BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Upaya Pengelolaan Lingkungan

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan hukum dan perundangan, tersediannya informasi dan pendanaan. Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban terhadap pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.1. REHABILITASI LINGKUNGAN 4.1.1. Kegiatan Penghijauan Dalam penataan kota Sukamara membutuhkan adanya ruang terbuka hijau, sehingga dilakukan penanaman pohon-pohon peneduh di pinggir ruas-ruas jalan kota sukamara. Selain itu pula, di daerah kota terdapat hutan kota yang terdapat di tiga desa, yaitu Desa Natai Sedawak seluas

±

30 Ha, Kelurahan Mendawai

±

5 Ha, dan

Kelurahan Padang ± 7 Ha. Pada tahun 2012, rencana kegiatan penghijauan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara dilakukan pada lahan seluas 50 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 25.000 bibit. Kegiatan ini direncanakan pada kecamatan, yaitu Kecamatan Pantai Lunci. Khususnya untuk Kecamatan Pantai Lunci karena kondisi geografinya yang gersang dan berpasir sehingga daya tangkap hujan rendah dan tanahnya mudah sekali tererosi.

Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukamara

Halaman IV - 1


Kegiatan penghijauan di Kecamatan Pantai Lunci, sesuai dengan rencana kegiatan yaitu, pada lahan seluas 50 Ha dengan tanaman sebanyak 25.000 bibit. Jenis tanaman adalah akasia. Hal ini dikarenakan tanaman akasia memiliki pertumbuhan yang cepat, dapat tumbuh di lahan yang miskin hara dan tidak subur, lahan yang mengalami erosi, berbatu dan tanah gambut serta tanah yang memiliki pH rendah berkisat antara 4,2 - 6.5. Penanaman di Kecamatan Pantai Lunci dilakukan sepanjang jalan Pantai Lunci. Selain penghijauan, penanaman di Kecamatan Pantai Lunci dilakukan untuk mencegah erosi di sepanjang jalan. Untuk rencana kegiatan penghijauan di tahun 2013 ini tidak ada kegiatan. Gambar 4.1. Penanaman Pohon Akasia Di Sepanjang Jalan Kecamatan Pantai Lunci

Tabel 4.1. Rencana dan Realisasi Kegiatan Penghijauan Tahun 2012 No

Kecamatan

Rencana Luas (Ha)

1

Jelai

2

Pantai Lunci

3

Realisasi

Jumlah

Luas

Jumlah

Pohon

(Ha)

Pohon

-

-

-

-

50

25.000

50

25.000

Sukamara

-

-

-

-

4

Balai Riam

-

-

-

-

5

Permata

-

-

-

-

50

25.000

50

25.000

Kecubung Total


Halaman IV - 2


Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Sukamara 2012

4.1.2. Kegiatan Reboisasi

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008, Kabupaten Sukamara melakukan gerakan penanaman 1 milyar pohon. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Sukamara menjadi hijau. Gerakan penanaman 1 Milyar Pohon direalisasikan dengan kegiatan reboisasi yang

bertujuan untuk menghijaukan

kembali hutan yang rusak. Pada tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sukamara melaksanakan reboisasi di kecamatan Pantai Lunci pada lahan seluas 130 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 57.200 bibit dengan jenis tanaman akasia dan karet, di kecamatan Sukamara pada lahan seluas 50 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 22.000 bibit dengan jenis tanaman blangiran dan belantukan dan di kecamatan Permata Kecubung pada lahan seluas 100 Ha dengan jumlah tanaman sebanyak 44.000 dengan jenis tanaman jabon. Dengan adanya reboisasi ini diharapkan hutan produksi yang telah rusak dapat menjadi hijau kembali. Sehingga dapat mendukung pembangunan Kabupaten Sukamara yang berkelanjutan.

Tabel 4.2. Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi No

1 2 3 4 5

Kecamatan

Jelai Pantai Lunci Sukamara Balai Riam Permata Kecubung Total

Rencana Luas (Ha) Jumlah Pohon 130 50 100 280

-

Realisasi Luas (Ha) Jumlah Pohon 130 57.200 50 22.000 100 44.000 170

123.20 0

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2013


Halaman IV - 3


4.1.3. Kegiatan Fisik Lainnya Selain itu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara juga melakukan kegiatankegiatan pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan tersebut, yaitu: 1. Pembuatan Bank Sampah Bank sampah merupakan bentuk kreatif masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Dengan adanya bank sampah, maka jumlah sampah yang sampai ke TPA dapat dikatakan relative sedikit. Sehingga secara tak langsung akan menghemat pengangkutan sampah ke TPA. Saat ini, bank sampah di Kabupaten Sukamara baru terdapat satu, yaitu Bank Sampah Permata Mandiri. Dimana bank sampah ini menerima sampah-sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat, sekolah-sekolah dan pemulung yang kemudian di jual ke bank sampah. 2. Pembuatan Biogas Biogas merupakan Energi terbarukan yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan. Energi biogas memproses limbah bio atau bio massa di dalam alat kedap udara yang disebut digester. Biomassa berupa limbah dapat berupa kotoran ternak bahkan tinja manusia, sisa-sisa panenan seperti jerami, sekam dan daun-daunan

sortiran

sayur

dan

sebagainya.

Teknologi

biogas

Biogas adalah suatu gas methan yang terbentuk karena proses fermentasi secara anaerobik (tanpa udara) oleh bakteri methan atau Methanobacterium disebut juga bakteri anaerobic. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. 3. Pengadaan Gerobak sampah Dengan adanya gerobak sampah ini sangat membantu sekali dalam kebersihan lingkungan, dimana gerobak sampah ini sangat efektif sekali keberadaanya dan sangat membantu masyarakat untuk menjaga kebersihan.


Halaman IV - 4


Gerobak sampah ini dapat dipindah-pindah sesuai kepentingan khususnya kebersihan lingkungan.

4. Pengadaan bak sampah pemilah permanen Bak sampah pemilah permanen ini memiliki dua wadah atau dua ruang, yaitu untuk bak warna kuning jenis sampah organik dan untuk bak warna biru jenis sampah an-organik. Keberadaan bak sampah pemilah permenen dapat membantu masyarakat yang ingin mengompos sampah-sampah organik atau mendaur ulang sampah non organik. 5. Pengadaan Tong Sampah Pemilah Tong sampah pemilah ini memiliki tiga wadah atau bak sampah dengan warna yang berbeda. Tong sampah kuning untuk sampah organik, tong sampah abu-abu untuk sampah an-organik dan tong sampah merah untuk sampah B3. Keberadaan tong sampah pemilah ini dapat membantu masyarakat yang ingin membuat kompos dari sampah yang sudah perpilah/pisah sesuai karakteristiknya dan mendaur ulang sampah anorganik serta membiasakan masyarakat dalam tertib kebersihan khususnya sampah. 6. Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan lingkungan alam, yaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi sungai, pelestarian wilayah resapan air.


Halaman IV - 5


Tabel 4.3. Kegiatan Fisik Lainnya Dalam Menunjang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 1 2

Nama Kegiatan Pembangunan Bank Sampah Pembangunan Biogas

Lokasi Kegiatan Kecamatan Sukamara Kecamatan Sukamara

3

Pembangunan Bak Sampah Kecamatan Sukamara Pemilah Permanen 4 Pengadaan Gerobak Kecamatan Sukamara Sampah 5 Pengadaan Tong Sampah Kecamatan Sukamara Pemilah 6 Pembangunan Ruang Kecamatan Sukamara Terbuka Hijau Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Sukamara, 2013

Instansi Penanggung jawab Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

4.2. AMDAL Sebagai kabupaten yang baru berkembang, kegiatan pembangunan dari tahun ke tahun selalu meningkat terutama di sektor fisik. Tentunya, kegiatan ini harus tetap memperhatikan lingkungan alam sekitar agar pembangunan dapat berkelanjutan. Untuk itu perlu dilakukan tindakan preventif berupa suatu kajian atau analisis mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan atau usaha. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 menyatakan bahwa “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)”. Pelaksanaan AMDAL pada perusahaan sawit merupakan pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Ada 5 perusahaan sawit yang memiliki ijin AMDAL dan 1 perusahaan pertambangan yaitu PT. Graha Cakra Mulia, PT. Sumber Mahardika Graha, PT. Sukses Karya mandiri, PT. Sungai Rangit, PT. Kalimantan Sawit Kusuma dan PT. Surya Indonesia Mineral Bersaudara. Penerapan UKL-UPL dilakukan untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL. Tujuan dari pelaksanaan UKL-UPL adalah untuk menjamin suatu rencana usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukamara

Halaman IV - 6


lingkungan hidup sekitarnya. Dengan mengikuti standar-standar pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha diharapkan dapat menimimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif bagi lingkungan hidup. Pelaksanaan UKL-UPL pada perusahaan sawit memiliki tujuan yang berbeda. Pada PT. Sungai Rangit, UKL-UPL diterapkan pada Pembangunan Pelabuhan Khusus CPO.

dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

Sedangkan pada PT.

Harapan Hibrida Kalbar-SBE, UKL-UPL diterapkan untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. UKL-UPL juga dilaksanakan pada PT. PLN (persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Palangka Raya. Dengan memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL pada perusahaan perkebunan kelapa sawit menunjukkan tingginya kesadaran perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sukamara terhadap lingkungan hidup sekitarnya. Selain AMDAL dan UKL-UPL, DPLH juga berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan /atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Maka dokumen ini dimiliki oleh RSUD Kabupaten Sukamara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara. Tabel 4.4. Rekomendasi AMDAL dan UKL-UPL No 1

Jenis Dokumen AMDAL

2

AMDAL

3

AMDAL

4

AMDAL

5

AMDAL

Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Pembangunan


Pemrakarsa PT. Graha Cakra Mulia PT. Sumber Mahardika Graha PT. Sukses Karya mandiri PT. Sungai Rangit

PT. Kalimantan Sawit Halaman IV - 7


Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Pertambangan Biji Besi

6

AMDAL

7

UKL-UPL

8

UKL-UPL

9

DPLH

10

DPPL

11

UKL-UPL

12

UKL-UPL

Operasional Pengerukan Sungai Jelai

13

UKL-UPL

Transmigrasi

Pembangunan Pelabuhan Khusus CPO Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Operasional Pembangunan Rumah Sakit Operasional Pembangunan Pelabuhan Pendaratan Ikan Operasional PLTD

Kusuma PT. Surya Indonesia Mineral Bersaudara PT. Sungai Rangit PT. Harapan Hibrida Kalbar-SBE RSUD Kabupaten Sukamara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara PT. PLN (persero) wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Area Palangka Raya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukamara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukamara

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Sukamara, 2013

Setiap tahun, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara melakukan pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL di beberapa perusahaan sawit. Kegiatan pengawasan ini di lakukan tiap semester atau setahun dua kali dan bertujuan mendorong perusahaan sawit untuk tetap konsisten dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dengan adanya kepatuhan dalam menjalankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diharapkan tidak terjadi pencemaran lingkungan yang akan merugikan masyarakat dan perusahaan itu sendiri.


Halaman IV - 8


Tabel 4.5. Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL No

Waktu (tgl/bln/thn)

1

16 April 2013 dan 26 November 2013 19 April 2013 dan 26 November 2013 19 April 2013 dan 26 November 2013

2

3

Nama Hasil Pengawasan Perusahaan/Pemrakar UKL UPL sa PT. Sungai Rangit taat taat

PT. Kalimantan Sawit kusuma

taat

taat

PT. Graha Cakra Mulia

taat

taat

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kab. Sukamara, 2013

4.3. PENEGAKAN HUKUM Pengaduan masyarakat tentang perusakan lingkungan hidup sampai saat ini belum ada wadah yang representatif, yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan satu tindakan nyata, baik tindakan penyelamatan lingkungan maupun tindakan hukum lainnya bagi pelaku perusakan lingkungan. Sampai saat ini, pengaduan masyarakat baru 1 (satu) aduan, yaitu mengenai dugaan pencemaran air sungai yang terjadi di Kecamatan Sukamara. Pengaduan masyarakat yang disampaikan secara lisan dan disampaikan ke instansi lingkungan hidup. Dengan adanya aduan dugaan pencemaran lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara bertindak cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkaitan dengan pencemaran lingkungan.

4.4. PERAN SERTA MASYARAKAT Pemerintah tidak mungkin mampu melaksanakan pembangunan sendiri tanpa melibatkan pihak lain diluar sistem pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat menjadi faktor yang paling menentukan. Masyarakat bukan hanya sebagai obyek


Halaman IV - 9


pembangunan, tetapi masyarakat adalah subyeknya sendiri. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karenanya peran serta masyarakat sangat penting, agar tujuan pembangunan tersebut tidak salah sasaran. Pembangunan bidang lingkungan hidup telah mendapat perhatian yang sangat serius pada akhir-akhir ini. Kerusakan lingkungan mengakibatkan manusia menjadi sengsara. Keselarasan dan keharmonisan antara manusia dan alam harus segera dikembalikan pada kondisi yang wajar dan saling menguntungkan. Eksploitasi alam secara membabi buta dengan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi pada kehidupan manusia, adalah suatu kesalahan besar. Saat ini, kita dapat menyaksikan akibat dari eksploitasi alam secara membabi buta. Banjir, tanah longsor, angin puting beliung telah banyak memakan korban jiwa dan harta benda. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Di Kabupaten Sukamara, ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang aktif mengkampanyekan pelestarian lingkungan. Tercatat KPEL (Kemitraan Pelestarian Ekosistem Lamandau), Karang Taruna, Pemuda Pancasila dan lain-lain. Hingga saat ini peran lembaga-lembaga tersebut semakin penting dirasakan keberadaannya. Selain sebagai corong pelestarian lingkungan, juga berperan sebagai penyeimbang peran masyarakat sehingga pemerintah memiliki kinerja yang terkontrol dari masyarakat. Tabel 4.6. Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sukamara No

Nama LSM

1

LSM SIMAK

2

LSM SEKOCI INDORATU

3

LSM FOPELISDAL (Forum Peduli Lingkungan Dan Sumber Daya Alam)

4

LSM NAB (Nurani Anak Bangsa)

5 6

LSM BIK (Bangkitlah Indonesiaku) LSM DARMA (Derap Aspirasi Masyarakat)


Alamat Jl. Ja’is Rt 01 Rw 01 Kel. Mendawai, Sukamara Jl. Pangeran Sukarma Rt 14 Rw. IV Kel. Padang, Sukamara Jl. M. Saleh Rt 06 Rw II Kel. Padang, Sukamara Jl. Tjilik Riwut Rt 08 Rw III Kel. Mendawai, Sukamara Jl. Cakra Adi Wijaya Rt 11 Rw IV Kel. Padang, Sukamara Jl. Akau Rt 01 No. 05 Kel. Mendawai, Sukamara

Halaman IV - 10


7 8 9 10

LSM WAYANG (Wahana Karya Cemerlang) LSM SUARA (Surya Rakyat Sukamara) LSM FKPK (Forum Komunikasi Peduli Kalimantan) Sukamara LSM LPPM (Lembaga Pemantau Pemberdayaan Masyarakat) Sukamara

Jl. Wonosari II Rt. 09 Rw. III Kel. Mendawai, Sukamara Jl. Ahmidi Rt. 09 Rw. III Kel. Padang, Sukamara Jl. M. Saleh Rt. 5 Rw. II Kel. Padang, Sukamara Jl. Ismail No. 36 Kel. Padang, Sukamara Jl. Mansyur Haris Rt. 3 Rw. I Kel. Mendawai, Sukamara Jl. Nazir Rt. 13 Kel. Padang, Sukamara Jl. Kelapa Dua No. 1 Ds. Sungai Cabang Barat, Pantai Lunci Jl. M. Saleh Rt. 06 Rw. 02 Kel. Padang, Sukamara Jl. Tjilik Riwut Rt. 01 Ds. Natai Sedawak, Sukamara

11

Ormas Bumi Khatulistiwa

12

Karang Taruna Kabupaten

13

Karang Taruna Kecamatan Pantai Lunci

14

Karang Taruna Wahana Bhakti

15

Karang Taruna Remaja

16

Karang Taruna Sinar Remaja

Ds. Bangun Jaya, Balai Riam

17

Karang Taruna Permata

Ds. Ajang, Permata Kecubung

18

Karang Taruna Citra Mandiri

Ds. Sungai Cabang Barat, Pantai Lunci

19

Karang Taruna Indonesia Suka Maju

Ds. Sungai Damar, Pantai Lunci

20

Karang Taruna Bina Bakti

Ds. Sungai Tabuk, Pantai Lunci

21

Karang Taruna Karya Barinjam

Kel. Mendawai, Sukamara

22

Karang Taruna Gawe Bahaum

Ds. Pulau Nibung, Jelai

23

Karang Taruna Nibung Seribu

Ds. Air Dua, Balai Riam

24

Karang Taruna Tunas Harapan

Ds. Bukit Sungkai, Balai Riam

25

Karang Taruna Tunas Harapan

Ds. Sekuningan Baru, Balai Riam

26

Karang Taruna Giri Mukti

Ds. Sembikuan, Permata Kecubung

27

Karang Taruna Putra Riam

Ds. Natai Kecubung

28

Karang Taruna Citra Kencana

Ds. Ajang, Permata Kecubung

29

Karang Taruna Beringin Jaya

Ds. Semantun, Permata Kecubung

30

Karang Taruna Citra Kelama Wisma

Ds. Laman Baru, Permata Kecubung


Kondang,

Permata

Halaman IV - 11


4.4.1. Adipura Kabupaten Sukamara menerima penghargaan Adipura sebagai juara III kategori kota kecil untuk tahun 2012. Penghargaan tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan cukup tinggi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara dalam

mensosialisasikan program Adipura. Pelaksanaan program adipura sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 yang bertujuan mewujudkan kota yang bersih dan teduh. Program Adipura merupakan salah satu program strategis Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Tata Kelola Lingkungan yang baik (Good Environment Governance). Adipura sebenarnya digunakan sebagai alat untuk mendorong motivasi aparat pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kebersihan lingkungan di Indonesia. Beberapa tujuan di balik penghargaan Adipura antara lain, untuk menurunkan tingkat polusi dari limbah domestik, merealisasikan kesehatan lingkungan, dan merealisasikan budaya bersih lingkungan. Program Adipura akan terlaksana dengan baik jika ditunjang dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dinas/instansi terkait sangatlah perlu dibina dan dijalin secara terus menerus dan berkesinambungan. Agar lingkungan menjadi baik perlu dukungan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai lingkungan yang bersih dan teduh. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebenarnya program Adipura ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Dinas/Instansi terkait saja melainkan juga tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara melakukan sosialisasi mengenai program adipura. Serta Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukamara

Halaman IV - 12


melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kebersihan, antara lain melaksanakan program jumat bersih. 4.4.2. Adiwiyata Disamping sosialisasi program Adipura, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara juga mensosialisasikan program Adiwiyata. Adiwiyata merupakan salah satu program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Program adiwiyata bertujuan menciptakan kondisi yang baik bagi sekolahsekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah (guru, murid, dan pekerja lainnya) yang diwujudkan dalam bentuk: 1.

Pengembangan kebijakan sekolah peduli lingkungan,

2.

Pengembangan kurikulum berbasis lingkungan,

3.

Pemgembangan dan pengelolaan sarana pendukung sekolah berbudaya lingkungan

seperti:

hemat

energi/penggunaan

energi

alternative,

penghematan air, pengelolaan sampah, penggunaan pupuk organik. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara mencanangkan kegiatan sosialisasi adiwiyata untuk dilakukan setiap tahun dengan harapan kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan meningkat. Pelaksanaan program adiwiyata berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009. Sasaran Pada tahun ini, salah satu sekolah di Kabupaten Sukamara diajukan menjadi calon sekolah adiwiyata, yaitu SD Mendawai 2, SD Mendawai 3, SD Perdana Sungai Rangit, dan SMK 1 Sukamara. 4.4.3. Proper PROPER merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang berupaya melakukan pengawasan dengan mekanisme public disclosure yang memberi insentif dan / atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun


Halaman IV - 13


2011. Pemberian penghargaan PROPER bertujuan mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan (environmental

excellency)

melalui

integrasi

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, dimana kriteria ketaatan digunakan untuk pemeringkatan biru, merah dan hitam, sedangkan kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) adalah hijau dan emas. Adapun aspek ketaatan dinilai dari pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), upaya pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penanggulangan kerusakan lingkungan khusus bagi kegiatan pertambangan. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan perwujudan dari demokratisasi dalam pengendalian dampak lingkungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan. Untuk proper, PT. Sungai Rangit Kabupaten Sukamara mendapat peringkat Biru. Sedangkan, PT. Kalimantan Sawit Kusuma mendapat peringkat biru. Pada tahun 2013, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara merencanakan semua perusahaan perkebunan kelapa sawit ikut dalam proper. 4.5. KELEMBAGAAN Kabupaten Sukamara mempunyai produk-produk hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada tahun 2006, Bupati Sukamara mengeluarkan Perda berupa Keputusan Bupati Sukamara Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kebersihan. Selanjutnya pada tahun 2008, Bupati Sukamara mengeluarkan Keputusan Bupati Sukamara No. 133 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kawasan Wisata Alam seluas 42 Ha di Kecamatan Sukamara (desa Sedawak, Kelurahan Mendawai, Kelurahan Padang) sebagai Hutan Kota. Rincian luas hutan kota adalah sebagai berikut: Desa


Halaman IV - 14


Natai Sedawak seluas ± 30 Ha, Kelurahan Mendawai ± 5 Ha, dan Kelurahan Padang ± 7 Ha. 4.5.1. Anggaran Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukamara tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, Anggaran tahun 2013 mencapai Rp 3.726.194.770 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh pulu rupiah) atau naik sebesar 25,1 persen dari tahun sebelumnya. Sumber Anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2013 berasal dari APBD dan APBN, serta mendapat bantuan APBN dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 869.620.000,- (delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). 4.5.2. Personil Jumlah personil Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara adalah 18 orang yang terdiri dari 10 personil laki-laki dan 8 perempuan. Strata pendidikan paling tinggi adalah pada tingkatan master (S2) yang berjumlah 1 orang (laki-laki), berikutnya adalah sarjana (S1) dengan jumlah 12 orang (8 laki-laki dan 4 perempuan), diploma (D3) berjumlah 3 orang (perempuan) dan SLTA berjumlah 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan), sedangkan tenaga kontrak berjumlah 6 orang. Jumlah jabatan fungsional di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara saat ini belum ada. Untuk meningkatkan profesionalisme petugas atau pegawai pengelola lingkungan hidup, dibutuhkan peningkatan pendidikan personil lingkungan. - Mengadakan diklat-diklat dengan melibatkan semua stake holder - Mangadakan kajian-kajian lingkungan hidup sehingga akan memunculkan kesadaran mulai dari personal hingga pada basis-basis pengelola lingkungan.


Halaman IV - 15


4.6. STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat, maka dilaksanakan kegiatan sesuai rencana program yang tersusun dalam RPJMD. Sasaran pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMD kabupaten Sukamara tahun 2008-2013, tertuang sebagai berikut: 1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 3. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 4. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 5. Pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam RPJMD Kabupaten Sukamara tahun 2008 – 2013, Pembangunan Lingkungan Hidup diarahkan untuk: 1. Mengarusutamakan

(mainstreaming)

prinsip-prinsip

pembangunan

berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah; 3. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakan secara konsisten terhadap pencemaran lingkungan; 4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana; 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; 7. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.


Halaman IV - 16


Program-program pembangunan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara, meliputi: 1. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pokok yang tercakup antara lain: a. Pengkajian kembali kebijakan perlindungan dan konservasi sumber daya alam; perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan eksploitatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi, termasuk kawasan konservasi laut dan lahan basah, serta kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan; b. Perlindungan hutan dari kebakaran; c. Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan DAS terpadu; d. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di darat, maupun di pesisir dan laut; e. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam; f. Perumusan mekanisme pendanaan bagi kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam; g. Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

perlindungan sumber daya alam; h. Pengembangan sistem perlindungan tanaman dan hewan melalui pengendalian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu yang ramah lingkungan; i. Pengembangan daya dukung dan daya tamping lingkungan; j. Penetapan kriteria baku kerusakan. 2. Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung


Halaman IV - 17


perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi: a. Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem; b. Pengembangan valuasi sumber daya alam meliputi hutan, air, pesisir, dan cadangan mineral; c. Penyusunan dan penerapan produk domestic bruto hijau (PDB Hijau); d. Penyusunan data potensi sumber daya hutan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) e. Penyusunan indicator keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan; g. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup. 3. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang tercakup dalam program ini meliputi: a. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum; b. Pengkajian mendalam terhadap dampak perubahan iklim global dan upaya antisipasinya pada sektor-sektor prioritas; c. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah; d. Pengembangan

dan

penerapan

berbagai

instrument

pengelolaan

lingkungan hidup termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan dan perijinan; Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukamara

Halaman IV - 18


e. Pengintegrasian biaya-biaya lingkungan ke dalam biaya produksi termasuk pengembangan pajak progresif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tabel 4.7.

Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Berkaitan Dengan Strategi

Pengelolaan Lingkungan No

Nama Kegiatan

1

Sosialisasi Persampahan

2

Sosialisasi Adipura

3

Sosialisasi dan Bimtek Adiwiyata

4

Rakor Kebakaran Hutan

5

Hari Cinta Puspa dan Satwa

Instansi Penyelenggara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara

Peserta

Waktu Penyuluhan (Tgl/Bln/Thn)

Guru dan Masyarakat

23 Mei 2013

Instansi pemerintah, LSM, dan Masyarakat Guru

26 Agustus 2013

Instansi pemerintah, dan Masyarakat Instansi pemerintah, dan Masyarakat

26 September 2013

9 – 10 September 2013

8 November 2013

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Sukamara, 2013


Halaman IV - 19

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Recommend Documents