BAB III. Upaya Pengelolaan Lingkungan

BAB III

Upaya Pengelolaan Lingkungan

Tekanan Terhadap Lingkungan

A. Rehabilitasi Lingkungan Upaya rehabilitasi/ pemulihan lingkungan melibatkan banyak pihak; kesiapan institusi baik personil maupun anggaran keuangan, peran serta masyarakat dan dukungan dunia usaha adalah tiga hal penentu keberhasilannya. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas

Kehutanan

selalu

berusaha

meningkatkan

perbaikan

pengelolaan lingkungan terutama kawasan hutan. Tercatat telah dilakukan kegiatan penghijauan pada lahan seluas 1.405 Ha di Kecamatan

Semende

dengan

jumlah

pohon

yang

ditanam

sebanyak 242.000 pohon. Kegiatan penanaman ini berkaitan dengan

di

perolehnya

Dana

Alokasi

khusus

untuk

bidang

Kehutanan dan program Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Hutan (GERHAN). Target dan realisasi penghijauan selalu mencapai 100 %,

hal

ini

dikarenakan

sebelum

menentukan

target

Dinas

Kehutanan telah melakukan survey daerah dan lokasi yang perlu dilakukan penghijauan.

Gambar 3.1 Rencana dan Realisasi Penghijauan

III- 2

SLHD Kabupaten Muara Enim 2010


Rencana

kegiatan

reboisasi,

seperti

halnya

kegiatan

penghijauan telah terealisasi 100% dengan seluas 1.196 Ha dan jumlah pohon yang telah ditanam sebanyak 334.200 pohon di Kecamatan-kecamatan yang ada di daerah Semende.

Gambar 3.2 Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi

Program

Pemerintah

/kegiatan

fisik

lain

yang

telah

dilaksanakan untuk perbaikan kondisi lingkungan adalah kegiatan One Man One Tree (OMOT) dan One Billion Indonesia Trees (OBIT). Pada tahun 2009 melalui kegiatan OMOT tercatat telah ditanam 42.100 pohon dan kegiatan OBIT pada tahun 2010 di Kabupaten Muara

Enim

sendiri

telah

ditanam

32

juta

pohon

guna

mensukseskan program ini. Karena antisipasi pemanasan global yang

paling

mudah

dan

nyata

hasilnya

adalah

gerakan

penghijauan, maka sejak Pebruari 2010 Pemerintah Kabupaten Muara

Enim

melalui

Badan

Lingkungan

Hidup

berkomitmen

melaksanakan kegiatan penghijauan dengan motto “Tiada Jum’at tanpa Menananam Pohon”. Kegiatan ini juga bertujuan guna mendukung Program ADIPURA. Dinas Kehutanan menyediakan bibit untuk penghijauan melalui dana APBD Kabupaten Muara Enim

III - 3



untuk 7000 bibit, APBN 250.000-300.000 bibit dan 200.000 bibit dari APBD Provinsi Sumatera Selatan. Melalui

pendekatan

institusional,

perusahaan-perusahaan

yang ada di Kabupaten Muara Enim didorong untuk memberikan bantuan dalam bentuk bibit pohon. Pendekatan sosial fungsional, dengan

cara

terus

memasyarakatkan

menanam

pohon

di

lingkungan perumahan, kantor, sekolah serta melibatkan hampir seluruh komponen masyarakat baik sipil maupun militer. Kegiatan menanam pohon menjadi agenda wajib baik seremonial maupun rutin pada waktu penerimaan murid baru sekolah, kunjungan dan pertemuan ibu-ibu PKK, peringatan hari-hari besar di lingkungan TNI dan POLRI. Bisa dikatakan sepanjang tahun 2010 di Kabupaten Muara Enim diwarnai oleh berbagai agenda-agenda penanaman pohon. Program yang paling menonjol dan menyuplai bantuan bibit yang cukup besar yaitu Program Green Mining yang dilaksanakan oleh PT. Bukit Asam (program penghijauan di dalam dan diluar tambang). Melalui program ini PT. Bukit Asam (PTBA) berkomitmen menyediakan terus bibit penghijauan untuk ditanam di lokasi reklamasi tambang atau lokasi lain, baik

yang dilakukan sendiri

oleh PTBA maupun bersama-sama dengan instansi atau organisai lain. Kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan juga dilakukan di areal lahan bekas tambang salah satunya lahan bekas tambang batubara milik PTBA. Sejak tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Muara Enim meminta pihak PT. BA untuk memanfaatkan Lahan bekas tambang menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA) diharapkan apabila proses penambangan telah selesai, lahan pasca tambang tersebut masih mampu mendukung kegiatan ekonomi yang lain. Guna melegalisasikan kegiatan tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 tahun 2004 tentang

III- 4



pemanfaatan lahan bekas tambang PT. BA di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Raya (TAHURA Enim). Sampai saat ini upayaupaya telah dilakukan untuk mewujudkan rencana tersebut antara lain; 1. Membangun zona penerima : yaitu dengan pembebasan lahan untuk

relokasi

wilayah

atas

dapur

buffer

zone

TAHURA,

pembangunan kebun bibit, pembangunan sarana olahraga golf hole, pembuatan gedung olahraga sarana olahraga panjat tebing, dan sarana out bound. 2. Membangun

zona

pembuatan

Sarana

kantor

dan

tambang

Prasarana:

terpadu

yaitu

dan

dengan

pembangunan

pengelolaan limbah B3 (incinerator dan Bioremidiasi). 3. Membangun zona Penelitian Produktif: yatitu dengan melakukan kerja sama dengan universitas untuk penelitian tanaman lokal dan

telah

dibangun

Rumah

kaca

(green

house)

skala

Laboratorium. 4. Membangun zona Hutan Tanaman : yaitu dengan melakukan pengayaan

tanaman

dengan

jenis

tanaman

yang

bernilai

ekonomi Upaya lain selain penanaman bibit pohon yang paling menonjol pada tahun 2010 adalah memasyarakatkan penggunaan alat biopori serta pengomposan. Penggunaan dan bantuan alat biopori di awali dari bantuan PT. Pama Persada dan PT. Bukit Asam (persero)

Tbk

penggunaannya

ke

sekolah-sekolah

kemudian

dan

memasyarakat

instansi

pemerintah,

bersamaan

dengan

kegiatan penghijauan. Untuk kegiatan pengomposan, tahun 2010 ini semakin meningkat terutama di perumahan, sekolah dan pasar. Untuk mendorong minat masyarakat maupun sekolah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melakukan program Buyback kompos kepada masyarakat.

III - 5



B. AMDAL Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan pembangunan, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan dilakukannya pengawasan terhadap dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan usaha, ini di mulai dari perencanaan awal berdirinya perusahaan dengan melakukan

penilaian

dokumen

kelayakan

lingkungan

Analisis

Dampak Lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL, yang akan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh perusahaan.

Selanjutnya

dilakukan

monitoring

dan

evaluasi

terhadap pelaksanaan penerapan Dokumen AMDAL, UKL/UPL yang telah disyahkan kelayakannya. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan konsep pembangunan

berwawasan

lingkungan.

Pelaksanaan

evaluasi

sampai dengan persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) berada dalam suatu Bidang Tata Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, serta di sini juga berkedudukan Sekretariat Komisi AMDAL yang bekerja mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor. 5 Tahun 2008 mengenai Tata Kerja Komisi AMDAL, serta telah memiliki Lisensi dengan Nomor Lisensi 660/846/Ban.LH/I/2009. Sepanjang tahun 2010 Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Muara Enim telah melakukan penilaian terhadap 26 Dokumen Lingkungan, yang terdiri dari 12 Dokumen AMDAL dan 14 Dokumen UKL/UPL. Dari 12 Dokumen AMDAL yang di nilai, 6 diantaranya telah diterbitkan kelayakan lingkungannya dan 14 dokumen UKL/UPL telah diterbitkan rekomendasinya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

III- 6



Tabel

No

3.1

Daftar Perusahaan yang telah Diterbitkan Rekomendasinya selama tahun 2010

Nama Perusahaan

Jenis Dokumen AMDAL

1

PT. Meppo Gen

2

PT. Cahaya Vidi Abadi

AMDAL

3

PT. Dizamatra Powerindo PT. GH-EMM Indonesia

AMDAL

5

PT. Bumi Sawindo Permai

AMDAL

6

PT. Wiraduta Sejahtera

AMDAL

7

PT. Mahkota Andalan Sawit

UKL/UPL

8

PT. Swarnadwipa Dermaga Jaya

UKL/UPL

9

UKL/UPL

10

Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang PT. Pertamina EP

11

PT. Pertamina EP

UKL/UPL

12

PT. Pertamina EP

UKL/UPL

13

Arrow Energy Pte.Ltd

UKL/UPL

14

PT. Pertamina EP unit Bisnis EP (UBEP) ADERA PT. Sele Raya Belida

UKL/UPL

PT. Pertamina EPPT. Geraldo Putra Mandiri PT. Linud Indonesia

UKL/UPL

4

15

16

17

AMDAL

UKL/UPL

UKL/UPL

UKL/UPL

Kelayakan/Rekomendasi Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 188/BLH-1/2010 tanggal 28 Januari 2010 Keputusan Bupati Nomor 705/KPTS/BLH-I/2010 tanggal 1 November 2010 Keputusan Bupati Muara Enim Nomor764/KPTS/BLH-I/2010 Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 765/KPTS/BLH-I/2010 tanggal 1 November 2010 Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 788/KPTS/BLH-I/2010 tanggal 8 November 2010 Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 706/KPTS/BLH-I/2010 tanggal 6 Oktober 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 6.R/BLH-I/2010 tanggal 21 Januari 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 7.R/BLH-I/2010 tanggal 22 Januari 2020 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 8.R/BLH-I/2010 tanggal 16 Februari 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 9.R/BLH-I/2010 tanggal 23 Juni 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 10.R/BLH-I/2010 tanggal 23 Juni 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 12.R/BLH-I/2010 tanggal 25 Juni 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 11.R/BLH-I/2010 tanggal 23 Juni 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 13.R/BLH-I/2010 tanggal 28 Juni 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 14.R/BLH-I/2010 tanggal 8 Juli 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 15.R/BLH-I/2010 tanggal 23 Juli2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 17.R/BLH-I/2010 tanggal 30 Agustus 2010

III - 7



No

Nama Perusahaan

18

Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi PT. Pertamina EP

19

20

Jenis Dokumen UKL/UPL

Kelayakan/Rekomendasi Rekomendasi Kepala BLH Nomor 18.R/BLH-I/2010 tanggal 14 Desember 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 19.R/BLH-I/2010 tanggal 14 Desember 2010 Rekomendasi Kepala BLH Nomor 20.R/BLH-I/2010 tanggal 8 Desember 2010

UKL/UPL

UKL/UPL

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2010

Untuk mengetahui usaha yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dalam upaya mengelola lingkungan hidup, Badan Lingkungan Pengawasan Dokumen

Hidup ke

Kabupaten beberapa

Lingkungan.

Muara

Enim

perusahaan

Selama

tahun

telah

yang

melakukan

telah

2010,

memiliki

perusahaan-

perusahaan yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi ada 19 perusahaan yaitu: Tabel

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sumber

3.2

Daftar Perusahaan yang telah Pengawasan pada Tahun 2010 Nama Perusahaan

PLTU Bukit Asam PT. Bukit Batu Karya Bersama PT. Manunggal Multi Energi CV. Bumi Khatulistiwa PT. Lingga Jaya SPBU Dana Kopkar Abadi PT. Cipta Futura PT.PN VII SUNI PT. Sriwijaya Setia CV. Mega Mas PT. Musi Prima Coal PT. PN VII SUNI PT. Laras Karya Kahuripan PT. Proteksindo Utama Mulia PT. Kirana Permata PT. PN VII Unit Usaha Beringin PT. Baniah Rahmat Utama PT. Tansri Madjid Energi PT. Suryabumi Agro Langgeng : Badan Lingkungan Hidup, 2010

Dilakukan

Jenis Kegiatan Pembangkit Listrik Batu Andesit Pertambangan Batubara Pengumpul Accu Bekas Crumb Rubber Stasiun Pembelian Bensin Umum Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Stasiun Pembelian Bensin Umum Kayu Olahan Pertambangan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Crumb Rubber Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kegiatan AMP/Stone Crusher Pertambangan Batubara Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

III- 8



Sesuai dengan amanat Undang-undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sejak tahun 2010 pembahasan UKL-UPL migas yang semula dilakukan di tingkat pusat sudah dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim sebagaimana terdapat pada tabel 3.2 Daftar Perusahaan yang telah diterbitkan rekomendasinya selama tahun 2010 nomor 7 sampai dengan

19.

Guna

terus

meningkatkan

pelayanan

dalam

pengurusan persetujuan AMDAL dan UKL-UPL telah disusun SOP, sebagaimana Flowchart berikut:

Gambar 3.3 Prosedur Penilaian Dokumen AMDAL

III - 9



Gambar 3.4 Prosedur Penilaian Dokumen KA-ANDAL

Gambar 3.5 Prosedur Penilaian UKL-UPL

III- 10



Gambar 3.6 Prosedur Persetujuan SPPL

Selain AMDAL ada beberapa Perusahaan yang mendapat izin membuang pembuangan limbah cair, seperti tampak pada Tabel 3.3 berikut: Tabel

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.3

Daftar Perusahaan yang Mendapat Pembuangan Limbah Cair Tahun 2010 Nama Perusahaan

PT. Tanjung Enim Lestari & PP PT. Pertamina EP Pendopo PT. Lingga Jaya PT. PN VII SUNI PT. PN VII SUNI PT. PN VII Unit Usaha Beringin PT. Suryabumi Agro Langgeng PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit sumbagsel PT. Bukit Kendi PT. Bukit Asam PT. Cipta Futura

12

PT. Bukit Asam lokasi bangko Barat 13 PT. Laras Karya Kahuripan Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2010

Izin

Jenis Kegiatan Bubur kerta Migas Crumb Rubber Pabrik Pengolahan Kelapa Pabrik Pengolahan Kelapa Pabrik Pengolahan Kelapa Pabrik Pengolahan Kelapa Pembangkit Listrik

Sawit Sawit Sawit Sawit

Pertambangan Batubara Pertambangan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pertambangan Batubara Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

III - 11



C. Penegakan Hukum Proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat. Sehubungan dengan makin meningkatnya jumlah

pengaduan

lingkungan

dengan

kasus

pencemaran

karakteristik

serta

maupun tingkat

kerusakan

permasalahan

(konflik) lingkungan yang besar dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, maka sejak tahun 2008, di Kabupaten Muara Enim telah dibentuk Pos Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup

(P3SLH)

yang

diresmikan

Kementerian

Lingkungan Hidup. Pada

tahun

disampaikan

ke

2010 Badan

tercatat

ada

Lingkungan

43

pengaduan

Hidup,

dengan

yang rincian

pencemaran tanah 6 kasus, pencemaran air baik sungai maupun rawa

11

kasus,

pencemaran

akibat

limbah

B3

21

kasus,

pencemaran tanah dan air 2 kasus, penambangan liar 1 kasus, pengaduan karena kebisingan debu dan getaran 1 kasus serta 1 kasus limbah dari klinik Bersalin Az-zahra. Karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi di lapangan yang mebutuhkan proses yang cukup panjang serta keterbatasan dalam pelaksanaan di lapangan, maka tidak seluruh kasu bisa di selesaikan dengan tuntas,

31

kasus

berhasil

di

selesaikan

dan

sisanya

akan

dilanjutkan di tahun berikutnya.

Gambar 3.7 Persentase Kasus yang diadukan Masyarakat.

III- 12



Dari gambar di atas jumlah tingkat pengaduan masyarakat akibat pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan tertinggi di Kabupaten Muara Enim adalah pencemaran limbah B3 (LB3) dengan 49% yang disebabkan oleh industri minyak dan gas yaitu PT. Pertamina EP Fild Pendopo, PT. Pertamina EP Region Sumatera EP Prabumulih, Pertamina Pilona dan pengumpul LB3. Setelah pencemaran LB3, pencemaran air (sungai, rawa) yaitu 26% atau 11 pengaduan. Pencemaran air diakibatkan aktifitas perusahaan migas, pembangkit listrik, perkebunan, bubur kertas, tambang batubara PT Medco E&P Indonesia, PT. Pertamina Geothermal energy, PLTU sektor Bukit Asam, PT. PN Suli, PT. TEL P&P, PT Batubara Bukit Asam. Pencemaran tanah di Kabupaten Muara Enim sebanyak 6 pengaduan yang disebabkan oleh aktifitas perusahaan pembangkit listrik, bubur kertas, migas dan tambang batubara seperti PT. GH.EMM, PT. TEL, PT Pertamina EP Prabumulih dan PT. BA Bukit Asam. Pencemaran tanah dan air di Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 pengaduan yang disebabkan oleh aktifitas indrustri migas yaitu PT. Medco, Meppo-Gen dan MEGGS. Untuk pengaduan akibat tambang liar/ debu/ getaran dan lainnya di Kabupaten Muara Enim ada 1 pengaduan. Tambang liar dilakukan oleh aktifitas masyarakat di Kecamatan Tanjung Agung, Lawang Kidul dan Rambang Dangku dan kasus dampak mobilisasi pengangkutan kayu hasil hutan tanaman insdustri (HTI) PT. MHP.

III - 13



Gambar 3.8 Status Pengaduan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2010

Pencemaran pada badan air secara umum disebabkan oleh kegiatan pemboran 2 kasus, aktivitas perusahaan 8 kasus dan tanggul yanng jebol 2 kasus. Sedangkan pencemaran oleh limbah B3 diakibatkan oleh korosi pipa 6 kasus, semburan lumpur 3 kasus dan kegiatan produksi perusahaan 6 kasus. Setiap kasus pencemaran dan perusakan lingkungan segera ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ke lapangan dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan dilanjutkan dengan pengawasan terhadap tindakan pemulihan lingkungan. Agar

mencegah

terjadinya

pencemaran,

sesuai dengan

amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka setiap perusahaan yang membuang limbahnya ke perairan harus memenuhi izin di Kabupaten Muara Enim diatur dalam peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2004 tentang Izin pembuangan limbah cair. Pada tahun 2010 terdapat beberapa perusahaan yang mendapat izin dan memperpanjang izin, seperti pada table berikut:

III- 14



Tabel 3.4 Daftar Perusahaan yang telah diberikan Izin Pembuangan Limbah Cair selama tahun 2009 (Perpanjangan Izin dan Daftar Ulang) No

Nama Perusahaan

IPLC (Keputusan Bupati Nomor/ Tanggal)

Jenis Kegiatan

Masa Berlaku

Ket

1

PT. Tanjung Enim Lestari & PP PT. Pertamina EP Pendopo

133/KPTS/Bapedalda/2 008 tanggal 8 Januari 2008 134/KPTS/Bapedalda/2 008 tanggal 21 Januari 2008 647/KPTS/BLH/2009 tanggal 9 November 2009 503/KPTS/Bapedalda/2 008 tanggal 2 mei 2008

Bubur kertas

21-01-2008 s/d 21-012011 21-01-2008 s/d 21-012011 20-08-2009 s/d 20-082012 2-05-2008 s/d 2-052001

Daftar ulang period 20092010 Daftar ulang periode 2009-2010 Perpanjangan periode 2009-2012 Daftar ulang periode 2009-2010

02-05-2008 s/d 02-052011 02-05-2008 s/d 02-052011 07-12-2006 s/d 07-122009

Daftar ulang periode 2009-2010 Daftar ulang periode 2009-2010 Daftar Ulang Periode 2008-2009

21-05-2008 s/d 21-052011 20-08-2008 s/d 20-082011

Daftar ulang periode 2009-2010 Daftar ulang periode 2009-2010

2 3

PT. Lingga Jaya

4

PT. PN VII SUNI

5

PT. PN VII SULI

6

PT. PN VII Unit Usaha Beringin PT. Suryabumi Agro Langgeng PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkit sumbagsel PT. Bukit Kendi

7 8

9

506/KPTS/Bapedalda/2 008 tanggal 2 mei 2008 507/KPTS/Bapedalda/2 008 tanggal 2 mei 2008 1309/KPTS/Bapedalda/ 2006 tanggal 7 Desember 2006

Migas Crumb Rubber Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Pembangkit Listrik

504/KPTS/Bapedalda/2 008 tanggal 2 mei 2008

Pertambangan Batubara

660/KPTS/Bapedalda/2 009 tanggal 9 November 2009 Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2010

Pertambangan

10

PT. Bukit Asam

D. Peran Serta Masyarakat Berdasarkan

data

dari

Badan

Kesatuan

Bangsa

dan

Perlindungan Masyarakat, di Kabupaten Muara Enim terdapat 52 Lembaga

Swadaya

Masyarakat

(LSM).

Jumlah

LSM

selalu

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seperti dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

III - 15



Tabel 3. 5 Jumlah LSM Berdasarkan Tahun Terbentuknya No

Jumlah LSM

Tahun Berdiri

1

1

1986

2

2

2002

3

1

2003

4

5

2004

5

8

2005

6

9

2006

7

12

2007

8

3

2008

9

11

2009

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, 2010

Sedangkan LSM yang bergerak dibidang lingkungan hanya ada 3 LSM yaitu GP3LH Kabupaten Muara Enim, Lingkungan Sekundang Muara Enim. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FORMIL) . LSM ini turut membantu memfasilitasi peran serta masyarakat untuk ikut dalam pengawasan pencemaran lingkungan di daerah-daerah untuk kemudian melaporkan atau menyampaikan hasil pengawasan tersebut ke Pos Pengaduan di BLH. Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan yang ditujukan kepada siswa sekolah, ibu rumah tangga dan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya Kota Muara Enim.

III- 16



Tabel

No

3.6

Kegiatan Penyuluhan Sosialisasi Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2010 Nama Kegiatan

Instansi Penyelenggara

1

Penyuluhan tentang Pengelolaan LH

PT. TEL Pulp & Paper

2

Sosialisasi UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 tentang Pengelolaan Sampah

Badan Lingkungan Hidup

3

Penyerahan alat biopori dari Perusahaan ke Sekolah

Perusahaan dan Sekolah

4

Sosialisasi Adiwiyata 2010

Guru Sekolah Adiwiyata

5

Sosialisasi Lingkungan Hidup

SMKN 2 Muara Enim

6

Sosialisasi Lingkungan Hidup di Sekolah

SMAN 1 Muara Enim

7

Pembinaan Siswa Sekolah Berwawasan Lingkungan

SMP Negeri 2 Muara Enim

8

Pembinaan Guru Adiwiyata


9

Penyuluhan Sampah Rumah Tangga di Desa Sugih Waras

PKK

10

Sosialisasi Sekolah Adiwiyata se- Kabupaten Muara Enim


11

Penyuluhan KIR siswa SMAN 1 Muara Enim

12

Penyerahan dan pelatihan penggunaan alat bor biopori dari PT Bukit Asam (persero) Tbk ke Sekolah

SMAN 1 Muara Enim Perusahaan dan Sekolah


Tabel 3.7 Kegiatan Pelatihan tentang Lingkungan Hidup No

Nama Kegiatan

Instansi Penyelenggara

1

Pembuatan Kompos

SMPN I

2

Pembuatan Kompos dan Penghijauan

SMPN 5

3

Pelatihan Jurnalistik Lingkungan di Arsendora Pendopo

Kelompok PALI Bersatu

4

Pelatihan Pengelolaan Persampahan Berwawasan Lingkungan bagi masyarakat, sekolah, organisasi wanita dan pemanfaatan sampah tingkat Kab. Muara Enim


5

Pelatihan Pembuatan Kompos dalam Kota Muara Enim



III - 17



Guna meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Lingkungan Hidup juga memberikan bantuan komposter bagi Rumah tangga yang bersedia mengolah sampah rumah tangga sejak tahun 2007 hingga akhir tahun 2010 telah dibagikan 229 buah. Selain itu juga terdapat 2 komplek

perumahan

percontohan

yang

telah

melakukan

pengolahan sampah yaitu komplek perumahan Deksangke Indah dan Rukun Damai. Dengan adanya kegiatan ini produksi sampah organik yang dihasilkan di rumah tangga dapat berkurang karena telah diolah menjadi kompos dan dimanfaatkan untuk penghijauan, bahkan beberapa diantaranya telah berhasil meningkatkan penghasilannya dari

pembuatan

kompos

ini.

Selain

pembuatan

kompos,

Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga berupaya menggalakkan kegiatan pemanfaatan sampah non-organik menjadi bahan yang lebih berguna melalui kegiatan prinsip 3R. Pada tahun 2010, Badan Lingkungan

Hidup

telah

mengadakan

pelatihan

Pengelolaan

Persampahan Berwawasan Lingkungan Bagi Masyarakat Tingkat Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 240 orang yang terdiri warga masyarakat, pihak sekolah, anggota organisasi wanita dan pemanfaatan sampah yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dalam upaya meningkatkan kebersihan, kegiatan Jum’at bersih dan minggu bersih juga digalakkan di kalangan masyarakat. Ini dilakukan juga untuk mendukung terwujudnya Kota Muara Enim Bersih dan Teduh (Clean and Green City). Selain itu guna mendukung

Program

Langit

Biru,

sekarang

ini

di

kalangan

masyarakat kota Muara Enim sudah banyak yang melakukan aktivitas bersepeda untuk mengurangi polusi udara. Beberapa komunitas sepeda sudah terebentuk di Kota Muara Enim, mulai dari kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim sampai masyarakat kecil turut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

III- 18



Untuk membudayakan masyarakat di tingkat pendidikan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga mendukung program yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup yaitu Sekolah Berwawasan Lingkungan atau Sekolah Adiwiyata. Selama tahun 2010 telah dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke sekolahsekolah di 3 kota dalam Kabupaten Muara Enim yaitu Kota Muara Enim, Pendopo dan Tanjung Enim untuk diarahkan menjadi sekolah Adiwiyata. Sampai saat ini sudah ada 22 sekolah binaan Adiwiyata oleh Badan Lingkungan Hidup. Guna mendorong keberhasilan program Adiwiyata di Kabupaten Muara Enim, terhadap 22 sekolah binaan tersebut diberikan peringkat dengan keputusan Bupati Muara Enim dan penghargan. Sekolah yang sudah lebih dari 3 tahun terus melakukan peningkatan pengelolaan sekolah sesuai dengan criteria yang terdapat dalam pedoman Sekolah Adiwiyata diberikan

predikat

Sekolah

Adiwiyata

Mandiri

Kabupaten,

sedangkan sekolah yang kurang dari 3 tahun namun memiliki komitmen

melaksanakan

prinsip-prinsip

Sekolah

Adiwiyata

diberikan predikat Sekolah Unggulan Adiwiyata sedangkan sekolahsekolah lain yang baru dan terus dibina menuju Sekolah Peduli dan Berwawasan Lingkungan diberi predikat Sekolah Binaan Adiwiyata seperti pada tabel berikut: Tabel 3.8 Predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Muara Enim No. 1. 2. 3.

Sekolah Binaan Adiwiyata SDIT Rabbani Muara Enim SDN 15 Talang Ubi SD YKPP Pendopo

Sekolah Unggulan Adiwiyata SDN 5 TAlang Ubi

Sekolah Adiwiyata Mandiri SMPN 2 Muara Enim

SDN 20 Muara Enim SMPN 1 Muara Enim

SMPN 1 Lawang Kidul SMA Bukit Asam Tanjung Enim SMAN 1 Muara Enim SMKN 1 Muara Enim

4. SMPN 4 Muara Enim SMKN 2 Muara Enim 5. SMPN 1 Tanjung Agung SMA YKPP Pendopo 6. SMPN 1 Gunung Megang SMAN 1 Lawang Kidul 7. SMPN YKPP Pendopo 8. SMPN 5 Muara Enim 9. SMAN 1 Tanjung Agung Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2010

III - 19



Selain itu setiap tahun dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS), diadakan lomba-lomba bertema lingkungan yang

diperuntukkan

kecintaan

siswa

terhadap

isu-isu

bagi

dalam

siswa

sekolah

pelestarian

lingkungan

yang

dan tengah

guna

meningkatkan

pengetahuan terjadi

di

siswa tingkat

Kabupaten. Berikut ini adalah penerima penghargaan tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang juga diselenggarakan dalam rangka memperingati HLHS. Tabel 3.9 Penerima Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2010 No.

Nama Orang/Kelompok/Organisasi

Nama Penghargaan

Pemberi Penghargaan

1

SD Negeri 15 Talang Ubi

Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

Gubernur Sumatera Selatan

2

SMP Negeri 2 Muara Enim



3

SMP Negeri 1 Lawang Kidul



4

SMA Bukit Asam Tanjung Enim



5

Briliana Bopa Alivi

Piagam penghargaan Pemenang I Lomba Lukis tingkas SD seProvinsi Sumatera Selatan


6

Fircilia Ayuning

Piagam penghargaan Pemenang III Lomba Lukis tingkas SMP seProvinsi Sumatera Selatan


7

Dea Risti Andani

Piagam penghargaan Pemenang Harapan III Lomba Lukis tingkas SMP se- Provinsi Sumatera Selatan


8

Norinda Kasuarina

Piagam penghargaan Pemenang Harapan II Lomba Baca Puisi tingkat SMA se- Provinsi Sumatera Selatan



III- 20



Pada tahun 2010 HLHS tingkat Kabupaten mengangkat tema dan acara Bike For Green. Kegiatan ini berupa lomba sepeda santai, penanaman bibit penghijauan dan penebaran benih ikan di sungai dibeberapa lokasi yang didatangi dengan memakai sepeda oleh

seluruh

peserta

acara.

Kegiatan

ini

didukung

oleh

perusahaan-perusahaan yang ada dan terutama oleh komunitas B2W (Bike to Work) dari berbagai organisasi/perusahaan. Lebih dari 300 peserta meramaikan acara ini. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim

melalui

dana

APBN

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) juga telah melibatkan masyarakat terutama di pedesaan untuk melaksakan kegiatan fisik memperbaiki lingkungan seperti terlihat dalam table berikut ini. Tabel 3.10 Kegiatan Perbaikan Fisik oleh Masyarakat No.

Nama Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

1

Pembangunan Saluran Air Limbah

Desa Penyandingan Tanjung Agung

Kec.

TPK Desa Penyandingan

2

Pembuatan Saluran Air

TPK Desa Gunung Megang

3


Desa Gunung Megang Kec. Gunung Megang Desa Gunung Megang Luar Kec. Gunung Megang

4


Desa Belimbing Kec. Gunung Megang

TPK Desa Belimbing

5


TPK Desa Bangun Sari

6


7

Pembuatan Siring

8

Pembuatan Siring

9

Pembuatan Siring

10 11 12 13

Pembuatan Siring Pembuatan Siring Pembuatan Siring Pembangunan Polindes

Desa Bangun Sari Kec. Gunung Megang a. Desa Jambu Kec. Lembak b. Desa Alai Kec. Lembak c. Desa Lubuk Getam Kec. Lembak Desa Petar Dalam Kec. Sungai Rotan Desa Petar Luar Kec. Sungai Rotan Desa Danau Rata Kec. Sungai Rotan Tanjung Kemala Kec. Lubai Beringin Kec. Lubai Pagar Dewa Kec. Lubai a. Desa Air Asam Kec. Lubai b. Desa Suka Damai c. Desa Purun Timur Kec. Penukal

TPK Desa Gunung Megang Luar

1. 2. 3.

TPK Desa Jambu PK Desa Alai TPK Desa Getam

TPK Desa Petar Dalam TPK Desa Petar Luar TPK Desa Danau Rata TPK Tanjung Kemala TPK Beringin TPK Pagar Dewa a. TPK Desa Air Asam b. TPK Desa Suka Damai c. TPK Desa Purun Timur

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 2010

III - 21



E. Kelembagaan Instansi

Pemerintah

yang

bertanggungjawab

dalam

mengelola kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim adalah

Badan

Lingkungan

Hidup.

Jumlah

personil

pengelola

lingkungan hanya 37 orang atau 0,398 % dari 9.302 orang jumlah total pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dan Hanya ada 2 orang Pejabat Fungsional Lingkungan PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau 5,41 % dari personil pengelola lingkungan yang ada, serta hanya ada 1 orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD).

Gambar 3.9 Jumlah Personil Institusi Lingkungan Menurut Tingkat Pendidikan

Produk hukum di Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan hidup maka

disusunlah

peraturan-peraturan

baik

berupa

Peraturan

Daerah, maupun Keputusan Bupati Muara Enim.

Tabel 3.11 Produk Hukum di Bidang Lingkungan Hidup No.

Jenis Produk Hukum

Nomor

1

Peraturan Daerah

Nomor 36 Tahun 1997

2

Peraturan Daerah

Nomor 38 Tahun 1996

Tentang Perlindungan dan Pembinaan Kelestarian Sumber Daya Alam dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim

III- 22



No.

Jenis Produk Hukum

Nomor

Tentang

3

Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2001

Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan

4

Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2001

Retribusi Penyedotan Kakus

5

Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2001

Retribusi Jasa Laboratorium Pemeriksa Limbah Cair

6

Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2001

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu

7

Peraturan Daerah

Nomor 19 Tahun 2001

Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau Tanah Milik

8

Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2004

Izin Pembuangan Limbah Cair

9

Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2004

Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim

10

Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2004

Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan dalam Kabupaten Muara Enim

11

Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2004

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Leboratorium Pemeriksaan Limbah Cair

12

Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2008

Pembentukan organisasi dan Tata kerja inspektorat, satuan polisi pamong praja dan lembaga teknis daerah Kabupaten Muara Enim

13

Peraturan Daerah

Nomor 38 Tahun 2008

Penjabaran tugas dan fungsi inspektorat polisi pamong praja dan lembaga teknisdaerah.

14

Keputusan Bupati Muara Enim

Nomor 68 Tahun 2001

Syarat-syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pemakaian Mobil Tinja

15


Nomor 69 Tahun 2001

Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

16


Nomor 70 tahun 2001

Syarat-syarat dan Tata Cara pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair

17


Nomor 71 Tahun 2001

Prosedur Pemprosesan Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik

18


Nomor 72 Tahun 2001

Prosedur Pemrosesan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu

19


Nomor 565 Tahun 2001 tanggal 4 April 2001

Identitas Flora dan Fauna Kabuapten Muara Enim

20


Nomor 1324 Tahun 2001

Penetapan Petugas Pemungut dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dalam Kabupaten Muara Enim

21


Nomor 1 Tahun 2004

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Kotak Pos 144

22


Nomor 889/KPTS/Bapedalda/2005

Pengesahan Master Plan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Tanaman Hutan Raya Enim

23


Nomor 821/KPTS/Hut/2007

Susunan Personalia Pos Komando (POSKOLAK) Satuan Pelaksana (SATLAK) dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Kabupaten Muara Enim

24


Nomor 656/KPTS/Bapedalda/2007 25 Juni 2007

Pengesahan Rencana Detail Pembangunan Zona-zona Taman Hutan Raya Enim

25


Nomor 303/KPTS/Bapedalda/2008 tanggal 5 Maret 2008

Pembentukan Pos Pengaduan dan Pelayanan Sengketa Lingkungan (P3SLH)

26


Nomor 70/KPTS/BLH/2010

Pembentukan Tim Perlindungan Lapisan Ozon Kabupaten Muara Enim

III - 23



No.

Jenis Produk Hukum

Nomor

Tentang

27


Nomor 513/KPTS/IV/2009

Pembentukan tim koordinasi dan tim teknis perizinan di Bidang Pertambangan, penyediaan dan pemanfaatan energy alternatif

28

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor 38 Tahun 2008

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah

29

Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 20 Agustus 2007

Pembentukan Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK), Satuan Pelaksana (SATLAK) dan Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Kabupaten Muara Enim

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2010

Jumlah dana yang dianggarkan untuk mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007-2009 mengalami peningkatan, seperti terlihat pada gambar 3.10 berikut:

Gambar 3.10 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terjadi peningkatan sebesar Rp 581.957.495,- pada tahun 2007 ke 2008 dan Rp 349.863.929,- pada tahun 2008 ke tahun 2009.

Sedangkan

pada

tahun

2010

dibandingkan

tahun

sebelumnya anggaran ini mengalami peningkatan menjadi Rp 3.745.632.159,-. Jumlah ini merupakan anggaran dana bagi instansi lingkungan. Anggaran dana untuk pengelolaan di bidang kebersihan dan persampahan sebesar Rp. 129.490.500,- dan anggaran untuk pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar Rp 661.129.700,-. Harapannya dana ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

III- 24



Guna meningkatkan kemampuan SDM tahun 2010 pegawai BLH yang ikut pelatihan/magang adalah sebagai berikut: Tabel 3.12 Pelatihan Yang Diikuti Tahun 2010 No.

Nama

Nama Kegiatan

1.

Ir. Hj. Emawati, M.Si

Diklat Sekretariat yang efektif oleh LAN.

2.

- Yulius Ceasar, SH

Pelatihan Pemantauan dan Penilaian Kota Sehat/ Adipura Tk. Provinsi Sumatera Selatan.

- Haryadiansyah, ST 3.

Haryadiansyah, ST

Pelatihan Penyusunan AMDAL (AMDAL Tipe B) di Pusat Studi LH UGM Yogyakarta.

4.

Ir. H. Zulkarnain Bachtiar, MT

Pelatihan Jakarta.

5.

- Silfiana Devi, ST

Pelatihan Pemantauan Kualitas Udara Ambien di BLH Prov. Sumatera Selatan.

- Susmayani, ST

Audit

Lingkungan

di

III - 25


BAB III. Upaya Pengelolaan Lingkungan

Recommend Documents