BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN A.

Rehabilitasi Lingkungan

Gambar 4.1. Penanaman Pohon Durian oleh Masyarakat Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materiil maupun spiritual. Secara umum penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Tidak semua wilayah di Kabupaten Kulonprogo merupakan lahan subur, namun ada beberapa wilayah yang merupakan lahan kritis. Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak produktif untuk penggunaan tertentu sebagai lahan pertanian akibat degradasi lahan oleh proses erosi longsor lahan, dan atau kegiatan pertambangan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan atau daya dukung untuk pertanian akan menimbulkan erosi degradasi lahan pada tingkat berat, lahan tidak produktif atau terjadi lahan kritis. Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-1

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lahan kritis antara lain : penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan; kegiatan penambangan, pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dan faktor alami seperti kekeringan. Penurunan kualitas lahan dipengaruhi oleh kegiatan manusia maupun alam. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu kegiatan yang berdampak negatif terhadap

sumber

daya

lahan.

Pada

lokasi

pertambangan

sering

dijumpai

ketidakteraturan topografi berupa lubang bekas galian yang cukup dalam, sehingga lebih sulit untuk difungsikan menjadi produktif. Sedangkan upaya rehabilitasi lahan seringkali masih diabaikan oleh para penambang ataupun pengusaha pertambangan. Terlebih lagi kegiatan pertambangan tanah liat di lahan pertanian yang subur, akibatnya tanah menjadi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Disamping itu adanya kerusakan hutan juga disebabkan oleh faktor manusia. Di Kabupaten Kulonprogo tidak ada kerusakan akibat kebakaran hutan tetapi karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian dan fungsi hutan, menyebabkan maraknya penjarahan dan pencurian kayu bahkan untuk kayu yang belum layak tebang, hal ini semata-mata hanya memperhatikan aspek ekonomi tanpa mempedulikan aspek lingkungan hidup. Mensikapi hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo melakukan beberapa hal berkaitan dengan upaya rehabilitasi lingkungan tahun 2014, yaitu : 1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pembangunan taman kota di wilayah Kecamatan Wates dan Pengasih; 2. Konservasi mata air, kegiatan ini dilakukan dengan melakukan penanaman pohon disekitar mata air, untuk melindungi sumber-sumber air yang ada, antara lain :

Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-2

-

Penanaman pohon untuk perlindungan mata air sejumlah 1.000 batang untuk 20 lokasi mata air yang dikelola oleh KT. Karya Tani di Pedukuhan Beteng, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo;

-

Konservasi 10 buah sumber mata air (penanaman 500 batang dan pengembangan kearifan local) di KT. Rukun Makaryo, Pedukuhan Girinyono, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih

-

Konservasi 5 sumber mata air (penanaman dan pengembangan kearifan local) di KT. Mekar Gerbosari, Pedukuhan Gerpule, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang.

3. Pembangunan sumur resapan Selain perlindungan mata air juga upaya konservasi air melalui pembangunan sumur resapan dan lubang resapan biopori mulai tahun 2009. Data sumur resapan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sejumlah 197 unit, tahun 2013 sejumlah 39 unit dan 2014 sejumlah 60 unit terbangun di wilayah Kabupaten Kulonprogo. 4. Pengawasan

dan

penertiban

kegiatan

rakyat

yang

berpotensi

merusak

lingkungan, yakni pengawasan & pengendalian usaha pertambangan dan energi. Pengawasan terutama untuk kegiatan reklamasi/pasca tambang sehingga keadaan lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya; 5. Kegiatan Pengendalian Longsor Pengembangan tanaman aren sangat potensial di lahan kritis dan lahan rawan bencana longsor di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Program ini bertujuan untuk menopang kehidupan petani dan sebagai penyangga lingkungan diatas. Untuk itu perlu dilakukan pengembalian kejayaan aren di bukit Menoreh Kulonprogo, antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; 6. Rehabilitasi dan konservasi pesisir dan pantai Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-3

Rehabilitasi dan konservasi pesisir dan pantai dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah BLH DIY melalui kegiatan penanaman pandan pantai dan cemara udang pada tahun 2014 di Pasir Mendit, Jangkaran, Temon. Selain itu di di bidang kehutanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo, melaksanakan kebijakan pembangunan kehutanan diarahkan pada peningkatan peranan hutan secara optimal sesuai dengan fungsinya dan juga sebagai upaya merehabilitasi hutan dan lingkungan secara umum, dengan cara : 1. Rehabilitasi hutan dan lahan baik secara sipil teknis maupun vegetatif; 2. Penyediaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan untuk pengembangan aneka usaha kehutanan; 3. Optimalisasi peran stakeholders dalam rangka pengendalian penebangan kayu secara liar dan pengendalian tebang untuk yang belum memenuhi syarat; dan 4. Sosialisasi dan pemasyarakatan pengurusan dokumen penebangan dan pengangkutan kayu; Pemerintah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 ini masih terus melanjutkan program untuk menanam 1,5 juta pohon hidup di seluruh wilayah kabupaten salah satunya melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulonprogo telah melakukan penghijauan lingkungan di 12 kecamatan dengan menanam pohon sejumlah 948.058 batang pada luasan 214,61 Ha. Sedangkan untuk tahun 2014 tidak ada kegiatan reboisasi pada hutan negara yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan

DIY. Program penghijauan dilaksanakan dengan bekerjasama

berbagai pihak, perusahaan daerah maupun swasta dengan kegiatan CSR, LSM, Pemerintah DIY maupun organisasi sosial masyarakat. Melihat hutan mempunyai fungsi ekologis yang sangat penting, salah satunya adalah sangat berpengaruh terhadap munculnya persoalan lingkungan seperti Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-4

kekeringan, banjir, erosi dan sebagainya, maka perlu upaya-upaya penyelamatan hutan. Untuk itu peran serta semua pihak khususnya masyarakat sangat diharapkan agar hutan sebagai kekayaan alam di Kabupaten Kulon Progo dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya serta tetap terjaga kelestariannya.


B.

Amdal Setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan masalah lingkungan yang spesifik, demikian juga setiap usaha dan atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat

di

Kabupaten

Kulonprogo.

Untuk

meminimalisir

dampak

yang

dimungkinkan terjadi dari suatu usaha/kegiatan tersebut maka diperlukan suatu instrumen untuk menilai kelayakan suatu kegiatan. Instrumen tersebut dapat berupa izin lingkungan yang meliputi dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan),

UKL/UPL

(Upaya

Pengelolaan

Lingkungan

dan

Pemantauan

Lingkungan), serta SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) untuk kegiatan usaha skala kecil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan instrumen tersebut diharapkan akan tercipta pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sesuai dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Kabupaten Kulonprogo tidak lagi memiliki Komisi Penilai Amdal, sehingga apabila ada kegiatan dan atau usaha yang wajib Amdal, kewenangan penilaian pada Komisi Penilai Amdal DIY. Dokumen sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang diajukan dan yang direkomendasikan tahun 2014 sejumlah 309 dokumen, terdiri atas : 23 UKL/UPL, 3 DPLH dan 283 SPPL, dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1. Jumlah Dokumen Lingkungan menurut Jenis Usaha Tahun 2014

No.

Jenis Kegiatan / Usaha

Jumlah Dokumen

1.

Penambangan

12

2.

Pelayanan Kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik)

6

3.

Kegiatan Lain (SPBU, Hotel, IPAL komunal, Bangunan gedung,

8

Operasional pabrik, SPAM, Menara Telekomunikasi, dan Peternakan Jumlah

26

Sumber data : Kantor Lingkungan Hidup Kab Kulonprogo, 2014 Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-6

Dalam setiap pengajuan dokumen UKL/UPL dan DPLH, KLH Kulonprogo melakukan

klarifikasi

dokumen

tersebut

dengan

pihak

pemrakarsa

dengan

menghadirkan masyarakat terkena dampak dari suatu usaha dan atau kegiatan tersebut beserta SKPD terkait. Jumlah masing-masing jenis usaha/kegiatan yang mendapatkan dokumen UKL/UPL dan DPLH dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 4.2. Grafik Jumlah Dokumen UKL-UPL Berdasar Jenis Usaha/Kegiatan Tahun 2013 dan 2014

Kegiatan

pengawasan

pelaksanaan

UKL/UPL

juga

dilaksanakan

oleh

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mengetahui sejauh mana ketaatan dari pemilik usaha dan atau kegiatan/pemrakarsa dalam melaksanakan ketentuanketentuan seperti yang tercantum dalam dokumen lingkungannya.


Tahun 2014 Kantor Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha antara lain : Tabel 4.2. Hasil Pengawasan Kegiatan/Usaha Tahun 2014 No.

Nama Kegiatan / Usaha

Hasil Pengawasan

1.

PT. Selo Adikarto, Nanggulan

Tidak Taat

2.

RS Riski Amalia Medika, Lendah

Tidak Taat

3.

RSUD Wates

Tidak Taat

4.

RS PKU Muhammadiyah Nanggulan

Tidak Taat

5.

PT. Sunchang Indonesia

Tidak Taat

Sumber data : Kantor Lingkungan Hidup Kab Kulonprogo, 2014

Dari tabel hasil pengawasan tersebut dapat dilhat bahwa semua kegiatan/usaha yang dijadikan sasaran pengawasan belum ada yang taat terhadap ketentuan peraturan perundangan terutama dalam pelaksanaan dokumen UKL/UPL nya.


C.

Penegakkan Hukum Untuk mengetahui tingkat ketaatan suatu usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup perlu dilakukan kegiatan pengawasan dan penegakkan hukum. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam melaksanakan pengawasan dan penegakkan

hukum

tidak

hanya

terkait

pada

pengawasan

rutin

terhadap

perusahaan/pemrakarsa atas pelaksanaan UKL/UPL tetapi juga pada upaya untuk mengakomodir kasus-kasus lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat. Untuk tahun 2014 kasus-kasus lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat melalui KLH sejumlah 6 (enam) kasus , yang antara lain dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.3. Pengaduan Masalah dan Status Masalah Lingkungan Hidup Tahun 2014

No.

Masalah Yang Diadukan

Jumlah Pengaduan

1.

Dugaan pencemaran udara akibat kegiatan usaha pembuatan arang kayu di Kalipetir Lor, Margosari, Pengasih

1

Status

Ditindaklanjuti

Dugaan pencemaran udara akibat kegiatan 2.

usaha peternakan ayam di Clawer,

1

Ditindaklanjuti

Pengasih, Pengasih Dugaan pencemaran sungai dan sumur 3.

penduduk akibat kegiatan usaha pengolahan kembali tailing emas tanpa izin

1

Ditindaklanjuti

di Plampang II, Kalirejo, Kokap Dugaan pencemaran udara dan sungai 4.

akibat pembuangan tinja di areal

1

Ditindaklanjuti

persawahan di Gotakan, Panjatan, Panjatan Kekhawatiran warga akan terjadinya 5.

pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha peternakan ayam di Suruhan,

1

Ditindaklanjuti

Karangsari, Pengasih

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo, 2014


Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berupaya untuk selalu menyelesaikan kasuskasus lingkungan hidup yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi suatu kasus lingkungan hidup, masyarakat dapat mengadukan masalah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo secara tertulis atau secara lisan/langsung. Pihak pemerintah daerah akan mengklarifikasi tentang kebenaran masalah tersebut kepada masyarakat, setelah itu baru pemerintah daerah memediasi/mempertemukan antara pihak pengusaha/pemrakarsa dengan pihak masyarakat yang dirugikan untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak dan lingkungan hidup secara umum. Data jumlah aduan kasus lingkungan hidup di Kabupaten Kulonprogo dalam lima tahun terakhir yang telah ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut : Tabel 4.4. Jumlah Aduan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014

No.

Tahun

Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Jumlah Pengaduan yang Diterima

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5.

2010

9

9

2011

12

12

2012

9

9

2013

6

2014

5

6 5

Sumber data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo, 2014


Gambar 4.3. Grafik Aduan Kasus LH di Kab Kulonprogo Tahun 2010-2014 Dari tabel dan gambar tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2014 jumlah aduan kasus lingkungan hidup ada kecenderungan semakin sedikit, hal ini dapat disebabkan oleh semakin baiknya pemilik usaha dan atau kegiatan dalam mengelola usaha dan kegiatannya sesuai dengan dokumen lingkungan sehingga tidak meninmbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sekitarnya.

Gambar 4.4. Penanganan Kasus Dugaan Pencemaran Udara dan Sungai Akibat Pembuangan Tinja di Areal Persawahan di Gotakan, Panjatan, Panjatan Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-11

D.

Peran Serta Masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 70, bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dapat berupa : pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau; penyampaian informasi dan atau laporan. Dan semua itu dapat dilakukan untuk : meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan

kemandirian,

menumbuhkembangkan menumbuhkembangkan

keberdayaan

kemampuan

masyarakat

dan

ketanggapsegeraan

dan

kepeloporan masyarakat

untuk

kemitraan; masyarakat; melakukan

pengawasan sosial; mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui beberapa kegiatan antara lain : -

Evaluasi pengelolaan lingkungan hidup Evaluasi ini dilakukan setiap tahun dengan sasaran masyarakat terutama untuk masyarakat sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup/adiwiyata); masyarakat pondok pesantren (evaluasi pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup); kelompok masyarakat/kelompok tani/tokoh masyarakat/LSM, dan lain-lain (evaluasi kalpataru, kehati award, kampung hijau, dan kampung iklim).

-

Penyuluhan Lingkungan Pemerintah kabupaten bekerjasama dengan PPEJ, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah DIY, TP PKK, maupun Kementerian Agama untuk


menyelenggarakan penyuluhan tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat di wilayah Kabupaten Kulonprogo. Pengembangan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri

-

Jejaring Pengelola Sampah Mandiri Kabupaten Kulonprogo “Merti Bawono Asri” telah mengembangkan kegiatan maupun keanggotaannya untuk selalu aktif dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kulonprogo.. Selain masyarakat dan instansi terkait, dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kulonprogo juga melibatkan pihak swasta / dunia usaha, antara lain : Penghijauan / konservasi pesisir, berupa penanaman vegetasi pantai terutama

-

mangrove di wilayah Jangkaran, Temon. Penghijauan / konservasi lahan kritis

-

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pihak ketiga di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 4.5. Kegiatan Konservasi LH oleh Pihak Ketiga Tahun 2014 No.

Nama Pihak Ketiga

1.

UGM

2.

SMKN 1 Pengasih

3.

Paguyuban Kawula Penderek Sultan (Kapsul) Kulon Progo PT. Jogjatronik

4. 5. 6. 7. 8.

9.

Komunitas Sepeda MTB Federal Indonesia Poltekkes Yogyakarta Bhayangkari Pengurus Cabang Kulon Progo PT. Pertamina (Persero), Depo Rewulu Yogyakarta

Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta

Kegiatan Penanaman mangrove 1.300 batang di Jangkaran Temon Konservasi Lahan Kritis dengan tanaman Eucaliptus 1000 batang Konservasi Lahan Kritis dengan menyediakan 16.000 bibit untuk 12 kecamatan Konservasi Pesisir : Penanaman mangrove 1.600 batang di Pasir Mendit Temon Konservasi Pesisir : Penanaman mangrove 1.000 batang di Pasir Mendit Temon Penanaman mangrove 200 batang di Jangkaran Temon Penanaman pohon di lahan kritis sejumlah 750 batang Konservasi daerah sekitar Waduk Sermo Kokap, penanaman tanaman buah dan penyimpan air sejumlah 8.800 batang; Konservasi Pesisir, penanaman mangrove 5.000 batang di Pasir Mendit Temon Konservasi Pesisir, penanaman mangrove 1.000 batang di Pasir Mendit

Sumber data : KLH Kulonprogo, 2014 Laporan SLHD Kabupaten Kulonprogo Tahun 2014 Bab IV-13

Gambar 4.5. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan LH Dengan adanya kerjasama antara pihak pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha maupun LSM diharapkan seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kulonprogo dapat terlaksana dengan baik.


E.

Kelembagaan Produk Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2014 menghasilkan 5 ( lima ) buah produk hukum di bidang tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain : 1.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

2.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, salah satu tujuan penyusunan peraturan ini adalah untuk menyediakan udara yang bersih dan sehat untuk masyarakat;

3.

Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Izin Lingkungan;

4.

Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hijau RSUD Wates;

5.

Keputusan Bupati No. 322 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Kantor Ligkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo. Dengan berkembangnya industri di Kabupaten Kulonprogo, beberapa

peraturan perundangan yang harus segera disusun oleh Pemda Kabupaten Kulonprogo antara lain peraturan tentang izin penyimpanan sementara limbah B3 dan juga izin pembuangan limbah cair ke badan air.


Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Kulonprogo untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola lingkungan hidup daerah, selain anggaran murni dari APBD daerah juga mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup. Anggaran yang tersedia untuk pembiayaan .... program dan .... kegiatan pada tahun 2014. Adapun peruntukan anggaran untuk tahun 2013 dan 2014 dapat diuraian pada tabel berikut : Tabel 4.6. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013 - 2014 No.

1.

Sumber Anggaran

APBD

Jumlah Anggaran

Uraian

2013

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2014

24.735.000,-

59.391.600,-

dan

393.521.525,-

369.965.550,-

Pengendalian

448.808.400,-

132.704.650,-

306.202.500,-

315.173.230,-

1.028.230.297,10,-

1.595.994.751,-

2.201.497.722,10,-

2.473.229.781,-

Bidang Lingkungan Hidup 2.

APBD

Program

Perlindungan

Konservasi SDA 3.

APBD

Program

Pencemaran dan Perusakan LH 4.

APBD

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5.

APBD

Kegiatan Lain

Jumlah

Sumber data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo, 2014


Institusi Pengelola Lingkungan Hidup Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka organisasi dan lembaga pengelola lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo adalah Kantor Lingkungan Hidup (KLH). Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Kulonprogo mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Kantor; 2. Sub. Bagian Tata Usaha; 3. Seksi Pengembangan Kapasitas; 4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 5. Seksi Pemantauan dan Pemulihan; 6. Kelompok jabatan fungsional tertentu. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Kantor LH Kabupaten Kulonprogo sejumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.7. Jumlah Pegawai KLH Kulonprogo Berdasar Tingkat Pendidikan No

Uraian

SD

SLTP

SLTA

Diploma I/II/III

D IV / S1

S2 / S3

Jumlah

1.

Sekretariat

0

1

3

1

1

1

7

2.

Seksi Bangtas

0

0

0

0

3

0

3

3.

Seksi Wasdal

0

0

0

0

3

0

3

4.

Seksi Taulih

0

0

1

0

2

0

3

Jumlah

0

1

4

1

9

1

16

Sumber data : Kantor LH Kabupaten Kulonprogo, 2014 Meskipun dengan sumber daya manusia yang terbatas, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pengelola lingkungan hidup daerah dengan baik. Secara kuantitas terbatas, tetapi secara kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan, dengan mengikuti


diklat teknis yang diselenggarakan oleh BLH DIY, Kementerian LH dan Kehutanan serta pihak lain yang terkait. Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulonprogo juga belum memiliki pejabat fungsional tertentu, meskipun sudah tersedia personil yang telah mengikuti diklat PPLH sejumlah 2 (dua) personil dan juga PPNS Daerah. Dengan semakin meningkatnya permasalahan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kulonprogo, diharapkan kelembagaan pengelola lingkungan hidup daerah terus ditingkatkan statusnya demikian juga dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya.


BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Recommend Documents