ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga FELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN D I DAERAH BOJONEGORO DAN BEBERAPA FERMASALAHAN SERTA FENYELESAIANNYA SKRIPSI

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

FELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN D I DAERAH BOJONEGORO DAN BEBERAPA FERMASALAHAN SERTA FENYELESAIANNYA

SKRIPSI

OLEH RIDWAN IKSAN -03003782

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLAHGGA SURABAYA

198^

skripsi

PELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN .....

IKSAN,RIDWAN


FELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN D I DAERAH BOJONEGORO DAN BEBERAPA FERMASALAHAN SERTA FENYELESAIANNYA

SKRIPSI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN KEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK KEMEEROLEH GELAR SARJANA IIUKU1-5

OLEH RIDWAN IKSAN ' 03003782

FAKULTAS HUKUM UNIVEHSITAS AIRLAHGGA SURABAYA

198V

skripsi


IKSAN,RIDWAN


ABSTRAK PELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN DI DAERAH BOJONEGORO DAN BEBERAPA PERMASALAHAN SERTA PENYELESAIANNYA . IKSAN,RIDWAN PEMBIMBING : SOEDALHAR,SH LAND REFORM‐LAW AND LEGISLATION KKB KK‐2 PER 599/84 Iks p Copyright© 1984 by Airlangga University Library Surabaya

Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 104, yang penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, adalah merupakan pembaharuan hukum agraria kolonial yang bersifat kesatuan untuk memenuhi cita-cita persatuan bangsa Indonesia dalam menuju tercapainya kesejahteraan rakyat atau masyarakat adil dan makmur,Hak guna bangunan dalam UUPA adalah merupakan hak atas tanah yang baru yang sifatnya tidak sama dengan salah satu hak atas tanah dalam hukum adat hukumbarat.

Keyword : Hak Guna Bangunan

skripsi


IKSAN,RIDWAN


BAB I

FENDAHULUAN

1• Permasalahan : Latar belakang dan rumusan Sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indone sia tanggal 17 Agustus 19^5 yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 19^5 ditetapkan berlakunya Undang-undang Dasar Re publik Indonesia, maka secara yuridis bangsa Indonesia te lah memutuskan hubungan dari tatanan hukum zaman pemerin tahan kolonial berkehendak untuk menentukan tatanan hukunnya sendiri, (ya.xtu, tatanan hukum bangsa Indonesia. \ Berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar 19*+5 tersebut, maka "segala badan negara dan peratur an yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, dan dengan Per aturan Presiden Nomor 2 Tahun 19^5, Berita Republik Indone sia Tahun I Nomor 1 pasal 1 yang dikeluarkan berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan, bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indo nesia pada tanggal 17 Agustus 19^-5 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar, masih berlEku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar

terse

but" . Dengan demikian,berarti di satu pihak hukum agraria kolonial masih berlaku agar tidak terjadi kekosongan hukum di lain pihak merupakan keharusan untuk menciptakan hukum 1 skripsi


IKSAN,RIDWAN


2

agraria nasional, Sudah kita maklumi bersama bahwa hukum agraria ko lonial yang mempunyai prinsip dagang dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan penguasa kolonial dengan mengabaikan nasib penduduk (bangsa Indonesia) harus diganti dengan hukum agraria nasional yang menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan alam kemerdekaan yang berdasarkan pada Pancasila dan. Undang - un dang Dasar 19^5* Dasar dan tujuan hukum agraria nasional adalah sa ma dan sebangun dengan dasar dan tujuan perjuangan rakyat Indonesia seperti tersebut dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 19^5\ maka semua tindakan yang diambil dalam bidang agraria, harus : a. Memungkinkan terbentuknya suatu Pemerintah Negara Indo nesia yang sanggup melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darali Indonesia ; b. Memungkinkan terus majunya dan meningkatnya kesejahte raan umum ; c. Memungkinkan naiknya taraf kecerdasan kehidupan bangsa; d. Memungkinkan Negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*! 1i tas dasar hal tersebut di atas, maka pada tahun

19^8 mulai diusahakan penyusunan dasar-dasar hukum agraria

■tnan Soetiknjo, Politik Agraria Nasional, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983 , h. 2 - 3 .

skripsi


IKSAN,RIDWAN


3-

yang baru dengan membentuk Panitia Agraria yang berkedudukan di Yogyakarta (waktu itu sebagai ibu kota Bepublik Indosia) yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo, Kepala Bagi an Agraria Kementerian Dalam Negeri. Adapun tugas panitia tersebut adalah : Memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang soalsoal yang mengenai hukum semuanya; merancang dasar dasar hukum tanah yang memuat politik agraria Negara Republik Indonesia; merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legeslatif maupun dari sudut praktek dan menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah. Akibat situasi politik negara membawa dampak peru bahan pada peraturan-peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi Panitia Yogya tersebut. Pada tahun 1951 Panitia Yogya dibubarkan dan diganti dengan Panitia Agraria Jakar ta yang juga diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo dengan wakilnya, Soedjarwo. Pada tahun 1953 9 ketua panitia terse but diganti oleh Singgih Praptodihardjo dengan tugas membuat kesimpulan-kesimpulan tentang soal-soal tanah untuk petani kecil yang diajukan kepada pemerintah, antara lain : (1) pembatasan minimum tanah seluas dua hektar dan maksimum dua puluh lima hektar untuk satu keluarga ; (2) untuk memiliki tanah pertanian kecil (rakyat) hanya

o Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Se.iarah PenYusunan. Isi dan Pelaksanaannya, Bag.I, jil* I, Jambatan, Jakarta, 1962, h* 9*+*

skripsi


IKSAN,RIDWAN


k

warga negara Indonesia tanpa perbedaan asli ataupun tidak asli, termasuk di sini hak ulayat juga perlu diatur ; (3 ) untuk pertanian kecil {rakyat) diterima bangunan hu kum milik, hak guna usaha, hak pakai dan hak sewa. Karena Panitia Jakarta ini dipandang tidak efisien, maka pada tahun 1956 dibubarkan dan dibentuk Panitia Nega ra Urusan Agraria yang diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo, S.H. yang oleh pemerintah diberi tugas untuk mempersiapkan undang-undang pokok agraria yang bersifat nasional. Panitia tersebut mengusulkan kepada pemerintah, berupa rancangan yang meliputi :

1 . dilepaskannya asas doraein dan diakuinya hak ulayat yang 2. 3. *f.

5. 6,

harus tunduk pada kepentingan umum, asas domein diganti dengan kekuasaan Negara ; penghapusan dualisme hukum agraria ; hak milik sebagai hak yang terkuat dan mempunyai fungsi sosial, hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga nega ra Indonesia tanpa perbedaan asli dan tidak asli ; perlu adanya penetapan batas maksimum dan minimum yang menjadi milik seseorang ; tanah pertanian harus dikerjakan sendiri oleh pemiliknya ; perlu diadakannya^pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.-5

Oleh karena tugas panitia ini telah selesai, kemudian di bubarkan.

3Ibid., h. 96 - 97

skripsi


IKSAN,RIDWAN


5

Pada tanggal l*f Maret 1958 Menteri Agraria mengaju kan Rancangan Soenarjo kepada Devan Menteri yang disetujui oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 April 1958 dalam sidang yang ke-9*f dan kemudian diajukan kepada Devan Pervakilan Bakyat dengan Amanat Presiden tanggal 2b April

1958, no

mor 1307/Hk. Pada tanggal 16 Desember 1958, Rancangan Soenarjo tersebut dibahas dalam sidang pleno Devan Pervakilan Rak- . yat pada tingkat Pemandangan Umum babak pertama, disampaikan oleh Menteri Soenarjo. Panitia Musyavarahi Devan Perva kilan Rakyat menbentuk panitia ad hoc yang diketuai oleh A.M. Tambunan dari Universitas Gajah Mada yang divakili Prof, Notonegoro (Ketua Seksi Agraria). Demikian pula Ketua Mahkamah Agung, Wirjono Prodjodikoro, telah banyak memberikan apa yang diperlukan pada panitia ad hoc tersebut. Oleh karena pembicaraan dalam sidang pleno Devan Pervakil an Rakyat menjadi tertunda, maka akhirnya seluruh rancang an undang-undang tersebut ditarik kembali oleh Kabinet Kerja. Dengan berlakunya kembali Undang-undang Dasar 19^51 maka Rancangan Soenarjo yang berdasarkan Undang-undang Da sar Sementara 1950 dicabut dengan Surat Pemangku Jabatan Presiden tanggal 23 Mei I960, nomor 1532/Hk/1960, Oleh Menteri Agraria Soedjarwo, pada saat itu, disusunlah suatu rancangan undang-undang agraria yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 19*+5, yaitu, Rancangan Undang-undang

skripsi


IKSAN,RIDWAN


M I L I K PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS A1RLANGGA”

Pokok Agraria (RUUPA).

6U

H A B A Y A __

Setelah rancangan tersebut diajukan dan disetujui serta disahkan oleh Devan Perwakilan Rakyat, lalu diundangkan pada tanggal 2^f September I960* Undang-undang tersebut kemudian dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-undang Nomor 5 Tahun I960, tentang Per aturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 10*f serta penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 20^3• Undang-undang Pokok Agraria merupakan pembaharuan hukum agraria kolonial yang bersifat dualisme menuju hukum agraria nasional yang bersifat iêsa--" tuan untuk memenuhi cita-cita persatuan bangsa Indonesia dalam menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berda sarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 19^5 • Sesuai dengan judul skripsi yang saya tulis, dalam Undang-undang Pokok Agraria tersebut terdapat ketentuan ba ru yang disebut hak guna bangunan. Hak guna bangunan hak atas tanah yang sifatnya tidak sama dengan salah satu hak atas tanah dalam hukum adat maupun dengan hak erpacht dan hak opstal dalam hukum barat. Ketentuan-ketentuan hak: guna bangunan yang termuat dalam UUPA hanya merupakan hal-hal yang pokok saja seperti tersebut dalam pasal 16 ayat (1 ), pasal 35 - ^0 , pasal 50 - 52 dan pasal 55 j ketentuan-keten tuan konversi : pasal I ayat (3), (^), pasal II ayat (2), pasal V dan pasal VII ayat (1). Demikian kenyataannya, meskipun sudah ditunjang dengan ketentuan perundangan lainnya,

skripsi


IKSAN,RIDWAN


7 tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan permasalahan yang perlu dipecahkan. Hal tersebut dapat terjadi karena tanah makin lama makin sempit berhubung dengan bertambahnya penduduk baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan, gedung-gedung baru maupun untuk perhubungan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Memang terasa kurang seimbang antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah itu sendiri, apalagi di alam pembangunan sekarang ini. Selanjutnya di sini yang akan saya soroti adalah me ngenai hak guna bangunan yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 2b September 1980, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1977? jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No mor 3 Tahun 1979* Pada prinsipnya untuk menentukan status tanah dan mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang atau badan hukum dengan hak baru yang bersumber pada UUPA, GBHN dan Catur Tertib di bidang pertanahan dan delapan jalur pemerataan pembangunan. Dalam praktek, khususnya, di daerah Kabupaten Bojone goro terjadi permasalahan terutama dalam hal persyaratan un tuk mengadakan pembaharuan hak guna bangunan dan hambatan atas terlambatnya turunnya surat keputusan yang berwenang, sehingga memerlukan pembahasan lebih lanjut. 2. Alasan Pemilihan Judul Sebagai titik tolak alasan saya memilih judul Pelaksanaan Hak Guna Bangunan di Daerah Bojonegoro dan Beberapa

skripsi


IKSAN,RIDWAN


8

Permasalahan serta Penyelesaiannya, karena saya sudah me ngenai daerah ini berhubung dengan tugas saya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro mulai tahun 1972 sampai sekarang (skripsi ini saya tulis). Saya cukup mengetahui baik keadaan daerah maupun masyarakatnya, setidak-tidaknya saya banyak memahami kepribadian serta kehidupan rakyat Bo jonegoro. Di samping itu saya juga mengenai para pejabat dan susunan organisasi masing-masing instansi, khususnya, Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Secara garis besar untuk mengetahui keadaan daerah Bojonegoro dapat saya kemukakan sebagai berikut : Luas wilayah 2 .322,61 km2 , jumlah penduduk meliputi 1.015. 56*+ jiwa yang tersebar di 21 kecamatan dan 5 wilayah Pernbantu Bupati. Kehidupan pokok penduduk sebagian besar adalah bercocok tanam padi, palawija, tembakau dan hasil hutan. Luas daerah tersebut terutama di kecamatan kota yang dahulu dikenal dengan kota debu dan kota pensiunan, sejak Pelita I, II dan III, sekarang menjadi kota yang rapi dan bersih se suai dengan meningkatnya pembangunan terutama perumahan, terasa luas tanah menjadi sempit karena makin padatnya pen duduk, sehingga harga tanah di kota rata-rata mencapai Rp 30*000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp ^0.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) per meter persegi. Dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979? jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979? upaya masyarakat di daerah Bojonegoro untuk mendapatkan kepastian

skripsi


IKSAN,RIDWAN


9 hukum di bidang pertanahan terus meningkat. Hal ini sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap pe megang hak guna bangunan, Sebelum tanggal 2k September 1980 sebanyak k?9 penduduk berusaha untuk mengajukan permohonan perpanjangan hak tersebut dengan segala macam upaya agar dapat memegang haknya kembali atau sebagaian pemohon mengharapkan ada perubahan hak atas tanahnya tersebut, Hak guna bangunan tersebut dimohon untuk menjadi hak milik karena tanah tersebut sudah bertahun-tahun aitempati oleh" penduduk -untuk perumahan, di samping itu masih ada tanah hak guna bangunan yang ditempati untuk asrama dan gedunggedung sekolah* 3* Tu.iuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sebagai bahan penulisan yang saya masukkan dalam skripsi ini ialah apa yang saya peroleh dari perkuliahan ditambah dengan buku-buku keagrariaan yang saya telaah di perpustakaan. Juga beberapa bulcu literatur yang ditetapkan sangat membantu saya dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan demikian, secara langsung saya dapat memperdalam pengetahuan hukum agraria terutama dalarr. bidang hak guna bangunan. Takkalah pentingnya adalah hasil wauancara saya dengan pa ra pejabat Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bo-

skripsi


IKSAN,RIDWAN


10

jonegoro dan di antara para pemegang hak guna bangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro, yang ikut menunjang saya dalam menyelesaikan permasalahan yang saya tuangkan dalam tulisan ini. Semoga dengan selesainya penulisan singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya dan bagi pembaca lainnya. Metodologi (a) Sumber Data Data yang dipergunakan dalam penyusunan tulisan ini, selain diambil dari Perpustakaan Universitas Airlangga juga didapat dari penjelasan pejabat di Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro dan para pemegang hak atas tanah di wilayah Kabupaten Bojonegoro. (b) Prosedur Pengumpulan Data Saya peroleh melalui studi kepustakaan

dan studi

lapangan, sebagai berikut : b.l. studi kepustakaan yang dimaksudkan adalah de ngan setiap kali membaca di kepustakaan, kemudian dikutip hal-hal yang ada relevansinya de ngan hak guna bangunan.

1

Dengan cara ini, saya dapat memasukkan secara . garis besar sehingga dapat saya terangkan di dalam penulisan ini. b.2 . studi lapangan ini merupakan penelitian di la pangan dengan cara mengadakan wawancara menge-

skripsi


IKSAN,RIDWAN


<11

nai masalah-masalah yang ada hubungannya de ngan hak guna bangunan baik cara mengajukan perpanjangan maupun pembaharuan hak atas ta nah tersebut. (c) Analisis Data Setelah saya peroleh data, baik yang didapat dari hasil kepustakaan maupun hasil wavancara, saya da pat menginterpretasikannya dalam hal yang menonjol dan yang dianggap kurang sehingga didapat perban dingan antara ilmu/teori dengan apa yang terjadi dalam praktek.

5* Pertanggung.iawaban dan Sistematika Untuk lebih ditelaah oleh para pembaca skripsi ini, maka saya usahakan menyusun menurut sisteraatika yang te lah ditentukan menurut petunjuk-petunjuk yang ada. i Berhubung dengan judul skripsi ini, maka kaitan pembahasannya tidak dapat lepas dengan UUPA atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bab I sebagai bab pendahuluan merupakan latar belakang permasalahan yang akan dibabas dalam skripsi ini. Dalam pembahasan permasalahan, saya uraikan secara menyeluruh dan mendasar sehubungan dengan habisnya masa berlakunya hak guna bangunan yang berkaitan dengan Keppres No. 32 Tahun 1979 dan Permendagri No. 3 Tahun 1979. Secara terperinci akan dibahas dalam bab-bab berikutnya, dengan

skripsi


IKSAN,RIDWAN


12

maksud agar diperoleh gambaran secara umum mengenai isi dan garis besar permasalahan dan jalan keluar sihingga da pat diperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya. Bab II membahas mengenai pengertian hak guna bangun an, dilanjutkan dengan objek hak guna bangunan dan objek hak guna bangunan. Dengan uraian tersebut akan mudah diperoleh secara jelas mengenai pentingnya hak guna bangunan, terutama dikaitkan dengan gerak cepat pembangunan sebagai program utama Peme rintah Orde Baru yang kini sudah sampai pada tahapan Pelita IV. Selanjutnya, uraian mengenai hak dan kevajiban bagi pemegang hak guna bangunan sangat penting untuk diketahui sehingga perlu dibutuhkan kejelasan secara lebih terperinci. Dengan memahami hak dan kewajibannya, maka bagi pemegang hak guna bangunan tersebut akan dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pembahasan mengenai masalah ini saya cantumkan dalam Bab III tentang Sifat dan Ciri Hak Guna Bangunan. Dalam Bab IV akan membahas mengenai instansi yang berwenang memberikan izin. Bagi pemegang hak guna bangunan instansi tersebut sangat penting sehubungan dengan pelaksanaan hak guna bangunan, luas tanah dan 3angka waktunya* Pembahasan masalah ini dapat ditelaah dalam bab tentang Terjadinya Hak Guna Bangunan yang saya cantumkan dalam Bab IV ini.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


13

Bab V tentang Hak Guna Bangunan di Daerah Bojonego ro dan Beberapa Permasalahan serta Penyelesaiannya, merupa kan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu mengenai tata cara mengajukan permohonan hak guna bangunan harus diketahui dan difahami dengan jelas oleh pemegang hak tersebut. Di dalam proses penyelesaian untuk memperoleh hak guna bangunan tidak jarang terjadi akan menemui berbagai bambatan yang memerlukan cara penanganan yang khusus untuk mendapatkan jalan keluar. Di samping itu, perlu dikaitkan sehubungan dengan habisnya masa berlakunya hak guna bangun an sesuai dengan Keppres No.32 Tahun 1979? jo. Permendagri No. 3 Tahun 1979. Akhirnya, Bab VI sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang merupakan resume keseluruhan permas alahan mengenai Pelaksanaan Hak Guna Bangunan di Daerah Bo jonegoro, sebagai judul skripsi saya ini. Begitu pula pendapat dan pandangan-pandangan yang relevan sebagai saran yang konstruktif positif, saya tambahkan sebagai pelengkap dalam mengakhiri penulisan skripsi ini dengan maksud apabila terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanannya dapat diselesaikan secara prosedural se hingga kepastian hukum dapat diperoleh terutama dalam rangka kesadaran hukum nasional*

skripsi


IKSAN,RIDWAN


BAB II

EENGEBTIAN

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (pasal 35 ayat 1 UUPA) dan dapat diperpanjang dengan waktu paling la ma 20 tahun (pasal 3? ayat 2 UUPA). Berlainan dengan hak guna usaha, maka hak guna ba ngunan tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu, se lain atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dapat pula diberikan atas tanah milik perorangan (penjelasan pa sal 35 uupa). Jadi, hak guna bangunan sebagai hak atas tanah itu memberi wewenang kepada pemegang hak tersebut untuk mem pergunakan tanah yang bukan miliknya guna mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan dalam jangka waktu paling la ma 30 tahun. Dalam hukum adat dikenal dengan istilah "numpang karang" atau " ngidung ", yaitu, hak mempunyai rumah di atas pekarangan hak milik orang lain, sebagai tanda terima kasih karena penumpang karang telah lama melakukan peker ja&n-pekerjaan tertentu pemilik pekarangan. Jadi, sudah ada hubungan batin antara penumpang karang (pengidung) de ngan pemilik pekarangan sehingga tidak diadakan perjanjian

skripsi


IKSAN,RIDWAN


15

tertulis menurut adat sopan santun setempat tanpa memba yar dengan waktu yang tidak ditentukan.

If

1, Buang lingkup Hak Guna Bangunan Ruang lingkup hak guna bangunan hanya meliputi hak jnendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan tidak meliputi tanah pertanian, tidak mengenai usaha pertanian. Meskipun lingkupnya hanya meliputi hak untuk men dirikan dan mempunyai bangunan-bangunan, akan tetapi se bagai hak atas tanah si pemegang hak juga diperbolehkan menanami tanahnya asal bukan merupakan usaha pertanian, juga dapat memelihara ternak, membuat kolam ikan, asalkan tujuan pokoknya, ialah, untuk bangunan saja. Akan tetapi, sebagai hak atas tanah, dalam rangka hak menguasai daripada negara atas bumi, maka hak guna bangunan tidak memberikan wewenang kepada pemegang hak ujj raengambil kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh di bavah tanah, Oleh karena pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawah tanah itu terma suk hak kuasa pertambangan.

2* Ob.iek Hak Guna Bangunan Bari ketentuan dalam pasal 35 ayat 1 UUPA dan penjelasannya, maka tanah sebagai objek hak guna bangunan

Îman Soetiknyo, op.cit.« h* 75#

skripsi


IKSAN,RIDWAN


16

itu dapat berupa : (a) tanah yang langsung dikuasai negara ; (b) tanah milik perseorangan. ad a. Yang dimaksudkan dengan tanah yang langsung di kuasai oleh Negara ialah hanya tanah-tanah yang belum dihaki dengan sesuatu hak atas tanah. Hak menguasai negara itu meliputi baik tanah-tanah yang sudah dimiliki orang dengan sesuatu hak ma upun yang belum, tanah-tanah yang terakhir ini dalam UUPA disebut "tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara". Kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 UUPA, maka hak menguasai daripada Negara meliputi bumi (hak-hak atas ta nah), air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung dalam tubuh bumi di bav/ah tanah, sedangkan yang dimaksud dengan tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara itu adalah tanah-tanah yang belum dihaki dengan se suatu hak atas tanah, maka dapat dikatakan tanah negara adalah lebih sempit daripada tanah negara dalam zaman kolonial karena yang disebut terakhir ini meliputi semua ta nah. Sedangkan tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah negara dalam hal ini hanya raerupakan sebagian daripada hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimak-

^Budi Harsono, Hukum Agraria Insanesiaf bag. I, jil. I, Jambatan, Jakarta, 1975, h. 192.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


17

sud dalam pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu member! wewenang untuk : (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang ang kasa tersebut ; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa ; (c) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bu mi, air, dan ruang angkasa, Hak menguasai tersebut menurut pasal 2 ayat (*+) UUPA, pe laksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah svatantra dan masyarakat-masyarakat hukum Adat.

ad 2. Adapun mengenai tanah milik perorangan adalah terjadi karena pihak yang ingin memperoleh hak guna bangunan tidak mempunyai hak milik. Menge nai hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam hal terjadinya hak guna bangunan. 3. Sub.iek Hak Guna Banrunan Mengenai subjek hak guna bangunan, itu ditentukan didalam pasal 36 ayat 1 UUPA, yang dapat mempunyai hak gu na bangunan ialah ; a. warga negara Indonesia ;

skripsi


IKSAN,RIDWAN


18

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum di In donesia dan berkedudukan di Indonesia, Jadi hak guna bangunan tidak dapat dipunyai oleh orang a sing. Ditinjau dari sudut modalnya, maka badan hukum yang dapat mempunyai hak guna bangunan itu aialah : (a) badan hukum yang bermodal nasional yang progresip, baik asli maupun tidak asli ; (b) badan hukum yang bermodal asing, dalam hal ini hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (Penjelasan pasal 36 yang menunjuk penjelasan pasal 30 UUPA). Badan-badan hukum tersebut harus :

^

(a) didirikan menurut hukum Indonesia ; (b) berkedudukan di Indonesia, Untuk badan-badan hukum yang sebagian atau seluruhnya bermodal asing hak guna bangunan akan diberikan, jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pemba ngunan nasional semesta berencana (pasal 55 UUPA). Jadi, mengenai badan hukum yang bermodal asing itu diatur oleh undang-undang, artinya harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai vakil rakyat, de-

skripsi


IKSAN,RIDWAN


19

ngan maksud jangan sampai segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum itu merugikan rakyat.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


BAB III

SIFAT DAN CIRI HA.K GIJNA BANGUNAN Sifat-sifat dan ciri-ciri hak guna bangunan adalah sebagai berikut : (a) termasuk hak atas tanah yang sifatnya kuat, yaitu, a*l

tidak raudah hapus ;

a .2

dapat dlpertahankan terhadap pihak lain ;

(b) dapat beralih dan dialihkan b.l

beralih* maksudnya dapat diwaris oleh ahli waris pemegang hak ;

b .2

dialihkan, maksudnya dapat dijual, ditukarkan dengan benda lain, dihibahkan, diberikan dengan wasiat (pasal 35 ayat (3) UUPA) ;

(c) jangka waktunya terbatas, paling lama 30 tahun dan da pat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun (pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA) j (d) dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan, hipotek dan credietverband (pasal 39 UUPA) ; (e) dapat dilepaskan dengan sukarela oleh yang menpunyai sebelum jangka waktunya berakhir, sehingga tanahnya menjadi tanah negara (pasal *+0 sub(c) UUPA)

20 skripsi


IKSAN,RIDWAN


21

1. Peralihan Hak Guna Bangunan Telah disinggung di atas bahva hak guna bangunftn dapat beralih dan dialihkan* Hak guna bangunan beralih, kalau seseorang yang mempunyai atau pemegang hak meninggal dunia. Jadi, beralih saraa dengan berpindah karena adanya keraatian, kepada ahli warisnya, beralihnya atau berpindahnya hak tersebut terjadi karena hukum sehingga hal ini adalah menyangkut hukum waris. Dialihkan, mengandung arti adanya perbuatan hukum yang disengaja untuk mengalihkan hak guna bangunan terse but. Telah dikemukakan bahwa peralihan hak guna bangunan sama dengan peralihan hak milik, perbedaannya hanya mengenai jumlah uang peroasukannya. Peralihan hak guna bangunan itu raenurut Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor I k Tahun 1961 jo. Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 1*+ Tahun 1968, memerlukan isin yang dikeluarkan oleh : (a) Gubernur/Kepala Direktorat Agraria, bila tanah untuk hak guna bangunan yang diminta terletak di wilayah Ibukota Daerah Propinsi/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Ibu Kota Istimewa Yogyakarta ; (b) Bupati/Walikota?Kepala Agraria Daerah yang bersangsangkutan, bila tanah untuk hak guna bangunan yang diminta terletak di luar daerah yang tersebut pada butir (a) tersebut di atas.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


22

Sehubungan dengan subyek hak guna bangunan itu disyaratkan "warganegara Indonesia" (pasal 36* ayat 1 UUPA), maka meskipun untuk hak guna bangunan kita tidak mendapatkan adanya ketentuan seperti pa sal 26 ayat 2 UUPA, sebagai analogi dari ketentuan pasal 26 ayat 2 UUPA tersebut, segala perbuatan hukum yang bermaksud untuk langsung atau tidak lang sung memindahkan hak guna bangunan kepada orang asing dan orang yan£ disaraping kewarganegaraan Indo nesia juga mempunyai kewarganegaraan asing, harus dianggap batal karena hukum. Peralihan hak guna bangunan harus didaftarkan (pasal 38 ayat 1 UUPA). Di dalam pasal 19 UUPA diatur tentang Pendaftaran Tanah, yang di dalamnya disebutkan s

1 . untuk menjarain kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Hepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah ;

2 , pendaftaran tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini meliputi 5 a. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah ; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pen;buktian yang kuat.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


23

3. pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria ;

km dalaa peraturan pemerintah diatur_biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalara ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak inampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.^ Dengan demkian, maka pendaftaran hak guna ba ngunan itu merupakan 2 a. alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan ; b, sahnya peralihan hak guna bangunan.. Kalau pemegang hak guna bangunan tidak memenuhi syarat sebagaiâna disebutkan dalam pasal 36 ayat 1 ITJPA, maka menurufc pasal 36 ayat 2 UUPA pemegang hak harus melepaskan atau mengalihkan haknya itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Jangka waktu untuk melepas atau mengalihkan hak ter sebut adalah dalani v/aktu satu tahun.

^Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria, Se.iarah Penrusunan. Isi dan Pelaksanaannyav Himpunan Peraturan Hukuin Agraria* bag.IIj Janibatan* Jakarta, 1973, h. 13. skripsi


IKSAN,RIDWAN


2*f

Apabila dalam jangka waktu satu tahun tersebut pemegang hak tidak melepaskan haknya atau tidak mengalihkan haknya, maka hak guna bangunan itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahva

h a k -h a k

pihak lain

akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, Ketentuan tersebut menurut surat Departemen Pertanian dan Agraria tanggal 30 April 19&3 Homor ; KuAO/ 25/25 juga berlaku terhadap hak guna bangunan yang dipunyai oleh dua pihak, dimana pihak yang satu meraenuhi syarat, sedang pihak yang lain tidak memenuhi syarat, maka seluruh hak guna bangunan yang dihaki bersama tadi menjadi hapus karena hukum.

2, Fembebanan Hak Guna Bangunan dengan Hak Tanggungan Menurut pasal 39 UUPA, hak guna bangunan da pat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. Sedangkan menurut pasal 51 UUPA, hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak guna ba ngunan tersebut dalam pasal 39 UUPA diatur dengan undang-undang• Undang-undang dimaksud belum ada, karena belum ada, maka menurut pasal 57 UUPA, yang ber laku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indo nesia dan credietverband tersebut dalam S. 1908-5^2

skripsi


IKSAN,RIDWAN


25

sebagaimana yang telah diubah dengan S. 1937 - 190. Ketentuan-ketentuan tentang hipotik terdapat dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1170 , pasal

11?3 sampai dengan pasal 1185 , 1189 sampai dengan pasal 119 ^ dan pasal 1198 sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata* Dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun I960 yang diubah de ngan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 menyatakan bahwa hipotik dapat dibebankan kepada semua hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang telah dibukukan dalam buku tanah menurut ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah (PP* Nomor 10 Tahun

1961 ) dan harus dengan akta yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengenai hubungan kredit (credietverband) yang diatur dalam 3. 1908 - 5^2 dan 3, 1909 - 58^ di tentukan krediturnya yang dengan 3. 1937 - 151 di tunjuk "Algemene Valkscredietbank" yang kemudian menjadi 3ank Rakyat Indonesia*

7

Dengan Peraturan Menteri

Agraria Nomor 2 Tahun I960 yang diubah dengan Pera turan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 dinyatakan bahwa credietverband dapat dibebankan pada semua hak: hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, sama dengan hipotik. Dengan demikian, maka pemberian

^VJantjik Saleh. K., Hak Anda ata Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 57» skripsi


IKSAN,RIDWAN


26

dan pendaftaran credietverband sama dengan hipotek atau dengan kata lain, ketentuan tentang hipotek berlaku pula bagi credietverband,

3» Hapusnva Hak Guna Bangunan Menurut pasal VO UUPA, hak guna bangunan ha pus karena i a. jangka waktunya berakhir ; b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi ; c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ; d. dicabut untuk kepentingan umum ; e. ditelantarkan j f. tanahnya musnah ; g. ketentuan dalam pasal 3& ayat (2) UUPA ten tang pelepasan hak. ad. a.

Menurut pasal 36 ayat '2 UUPA, bila jang ka vaktu hak guna bangunan telah berakhir (pe megang hak sudah 30 tahun menggunakan hak), maka atas permohonan pemegang hak dapat memperpanjang hak guna bangunannya paling lama 20 tahun0 Tang menjadi permasalahan ialah apakah kalau perpanjangan dengan 20 tahun itu sudah

skripsi


IKSAN,RIDWAN


2?

berakhir, dalam arti bahwa pemegang hak sudah selama 50 tahun mendapatkan hak guna bangunan, dapat memperbaharuhi lagi atau memperpanjang hak guna bangunan tersebut* Menurut pendapat penulis, karena peme gang hak sudah selama 50 tahun menikmati hak guna bangunan, maka sebaiknya sudah tidak da pat diperbaharui atau dipsrpanjang lagi, untuk menghindari dominasi tanah oleh seseorang atau badan hukum, Oleh karena pemberian perpanjangan meskipun hanya satu kali, tetapi selama 20 tahun kiranya sudah harus dipandang telah cukup, sehingga penguasaan hak guna bangunan ha rus diakhiri, berarti tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang lagi, kecuali untuk kepentingan umum dipandang perl'u dapat diadakan perubahan hak (umpama menjadi hak milik atau hak Pakai)♦ Memang, secara tegas peraturan umum mengenai jangka waktu hak guna bangunan belum ada, maka sebaiknya jangka waktu hak guna ba ngunan sebagaimana tercantum dalarn pasal 35 y ayat (1 ) dan ayat (2 ) ITJFA, supaya di dalam Surat Keputusan (S.K) tentang pemberian hak guna bangunan dicantumkan bahwa kalau hak guna bangunan sudah diperpanjang satu kali dengan

skripsi


IKSAN,RIDWAN


28

jangka vaktu paling lama 20 tahun, maka hak guna bangunan berakhir dan tidak dapat diperbaharui atau diperpanjang lagi. Penerusan menggunakan hak guna bangu nan dengan jalan penerobosan, yaitu dengan memakai orang lain sebagai pemohon baru hen-

■

daknya dapat dihindari dengan cara diadakan pengawasan sebaik-baiknya oleh instansi yang berhak. ad. b.

Hak guna bangunan dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu sya rat tidak dipenuhi. Kalau sesuatu syarat tidak dipenuhi dalam hal ini dapat merupakan alasan untuk menghentikan hak guna bangunan yang bersan^kutan, karena pemegang hak tidak meraenuhi kewaj'ibannya. i-iengenai hal syarat-syarat, Boedi Harsonoj

s.H.

menulis :

"Syarat-syarat tersebut sebelum ada peraturan umum yang mengatur hak guna bangunan disebutkan di dalam surat keputusan peisberian hak guna bangunan yang bersangkutan11.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


29

Instansi yang berwenang membatalkan hak guna bangunan itu adalah Menteri Dalam Negeri/Direktur Jendral Agraria (Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 1 Tahun 1967)* ad* c*

Tentang hapusnya hak guna bangunan yant dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir, berarti menyerahkan haknya dengan sukarela kepada negara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967? rse'.nerlukan surat keputusan penegasan dari Gubernur/Kepala Direktorat Agraria.

ad* d.

Mengenai napusnya hak guna bangunan yang dicabut untuk kepentingan umum di dasarkan atas pasal 6 , 18 dan pasal *+0 huruf d UUPA serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. Pasal 6

UUPA, semua hak atas tanah meapunyai fungsi sosial ;

Pasal 18 UUPA, untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama aari rakyat, hak-hak atas tanah da pat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menu rut cara yang diatur dengan undang-undang.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


-30 Pasal MD huruf d UUPA, dicabut untuk kepentingan urnurn. Undang-undang yang dimaksudkan oleh pa sal

18 UUPA tersebut adalah Undang-undang ifo-

mor 20 Tahun 1961 yaitu undang-undang tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di atasnya (Lembaran Negara Nomor 288 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 232*+ yang berlaku tanggal 26 September 1961), ad. e.

Mengenai hapusnya hak guna bangunan ka rena diteriantarkan, menurut memori penjelasan pasal 27 UUPA bahwa tanah diteriantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai de ngan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya, dengan kata lain karena pemegang hak tidak sanggup untuk mengurusnya*

ad. f.

Mengenai hapusnya hak guna bangunan ka rena tanahnya musnah, menurut Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama : “Bahwa sesuatu hak hapus ka rena obyeknya sudah tidak adalagi adalah hal yang lazira".

skripsi


IKSAN,RIDWAN


BAB IV

TEBJADim HA.K GUNA BANGUNAN Terjadinya hak guna bangunan ada tiga macam, yaitu : a* terjadi dengan perubahan hak ; b. terjadi karena penetapan pemerintah ; c. terjadi karena perjanjian. Mengingat adanya ketentuan dalam pasal 55 ayat (2 ) UUPA, maka ada cara yang ke empat dapat ditambahkan di sini ; d. terjadi karena undang-undang (untuk badan hukum yang bermodal asing tersebut)• ad. a. Terjadinya hak guna bangunan karena peralihan hak. Sejak mulai berlakunya UUPA (tanggal 2b September I960), hak atas tanah yang berupa t a.l* eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di samping kewarganegara an Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-baaan hukum, yang tidak ditunjuk oien pemerintah sebagaimana dir maksud dalam pasal 21 ayat (2) UUPA menjadi hak guna bangunan (Pasal I ayat (3 ) Ketentuan-ketentuan Konversi)#

skripsi


IKSAN,RIDWAN


2* Hak opstal, yang merabebani hak eigendom sejak mulai berlakunya UUPA menjadi hak guna bangunan yang membebani hak milik (Pasal I ayat (*f) Ketentuan-Ketentuan Konversi) ; 3, Hak milik (Adat) dan hak-hak lainnya yang sejenis (seperti i hak agrarisch eigendom, milik yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand sultan, landerijen bezitrecht, altijd durende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir) sebagai yang tersebut di dalam pasal II ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi yang dipunyai orang asing dan warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesia i ' < mempunyai kewarganegaraan asing dan badanbadan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud pasal 21 ayat (2) UUPA menjadi hak guna bangunan atau hak guna bangunan, sesuai dengan peruntukan tanahnya mulai sejak berlakunya UUPA (Pa sal II ayat (2) Ketentuan-Ketentuan Kon versi) $ Hak opstal dan erfpacht untuk permohonan, yang ada pada mulai berlakunya UUPA ini,

skripsi


IKSAN,RIDWAN


33

sejak saat tersebut menjadi hak guna ba ngunan (Pasal V Ketentuan-Ketentuan Kon versi) ; a*5* Hak eigendom kepunyaan warganegara Indo nesia tunggal yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya pada Kantor Pen daftaran Tanah sebelum tanggal 2b Maret 1961 (Pasal I ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi jo pasal

PIoA Nomor 2 Ta

hun I960) menjadi hak guna bangunan. ad. b. Terjadinya hak guna bangunan karena penetapan pemerintah. Menurut ketentuan pasal 37 UUPA hak gu na bangunan dapat terjadi karena penetapan pe merintah, yaitu tanahnya berasal dari tanah * Negara (tanah yang dikuasai langsung oleh Ne gara) • Cara memperoleh hak guna bangunan de ngan penetapan pemerintah adalah bahwa calon pemegang harus mengajukan permohonan ijin untuk ■ mendapatkan hak guna bangunan kepada instansi pemerintah yang berwenang, yaitu Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria dan Gubernur Kepala Daerah/Direktorat Agraria (Instruksi Menteri Dalam IJegeri Nomor 25 Tahun 1976 dan Permendagri liomor 6 Tahun 1972)•

skripsi


IKSAN,RIDWAN


Bila permohonan di kabulkan, maka instansi tersebut akan mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Kak (Hak Guna Bangunan) ; ad. c. Terjadinya hak guna bangunan karena perjanjian. Hak guna bangunan yang juga dapat terjadi karena perjanjian, yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian antara peîlik tanah dengan pihak yang akan memperoleh hak, yang dibuat dalam bentuk otentik. Pasal 1868 BW menyebutkan bahva suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibu at oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya* Menurut PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pasal 19* perjanjian yang dimaksud untuk menimbulkan hak guna bangunan ter sebut harus dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tatacara dan syarat-syarat pemberian hak guna bangunan itu akan diatur dengan peruntukan perundangan. Ini terbukti dalam pasal 50 ayat (2) UUPA yang menegaskan : "Ketentuan-ketentuan

skripsi


IKSAN,RIDWAN


35

lebih lanjut mengenai . * ♦ • hak guna ba ngunan . . . . diatur dengan peraturan perundangan". Selama peraturan perundangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 ayat (2) UUPA, khusus yang mengenai hak guna bangunan itu belum ada, maka secara praktis seseorang yang mempunyai hak milik atas tanah belum dapat raemberikan hak guna bangunan di atas tanah miliknya•

1 . Instansi yang berwenann memberikan i.iin Instansi yang berwenang memberikan izin hak guna bangunan ialah : a. Menteri Dalam Negeri/Direktorat Jendral Agraria, bila luas tanah yang diberikan itu (dimohon) lebih dari 1000 meter persegi atau jangka waktunya melebihi 20 tahun ; b. Gubernur/Kepala Inspektorat Agraria, bila ta nah yang di berikan (dimohon) tidak melebihi dari 1000 meter persegi dan jangka waktunya tidak melebihi 20 tahun. Wewenang pemberian izin tersebut meliputi : a. pembaharuan hak guna bangunan j b, perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


Selain daripada ketentuan tersebut di atas, terdapat juga ketentuan khusus, yaitu bahwa Mente ri Dalam Negeri/Direktorat Jendral Agraria mempu** nyai wewenang memberikan tanah negara bekas kepunyaan orang-orang asing dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet'Nomor 2/Perk. Ta hun 19^5 dengan tanpa melihat luas tanah dan jangka waktunya. Peraturan Presidium Kabinet tersebut mengatur penjualan rumah dan tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan negara*

• Cara Pemberian Hak Guna Bangunan Cara pemberian hak guna bangunan itu sama dengan cara pemberian hak milik karena penetapan pemerintah. Hanya mengenai hal uang pemasukannya adalah setengah dari uang pemasukan andaikata tanahnya diberikan sebagai hak milik, bila jangka waktu hak guna baijgunan itu 30 tahun, Dari jumlah uang pemasukan yang setengah itu, dua pertiganya diba~ yarkan kepada kantor bendahara negara dan yang sepertiga dibayarkan kepada yayasan dana landreform sebagai sumbangan untuk pembiayaan pelaksanaan landreform, Oleh karena acara pemberian hak guna bangun an ini sama dengan acara pemberian pada hak milik,

skripsi


IKSAN,RIDWAN


3?

maka mengenai acara pemberian hak guna bangunan (lihat di dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1870 dan Pasal 22 sampai dengan 2b Permendagri Nomor 5 Tahun 1973)• Kalau permohonan dikabulkan oleh instansi yang berwenang memberikan hak guna bangunan, maka kepada sipemohon diberikan surat keputusan pemberian hak* Dalam surat keputusan tersebut juga dicantumkan kewar jiban si penerima hak guna bangunan untuk mendaftarkan hak guna bangunan yang diberikan dalam waktu yang tertentu, biasanya enam oulan. Apabila dalam waktu yang ditentukan itu, si penerima hak guna bangunan ti dak melakukan pendaftaran (yang juga diwajibkan oleh pasal 38 ayat (1) UUPA) maka pemberian hak guna bangun an tersebut menjadi batal dengan sendirinya (batal ka rena hukum)• Jadi pemberian hak guna bangunan itu harus didaftarkan (pasal 38 (1) UUPA), artinya di muat dalam buku tanah dan sertifikatnya. Dengan didaftarkannya itu maka hak guna bangunan itu lahir, dalam arti bahwa hak guna bangunan mulai berlaku, mulai mengikat si peneri ma hak dan pihak-pihak lain* Berlaku artinya siapapun juga baik si penerima hak dan pihak-pihak lain wajib mentaati ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hak guna bangunan itu, ada

skripsi


IKSAN,RIDWAN


3® kalanya berlakunya hak guna bangunan itu disebutkan tanggal tertentu.

a. Pemberian hak guna bangunan karena Ketentuan-Ketentuan Konversi. Konversi hak opstal menjadi hak guna bangun an itu di catat oleh Kantor Pendaftaran Tanah (KPT) pada akta aslinya. Mengenai tanah bekas hak milik adat seperti hak mi~ lik, yasan, hak agraris eigendom, pesini, grand sul tan, hak atas druwe dan sebagainya* dan hak-hak lainnya yang sejenis yang terdaftar pelaksanaannya konversi menjadi hak guna bangunan dilakukan oleh pejabat yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 9 Tahun 1959 atau peraturan-peraturan khusus lainnya dengan membuat buku tanah dan mengeluarkan sertifikatnya (mengenai altije durende erfpachten dengan mencatatnya pada akta aslinya) yaitu setelah menerima keputusan penegasan dari kepala instansi/pengawas/agraria daerah bahwa hak tersebut konversinya menjadi hak guna bangunan. Mengenai hak-hak yang belum terdaftar namanya diatur menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962, setelah diselenggarakan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pe-

skripsi


IKSAN,RIDWAN


35 merintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, maka hak guna bangunan dapat dimintakan sertifikat haknya pada Kantor Pendaftaran Tanah (KPT)* Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 di antara hak-hak atas tanah yang wajib didaftar (aibukukan) ialah antara lain adalah hak guna bangunan yang di daita'rkan dalam buku tanah hanya hak-hak yang pendsftarannya diwajibkan. Untuk tiap-tiap macam hak atas tanah (juga hak gu na bangunan) diadakan daftsr buku tanah tersendiri. Jadi, satu buku tanah hanya di pergunakan untuk pendaftaran satu hak atas tanah. Untuk tiap-tiap hak yang dibukukan itu dibuatkan salinan dari buku tanah, sedangkan untuk menguraikan tanahnya dibuat surat ukur* Salinan buku tanah dan surat ukumya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan de ngan peraturan Menteri, disebut sertifikat.

b. Pemberian hak guna bangunan dengan cara pembebasan hak milik* Sebagairnana uraian tersebut di atas bahwa hak guna bangunan dapat terjadi dari perjanjian.

$y arat-syarat pemberian hak guna bangunan yang ter jadi dari perjanjian antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak itu akan diatur dengan peraturan

skripsi


IKSAN,RIDWAN

m i l i k ADLN Perpustakaan Universitas ' p erAirlangga pu stakaan

•TlNlVfRSlTAS MRLANGQA* u r a b a y a ___1

perundangan (pasal 50 ayat (2) UUPA), sedangkan pera turan perundangan dimaksud belura ada, maka pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik dapat saja menguasai tanah hak milik dengan hak guna bangunan dengan cara raelakukan pembebanan hak milik sebagai berikut ; Fihak yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik itu memberikan ganti kerugian yang jumlahnya sama dengan harga tanah yang bersangkutan. Dengan pem berian ganti kerugian tersebut, maka berarti terjadi pembebasan hak milik tersebut. Dengan demikian, maka hak milik atas tanah tersebut menjadi hapus dari perniliknya dan tanah langsung di kuasai oleh negara, men jadi tanah negara. Setelah tanah menjadi tanah negara, maka oleh pemohon (subyek) yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik dimintakan izinnya untuk hak guna bangunan dimana si pemohon selaku pemegang haknya* Pemegang hak guna bangunan tersebut dengan cara pembebasan hak milik seperti itu tidak diwajibkan membayar uang pemasukan, akan tetapi hanya dikenakan pembayaran "uang administrasi" maksimal Hp.7.500,

(tujuh

ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayar kepada kantor bendahara negara dan pemegang hak guna bangunan tersebut juga tidak diwajibkan membayar uang sumbangan kepada yayasan dana landreform (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria tanggal 19 Desember 1969 Nomor skripsi

:

DA/12/91/92/69). PELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN .....

IKSAN,RIDWAN


Vi

3 , Luas Tanah Hak Guna Bangunan Tentang luas tanah hak guna bangunan telah saya kemukakan dalam Bab IV angka 1, yaitu dapat kurang dari 1000 meter persegi atau lebih tergantung pada apakah jangka waktunya kurang atau melebihi dari 20 tahun. Dapat juga tanpa melihat luas tanah hak guna bangunan dalam hal penjualan rumah dan tanah-tanah yang dikuasai perusahaan-perusahaan negara ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria. Sedangkan mengenai luas tanah untuk perumahan dan pembangunan sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang "Penetapan Luas Tanah Pertanian" maksimum luas dan jumlahnya tanah akan diatur dengan Peraturan Peme rintah (PP). Peraturan Pemerintah tersebut belum ada, meskipun demikian Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor l b Tahun 1961 yang mengandung peraturan umum mengenai penguasaan jumlah tanah juga harus dianggap membatasi dalam hal jumlah luas tanah untuk hak gu na bangunan.

b • Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) UUPA# jangka waktu hak guna bangunan itu adalah 3 ° tahun, akan tetapi apabila jangka waktu 30 tahun telah skripsi

PELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN ..... berakhir, maka atas permintaan pemegang hakIKSAN,RIDWAN dan de-


U-2

ngan mengingat keperluan serta keadaan bangunan, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan paling lama 20 ta hun (pasal 35 ayat (2) UUPA). Bahwa adanya kemungkinan untuk memperpanjang ini adalah sepatutnya, adalah adil seandainya subuah rumah yang raasih kokoh dan kuat tidak perlu dirobohkan atau dikosongkan dalam keadaan darurat akan perumahan seraata-mata kare na jangka waktu hak ini larapau, ketentuan yang sebaliknya tidak akan sesuai dengan ketentuan bahwa hak-hak atas ta o nah berfungsi sosial. Dalam hal ini, saya sependapat dengan Bapak Soedalhar, S.H. bahwa bila pemegang hak guna bangunan sudah me ngalami masa perpanjangan 20 tshun, tanpa melihat bangunan rumahnya masih kokoh atau tidak, akan hapus demi hukum, ke cuali bila ada kemungkinan untuk diadakan peralihan hak. Hak eigendom kepunyaan warga negara Indonesia tunggal yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraannya pada Kantor Pendaftaran Tanah (KPT) sebelum tanggal 2*+ Maret

1961 , dikonversi menjadi hak guna bangunan (pasal I ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi, jo. pasal b PMA. Nomor 2 Tahun 1960) jangka waktunya adalah 20 tahun, terhitung mulai tanggal 2k September I960.

8Gautama, Sudargo, Tafsiran Onrianp-undanR Pokgk Agraria, Alumni, Bandung, 1973, h. 128.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


Hak eigendom kepunyaan badan-badan keagamaan dan sosial yang ditunjuk (pasal !+9 ayat (1) UUPA) sebagai badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah tidak mempergunakan tanahnya secara langsung berhubungan dengan usaha tersebut dan tidak pula mengajukan permintaan untuk dikonversi dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria, ma ka hak guna bangunan tersebut jangka waktunya berakhir sampai dengan tanggal

September I960.

Hak milik adat sebagaimana tersebut dalam pasal II Ketentuan-ketentuan Konversi yang tanahnya tanah bangunan i

dan pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik, jangka waktunya adalah 20 tahun, terhitung sejak 2W September I960 (Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun I960 pasal l1* ayat Of), pasal 19 ayat (2 ) dan pasal 22 ayat (2 ). Hak guna bangunan yang berasal dari hak erfpacht untuk perumahan dan hak opstal yang pada tanggal 2*f Sep tember I960 masih berlaku, jangka waktunya selama sisanya, selama-lamanya 20 tahun.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


BAB V

HAK GUNA BANGUNAN DI DAERAH BOJONEGORO DAN BEBERAPA PERMASALAHAN SERTA EENYELESAIANNYA Pada prinsipnya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 adalah untuk mengakhiri berlakunya sisa hak atas tanah menurut hukum Barat karena sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan Undang undang Dasar 19^5* di samping masih diberi kesempatan bagi yang memerlukan tanah tersebut baik terhadap orang atau ba dan hukum asalkan tidak bertentangan dengan UUPA, GBHN, ca tur tertib di bidang pertahanan dan delapan jalur pemerata an pembangunan. Kebijaksanaan pokok yang melandasi penataan kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah tersebut pada pokoknya untuk mewujudkan : 1

a. efisiensi penggunaan tanah dalam arti sesuai dengan azas-asas pemanfaatan tanah secara optimum, lestari dan keseimbangan untuk berbagai keperluan, bersifat convertable, dan mencegah kerusakan sumber daya alam dan ling kungan hidup, oleh karenanya di dalam menentukan penggu naannya har.us didasarkan pada perencanaan pembangunan di daerah (pasal 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 1979) ;

b. prinsip keadilan, dalam arti harus memperhatikan kepen tingan penduduk, pengusaha atau pemegang hak (pasal 1 ayat 2 Kepres Nomor 32 Tahun 1979). M+ skripsi


IKSAN,RIDWAN


**5 Sesuai dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 19^5 dan pasal 6 UUPA, maka kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diutamakan. Tanah-tanah hak guna bangunan yang masa berlakunya berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 2k September 1980 (pasal 1 ayat 1 Kepres Nomor 32 Tahun 1979) akan diberikan dengan hak baru kepada bekas pemegang hak, jika dipenuhi syarat sebagai berikut : a* tanah tersebut dikuasai dan dipergunakan sendiri oleh bekas pemegang hak. Perkataan dikuasai mengandung pengertian bahwa di atas tanah tersebut tidak selalu harus ada bangunannya, mun^kin tanah tersebut tanah kosong yang belum dibangun atau sengaja aikosongkan untuk pelataran parkir atau tempat jemuran atau halaman terbuka. Yang penting diperhatikan bahwa tanah tersebut dikuasai dan di pergunakan senairi oleh bekas pemegang hak. Makna dikuasai di sini bukan dimaksudkan secara defalto atau riil dikuasai sendiri, termasuk tanah-tanah yang atas dasar perjanjian yang sah dalam keadaan disewakan atau dipinjamkan kepada pihak ketiga ; b* tidak seluruhnya terkena proyek-proyek untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dalam hal sebagian dari tanah tersebut terkena proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum, maka bagian tanah yan^. terkena proyek tersebut tidak akan di berikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas peme gang hak ; Adapun yang dimaksud dengan kepentingan arum disini adalah kepentingan u;uum yang dimaksud dalam Instruksi Presiden kTomor 9 Tahun 1979 atau kepentingan-kepentingan yang oleh lembaga kemasyarnkatan sete:apat yang sah disepakati sebagai mempunyai sifat kepentingan umum ; c• di atasnya berdiri suatu oangunan milik bekas peme gang hak yang didiami atau dipergunakan sendiri. do di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas peme gang hak, yang didiami/digunakan oleh pijak lain dengan persetujuan pemilik bangunan/bekas pemegang hak.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


ke

Perkataan persetujuan di sini bukan dalam arti izin, melainkan dalam arti ada kesepakatan atau persesuaian faham antara bekas pemegang hak/milik bangunan de a n a h "" ngan penghuni bangunan/pemakai t 1. Tata cara menga.iukan permohonan hak guna bangunan Sudah saya uraikan dalam bab III angka 3 bahv/a yang dapat mengajukan permohonan hak guna bangunan adalah, warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indone sia. Tata cara mengajukan permohonan menurut Permen dagri Nomor 6 Tahun 1972 dan Permendagri Nomor 5 Tahun

1973 adalah sebagai berikut : (a) pemohon harus mengisi blangko permohonan yang dia jukan ke Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro dengan melampirkan :

1 . fotokopi surat kewarganegaraan suami/istri ; 2 . fotokopi ganti nama suami/istri ; 3. fotokopi KTF/kartu keluarga ;

b . fotokopi akte perkavinan ;

5 . fotokopi akte lahir ; 6 , surat-surat lain yang diperlukan ; (b) mengenai diri pemohon :

1 . jika pemohon perorangan ; harus menyebutkan

^Budi Harsono, Kukum Agraria Indonesia, Jambatan, Jakarta, 19&3j h. 1M+. skripsi


IKSAN,RIDWAN


identitasnya tentang : nama, umur, kewarganega raan, tempat tinggal, pekerjaan, jumlah istri/ suami, dan anak yang menjadi tanggungannya ;

2 . jika pemohon badan hukum, harus menyebutkan • naina, tempat kedudukan, akte pendirian, dan su rat penunjukkan sebagai badan hukum ; c* mengenai tanahnya. Harus disebutkan tentsng; letak, luas, batas-batasnya, status tanahnya, jenisnya tanah bangunan atau pertanian, penguasaan atas tanah tersebut sudah atau belum, kemudian direncanakan oleh pemohon untuk apa. d* Jika syarat-syarat tersebut (a.b.c) sudah dicukupi oleh pemohon, maka diadakan pemeriksaan tanah oleh Panitya A, yang menurut Surat Keputusan Mendagri Nomor 96 Tahun 1971 jo Permendagri Nomor sl^/DJA/

1973 terdiri dari : 1 . kepala kantor agraria, sebagai ketua ; 2 . wakil dari pemerintah daerah, sebagai anggota * 3 . camat setempat, sebagai anggota ; *f. kepala desa setempat, sebagai anggota ;

5 . petugas kantor agraria, sebagai sekretaris. Kemudian diadakan pemeriksaan tanah oleh Panitya A tersebut apabila yang dimohon adalah tanah Negara

skripsi


IKSAN,RIDWAN


untuk menjadi tanah hak guna bangunan atau hak milik, tetapi bagi tanah bekas eigendom yang te lah dikonversikan menjadi hak guna bangunan yang

i

habis masa berlakunya pada tanggal 2h September 1980 (Kepres Nomor 32 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979) tidak diadakan pemeriksaan oleh Panitia A, cukup di buatkan konstatering rap port atas tanah tersebut yang ditanda tangani oleh kepala kantor agraria setempat, yang dalam perniohonannya harus dipenuhi syarat-syarat tersebut ditambah dengan foto copy sertifikat atas tanah itu. • Biaya permohonan tersebut di Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dapat diperinci sebagai berikut s 1. biaya blanko permohonan sebesar Rp 500,00(Permendagri Nomor 7 Tahun 1977)»

2 * biaya surat keterangan pendaftaran tanah : a* dalam kota sebesar Rp 1.000,00(seribu rupiah); b* luar kota sebesar Rp.l00,00(seratus rupiah); ( Permendagri Nomor 2 Tahun 1978 ).

3 * biaya pengukuran tanah (biaya ukur) besamya disesuaikan dengan luas tanah, letak/keadaan tanah/ medan lapangan dengan ketentuan minimum sebesar Rp-2.500,00&ua ribu lima ratus rupiah) (Permen dagri Nomor 6 Tahun 1979) * skripsi


IKSAN,RIDWAN


b-9

biaya Panitia A sebesar Bp.l2.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah) (Surat Keputusan Mendagri Homor 96 Tahun 1971) 5 5* biaya transport dan lain-lain besarnya menurut keadaan dibebankan kepada pemohon (Surat Dirjen Agraria Nornor : Dtn.il/380/lI/1977j tanggal 17 Uopember 1977 )• Setelah permohonan diproses dan dibuatkan risalah pemeriksaan tanah, yang ditanda tangani oleh semua anggota Panitia A (penjelasan pada d) dan warkah permohonan sudah komplit, ditanda tangani oleh kepala kantor agraria, maka berkas permohonan dikirim ke Kantor Direktorat Agraria Tingkat I Propinsi Jawa Timur di Surabaya, yang tembusannya dikirim ke Dirjen Agraria di Jakarta.10 Bagi mereka yang permohonannya di kabulkan, maka akan turun Surat Keputusan (3K) baik dari pusat (Dirjen Agraria) maupun daerah tingkat I (Direktorat Agraria), menurut luas tanah masing-masing kemudian pemohon dipanggil ke kantor agraria kabupaten untuk menerima penjelasan tentang ;

1 , bahwa permohonan di kabulkan $ 2 . diberikan turunan surat keputusan ;

Hasil wawancara dengan Sdr* Moch.Sugeng Ke pala Sub Seksi H23, Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro, tanggal 31 Maret 1983 . skripsi


IKSAN,RIDWAN


5D

3 . membayar ganti rugi kepada negara yang tercantum dalam surat keputusan yang terdiri dari s

kO% kepada pemerintah pusat melalui kas negara setempat atas m3ta an^garan Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri *

hO% kepada pemerintah daerah tin^kat I melalui kantor cabang wilayah dinas pendapp.tan daerah tin^kat I ; 20/t kepada pemerintah daerah tingkat II biasanya di BHI. Disampins itu hr.rus dibayar pula untuk kas yayasan dana landreform sebesar JO# dari jumlah biaya tersebut diatas yang se:auanya dibayar oleh pemohon melalui Bendahara Khusus Agraria kabupaten Bojonegoro. Dalam waktu 6 (enam) bulan pemohon segera metaenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam surat kepu tusan tersebut, seperti biaya ganti rugi harus sudah dibayar lunas, kemudian didaftarkan sesuai dengan P? 10 Tahun 1961 untuk mendapatkan sertifikat. Apabila lewat 6 (enam) bulan, biaya ganti rugi tersebut tidak dipenuhi, maka surat keputusan dianggap gugur (batal karena hukum). 3edan~kan apabila biaya ganti rugi su dah dibayar lunas, selama tengâng waktu 3 (tiga) bu lan tidak didaftarkan, maka yang bersangkutan harus mengajukan perpanjangan surat keputusan.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


5-1

Biaya ganti rugi kepada pemerintah daerah tingkat II sebesar 20% tersebut, dimaksudkan sebagai penunjang untuk kepentingan pembangunan dan harus dimasukkan kedalam AP3D (Permendagri Nomor 7 Ta hun 1973 dan Instroksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1973).

2. Hambatan yang merupakan masalah dan penyelesaian-

Sebelum saya menguraikan hambatan yang merupakan masalah dan penyelesaiannya» maka lebih dahulu saya menguraikan data yang saya dapatkan di Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro fcentang jumlah pemegang hak guna bangunan dan yang mengajukan permohonan baik yang bersifat perpanjangan, pembaharuan hak maupun yang bersi fat perubahan atau peningkatan hak guna bangunan serta terbitnya Surat Keputusan (SK) dari tanggal

2b September 1980 sampai dengan Desember 1982 se suai dengan Kepres Nomor 3 Tahun 1979 dan Permen dagri Nomor 32 Tahun 1979* Disamping itu surve lapangan dan hasil wawancara dengan para pemohon sangat penting untuk mengatasi hambatan, maka setiap permasalahan yang sampai menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat (pemohon hak guna bangunan) dapat dicari cara penyelesaiannya yang sebaik-

skripsi


IKSAN,RIDWAN


52

baiknya sehingga kepastian hukum di bidang pertanahan dapat dijamin# Dari data yang dapat dikumpulkan (lampiran I), yaitu jumlah pemegang hak guna bangunan diseluruh Daerah Kabupaten Bojonegoro tercatat k79 yang sebagian besar berada di dalam Kecamatan Kota Bojonegoro, sedangkan lainnya berada di luar kota di Kecamatan Padangan, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Kapas, Kecamatan Balen, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Sugihwaras, dan Kecamatan Baureno. Yang mengajukan permohonan dapat diperinci se bagai berikut s

1 . permohonan perpanjangan hak guna bangunan

-

362 ;

-

Mf;

-

73;

2 . permohonan perubahan/peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik

3 . yang tidak mengajukan permohonan

Sedangkan yang mengajukan permohonan pembaharuan hak atau permohonan baru dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1982 terdapat 35 pemohon. Dari jumlah pemohon sebesar Mtl yang surat keputusannya sudah diterbitkan sampai dengan tahun 1982 adalah 22. Perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan permohonan perpanjangan hak guna bangunan adalah pemo hon sebelum tanggal 2k September 1980 (Kepres Nomor 32

skripsi


IKSAN,RIDWAN


5'3 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 1979) sudah mempunyai hak guna bangunan, dalam arti pemohon su dah mempunyai sertifikat, sedangkan yang diraaksud dengan perubahan atau peningkatan hak yaitu, semula tanah berstatus hak. guna bangunan dimohon untuk men jadi haki milik, jadi hak atas tanah ditingkatkan. Hal ini terjadi karena pada umumnya tanah h?.k guna bangunan tersebut sudsh dipetak-petak atau dikapling dan didirikan rumah-rumah yang sudah permanen (terdapat di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Desa Kalitidu Kecamatan Kalitidu, Desa Banjarejo Kecamatan Kota Bojonegoro), Dari data tersebut di atas terdapat 73 peme gang hak guna bangunan yang tidak mengajukan permo honan karena i a. pemegang hak guna bangunan sudah tidak diketahui lagi alamatnya ; b. tanahnya sudah di tempati untuk gedung-gedung sekolah, asrama kepolisian $ c. tanahnya sudah tidak ada bangunannya lagi dan merupakan lapangan ; dengan demikian, tanah hak guna bangunan tersebut menjadi tanah negara. Permohonan baru di sini dalam arti bahwa pemo hon sudah menempati tanah negara atau tanah hak guna

skripsi


IKSAN,RIDWAN


5k

bangunan tetapi yang bersangkutan belum mempunyai sertifikat hak guna bangunan, hanya mempunyai bukti hak baik dengan akte maupun tidak yaitu ditempati karena perolehan. Jadi secara defacto tanah sudah ditempati untuk perumahan bertahun-tahun, tetapi se cara yuridis tidak ada bukti. Terbitnya Surat Keputusan (3K) dari Dirjen Agraria atau Direktorat Agraria tentang di kabulkannya permohonan atau tidak yang terdapat di Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tin^kat II Bojonegoro meliputi i a. l*f buah surat keputusan perpanjangan hak guna bangunan terdapat di Kecamatan Kota Bojonegoro, Kecamatan Padangan (contoh Lampiran II); b. 7 buah surat keputusan perubahan/peningkat an hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik terdapat di Kecamatan Kalitidu dan Padangan (contoh Lampiran III); c. 1 buah surat keputusan penolakan permohonan t perubahan/peningkatan hak dan dikabulkan tetap sebagai hak guna bangunan terdapat di Kecamatan Kota Bojonegoro (contoh Lampiran IV);

skripsi


IKSAN,RIDWAN


55

turunnya surat keputusan tersebut a&a yang langsung diterima oleh pemohon sesuai dengan alamatnya, tetapi pada umumnya melalui Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro. Apabila surat keputusan sudah datang fihak kan tor agraria raemanggil pemohon untuk diberikan penjelasan tentang kewajiban serta syarat yang harus dipe nuhi untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah ; a. dari jumlah pemohon hak guna bangunan sebesar Mfl, balk yang bersifat perpanjangan, pembaharuan hak (permohonan baru hak guna bangunan) maupun yang bersifat perubahan atau peningkatan hak dari tahun

1980 sampai dengan tahun 1982 ternyata surat kepu tusan tentang di kabulkannya permohonan tersebut baru 22 yang terbit, dirasakan oleh pemohon terlalu lama* b* data sebagai dasar pemrosesan permohonan baru hak guna bangunan dan perubahan/peningkatan hak yang berupa warkah permohonan sering dikembalikan oleh Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Surabaya, karena dianggap kurang lengkap terutama yang menyangkut bukti hak guna bangunan, karena perolehan ;

skripsi


IKSAN,RIDWAN


56

c. biaya permohonan tersebut terlalu besar yaitu an tara jumlah biaya yang tercantum dalam ketentuan peraturan yang ada dengan kenyataan jauh berbeda, sehingga disatu pihak mengundang peluang terjadinya penyelewengan bagi aparat pelaksana dan dilain pihak dapat menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat (para pemohon), sehingga dapat mengganggu suasana ketertiban dan kepastian hukum; d. apabila masa perpanjangan hak guna bangunan sudah habis, apakah masih ada kemungkinan untuk dapat diperpanjang lagi, mengingat bahwa keadaan bangunan rumah masih kokoh. Dari beberapa permasalahan tersebut saya berusaha mencari penyelesaiannya sebagai hasil dari pengamataB, wawancara dari beberapa pihak adalah sebagai berikut

s

a. dengan terbitnya surat keputusan yang berjumlah hanya 29 dari jumlah pemohon sebesar Mfl selama 2 tahun raemang dirasakan terlalu lama, boleh dikatakan tidak imbang. Hal ini di samping merupakan hambatan dalam masukan uang negara dari sektor agraria, juga tidak sesuai lagi dengan petunjuk Menteri Dalam Wegeri dalam suratnya Nomor DL3.8/ 26/8/1973* tanggal 9 Agustus 1973 bahwa aparat agraria harus memberikan pelayanan kepada masyarakat

skripsi


IKSAN,RIDWAN


57

dengan sebaik-baiknya, cepat tetapi dengan tidak mengurangi atau menyimpang dari kebijaksanaan yang te lah digariskan oleh pemerintah maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku; Dengan demikian, jelas bahwa hambatan ini terdapat di Direktorat Agraria Propinsi Tingkat I Jawa Timur dan Direktorat Jendral Agraria di Jakarta, un tuk mengatasi hal ini, sebagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur bahwa terhambatnya pemrosesan surat kepu tusan tersebut disebabkan karena terbatasnya aparat pelaksana dan berkas lampiran permohonan ada yang ti dak sesuai dengan keadaan sebenarnya11, maka i a.i. sistem penanganannya perlu di sempurnakan, seperi ti di bentuk suatu panitia khusus ; 1 a.2 . aparat pelaksana ditambah ; a*3 « pendelegasian wewenang kepada daerah yang lebih bawah seperti terhadap luas tanah dibawah 1.000 meter persegi, bupati/walikotaraadya diberi wewe nang untuk menerbitkan surat keputusan. Pelimpahan wewenang ini memang tepat sekali

Hasil wawancara dengan Sdr. Drs. Manahan Laut Sibarani, Kepala Bagian Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T:unur di Sura baya, tanggal 13 Agustus 19o3.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


'58

untuk pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dalam hal melaksanakan hal penguasaan dari negara atas tanah kepada daerah disamping untuk memperlancar pelayanan pada masyarakat juga diraaksudkan untuk dapat membantu memperlancar kegiatan pembangunan di daerah (masukan daerah dari sektor agraria). b. khusus masalah permohonan pembaharuan hak atau permo honan baru hak guna bangunan dan permohonan perubahan/ peningkatan hak mengalami kesulitan karena warkah (berkas) permohonan oleh instansi yang berwenang (Direktorat/Dirjen Agraria) dikembalikan ke daerah ka rena dianggap bukti hak tidak lengkap, maka penyelesaiannya dengan bukti hak, terutama karena perolehan hak dibawah tangan didasarkan atas keterangan dari ke pala desa serta sesepuh desa setempat sebagai saksi, asalkan secara defacto tanah betul-betul sudah ditempati oleh pemohon dalam waktu yang lama (10 tahun lebih) dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian, untuk tidak mengurangi hak asasi manusia, maka permohonan patut dikabulkan; c. Tentang masalah biaya permohonan, kenyataan menunjukkan bahwa biaya melebihi dari ketentuan, seperti tiap pemohon dikenakan biaya antara R p -^0.000,00sampai de ngan Rft.’5>0*000y00adalah didasarkan atas konsensus an tara Kantor Agraria setempat dengan Direktorat Agraria

skripsi


IKSAN,RIDWAN


59 1?

Daerah Tingkat I Jawa Timur'

bagi permohonan per-

panjangan hak guna bangunan (Kepres Nomor 3 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 1979)> bahkan kebanyakan pemohon ada yang membayar biaya tersebut seperti membayar harga tanah (kasus korupsi Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro); Upaya demikian, terpaksa dilakukan karena mengingat keadaan bangunan rumah sudah demikian kokohnya dan ada yang dirubah bentuknya sesuai dengan mo de zaiaan, juga kalau dikabulkan permohonannya masa berlakunya cukup panjang (20 tahun), apalagi sertifikatnya dapat digunakan sebagai jaminan (credietver band) . Untuk mengatasi masalah ini harus dibuat keten tuan perundang-undangan yang jelas- tentang besamya biaya permohonan sesuai dengan luas tanah, dan perlu diadakan

penyuluhan baik langsung maupun melalui

telivisi, radio atau mass media dan pembayaran disetorkan langsung lewat bank oleh pemohon. Dengan demi kian, kepastian hukum yang berintikan keadilan dapat dinikmati oleh setiap anggota masyarakat*

ilasil wawancara dengan Sdr. Soeroyo, Kepala Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, tang gal 28 Oktober 1983 .

skripsi


IKSAN,RIDWAN


•60

d. Masalah apakah ada kemungkinan jika permohonan perpanjangan dikabulkan untuk masa 20 tahun da pat diperpanjang lagi. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini sebaiknya dikembalikan pada ketentuan pokoknya, yaitu hak guna bangunan adalah hak un tuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun (pasal 35 ayat 1 UUPA) dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun (pasal 35 ayat 2 UUPA), jsdi menu rut hemat saya tidak dapat diperpanjang lagi meskipun keadaan bangunan masih kokoh. Hanya ada satu kemungkinan untuk diadakan perubahan hak, asalkan tidak terkena proyek-proyek untuk penyelenggaraan kepentingan umum.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan atas uraian bab-bab terdahulu serta pembahasan materi pokok dari Pelaksanaan Hak Guna Bangun an di Bojonegoro dan beberapa permasalahan serta penyelesaiannya, sebagai prospektif hukum agraria sekarang dan perkembangannya di masa mendatang, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1 • Kesimpulan a. Dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembarah Negara Nomor 10*+, yang penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 20^3, adalah merupakan pembaharuan hukum agraria kolonial yang bersi fat kesatuan untuk memenuhi cita-cita persatuan bangsa Indonesia dalam menuju tercapainya kesejahte raan rakyat atau masyarakat adil dan makmur 5 b, Hak guna bangunan dalam UUPA adalah merupakan hak atas tanah yang baru yang sifatnya tidak sama de ngan salah satu hak atas tanah dalam hukum adat hu kum barat;

61 skripsi


IKSAN,RIDWAN


62

c* Hak guna bangunan sebagai hak atas tanah itu merabori wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bukan miliknya, guna mendirikan dan mem punyai bangunan-bangunan dalam jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, sedangkan sebagai obyek adalah dapat tanah yang langsung dikuasai negara dan tanah milik perseorangan (Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UUPA); d* Yang berhak untuk mendapatkan hak guna bangunan adalah warganegara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum dan berkeduaukan di Indone sia, tetapi dapat pula badan hukum yang bermodal asing asal ditentukan oleh undang-undang) e. Hak guna bangunan, termasuk hak atas tanah yang sifatnya kuat dan dapat beralih dan dialihkan, seperti hak milik, dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan (hipotik dan credietverband). Oleh karena itu, hak guna bangunan harus didaftarkah, sebab merupakan alat pembuktian yang kuat dan sahnya peralihan hakj f. Hak guna bangunan dapat terjadi karena perubahan hak, penetapan pemerintah dan perjanjian. Terjadi karena perubahan hak yaitu sejak berlakunya UUPA tanggal 2k September I960, eigendom kepunyaan orang

skripsi


IKSAN,RIDWAN


•63

asing yang berkewarganegaraan rangkap/badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah, hak opstal, hak erfpacht yang membebani hak milik serta hak mi lik Adat (lasan, hak agraris eigendom, pesini, grand sultan, hak atas druwe, dan sebagainya) yang tanahnya digunakan untuk bangunan menjadi hak guna bangunan (pasal 21 ayat 2 UUPA, Pasal I ayat 2, 3, V, Pasal II ayat 2, Pasal V Ketentuan-Ketentuan Konversi jo pasal b- FrlA Nomor 2 Tahun I960) \ Sedangkan terjadi karena penetapan pemerintah yaitu semula tanah negara dimohon menjadi tanah hak guna bangunan yang terjadi karena perjanjian, karena pi hak yang akan memperoleh hak mengadakan perjanjian dengan pemilik tanah dengan suatu akte otentik di hadapan PPAT (pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961)J g. Hak guna bangunan itu dapat hapus karena * jangka waktunya berakhir, sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umura, ditelantarkah, tanahnya musnah, dan karena pelepasan hak (pasal 36 ayat 2 UUPA)} h. Instansi yang berwenang memberikan ijin hak guna bangunan yaitu Menteri Dalam Negeri/Kepala Direktorat Jendral Agraria di Jakarta untuk luas tanah yang lebih dari 1000 meter persegi dan GubernurAe-

skripsi


IKSAN,RIDWAN


pala Direktorat Agraria untuk luas tanah yang kurang dari 1000 meter persegi; i* Dengan keluarnya Kepres Nomor 3 Tahun 1979 dan Per mendagri Nomor 32 Tahun 1979 dimaksudkan untuk mengakhiri berlakunya sisa hak atas tanah menurut hukum Barat yang sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 19*+5? disamping masih diberikan kesempatan bagi yang memerlukan tanah tersebut baik terhadap orang maupun badan hukurn asalkan tidak bertentangan dengan UUPA, GBHN, Catur Tertib di bi dang pertanahan dan delapan jalur pemerataan pemba ngunan, dalam rangka -untuk mewujudkan efisiensi penggunaan tanah dan prinsip keadilanj j. Tata cara mengajukan permohonan hak guna bangunan, baik yang bersifat perpanjangan, pembaharuan hak ma upun yang bersifat perubahan atau peningkatan hak
Saran

Adapun saran-saran yang dapat saya kemukakan adalah se bagai berikut : (a) untuk mempercepat terbitnya surat keputusan baik yang bersifat penolakan maupun yang bersifat me -

skripsi


IKSAN,RIDWAN


65

ngabulkan setiap permohonan hak guna bangunan, su dah waktunya struktur organisasi agraria perlu di rubah, sehingga sistem penanganannya dapat lelpih efektif dan effisien, mengingat masalah tanah sa ngat komplek sesuai dengan pembangunan lima tahun yang makin meningkat ; (b) ada pelimpahan wewenang kepada bupati/walikotamadya untuk menerbitkan surat keputusan, sesuai dengan fungsinya s*ebagai wakil dari pemerintah pusat di da erah, dengan batas luas tanah tertentu ; (c) adanya ketentuan biaya permohonan hak guna bangunan yang pasti dan diusahakan pembayarannya melalui su atu bank yang ditunjuk ; (d) sebaiknya surat keputusan tentang dikabulkannya per i mohonan sebelum diterbitkan, pemohon jauh sebelum nya dapat pemberitahuan dari instansi yang berwe nang dan surat keputusan tersebut cukup dikirim ke kantor agraria setempat, sehingga yang bersangkutan dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi kewajiban nya ; (e) hak guna bangunan yang sudah mengalami masa perpan jangan selama 20 tahun tidak perlu diberikan per panjangan lagi, meskipun keadaan bangunan masi ko koh kecuali diadakan peningkatan hak dengan mengi ngat kepentingan umum yang lebih diutamakan.

skripsi


IKSAN,RIDWAN


DAFTAB BACAAN

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesiat Se.iarah Penvusunan. Isi dan Pelaksanaannya, bag. I, jil. I, Jambatan, Jakarta, 1962. ___________.Undang-undang Pokok Agraria, Sen iarah Penvu sunan, Isi dan Pelaksanaannya. Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Agraria, bag* II, Jambatan, Jakarta, 1973* __________ nHukum Agraria Indonesia, bag. I, jil. I, Jambatan, Jakarta, 1975. __________ ,Hukum Agraria Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1983. Gautama, Sudargo, Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria. Alumni, Bandung, 1973. Iman Soetiknjo, Politik Agr.aria..-Naslonalt cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983* Wantjik Saleh, K., Hak Anda atas Tanah, c.et. IVt Ghalia Indonesia.* 1982 .

skripsi


IKSAN,RIDWAN


LAMP IRAK I

Data permohonan perpanjangan hak guna bangunan sebelum tanggal 2*f September 1980 (Kepres Nomor 3 Tahun 1979 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 1979)

270

1. Kecamatan Bojonegoro

- banyaknya

2* Kecamatan Padangan

- banyaknya

=

53

3c Kecamatan Kalitidu

- banyaknya

=

7

b» Kecamatan Kapas

- banyaknya

-

9

5. Kecamatan Balen

- banyaknya

6* Kecamatan Suraberejo

- banyaknya

=

k

7. Kecamatan Sugihwaras

- banyaknya

=

2

8. Kecamatan Baureno

- banyaknya

-

16

1

J umlah

362

Data permohonan perubahan/peningkatan hak dari hak guna bangunan menjadi hak milik dari tahun 1930 s/d 1982 (Kepres Nomor 3 Tahun 1979 dan Permendagri No rnor 32 Tahun 1979)

1 . Kecamatan Bojonegoro

- banyaknya

=

2b

2 * Kecamatan Padangan

- banyaknya

=

1

3. Kecamatan Ngraho

- banyaknya

=

1

if. Kecamatan Kalitidu

- banyaknya

=

9

5. Kecamatan Kapas

- banyaknya

=

if

6 . Kecamatan Sumberejo

- banyaknya

=

3

7 0 Kecamatan Baureno

- banyaknya

=

2

J umlah skripsi


Mf IKSAN,RIDWAN


M l llfc -

-

2

-

s

s

f

w

r

~

Data permohonan pembaharuan hak/permohonan baru hak guna bangunan dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1982 ( P K D K

Horaor 5 Tahun 1973 )

1. Kecamatan Bojonegoro

banyaknya

2. Kecamatan Kalitidu

banyakiiya. =

2

3* Kecamatan Ugasem

banyaknya

=

1

*+• Kecamatan Balen

banyaknya

=

1

5. Kecamatan Sumberejo

banyaknya =

2

6 . Kecamatan Sugihwaras

banyaknya

=

1

7* Kecamatan Kedungadem

banyaknya =

1

Jumlah

= 27

= 35

Surat Keputusan yang sudah keluar 1* Tahun

1980

-

banyaknya

= 13

2. Tahun

1981

-

banyaknya

=

7

- banyaknya

=

2

3 . Tahun 1982

J umlah

= 22

5umber : Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, dalam penelitian pada tanggal

31 Maret 19830 skripsi


IKSAN,RIDWAN


LAMP IRA II I I

TURUNAN GUBERIIUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAVfA - TIMUR

Nomor

SURAT KEPUTUSAN GUBERK'UR KEPALA DAERAH TIUGKAT I JAV/A TIMUR ;DA/60/SK/HGB/l982 DI SURABAYA

Lampiran ; GU3ERI3UR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR S M3M3ACA ; 1. Surat permohonan tanggal 3-3-1980 dari Sdr.Tjandra Wibisana dahulu bemama Tjan Liong Ing, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuncen, Ke camatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang bermaksud untuk mendapat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah iJegara bekas Hak Guna Bangunan Ho.l seluas kOO m2, terletak di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Daerah Tingkat I Ja wa Timur, untuk dipergunakan sebagai perumahan ternpat tin^gal ; 2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 17-3-* 1980 Ilomor: 190/1980 ; 3. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 2 k9-1962 No.l ; . . km Surat Ukur tanggal 12-12-1916 No.U-O^ ; 5« Surat Pemyataan Pelepasan Hak tanggal 3~3~1980 No. 23/PH/IS8O ; 6 . Konstatering Rapport tanggal 15-3-1980 Ko.23As/ 1980 7. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro cq. Kepala Kantor Agraria tanggal 20-3-1980 Ho. Kagkab /I911/11I/67/HGB/198O .

;

MENIMBANG ; 1. Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Bangunan seluas *+00 m2, tersebut berstatus tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan No.l menurut sertifikat tanggal 21+-91962 tertulis atas nama Tjan Lions Ing yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 September 1980 dan

skripsi


IKSAN,RIDWAN


2 menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria; 2. Bahwa diatas tanah tersebut terdapat bangunan mi lik pemohon dan dipergunakan untuk perumahan tem pat tinggal oleh pemohon ; 3 , Bahwa dengan Pemyataan yang disyahkan oleh Bupati Kepala Daerah Bojonegoro tanggal lV-V-l^? atas nama Menteri Kehakiman, Tjan Liong Ing telah mengganti nama menjadi Tjandra Wibisana ;

k-m Bahwa permohonan Hak Guna Bangunan tersebut menurut asas dan garis kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan ; 5. Bahwa pemohon memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan ; HENQIHGAT : 1. Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun I960 LN No.10*+ Tahun 1961) ; 2. Peraturan Pemerintah N o. 10 Tahun 1961 (LN N o . 28 Tahun 1961) ; 3. Peraturan Menteri Agraria No.10 Tahun 1965 * *+♦ Peraturan Menteri Dalam Negeri No .6 Tahun 1972 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 1973 Jis No*7 Tahun 1973 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.22 Tahun 1973 » 6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri No.l Tahun 1975 jo Edaran tanggal 2^-2-1975 No.Ba.2/38i+/2/75 4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1978 ; 8 . Keputusan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1979 5 M B M U T U S K A N

;

MENETAFICAN S

Meraberikan kepada saudara Tjandra Wibisana dahulu bemama Tjan Liong Ing Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah Negara seluas ^00 m2 diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12-12-1916 No.^+OW terletak di Jalan - Desa Kuncen, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, untuk waktu 20 tahun

skripsi


IKSAN,RIDWAN


-

3

-

terhitung mulai tanggal didaftarkannya pada Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro untuk dipergunakan seba gai perumahan tempat tinggal dengan ketentuan dan syarat-syarat tersebut dibawah ini : 1. Segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian Hak Guna Bangunan ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak ; 2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan aimaksud dalam pernturan Menteri Agraria No .8 Tahun 1961 ; 3 . Penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar s a* Hp 36.000,00 (Tiga puluh enam ribu rupiah) yang harus disetorkan dengan'perantaraan Bendaharawan Khusus pada Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro dengan perincian sebagai berikut : a.i. b0% atau Rp lÂOOjOO (Empat belas ribu empat ratus rupiah) kepada Kas Negara setem pat atas mata anggaran Direktorat Jendral Agraria Departeraen Dalam Negeri ; a.2 . kO% atau Rp,m-.M)0,00 (Empat belas ribu empat ratus rupiah) kepada Bendaharawan Khu sus Penerima pada Kantor Cabang/Wilayah Di nas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro untuk Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; a«3* 20% atau Rp.7*200,00 (Tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IX Bojonegoro dengan memperhatikan Diktum Illb Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tang gal 18-12-1973 Wo. Um/129/3K i b. Rp 18,000,00 (Delapan belas ribu rupiah) yang harus disetorkan dengan perantaraan Bendaharawan Khusus pada Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro kepada BRI setem pat untuk diteruskan kepada BRI Jalan Veteran No.8 Jakarta atas rekening Tayasan Dana Lanareform dengan Rek.32 .A-7 -227W ; c. Uang pemasukan tersebut diatas harus dibayar lu nas dalam waktu 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan ini ;

skripsi


IKSAN,RIDWAN


- if if* Untuk. memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) Hak Gana Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kan tor Agraria Kabupaten yang bersangkutan dan membayar biaya pendaftaran tanah sesuai dengan ketentu an yang berlaku selambat-lambatnya V(empat) bulan setelah syarat-syarat tersebut angka 3 diatas di penuhi ;

5* Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan ini batal dengan sendirinya apabila pemohon tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan tersebut pa da angka 2 sampai dengan if tersebut diatas ; 6 . Pemegang Hak Guna Bangunan diwajibkan senantiasa memelihara tanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya; 7* Tanah Hak Guna Bangunan tersebut tidal: boleh di pergunakan untuk tujuan lain selain daripada peruntukan sebagaimana tersebut di atas* Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat merupakan alasan untuk membatalkan/mencabut surat keputusan ini ; 8 * Didalam soal-soal yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini. penerima hak dianggap rnerai- . lih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro ; 9. Surat Keputusan ini akan diralat/dicabut sebagaima na mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini*

Ditetapkan di ; Surabaya Pada tanggal ; 7 - if - 1982 An.GU3Ej«rt“UH KErALA DAEHAII TINGKAT I J A M Tnua Kepala Direktorat Agraria ttd* Ir. 5UPRAN0W0 NIP •010024-7^3 5ALIKAN surat keputusan ini disarapaikan kepada • 1. Menteri Dalam Negeri cq. Sekretaris êndral di Ja karta ; 2 . Menteri Dalam Negeri cq. Inspektur Jendral di Ja karta ;

skripsi


IKSAN,RIDWAN


~ 5 3. Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Agraria di Jakarta (3 Exemplar) ; Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ; 5. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta ; 6 * Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq# Sekretaris Wilayah/Daerah di Surabaya ; 7. Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak Hak Tanah Di~ rektorat Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 8 . Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Agraria. Propinsi Jawa Timur di Surabaya ; 9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro cq* Sekretaris Wilayah/Daerah ; 10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro cq. Ke pala Kantor Agraria ; 1 1 . Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro; 1 2 . Kepala Kantor Inspeksi Keuangan/Pajak di Surabaya; 13* Kepala Kantor Bank Rakyat Indonesia di Bojonegoro; lH1• Kepala Kantor Kas Negara/Kantor Pos di Bojonegoro; 15* Kepala kantor Wilaynh VI Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur di Surabaya. KUTIPAN ; Diberikan kepada yang berkepentingan/penerima hak (1 Exemplar) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro cq. Kepala Kantor Agra ria (1 Exemplar) untuk diketahui dan dipergu nakan sebagaimana mestinya.

DISALIN SESUAI DENGAN A3LINYA An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Direktorat Agraria U.b. Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak Hak Tanah ttd. PRATOHQ H'\RDJ030EMART0. 5H NIP. 010017197

skripsi


IKSAN,RIDWAN


LAMPIRAH I I I

TORTOAK aaBERK0H KEPALA DAERAH T U G K A T I JAWA TtMtm S U R A T KEPtfTffSAH O G B E R H T O K E P A L A D A E R A H TX Hf fiv AT I JAWA TIMOR DI SURABAYA GPBSRNER KEPALA DAERAH TIHCKAT I. JAWA TIMTO KSHBAGA i 1* Surat pernohonam tanggal 26-5-1980 dari Sdr* R* Rodjloen warganegara Indonesia, peker jaa* peneiunan Wedon© ber tenpat tLnggal di desa Kalitida RT* II Bojonegoro yang bemaksad untuk oemperoleh Hak Milik atae eebidang tasah Hagara bekas Hak Qassa Bangunan. Ho*l6, seluae 1*810 ■£, terletak dijalan Raya Hgase* Kalitidtt, desa Kalitldii, kecamatan Ka il tLdnr kabupaten daerah tingkat II Bojbnegoro> PropiKSl Daerah tingkat I Jawa Timor, untuk dipergunakan sebagai. perumahan tenpat tinggal j 2*. Surat Keterangam PendaftAram Tanah tanggal 3-7-1980. Honor

M*8/19&0 ;

v r

Foto Copy SertLtLkat Hak Quna Bangunan taaggal 10-7-1971 Honor 16 ; Surat Ukur tanggal 22-6-1971 Honor 32 Tatam 1971 t Surat Pemyataan. Pelepasait Hak tanggal 26-£-1980 Honor 102/ P3/1980 s

6*. Konetatering Raport tanggal 31-5-1980 f 7* Fbto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Adninlstrael Kepegavalan Hngara tanggal 13-8-1978 lonor 737/A/3I/1978 5 fi* Surat Perayataan nana tanggal 7-8-1982 % 9* Surat Bupatl Kepala Daerah TLngtat II Bojonegoro cq» Kepala Kantor Agraria tanggal 2i*~6~1980 Ho* KatfcaVHI/2552/HV 1980* KEKIKBAKQ t

1* Bahwa tanah yang dinohon Hak m i l k aeluae 1.810 nZ teraabut berstatus tanah He gara bekas Hak Guna Ba&gunan Honor l£

skripsi


IKSAN,RIDWAN


nennrut sertifikat tanggal 10-7-1971 tertulia atas n a m H*RodJioett £«JSartotaroeco y a ng berakhir nasa berlakunya p a d a tanggal £3-9*1980 da n ne n jadl tanah y a s g dikuasai l a n g s u n g o l e h H e g a r a b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n tfndang-undang Pokok Agraria f H. Bahwa dlatae tanah tersebut terdapat bangunan ainir penotion d a s d i p e r g u n a k a n u n t u k p e r u n a b a n t e n p a t t i n g gal olek penohon ; 3* Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 7-6-1982* nana pemohon yang benar adalak Raden Eodjioen ; it* B a h w a p e n o h o n n e n e n u h t s y a r a t u n t u k . n e n p e r o l e k H a k n l Ilk $ % Bahwa pernohonan Hak Hi Ilk tersebut nenurut aeas dan g a r i e - g a r i e k e b l j a k s a n a a n P e n e r i n t a h dan: s e t e l a h ditiibJau dari berbagal segt dapat dlkahulkaa ; MEHGINGAT t

1*

Undang-undang P o hun I 9 6 0 H o *104)

k o k A g r a r i a (TFTT H o . 5 Tsihen I 9 6 0 Iff T a ; 2* Peraturan Penerintah So* 10 Tahun 1961 (LB Tahun 1961 Honor 28); 3 * P e r a t u r a n H e n t e r l A g r a r i a JTo* 1 0 T a h u n 1 9 6 5 £ P e r a t u r a n R e n t e r ! D a l a m D e g e r l ff o* 6> T a t e n 1 9 7 2 ; %. P e r a t u r a n R e n t e r ! D a l a n B e g e r l B o * 5 T a h u n 1 9 7 3 J l s b o * 7 T a h u n 1 9 7 3 d a n I n e t r u k s l H e n t e r l D a l a n ffegerl ITomor 22 Tahun 1973 t

6 . P e r a t u r a n H e n t e r l D a l a n I T e g e r l B o * l T a h u n 1 9 7 5 jei E d a r an tanggal 24-2-1975 Ho*Ba*2/38V2/75 I 7* Peraturan Henterl Dalan Begerl Vo* 2 Tahun 1976* H B K P T B S K A P t HEWETAPKAH t PERTAKA :

K e n y a t a k a n / f e e n e g a & a n b a h w a t a n a h b e k a a B a k

IKSAN,RIDWAN


* S e g a l a a k l b a t , b i a y a u n t u n g d a n r u g l y a n g t i a b u l karera. penberian Hak Bi li k Ini oaupnn dari eegala tlndakan p©n g u a s a a n a t «.8 b t d a n g t a c a h t e r s e b u t a d a l a h n e t t j a d i t a n g g u n g j a w a b E e p e w i h n y a d a r i p e n e r i n a bale ; 2* BLdang tanah tersebut harus dlberi tanda-ta&da batas ee* sual dengan ketentuan dlnakeud dalan Peraturan Henterl A g r a r i a H o *8 T h h n n 1 9 6 1 ; 3* Pe narina h a k diwajibkan, nenbayar n a n s pemasukan. sebesar: a * R p * 2 M t * 3 5 0 » 0 0 ( D u a r a t u s exspat p u l u h e m p a t r i b a t i g a ratue U n a puluh rupiah) yang harus dieetorkan dengcn perantaraan Benda harawan Kh&sus pada Sub Bagian Tata Usaha di Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro dengan p e r i n d a n sebagai berikut t a . l * 4 0 % a t a u K p * 9 7 * 7 4 0 * 0 0 (Senhilan- p u l u h tu j u h r£hu tujoh ratus enpat pulah rupiah) kepada Kas H e g i ra setempat atas mata Anggaran Direktorat Jendral Agraria Departenen Dalan Eegerl t a * 2 * 1*0% a t a u R p . - 9 7 * 7 ¥ > , 0 0 ( S e m b l l a n p u l u h t u j u h r i b a t u j a h r a t u s e a p a t puluh. r u p l a h ) k e p a d a Be n d a ho ra * wan Khusun Penerloa pada Kantor Cabang/Wllayah Dinas paadapatan Daerah* Daerah Propinsi Daerah t i n g k a t I J a w a T L n o r d i K a b u p a t e n B o j o n e g o r o xa^ ta k K a s P e n e r i n t a h Pr op ins i Daerah. T i n & a t I Ja w a Timur 5 a*3» 2 0 % atau Rp*2t8»870»00 (Bnpat p u l u h delapan ri ba delapan ratus tujuh puluh rupiah) kepada Kas Pe nerintah Kabupaten Daerah Tingkat XI Bojonegoro* dengan nemperhatikan d i k t u n H i t Surat Keputaaan. G u b e r n u t K e p a l a D a e r a h P r o p i n s i Jawa T l m r t a n g gal 18-12-1973 Bo*Un/129/SU b » f e p * 1 2 2 * 1 7 5 * 0 Q ( S e r a t o s d u a p u l u h dtta r i b u s e r a t a a t a juh puluh llna rupiah) yang harus dieetorkan dengan perantaraan Bendaharavan Khusuc pada Sub Bag!an Tata Usaha di Ka nt or Agraria Kabupaten Bojonegoro kepada Bank. Itakyat I n d o n e s i a e e t e n p a t u n t u k d l t e r u s k a n k e p a d a Bask; R a k y a t I n d o n e s i a J a l a n V e t e r a n H o n o r & J a k a r t a atas. r e k e n l n g l a y a s a n D a n a L a n d r e t o r n dengan. R e k *

1

32*A-7-227/f t

iu. U n t u k n e n p e r o l e h t a n d a b u k t i h a k ( s e r t i f i k a t ) H a k w > t f c tersebut harue didaftarkan pada Kantor Agraria Kabupaten y a n g b e r s a n & u t a n * e e l a m b a t » l a m h a t a y a d a l a n w a k t u l^( e n pat) bulan setelah syarat-syarat tersebut pada angui 3 diatas dipenuhi dan nembayar biaya pendaftaran tanah ee» ffual d e n g a n k e t e n t u a n y a n g b e r l a k u ;

skripsi


IKSAN,RIDWAN


5» S u r a t K e p u t u s a n p e m b e r i a n H a k HII l k ini b a t a l d e n g a n seadirlny* apabila penerima hak tidak nenenuhl ealah eats syarat atau k etentuan tersebut pada angca 2 sacpal dengan 4 diatas ; £«. D l d a l a n e o a l - e o a l y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n p e m b e r i a n H a k R l l l k i n i p e n e r i m a h a k d i a n g g a p n e n i l i h t e m p a t kedudufca n (don i e l l i ) t e t a p p a d a K a n t o r A g r a r i a K a b u p a t e n Bojo negoro ;

7* S u r a t K e p u t u s a n i a l a k a n d i r a l a t / d i cabut s e b a g a l m a n a nestlnya* apabila dikemudian barl ternyata terdapat kes a l a h a i / k e k e l l r u a n dalan. p e n e t a p a n i n i *

DITETAPKAH Dr t SURABAYA

PADA TAHGGAL

r 16 -11- 1982

A*Jb+ G UB ER Kt JB K E P A L A D A E R A H T I H O C A T X JAWA TIMUB

Kepala Direktorat Agraria ttd. Ir. SPPRAHOWO KIP 01002^743 S A L IKA H t S u r a t K e p u t u s a n i d d i s a m p a i k a n k e p a d a i 1 * H e n t e r l D a l a n Hegerl. cq* Sekretarls Jendral di Jakarta; 2 * H e n t e r l D a l a n H e g e r l c q * I n s p e k t u r J e n d r a l di J a k a r t a ; 3* K e n teri D a l a n Hegerl. cq* D i r e k t u r J e n d r a l A g ra ria di Jakarta (3 Exemplar) j 4» Badan Pemerikea Keuangan di Jakarta ; % Kepala Biro Pusat StatLctik di Jakarta ; 6 * Q u b e n m r K e p a l a D a e r a h Tiagjtat X J a v a T l n u r c q * Se kr etarls ffilayah/Daerah di Surabaya ; 7 * K e p a l a Su b D i r e k t o r a t Pen.gurueaa B a k - B a k T a n a h Direkto rat Agraria Propinsi. Java Timur di Surabaya ; 6* Kepala Sub Direktorat. Pendaft ar an Tanah Direktorat Agra, rla Propinsi Java £Lnur dl Surabaya j 9 * B u p a t i K e p a l a D a e r a h U n s e a t H B o j o n e g o r o cq*. S e k r e t a rls Wilayah/Daerah ; 10* Bu pa ti Ke pa la Daerah Tingcat XI Bojonegoro cq* Kepala Kantor Agraria ; H * K e p a l a Ka nt or Pe rb end ah ar aan H e g a r a dl Bojonegoro ; 12* Kepala Kantor Inepeksl Keuangan/Pajak dl Surabaya ;

skripsi


IKSAN,RIDWAN


1 3 * Kepala Kantor 14* Kepala Kantor 15, Kapala Kantor Jawa Tlnmr £1

B as k Rak ya t Indonesia dl Bojonegoro f K a s l e g a r a / K a a t o r P o a tfl B o j o n e g o r o 5 Wllayah VI Direktorat Jendral Pajak Surabaya*.

KPTIPAK t Diberikan kepada yang berkepetttingaVp**eri»a h a k ( 1 Exenplar) d a m B u p a t i K e p a l a D a e r a h TL*ekat I I B o j o n e g o r o c q * K e p a l a K a n t o r A g r a r i a ( 1 E t a e m p l a r ) , u n t u k d i k e t a b o l dan: d l p e r g u n a k a * eebagalAana n e e t i n y a *

KUTIPAH SESUAI DENGAH ASLIHTA A*n. G0BERKUB KEPALA DAERAH TTHGKAT I J A W A TXMHB Kepala Direktorat Agraria ttd> I t *. S P P B A K O W O R I P 01002if7lf3

skripsi


IKSAN,RIDWAN


TPRUHAK

U H P I R A H XV

G0BERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT X JAWA TIMUR Honor t DV57/®/HGB/1981 -----------------Lanp* t

SURAT KEPUTUSAK GUBERNUR KEPALA DAERAB TIKGKAT I JAWA TIMUR DI SURABAYA Surabaya, 13 - 3 - 1981

GPBERKUR KEPALA DAERAB TIROCAT X JAWA TIMUR MtXBACA s

1* Surat permohonan tanggal X ? Oktober 1979 dAri Sdr* BO EDI SETIOHO dahulu Tjlon RLauw Tjwan warganegara Indonesia* b e r t e m p a t t i n g g a l <51 J a l a n H f c y a * W u r u k H o * 3 2 A B o j o n e g o r o y a n g b e r n a k e u d u n t u k n e n d a p a t H a k M i l i k a t a s sebldaicg tan a h He g a r a be ka s H a k Gu na Bangunan. H o *206 eeluae 531 n2, terletak di Jalan Hayan Wuruk Ho»32A, Desa Karangpacar, K e c a n a t a n B o j o n e g o r o , K a b u p a t e n D a e r a h T L & g k a t XX B o j o n e g o r o * P r o p i n s i D a e r a h T l n g t a t I J a w a Timur,, u n t u k d i p e r g u nakan sebagai perumahan tempat tlnggal ; 2* Surat Ket©ranges Pendaftaran Tanah tanggal 18 Oktober 1979 Honor: 1231/1979 ; 3» Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan tanggal 16 Oktober 1 9 7 9 H o * 20& 5 if*. S u r a t U k u r t a n g g a l Xif H o p e n b e r 1 9 7 7 H o * 6 2 / 1 9 7 7 ; % Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 1? Oktober 1979 Ho.17/1979 J 6 * K o n s t a t e r l n g R a p o r t t a n g g a l lfl O c t o b e r 1 9 7 9 $ 7* Surat Keterangan Kepala Desa Karangpacar tanggal 13 Junl 1980 ; 6* Surat Perayataac Dana tanggal 9 Oktober I960 f 9* S u r a t B u p a t l K e p a l a D a e r a h T L n g c a t X I B o j o n e g o r o c q * K e p a l a K a n t o r A g r a r i a ta ng gal 2 0 O k t o b e r 19 79 Ha*. A g r / 2 3 3 9 / I A 111VW1979* HEHIMBAKG t

1 * B a h w a t a n a h y a n g d l m o h o a H a k M i l i k e e l u a e 5 3 1 kZ9 t e r s e b u t ber status tanah Negara bekas Hak Guna Bangunan Ho«208 oenurut sertifikat tanggal 16-10-1979 tertulls atae nana B o e d l S e t l o n o y a n g b e r a k h i r nasa b e r l a k u n y a p a d a t a n g g a l 23 September I960 dan nenjadl tanah yang dlkuasal langsung oleh Hegara berdasarkan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria % skripsi


IKSAN,RIDWAN


-

2

-

2» Ba hw a dl a t a s tanah. teraebttt t e r d a pa t b a n g u n a n nil H i pon o h o n da n dipergunakan n n t n k peranahan tenpat ttnggal oleh penobon ; 3* Bahwa pernobonan Bak Milik tensebat nenarut asac dan g a r i e - g a r l a k e b l j a k n a n a o n P e n e r i n t a h tidak: d a p a t d i k a balkan dan kepada penobon dlberikam dengan Hak Guna Bangnnan % 4* Bahwa p e n o h o n ne n e r o h l sy ar at u n t u k nenperoleh Hak G u m Bangunan* KEKGISGAT t

1* Bndang-undang Pokok Agraria (90 No *5 Tahun I960 IE Ha* 104 Tahun I960) ; 2 * P e r a t u r a n P e n e r i n t a h N o * 1 0 T a hu n 1 9 6 1 (LH Ho *28 Tabim 1961) *

3» Peraturan Menteri Agraria Honor 10 Tahon 1963 ; 4* Peraturan Menteri Dalan Hegerl Honor 6 Tahun 1972 ; % P e r a t u r a n H e n t e r l D a l a n H e g e r l H o n o r 5 * a h o n 1973' H o *7 T a h u n 1 9 7 3 d a n I n e t r a k e l M e n t e r i D a l a n H e g e r l H o #22 Tahun 1973 # 6* Peraturan Menteri Dalan Hegerl Ho «l Tabun 1973 Jo Edaran tanggal 24-2-1975 Ho*Ba.2/384/2A975 S 7* P e r a t u r a n H e n t e r l D a l a n B e g « r l H o * 2 TSatem 1 9 7 8 ; 8 * K e p u t u s a n P r e s i d e n K e p u b l i k I n d o n e s i a H o * 3 2 TSahun 1 9 7 9 dan Peraturan Henterl Dalan Hegerl B o *3 Tahnn 1979* R E K P T O S K A H

:

MEfTETAPKAK t PERTAMA :

Henolak pernobonan Sdr* Boedi Setlono daholn Tjlon B t a n w T j w a n t a n g g a l 1 7 O k t o b e r 1 9 7 9 y a n g b e m a k s u d uatafc me md apa t Hak M i l i k a t a a eo bidang tanah He ga ra be kas Hak €hna Banganan Ho»208, seluae 331 n 2 v terletak dl Jalan Hayan Wuruk H o #32A* Desa Karamgpaear> Kecapatan Bojonegoro, Katopaten Daerah Tingkat II Bojonegoro* K EDITA

t

Kemberikan kepada Sdr* Boedl Setione daholn Tjlon B L a a w T j w a n w a r g a m e g a r a I m t o e s t a , b e r t e n p a t t l n g g a l &L J a lan Hayan Wuruk H©,32A Desa Karangpaear Bojonegoro Hak Gann Bangunan atas sebidang tanah Hegara selnas 331 n2, diuralka n dalan Surat Hkur tanggal 14 Hopenber 1977 Ho*62/1977 terletak dl Jalan Hayan Wuruk Ho»32 A, Desa Karangpacar,

skripsi


IKSAN,RIDWAN


K e c a m a t a n : B o j o n e g o r o * K a b u p a t e n D a e r a h T L n ^ a t II B o j o n e goro* Propinsi Daerah TLngtat I Jawa TLmnr, un ta k vakto 20 (tea puluh) t a t e terhitung nolal tanggal didaftarkannya pada Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro* tanah nana d i p e r g u n a k a n u n t u k p e r u n a b a n t e n p a t t l n g g a l d e n g a n ketetttuan dan syarat-syarat tersebut dlbawah 1b 1 : 1*. S e g a l a a k l b a t , b i a y a d a n o n t a n g r u g ! y a n g t i n t o l f c a r e n a p e m b e r i a n H a k Guna Bangunan. I n i n a u p u n d a r i segola tlndakam penguasaan atas btdamg tanah tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenohnya dari pemerima hak ; 2* Bldang tanah tersebut h a m s diberl t&nda-tanda batas s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n dlaaksxtd d a l a m Peraturan. H e n terl Agraria Bo* 8 Tahun 1961 ; 3* Penerlna hak diwajibkan nenbayar nang penasukan sebasar t a* Bp*79»650*00 (TUjuh puluh senbilan rlbu enan ratus llna puluh rupiah) yang harus disetorkan dengan perantaraan Bendaharawan Khueus pada Sub Baglas Tata Usaha di Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro selanb a t - l a n b a t n y a d a l a n j a n g f c a v a k t n 6 ( e n a n ) lfctlan s e sudah dikeluarkazmya surat keputusan i d * dengan perinclaa sebagai berlkut t a * l * ^ 0 % ft t a n R p * 3 1 . 8 6 0 * 0 0 ( T t g a p n l u h s a t o r l b c t delapan ratus enan pnluh rupiah) kepada Kas Begara setempat atae nata anggaran Direktorat J e n d r a l A g r a r i a D e p a r t e n e n Dal a n Begearl t a»2* lj0% atau 3p*31«86O*0O (®-ga pnluh cats ribs delapan ratus enan pnluh rupiah)kepada Bendaharavan Khusun Peaerina pada Kantor Cabang/ Vilayah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Dae rah Tingkat X Java Tlnur. di Kabupaten Daerah SiLngtat IX Bojonegoro untuk Kas Penerlntah Propinsi Daerah Tingkat X Java Ttnur ; a*3* 20% atau Rp#15*930*00 (I^ca belao riba senbi~ Ian ratus tiga pnluh rupiah) kepada Kas Penerlntah Daerah Kabupaten Daerah U n s e a t IX Bo* josegoro* dengan cenperhatlkan diktan I H b surat keputusan Guberaur Kepala Daerah Propin si Tingkat I Java Ttear taaggal 1 8 - 1 2 - 1 9 7 3 -V Honor tUn/129/SK % *

b» Bp*39»825*00 (TLga pnluh oembllen rlbu delapan ra tab du a p u l u h l l n a ru pi ah) y a n g h a m s d l e e tor ka n dengan perantaraan Beadaharavan Khusao pada Sub Boglam Tata Usaha di K a n t o r Ag ra ria K a b n p a t e n Bb jonegoro* kepada Bank Bakyat Indonesia setempat untuk diteruekan kepada Bank Bakyat Indonesia Jalan Vete r a n H o *8 Jakarta a t a s re ke nln g T a y a s a n Dana Landref o m d e n g a n r e k e n l n g 5 £ « A » 7 * 2 2 7 1 t y a n g b a r u e tftlngairi d a l a n jangfca v a k t a t e r s e b a t p a d a h o r u f a % skripsi


IKSAN,RIDWAN


-

* -

4 * O n t o k n e u p e r o l e h c u r a t t a n d a b d c t l h a k (eertLflfcftt)* H a k S a n a B a n g u n a n t e r e e b a t harne: d i d a f t a r k a n p a d * K a n tor Agraria Ka bu p a t e n y a n g hereait^cutan dan nenbayar b i a y a p e n d a f t a r a n t a n a h s e s u a i deiigatt k e t e n t u a n y a n g berlaku eelambat-lanb&tnya 3(tLga) hu la n setelah syarat-syarat tereebat an^sa 3 dlatae dipenohl ; %

S u r a t k e p a t n s a n p e n b e r l a n H a k G u n a Bajsgunaa i n i b a t a l d e n g a n eettdlrlaya a p a b i l a p e s o b o n t i d a k n e n e i m h l e a l a h s a t e e y a r a t a t a u ketentoaja t e r e e b a t p a d a a n * £ a 2 b * b p a l 4 t e r e e b a t d i a t a n ;;

6 * L u a s t a n a h y a n g s e b e n a r n y a sebagaliaana ettmohon d l a t a o a k a n d i d a s a r k a n p a d a c a r a t vkttr y a n g d l b o a t o l e h K a n t o r Agraria Kabupaten yang berBangkutan ; 7* Didalan eoal-eo&l yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan ini, penerina hak dlanggap nendlih tenpat k e d n d u k a n ( d on lei ll ) te t a p p a d a C a n t o r Agraria. K a b u p a t e n B o j o n e g o r o ;; K» Surat kepvtnean £*i akan dlralat/dicabot eebagalnana nesttnya apabila dikemudlan hari ternyata terdapat kesalahan/kekelircan dalan penetapan IcdU DITETAPKAH DI SURABAYA A #n * G U B E R N U R K E P A L A D A E R A H H H G K A T I

JAVA EEMQB Kepala Direktorat Agraria

It SOEDJARWO 50ER0MIHARDJP

HIP 01D025661 SALIHAtf t S u r a t k e p v t n e a n I n t d l s a n p a l k a n k e p a d a r 1* Badan Peneriksa Keuangam dl Jakarta j 2 * M e n t e r i Dalan H e g e r l di Jakarta p 3» Direktur Jendral Agraria (Up*Direktorat Pengurusan Hak* Hak Tanah) di Jakarta s 4 * K e p a l a Bfeglan P e n e r i k s a a n d a n Biro A d a j g i c t r a s l Keaangt. on Departcaen Dalan Begerl dl Jakarta y 5*. A d o i n l c t r a t t t r t a y a e a n D a n a t a n d r e f o m d l J a k a r t a ; 6* Kepala ® lto Statiatik dl Jakarta ? 7 * G u b e r n a r K e p a l a D a e r a h Tingfcat I J a v a T l n s r d l Surabaya; &* Kepala Sab Direktorat Pangorusan Hak-Hak Tanah pada Di rektorat Agraria Propinsi Java £Lnar 41 Surabaya ; 9* Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Tanah pada Direktorat Agraria Propinsi Java Timor dl Sarabaya ; 10* Bupati Kepala Daerah Ttngkat H Bojonegoro % 11* Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bojonegoro f s

skripsi


IKSAN,RIDWAN


12- K e p a l a K & a t o r P e r b e * d a h a r a a » N e g a r a d l S a r a b a y a ;

13* lit*. 15* 16*

Kepala Kepala Kepala Kepala Tiimr

Inspekfil K e * a K g a & 4 1 S u r a b a y a ; K a a t o r Bask S a ky at Iadoneala di Bo Joaegoro $ Kantor Ka e Negara/Kaator Poe di Bojonegoro ; Kantor Wilayah VI Direktorat Jeadral Pajak Jawa dl Su rabaya*

KUtlPAH t Diberikait kepada y&stg bersan^mtaa/peaeriaa hek untok diketahui das dtiadabka* eebagaligaga H6 &tinya*

DISAIIK SESUAI DENGAN ASLIKTA AmMm GUBERNUH KEPAIA DAERAH TINGKAT I

JAVA TIKDE Kepala Direktorat Agraria

Kepala Sub Direktorat Peagarusa* Hak-H&k Tjaa&h

iSS* PRATDMO RARDJ0S05KART0. SH NIP 010017X9?

skripsi


IKSAN,RIDWAN

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga FELAKSANAAN HAK GUNA BANGUNAN D I DAERAH BOJONEGORO DAN BEBERAPA FERMASALAHAN SERTA FENYELESAIANNYA SKRIPSI

Recommend Documents