Permenkes 59/2014 STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Pasal 4 1. Besaran Tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. 2. Standar Tarif Kapitasi di FKTP ditetapkan sebagai berikut: a.
b. c.
puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
3. Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
Permenkes 59/2014 STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Pasal 6 (1) Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan oleh ruang farmasi Puskesmas dan apotek atau instalasi farmasi klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (2) Dalam hal ruang farmasi Puskesmas belum dapat melakukanpelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pelayanan obat program rujuk balik di Puskesmas obatnyadisediakan oleh apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan (4) Obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penyakit Diabetes Melitus, hipertensi, jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, dan Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama organisasi profesi terkait. (5) Peresepan obat program rujuk balik harus sesuai dengan obat rujuk balik yang tercantum dalam Formularium Nasional. (6) Harga Obat Program Rujuk Balik yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga dasar obat sesuai Ecatalogue ditambah biaya pelayanan kefarmasian.
Permenkes 59/2014 STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Pasal 6 (8) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut : Harga Dasar Satuan Obat
Faktor Pelayanan Kefarmasian
< Rp50.000,00
0,28
Rp50.000,00 sampai dengan Rp250.000,00
0,26
Rp250.000,00 sampai dengan Rp500.000,00
0,21
Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00
0,16
Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00
0,11
Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00
0,09
≥ Rp10.000.000,00
0,07
Permenkes 71/2014 ttg Pelayanan Kesehatan Pada JKN Pasal 25 1.
2. 3.
BPJS Kesehatan menjamin kebutuhan obat program rujuk balik melalui Apotek atau depo farmasi Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar BPJS Kesehatan di luar biaya kapitasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan obat program rujuk balik diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.
Permenkes 59/2014 STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN Pasal 20 (1) Obat penyakit kronis di FKRTL diberikan maksimum untuk 1 (satu) bulan sesuai indikasi medis. (2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk: a. penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang belum dirujuk balik; b. penyakit kronis lain yang menjadi kewenangan FKRTL. (3) Obat sebagaimana dimaksudpada ayat (2)diberikan dengan cara : a. sebagai bagian dari paket INA-CBG’s, diberikan minimal 7 (tujuh) hari; dan b. bila diperlukan tambahan hari pengobatan, obat diberikan terpisah diluar paket INA-CBG’s dan harus tercantum pada Formularium Nasional. (4) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,diberikan melalui instalasi
farmasi di FKRTL atau apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. (5) Harga obat yang ditagihkan oleh instalasi farmasi di FKRTL atau apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditambah faktor pelayanan kefarmasian.
Permenkes 59/2014 STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN Pasal 20 (6) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat sesuai ECatalogue atau harga yang ditetapkan oleh Menteri. (7) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ketentuan sebagai berikut : Harga Dasar Satuan Obat < Rp50.000,00 Rp50.000,00 sampai dengan Rp250.000,00 Rp250.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 Rp500.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 ≥ Rp10.000.000,00
Faktor Pelayanan Kefarmasian 0,28 0,26 0,21 0,16 0,11 0,09 0,07
Indeks Jasa Pelayanan JKN (Permenkes 19/2014) • • • • • •
Tenaga medis: 150; Apoteker atau Ners: 100; Tenaga kesehatan setara S1/D4: 60; Tenaga non kesehatan minimal setara D3: 40; Tenaga kesehatan setara D3: 40; Tenaga kesehatan dibawah D3 masa kerja lebih dari 10 tahun: 40; • Tenaga kesehatan di bawah D3: 25; • Tenaga non kesehatan di bawah D3: 15.
Formularium Nasional • Formularium Nasional merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). • Dalam hal obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional, dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan persetujuan komite medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit setempat. • Penambahan dan/atau pengurangan daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dari Komite Nasional Formularium Nasional.
Daftar Penyakit Wajib Dilayani Di FKTP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Abortus spontan komplit Abortus mengancam/insipiens Abortus spontan inkomplit Alergi makanan Anemia Anemia defisiensi besi pada kehamilan Angina pektoris Apendisitis akut Artritis Osteoartritis A. Reumatoid Askariasis Asma Bronkial Astigmatism ringan Bell's Palsy Benda asing di hidung Benda asing di konjungtiva Blefaritis Bronkritis akut
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Buta senja 35. Cardiorespiratory arrest 36. Cutaneus larva migran 37. Delirium yang diinduksi dan 38. tidak diinduksi oleh alkohol atau 39. zat psikoaktif lainnya 40. Demam dengue, DHF 41. Demam tifoid 42. Demensia 43. Dermatitis atopik (kecuali 44. recalcitrant) 45. Dermatitis kontak alergika 46. Dermatitis kontak iritan 47. Dermatitis numularis 48. Dermatitis seboroik 49. Tinea kapitis 50. Tinea barbae Tinea fasialis Tinea korporis
Tinea manum Tinea unguium Tinea kruris Tinea pedis Diabetes melitus tipe 1 Diabetes melitus tipe 2 Disentri basiler dan amuba Dislipidemia Eklampsia Epilepsi Epistaksis Exanthematous drug eruption Fixed drug eruption Faringitis Filariasis Fluor albus/vaginal discharge non gonorhea
Sumber : Permenkes No.5 Th 2014 ttg Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Daftar Penyakit Wajib Dilayani Di FKTP 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
Fraktur terbuka, tertutup Furunkel pada hidung Gagal jantung akut Gagal jantung kronik Gangguan campuran anxietas dan depresi Gangguan psikotik Gastritis Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis) Glaukoma akut Gonore Hemoroid grade 1-2 Hepatitis A Hepatitis B Herpes simpleks tanpa komplikasi Herpes zoster tanpa komplikasi Hiperemesis gravidarum
67. Hiperglikemi hiperosmolar non ketotik 68. Hipermetropia ringan 69. Hipertensi esensial 70. Hiperuricemia (Gout) 71. Hipoglikemia ringan 72. HIV AIDS tanpa komplikasi 73. Hordeolum 74. Infark miokard 75. Infark serebral/Stroke 76. Infeksi pada umbilikus 77. Infeksi saluran kemih 78. Influenza 79. Insomnia 80. Intoleransi makanan 81. Kandidiasis mulut 82. Katarak 83. Kehamilan normal 84. Kejang demam
85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.
Keracunan makanan Ketuban Pecah Dini (KPD) Kolesistitis Konjungtivitis Laringitis Lepra Leptospirosis (tanpa komplikasi) Liken simpleks kronis/ neurodermatitis 93. Limfadenitis 94. Lipoma 95. Luka bakar derajat 1 dan 2 96. Malabsorbsi makanan 97. Malaria 98. Malnutiris energi-protein 99. Mastitis 100. Mata kering
Sumber : Permenkes No.5 Th 2014 ttg Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Daftar Penyakit Wajib Dilayani Di FKTP 101. Migren 102. Miliaria 103. Miopia ringan 104. Moluskum kontagiosum 105. Morbili tanpa komplikasi 106. Napkin eczema 107. Obesitas 108. Otitis eksterna 109. Otitis media akut 110. Parotitis 111. Pedikulosis kapitis 112. Penyakit cacing tambang 113. Perdarahan saluran cerna bagian atas 114. Perdarahan saluran cerna bagian bawah 115. Perdarahan post partum 116. Perdarahan subkonjungtiva 117. Peritonitis 118. Pertusis
119. Persalinan lama 120. Pitiriasis rosea 121. Pioderma 122. Pitiriasis versikolor 123. Pneumonia aspirasi 124. Pneumonia, bronkopneumonia 125. Polimialgia reumatik 126. Pre-eklampsia 127. Presbiopia 128. Rabies 129. Reaksi anafilaktik 130. Reaksi gigitan serangga 131. Refluks gastroesofageal 132. Rhinitis akut 133. Rhinitis alergika 134. Rhinitis vasomotor 135. Ruptur perineum tingkat 1-2 136. Serumen prop 137. Sifilis stadium 1 dan 2 138. Skabies
139. Skistosomiasis 140. Status Epileptikus 141. Strongiloidiasis 142. Syok (septik), hipovolemik, kardiogenik, neurogenik) 143. Taeniasis 144. Takikardi 145. Tension headache 146. Tetanus 147. Tirotoksikosis 148. Tonsilitis 149. Tuberkulosis paru tanpa komplikasi 150. Urtikaria (akut & kronis) 151. Vaginitis 152. Varisela tanpa komplikasi 153. Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) 154. Veruka vulgaris 155. Vulvitis
Sumber : Permenkes No.5 Th 2014 ttg Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Jenis Penyakit Kronis PRB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Diabetus Mellitus Hipertensi Jantung Asma Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) Epilepsy Schizophrenia Stroke Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Sumber : Buku Panduan Praktis Program Rujuk Balik bagi Peserta JKN – BPJS Kesehatan
Permenkes No 99 Th 2015 Pasal 25 1) Untuk menjamin pemenuhan obat program rujuk balik BPJS Kesehatan harus melakukan kerjasama dengan apotek, ruang farmasi atau instalasi farmasi di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang mudah diakses oleh peserta JKN. 2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar BPJS Kesehatan di luar biaya kapitasi. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelayanan obat program rujuk balik diatur dengan Peraturan BPJS Kesehatan.
19. Ketentuan Lampiran huruf E angka 1 Pelayanan Obat 1. Pelayanan Obat a. Prosedur pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 1) Peserta mendapatkan pelayanan medis dan/atau tindakan medis di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama 2) Dokter menuliskan resep obat sesuai dengan indikasi medis. 3) Peserta membawa resep ke Ruang Farmasi/Instalasi Farmasi di puskesmas, klinik dan apotek jejaring. 4) Apoteker di puskesmas melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
19. Ketentuan Lampiran huruf E angka 1 Pelayanan Obat b. Prosedur Pelayanan Obat paket INA-CBG’s di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan 1) Prosedur pelayanan obat rawat jalan a) Peserta mendapatkan pelayanan medis dan/atau tindakan medis di Fasilitas Kesehatan. b) Dokter menuliskan resep obat sesuai dengan indikasi medis. c) Peserta mengambil obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit atau apotek jejaring rumah sakit dengan membawa identitas dan bukti pelayanan yang diperlukan. d) Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
19. Ketentuan Lampiran huruf E angka 1 Pelayanan Obat 2) Prosedur Pelayanan Obat rawat inap: a) Peserta mendapatkan pelayanan medis dan/atau tindakan medis di Fasilitas Kesehatan. b) Dokter menuliskan resep obat sesuai dengan indikasi medis. c) Peserta mengambil obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit atau apotek jejaring rumah sakit dengan membawa identitas dan bukti pelayanan yang diperlukan. d) Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
19. Ketentuan Lampiran huruf E angka 1 Pelayanan Obat 3) Prosedur pelayanan obat program rujuk balik a) Peserta mendapatkan pelayanan medis dan/atau tindakan medis di Fasilitas Kesehatan. b) Dokter meresepkan obat program rujuk balik sesuai dengan indikasi medis. c) Peserta mengambil obat di Apotek dan/atau Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan d) Apoteker melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar.
Kondisi Kefarmasian sebelum JKN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sistem rujukan tidak berjalan dengan baik Masyarakat/pasien membeli obat sendiri-sendiri (eceran) Harga obat relative marginnya besar Asuransi dengan jumlah peserta terbesar adalah ASKES ASKES menerbitkan Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) Meskipun pembayaran ASKES cukup lama, namun margin masih cukup besar 7. Obat diluar DPHO diberlakukan Cost Sharing 8. Di rumah sakit memiliki formularium rumah sakit 9. Penentuan jenis obat di rumah sakit ditentukan oleh komite medik
Kondisi kefarmasian setelah JKN 1. Sistem rujukan berjalan dengan baik 2. Pemerintah memfasilitasi pembelian obat dalam jumlah besar, dalam rangka pemenuhan kebutuhan peserta JKN 3. Jenis obat ditentukan dalam formularium nasional 4. Penentuan harga obat dilakukan secara terbuka dengan system e-katalog oleh LKPP 5. Harga obat cenderung turun drastis, dan margin tipis 6. Jumlah pasien out of pocket semakin sedikit, seiring dengan bertambahnya jumlah peserta BPJS
Future Apotek landscape………. Faskes 3 plus Apotekk
Changes from current fee for services, prices of Managers,drugs/supplies, doctors, and pharmacist pushed to work in pharmacist team, doctors will have less power and pharmacist autonomy to team – outcome have more power in selection the most cost effective drugs
Pel RB + Pr g RB
Still Fee for service
PAYER Faskes 2 Plus Apotek
KAPITASI
FKTP
Klaim There are 144 Faskes 1 disease plus Doctors and Apotek pharmacist are pushed to work in a team
APOTEK
Pharmacist Consultant
Pasien Non BPJS