Kajian mengenai upaya pengelolaan lingkungan meliputi:
Upaya rehabilitasi lingkungan
Pelaksanaan studi AMDAL yang telah dilakukan
Penegakan hukum
Peran serta masyarakat
Kelembagaan
3.1. UPAYA REHABILITASI LINGKUNGAN Upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun oleh masyarakat setempat dilakukan terhadap lingkungan hutan, air, udara, dan pesisir. 3.1.1
Pengelolaan terhadap Hutan
Upaya pengelolaan terhadap hutan dilakukan untuk memulihkan lahan hutan yang kritis melalui kegiatan reboisasi. Kegiatan reboisasi di Jawa Barat dilakukan melalui 2 macam program, yaitu GRLK (Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis) dan GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan Lindung). GRLK dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk anggota TNI/POLRI, anggota KORPRI dan pegawai BUMN/BUMD serta pegawai perusahaan swasta dan organisasi peduli lingkungan ataupun masyarakat pada umumnya. Maksud dan tujuan kedua gerakan ini adalah : Merehabilitasi lahan kritis melalui gerakan penanaman tanaman tahunan produktif jenis kayu dan atau buah-buahan pada lahan-lahan kritis, baik pada kehutanan, lahan perkebunan besar, tanah Negara lainnya, lahan milik BUMN/BUMD dan perusahaan Swasta maupun lahan milik masyarakat;
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 1
Melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman yang sudah ditanam agar tumbuh dengan baik; Melaksanakan penyemaian/ pembibitan tanaman tahunan produktif meliputi tanaman kehutanan, tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan; Melaksanakan kegiatan lainnya sebagai upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Tabel berikut menampilkan upaya reboisasi yang dilakukan di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi melalui GRLK dan GNRHL sejak tahun 2006 - 2007. Tabel 3.1 Luas Area Reboisasi di Kawasan Hutan di Jawa Barat Tahun 2006 - 2007(Ha) 1 2 3
Kawasan Hutan Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Jumlah
2006 4,004.00 6,447.89 23,720.42 34,172.31
2007 1,488 11,116.36 25,872.91 38,477.27
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2008
Kegiatan reboisasi dilakukan merata di seluruh kawasan hutan di Jawa Barat sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 2
Gambar 3.1 Lokasi Reboisasi Kawasan Hutan di Jawa Barat
Sumber: BPLHD Provinsi Jawa Barat 2008
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 3
Ditinjau dari tingkat pencapaiannya, upaya pemulihan kondisi hutan melalui reboisasi nampak masih jauh dari harapan. Pada tahun 2006 rata-rata pencapaian reboisasi berkisar antara 29 39%, sedangkan pada tahun 2007 tingkat pencapaiannya menurun menjadi antara 6 - 32 %. Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian Upaya Pemulihan Kondisi Tutupan Hutan. 2006 Keterangan
Luas Hutan Luas Lahan Kritis di Dalam Hutan Reboisasi Tingkat Pencapaian Pemulihan Tutupan Hutan
Hutan Konservasi dan Hutan Lindung 433,471.4
2007
Hutan Produksi
Jumlah
Hutan Konservasi
Hutan Lindung
Hutan Produksi
Jumlah
374,775.23
808246.63
173,030.03
260,441.37
374,775.23
808,246.37
59,373
94,297
21,332.57
34,400.86
95,955.82
151,689.25
10,451.89
23,720.42
34,172.31
1,488
11,116.36
25,872.91
38,477.27
29.93%
39.95%
36.24%
6.98%
32.31%
26.96%
25.37%
34,924
Sumber: Diolah dari data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat 2008
3.1.2
Pengelolaan terhadap Lahan Perkebunan dan Lahan Kritis Milik Masyarakat
Pengelolaan terhadap lahan kritis masyarakat dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi. Dalam rentang waktu tahun 2005 - 2006, lahan perkebunan yang direhabilitasi mengalami kenaikan dari 2.917 Ha pada tahun 2005 menjadi 3.581 Ha pada tahun 2006. Sedangkan rehabilitasi pada lahan milik masyarakat jauh lebih besar walaupun mengalami penurunan, yaitu 64.103 Ha pada tahun 2004 dan seluas 31.378 Ha pada tahun 2006. Tabel 3.3 Kegiatan Rehabilitasi di Jawa Barat 2004 - 2006 (Ha) Lokasi Kegiatan Rehabilitasi Perkebunan Lahan Milik Masyarakat Total
2004
2005
2006
0
2.917
3.581
64.103
40.632
31.378
97.767
67.279
34.959
Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Jawa Barat 2006
3.1.3
Pengeloaan terhadap Air
Upaya pengelolaan terhadap kuantitas dan kualitas air di Jawa Barat melalui: Pemantauan dan monitoring yang kontinue melalui PROKASIH (Program Kali Bersih) serta peningkatan model-model monitoring serta aplikasi berbasis GIS dalam menentukan
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 4
sumber pencemar dan titik pantau melalui sistem informasi lingkungan berbasis GIS Prokasih Jawa Barat. Program Superkasih di Jawa Barat dilaksanakan pada 3 DAS prioritas, yaitu DAS Citarum, Cileungsi/ Kali Bekasi dan Cilamaya, yang meliputi 7 Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Bandung, Sumedang, Purwakarta, Subang, Bekasi, Kota Bandung dan Cimahi. Program EPCM (Environmental Pollutan Control Managers) yaitu peningkatan manajemen pengolahan limbah melalui peningkatan kemampuan pengelola (manajer) limbahnya. Normalisasi sungai. Kesepakatan membangun megapolitan yang ramah lingkungan yang kemudian menjadi Peraturan Presiden tentang Penataan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) yang merupakan kerja sama Pemprov Jabar, Banten, dan DKI Jakarta. Kerja sama itu bertujuan untuk konservasi air, mengatasi banjir, masalah sampah, dan transportasi di Jabodetabekjur. Dibentuk tim bersama dari Pemprov Jabar, Banten, dan DKI Jakarta yang dikooordinasi oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU). Tugas tim antara lain menghidupkan kembali situ-situ (telaga) yang sudah mati dan membuat situ baru. Pemerintah pusat merehabilitasi dan membuat situ, sementara Pemprov Jabar merawat situ yang ada. Di daerah Puncak sampai Jakarta terdapat sedikitnya 150 situ. Departemen PU telah membuat 72 situ, sedangkan 78 situ lain dalam pengerjaan. Implementasi Program PROKASIH dan SUPERKASIH adalah : Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu bagi sektor Industri dan IPAL Komunal untuk limbah domestik. Pengembangan program cleaner production dan program minimalisasi limbah lainnya. Pengembangan embung-embung dan situ. Peningkatan kualitas laboratorium lingkungan dan laboratorium rujukan. Pengelolaan daerah tangkapan air (watershed management). Pengelolaan daerah sempadan sumber-sumber air (sungai dan situ). Relokasi industri pada kawasan tertentu. Penerapan konsep one river basin, one plan dan one integrated management. 3.1.4
Pengeloaan terhadap Iklim dan Kualitas Udara
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim melalui UU No. 6 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Sepuluh
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 5
tahun kemudian Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Komitmen tersebut sekarang membutuhkan usaha dan tindakan nyata yang menyeluruh, mencakup segenap sektor penyumbang emisi gas rumah-kaca serta sekuestrasi karbon. Komitmen tersebut harus pula secara serentak diterapkan dengan usaha perbaikan pemenuhan syarat kualitas hidup rakyat dan kualitas lingkungan hidup, dan tercermin dalam pengelolaan sektor-sektor produksi dan konsumsi prioritas untuk tindakan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi perubahan iklim merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperlambat terjadinya perubahan iklim lebih lanjut. Adaptasi perubahan iklim adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi. Berikut adalah ringkasan mitigasi terhadap pengelolaan iklim dan kualitas udara. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat antara lain melalui penerapan program Zero Growth pada transportasi Umum di Bandung. Untuk mengurangi emisi gas buang dari kendaraan, Pemerintah Daerah Kota Bandung telah mengurangi jumlah Angkot karena jumlah kendaraan angkot di Kota Bandung dinilai sudah terlalu banyak. Penyetopan izin penambahan jumlah angkot ini dilakukan sejak dikeluarkan SK no. 551.2 tahun 2002. Namun demikian upaya ini tidak diimbangi dengan upaya penekanan jumlah kendaraan peribadi, dimana jumlah kendaraan pribadi justru mengalami kenaikan cukup besar. Antara tahun 2002 sampai tahun 2008 telah mengalami kenaikan sebesar 45% menjadi sebanyak 3.380.071 unit, dan sepeda motor meningkat sebesar 46% menjadi 2.179.366 unit.
3.2. PELAKSANAAN STUDI AMDAL Selama kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2008, terdapat 38 dokumen amdal yang disetujui oleh Komisi AMDAL Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana 19 diantaranya merupakan dokumen AMDAL untuk sektor energy seperti pembangunan pembangkit listrik, jaringan listrik tegangan tinggi, dll. Untuk kegiatan pembangunan jalan, dokumen AMDAL terutama disusun untuk pembangunan jalan tol, sedangkan kegiatan terkait dengan sumberdaya air yang disusun dokumen AMDALnya adalah pembangunan waduk.
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 6
Tabel 3.4 Dokumen AMDAL yang Disetujui oleh Komisi Amdal Daerah Provinsi Jawa Barat No
Tahun
Jalan
Energi
Sumberdaya Air
Industri
Lainnya
1. 2.
2007 2008
5 1
8 11
3 4
2 3
1 0
Sumber : BPLHD Provinsi Jawa Barat 2009
Tabel 3.5 Rekomendasi Amdal/UKL/UPL yang Ditetapkan oleh Komisi Amdal Daerah tahun 2007 - 2008 No.
Jenis Dokumen
Kegiatan
1
2007: ANDAL, RKL / RPL
2 3
ANDAL, RKL / RPL ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dan Tol Ruas Pasteur-Cileunyi dan Cibiru-Gedebage Pembangunan PLTU 2 Jawa Barat Kapasitas 3 X 4000 MW dan SUTT 150 kV
4
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan PLTU 1 Jawa Barat Kapasitas 3 X 4000 MW dan SUTT 150 kV
5 6
ANDAL, RKL / RPL ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Jalan Tol Ciranjang - Sukabumi
7
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan SUTET 500 kV Cisokan Hulu
8
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan TWA Kawah Gunung Tangkupan Perahu
9
ANDAL, RKL / RPL
10
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Bendungan/Waduk Cipanundan
11
ANDAL, RKL / RPL
12
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Waduk Citepus
13
ANDAL, RKL / RPL
14
ANDAL, RKL / RPL
Perubahan Bakar Penolong Pabrik Semen Citeureup
15
ANDAL, RKL / RPL
16
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan PLTGU dan PLTU 90 MW Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dan Tol Ruas Pasteur-Cileunyi dan Cibiru-Gedebage
17
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan PLTU 2 Jawa Barat Kapasitas 3 X 4000 MW dan SUTT 150 kV
18
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan PLTU 1 Jawa Barat Kapasitas 3 X 4000 MW dan SUTT 150 kV
19
ANDAL, RKL / RPL
Rencana Pebangunan Jalan Tol Seroja
20
ANDAL, RKL / RPL
Rencana Pergeseran Lokasi Sumur dan Jalan menuju Lokasi Sumur Lapangan Panas Bumi dan PLTp
Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Sentul Selatan-Kedunghalang(R2) dan Ruas KedunghalangSimpang Yasmin (RO)
Pembangunan PLTA Cisokan Hulu (Pumped Storage)
Pembangunan PLTU Cirebon Pembangunan Waduk Sadawarna
Perubahan Bakar Penolong Pabrik Semen Palimanan
2008 1
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan Techpark Cikarang
2
ANDAL, RKL / RPL
Rekonduktring SUTT 150 kV Bandung Selatan-Cigereleng
3
ANDAL, RKL / RPL
Rekonduktring SUTT 150 kV Jatiluhur-Padalarang
4
ANDAL, RKL / RPL
Rekonduktring SUTT 150 kV Jatiluhur-Padalarang
5
ANDAL, RKL / RPL
Rekonduktring SUTT 150 kV Jatiluhur-Padalarang
6
ANDAL, RKL / RPL
7
ANDAL, RKL / RPL
Uprating Transmisi 70 kV menjadi 150 kV Cibadak Baru, Ciawi, Bogor Baru
8
ANDAL, RKL / RPL
9
ANDAL, RKL / RPL
10
ANDAL, RKL / RPL
11
ANDAL, RKL / RPL
12
ANDAL, RKL / RPL
13
ANDAL, RKL / RPL
14
ANDAL, RKL / RPL
15
ANDAL, RKL / RPL
16
ANDAL, RKL / RPL
Pembangunan PLTU Cirebon Kapasitas 1 X 660 MW Pembangunan/Uprating Jalur SUTT 150 kV Bandung Selatan-Ciamis Rencana Pembangunan Jalan Tol Cikampek Palimanan Rencana Pembuatan Suplemen / tambahan RKL/RPL Proyek NPK Granular 100.000 ton/thn Penambahan Sumur Injeksi S-5 dan Sumur Produksi C-1, N-4, dan N-6 Lapangan Panas Bumi Gunung Salak Pembangunan Pabrik Semen Rencana Pembangunan Waduk Cijurey Rencana Pembangunan Waduk Cidurian Pembangunan Jalur Baru SUTT 150 kV Tasikmalaya-Karangnunggal Pembangunan Dermaga Terminal Batubara
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 7
No.
Jenis Dokumen
Kegiatan
17
ANDAL, RKL / RPL
Perubahan Rencana Kegiatan PLTU Cirebon
18
ANDAL, RKL / RPL
Rencana Pembangunan Waduk Cijurey
19
ANDAL, RKL / RPL
Rencana Pembangunan Waduk Cidurian
Sumber : BPLHD Provinsi Jawa Barat 2009
3.3. PENEGAKAN HUKUM Kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan semakin marak terjadi, sehingga memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pencemaran dan atau perusakan lingkungan terjadi diakibatkan manusia tidak menyadari bahwa pola kehidupan harus memperhatikan hubungan timbal balik dengan lingkungannya, yaitu satu kehidupan manusia yang seimbang dan harmonis dengan sistem alam. Ketidaktaatan manusia terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup menjadi pemicu maraknya kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum mempunyai makna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, supaya tercipta ketertiban dalam masyarakat. Melalui kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan diharapkan dunia usaha dan masyarakat akan lebih sadar dan taat terhadap peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup yang berlaku, sehingga dapat mengurangi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Jawa Barat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan lingkungan secara konsekuen dan untuk memfasilitasi permasalahan kasus Pencemaran atau perusakan Lingkungan, dimana akan menghasilkan manfaat terselesaikannya masalah Sengketa Lingkungan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Hukum yang sudah dibuat Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, Pemerintah Daerah Jawa Barat telah mengeluarkan berbagai produk hukum untuk mengelola lingkungan, yaitu 3 keputusan gubernur, 1 peraturan gubernur, dan 13 peraturan daerah. Produk hukum ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti produk hukum tingkat nasional yang perlu dijabarkan lebih khusus sesuai dengan karakteristik dan permasalahan lingkungan di Jawa Barat.
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 8
Tabel 3.6 Jumlah Produk Hukum menurut Obyek Pengaturan No.
Jenis Produk Hukum
1. 2. 3.
Keputusan Gubernur Peraturan Gubernur Peraturan Daerah
Umum 1 0 2
Obyek Pengaturan Air Udara 2 0 1 0 7 2
Hutan 0 0 2
Sumber : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat 2009
Tabel 3.7 Produk Hukum Pemerintah Daerah Jawa Barat untuk Bidang Pengelolaan Lingkungan No.
Jenis Produk Hukum
Nomor
Tahun
1
Keputusan Gubernur
28
2000
2
Keputusan Gubernur
32
2000
3
Keputusan Gubernur
39
2000
4
Peraturan Daerah
3
2001
5
Peraturan Daerah
6
2001
6
Peraturan Daerah
16
2001
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pengelolaan Air Bawah Tanah
7
Peraturan Daerah
2
2003
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
8
Peraturan Daerah
2
2004
Irigasi
9
Peraturan Daerah
3
2004
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
10
Peraturan Gubernur
69
2005
Pedoman Penentuan Status Air
11
Peraturan Daerah
2
2006
Pengelolaan Kawasan Lindung
12
Peraturan Daerah
11
2006
Pengendalian Pencemaran Udara
13
Peraturan Daerah
1
2008
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara
14
Peraturan Daerah
4
2008
Irigasi
15
Peraturan Daerah
5
2008
Pengelolaan Air Tanah
16
Peraturan Daerah
25
2008
Sumber
Tentang Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Pada Sungai Ciwulan dan Sungai Cilangla di Jawa Barat Pedoman Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Peruntukan Air dan Baku Mutu Air Pada Sungai Citarum dan Anak-anak sungainya di Jawa Barat Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat
Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat 2009
3.4. PERAN SERTA MASYARAKAT Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan lingkungan karena seluruh kegiatan masyarakat dilakukan di lingkungan. Demikian banyak upaya masyarakat yang telah dilakukan untuk mengelola lingkungan mereka sehingga tidak semua terekam dengan baik. Namun demikian ada sekelompok / perorangan yang secara signifikan telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik sehingga mendapat penghargaan, yaitu:
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 9
Nama Penghargaan Cukup Rubiyanto PT.Aneka Tambang (Antam) Tbk
Kalpataru Proper Hijau 2008
Pemberi Penghargaan Presiden RI Menteri KLH
Sebagian masyarakat membentuk badan / lembaga sebagai wadah untuk memfasilitasi mereka dalam upaya pengelolaan lingkungan. Pada umumnya lembaga ini berbentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), forum, ataupun yayasan. Beberapa LSM yang bergerak pada lingkungan hidup antara lain adalah:
Lembaga Alam Tropika Indonesia / LATIN
Rimbawan Muda Indonesia / RMI
3.5. KELEMBAGAAN Kelembagaan pemerintah di Jawa Barat yang menangani masalah lingkungan dikomandoi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLHD). Di Lembaga ini terdapat sejumlah tenaga professional yang terdiri atas:
Tingkat doctor
: 1 orang
Tingkat magister
: 24 orang
Tingkat sarjana
: 30 orang
Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hal - 10
