BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan komponen-komponen lingkungan hidup. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggunaan sumber daya alam haruslah selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Surabaya sebagai ibukota Propinsi Jawa Timur memiliki pertumbuhan kawasan terbangun yang sangat pesat. Pertumbuhan ini secara alamiah menuntut tingkat pemenuhan kebutuhan sumber daya bagi masyarakatnya. Untuk itu antara pelestarian sumber daya dengan pembangunan berkelanjutan diperlukan suatu agenda pengelolaan lingkungan yang disusun melalui proses evaluasi dan penyempurnaan programprogram kerja yang telah dilaksanakan, serta pengkajian dan pengembangan program-program kerja baru. Upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surabaya dalam merespons tekanan terhadap lingkungan dan kondisi sumber daya alamnya adalah sebagai berikut :

4.1

REHABILITASI LINGKUNGAN Penurunan kualitas lingkungan hidup terjadi akibat adanya berbagai tekanan terhadap

lingkungan baik dari alam maupun akibat kegiatan manusia. Penurunan kualitas lingkungan hidup akan mengakibatkan terganggunya fungsi lingkungan apabila tidak dilakukan upaya pemulihan. Pemulihan fungsi lingkungan hidup diantaranya dapat dilakukan dengan cara melakukan rehabilitasi lingkungan. Realisasi kegiatan fisik rehabilitasi lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dalam bentuk kegiatan penghijauan dan reboisasi.

4.1.1 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi Penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong terutama pada tanah milik rakyat dengan tanaman keras, misalnya jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau, dan rumput pekan ternak. Tujuan penanaman agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali | Buku Laporan

IV-1

kesuburannya. Sedangkan reboisasi merupakan kegiatan penghutanan kembali kawasan hutan bekas tebangan maupun lahan-lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Pada tahun 2013 di Kota Surabaya dilakukan penghijauan terhadap lahan seluas 29,355 Ha dengan menanam 11.742 batang pohon. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Kota Surabaya, kegiatan penghijauan ini dilakukan di 29 kecamatan. Selain itu, juga dilakukan reboisasi lahan seluas 71,18 Ha dengan menanam 168.840 batang pohon di 9 kecamatan. Gambar 4.1 menunjukkan luas kegiatan penghijauan dan reboisasi yang telah terealisasi di tiap kecamatan di Kota Surabaya pada tahun 2013. Gambar 4.1. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2013

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa kegiatan penghijauan yang paling besar dilakukan di Kecamatan Pakal dengan luas lahan yang dilakukan penghijauan sebesar 3,345 Ha dan jumlah | Buku Laporan

IV-2

pohon yang ditanam sebanyak 1.338 batang pohon. Kegiatan penghijauan yang paling kecil dilakukan di Kecamatan Krembangan yaitu seluas 0,028 Ha dengan menanam 11 batang pohon. Kegiatan penghijauan tidak dilakukan di Kecamatan Asemrowo dan Simokerto, namun di Kecamatan Asemrowo dilakukan kegiatan reboisasi pada lahan seluas 2 Ha. Kegiatan reboisasi di Kecamatan Asemrowo dilakukan dengan menanam 5.000 batang pohon. Kegiatan reboisasi paling besar dilakukan di Kecamatan Rungkut dengan mereboisasi lahan seluas 54,17 Ha dan menanam pohon sebanyak 139.870 batang pohon. Gambar 4.2. Berbagai Kegiatan dan Reboisasi Pengijauan di Kota Surabaya

Realisasi dari kegiatan penghijauan pada tahun 2013 salah satunya dilakukan dengan pembuatan sebanyak 23 taman kawasan di berbagai lokasi dengan luas total taman yang dibangun tersebut adalah 3.399 m2. Data mengenai lokasi pembuatan taman kawasan, tipe taman, dan luas taman selengkapnya disajikan pada Tabel UP-1A (Buku Data). Pembuatan taman kawasan yang paling besar dilakukan pada pembuatan Taman Kawasan Mulyorejo di Kecamatan Mulyorejo seluas 370 m2, sedang yang paling kecil adalah pembuatan Taman Kawasan Simorejo di Kecamatan Asemrowo seluas 50 m2. Menurut Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya, ada 39 jenis tanaman yang digunakan dalam realisasi kegiatan penghijauan pada tahun 2013. Data mengenai jenis | Buku Laporan

IV-3

tanaman, habitat, dan jumlah tanaman yang ditanam selengkapnya disajikan pada Tabel UP-1B (Buku Data). Jenis tanaman yang paling banyak ditanam dalam kegiatan penghijauan tahun 2013 adalah jenis tanaman Kana yang memiliki habitat herba dengan jumlah 30.000 batang. Sedangkan yang paling sedikit ditanam adalah jenis tanaman Coork Tree yang memiliki habitat pohon, dimana yang ditanam hanya berjumlah 25 batang. Reboisasi ini dilakukan pada hutan mangrove karena Kota Surabaya tidak memiliki hutan primer. Informasi mengenai komposisi dan sebaran spesies mangrove di Kawasan Pantai Timur Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel UP-1C (Buku Data). Pada tahun 2013 kegiatan reboisasi dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman mangrove dengan jumlah total 168.840 batang, dimana 11.200 batang ditanam di Kawasan Pantai Utara Surabaya dan 157.620 batang ditanam di Kawasan Pantai Timur Surabaya. Penanaman 168.840 batang mangrove ini disebar di pantai seluas 15,28 Ha, di tambak seluas 12,39 Ha, di kanan kiri sungai seluas 37,98 Ha, dan di lokasi lainnya seluas 5,53 Ha. Data penanaman mangrove berdasakan lokasi selengkapnya ditampilkan pada Tabel UP-2A (Buku Data). Sedangkan rekapitulasi penanaman mangrove tiap bulannya selama tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut. Gambar 4.3. Rekapitulasi Penanaman Mangrove per Bulan

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2013

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa penanaman mangrove paling banyak terjadi di bulan Oktober yaitu menanam 33.450 batang pohon mangrove pada lokasi seluas 13,38 Ha dan paling sedikit pada bulan Februari yaitu menanam 800 batang pohon mangrove pada lokasi seluas 0,32 Ha. Realisasi kegiatan reboisasi hutan mangrove pada tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012. Jumlah pohon yang ditanam meningkat sebanyak 19.540 batang atau 13,09 %. Luas area yang direboisasi juga meningkat 35,55 Ha atau hampir 2 kali lipat | Buku Laporan

IV-4

luas lahan reboisasi pada tahun 2012. Data mengenai perbandingan realisasi reboisasi antara tahun 2012 dengan 2013 per lokasi dapat dilihat pada Tabel UP-2C (Buku Data).

4.1.2 Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat Upaya rehabilitasi lingkungan bukan hanya perlu dilakukan oleh pemerintah kota saja. Masyarakat dan berbagai Instansi di Kota Surabaya juga memiliki hak dan kewajiban untuk membantu upaya rehabilitasi lingkungan tersebut. Pada tahun 2013 tercatat ada 68 kegiatan fisik dalam upaya rehabilitasi lingkungan di Kota Surabaya, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel UP-2 di Buku Data. Selain kegiatan yang disebutkan di atas, beberapa kegiatan fisik lain yang dilakukan oleh masyarakat, instansi, maupun pemerintah kota dalam upaya rehabilitasi lingkungan pada tahun 2013 diantaranya adalah sebagai berikut:

A.

Pembangunan Frontage di Jl. Ahmad Yani untuk Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Dinamika kehidupan kota yang bersifat dinamis, serta mobilitas yang tinggi menuntut

warga kota untuk lebih banyak menggunakan sarana transportasi. Saat ini sarana transportasi merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas masyarakat kota. Namun demikian, satu sisi penggunaan kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk menunjang mobilitas sosial masyarakat kota, tetapi disisi lain penggunaan kendaraan bermotor seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas pada akhimya berdampak negatif sebab menimbulkan polusi udara. Daerah-daerah yang rawan kemacetan maka semakin tinggi tingkat pencemaran udara yang ditimbulkan, sebab pembakaran bensin dalam kendaraan bermotor merupakan lebih dari separuh penyebab polusi udara. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Surabaya telah memulai pembangunan frontage di sebelah kanan dan kiri di sepanjang Jl. Ahmad Yani. Jl. Ahmad Yani merupakan salah satu ruas jalan utama yang rawan kemacetan karena menghubungkan Kota Surabaya dan Sidoarjo. Gambar 4.4 di bawah ini menunjukkan lokasi frontage tersebut.

| Buku Laporan

IV-5

Gambar 4.4. Lokasi Frontage di Sepanjang Jl. Ahmad Yani Surabaya

Frontage

Proyek pembangunan frontage ini masih berjalan hingga saat ini. Foto dari frontage yang sudah selesai dibangun dan sudah dapat dilalui kendaraan dapat dilihat pada Gambar 4.5 di bawah ini. Gambar 4.5. Frontage di Sisi Timur Jl. Ahmad Yani

B.

Car Free Day Pemerintah Kota Surabaya telah menggalakkan suatu sistem pembatasan kendaraan

pribadi dengan cara menyelenggarakan Car Free Day rutin. Car Free Day di Kota Surabaya digelar setiap hari Minggu, sejak pukul 06.00 – 09.00 WIB, di empat lokasi, yakni di Jalan Raya Darmo (1,57 km), dan Jalan Tunjungan (0,65 km) dengan dengan total pelaksanaan masingmasing 50 kali dalam setahun. Sedangkan di Jalan Kertajaya (0,44 km) hanya 23 kali pelaksanaan, dan Jalan Jimerto (0,57 km) setiap hari Jumat mulai pukul 06.00 – 15.00 WIB. Kegiatan Car free Day merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon di udara Kota Surabaya. Gambar 4.6 di bawah adalah dokumentasi kegiatan Car Free Day di Kota Surabaya.

| Buku Laporan

IV-6

Gambar 4.6. Dokumentasi Kegiatan Car Free Day di Kota Surabaya

C.

Pembangunan IPAL Komunal Tercemarnya sungai dan saluran drainase di Kota Surabaya terutama disebabkan oleh

pembuangan air limbah, baik air limbah domestik masyarakat maupun industri, secara langsung ke sungai atau saluran tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan sungai-sungai dan saluran tersebut menjadi tercemar dan tidak dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Kondisi-kondisi inilah yang melatar belakangi dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal di berbagai daerah di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pembangunan IPAL di enam lokasi yaitu: 1.

IPAL Komunal Rusun Randu

2. IPAL Komunal Rusun Urip Sumoharjo 3. IPAL Komunal di Kelurahan Gundih RW VII 4. IPAL Komunal di Kelurahan Gundih RW X 5. IPAL Komunal di Kelurahan Pakis RW III 6. IPAL Komunal di Kelurahan Asemrowo RW I Gambar 4.7 di bawah ini adalah salah satu contoh IPAL Komunal yang ada di Kelurahan Gundih Surabaya. | Buku Laporan

IV-7

Gambar 4.7. Contoh IPAL Komunal di Kelurahan Gundih

D.

Bank Sampah Salah satu upaya partisipasi nyata masyarakat Kota Surabaya dalam pengelolaan

lingkungan khususnya dalam mengurangi timbulan sampah adalah dengan mendirikan Bank Sampah. Pada tahu 2013 diketahui terdapat beberapa bank sampah di Kota Surabaya diantaranya Bank Sampah Bina Mandiri dan Bank Sampah Rukun Karya, dimana keduanya terletak di Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng. Sistem yang dilakukan Bank Sampah Bina Mandiri adalah menawarkan nasabah untuk menyimpan hasil penjualan sampahnya dalam bentuk simpanan buku tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Tidak dikenakan biaya administrasi dan prosesnya sangat mudah untuk membuka rekening serta menabung. Proses menabung di Bank Sampah adalah nasabah menyetor sampah yang sudah dipilah, lalu sampah nasabah tersebut ditimbang oleh teller, kemudian hasil penjualan sampahnya dimasukkan dalam buku tabungan Bank Sampah Mandiri. Nasabah dapat mengetahui update tabungannya serta mengambilnya sewaktu-waktu. Secara skematis contoh proses menabung di Bank Sampah dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut ini.

| Buku Laporan

IV-8

Gambar 4.8. Proses Menabung di Bank Sampah

4.2

ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) Setiap kegiatan diperkirakan akan menimbulkan dampak pada lingkungan hidup baik pada

komponen fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi-budaya maupun kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi adanya resiko terhadap lingkungan maka setiap rencana kegiatan yang akan dilakukan selalu harus disertai dengan kegiatan penyusunan dokumen lingkungan baik berbentuk AMDAl, UKL-UPL, DPPL atau SPPL. Kriteria kegiatan penyusunan Dokumen Lingkungan tersebut ditentukan berdasarkan skala rencana kegiatan yang akan dilakukan. Jika diprakirakan akan memberikan perubahan mendasar pada lingkungan, maka rencana kegiatan tersebut harus dimulai dengan penyusunan AMDAL, sebaliknya jika tidak menimbulkan perubahan mendasar pada lingkungan maka cukup menyusun UKL-UPL. Untuk kegiatan yang sudah berjalan namun belum mempunyai dokumen lingkungan, maka wajib menyusun DPPL atau SPPL. Ketentuan tersebut secara jelas telah diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.

| Buku Laporan

IV-9

4.2.1 Dokumen Izin Lingkungan Dokumen Izin Lingkungan memberikan konsekuensi adanya pedoman untuk senantiasa melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari berbagai kegiatan usaha di Kota Surabaya, pada tahun 2013 banyak dokumen lingkungan yang dihasilkan, yang berarti bahwa kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan di Kota Surabaya semakin meningkat. Selama tahun 2013, mulai dari Januari hingga Desember, jumlah dokumen UKL-UPL yang diajukan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mencapai 1.172 dokumen yang semuanya telah disetujui. Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya menyetujui 742 dokumen UKL-UPL. Banyaknya dokumen UKL-UPL yang dihasilkan pada tahun 2013 dikarenakan dokumen tersebut merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh berbagai kegiatan usaha untuk dapat memperoleh izin-izin pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Jumlah rekomendasi lingkungan yang diterbitkan tiap bulan pada tahun 2013 untuk dokumen UKL-UPL dapat dilihat pada Gambar 4.9. Untuk dokumen AMDAL, tercatat ada 10 dokumen yang telah disidangkan, sama seperti pada tahun 2012. Selengkapnya mengenai dokumen AMDAL, UKL, dan UPL yang masuk dalam database Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2013 ini dapat dilihat pada Tabel UP-3 pada Buku Data. Gambar 4.9. Rekapitulasi Penerbitan Rekomendasi Dokumen Lingkungan

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2013

| Buku Laporan

IV-10

Dari gambar di atas diketahui bahwa jumlah rekomendasi dokumen lingkungan paling banyak diterbitkan pada Bulan Agustus yaitu 240 dokumen, dan paling sedikit pada Bulan Mei yaitu 36 dokumen. Rekapitulasi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan kegiatan usaha yang akan dibangun ditampilkan pada Gambar 4.10 berikut. Gambar 4.10. Rekapitulasi Izin Lingkungan berdasarkan Kegiatan Usaha

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2013

Izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2013 paling banyak berasal dari kegiatan usaha perkatoran/ ruko yaitu sebanyak 291 izin, sedangkan yang paling sedikit dari kegiatan usaha lapangan olahraga dan pasar masing-masing 1 izin.

4.2.2 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL dilakukan untuk mengetahui ketaatan pemilik kegiatan/usaha dalam melaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen lingkungan tersebut. Hasil pengawasan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel UP-4 pada Buku Data. Dari tabel tersebut diketahui bahwa selama tahun 2013 telah dilakukan pengawasan

| Buku Laporan

IV-11

terhadap 2 dokumen AMDAL, 9 dokumen UKL-UPL, dan 1 dokumen DPPL. Saran dan tindak lanjut dari pengawasan izin lingkungan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel UP-4A di Buku Data. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut ada satu kegiatan/usaha yang masih belum menaati ketentuan dalam dokumen lingkungan, yaitu PT. Kasa Husada Wira Jatim yang belum memiliki instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan IPLC. Selain itu perusahaan ini juga belum memiliki lubang sampling untuk pengujian emisi cerobong. Saran dan tindak lanjut dari temuan ini diantaranya adalah segera membuat IPAL dan mengupayakan seluruh air limbah yang dihasilkan disalurkan ke IPAL, mengurus IPLC ke Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta segera membuat sarana pengambilan sampling emisi udara pada cerobong boiler.

4.3

PENEGAKAN HUKUM Penegakan hukum sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4.3.1 Status Pengaduan Masyarakat Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan masalah lingkungan dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, salah satu tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Untuk itu, berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/71/436.1.2/2004 Tanggal 6 April 2004 dibentuklah Pos Pengaduan Lingkungan Kota Surabaya. Pengaduan lingkungan adalah jenis pengaduan yang meliputi pencemaran atau kerusakan lingkungan diarahkan ke BLH Surabaya Bidang Penangulangan Dampak Lingkungan. Selama tahun 2013, Pos Pengaduan Lingkungan Kota Surabaya memerima sebanyak 48 pengaduan tentang berbagai masalah seperti terjadinya pencemaran udara, bau, getaran dan kebisingan, pencemaran air, pencemaran limbah B3, pencemaran tanah, keberatan mengenai dilakukannya suatu kegiatan usaha, pelanggaran izin IMB dan HO, hingga tabrakan kapal. | Buku Laporan

IV-12

Pengaduan masalah lingkungan di Kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel UP-5 (Buku Data). Dari 48 pengaduan, 38 diantaranya statusnya telah selesai, 3 dalam pengawasan tim, 2 dilimpahkan ke Satpol PP, 1 pengaduan ditarik kembali, 1 ditindaklanjuti Dinas PU Cipta Karya, 2 telah disepakati, dan 1 tidak terbukti. Jumlah pengaduan masyarakat per bulan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.11 yang menunjukkan bahwa pengaduan masyarakat paling banyak terjadi pada Bulan Februari dan Oktober yaitu 9 kasus. Pada Bulan Mei tidak ada pengaduan dari masyarakat. Gambar 4.11. Jumlah Pengaduan Masyarakat per Bulan

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2013

Detail pengaduan masyarakat muali dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, pihak yang diadukan, media lingkungan yang terkena dampak, lokasi pencemaran, hingga penyelesaian selengkapnya disajikan pada Tabel UP-5A (Buku Data).

4.4

PERAN SERTA MASYARAKAT Masyarakat merupakan komponen penting dalam segala aspek terutama dalam peran

pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat merupakan subjek utama yang menentukan keberlangsungan sumber daya alam lingkungan mereka. Dengan demikian dalam kebijakan yang dibuat pemerintah harus mengarah ke pembangunan masyarakat dan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan sumber daya alam sekaligus menopang kemakmuran

dan

kesejahteraan

masyarakat.

Kebijakan-kebijakan

pembangunan

yang

menyimpang yang tidak memperhitungkan aspek-aspek lingkungan harus dikeritisi oleh | Buku Laporan

IV-13

masyarakat. Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya persoalan lingkungan yang terkait dengan sumber daya alam dan masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dan kritis agar mau dan mampu melakukan gerakan pengelolaan lingkungan secara mandiri dengan peran serta aktif. Dengan demikian masyarakat memiliki posisi yang baik dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat melakukan pembelaan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

4.4.1 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Berbagai upaya penguatan masyarakat perlu dilakukan melalui cara pandang dan pola pikir kritis terhadap lingkungan. Hal ini tidaklah mungkin dilakukan sendiri oleh pemerintah, sehingga harus melibatkan komponen - komponen masyarakat lainnya. Salah satunya adalah dengan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam proses penguatan masyarakat sipil dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dasar pemberdayaan masyarakat disini adalah terciptanya keseimbangan antara keberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Tanpa lingkungan yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan yang layak, keberdayaan masyarakat akan sangat sulit terwujudkan. Pada tahun 2013, jumlah LSM Lingkungan Hidup di Kota Surabaya yang terdaftar di Badan Pemulihan Kualitas Lingkungan Kota Surabaya berjumlah 20 LSM. Nama dan alamat LSM Lingkungan Hidup di Kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel UP-6 di Buku Data. LSM ini tersebar di 9 kecamatan dan 14 kelurahan di Kota Surabaya. Sesuai dengan Tabel UP-6B dan Tabel UP-6C di Buku Data, dapat diketahui bahwa terdapat 1 LSM Lingkungan Hidup di Kecamatan Tegalsari yaitu di Kelurahan Keputran. Di Kecamatan Gubeng terdapat 2 LSM Lingkungan Hidup yang berlokasi di Kelurahan Kertajaya dan Pucangsewu, sedang di Kecamatan Rungkut terdapat 4 LSM Lingkungan Hidup yaitu 1 LSM di Kelurahan Wonorejo dan 1 LSM di Kelurahan Kalirungkut, serta 2 LSM di Kelurahan Penjaringansari. Jumlah LSM Lingkungan Hidup di Kecamatan Sukolilo ada 6 yaitu 2 LSM di Kelurahan Semolowaru, 3 LSM di Kelurahan Gebang Putih, dan 1 LSM di Kelurahan Keputih. Di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo terdapat 2 LSM Lingkungan Hidup, sedang di Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis terdapat 1 LSM Lingkungan Hidup. Di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo terdapat 2 LSM Lingkungan Hidup, sedangkan di Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo terdapat 1 LSM Lingkungan Hidup. | Buku Laporan

IV-14

Masing-masing LSM Lingkungan Hidup yang ada di Surabaya memiliki visi dan misi serta fokus/ bidang yang berbeda-beda, misalnya saja LSM Perhutari menangani hal-hal yang berhubungan dengan pelestarian hutan, sedang Himpunan Mahasiswa Biologi ITS fokus pada pemantauan burung migran. Nama LSM dan bidang yang ditangani selengkapnya dapat dilihat pada Tabel UP-6A di Buku Data. Selain LSM, di Kota Surabaya juga terdapat 9 Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) yang bergerak di bidang daur ulang sampah, yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mengurangi timbulan sampah di Surabaya yang terus menggunung. Dari 9 UKM daur ulang ini ada 1 UKM yang telah berdiri sejak tahun 2006, sedangkan 8 sisanya berdiri sejak tahun 2008. Informasi lebih lengkap mengenai nama pengelola, lokasi UKM daur ulang, dan omzet rata-rata tiap bulannya disajikan pada Tabel UP-6D di Buku Data.

4.4.2 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan adalah dengan memberikan penghargaan lingkungan. Pada tahun 2013, Kota Surabaya meraih 40 penghargaan lingkungan hidup baik nasional maupun internasional yang diberikan kepada perorangan maupun instansi. Hasil rekapitulasi penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kota Surabaya menunjukkan Kota Surabaya menerima 1 penghargaan diberikan oleh PBB, 6 penghargaan diberikan oleh Presiden, 5 penghargaan diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan 13 penghargaan diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Selain itu, ada juga 15 penghargaan lingkungan yang diberikan oleh Walikota Surabaya kepada masyarakat ataupun instansi atas kontribusinya terhadap lingkungan. Hampir setiap tahun Kota Surabaya selalu meraih penghargaan Kalpataru yang merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada perorangan maupun organisasi yang melakukan tindakan penyelamatan atau pelestarian lingkungan. Penghargaan ini diberikan tidak hanya pada orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga pada dampak yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Tentunya tindakan itu juga harus memiliki hasil nyata di masyarakat yang menunjukkan kepeduliannya. Tahun ini 3 orang warga Surabaya yaitu Moch. Zamroni, Sugiarto, dan Sardjono masuk ke dalam nominasi peraih penghargaan Kalpataru tingkat Nasional, dan 2 diantaranya yaitu Moch. Zamroni dan Sugiarto meraih penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi ini diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur.

| Buku Laporan

IV-15

Selain Kalpataru, ada juga berbagai penghargaan lingkungan yang diberikan kepada sekolah-sekolah mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi, diantaranya penghargaan Adiwiyata tingkat SD, SMP, dan SMA, Adiwiyata Mandiri, Eco Pesantren, dan Eco Campus. Penghargaan lingkungan juga diberikan kepada beberapa kelurahan yaitu penghargaan Kelurahan Berseri dengan kategori mandiri, madya, dan rintisan. Penerima penghargaan lingkungan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel UP-7 di Buku Data. Rekapitulasi penghargaan lingkungan hidup dan jumlah penerima penghargaan tersebut selengkapnya ditampilkan pada Tabel UP-7B di Buku Data. Pada tahun 2013 Taman Bungkul di Kota Surabaya meraih penghargaan “The 2013 Asian Townscape Sector Award” dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu taman terbaik se-Asia. Berikut ini adalah beberapa foto penerimaan penghargaan lingkungan hidup pada tahun 2013. Gambar 4.12. Penerimaan Penghargaan Lingkungan

| Buku Laporan

IV-16

Kotak 1. Artikel Mengenai Penghargaan Taman Bungkul Surabaya Sebagai Taman Terbaik Se-Asia di Media Internet tempo.co

TEMPO.CO, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini patut merasa bangga dengan keberadaan banyak taman di Surabaya, terutama Taman Bungkul. Pasalnya, taman yang berada di Jalan Raya Darmo ini menerima penghargaan internasional "The 2013 Asian Townscape Sector Award" dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hari ini. "Saya bangga sekali," kata Risma, sapaan akrabnya, Selasa, 26 November 2013. Penghargaan bergengsi tersebut diterima Risma di Fukuoka, Jepang. Tak hanya memperoleh dukungan dari PBB, penghargaan tersebut juga mendapat dukungan dari UN Habitat Regional Office for Asia and The Pasific, Asia Habitat Society, Asia Townscape Design Society, dan Fukuoka Asia Urban Research Center. Taman Bungkul Surabaya menjadi satu-satunya taman di Indonesia yang meraih penghargaan ini. Menurut Risma, mungkin ada taman yang lebih indah dari Bungkul. Namun, fungsi sosial, budaya, rekreasi, dan pendidikan Taman Bungkul lebih menonjol. "Mungkin ini yang menjadikan kita menang," ujarnya. Terdapat pula makam Ki Supo atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Bungkul yang dijadikan sebagai tujuan wisata, baik oleh warga dari Surabaya maupun dari luar Surabaya. Taman Bungkul, kata dia, merupakan lambang keindahan dan kesetaraan. "Tidak ada perbedaan antara si kaya dan miskin ataupun balita dan lansia. Miniatur mimpi saya ada di Taman Bungkul". Penghargaan ini merupakan buah manis dari kerja keras Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun kembali taman tersebut. Memiliki lahan seluas 10.000 meter persegi, taman ini dilengkapi dengan fasilitas jogging track, taman bermain anak, arena skateboard, dan akses Internet nirkabel. Dari segi sosial, Taman Bungkul merupakan tempat yang sangat kondusif untuk sosialisasi antarwarga. "Selama enam tahun taman Bungkul berdiri, sekali pun saya tidak pernah mendengar ada anak yang berantem di sana," ujar wali kota perempuan pertama Surabaya ini.

| Buku Laporan

IV-17

Kotak 2. Artikel Mengenai Penghargaan Adipura Kencana yang Diraih Kota Surabaya untuk Ketiga Kalinya di Media Internet news.detik.com

Surabaya - Sejak 2011-2013 berturut-turut Surabaya meraih penghargaan Adipura Kencana karena kebersihannya. Inilah cara Walikota Tri Rismaharini menyulap Surabaya, dari kegiatan CSR perusahaan swasta hingga pengolahan sampah. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DKP Kota Surabaya Wisnu Wibowo menjelaskan, selama ini Rismalah yang melakukan pendekatan dengan para direktur perusahaan. "Ada juga pihak perusahaan yang meminta audiensi dengan bu walikota dalam rangka menawarkan CSR (Corporate Social Responbility)," kata Wisnu saat menerima kunjungan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara yang ingin tahu rahasia kebersihan dari Surabaya, Minggu (20/10/2013). Wisnu kembali menjelaskan, bentuk CSR pihak swasta kini bisa dilihat, yakni keberadaan beberapa taman di Surabaya. Diantaranya partisipasi dari PT Telkom untuk revitalisasi Taman Bungkul, Pertamina untuk Taman Pelangi, serta Bank Danamon untuk Taman Nginden Intan. Tak hanya itu, Bank Mandiri dan Bank BNI juga memberikan CSR berupa mobil tangki untuk menyiram taman. Di hadapan Bupati Jepara Achmad Marzuki didampingi Sekda Ir Sholeh beserta asisten dan pimpinan SKPD, Wisnu juga menjelaskan sistem pengolahan sampah di Kota Surabaya. Mulai dari penyapuan, pengangkutan sampah, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolahan tinja, penerangan jalan umum, pemeliharaan makam, dekorasi kota. Termasuk inovasi yang telah dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos dan Superdepo Sutorejo.

| Buku Laporan

IV-18

Kotak 3. Artikel Mengenai Kegiatan Pengelolaan Lingkungan oleh Salah Satu Pemenang Surabaya Eco-School 2013 di Media Internet tunashijau.org

Pasca Surabaya Eco School 2013, kader lingkungan SMKN 10 terlihat semakin bersemangat untuk meneruskan program lingkungan yang mengarah pada tema konervasi air. Hal ini terlihat saat rutinitas mereka melakukan perawatan terhadap beberapa icon konservasi air di sekolah, seperti lubang resapan biopori, pengomposan dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) domestik di kantin. Upaya perawatan tersebut disampaikan langusng kepada Tunas Hijau saat menggelar pembinaan lingkungan hidup, Sabtu (18/01). Menurut penuturan Elisabeth Andriningtyas, guru pembina lingkungan sekolah runner up Surabaya Eco School 2013 bahwa setiap harinya kader lingkungan melakukan perawatan terhadap masing-masing program lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. “Salah satu contohnya seperti program perawatan lubang resapan biopori, sepulang sekolah kader lingkungan selalu menyisihkan waktu 15 – 30 menit untuk mengisi sedikitnya 350 lubang resapan secara bergantian dengan sampah daun,” ucap Elisabeth Andrianingtyas. sedikitya satu ember penuh digunakan untuk mengisi setiap 3 lubang resapan biopori. Tidak hanya perawatan lubang resapan biopori saja, program IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) kantinpun dilakukan setiap satu minggu sekali. Menurut Mochamad Syafruddin Aji, salah seorang kader lingkungan mengatakan setiap harinya pemanfaatan air di dalam IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) hasil penjernihan dari limbah kantin digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di taman depan. “Setiap satu minggu sekali, kami mengecek kotak pertama yang berisikan endapan sampah sisa makanan yang terbawa oleh limbah kantin, tidak hanya itu, kami juga mencari saluran air yang tersumbat dengan sisa makanan dari kantin untuk kami bereskan,” ucap Syafruddin Aji. Tidak hanya perawatan instalasi pengolahan air limbah saja, tandon penampungan air hujan berkapasitas 2200 literpun terlihat benar-benar dimanfaatkan untuk menyiram tanaman. “Tandon penampungan air hujan ini benar-benar memberi banyak manfaat terlebih saat musim kemarau atau air dari PDAM keluarnya sedikit, jadi kami bisa menghemat pemakaian air dalam tanah,” ucap Anggita Dwi Ariono, siswa kelas 12. Tidak hanya itu, dengan adanya penampungan air hujan ini, sekolah tidak lagi kekurangan air. (ryn)

| Buku Laporan

IV-19

4.4.3 Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup Kegiatan sosialisasi lingkungan hidup dapat dipakai sebagai sarana untuk transfer pengetahuan tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh kalangan dari berbagai status sosial yang ada di masyarakat, sehingga upaya pengelolaan lingkungan yang juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dapat maksimal dilaksanakan. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya pada tahun 2013 ini diantaranya : -

Panggung boneka yang dilaksanakan pada Bulan September 2013 dengan target peserta murid SD non adiwiyata di Kota Surabaya

-

Penyuluhan lingkungan hidup kepada pelajar yang dilakukan sebanyak 10 kali di berbagai sekolah dengan target peserta tiap kalinya adalah 50 murid dan 10 guru. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 Februari 2013

-

Pelaksanaan kemah hijau dengan target peserta 100 murid, dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2013

-

Sosialisasi sekolah adiwiyata dengan target peserta 100 kepala sekolah/ guru dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari, 25 Maret, 18 Juni, dan 26 Agustus 2013

-

Penyuluhan lingkungan hidup kepada aparat dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tanggal 17 April dan 22 Mei 2013 dengan target peserta 100 kepala sekolah/ guru

-

Penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat pada tanggal 13 Juni 2013 dengan target peserta 100 kader lingkungan/ PKK

-

Forum sekolah adiwiyata pada tanggal 7 maret dan 27 Mei 2013 dengan target peserta 100 kepala sekolah/ guru

-

Penyuluhan kepada industri-industri di Surabaya pada tanggal 20 Juni 2013 dengan target peserta sebanyak 40 orang

-

Sosialisasi sumber daya air dilaksanakan tanggal 21 Mei 2013 dengan target peserta 100 orang

-

Expose adipura dilakukan pada tanggal 26 April 2013 dengan target peserta 250 orang, expose adipura 2 dilakukan pada bulan Oktober 2013

-

Sosialisasi eco campus dilakukan pada tanggal 22 januari 2013 dengan target peserta 65 orang

-

Sosialisasi eco pesantren pada tanggal 18 februari 2013 dengan target peserta 65 orang. | Buku Laporan

IV-20

Beberapa foto kegiatan sosialisasi lingkungan hidup pada tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.13 di bawah ini. Gambar 4.13. Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup

| Buku Laporan

IV-21

Kotak 4. Artikel Mengenai Kegiatan Panggung Boneka Sebagai Salah Satu Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Hidup di Kota Surabaya di Media Internet tunashijau.org

Boneka tangan Mickey, Mini, dan Doraemon kembali muncul di publik. Kali ini mereka tampil di hadapan 30 anak-anak di bekas Lahan Pembuangan Akhir Sampah Keputih Surabaya, Minggu, 4 Juni 2006. Boneka-boneka tangan itu ditampilkan oleh aktivis Klub Tunas Hijau dalam rangka bakti sosial yang dihelat oleh mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya. Pada penyuluhan ini Mickey, Mini dan Doraemon mengajak anak-anak tersebut untuk selalu membuang sampah pada tempat yang sesuai. ”Jika kita tidak menemukan tempat sampah, maka jangan segan-segan untuk menjadikan saku sebagai tempat sampah sementara,” kata Mickey pada anak-anak Keputih tersebut. Melalui pementasan panggung boneka ini anak-anak juga dikenalkan dengan sampah organik/basah dan sampah non organik/sampah kering. ”Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk secara alamiah,” jawab Tina, salah seorang peserta penyuluhan, menjawab pertanyaan Mini tentang apa itu sampah organik. Anak-anak tersebut juga diajak untuk melakukan daur ulang kertas bekas menjadi kertas baru. ”Dengan mendaur ulang kertas berarti kita juga ikut serta dalam upaya pelestarian hutan kita dari penebangan yang berlebihan,” kata Nurina, aktivis Klub Tunas Hijau yang menjadi instruktur daur ulang kertas.

Kegiatan sosialisasi lingkungan hidup di Kota Surabaya tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya saja. Pada tahun 2013 LSM Tunas Hijau bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan berbagai instansi lainnya mengadakan 4 kali sosialisasi yaitu 1 kali di bulan September, 2 kali di bulan Oktober, dan 1 kali di bulan November. Informasi mengenai nama kegiatan, instansi penyelenggara, sasaran, dan waktu penyelenggaraan disajikan pada Tabel UP-8A di Buku Data. Selain itu, kegiatan sosialisasi lingkungan hidup juga dilakukan oleh kader

| Buku Laporan

IV-22

lingkungan dari sekolah. Kader lingkungan dari SMAN 14 Surabaya melakukan sosialisai yang diberi nama ‘Green Camp’ dan diikuti oleh 60 siswa pada bulan November 2013. Sedangkan kader lingkungan dari SMPN 34 Surabaya dan LSM Tunas Hijau juga melakukan pelatihan pengolahan sampah di SMPN 34 Surabaya pada bulan November 2013 yang diikuti oleh 100 siswa.

4.5

KELEMBAGAAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup telah memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Dalam kelembagaannya, di Kota Surabaya telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4.5.1 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada tahun 2013 Kota Surabaya hanya mengeluarkan satu produk hukum di bidang pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Surat Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/78/436.1.2/ 2013 tentang Tim Teknis Penyusuna Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Surabaya. Produk hukum ini digunakan sebagai payung pelaksanaan kegiatan penyusunan SLHD Kota Surabaya tahun 2013.

4.5.2 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Surabaya pada tahun 2013 sepenuhnya berasal dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Besar anggaran tersebut adalah sebesar Rp. 435.928.490,00. Nilai ini lebih besar daripada anggaran pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2012 sebesar Rp. 420.530.990,00. Perbandingan antara anggaran pengelolaan lingkungan hidup tahun 2012 dan 2013 disajikan pada Gambar 4.14 di bawah ini. Anggaran untuk pengambilan sampel udara ambien pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 7.150.000,- menunjukkan nilai yang lebih besar dari tahun 2012 yang hanya sebesar Rp. 1.650.000,-. Selain itu anggaran untuk pengambilan sampel uji emisi dan uji outlet air limbah secara biologis | Buku Laporan

IV-23

juga lebih besar karena pada tahun 2012 tidak dilakukan pengambilan sampel uji emisi uji outlet air limbah secara biologis. Namun anggaran untuk pengambilan sampel air limbah industri dan pengambilan sampel air limbah domestik pada tahun 2012 lebih besar karena pada tahun 2013 tidak dilakukan pengambilan sampel air limbah industri maupun air limbah domestik. Gambar 4.14. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2012 dan 2013

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, 2013

4.5.3 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting dalam menunjang kegiatan di bidang lingkungan hidup. Lingkungan yang bersifat dinamis menuntut kesiapan SDM dalam mencermati setiap perubahan yang ada. Peranan SDM juga untuk menjembatani ketika terdapat | Buku Laporan

IV-24

konflik masalah lingkungan dengan masyarakat. Sehingga SDM di bidang lingkungan dituntut trampil secara teknis maupun secara sosial. Data mengenai jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Surabaya menurut tingkat pendidikannya disajikan pada Gambar 4.15. di bawah ini. Gambar 4.15. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup di Kota Surabaya menurut Tingkat Pendidikan

Personil lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Surabaya berjumlah 63 orang dengan jumlah personil laki-laki 32 orang dan personil perempuan 31 orang. Menurut tingkat pendidikannya, lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Surabaya paling banyak berpendidikan Sarjana (S1) dan paling sedikit berpendidikan SD. Tidak ada personil yang berpendidikan SLTP dan Doktor (s3). Personil lembaga pengelola lingkungan hidup di Kota Surabaya terdiri dari bidang Sekretariat, bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan, bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan, serta bidang UPTD. Jumlah personil di bidang Sekretariat terdiri dari 7 orang laki-laki berpendidikan SLTA, S1, dan S2 serta 6 orang perempuan berpendidikan SLTA dan S1. Jumlah personil di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari 11 orang laki-laki berpendidikan SLTP, SLTA, dan S1 serta 6 orang perempuan berpendidikan Diploma dan S1. Jumlah personil di bidang Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan terdiri dari 6 orang laki-laki berpendidikan SD, SLTA, S1 dan S2 serta 4 orang perempuan berpendidikan S1. Jumlah personil di bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan terdiri dari 5 orang laki-laki berpendidikan SLTA dan S1 serta 9 orang perempuan berpendidikan S1

| Buku Laporan

IV-25

dan S2. Jumlah personil di bidang UPTD terdiri dari 2 orang laki-laki berpendidikan SLTA dan S2 serta 7 orang perempuan berpendidikan Diploma, S1 dan S2. Staf Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan jabatan fungsional sebagai pengendali dampak lingkungan berjumlah 1 orang laki-laki. Sedangkan staf yang telah mengikuti diklat berjumlah 3 orang laki-laki. Jumlah staf fungsional PPNS berjumlah 4 orang laki-laki, dan staf fungsional PPLHD berjumlah 3 orang laki-laki.

| Buku Laporan

IV-26