entitas. Pembahasan konsep hasil pemeriksaan dengan Pejabat Entitas yang Berwenang. Konsep LHP yang telah disetujui penanggung jawab dibahas bersama dengan pimpinan entitas yang diperiksa. Perolehan surat representasi, dan Penyusunan konsep akhir dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan. Langkah ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan konsep akhir LHP, dan (2) Penyampaian LHP kepada pihakpihak yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan.




3. Surat Representasi Sesuai SPAP SA Seksi 333 [PSA No.17] Representasi Manajemen, pemeriksa harus memperoleh surat representasi yang dilampiri dengan LKPD yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Surat representasi tersebut menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pemerintah daerah atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan berlangsung. Surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Hal tersebut akan mempengaruhi opini. Apabila surat representasi dan lampirannya tidak diperoleh sampai dengan penerbitan laporan hasil pemeriksaan, ketua tim pemeriksa dan atau pengendali teknis menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dengan opini tidak dapat menyatakan pendapat kepada penanggung jawab untuk disetujui. Surat tersebut harus ditandatangani kepala daerah dan diberi tanggal yang sama dengan tanggal pembahasan konsep LHP atau tanggal LHP. Contoh Surat Representasi dapat dilihat pada halaman berikut:

158




[Kop Pemerintah Daerah ] Nomor : Lampiran : Perihal : Surat Representasi Manajemen

Jakarta, Mei 2006 Kepada Yth. [Anggota IV/Kepala Perwakilan ….. ] Badan Pemeriksa Keuangan RI Jl. ………………………………………………… Jakarta/…………….

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Daerah ……….. Tahun 200X, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 200X, Laporan Arus Kas, Neraca per 31 Desember 200X, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan yang dimaksud. Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan: 1.

Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.

2.

Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.

3.

Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

4.

Semua rekening atas nama perjabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

5.

[Pemerintah Daerah ] memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.

6.

Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.

7.

Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

8.

Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tapi belum diungkapkan.

9.

[Pemerintah Daerah ] telah memenuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 200X yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. 12. Kami bertanggung jawab untuk penyelenggaraan dan memelihara sistem pengendalian intern. 13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal: a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah. b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan. 14. Kami telah menyampaiakn semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan [Pemerintah Daerah …… ] dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material. 15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP. 16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan. 17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan [Pemerintah Daerah ….. ]. [Nama Pemerintah Daerah ] [Kepala Daerah ] [Nama Kepala Daerah ]

159




8.9. Komunikasi dalam Pemeriksaan Interaksi antara auditor dengan auditan dan dengan pihak lain memerlukan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam pemeriksaan.Komunikasi dalam pemeriksaan dimulai dari saat pertama kami mendatangi auditan untuk memperkenalkan diri hingga auditor menyerahkan laporan hasil pemeriksaan, bahkan diteruskan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, sepanjang proses pemeriksaan yang dilakukannya, seorang pemeriksa memerlukan keterampilan berkomunikasi untuk menghasilkan pemeriksaan yang terbaik. 1. Pengertian dan Tujuan Komunikasi Dalam Pemeriksaan Komunikasi adalah bagian integral dalam pemeriksaan yaitu mulai dari perencanaan penugasan, pelaksanaan pengujian hingga pemantauan tindak lanjut. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transmisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol-simbol biasa atau umum. Proses komunikasi merupakan tahap-tahap antara komunikator dengan komunikan yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Proses komunikasi meliputi 5 (lima) bagian, yakni: sumber komunikasi (komunikator); pesan; penerima (komunikan); media dan efek. Orang yang menyampaikan pesan

unikator Kom

ikan un

Me di

Sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya.

Dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan dan anjuran dengan bantuan bahasa, gerak-gerik, ekspresi wajah, gambar, warna dan isyarat lainnya.

Ko m

a

Efek

an Pes

Dampak sebagai pengaruh dari pesan.

Orang yang menerima pesan

Dengan menerapkan keterampilan berkomunikasi, pelaksanaan pemeriksaan akan berjalan secara efektif (dapat mencapai hasil-hasil yang diinginkan) dan efisien (proses pemeriksaan berlangsung lancar sehingga sumber daya benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pemeriksaan itu). Komunikasi selama pelaksanaan pemeriksaan terjadi antara tiga pihak, yaitu: komunikasi pemeriksa dengan rekan satu tim; komunikasi pemeriksa dengan pihak auditan; dan komunikasi pemeriksa dengan pihak-pihak luar.

160




2. Komunikasi Antara Pemeriksa dengan Auditan Interaksi antara pemeriksa dengan auditan, pada umumnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan tersebut: a. b. c. d. e. f.

Pada saat memperkenalkan diri dan menyerahkan surat tugas audit. Pada saat mengumpulkan informasi umum. Pada saat mengumpulkan bukti-bukti audit. Pada saat akan berhubungan dengan pihak ketiga. Pada saat membicarakan temuan hasil audit. Pada saat pemantauan tindak lanjut.

Pemeriksa dituntut untuk mengadakan hubungan insani dengan auditan. Hubungan insani tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya saling menyakiti tetapi saling menghargai, tanpa saling merugikan tetapi berusaha untuk sama-sama merasakan manfaat dari hasil kerjasamanya. Seorang pemeriksa harus berkomunikasi secara etis, ramah, sopan, menghargai dan menghormati orang lain. Auditan janganlah dipandang sebagai objek, melainkan sebagai subjek atau individu yang memiliki kepribadian tersendiri. Dengan diciptakannya hubungan insani oleh pemeriksa, diharapkan pemeriksa dan auditan merasa puas dengan pemeriksaan yang dilakukan dan auditan percaya dengan fungsi pemeriksaan. Salah satu persyaratan untuk dapat mempraktikan hubungan insani, adalah mengetahui tentang psikologi, khususnya mengenai perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam hubungan psikologis antara pemeriksa dengan auditan adalah: a. Bahwa setiap manusia pada dasarnya selalu ingin diperlakukan secara terhormat dan ingin selalu dihargai. b. Bahwa manusia itu satu sama lain berbeda. c. Bahwa setiap tingkah laku manusia mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, walaupun kebutuhan itu tidak selalu merupakan hal yang harus diperoleh, tetapi sesuatu yang mereka inginkan. Dalam hal ini seorang pemeriksa yang baik akan selalu berusaha untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diingini auditan, supaya dapat memberikan motivasi yang tepat untuk bisa bekerjasama. d. Bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk dapat memilih serta bekerja sesuai dengan kehendaknya serta perasaannya.

“

Pemeriksa seyogyanya menempatkan auditan sebagai subjek atau rekan kerja untuk membangun komunikasi dan suasana psikologis yang baik, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan efisien

“

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi dalam Pemeriksaan Dalam praktik banyak faktor yang mempengaruhi hubungan (komunikasi) antara pemeriksa dan auditan yang dapat dikelompokkan dalam: a. Peran. Sesuai dengan fungsinya, pemeriksa mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi atas dokumen, wawancara, konfirmasi, inspeksi dan lain-lain terhadap auditan. Oleh karena itu 161




auditan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan melayani pemeriksa sehingga situasi ini memberikan keuntungan bagi auditor berupa “conformity pressure” kepada auditan. b. Image. Image yang positif adalah bahwa seorang pemeriksa harus jujur, tegas dan menjunjung tinggi kebenaran. c. Atribut Pribadi. Pangkat/Jabatan, pendidikan, usia, penampilan, pengalaman dan prestasi merupakan atribut-atribut pribadi yang dapat memberikan pengaruh positif ataupun negatif dalam hubungan antara pemeriksa dan auditan. d. Atribut Organisasi. Atribut organisasi pertama yang dapat memberikan pengaruh adalah kedudukan hirarkis organisasi. Semakin tinggi kedudukan organisasi pemeriksaan (unit pemeriksa), makin tinggi pula nilai yang diberikan oleh auditan. e. Perilaku. Dalam mendapatkan informasi dari auditan maka pemeriksa harus memperhatikan faktor perilaku seperti sopan, halus dalam tutur kata, hormat pada orang lain, sikap rukun, tahu diri, simpatik dan mudah menolong. f. Jenis-jenis Pemeriksaan. General audit akan memberikan respon yang sewajarnya dari auditan daripada pemeriksaan khusus yang diarahkan untuk menemukan kecurangan. g. Temuan Pemeriksaan. Apabila selama pemeriksaan pemeriksa menemukan sesuatu yang dapat mengancam kedudukan auditan maka besar kemungkinan auditan akan bersikap bermusuhan. h. Kebijaksanaan Pemerintah. Dalam hal ini kebijakan yang menekankan pentingnya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berdampak conformity pressure. i. Suasana Setempat. Pemeriksa yang menghadapi auditan di daerah (dimana kepatuhan terhadap birokrasi masih sangat tinggi) umumnya akan diterima dan dilayani dengan baik.

“

“

Penting untuk dicatat bahwa semua faktor-faktor diatas tidak terlepas dari pengaruh budaya nasional, lokal dan budaya organisasi

4. Kiat-kiat Menghadapi Pemeriksa Menghadapi pemeriksa jangan menjadi beban, sebab mereka pun juga manusia, seorang pekerja yang sedang menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Berikut ini beberapa kiat menghadapi pemeriksa: a. Pemeriksa adalah tamu organisasi, sambut seperti laiknya menyambut tamu. Buatlah pemeriksa senyaman mungkin saat berkunjung. Image anda sebagai tuan rumah yang baik akan membekas di benak pemeriksa, sehingga awal kebaikan inilah yang akan membuka kebaikan-kebaikan lainnya. b. Pemeriksa adalah manusia, jadi tidak perlu kita takut karenanya. Saat berkenalanatau jeda tanyakan hal-hal kecil mengenai pemeriksa seperti tinggal dimana, keluarganya, dan sebagainyauntuk mencairkan suasana dan membuat proses pemeriksaan berjalan dengan lebih santai. c. Identifikasi kriteria yang akan dijadikan acuan pemeriksa sehingga wajib diketahui oleh auditan. Kriteria yang dijadikan acuan pemeriksa dalam pemeriksaan tergantung dari tujuan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan keuangan kriteria tersebut meliputi: •

162

Standar akuntansi pemerintahan (SAP)




• • d.

e.

f.

Sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP) Peraturan-peraturan perundangan yang menaungi dan wajib ditaati oleh entitas yang sedang diperiksa Pahamilah dengan baik dokumen-dokumen di atas dan pastikan anda memahami betul standar, prosedur dan peraturan yang tertuang. Identifikasi/kuasai seluk-beluk proses operasional entitas. Pahami dengan baik keseluruhan proses operasional organisasi anda. Bila perlu gunakan diagram alir (flow chart) untuk membantu anda dalam memetakan input– proses – output organisasi anda. Biasanya pemeriksa akan betul-betul menanyakan anda tentang ketiga tahapan ini. Karena dari situ pemeriksa mengetahui apa yang sebetulnya menjadi tugas dan wewenang anda serta dokumen atau prosedur serta rekaman apa yang harusnya anda miliki. Ingat, pemeriksa adalah orang luar organisasi yang tidak memahami tugas dan wewenang anda kecuali dari apa yang anda utarakan. Setiap proses memiliki bukti berupa kuitansi, catatan, laporan, sertifikat dan sebagainya. Persiapkan semua sesuai dengan prosesnya. Pastikan anda memiliki bukti pelaksanaan untuk setiap proses yang dilakukan. Susun rekaman tersebut dan letakkan di tempat yang rapi dan mudah anda cari, karena kemampuan telusur (traceability) merupakan salah satu tolok ukur dalam pemeriksaan. Jawab pertanyaan pemeriksa dengan memberikan fakta dan data, sehingga bagi pemeriksa fakta dan data tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan. Biasakan untuk menjawab pertanyaan pemeriksa dengan bukti, bukan sekedar jawaban lisan semata. Artinya, jika pemeriksa bertanya tentang tugas dan tanggung jawab anda, sangat dianjurkan untuk menjelaskan hal tersebut sambil menunjukkan uraian tugas (job description) anda. Hindari asumsi atau jawaban asal-asalan yang membuat pemeriksa berpikiran Anda bukanlah orang yang jujur. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin jika auditan diperiksa tanpa adanya temuan. Temuan yang perlu anda hindari adalah temuan yang bersifat signifikan. Adapun temuan minor sebisa mungkin Anda tekan dengan betul-betul memahami dan menerapkan persyaratan yang diminta oleh SPIP. Anggaplah temuan minor dari pemeriksa sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

5. Pendekatan Dalam Menyelesaikan Temuan Selain kita-kiat umum dalam menghadapi pemeriksa sebagaimana tersebut diatas, berikut ini kiatkiat untuk menyelesaikan temuan. Perlu diketahui bahwa walaupun seharusnya pemeriksa memiliki karakteristik kualitas yang tinggi, dalam praktik tidak selalu demikian adanya. Berikut ini merupakan kondisi yang bisa saja terjadi: a) Pemeriksa juga manusia yang bisa saja salah. b) Menurut auditan umumnya pemeriksa dianggap lebih ahli daripada auditan walaupun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. c) Temuan kadang tidak didasarkan pada bukti yang kuat, lengkap dan relevan serta argumentasi logis. d) Temuan terkadang tidak jelas kriteria yang digunakan.

163




e) Temuan yang buktinya lemah bisa menjadi fitnah dan berpotensi menjadi pembunuhan karakter pihak tertentu. f) Pemeriksa terkadang memiliki kepentingan finansial kepada auditan. Misalnya pemeriksa ingin menjual jasa tertentu kepada auditan dengan menggunakan perusahaan lain. g) Pemeriksa memiliki kewenangan yang kuat sehingga pemeriksa terkadang arogan dan tidak mau menerima kebenaran. Dengan demikian penyelesaian temuan sebaiknya harus berhati-hati jangan sampai justru menimbulkan permasalahan lain yang lebih serius. Kelemahan mendasar dalam sistem pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah tidak terdapatnya mekanisme check and balance. BPK yang membuat standar pemeriksaan, yang melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan standar tersebut. Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat antara pemeriksa dengan auditan maka kemungkinan besar yang dianggap benar adalah pemeriksa. Auditan dapat saja mengajukan keberatan kepada struktur internal BPK baik kepada pengendali teknis, kepada penanggung jawab maupun Majelis Kehormatan Dewan Etik. Seharusnya terdapat dewan kehormatan yang mengawasi pelaksanaan standar ini berada di luar organisasi BPK yang merupakan organisasi independen untuk mengawasi pelaksanaan standar dan menjadi organisasi yang dapat menyelesaikan perbedaan antara pemeriksa dan auditan. Beberapa pendekatan dan cara-cara praktis penyelesaian temuan adalah: a. Penjelasan Sebagai Pembelaan Temuan material dapat diselesaikan tanpa menjatuhkan sanksi kepada auditan melalui penjelasan sebagai pembelaan. Misalnya pemeriksa mendapatkan temuan sementara bahwa saat mobil dinas dicat di bengkel ternyata masih terdapat pengeluaran BBM untuk kendaraan dinas tersebut. Setelah dilakukan wawancara diperoleh penjelasan bahwa selama mobil dinas tersebut dikerjakan proses pengecatannya di bengkel, ternyata oleh pihak bengkel, auditan diberi pinjaman mobil untuk kelancaran operasi auditan yang bersangkutan. Oleh karena itu bukti pendukung berupa surat dan catatan dari bengkel atau atasan langsungnya mengenai peminjaman kendaraan pengganti tersebut dapat menjadi bukti tambahan bahwa pengeluaran BBM pada masa pengecatan tidaklah mengada-ada. Contoh lain misalnya kasus temuan berupa pembangunan gedung kantor ternyata menggunakan atap dari kayu yang masih muda. Sehingga gedung tersebut baru setahun dipakai atapnya sudah hampir patah. Akibatnya biaya pemeliharaan gedung pada tahun kedua meningkat. Pemeriksa melihat hal tersebut sebagai kejanggalan sehingga meneliti secara detil dan diketahui bahwa kayu untuk atap sebagian ternyata masih merupakan kayu yang masih muda. Hal ini terjadi karena pengawas (supervisor) bangunan secara tidak sengaja menerima kayu yang masih muda tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya terkena pada supervisor yang bersangkutan saja tetapi secara tanggung renteng juga mengenai atasannya kecuali jika atasan yang bersangkutan telah melakukan pengendalian intern yang cukup. Jika atasan yang bersangkutan misalnya menunjukkan bukti bahwa dia telah membuat kebijakan pencegahan melalui organisasi, prosedur, pencatatan, otorisasi dan lain-lain bahwa kayu yang masih muda tidak boleh diterima maka atasan yang bersangkutan dapat terbebas dari tanggung renteng. b. Janji Auditan Melakukan Perbaikan Jika temuan yang diajukan oleh pemeriksa menyangkut perbaikan SPI maka jika auditan meyakini bahwa pemeriksa memang benar dan beralasan kuat maka auditan dapat berjanji melakukan perbaikan. Misalnya jika terdapat prosedur yang kurang baik dalam pembayaran gaji anggota

164




DPRD, maka auditan dapat berjanji bahwa kejadian tersebut tidak akan diulangi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, pada bulan Desember tahun 2012 pemegang kas telah menerima SPM Gaji untuk bulan Januari tahun 2013. SPM ini harusnya dicairkan pada tahun 2013. Akan tetapi pemegang kas mencairkannya pada akhir Desember 2012 dengan alasan bahwa pada tanggal 1 Januari merupakan tahun baru dan bank libur. Tidak ada kerugian negara, tetapi gaji ini harus di bebankan pada laporan realisasi anggaran pada tahun 2012. Pemeriksa menemukan kejadian ini dan membuat management letter bahwa hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Contoh lain, misal ditemukan oleh pemeriksa bahwa pemerintah daerah tidak memiliki Kartu Aset Tetap sehingga semua aset tetap yang dimiliki tidak tercatat dengan baik. Akibatnya aset tetap tersebut mudah sekali hilang atau digelapkan. Temuan seperti ini dapat diselesaikan dengan janji melakukan perbaikan atas SPI. c. Perbaikan Atas Temuan Administratif Pelaporan Jika temuan pemeriksa merupakan temuan administratif misalnya terjadi kesalahan pencatatan dan pelaporan yang tidak menimbulkan kerugian negara, maka auditan dapat langsung menerima temuan tersebut jika memang demikian adanya. Temuan seperti ini lazim sekali terjadi dalam pemeriksaan keuangan. Misalnya laporan realisasi anggaran satker terjadi kesalahan pencatatan rekening. Biaya foto copy dibebankan ke rekening biaya ATK. Koreksi semacam ini lazim dan tidak perlu dipermasalahkan selama memang ini benar adanya. d. Penyelesaian di Tempat Jika terdapat kerugian negara misalnya jika kesalahan ini bukan kesengajaan maka auditan dapat melakukan pembayaran ke kas daerah atau pemerintah pada saat proses pemeriksaan dilakukan. Dengan demikian pemeriksa dapat mengeluarkan temuan tersebut dari laporan hasil pemeriksaan. Akan tetapi jika kesalahan ini mengandung unsur kecurangan maka pemeriksa dapat memandang kasus tersebut sebagai kasus korupsi dan terdapat unsur tindak pidana. Hanya saja, beda kesalahan dengan kecurangan adalah tipis. Kecurangan adalah kesalahan yang disengaja dan ada unsur merugikan negara. Sedangkan kesalahan adalah hal yang tidak disengaja mungkin karena auditan tidak memahami peraturan perundangan yang berlaku. 6. Memenangkan Negosiasi Dengan Pemeriksa Setelah segala jenis bahan pembelaan telah disiapkan dan argumentasi yang kuat telah disusun maka selebihnya adalah bagaimana auditan mampu memenangkan negosiasi dengan pemeriksa. Berikut kiatkiat memenangkan negosiasi dengan pemeriksa: a. Terlebih dahulu kenali: • siapa saja yang akan menjadi lawan bicara, sifat dan kepribadian, ego, bagaimana tingkat sensitifitas dan sebagainya. • posisi atau jabatan mereka dalam organisasi. • seberapa besar pengaruh masing-masing orang dalam masalah pokok yang menjadi agenda pembahasan. • apakah hadirin merupakan pengambil keputusan atau bukan. b. Kemampuan kita untuk memilih lingkungan yang tepat. • Lokasi yang tepat • Suasana yang hangat • Posisi masing-masing pihak 165




c. Mulai dengan kalimat-kalimat hangat dan bersahabat untuk mencairkan suasana sebelum negosiasi berlangsung. d. Hindarkan negosiasi yang konfrontatif. Konfrontasi terkadang tidak menyelesaikan masalah. Pemeriksa kadang merasa terhina jika auditan terlalu lugas dalam menyangkal temuan pemeriksa walaupun yang disampaikan oleh auditan benar adanya. e. Berpura-pura bodoh itu kadang pintar. Dengan beberapa pengecualian, manusia cenderung membantu orang yang mereka anggap kurang pintar daripada mengambil keuntungan dari mereka. Kadang dengan berpura-pura bodoh kita diberikan waktu untuk memikirkan kembali dan waktu itu kita gunakan untuk mengumpulkan informasi dan meneliti lagi lebih mendalam. f. Jangan biarkan pihak pemeriksa menjadi notulis. Pada waktu berdiskusi dan bernegosiasi tidak semua hal dibicarakan dalam komunikasi verbal. Karena itu ada baiknya auditan yang menulis notulen. g. Pelajari dulu dengan seksama lingkup pekerjaan dan kontrak yang dibuat. Pekerjaan yang tidak terdapat dalam kontrak tetapi dilaksanakan oleh pihak ketiga dalam kenyataan, cenderung tidak dianggap sebagai penambah komponen biaya oleh pemeriksa. Sebaliknya, pekerjaan yang ada dalam kontrak tetapi tidak dilaksanakan oleh pihak ketiga akan menjadi kerugian negara.

166



LEMBAR KERJA PESERTA (LKP)

Lembar Kerja Peserta (LKP)

1.

Soal Latihan Persamaan Dasar akuntansi

Berikut di bawah ini disajkan data Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Mudah Sekali: Kode Akun

Nama Akun

Saldo

111

Kas

100

113

Piutang Pendapatan

200

116


80

117

Persediaan

131

Tanah

1000

50

132

Peralatan dan Mesin

2000

133

Gedung dan Bangunan

5000

137


800

211


150

214


300

215

Utang Beban

250

221

Utang Dalam Negeri

2500

Saudara diminta: Susunlah Neraca Awal Kabupaten Mudah Sekali dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya ke dalam format Neraca sebagai berikut: Kode Akun

Nama Akun

Saldo

Kode Akun

ASET

168

Nama Akun

Saldo

KEWAJIBAN

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

EKUITAS

...

...

...

...

Total Aset

...

Total Kewajiban dan Ekuitas

...




2. Soal Latihan Siklus Akuntansi (Akuntansi SKPD) Pemkab Aman Sentosa mulai menerapkan akuntansi berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Berikut ini adalah data akuntansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemkab Aman Sentosa. ASET

Rp

KEWAJIBAN

Aset Lancar

Rp


Kas *)

1.500

Persediaan

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

1.500

500

Total Aset Lancar

2.000

Aset Tetap

EKUITAS

Tanah

250.000

Gedung dan Bangunan

240.000

Peralatan dan Mesin

149.000

Total Aset Tetap

Ekuitas**

639.500

639.000 TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS

641.000

*) Kas merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan potongan PPh/PPN yang belum disetor ke Kas Negara s/d akhir tahun **)Akun Ekuitas di dalam SAP Akrual tidak dibagi lagi menjadi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dsb., karena akun Ekuitas di sini sudah merupakan Ekuitas yg bersifat full accrual.

RINGKASAN DPA Ringkasan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Kesehatan untuk T.A. 2012 adalah sbb.: Uraian Retribusi

Jumlah Rp

24.000.000

Rp

1.500.000.000

Belanja Belanja Tidak Langsung: Belanja Pegawai Belanja Langsung: Belanja Pegawai

Rp

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja Langsung Total Belanja

65.000.000 150.000.000 120.000.000

Rp

335.000.000

Rp

1.835.000.000

TRANSAKSI Untuk menyederhanakan ilustrasi, transaksi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2012 di Dinas Kesehatan diringkaskan sbb: a) Bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh/PPN sebesar Rp1.500.000 ke rekening Kas Negara, berdasarkan bukti transaksi berupa SSP (Surat Setoran Pajak Pusat). b) Bendahara pengeluaran menerima uang persediaan (UP) dari BUD sebesar Rp50.000.000 169




berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D UP. c) Total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar Rp1.487.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Gaji dan Tunjangan. d) Total realisasi belanja modal yang seluruhnya untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.000.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D-LS Belanja Barang dan Jasa. e) Total realisasi belanja barang dan jasa berupa ATK yang dibayar secara UP sebesar Rp25.000.000 dan sudah diterbitkan SP2D-GU nya. f) Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan selama T.A 2012 sebesar Rp27.000.000. Dari jumlah tersebut, pendapatan retribusi yang diterima bendahara penerimaan sebesar Rp25.500.000. Pendapatan tsb telah disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah, berdasarkan bukti transaksi berupa STS (Surat Tanda Setoran). g) Sisa UP disetor seluruhnya pada akhir tahun ke rekening Kas Daerah berdasarkan bukti transaksi berupa STS. DATA PENYESUAIAN AKHIR TAHUN h) Persediaan yang masih tersisa pada akhir tahun diestimasi sebesar Rp1.000.000. i) Penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan disusutkan sebesar Rp6.000.000, sedangkan peralatan dan mesin disusutkan sebesar Rp31.900.000. j) Tagihan belanja barang dan jasa berupa belanja langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2012 sebesar Rp15.325.000 belum terbayarkan. DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun

170

Nama Akun

H/D

1

Aset

H

11

Aset Lancar

H

111

Kas

D

112


D

113

Piutang Pendapatan

D

114

Piutang Lainnya

D

115

Penyisihan Piutang

D

116


D

117

Persediaan

D

199


D

12


H

121


D

122


D

13

Aset Tetap

H

131

Tanah

D

132

Peralatan dan Mesin

D

133

Gedung dan Bangunan

D

134


D

135

Aset Tetap Lainya

D




Kode Akun

171

Nama Akun

H/D

136


D

137


D

14

Dana Cadangan

H

141

Dana Cadangan

D

15

Aset Lainnya

H

151


D

152


D

153

Aset Tidak Berwujud

D

154

Aset Lain-lain

D

2

Kewajiban

H

21


H

211


D

212

Utang Bunga

D

213


D

214


D

215

Utang Beban

D

216


D

22


H

221

Utang Dalam Negeri

D

223

Utang Luar Negeri

D

224


D

3

Ekuitas

H

31

Ekuitas

H

311

Ekuitas

D

312

Ekuitas SAL

D

313


D

4

Pendapatan-LRA

H

41


H

411


D

412


D

413


D

414


D

42


H

421

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

D

422

Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Lainnya

D

423


D

424

Bantuan Keuangan

D

43


H




Kode Akun

172

Nama Akun

H/D

431

Pendapatan Hibah

D

432

Pendapatan Lainnya

D

5

Belanja

H

51

Belanja Operasi

H

511

Belanja Pegawai

D

512


D

513

Belanja Bunga

D

514

Belanja Subsidi

D

515

Belanja Hibah

D

516


D

52

Belanja Modal

H

521

Belanja Modal Tanah

D

522


D

523


D

524


D

525


D

53

Belanja Tak Terduga

H

6

Transfer

H

61


H

611


D

612


D

62


H

621


D

622


D

623


D

7

Pembiayaan

H

71


H

711

Penggunaan SILPA

D

712


D

713


D

714

Pinjaman Dalam Negeri

D

715

Penerimaan Kembali Piutang

D

716

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

D

72


H

721


D

722

Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

D

723

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

D

724

Pemberian Pinjaman Daerah

D




Kode Akun

173

Nama Akun

H/D

8

Pendapatan-LO

H

81


H

811


D

812


D

813


D

819


D

82


H

821


D

822


D

823


D

824

Bantuan Keuangan

D

83


H

831

Pendapatan Hibah

D

832

Pendapatan Lainnya

D

84


H

85

Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa

H

9

Beban

H

91

Beban Operasi

H

911

Beban Pegawai

D

912

Beban Barang

D

913

Beban Bunga

D

914

Beban Subsidi

D

915

Beban Hibah

D

916


D

917

Beban Penyusutan

D

918


D

919

Beban Lain-lain

D

92

Beban Transfer

H

921

Bagi Hasil Pajak

D

922


D

923


D

924


D

925


D

93


H

94

Beban Luar Biasa

H




Form Proses Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ...................................................

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 dalam rupiah

Kode

No 2

8

1

Pendapatan-LO

81

2


811

3


812

4


813

5


819

6


7

175

Uraian

1

Jumlah 3


82

8


821

9


822

10


823

11


829

12

Bantuan Keuangan

13


83

14


831

15

Pendapatan Hibah

832

16

Pendapatan Lainnya

17


84

18


85

19

Pos Luar Biasa

20

JUMLAH PENDAPATAN (7+13+17+18+19)

9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

Beban Pegawai

912

24

Beban Barang

913

25

Beban Bunga

914

26

Beban Subsidi

915

27

Beban Hibah

916

28


917

29

Beban Penyusutan

918

30





Kode 919

No 31

Uraian

Jumlah

Beban Lain-lain

32


92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

922

35


923

36


924

37


925

38


39


93

40


94

41

Beban Luar Biasa

43 44


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 dalam rupiah

No

Uraian

2012

2011

1

2

3

4

1

Ekuitas Awal

2


3


4


5


6 7

176

Lain-lain Ekuitas Akhir (1 s.d. 6)




PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. SKPD ...............................

NERACA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 dalam rupiah

Kode

No

Uraian

Jumlah Tahun 2012

1

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

112

4


113

5

Piutang Pendapatan

114

6

Piutang Lainnya

115

7

Penyisihan Piutang

116

8


117

9

Persediaan

199

10


11 12

12


121

13


122

14


13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

132

18

Peralatan dan Mesin

133

19

Gedung dan Bangunan

134

20


135

21

Aset Tetap Lainya

136

22


137

23


15

24

Jumlah Investasi Jangka Panjang (13-14)


14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27

177



15

28

Aset Lainnya

151

29


152

30


153

31

Aset Tidak Berwujud



Tahun 2011


Kode

No

Uraian

Jumlah Tahun 2012

154

178

32

Aset Lain-lain

33


34

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2

35

Kewajiban

21

36


211

37


212

38

Utang Bunga

213

39


214

40


215

41

Utang Beban

216

42


43


22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

223

46

Utang Luar Negeri

224

47


48


49


3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

312

53

Ekuitas SAL

313

54


55


56




Tahun 2011




UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 dalam rupiah

Kode

No

1


Realisasi 2012

3

4

5

2

4

1

Pendapatan-LRA

41

2


411

3


412

4


413

5


414

6


7

179

Uraian


42

8


421

9


422

10


423

11


424

12

Bantuan Keuangan

13


43

14


431

15

Pendapatan Hibah

432

16

Pendapatan Lainnya

17


18


5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai

512

22


513

23

Belanja Bunga

514

24

Belanja Subsidi

515

25

Belanja Hibah




Kode

No

516

26 27

Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi (21 s.d. 26)

52

28

Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

522

30


523

31


524

32


525

33


34


53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

37 38

Jumlah Belanja Tak Terduga (36) Jumlah Belanja (27 + 34 + 37)

6

39

Transfer

61

40


611

41


612

42


62

43


621

44


622

45


623

46


47

180

Uraian


48


49


7

50

Pembiayaan

71

49


711

51

Penggunaan SILPA

712

52


713

53


714

54


715

55


716

56





Realisasi 2012


Kode

No

Uraian

57

Jumlah Penerimaan Pembiayaan (51 s.d. 56)

72

58


721

59


722

60


723

61


724

62


63

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (59 s.d. 62)

64

PEMBIAYAAN NETO (57 – 63)

65

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)


Realisasi 2012


LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 dalam rupiah

No

Uraian

2012

2011

1

2

3

4

1

Saldo Anggaran Lebih Awal

2

Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemb. Th Berjalan

3

Subtotal (1-2)

4

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

5

Subtotal (3+4)

6

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

7

Lain-lain

8

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

SOAL TOPIK III 1. Diskusikan dan jelaskantentang akuntansi pendapatan dan piutang, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan

181




2. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 3. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi belanja modal dan aset tetap, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 4. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi pembiayaan, investasi dan kewajiban, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 5. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi dana cadangan dan transaksi non anggaran, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan 6. Diskusikan dan jelaskan tentang akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup, meliputi: a. Definisi b. Pengakuan dan Pengukuran c. Pencatatan d. Penyajian dan Pengungkapan di laporan keuangan SOAL TOPIK IV Untuk meningkatkan pemahaman atas akuntansi SKPD, Silahkan Anda mengerkan soal berikut ini !

182




Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Bahari menerima DPA T.A. 2012 dengan ringkasan anggaran sbb.: Pendapatan Retribusi

Rp

450.000.000

Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan

Rp

1.020.000.000

Belanja Pegawai-Belanja Honor

Rp

100.000.000


Rp

280.000.000

Belanja Modal

Rp

200.000.000

Total Anggaran Belanja

Rp

1.600.000.000

Adapun Neraca awal Dinas Pariwisata per 1 Januari 2012 adalah sbb: Dinas Pariwisata - Pemkab Bahari

NERACA

Per 1 Januari 2012

Uraian

Jumlah (Rp)

Uraian

ASET

KEWAJIBAN

Aset Lancar

Kewajiban jk Pendek

Jumlah (Rp) -

Kas di Bendahara Penerimaan

-

Kas di Bendahara Pengeluaran

-

EKUITAS

Piutang

-

Ekuitas

2.150.550.000

Persediaan

550.000

Total Aset Lancar

550.000

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

2.150.550.000

Aset Tetap Tanah

600.000.000

Peralatan dan Mesin

750.000.000

Gedung dan Bangunan

800.000.000

Total Aset Tetap

2.150.000.000

TOTAL ASET

2.150.550.000

Transaksi realisasi anggaran selama T.A. 2012 sebagai berikut: A. Ringkasan transaksi selama Triwulan I s.d. III (Jan s.d. Sept) T.A. 2012 1) Penerimaan Uang Persediaan (UP) pada awal Januari 2012 dengan bukti SP2D-UP sebesar Rp. 10.000.000.

183




2) Ringkasan data mengenai belanja yang dibayar secara langsung (LS) dengan bukti SP2D-LS dan belanja UP yang telah disahkan pertanggungjawabannya dengan bukti SP2D-GU selama Januari s.d September 2012 adalah sebagai berikut:

Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan

Rp

747.000.000

Belanja Pegawai-Belanja Honor

Rp

13.000.000


Rp

243.000.000

Belanja Modal-Gedung

Rp

150.000.000

Belanja gaji dan tunjangan dan belanja modal harus dibayar secara langsung (LS), sedangkan belanja honor dan belanja barang dan jasa dapat dibayarkan dengan UP/TU.

3) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 300.710.000 B.

Transaksi selama triwulan IV (Oktober-Des) T.A. 2012 adalah sbb.:

Transaksi selama Oktober: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.000.000 b) Diterima SP2D-TU (Tambah Uang Persediaan) sebesar Rp 85.000.000. Dana TU tersebut akan digunakan untuk membayar honor nara sumber kegiatan diklat dan honor paniti. c) Diterima SP2D-LS untuk pembelian 5 unit komputer dengan nilai total sebesar Rp44.000.000. d) Dibayar honor nara sumber sebesar Rp 75.000.000 dan honor panitia sebesar Rp 10.000.000. Dari pembayaran honor tersebut telah dipotong PPh sebesar Rp11.750.000. e) Potongan PPh sebesar Rp 11.750.000 (butir d) telah disetorkan ke rekening Kas Negara. f) Belanja honor di atas (butir d) telah disahkan pertanggungjawabannya dengan menerima SP2D-TU Nihil. (Keterangan: SP2D TU Nihil bukan merupakan pengisian kembali dana TU, tetapi hanya merupakan bukti pengesahan SPJ pengguna dana TU). g) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 45.500.000 Transaksi selama November: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000 b) Dibayar ATK dan penggandaan sebesar Rp 8.800.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). Dari pembayaran belanja tsb dipotong PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp 800.000. c) Diterima SP2D-GU atas belanja barang dan jasa sebesar Rp8.800.000 d) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.560.000 dan 2.500.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). e) Disetor ke rekening Kas Negara.PPh sebesar Rp120.000 dan PPn sebesar Rp800.000. f) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 55.650.000 Transaksi selama Desember: a) Diterima SP2D-LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 83.700.000 b) Dibayar biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp850.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). c) Dibayar belanja listrik dan telepon masing-masing sebesar Rp 1.450.000 dan 2.635.000 (catat ke Belanja Barang dan Jasa). 184




d) Diterima SP2D GU-Nihil atas pertanggungawaban penggunaan UP yang terakhir. Adapun sisa UP yang ada telah disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah. (Keterangan: SP2D GU Nihil bukan merupakan pengisian kembali UP yang terpakai, tetapi hanya merupakan bukti pengesahaan SPJ penggunaan UP yang terakhir di bulan Desember.) e) Pendapatan retribusi yang diterima/disetor ke Kasda sebesar Rp 65.850.000 C. Data untuk penyesuaian akhir Tahun Anggaran 2012: a) Persediaan yang masih ada pada akhir tahun yaitu ATK dan persediaan obat-obatan dengan total sebesar Rp1.200.000. Adapun total pembelian persediaan selama tahun berjalan sebesar Rp16.500.000 b) Pendapatan retribusi yang sudah menjadi hak pemda (telah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi-nya) tetapi belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sampai akhir tahun 2012 sebesar Rp2.500.000. c) Beban penyusutan aset tetap, yang mulai diterapkan tahun ini, telah dihitung berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp53.750.000 DIMINTA: 1. 2. 3. 4. 5.

Lakukan Pencatatan Transaksi di Buku Jurnal Finansial dan Buku Anggaran Lakukan Pencatatan Penyesuaian di Buku Jurnal Finansial Lakukan Posting ke buku besar Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian SusunlahLaporan Keuangan meliputi : a. Laporan Operasional (LO) b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) c. Neraca d. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

185




DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun

186

Nama Akun

H/D

1

Aset

H

11

Aset Lancar

H

111

Kas

D

112


D

113

Piutang Pendapatan

D

114

Piutang Lainnya

D

115

Penyisihan Piutang

D

116


D

117

Persediaan

D

199


D

12


H

121


D

122


D

13

Aset Tetap

H

131

Tanah

D

132

Peralatan dan Mesin

D

133

Gedung dan Bangunan

D

134


D

135

Aset Tetap Lainya

D

136


D

137


D

14

Dana Cadangan

H

141

Dana Cadangan

D

15

Aset Lainnya

H

151


D

152


D

153

Aset Tidak Berwujud

D

154

Aset Lain-lain

D

2

Kewajiban

H

21


H

211


D

212

Utang Bunga

D

213


D

214


D




Kode Akun

187

Nama Akun

H/D

215

Utang Beban

D

216


D

22


H

221

Utang Dalam Negeri

D

223

Utang Luar Negeri

D

224


D

3

Ekuitas

H

31

Ekuitas

H

311

Ekuitas

D

312

Ekuitas SAL

D

313


D

4

Pendapatan-LRA

H

41


H

411


D

412


D

413


D

414


D

42


H

421


D

422


D

423


D

424

Bantuan Keuangan

D

43


H

431

Pendapatan Hibah

D

432

Pendapatan Lainnya

D

5

Belanja

H

51

Belanja Operasi

H

511

Belanja Pegawai

D

512


D

513

Belanja Bunga

D

514

Belanja Subsidi

D

515

Belanja Hibah

D

516


D

52

Belanja Modal

H

521

Belanja Modal Tanah

D

522


D




Kode Akun

188

Nama Akun

H/D

523


D

524


D

525


D

53

Belanja Tak Terduga

H

6

Transfer

H

61


H

611


D

612


D

62


H

621


D

622


D

623


D

7

Pembiayaan

H

71


H

711

Penggunaan SILPA

D

712


D

713


D

714


D

715


D

716


D

72


H

721


D

722


D

723


D

724


D

8

Pendapatan-LO

H

81


H

811


D

812


D

813


D

819


D

82


H

821


D

822


D

823


D




Kode Akun

189

Nama Akun

H/D

824

Bantuan Keuangan

D

83


H

831

Pendapatan Hibah

D

832

Pendapatan Lainnya

D

84


H

85


H

9

Beban

H

91

Beban Operasi

H

911

Beban Pegawai

D

912

Beban Barang

D

913

Beban Bunga

D

914

Beban Subsidi

D

915

Beban Hibah

D

916


D

917

Beban Penyusutan

D

918


D

919

Beban Lain-lain

D

92

Beban Transfer

H

921

Bagi Hasil Pajak

D

922


D

923


D

924


D

925


D

93


H

94

Beban Luar Biasa

H





BUKU JURNAL FINANSIAL SKPD

: ...................................

Tanggal

Nomor Bukti

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM

Kode dan Nama Akun

Saldo

191



Ref

Debit

Kredit


BUKU JURNAL FINANSIAL

SKPD

: ...................................

Tanggal

192

Nomor Bukti

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ BUKU ANGGARAN

Kode dan Nama Akun



Ref

Penerimaan

Pengeluaran


BUKU BESAR

193




194




NERACA SALDO PEMERINTAH KAB/KOTA ......................................... NERACA SALDO PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 SKPD

: ...................................

Kode dan Nama Rekening

Ref

Saldo

Saldo Tanggal … …………………. …….. PPK SKPD

………………………… NIP ………………….

195




LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ SKPD ................................................... LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)

Kode

No

Uraian

Jumlah

1

2

3

8

1

Pendapatan-LO

81

2


811

3


812

4


813

5


819

6


7

196


82

8


821

9


822

10


823

11


829

12

Bantuan Keuangan

13


83

14


831

15

Pendapatan Hibah

832

16

Pendapatan Lainnya

17


84

18


85

19

Pos Luar Biasa

20


9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

Beban Pegawai

912

24

Beban Barang

913

25

Beban Bunga

914

26

Beban Subsidi

915

27

Beban Hibah

916

28





Kode

No

Uraian

917

29

Beban Penyusutan

918

30


919

31

Beban Lain-lain

32

Jumlah


92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

922

35


923

36


924

37


925

38


39


93

40


94

41

Beban Luar Biasa

43 44




UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)

No

Uraian

2012

2011

1

2

3

4

1

Ekuitas Awal

2


3


4


5


6

Lain-lain

7

197





PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. SKPD ...............................

NERACA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)

Kode

No

Uraian

Jumlah Tahun 2012

1

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

112

4


113

5

Piutang Pendapatan

114

6

Piutang Lainnya

115

7

Penyisihan Piutang

116

8


117

9

Persediaan

199

10


11 12

12


121

13


122

14


15


13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

132

18

Peralatan dan Mesin

133

19

Gedung dan Bangunan

134

20


135

21

Aset Tetap Lainya

136

22


137

23


24


14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27

198



15

28

Aset Lainnya

151

29




Tahun 2011


Kode

No

Uraian

Jumlah Tahun 2012

152

30


153

31

Aset Tidak Berwujud

154

32

Aset Lain-lain

33


34

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2

35

Kewajiban

21

36


211

37


212

38

Utang Bunga

213

39


214

40


215

41

Utang Beban

216

42


43 22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

223

46

Utang Luar Negeri

224

47


48

199



49


3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

312

53

Ekuitas SAL

313

54


55


56




Tahun 2011





UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (dalam rupiah)

Kode

No

Uraian


1

2

3

4

1

Pendapatan-LRA

41

2


411

3


412

4


413

5


414

6


7

200


42

8


421

9


422

10


423

11


424

12

Bantuan Keuangan

13


43

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahLRA

431

15

Pendapatan Hibah

432

16

Pendapatan Lainnya

17


18


5

19

Belanja

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai



Realisasi 2012 4

% 5


Kode

No

512

22


513

23

Belanja Bunga

514

24

Belanja Subsidi

515

25

Belanja Hibah

516

26


27


52

28

Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

522

30


523

31


524

32


525

33


34


53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

37


38


6

39

Transfer

61

40


611

41


612

42


62

43


621

44


622

45


623

46


47

201

Uraian


48


49


7

50

Pembiayaan

71

49


711

51

Penggunaan SILPA




Realisasi 2012

%


Kode

No

712

52


713

53


714

54


715

55


716

56


57


72

58


721

59


722

60


723

61


724

62


63


64 65

202

Uraian

PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64)




Realisasi 2012

%



PEMERINTAH KAB/KOTA .......................... SKPD ...................................................

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)

No

Uraian

2012

2011

2

3

4

1 1


2


3

Subtotal (1-2)

4


5

Subtotal (3+4)

6


7

Lain-lain

8


SOAL TOPIK V TUGAS: Untuk meningkatkan pemahaman akuntansi PPKD, silahkan Anda mengerjakan soal berikut ini. A. Neraca Saldo Awal Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Langit Biru PPKD

Neraca Saldo Per 1 Januari 2012

Nama Rek

Debit (Rp)

Kas di Kas Daerah

45.750.765.000

Piutang DAU

15.000.000.000

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

25.000.000.000

Ekuitas Jumlah

203



Kredit (Rp)

85.750.765.000 85.750.765.000

85.750.765.000


B. Ringkasan DPA PPKD T.A. 2012 Pemerintah Kabupaten Langit Biru

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Tahun Anggaran 2012

No. Urut

Uraian

(1)

(2)

1

PENDAPATAN

1.2

Pendapatan Dana Perimbangan

1.2.1

Pendapatan Dana Bagi Hasil

40.350.000.000

1.2.2

Pendapatan Dana Alokasi Umum

275.000.000.000

Pendapatan Dana Alokasi Khusus

25.000.000.000

Jumlah Dana Perimbangan

340.350.000.000

1.2.3 1.3 1.3.1

(3)

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

-

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

-

Jumlah Pendapatan

340.350.000.000

2

BELANJA

2.2

Belanja Tidak Langsung

2.2.1

Belanja Bunga

-

2.2.2

Belanja Subsidi

-

2.2.3

Belanja Hibah

-

2.2.4


5.000.000.000

2.2.5

Belanja Bagi Hasil

-

2.2.6


2.500.000.000

2.2.7

Belanja Tak Terduga

4.500.000.000

Jumlah Belanja

12.000.000.000

Surplus /Defisit: [1]-[2]

204

Anggaran stlh Perubahan

328.350.000.000

3.

Pembiayaan

3.1.


3.1.1

SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

45.750.765.000

3.1.2


-

3.1.3


-

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

20.000.000.000




3.1.5

Penerimaan Piutang Daerah

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

65.750.765.000

3.2


3.2.1


3.2.2

Penyertaan Modal Daerah

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.2.4


2.500.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

2.500.000.000

Pembiayaan Neto [3.1] –[3.2]

63.250.765.000

SILPA PPKD Akhir Tahun Anggaran [Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto]

391.600.765.000

C. Ringkasan transaksi PPKD selama T.A. 2012 a) Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah sbb.: Uraian Pendapatan DBH

Jumlah (Rp) 38.500.000.000

Pendapatan DAU*)

290.000.000.000

Pendapatan DAK

22.500.000.000

Jumlah

351.000.000.000

*) Keterangan: dari jumlah pendapatan DAU tersebut termasuk penerimaan Piutang DAU sebesar Rp15.000.000.000.

b) Jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp 145.430.875.000 c) Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp.445.765.190.000 d) Jumlah potongan PFK yang berasal dari realisasi anggaran 2012 adalah Rp52.330.750.000. Uang PFK tersebut telah disetorkan seluruhnya kepada para fihak ketiga terkait. e) Jumlah total SP2D UP/GU dan TU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp45.000.000.000 f) Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening Kasda adalah Rp 250.760.000 g) Jumlah total SP2D LS untuk belanja tidak langsung PPKD terdiri dari: Uraian

205

Jumlah(Rp)


5.000.000.000


2.500.000.000

Belanja Tak Terduga

1.500.000.000

Jumlah

9.000.000.000




h) Jumlah penerimaan pinjaman jk panjang dari Pemerintah Pusat berdasarkan bukti transfer dan/atau Nota Kredit Rekening Koran Bank sebesar Rp20.000.000.000 i) Jumlah SP2D LS untuk penambahan penyertaan modal di perusahaan daerah sebesar Rp2.000.000.000 Keterangan tambahan untuk penyesuian akhir tahun: j) Pada akhir tahun diakui piutang atas DBH yang masih harus diterima. Sementara untuk sisa anggaran DAK tidak dapat diklaim lagi mengingat progres kegiatan sampai akhir tahun tidak mencapai 100%. Diminta: 1) Lakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal finansial (termasuk penyesuaian) atau dan buku anggaran atas transaksi di atas; 2) Lakukan Posting ke buku besar 3) Susunlah Neraca Saldo setelah penyesuaian 4) Susunlah LO-PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2012. 5) Susunlah LPE PPKD 6) Susunlah Neraca PPKD per 31 Des 2012 7) Susunlah LRA PPKD untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Des 2012.

DAFTAR AKUN (Chart of Accounts) Kode Akun

206

Nama Akun

H/D

1

Aset

H

11

Aset Lancar

H

111

Kas

D

112


D

113

Piutang Pendapatan

D

114

Piutang Lainnya

D

115

Penyisihan Piutang

D

116


D

117

Persediaan

D

199


D

12


H

121


D

122


D

13

Aset Tetap

H

131

Tanah

D

132

Peralatan dan Mesin

D




Kode Akun

207

Nama Akun

H/D

133

Gedung dan Bangunan

D

134


D

135

Aset Tetap Lainya

D

136


D

137


D

14

Dana Cadangan

H

141

Dana Cadangan

D

15

Aset Lainnya

H

151


D

152


D

153

Aset Tidak Berwujud

D

154

Aset Lain-lain

D

2

Kewajiban

H

21


H

211


D

212

Utang Bunga

D

213


D

214


D

215

Utang Beban

D

216


D

22


H

221

Utang Dalam Negeri

D

223

Utang Luar Negeri

D

224


D

3

Ekuitas

H

31

Ekuitas

H

311

Ekuitas

D

312

Ekuitas SAL

D

313


D

4

Pendapatan-LRA

H

41


H

411


D

412


D

413


D

414


D

42


H




Kode Akun

208

Nama Akun

H/D

421


D

422


D

423


D

424

Bantuan Keuangan

D

43


H

431

Pendapatan Hibah

D

432

Pendapatan Lainnya

D

5

Belanja

H

51

Belanja Operasi

H

511

Belanja Pegawai

D

512


D

513

Belanja Bunga

D

514

Belanja Subsidi

D

515

Belanja Hibah

D

516


D

52

Belanja Modal

H

521

Belanja Modal Tanah

D

522


D

523


D

524


D

525


D

53

Belanja Tak Terduga

H

6

Transfer

H

61


H

611


D

612


D

62


H

621


D

622


D

623


D

7

Pembiayaan

H

71


H

711

Penggunaan SILPA

D

712


D

713


D




Kode Akun

209

Nama Akun

H/D

714


D

715


D

716


D

72


H

721


D

722


D

723


D

724


D

8

Pendapatan-LO

H

81


H

811


D

812


D

813


D

819


D

82


H

821


D

822


D

823


D

824

Bantuan Keuangan

D

83


H

831

Pendapatan Hibah

D

832

Pendapatan Lainnya

D

84


H

85


H

9

Beban

H

91

Beban Operasi

H

911

Beban Pegawai

D

912

Beban Barang

D

913

Beban Bunga

D

914

Beban Subsidi

D

915

Beban Hibah

D

916


D

917

Beban Penyusutan

D

918


D

919

Beban Lain-lain

D

92

Beban Transfer

H




Kode Akun

210

Nama Akun

H/D

921

Bagi Hasil Pajak

D

922


D

923


D

924


D

925


D

93


H

94

Beban Luar Biasa

H



FORM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SPKD


BUKU JURNAL FINANSIAL PPKD

: ...................................

Tanggal

Nomor Bukti

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ JURNAL UMUM

Kode dan Nama Akun

Saldo

212



Ref

Debit

Kredit


BUKU JURNAL FINANSIAL PPKD

: ...................................

Tanggal

213

Nomor Bukti

PEMERINTAH KAB/KOTA ........................................ BUKU ANGGARAN

Kode dan Nama Akun



Ref

Penerimaan

Pengeluaran


BUKU BESAR

214




215




PEMERINTAH KAB/KOTA .........................................

NERACA SALDO

PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 PPD

: ...................................

Kode dan Nama Rekening

Ref

Saldo

111 Kas 113 Piutang Pendapatan 117 Persediaan 131 Tanah 132 Peralatan dan Mesin 133 Gedung dan Bangunan 137 Akumulasi Penyusutan 211 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 215 Utang Beban 311 Ekuitas 313 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan (RK PPKD) 812 Pendapatan Retribusi Daerah-LO 911 Beban Pegawai 912 Beban Barang 917 Beban Penyusutan

Saldo Tanggal … …………………. …….. PPK SKPD

………………………… NIP …………………. LAPORAN OPERASIONAL

216





LAPORAN OPERASIONAL


Kode

No

Uraian

Jumlah

2

3

1 8

1

Pendapatan-LO

81

2


811

3


812

4


813

5


819

6


7 82

8


821

9


822

10


823

11


829

12

Bantuan Keuangan

13


83

14


831

15

Pendapatan Hibah

832

217


16

Pendapatan Lainnya

17


84

18


85

19

Pos Luar Biasa

20


9

21

Beban

91

22

Beban Operasi

911

23

Beban Pegawai

912

24

Beban Barang

913

25

Beban Bunga

914

26

Beban Subsidi

915

27

Beban Hibah

916

28





Kode

No

Uraian

917

29

Beban Penyusutan

918

30


919

31

Beban Lain-lain

32

Jumlah


92

33

Beban Transfer

921

34

Bagi Hasil Pajak

922

35


923

36


924

37


925

38


39


93

40


94

41

Beban Luar Biasa

43 44


PEMERINTAH KAB/KOTA ................................ PPKD ...................................................


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)

No

Uraian

2012

2011

1

2

3

4

1

Ekuitas Awal

2


3


4


5


6

Lain-lain

7

218





PEMERINTAH KAB/KOTA .................................. PPKD ...............................

NERACA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)

Kode

No

Uraian

Jumlah Tahun 2012

1

1

Aset

11

2

Aset Lancar

111

3

Kas

112

4


113

5

Piutang Pendapatan

114

6

Piutang Lainnya

115

7

Penyisihan Piutang

116

8


117

9

Persediaan

199

10


11 12


121

13


122

14


15


13

16

Aset Tetap

131

17

Tanah

132

18

Peralatan dan Mesin

133

19

Gedung dan Bangunan

134

20


135

21

Aset Tetap Lainya

136

22


137

23


24


14

25

Dana Cadangan

141

26

Dana Cadangan

27 15

219


12

28

Jumlah Dana Cadangan (26) Aset Lainnya



Tahun 2011


Kode

No

Uraian

Jumlah Tahun 2012

151

29


152

30


153

31

Aset Tidak Berwujud

154

32

Aset Lain-lain

33


34

JUMLAH ASET (11+15+24+27+33)

2

35

Kewajiban

21

36


211

37


212

38

Utang Bunga

213

39


214

40


215

41

Utang Beban

216

42


43 22

44


221

45

Utang Dalam Negeri

223

46

Utang Luar Negeri

224

47


48

220



49


3

50

Ekuitas

31

51

Ekuitas

311

52

Ekuitas

312

53

Ekuitas SAL

313

54


55


56




Tahun 2011






Kode

No

Uraian


1

2

3

4

1

Pendapatan-LRA

41

2


411

3


412

4


413

5


414

6


7 42

8


421

9


422

10


423

11


424

12

Bantuan Keuangan

13


43

14

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahLRA

431

15

Pendapatan Hibah

432

16

Pendapatan Lainnya

17


18


19

Belanja

5

221




Realisasi 2012 4

% 5


Kode

No

51

20

Belanja Operasi

511

21

Belanja Pegawai

512

22


513

23

Belanja Bunga

514

24

Belanja Subsidi

515

25

Belanja Hibah

516

26


27


52

28

Belanja Modal

521

29

Belanja Modal Tanah

522

30


523

31


524

32


525

33


34


53

35

Belanja Tak Terduga

531

36

Belanja Tak Terduga

37


38


6

39

Transfer

61

40


611

41


612

42


62

43


621

44


622

45


623

46


47

7 222

Uraian


48


49


50

Pembiayaan




Realisasi 2012

%


Kode

No

Uraian

71

49


711

51

Penggunaan SILPA

712

52


713

53


714

54


715

55


716

56


57


72

58


721

59


722

60


723

61


724

62


63


64 65


Realisasi 2012

%

PEMBIAYAAN NETO (57 – 63) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49 + 64) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH KAB/KOTA .......................... SKPD ...................................................

LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) PER TANGGAL 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (dalam rupiah)

223

No

Uraian

2012

2011

1

2

3

4

1


2


3

Subtotal (1-2)

4





5

Subtotal (3+4)

6


7

Lain-lain

8


SOAL TOPIK VII LATIHAN Lakukanlah horizontal, vertikal dan rasio atas laporan keuangan dari contoh laporan keuangan yang ada pada lampiran Handbook ini. • • •

Neraca Laporan realisasi anggaran Laporan arus kas

•

Informasi lain yang diperlukan.

ILUSTRASI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA ABC TAHUN XXX

RUMUS Rasio Kemandirian

Rasio Pertumbuhan PAD Rasio Maksi Pinjaman (maksimal 75% DSCR(minimal 2,5 kali)

Rasio Keselarasan Belanja

224

Analisis Laporan Keuangan Tahun xxx

Pendapatan Asli Daerah

156.523.829.302,02

Dana Perimbangan+Pinjaman

616.391.578.819,00

(PADt-PAD(t-1))

(156.523.829.302,02-131.857.486.293,95)

(PADt-1)

131.857.486.293,95

=

25,39%

=

19,71%

=

19,71%

(Sisa Pinjaman+Pinjaman yang diusulkan)

(111.927.975.180,5+0)

(Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya)

13.183.551.515,5

({PAD+DAU+(DBH-DBH DR) }-Belanjan Wajib)

(156.523.302,02+ 376.145.000.000+(730.858.131)) =

(Angsuran Pokok+Bunga+Biaya Pinjaman lainnya)

(Belanja Tidak Langsung)

553.821.593.113,07

(Belanja Langsung)

267.319.889.649,55



=

207,17%


RUMUS Rasio Utang perkapita

Rasio Utang terhadap aset tetap Rasio bunga utang thd PA

Rasio utang terhadap PAD

Analisis Laporan Keuangan Tahun xxx

(Total Utang)

14.410.134.217,34

(Jumlah Penduduk)

1.575.140

Total Utang

14.410.134.217,34

Aset Tetap

3.101.449.550.822,38

(beban bunga jangka panjang) PAD

156.523.302,02

Utang

14.410.134.217,34

PAD

156.523.829.302,02

=

9.148,48

=

0,46%

=

25,39%

=

0,09

SOAL TOPIK VIII ILUSTRASI KASUS Video Case: LKPD 2011 Kabupaten Melawi (Kal-bar) mendapat Opini Tidak Wajar Diskusikan kemungkinan penyebab sebuah kabupaten (misal Melawi pada taun 2011) mendapat opini tidak wajar dan apa yang seyogyanya dilakukan oleh pemrintah daerah untuk memperbaiki system pelaporan keuangan yang mereka miliki sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan SAP.

225



Lampiran - Lampiran

DAFTAR PUSTAKA A. Buku Literatur 1. Arens, Alvin A and James K Loebbecke, Auditing, An Integrated Approach. Prentice Hall International, Englewood Cliffs, 5th edition, 2010 2. Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta (IB) 3. BPK RI, 2007, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 4. DJPK, 2012, Handbook Akuntansi Pemda 5. Mulyana, Budi, Handbook Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Berdasar SAP Akrual (PP 71/2010), 2012 6. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012 7. Freeman, Robert J. dan Craig D. Shoulders. 2003. Governmental and Nonprofit Accounting. Person Education, Prentice Hall. 7 th Edition. 8. Mardiasmo, 20XX, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta. B. Peraturan Perundangan 1. Undang-undang RI No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 5. PP 60/2008 6. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 s/d 10 8. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 2 dan 3 9. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri No 23 Tahun 2007 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 12. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah; 13. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 14. SE Ditjen BAKD No.900/079/BAKD/2008

226



Lampiran - Lampiran

LAMPIRAN - LAMPIRAN Lampiran 1 Bagan Alir Akuntansi dan Pertanggungjawaban Akuntansi dan Pertanggungjawaban

Akuntansi SKPD (D.1)

Laporan Keuangan SKPD (D.2)

Neraca Saldo SKPD

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK)

Laporan Keuangan PEMDA (D.4)

LK SKPD (LRA, Neraca, CALK)

LK Perusahaan Daerah

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (D.5)

LK SKPD (LRA, Neraca, CALK

Akuntansi SKPKD (D.3)

Pembahasan LK PEMDA (D.6)

LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA

LK PEMDA (LRA, Neraca, LAK, CALK)

BERUPA PERDA LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

227



Lampiran - Lampiran

Lampiran 2 Bagan Alir Akuntansi SKPD (1) PPK SKPD

D.1. Akuntansi SKPD Akuntansi Pengeluaran Kas

Akuntansi Penerimaan Kas

Dari C. 2. 1

15 Penatausahaan Penerimaan

SPJ Pengeluaran

SPJ Pengeluaran

PENJURNALAN

Akuntansi Aset

Akuntansi Selain Kas

PENGELOLAAN BARANG / HUTANG DAERAH


A

SP2D

Bukti Transaksi

B

Bukti Transaksi

Pembuatan Bukti Memorial


Bukti Memorial

Bukti Memorial

PENJURNALAN

PENJURNALAN

PENJURNALAN

Jurnal Penerimaan Kas


Jurnal Umum

Jurnal Umum

POSTING A

B

Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. SK Mutasi Barang 4. BA Pemusnahan Barang 5. BA Serah Terima Barang 6. BA. Penilaian 7. BA Penyelesaian Pekerjaan

Buku Besar SKPD

PEMBUATAN NERACA SALDO

Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. Surat Pengiriman barang 4. SK Mutasi Barang 5. BA Pemusnahan Barang 6. BA Serah Terima Barang 7. BA. Penilaian

NERACA SALDO

23

Ke. D.2. Laporan Keuangan SKPD 103


228



Lampiran - Lampiran

Lampiran 3 Bagan Alir Akuntansi SKPD (2) D.1. Akuntansi SKPD Akuntansi Penerimaan Kas

PPK SKPD Akuntansi Pengeluaran Kas

Akuntansi Aset

Akuntansi Selain Kas

PPK-SKPD menjurnal:

SPJ Penerimaan

SPJ Pengeluaran

SP2D

• SPJ Penerimaan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas. • SPJ Pengeluaran dan SP2D dalam Register Jurnal Pengeluaran Kas. • Bukti memorial transaksi Aset Tetap dalam Register Jurnal Umum. • Bukti memorial transaksi Selain Kas dalam Register Jurnal Umum.

Bukti Penerimaan

Bukti Transaksi

Bukti Memorial transaksi Aset Tetap dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari: • BA Penerimaan Barang • SK Penghapusan Barang • SK Mutasi Barang • BA Pemusnahan Barang • BA Serah Terima Barang • BA Penilaian • BA Penyelesaian Pekerjaan

Register Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal-jurnal tersebut PPK-SKPD diposting ke Register Buku Besar SKPD.

Bukti Memorial transaksi Selain Kas dibuat berdasarkan bukti transaksi yang terdiri dari: • BA Penerimaan Barang • SK Penghapusan Barang • Surat Pengiriman Barang • SK Mutasi Barang • BA Pemusnahan Barang • BA Serah Terima Barang • BA Penilaian

Register Jurnal Umum

Register Buku Besar SKPD

Neraca Saldo SKPD

Berdasarkan Buku Besar SKPD, PPK SKPD membuat Neraca Saldo SKPD.


229



Lampiran - Lampiran

Lampiran 4 Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (1) D.2. Laporan keuangan SKPD

Neraca Saldo SKPD

23

Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)

Pembuatan LK SKPD

Dari D.1. Akuntansi SKPD Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK) Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)

Otorisasi

SURAT PERNYATAAN


PPK SKPD

24

Ke D.4. Laporan Keuangan Pemda

Pengguna Anggaran

SURAT PERNYATAAN

PPKD


230



Lampiran - Lampiran

Lampiran 5 Bagan Alir Laporan Keuangan SKPD (2)

D.2. Laporan keuangan SKPD Neraca Saldo SKPD

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

PPK SKPD


Berdasarkan Neraca Saldo SKPD, PPK SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari: • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Catatan Atas Laporan Keuangan


PPK SKPD menyerahkan Laporan Keuangan SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.


Pengguna Anggaran menyerahkan Laporan Keuangan SKPD berikut Surat Pernyataan kepada PPKD

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran mengotorisasi Laporan Keuangan SKPD, dan membuat Surat Pernyataan.


PPKD


231



Lampiran - Lampiran

Lampiran 6 Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (1) D.1. Akuntansi SKPD Nota Kredit

Akuntansi Aset

B

Buku Besar Kas

Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas

Nota Debet

Laporan Arus Kas

Akuntansi Aset



Bukti Transaksi

Bukti Transaksi



Bukti Memorial

Bukti Memorial

PENJURNALAN

Jurnal Umum

Pembuatan Laporan Keuangan

POSTING

PENJURNALAN

Laporan Posisi Kas Harian

Laporan Posisi Kas Harian dilampiri: 1. Nota Debet 2. Nota Kredit

A Laporan Posisi Kas Harian

PENJURNALAN Jurnal Umum

PENJURNALAN

PENJURNALAN


Jurnal Pengeluaran Kas

POSTING A

Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. SK Mutasi Barang 4. BA Pemusnahan Barang 5. BA Serah Terima Barang 6. BA. Penilaian 7. BA Penyelesaian Pekerjaan

B

Terdiri dari: 1. BA Penerimaan Barang 2. SK Penghapusan Barang 3. Surat Pengiriman barang 4. SK Mutasi Barang 5. BA Pemusnahan Barang 6. BA Serah Terima Barang 7. BA. Penilaian

PEMBUATAN NERACA SALDO

A

NERACA SALDO Laporan Arus Kas

PEMBUATAN LK SKPKD 25

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)

Ke D.4. Laporan Keuangan Pemda

Akuntansi Akuntansi BUD Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Keuangan Penerimaan Kas Pengelolaan Pengeluaran KasDaerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006

232



Lampiran - Lampiran

Lampiran 7 Bagan Alir Akuntansi SKPKD (PPKD) (2) D.1. Akuntansi SKPD Berdasarkan Buku Besar Kas, BUD membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Posisi Kas Harian.

Nota Kredit Register Jurnal Penerimaan/ Pengeluaran Kas

BUD menjurnal Nota Kredit dan Nota Debet ke dalam Register Jurnal Penerimaan/Pengeluaran Kas.

BUD kemudian memposting jurnal tersebut ke dalam Buku Besar Kas.

Nota Debet

Bukti Transaksi

Bukti Transaksi

Bukti Memorial

Bukti Memorial



Fungsi Akuntansi juga menjurnal Bukti Memorial transaksi Aset / Hutang dan Bukti Memorial transaksi Selain Kas ke dalam Register Jurnal Umum.


BUD menyerahkan Laporan Arus Kas dan Laporan Posisi Kas Harian yang dilampiri Nota Kredit dan Nota Debet kepada Fungsi Akuntansi SKPKD.


Register Jurnal Penerimaan Kas

Laporan Arus Kas

Register Jurnal Pengeluaran Kas

Berdasarkan Laporan Posisi Kas Harian, Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan penjumlahan dalam Register Jurnal Penerimaan Kas dan Register Jumlah Pengeluaran Kas.

Buku Besar SKPKD

Fungsi Akuntansi SKPKD memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam Buku Besar SKPKD.

Neraca Saldo SKPKD

Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK, CALK) Fungsi Akuntansi menggabungkan Neraca Saldo dan Laporan Arus Kas dalam menyusun Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, CALK).

Laporan Arus Kas Berdasarkan Buku Besar SKPKD, Fungsi Akuntansi membuat Neraca Saldo SKPKD.

Sumber : Dep. Dalam Negeri, Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Akuntansi Akuntansi tentang Pedoman Pengelolaan BUD Keuangan Daerah, 2006 Kas Penerimaan Pengeluaran Kas

233



Lampiran - Lampiran

Lampiran 8 Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2) D.1. Akuntansi SKPD

PenjabaranLRA

25

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) Perusahaan Daerah

Konsolidasi (Penggabungan) LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah

24


Otorisasi




LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah SURAT PERNYATAAN KDH


Pembuatan Surat Pernyataan KDH


26 LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah

KDH

PPKD

SEKDA

Fungsi Akuntansi SKPKD


234



Lampiran - Lampiran

Lampiran 9 Bagan Alir Laporan Keuangan Pemda (2) D.4. Laporan Keuangan PEMDA Laporan Keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)

Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan konsolidasi (penggabungan) Laporan Keuangan SKPD, yang diserahkan oleh PPKD.


PenjabaranLRA

KONSOLIDASI

Laporan Keuangan SKPKD (LRA, Neraca, LAK, CALK)

Laporan Keuangan PEMDA dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah diserahkan oleh Fungsi Akuntansi SKPKD ke PPKD untuk diotorisasi.

Proses konsolidasi tersebut menghasilkan Laporan Keuangan Pemda dan Penjabaran LRA.

Laporan Keuangan Pemda tersebut disertai oleh Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Perusahaan Daerah


Setelah mengotorisasi Laporan Keuangan PEMDA dan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, PPKD kemudian menyerahkan kedua laporan tersebut kepada SEKDA.


SEKDA meneruskan kedua laporan tersebut kepada Kepala Daerah.



KDH

PPKD

SEKDA



235



Lampiran - Lampiran

Lampiran 10 Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1) D.1. Akuntansi SKPD Dari D.4. Laporan Keuangan Pemda

26


Surat Pernyataan KDH

Penyampaian LK paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir






27

YA


Ke D.5. Pembahasan LK Pemda

Pemeriksaan

MELEWATI BATAS WAKTU

Pemeriksaan diselesaikan paling lambat 2 bulan setelah penerimaan LK Pemda

PenjabaranLRA

Laporan Hasil Pemeriksaan






Tanggapan dan Penyesuaian

PenjabaranLRA

KDH

BPK




236



Lampiran - Lampiran

Lampiran 11 Bagan Alir Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2) D.1. Akuntansi SKPD LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK)




KDH menyerahkan LK Pemda, LK Perusahaan Daerah beserta Surat Penyataan KDH kepada BPK.

BPK melakukan pemeriksaan atas LK PEMDA dan LK Perusahaan Daerah. Pemeriksaan diselesaikan Pembahasan paling lambat 2 bulan setelah diterimanya LK.


BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada KDH.






KDH meneruskan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan yang telah diperiksa kepada Fungsi Akuntansi untuk disesuaikan.

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Laporan Hasil Pemeriksaan

LK Perusahaan Daerah PenjabaranLRA

Fungsi Akuntansi menyerahkan Laporan Keuangan yang disertai Penjabaran LRA kepada KDH Fungsi Akuntansi melakukan pernyesuaian dan menyiapkan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan. Fungsi Akuntansi juga menambahkan penjabaran LRA ke Laporan Keuangan.


PenjabaranLRA Tanggapan dan Penyesuaian

KDH

PPK SKPKD



237



Lampiran - Lampiran

Lampiran 12 Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (1) D.1. Akuntansi SKPD

Dari D.5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Raperda Pertanggungjawaban APBD

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir

Penjabaran LRA

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) Persetujuan bersama paling lambat 1 bulan sejak diterimanya Raperda

Pembahasan


LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA

Perda Pertanggungjawaban APBD yang harus dipublikasikan

Penjabaran LRA

KDH

PPK SKPKD


238



Lampiran - Lampiran

Lampiran 13 Bagan Alir Pembahasan Laporan Keuangan Pemda (2) D.1. Akuntansi SKPD


Berupa Raperda Pertanggungjawaban APBD

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA

Penjabaran LRA

DPRD melakukan pembahasan terhadap LK Pemda, LK Perusahaan Daerah, dan Penjabaran LRA. Persetujuan bersama dicapai paling lambat 1 bulan sejak diterimanya Raperda Pertanggungjawaban APBD.

KDH menyerahkan LK Pemda, LK Perusahaan Daerah, dan Penjabaran LRA (Berupa Rependa Pertanggungjawaban APBD) kepada DPRD.

Berupa Perda Pertanggungjawaban APBD

LK Pemda (LRA, Neraca, LAK, CALK) LK Perusahaan Daerah Penjabaran LRA

KDH

PPK SKPKD

Raperda yang disetujui ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban APBD (LK Pemda, Perusahaan Daerah, Penjabaran LRA). Perda ini harus dipublikasikan.


239



Lampiran - Lampiran

Lampiran 14 Artikel Penyimpangan Laporan Keuangan Pemda

Penyimpangan laporan keuangan pemda dan BUMD capai Rp1,17 triliun Online: Selasa, 02 April 2013 | 18:14 wib ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 1.871 kasus dugaan pelanggaran aturan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di semester II 2012. Nilainya mencapai Rp 1,17 triliun. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengatakan, temuan atas ribuan kasus tersebut sebagian besar terjadi pada pemeriksaan LKPD sebanyak 1.793 kasus dengan nilai Rp1,15 triliun. “Selebihnya terjadi pada pemeriksaan BUMD,” ungkap Hadi di Jakarta, Selasa (2/4/2014). Hadi mengatakan, pada Semester II-2012 BPK memeriksa sebanyak 94 LKPD provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2011. Sehingga, pada 2012 BPK telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas 520 LKPD tahun anggaran 2011 dari 524 pemda yang wajib menyusun LKPD. “Masih terdapat empat pemda yang terlambat menyerahkan LKPD ke BPK. Selain itu, kami juga telah memeriksa dua LKPD 2010 dan sembilan laporan keuangan PDAM 2011,” ujarnya Hadi menambahkan, terhadap 94 LKPD 2011, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 33 LKPD, opini tidak wajar (TW) diberikan kepada tiga LKPD dan tidak memberikan pendapat (TMP) pada 58 LKPD. Dikatakan, hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan bahwa pemda tingkat provinsi dan kota memperoleh opini yang lebih baik dibandingkan dengan pemda kabupaten. “Jadi, pemda kabupaten perlu didorong untuk memperbaiki pengelolaan dan pelaporan keuangannya,” ujar Hadi. Secara garis besar, penyebab LKPD pemda tidak memperoleh opini WTP di 2011, menurut Hadi, disebabkan oleh aset yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. Selain itu,pemda juga belum melakukan pembatasan lingkup pemeriksaan serta ada kelemahan pada pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi belanja barang/jasa dan belanja modal. “Terhadap sembilan laporan keuangan PDAM 2011 yang diperiksa BPK pada Semester II-2012, opini WTP diberikan kepada dua PDAM, opini WDP kepada tiga PDAM dan opini TMP kepada empat PDAM,” pungkasnya. kbc11

240



AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents