BAB III UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan sangat
perlu
dilakukan
upaya
pengelolaan
lingkungan
termasuk
pencegahan,
penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan. Hal tersebut menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan,sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.
A.
REHABILITASI LINGKUNGAN
A.1. PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU DAN TAMAN KOTA Pemanfaatan Lahan yang terbatas di Surabaya untuk berbagai kepentingan yang lebih bersifat komersial serta tidak sesuai dengan peruntukannya akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan menjadi lebih buruk. Ruang terbuka hijau atau Hutan Kota merupakan salah satu alternatif yang baik dalam mengatasi masalah tersebut melalui fungsi dan peranannya yang sangat beragam. Ruang terbuka hijau atau Hutan Kota diharapkan dapat membantu mengatasi pencemaran udara, meredam, kebisingan, menjaga tata air, dan melestarikan plasma nutfah, di samping dapat juga menghasilkan udara segar serta sebagai sarana pendidikan dan rekreasi bagi masyarakat kota. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau atau hutan kota tersebut tentunya perlu dipertimbangkan berbagai aspek seperti luas, bentuk, dan tipe ruang terbuka hijau atau hutan kota. Di samping itu keberhasilan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau atau Hutan Kota tersebut akan sangat ditentukan oleh adanya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam bentukan gerakan sejuta pohon dan saji sapo. Selain itu Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dimana ditetapkan ruang terbuka hijau diupayakan 20% dari luas kota harus konsisten.
III‐1
Rencana ruang terbuka hijau dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan lingkungan kota dan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan kota. Kegiatan rencana ruang terbuka hijau adalah sebagai berikut : 1. Penambahan hutan kota dan lahan hijau kota 2. Perluasan areal pemakaman 3. Penataan dan normalisasi fungsi trotoar 4. Gerakan sejuta pohon yang disosialisasikan melalui beberapa media terhadap seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensukseskan kegiatan ruang terbuka hijau diwujudkan dengan menetapkan kebijakan pembangunan sebagai berikut : 1. Pembebasan atau penyediaan lahan untuk memperluas RTH di Kota Surabaya; 2. Penataan dan revitalisasi RTH dalam rangka optimalisasi fungsi RTH di Kota Surabaya; 3. Penyediaan lahan untuk fasilitas makam dan peningkatan kualitas pengelolaan makam; 4. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan ketersediaan lahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial khususnya RTH dan makam; 5. Sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi atau peran masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH dan makam Ruang terbuka hijau di surabaya dapat di wujudkan dalam dua daerah yaitu daerah darat dan pantai. Tabel 3.1. Jumlah dan luas penanaman pohon tahun 2010 No
Jenis Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Pohon
Luas Area (hektar)
1.
Hutan Kota
21.717
32,66
2.
Hutan Magrove
32.800
13,12
Untuk melestarikan hutan magrove yang telah dihijaukan kembali maka di tetapkanlah kawasan hutan mangrove di bagian timur Surabaya yaitu Kawasan Pamurbaya sebagai kawasan konservasi serta membuka Wisata Anyar Mangrove (WAM) yang terletak di RW VII Kecamatan Gunung Anyar. Di kawasan konservasi terdapat pos pemantau hutan mangrove dari Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat (FKPM) sekaligus sebagai pengelola WAM.
Kawasan Konservasi dan Wisata Anyar Mangrove Di Kawasan Hutan Mangrove Pamurbaya
III‐2
Pembangun proyek MIC (Mangrove Information Center) untuk keperluan penelitian dan program edukasi seputar mangrove telah cukup berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan mangrove yang dibuktikan dengan semakin banyaknya sekolah (dari SD sampai perguruan tinggi) dan industri pariwisata secara sukarela untuk ikut serta menanam pohon mangrove di beberapa tempat seperti di kawasan konservasi dan kawasan hutan mangrove pada sisi utara Surabaya.
Penanaman Mangrove Oleh Pemerintah, Swasta, Pelajar, Masyarakat Di Kawasan Hutan Mangrove Sisi Timur Dan Utara Surabaya
A.2. PROGRAM PENANGANAN PERAIRAN Sumber daya pesisir dan laut adalah cadangan sumber daya alam sebagai modal pembangunan di masa yang akan datang. Namun telah terjadi kerusakan pesisir yang cukup signifikan di beberapa tempat dan adanya praktek eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan sehingga mengancam keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan daya dukung sumber daya pesisir dan laut. Untuk itu perlu dikembangkan agenda yang berkaitan dengan pendataan sumber daya pesisir dan laut dan degradasinya, serta aksesibilitas informasinya. Dengan data dan informasi yang memadai diharapkan akan diketahui seberapa mendesaknya upaya konservasi sebagai pencadangan sumber daya bagi pembangunan di masa depan. Data mengenai alokasi ruang bagi konservasi pesisir merupakan kriteria bagi penyusunan rencana tata ruang pesisir dan laut. Rencana tata ruang itu menjadi dasar penentuan agenda pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Selain itu, juga perlu agenda yang bertujuan meningkatkan produktifitas pesisir yang dipengaruhi oleh kondisi ekologinya. Agenda itu antara lain adalah upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan serta pemulihan lingkungan, pencegahan pencemaran air laut serta pemulihan kualitasnya. Kondisi pesisir juga dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemaran dari daratan, termasuk yang melalui aliran air sungai, maka perlu diadakan upaya untuk mengendalikan sumber-sumber pencemaran di daratan. Air limbah domestik secara signifikan dapat menurunkan kualitas air sungai, danau, dan air laut di kawasan pesisir sedangkan jumlah air limbah domestik yang masuk ke perairan umum di banyak kota semakin meningkat. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan agenda yang sasarannya mengurangi beban pencemaran air limbah domestik yang masuk ke perairan permukaan dan pesisir. Air limbah domestik bersumber dari
III‐3
aktifitas penduduk yang berupa black water (air limbah dari WC) dan greey water (air limbah dari aktifitas mandi cuci). Seluruh wilayah permukiman Kota Surabaya melakukan pengolahan air limbahnya dengan sistem setempat (on site), yaitu pengolahan air limbah dari suatu unit rumah dengan sistem cubluk atau tangki septik yang ditempatkan pada kapling rumah itu sendiri dan air limbah bekas (dapur, cuci, mandi) dibuang ke saluran pembuang air limbah (SPAL) untuk kemudian dialirkan ke saluran air hujan atau lubang resapan jika saluran air hujan tidak ada. Lumpur tinja dari tangki septik seluruh Surabaya dikumpulkan dengan mobil-mobil tangki yang dioperasikan swasta/jasa pengurasan tinja dan diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih dioperasikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Untuk meningkatkan kualitas buangan air limbah domestik ke badan air atau saluran drainase maka dibuat unit percontohan instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL Domestik Komunal) sistem Clusterdi sepadan Kali Surabaya yaitu di Kec. Jambangan, Kelurahan Karah dan Keluharan Sawunggaling, Kec. Wonokromo. IPAL Domestik ini salah satu solusi pengendalian pencemaran limbah cair domestik di permukiman padat yang dapat pengolahan secara menyeluruh antara “grey water” dan “black water” dengan efesiensi pengendalian pencemaran 60 % - 80 % serta efektif, relatif murah, mudah dalam operasional (sustainable). Gambar 3.1. Proses Pengolahan Lumpur Tinja Di IPLT Keputih
III‐4
Gambar 3.2. Peta Rencana Sanitasi Perkotaan Surabaya
III‐5
Usaha untuk rehabilitasi lingkungan khususnya perairan di Surabaya dilakukan juga dengan
memperbaiki
kualitas
lingkungan
air
di
area
buzem
yaitu
Buzem
Morokrembangan dan Wonorejo. Usahan meningkatkan kualitas air di buzem ini dengan metode BIOREMEDIASI. Bioremediasi dilakukan dengan menambahkan media di area buzem yang akan ditumbuhi mikroorganisme dan berkembang biak.
Dengan adanya
mikroorganisme dimedia maka penguraian bahan organic akan terjadi (removal COD BOD), sehingga kualitas air akan lebih baik.
A.3. PROGRAM PENGEMBANGAN JALAN Terjadi pergerakan warga kota atau luar kota ke pusat-pusat bisnis, pemerintahan, dan pendidikan yang ada di Surabaya akan menyebabkan peningkatan volume kendaraan dan akan menyebabkan kepadatan kendaraan di jalan raya. kepadatan ini dikarenakan jumlah kendaraan pribadi terus bertambah, sedangkan ruas jalan belum dapat mengikuti pertambahan jumlah kendaraan. Semakin tingginya tingkat kemacetan di Surabaya berpotensi menimbulkan kerugian materiil. Kalau konsumsi bahan bakar meningkat akibat kemacetan, otomatis jumlah biaya yang dikeluarkan semakin tinggi. Dari sisi bisnis, dampak kerugian yang dialami oleh masing-masing jenis industri berbeda. Tentunya, sektor transportasi yang paling terpukul akibat jalanan yang semakin macet. Ini tak lain karena bahan bakar menjadi salah satu biaya terbesar dalam industri transportasi. Akibat jumlah konsumsi bahan bakar yang semakin meningkat, kuota BBM bersubsidi makin tinggi. Sehingga
pemerintah juga terkena imbasnya,yaitu subsidi
semakin meningkat dan semakin cepat habis. Untuk mengatasi kemacetan yang semakin meningkat maka Kota Surabaya telah merencanakan dan membangun sarana jalan baru atau menambah ruas jalan sehingga dapat menyesuaikan pertambahan kendaraan dan mengalihkan jalur kemacetan yaitu 1. Pembangunan frontage road A Yani sisi Timur, sekarang digeber frontage road A Yani sisi barat. 2. Selain itu, pasca pembangunan lingkar Timur dalam (MERR II C), Pemkot juga akan segera menyelesaikan jalur lingkar Barat dalam. Proyek ini dibangun dari WiyungPTC-Darmo Indah-Margomulyo. Program jalan ini sudah hampir terhubung dan tinggal penetapannya sebagai jalan lingkar dalam Surabaya barat. 3. Sedangkan untuk lingkar luar atau disebut west outer ring road (WORR) dibangun dari Lakarsantri-Citraland-Benowo-Pakal-Romokalisari. Khusus untuk jangkar lingkar luar Surabaya, rencananya pada 2011 diadakan pembebasan lahan. 4. Kota Surabaya mengalami kesulitan untuk menambah ruas jalan karena sudah padat dan Biaya yang dibutuhkan tinggi. Disamping kegiatan diatas untuk memenuhi kebutuhan ruas jalan, maka kota Surabaya mengembangkan atau memanfaatkan salauran drainase yang bersebelahan dengan jalur jalan yaitu dengan pemasangan box culvert pada saluran drainase dan di tutup dengan beton dan dijadikan jalan.
III‐6
Jalan Diatas Box Culvert Saluran Menur di Jl. Menur
Pembangunan Box Culver Saluran Gunungsari di Jl. Banyu Urip
A.4. PROGRAM PENGELOLAAN KEBERSIHAN KOTA Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan kota agar sampah dapat dikelola dengan baik diantara masyarakat dan pemerintah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: 1. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah mandiri 2. Penyapuan jalan kota dan pengangkutan sampah 3. Pengelolaan sampah di TPS dan TPA 4. Perencanaan dan Pembangunan TPA baru 5. Penanganan sampah pada sumbernya 6. Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan 3R (reduksi dan pemilahan, reuse, dan recycle) membangun TPST 3R, membantu keranjang takakura dll
A.5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS UDARA Program Langit Biru tersebut telah diluncurkan pertama kali pada tahun 1996 oleh Kementerian
Negara
Lingkungan
Hidup
melalui
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 1996. Program langit biru merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan
mewujudkan
perilaku
sadar
lingkungan
baik
dari sumber tidak bergerak (industri) maupun sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. . Transportasi mengalami krisis, seperti krisis energi
dan
krisis
lingkungan,
terutama
III‐7
pencemaran gas buang kendaraan bermotor yaitu pencemaran udara yang semakin tinggi sehingga menjadi masalah yang serius terutama di kota-kota besar. Car Free Day atau hari bebas kandaraan merupakan upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengurangi tingkat polusi udara yang di sebabkan kendaraan bermotor. Car Free Day ini dilakukan dengan menutup Jalan raya Darmo dari kendaraan bermotor, mobil dan angkutan umum selama beberapa jam pada hari minggu yaitu mulai jam 06.00 sampai jam 10.00. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor antara lain: pendekatan teknologi ramah lingkungan, inspection and maintenance kendaraan bermotor, penetapan standar emisi gas buang untuk kendaraan yang sudah berjalan, serta pendekatan manajemen lalu-lintas yang baik. Emisi gas sebagai bagian dari kelaikan kendaraan, harus diuji terlebih dahulu. Dalam persyaratan ambang batas kelaikan disebutkan bahwa ketebalan asap gas buang kendaraan bermotor yang penyalaan kompresinya menggunakan bahan bakar solar, ditentukan maksimum sebesar 50%. Diharapkan dengan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor tersebut, para pemilik kendaraan merawat kendaraannya dengan baik dan teratur sehingga laik jalan untuk mengangkut pengguna jasa angkutan. Pendekatan lain yang diupayakan oleh pemerintah adalah menata manajemen lalu lintas yang baik. Sistem tersebut mengusahakan bergeraknya lalu lintas yang lebih lancar untuk
menghindari
kemacetan.
Kemacetan
disadari
memberi
andil
terhadap
meningkatnya emisi gas buang kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan kendaraan yang bergerak pada kecepatan rendah akan mengeluarkan lebih besar gas buang. Diharapkan, dengan perbaikan manajemen lalu lintas, polusi udara dapat dikurangi.
A.6. PROGRAM PENANGANAN BANJIR Peningkatan pembangunan pemukiman dan pembangunan berbagai infrastruktur kota berakibat semakin menyempitnya lahan terbuka untuk resapan air, keadaan ini menyebabkan hanya sebagian kecil air hujan yang bisa meresap ke dalam tanah dan sebagian besar terus mengalir ke saluran-saluran drainase yang, sementara saluran pematusan yang ada tidak mampu lagi menampung limpasan air hujan dan terjadilah luapan air yang menggenangi beberapa kawasan pemukiman disekitarnya. Peningkatan banjir yang terjadi juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistim drainase, sebagian masyarakat masih terbiasa membuang
sampah
disaluran
menyebabkan
saluran
cepat
dangkal,
sebagian
masyarakat membuat bangunan disaluran yang akan mempersempit penampang saluran yang akibatnya akan menghambat kecepatan aliran, dan akan meningkatkan terjadinya banjir. Dalam perencanaan pembangunan sarana dan prasarana drainase yaitu saluran, gorong-gorong semula direncanakan dengan dimensi yang diperhitungkan cukup untuk
III‐8
dapat menampung dan mengalirkan air hujan dengan volume tertentu dalam selang waktu tertentu. Sistim drainase kota
yang ada saat ini pada umumnya sudah lama
dibangun, sedangkan kawasan kota terus berkembang menyebabkan sistim drainase yang ada sudah tidak sesuai lagi dan tidak mampu mengalirkan debit banjir yang terjadi. Oleh karena itu sistim drainase kota yang ada sudah saatnya direncanakan ulang dan terus ditingkatkan menyesuaikan pertumbuhan kawasan kota. Untuk itu program penaganan banjir dilakuakan dengan ; a. Pembuatan biopor yaitu usaha untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah sehingga air hujan tidak menjadi air limpasan Biopori adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktifitas organisma didalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap dan fauna tanah lainnya. Lubang-lubang yang terbentuk akan terisi udara, dan akan menjadi tempat berlalaunya air di dalam tanah. Lubang resapan biopori adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk mengatasi banjir dengan cara (1) meningkatkan daya resapan air, (2) mengubah sampah organik menjadi kompos dan mengurangi emisi gas rumah kaca (CO2 dan metan ), dan (3) memanfaatkan peran aktivitas fauna dan akar tanaman, dan mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh genangan air seperti penyakit demam berdarah dan malaria. b. Pembuatan creen, rumah pompa dan pintu air Untuk mengatisipasi banjir atau genagan di kota surabaya, maka di butuhkan upaya pengaliran air lebih cepat. Upaya tersebut dilakukan dengan pembangunan rumah pompa dan dilengkapi dengan screen untuk menyaring sampah sehingga tidak menganggu operasional pompa. Untuk mengantisipasi datangnya gelombang pasang laut yang tinggi maka Kawasan pantai utara Kota Surabaya barat yang sebagian elevasinya rendah perlu dilindungi dari adanya penggenangan yang berasal dari pasang air laut. Standar perlindungan yang lebih tinggi biasanya diterapkan untuk bangunan perlindungan pantai dan jika areal-areal baru akan dikembangkan maka digunakan elevasi pasang dengan periode ulang 50 tahun. Elevasi tanggul laut yang sudah dibangun dibeberapa tempat dipantai Surabaya pada saat ini umumnya masih mencukupi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan elevasi tanggul laut yang akan dibangun. Agar air laut pasang tidak masuk ke kota ketika terjadi rob maka di buat pintu air c.
Pemasangan box culvert Salah satu upaya penanganan banjir di kota Surabaya adalah dengan Pemasangan box culvert dengan harapan dapat merevitalisasi saluran drainase sehingga daya tamping saluran lebih besar dan dapat mengalirkan air dengan lancar serta lebih cepat. Sebagai contoh metode Pemasangan atau membangun box culvert di Kali
III‐9
Banyu Urip yaitu kali dikeruk lebih dulu sedalam tiga meter dengan maksud untuk menambah kapasitas sungai yang hampir selalu meluber ke jalan ketika terjadi hujan deras, setelah itu box culvert bisa dipasang.
Pembangunan Box Culver Saluran Gunungsari di Jl. Banyu Urip
B.
AMDAL Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari
pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. Untuk usaha yang tidak memiliki dampak yang di persyaratkan wajib amdal, maka usaha harus dilengkapi dengan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan). Sedangkan usaha yang menghasilkan air limbah, maka usaha tersebut harus melengkapi IPLC (Izin Pembungan Limbah Cair). Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain
III‐10
B.1. REKOMENDASI DAN PERIJINAN YANG DIKELUARKAN UKL UPL Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah salah satu instrument pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu persyaratan perijinan bagi pemrakarsa yang akan melaksanakan suatu usaha/kegiatan di berbagai sektor. Dokumen UKL-UPL dibuat pada fase perencanaan proyek sebagai kelengkapan
dalam
memperoleh
perizinan.
UKL-UPL
diwajibkan
pula
bagi
usaha/kegiatan yg telah berjalan namun belum memiliki UKL-UPL. UKL-UPL dibuat untuk proyek-proyek yang dampak lingkungannya dapat diatasi, skala pengendaliannya kecil dan tidak kompleks. Catatan : From Isian dapat di download di website BLH Surabaya http://lh.surabaya.go.id
IJIN GANGGUAN (HO) Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 Nomor 226, Stbl. 1940 Nomor 450; Pelayanan diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau bagi BADAN yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Penetapan ijin berlaku 3 (Tiga) Tahun atau sampai terjadi perubahan jenis usaha, kepemilikan perusahaan dan perluasan kegiatan usaha Catatan : From Isian dapat di download di website BLH Surabaya http://lh.surabaya.go.id
IJIN ABT Pemakaian air bawah tahan di Kota Surabaya harus dapat terpantau. Untuk itu di buat Ijin ABT adalah ijin yang di berikan ke pada pelaku kegiatan atau usahan yang memanfaatan air bawah tanah. ijin ABT ini dapat mengontrol dan mengetahui pemakaian air bawah tanah Catatan : From Isian dapat di download di website BLH Surabaya http://lh.surabaya.go.id
IZIN TPS B3 Izin TPS B3 adalah izin pembangunan tempat penyimpanan sementara yang diberikan kepada kegiatan yang menghasilkan limbah B3 yang akan melakukan pengelolaan dengan penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan. Tata cara perizinan tersebut, diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 30/ 2009. Catatan : From Isian dapat di download di website BLH Surabaya http://lh.surabaya.go.id
III‐11
IPLC IPLC adalah upaya untuk Pengendalian pencemaran air agar terwujud kelestarian fungsi air yaitu air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya Dengan ketentunan
Pasal 27 ayat (1) Perda Jatim No 2/2008 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jatim. Adapun poin intinya adalah setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air/sumber air wajib mengajukan izin pembuangan air limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin pembuangan limbah cair ini di keluarkan apabila badan usahan dan atau kegiatan yang membuangan air limbah dapat memenuhi parameter standar yang telah di tetapkan. Izin pembuangan limbah cair ini mempunyai waktu berlakunya dan dapat di perpanjang lagi apabila telah lolos verifikasi Teknis proses perpanjangan izin pembuangan limbah cair.
VERIFIKASI TEKNIS PROSES PERPANJANGAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)
Bak aerasi
Bak pengendapan
UNIT IPAL HOTEL
Bak Penampungan akhir
B.2. PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN Pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan memaksimal instrumen pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan di kota Surabaya dilakukan dengan melakukan pemantauan kualitas air dan udara pada skala kota serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh kegiatan usaha. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap perkembangan kualitas lingkungan di Kota Surabaya di bentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya
III‐12
PEMANTAUAN KUALITAS AIR PADA SUMBER AIR SKALA KOTA
Pengambilan Sample Air Badan Air di Kali Wonokromo
Pengambilan Sample Air Laut di Dermaga Mirah
PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN KEGIATAN INDUSTRI DI KOTA
Pengambilan Sample Air Limbah Di Pabrik Tahu
Pengambilan Sample Air Limbah di Rumah Makan
Inspeksi di Industri
Pengambilan Sample Air Limbah di mall
PENGAWASAN TERHADAP PENATAAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG DAPAT MENYEBABKAN TERJADINYA PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK SKALA KOTA
Pengambilan Sample Udara di Jl. Raya Darmo (Kegiatan Car Free Day)
Inspeksi Cerobong di Industri
Kegiatan pengambilan sample udara di Kertajaya
III‐13
C.
PENEGAKAN HUKUM Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32
Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan azas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pos Pengaduan Lingkungan Kota Surabaya dibentuk dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/71/436.1.2/2004 Tanggal 6 April 2004. Alamat Pos Pengaduan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya: Kantor BLH Kota Surabaya No. Telp./Fax 031 – 5312144 PSW 513,/5472924 Jalan Jimerto 25 – 27 Lt. IV Surabaya.
Pengaduan lingkungan adalah jenis pengaduan yang meliputi
pencemaran atau
kerusakan lingkungan diarahkan ke BLH Surabaya Bidang Penangulangan Dampak Lingkungan. Pengaduan Lingkungan dilakungan dengan pengisian form a. Identitas pelapor b. Perkiraan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup c.
Alat bukti yang disampaikan
d. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
III‐14
e. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup f.
Media lingkungan yang terkena dampak
Catatan : From Isian dapat di download di website BLH Surabaya http://lh.surabaya.go.id
D.
PERAN SERTA MASYARAKAT Peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi
antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (elite).
Banyak yang memandang peran serta masyarakat
semata-mata sebagai penyampaian informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, tetapi juga digunakan sebagai tujuan (participation is an end itself). Dalam peran serta masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan beserta anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya.
Mereka
bersama-sama
membahas
masalah,
mencari
alternatif
pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu penyertaan masyarakat akan juga memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peranserta masyarakat di kota surabaya dalam upaya pengelolaan lingkungan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : D.1. Adiwiyata Program Adiwiyata, yaitu program yang bertujuan untuk mendorong dan membantu sekolah-sekolah agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi yang akan datang. Maksud dan tujuan kegiatan peningkatan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata) kepada Sekolah di Kota Surabaya adalah: a. Menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah ( Guru, Murid, Orang Tua wali murid, dan Pekerja lainnya ) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. b. Mendorong dan membantu sekolah – sekolah agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan
III‐15
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi yang akan datang. c.
Warga sekolah turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan Program Adiwiyata mengharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat
dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negative. Berdasarkan sekolah yang menyerahkan dokumen Adiwiyata pada tahun 2010 berjumlah 63 sekolah yang terdiri dari 43 SD, 16 SMP dan 4 SMA se Wilayah Kota Surabaya.
D.2. Ecokampus Eco-campus adalah kampus yang memiliki keperdulian dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan serta merupakan refleksi dari seluruh warga civitas akademika dalam lingkungan kampus agar selalu memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan di sekitarnya. Program Eco Campus telah mulai dijalankan oleh BLH Surabaya pada Awal tahun 2010.Tujuan penyelenggaraan Eco-Campus ini adalah mengajak para individu dalam kampus serta tamu kampus untuk menjaga ketahanan sumber daya energi, air dan sumber daya alam serta melindungi lingkungan melalui pengelolaan sampah, penghematan energi dan merubah perilaku lebih bersahabat lingkungan khususnya di wilayah perkuliahan (kampus). Visi Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai paradigma, etika dan perilaku kehidupan individu yang berada di dalam kampus termasuk pengunjung (tamu) untuk menjaga segala aktivitas agar selalu memperhatikan kesehatan individu dan lingkungan sekitarnya guna mendukung tercapainya kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta terciptanya lingkungan bersih, indah, nyaman serta menyehatkan. Misi a. Menciptakan lingkungan kampus dan lingkungan sekitar agar bersih, indah, nyaman dan menyehatkan. b. Merangsang individu kampus dan tamu betah tinggal di dalam kampus dan lingkungan kampus. c.
Memberikan keteladanan kepada masyarakat tentang kepedulian dan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan menyehatkan.
d. Merangsang tumbuhnya kampus - kampus peduli lingkungan di Kota Surabaya. Penerapan SML untuk kampus diperlukan karena kampus juga sebagai tempat kegiatan/akivitas yang berpotensi menghasilkan pencemaran, antara lain: a. Aktifitas makan dan minum (sampah dan pencemaran lainnya).
III‐16
b. Penggunaan kendaraan bermotor (pencemaran udara). c.
Pemakaian alat – alat listrik (pemborosan energi).
d. Pemakaian air (limbah cair, pemborosan penggunaan air). e. Sarana dan prasarana laboratorium serta sarana penunjang lainnya (bila memiliki). Keberhasilan kampus peduli lingkungan (Eco-campus) sangat ditentukan oleh sistem manajemen lingkungan (SML) yang diterapkan, kepedulian individu, monitoring dan evaluasi, kemudian perbaikan sistem apabila diperlukan dan pada pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan gotong royong (partisipatif). Daftar Peserta Program Eco Campus Di Kota Surabaya Tahun 2010 BLH Kota Surabaya Mengundang sekitar 50 perguruan tinggi (dari 80 perguruan tinggi) untuk menghadiri pemaparan pelaksanaan program eco campus. Dari 50 undangan hanya sekitar 20 peserta yang mewakili perguruan tinggi
D.3. Eco Office Kantor peduli lingkungan atau eco office, merupakan refleksi kebijakan kantor yang menerapkan sistem manajemen lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kantor bersih dan nyaman yang melibatkan seluruh aktivitas individu yang berada di dalam kantor dengan perubahan perilaku karyawan yang berpikir tentang kesadaran lingkungan. Meminimalkan penggunaan AC, memakai kertas bolak-balik, mendaur ulang kertas , meminimalkan pemakaian tissue, dll. Kantor Peduli Lingkungan atau Green Oftice merupakan refleksi kebijaksanaan
kantor
yang
menerapkan
Sistem
Manajemen
Lingkungan (SML) dalam upaya menciptakan lingkungan kerja kantor bersih, indah dan nyaman serta menyehatkan (BERIMANS) dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Green Office juga merupakan refleksi dari seluruh aktifitas individu yang berada dalam kantor agar selalu memperhatikan aspek kesehatan dan lingkungan di sekitarnya. Penerapan SML untuk kantor diperlukan karena kantor juga sebagai tempat kegiatan/akivitas yang berpotensi menghasilkan pencemaran, antara lain: a. Aktifitas makan dan minum (sampah dan pencemaran lainnya) b. Penggunaan kendaraan bermotor c.
(pencemaran udara)
Kegiatan administrasi (sampah, toner)
d. Pemakaian air (limbah cair, pemborosan penggunaan air) e. Sarana penampungan sampah sementara f.
Pemakaian listrik (pemborosan energi)
III‐17
g. Sarana dan prasarana bengkel (bila memiliki) h. Pendingin ruangan (pemborosan energi) i.
Sarana penampungan limbah cair (urine dan tinja) Keberhasilan kantor peduli lingkungan (Eco-Office) sangat ditentukan oleh sistem
manajemen lingkungan yang diterapkan, kepedulian individu, monitoring dan evaluasi, kemudian perbaikan sistem apabila diperlukan dan pada pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan gotong royong (partisipatif).
D.4. Penyuluhan, sosialisasi dan Workshop a.
SOSIALISASI HEMAT ENERGI Isu kelangkaan energi dunia telah menjadi masalah seluruh negara di dunia. Tidak
hanya saat ini, persoalan ini justru mengancam generasi mendatang. Untuk itu maka sosialisasi hemat energy dapat dilakukan dengan maksud memberi pemahaman kepada masyarakat
untuk mengubah perilaku agar menggunaan energi secara efisien, baik
besaran maupun waktu. b.
PENYULUHAN Penyuluhan
lingkungan
hidup
kepada
masyarakat
merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat atau peran serta masyarakat dengan melakukan proses komunikasi dua
arah
yang
berlangsung
terus
menerus
untuk
meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atau dalam suatu proses kegiatan. Penyuluhan lingkungan hidup ini diberikan kepada siswa-siswa sekolah SD, SMP, SMA, mahasiswa, kelompok masyarakat/kader lingkungan, aparat pemerintahan dan pengusaha. Penyuluhan lingkungan ini dimulai dengan mengajak peserta untuk mengevaluasi ulang pola pikir dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman yaitu kekayaan alam Indonesia melimpah ruah ini diajarkan kepada orang sejak kecil sampai dewasa, maka yang terjadi kemudian adalah masyarakat berpola pikir boros, menghamburkan kekayaan alam, cenderung merusak lingkungan dan tidak memikirkan masa depan. Sehingga keberlanjutan ekosistem dan sumber alam akan sangat terancam dengan pemahaman itu. Pemahaman tersebut dilakukan perubahan yaitu sumber alam Indonesia mempunyai keterbatasan, maka perilaku masyarakat harus hemat, melindungi lingkungan dan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Dengan menularkan pemahaman keterbatasan sumber
III‐18
alam itu sebagai upaya merubah pendekatan dan pemahaman untuk pelestarian lingkungan hidup. c.
KITAKYUSU Kitakyusu adalah kota yang berada di Provinsi
Fukuoka, Jepang yang telah lama mendapat predikat sebagai
kota
terbersih
di
Negeri
Matahari
Kota
terbit.
Kitakyusus
menjamin Anda bebas menghirup udara segar, Suasananya
sangat
bersih, sungai-sungai yang membelah kota juga tampak indah,bersih dan asri, tetapi juga memberi multi manfaat. Tahun 2005, Pusdakota menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya, KITA, Pemerintah Kitakyusu Jepang, di bidang riset teknologi dan pengorganisasian masyarakat.
D.5. Pelatihan Tenaga Lab
D.6. Pelatihan Pengenalan 3R Upaya pengurangan volume yang harus dibuang ke TPA melalui program 3R masih belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh, karena
sulitnya melaksanakan
perubahan perilaku masyarakat dalam pemilahan sampah serta sulitnya merubah cara pandang “sampah sebagai sumber daya”. Komposisi sampah secara umum didominasi oleh komponen organic (>60%) dan komponen non organic (40%) yang diantaranya masih memiliki nilai ekonomis. Untuk menekan
biaya
operasional
pengangkutan
dan
menghemat
lahan
TPA
serta
memanfaatkan sampah yang masih mamiliki nilai ekonomi seperti organic untuk kompos, kertas plastic, kaleng dll, perlu dilakukan kegiatan awal pemanfaatan sampah dengan program 3R. Mengingat keberhasilan program 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah, maka dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep berbasis masyarakat.
III‐19
Untuk mendapatkan konsep pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dengan program 3R perlu dilakukan pengenalan pelatihan dan uji coba program yang akan dilaksanakan di suatu kawasan yang telah memiliki konsep pemberdayaan masyarakat yang kuat. Di Kota Surabaya, usaha untuk memperkenalkan ke masyarakat di mulai dari sejak dini.
Hasil Karya Daur Ulang Sampah oleh Siswa
Kegiatan Sosialisasi Pengolahan Sampah 3R Untuk Sekolah Dasar
D.7. Kader Lingkungan Di Kota Surabaya program partisipasi masyarakat dalam usaha penanganan lingkungan disamping kegiatan tersebut diatas juga di wujudkan dengan pembentukan Kader lingkungan. Di kota Surabaya, masyarakat yang menjadi kader lingkungan adalah 28.000 orang dari jumlah penduduk 2,8 juta jiwa. Kader lingkungan yang terbentuk telah dibekali mengenai pemahaman terhadap lingkungan dengan harapan terjadi perubahan perilaku yang melingkupi yaitu : 1. Membuang sampah dengan dilakukan pemilahan terlebih dahulu dan melakukan pengomposan terhadap sampah organic. 2. Gemar melakukan penanaman pohon (penghijauan). 3. Keperdulian dan partisipasi serta mendukung kegiatan sanitasi perkotaan. Kader lingkungan yang terbentuk akan menularkan pemahaman terhadap lingkungan ke masyarakat yang lainnya.
D.8. Green And Clean Di Kota Surabaya Green and Clean di ikuti oleh 2000 RT dengan target 8000 RT dari 8909 RT di Kota Surabaya. Wujud dari kegiatan Surabaya Green and Clean adalah festival kampung bersih, hijau, dan sehat. Profil RT Surabaya Green and Clean memiliki kegiatan sebagai berikut : •
Di bidang penghijauan, kampung ini memiliki jadwal pembibitan kolektif untuk tanaman obat keluarga (toga) dan tanaman hias. sehingga kampung jadi hijau,
III‐20
semua rumah memiliki puluhan jenis tanaman dalam pot, bahkan punya unit usaha kolektif di bidang tanaman dan pupuk. •
zero waste, dengan slogan reduce, reuse, dan recycle Tidak ada lagi sampah yang dibuang, baik di TPS apalagi di TPA. Bagi yang punya keranjang takakura, sampah dapur diolah di keranjang takakura. Untuk yang tidak memiliki keranjang takakura – terutama warga kos-kosan – memilah sampah organik dan anorganik. Semua sampah anorganik dikelola karangtaruna setempat. Dari hasil pemilahan dihasilkan karya daur ulang plastik bekas pakai bisa tas, dompet, taplak dan sebagainya.
•
Di bidang sanitasi, ibu-ibu di kampung ini membuat bakteri cair, mikroorganisme lokal (MOL) dengan bahan-bahan murah dan sederhana. Semua rumah di kampung ini menuangkan bakteri cair tersebut, di tempat cuci piring, WC, wastafel, dan sebagainya sehingga bau nggak enak di tempat-tempat pembuangan air rumah tangga bisa diselesaikan. Got-got pun sekali waktu dituangi bakteri cair mereka.
•
Kampung memiliki model water treatment berupa pengelolaan air sumur yang tercemar (berbau bangir dan berwarna kuning kecoklatan) yaitu dengan bahanbahan sederhana macam ijuk dan arang. Kampung juga memiliki model water treatment untuk selokan yang berbatasan dengan kampung lain lewat sekat-sekat sederhana dan pemberian bakteri cair.
E.
KELEMBAGAAN Pengembangan kelembagaan pengelolan lingkungan pada tingkat daerah secara
substantif mengikuti dinamika kesadaran ekologis global, regional, dan nasional. Bahkan
kelembagaan wewenang lingkungan di daerah dikualifikasikan
sebagai
fundamental aspek pengelolaan lingkungan yang sejalan dengan perkembangan akseptasi desentralisasi dan bergesernya sentralisasi. Dengan demikian, kelembagaan pengelolaan
lingkungan
sebagai
basis
esensial
pengelolaan
lingkungan
untuk
mengoptimalkan “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Secara tersurat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah diberikan kewenangan
yang
sangat
luas
kepada
pemerintah
daerah
dalam melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kelembagaannya di Kota Surabaya telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
III‐21
Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang memiliki beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang sekedar menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, namun sangat dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio yang dapat menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun Badan Lingkungan Hidup Kota surabaya ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sebagai koordinator terkait dengan lingkungan, melakukan koordinasi dengan lembaga atau pihak swasta. Koordinasi tersebut dilakukan dengan : a. Institusi dilingkungan pemerintah Kota Surabaya • Badan Perencanaan Pembangunan • Dinas Pertanian • Dinas Perhubungan • Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang • Dinas Kebersihan dan Pertamanan • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga • Kecamatan di Kota Surabaya a. BTKL b. Sucofindo c.
LSM (lembaga Swadaya Masyarakat) • Tunas Hijau • Bangun Pertiwi • PusdaKota • dll
d. LPM (Lembaga Pengapdian pada Masyarakat) Akademisi e. Pihak swasta • Unilever (kerjasama penanganan persampahan) • Telkom, Pertamina, Bank Jatim (kerjasama penanganan pertamanan) • HM Sampurna (Kerjasama MIC = Mangrove Information Center) f.
Kota lain KITAKYUSU
g. Lembaga International JIKA (kerjasama penanganan Sampah Benowo) Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 54 tahun 2010 tentang tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya. Muatan yang harus ada dalam tupoksi adalah: (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, (2) Pemberian dukungan
atas
penyelenggaraan
Pemerintahaan Daerah
di bidang
lingkungan hidup, (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang: kesehatan,
III‐22
pekerjaan umum, perhubungan, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, serta perindustrian, (4) Pengelolaan ketatausahaan, dan (5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan Kepegawaian Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dilengkapi dengan aparat sebanyak 67 orang (yang terdiri dari PNS sebanyak 66 orang dan Tenaga Harian Lepas/ Honorer sebanyak 1 orang). Sedangkan latar belakang pendidikan personil meliputi Sarjana Teknik Lingkungan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Pertanian, Perikanan, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi, Hukum dan lain- lain. Tabel.3.2. Jumlah Pegawai BLH Kota Surabaya Sesuai Pangkat/Golongan
Ka.Badan LH
Sekertaris
Bidang Pengendalia n dampak Lingkungan
UPTB
JML
1
Gol/Ruang
Status Kepeg/Pangkat
Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Ligkungan Bidang Penanggula ngan Dampak Lingkungan
Unit Kerja di Badan Lingkungan Hidup
2
3
4
5
6
7
8
9
IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/a -
1 1
1 2 3 1 4 1 1 2 4 19
1 4 4 3 1 3 2 1 2 21
1 4 1 2 3 1 3 15
1 2 3 3 2 2 13
1 3 -1 5
2 3 13 8 9 14 1 4 3 4 1 12 74
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. Pembina Tk I 2. Pembina 3. Pembina Tk I 4. Penata 5 Penata Muda TK I 6. Penata Muda 7. Pengatur Tk I 8. Pengatur 9. Pengatur Muda Tk I 10 Pengatur Muda 11. Juru Muda B. Honorium Daerah (Honda) Total
Sumber: BLH Kota Surabaya, Per Juni 2010
III‐23
Sampai tahun 2010, tingkat pendidikan tertinggi pegawai yang berstatus PNS di Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dapat dilihat di Tabel berikut ini : Tabel.3.3. Jumlah Pegawai BLH Kota Surabaya Sesuai Pendidikan
3
4
5
6
7
8
1 -
9 2 4 -
3 7 1 7 1
2 8 1 1 -
2 6 2 -
1 3 -
9 33 4 15 1
1
2 2 19
1 1 21
1 1 1 15
2 12
1 5
5 1 5 0 1 74
JML
2
Bidang Penanggulan gan Dampak Lingkungan UPTB
Sekertaris
1 A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 1. S-3 2. S-2 3. S-1 4. D-3 5 SLTA/Sederajat 6. SLTA/sederajat 7. Sd/Sederajat B.Honorarium Daerah (Honda) 1. S-1 2. D-3 3. SLTA/Sederajat 4. SLTP/Sederajat 5. SD/Sederajat Total
Ka.Badan LH
Pendidikan
Bidang Pengendalian dampak Lingkungan Bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Ligkungan
Unit Kerja di Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Sumber: BLH Kota Surabaya, Per Juni 2010
Sarana Pendukung Untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaannya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 3.4. Daftar Perlengkapan BLH Kota Surabaya NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
JENIS SARANA Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Komputer Komputer server OHP Lap top Printer Printer laserjet Scaner Handycam Jaringan internet Laboratorium udara, air, tanah Alat Uji Emisi Gas Buang dan Jenzet Brankas Dispenser Kamera Digital Pesawat faximiil Pesawat telepon Exhause Fan Data base lingkungan
JUMLAH 6 7 36 1 1 6 22 7 2 2 3 1 1 3 3 5 2 10 7 1
III‐24
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
32. 33. 34.
Kamera 4 Meja + kursi 174 Kursi rapat 61 Mesin hitung listrik 1 Mesin Foto copy 1 Mesin ketik 3 Mesin Ketik Elektrik 1 Papan Elektronik 1 Kulkas 3 Peralatan pemantauan kualitas udara ambien terpadu (AQMS) Pusat pengolahan data stasiun pemantau udara 1 Peralatan kalibrasi udara 1 Display udara 5 Sta. Pemantau udara 5 Sumur pantau 4 LCD+Layar 1 LCD 1 Sumber: BLH Kota Surabaya, 2010
III‐25
Struktur Organisasi
BADAN LINGKUNGAN HIDUP SEKERTARIAT
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG PENANGGULANG AN DAMPAK LINGKUNGAN
BIDANG PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB BIDANG ANALISA PENCEGAHAN DAMPAK LIGKUNGAN
SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
SUB BIDANG PENINGKATAN DAN PENYULUHAN KUALITAS LINGKUNGAN
SUB BIDANG INVESTASI DAN EVALUASI
SUB BIDANG PENANGGULANGAN DAN PENINDAKAN
UPTB
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN AIR
SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN TANAH
SUB UNIT LABORATORIUM PENGUJIAN UDARA
Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga yang turut dalam pengelolaan lingkungan dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai. Anggaran pengelolaan lingkungan Kota Surabaya digunakan untuk membiayai program sebagai berikut: a. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup •
Badan Perencanaan Pembangunan
•
Dinas Pertanian
III‐26
•
Dinas Perhubungan
•
Badan Lingkungan Hidup
b. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota
c.
•
Dinas Pertanian
•
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
•
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengendalian banjir dan Pengamanan Pantai •
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
d. Program Pengelolaan Kebersihan Kota •
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di masing-masing Kecamatan di Kota Surabaya
•
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Grafik.3.1. Angaran pengelolaan lingkungan Kota Surabaya
III‐27
