BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SENGKETA Nomor Permohonan:002/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Menimbang
: a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari: Nama
: DAMIANUS TAUFAN
Pekerjaan/Jabatan
:
Registrasi
Kewarganegaraan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen : Indonesia
Alamat
:
Nomor telepon/HP
:
Jl. Hang Tuah I No.: 10, RT 002 RW 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 081687372
Nomor Faksimili
:
021-3150963
Nama
:
YOSHI ERLINA
Pekerjaan/Jabatan
:
Kewarganegaraan
:
Sekretaris Nasional Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen Indonesia
Alamat
:
Nomor Telepon/HP
:
Jl. Cempaka Putih Barat III/2 RT 008 RW 003 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat 0811820046
Nomor Faksimili
:
021-3150963
Nama
:
HORAS A.M. NAIBORHU
Pekerjaan/Jabatan
:
Kewarganegaraan
:
Ketua Bidang Nasional Partai Independen Indonesia
Alamat
:
Hukum Serikat
Dewan Rakyat
Jl. Otista Raya No. 84, RT 002 RW 005 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 1
Nomor Telepon/HP
:
081282027269
Nomor Faksimili
:
021-3150963
Bertindak untuk dan atas nama Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) dengan surat permohonan bertanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 04/SP-1/Set.Bawaslu/I/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 002/SP2/Set.Bawaslu/I/2013. Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013, Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014. Bahwa Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan rincian sebagai berikut: No
34
NAMA PARTAI
WILAYAH
PARTAI SRI
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN KEPEMILIKAN KANTOR
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, KEPEMILIKAN KANTOR DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLTIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA JUMLAH KABUPATEN/ KOTA
JUMLAH 75% (SK 165)
KESIMPULAN
JUMLAH MEMENUHI SYARAT
PUSAT
MS
TMS
1
ACEH
MS
23
17
4
2
SUMUT
MS
33
25
14
3
SUMBAR
MS
19
14
4
4
RIAU
MS
12
9
7
5
JAMBI
MS
11
8
3
6
SUMSEL
MS
15
11
10
7
BENGKULU
MS
10
8
6
8
LAMPUNG
MS
14
11
1
9
KEP.BABEL
MS
7
5
3
10 KEPRI
MS
7
5
2
11 DKI JAKRTA 12 JABAR 13 JATENG 14 DIY 15 JATIM 16 BANTEN 17 BALI 18 NTB 19 NTT 20 KALBAR 21 KALTENG 22 KALSEL 23 KALTIM 24 SULUT 25 SULTENG 26 SULSEL 27 SULTRA 28 GORONTLO 29 SULBAR 30 MALUKU
MS
6
5
5
MS
26
20
18
MS
35
26
2
MS
5
4
0
MS
38
29
15
MS
8
6
3
TMS
9
7
1
MS
10
8
2
MS
21
16
16
MS
14
11
9
MS
14
11
9
MS
13
10
10
MS
14
11
8
MS
15
11
11
MS
11
8
7
MS
24
18
12
MS
12
9
6
MS
6
5
2
MS
5
4
4
MS
11
8
4
2
31 MALUT
MS
9
7
4
32 PAPUA
MS
29
22
22
33 PAPUA BAR
MS
11
8
7
Bahwa pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi faktual menurut Pemohon keputusan tersebut mengandung cacat hukum yang bersifat formil dan cacat hukum yang bersifat meteriil.
b. Hasil Pemeriksaan bahwa Bawaslu telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: 1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) sebagai berikut: Nama
: DAMIANUS TAUFAN
Pekerjaan/Jabatan
:
Kewarganegaraan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen : Indonesia
Alamat
:
Nomor telepon/HP
:
Jl. Hang Tuah I No.: 10, RT 002 RW 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 081687372
Nomor Faksimili
:
021-3150963
Nama
:
YOSHI ERLINA
Pekerjaan/Jabatan
:
Kewarganegaraan
:
Sekretaris Nasional Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen Indonesia
Alamat
:
Nomor Telepon/HP
:
Jl. Cempaka Putih Barat III/2 RT 008 RW 003 Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat 0811820046
Nomor Faksimili
:
021-3150963
Nama
:
HORAS A.M. NAIBORHU
Pekerjaan/Jabatan
:
Kewarganegaraan
:
Ketua Bidang Hukum Dewan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen Indonesia
Alamat
:
Jl. Otista Raya No. 84, RT 002 RW 005 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 3
Nomor Telepon/HP
:
081282027269
Nomor Faksimili
:
021-3150963
Dalam hal ini memilih domisili di Kantor Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen di Jalan Guntur Nomor 57, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak atas nama dan oleh karena itu untuk kepentingan Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI), Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesai (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2014 yang tidak ditetapkan; selanjutnya disebut sebagai------------------------------PEMOHON.
Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Terhadap KOMISI PEMILIHAN UMUM Berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Dalam hal ini di dampingi dan/atau diwakili oleh Kuasanya 1). Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution., 2). Ali Nurdin, S.H. ST., 3). Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., 4). Dr. Absar Katabrata, SH, M.H., 5). Robikin Emhas. SH. M.H., 6). Arif Efendi.SH., 7). Syarif Hidayatullah. SH. MBA., 8). Syamsudin S. Pasilette. S.H, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 25/KPU/I/2013, Tanggal 16 Januari 2013. Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam hal ini memilih kediaman (domisili) hukum di Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat; selanjutnya disebut sebagai------------------------------TERMOHON.
1) Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu: 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut UU Nomor 15 Tahun 2011, Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; 4
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 juncto Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2012, Bawaslu berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilu; 3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu; 4. bahwa pokok sengketa dalam Permohonan ini adalah mengenai verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012; 5. bahwa oleh karena itu, pengajuan Permohonan ini kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia telah sesuai dengan undang-undang. 2) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dan Termohon: 1. bahwa PEMOHON adalah suatu partai politik berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia; 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik; 3. bahwa dalam rangka menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, PEMOHON telah mendaftarkan diri kepada TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 14 UU Nomor 8 Tahun 2012; 4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012, TERMOHON melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juncto Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang diajukan oleh PEMOHON kepada TERMOHON; 5. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (3) juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 2012, verifikasi partai politik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap partai politik calon peserta Pemilu. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam verifikasi partai politik adalah partai politik calon peserta Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum; 6. bahwa, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 14 ayat (3) juncto Pasal 15 juncto Pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 2012, TERMOHON dan PEMOHON telah terlibat dalam suatu hubungan hukum dalam rangka verifikasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum, 5
di mana menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 sengketa yang timbul sepanjang menyangkut verifikasi partai politik wajib diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu; 7. bahwa, oleh karena itu, PEMOHON sungguh-sungguh mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. 3) Pokok Permohonan 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu; 2. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.” Hal itu berarti bahwa dalam bertindak dan/atau melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan subyek hukum, di mana tanggungjawab berada pada KPU. Oleh karena itu, baik tindakan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, KPU provinsi maupun yang dilakukan oleh KPU dalam Permohonan ini disebut sebagai tindakan dan/atau keputusan TERMOHON; 3. bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 (Bukti P1) 4. bahwa Diktum KEDUA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 berbunyi: “24 (duapuluh empat) Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012”; 5. bahwa Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 berbunyi: “Nama-nama Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II keputusan ini”, di mana nama PEMOHON termasuk salah satu partai politik yang oleh TERMOHON dimasukkan ke dalam Lampiran II tersebut; 6. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 6
7.
8.
9.
10.
05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 telah sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PEMOHON, karena Keputusan yang dikeluarkan oleh TERMOHON tersebut mengandung cacat hukum yang bersifat formil dan cacat hukum yang bersifat materil sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Permohonan ini; bahwa, sebagaimana ternyata dari bagian Memperhatikan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 telah didasarkan pada: a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/BA/I/ tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Kabupaten/Kota serta Keanggotaan Partai Politik; dan b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor: 08/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; bahwa, oleh karena hal tersebut dalam butir 4 huruf a di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah suatu keputusan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun, mengingat: a. ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No.: 8/2012 yang berbunyi: “Partai Politik yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.”; b. ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.: 8/2012 yang berbunyi: “KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terhadap partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).” bahwa, dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) juncto Keputusan KPU No.: 7/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kalinya dengan Peraturan KPU No.: 18/2012 ternyata bahwa verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, ---yang menurut Pasal 17 ayat (3) UU No.: 8/2012 menjadi dasar untuk menetapkannya sebagai partai politik Peserta Pemilu---, terdiri dari 2 (dua) jenis yang tak terpisahkan satu sama lain, yaitu: verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; bahwa, oleh karena itu, baik Berita Acara Nomor: 08/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 7
maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah produk hukum yang cacat hukum yang bersifat formal sehingga oleh karena itu bersifat batal demi hukum, yang berarti harus dianggap tidak pernah ada dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya, karena kedua produk hukum tersebut telah didasarkan semata-mata pada Hasil Verifikasi Faktual dengan mengabaikan sama sekali Hasil Verifikasi Administrasi partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014 juncto Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.: 25-26/DKPP-PKEI/2012 tanggal 17 November 2012; 11. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 15 juncto Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012, hal-hal yang wajib diverifikasi oleh TERMOHON, baik secara administratif maupun secara faktual, terdiri dari: a. status badan hukum partai politik; b. kepengurusan partai politik di seluruh provinsi; c. kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. keterwakilan perempuan pada kepengurusan pusat sekurang-kurangnya 30%; f. keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan; g. memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. nama, lambang dan tanda gambar partai politik; i. memiliki rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik; 12. bahwa, Berita Acara No.: 05/BA/I/2013 hanya memuat hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, keberadaan kantor tetap dan keanggotaan partai politik. Oleh karena itu Berita Acara No.: 05/BA/I/2013 telah dibuat tidak berdasar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012 sehingga oleh karena itu tidak berlaku sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang berisi penetapan suatu partai politik calon Peserta Pemilu menjadi Peserta Pemiliu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) UU No.: 8/2012; 13. bahwa, dengan demikian. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 tidak berdasar dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) jo Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012; 8
14. bahwa, dilihat dari segi isinya, Berita Acara No.: 05/BA/I/2013 memuat keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terdapat di lapangan, baik mengenai kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kepemilikan kantor maupun menyangkut keanggotaan partai politik; 15. bahwa, dalam Berita Acara No.: 05/BA/I/2013, TERMOHON telah menyatakan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor PEMOHON di tingkat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Bali TIDAK MEMENUHI SYARAT. Hal yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan verifikasi oleh TERMOHON, TERMOHON menggunakan Surat Keputusan yang lama tentang Kepengurusan di tingkat Provinsi Bali, padahal Surat Keputusan tersebut sebelumnya telah dilakukan perubahan oleh PEMOHON, di mana perubahan tersebut telah PEMOHON sampaikan kepada TERMOHON (Bukti P-2); 16. bahwa, dalam Berita Acara No.: 05/BA/I/2013, TERMOHON telah menyatakan bahwa Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor PEMOHON di berbagai kepengurusan tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi jumlah yang diwajibkan oleh undang-undang. Hal yang sesungguhnya terjadi adalah: a. TERMOHON tidak melakukan verifikasi terhadap kepengurusan PEMOHON di berbagai kabupaten/kota dengan alasan KPUD yang bersangkutan (yang merupakan bagian tak terpisahkan dari TERMOHON) tidak menerima dokumen atas nama PEMOHON dari TERMOHON. Hal seperti ini terjadi di setidaknya 21 Dewan Pimpinan Cabang (kepengurusan tingkat kabupaten/kota) PEMOHON yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia (Bukti P-2); b. TERMOHON justru melakukan verifikasi terhadap PEMOHON di beberapa Kabupaten/Kota, dimana di Kabupaten Kota tersebut PEMOHON memang tidak mempunyai kepengurusan sehingga Kabupaten/Kota tersebut tidak didaftarkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON (Bukti P-3) 17 bahwa, dalam Berita Acara No.: 05/BA/I/2013, TERMOHON telah menyatakan bahwa PEMOHON tidak mempunyai anggota sesuai jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal-hal yang sesungguhnya terjadi di lapangan antara lain adalah: a. dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan PEMOHON hampir di seluruh kepengurusan tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, TERMOHON tidak mendatangi para anggota yang didaftarkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, melainkan TERMOHON mengirimkan surat kepada PEMOHON yang berisi permintaan supaya PEMOHON 9
b.
c.
d.
e.
f.
g.
menghadirkan para anggota tersebut di kantor TERMOHON, di mana surat tersebut sama sekali tidak disertai dengan bukti yang sah bahwa TERMOHON sungguh-sungguh telah mencari dan/atau berusaha menemukan para anggota tersebut di alamatnya masing-masing (Bukti P-4); TERMOHON tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PEMOHON di berbagai kabupaten/kota dengan alasan KPUD yang bersangkutan (yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari TERMOHON) tidak menerima dokumen atas nama PEMOHON dari TERMOHON, (Bukti P-5) padahal dokumen tersebut telah disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON yang terbukti dari dinyatakannya PEMOHON telah memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu tahun 2014 oleh TERMOHON; TERMOHON mengakhiri/menutup masa verifikasi faktual sebelum batas waktu yang ditetapkan peraturan berakhir (Bukti P-6); Rentang waktu antara penerimaan surat dari TERMOHON oleh PEMOHON yang berisi permintaan untuk menghadirkan anggota di kantor TERMOHON dengan waktu pelaksanaan verifikasi faktual terlalu singkat dilihat dari kondisi geografis dan kondisi sosial-ekonomis para anggota PEMOHON. Hal-hal seperti ini juga terjadi di berbagai kepengurusan PEMOHON di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Bukti P-7); Verifikasi faktual keanggotaan dilaksanakan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan perintah peraturan undang-undang, di mana TERMOHON melakukan verifikasi faktual berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), dan kartu keluarga. Padahal, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f UU No.: 0/2012, keanggotaan partai politik dibuktikan dengan kartu tanda anggota (Bukti P-8); TERMOHON tidak melakukan tindakan apapun bahkan menghentikan verifikasi faktual keanggotan ketika PEMOHON dihalang-halangi oleh sekelompok massa untuk menghadirkan anggota ke kantor TERMOHON. Hal seperti ini terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat (Bukti P-9). Padahal, sesuai perintah undang-undang, verifikasi faktual keanggotan PEMOHON adalah kewajiban TERMOHON dengan cara mencari dan menemukannya ke alamat masingmasing anggota; TERMOHON tidak bersedia melakukan verifikasi faktual terhadap anggota PEMOHON dengan alasan yang bersifat etnis. Hal ini terjadi di Sulawesi Selatan, di mana TERMOHON menolak untuk melakukan verifikasi faktual terhadap anggota PEMOHON 10
dengan alasan nama-nama anggota tersebut sebagian besar menggunakan nama yang lazim digunakan oleh etnis Jawa(Bukti P-10); h. TERMOHON tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PEMOHON tanpa alasan yang jelas (Bukti P-11); 18 bahwa, TERMOHON tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan dan keberadaan rekening bank atas nama partai politik sebagaimana secara jelas-jelas diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (2) jo Padal 9 UU No.: 8/2012 (Bukti P-12). Perlu kiranya PEMOHON sampaikan bahwa kedua unsur ini dipenuhi oleh PEMOHON sesuai perintah undangundang; 19 bahwa, TERMOHON hanya melaksanakan verifikasi faktual terhadap: 1) kepengurusan partai politik; 2) keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan partai politik; 3) keberadaan kantor partai politik; dan 4) jumlah anggota partai politik; di mana, pilihan terhadap obyek verifikasi tersebut telah dilakukan secara sewenang-wenang dan menyimpang dari perintah Pasal 6 ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012; 20 bahwa, verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON sejak awal sudah cacat hukum mengingat tidak dilaksanakannya verifikasi terhadap keanggotaan partaipartai politik pada tahap verifikasi administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Komisioner TERMOHON kepada media massa sebagaimana dimuat oleh media massa online Tempo.co pada tanggal 31 Oktober 2012. Padahal, ketentuan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 15 juncto Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 9 UU No.: 8/2012 secara tegas-tegas memerintahkan TERMOHON untuk melakukan verifikasi terhadap keanggotaan partai-partai politik baik pada tahap verifikasi administrasi maupun dalam tahap verifikasi faktual; 21 bahwa, terhadap hal-hal tersebut di atas oleh PEMOHON melalui kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan kepengurusan di tingkat provinsi telah mengajukan keberatan kepada TERMOHON dengan cara/mekanisme serta dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh TERMOHON, terakhir kalinya oleh kepengurusan di tingkat nasional melalui Surat DPN Partai SRI tanggal 07 Januari 2013 Perihal Keberatan tentang Pelaksanaan dan Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Bukti P-13). Namun, sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan 11
Umum Tahun 2014 oleh TERMOHON, keseluruhan keberatan tersebut di atas tidak pernah ditanggapi dan/atau dijawab oleh TERMOHON; 22 bahwa, fakta tidak adanya tanggapan dan/atau jawaban TERMOHON terhadap keseluruhan keberatan tersebut di atas, secara yuridis, berlaku sebagai pengakuan yang bulat oleh TERMOHON terhadap segala hal-hal yang PEMOHON telah kemukakan dalam keberatan tersebut. Selanjutnya, secara yuridis, hal itu berarti pula bahwa keberatan dan/atau permohonan PEMOHON dalam keberatan-keberatan tersebut di atas telah dikabulkan oleh TERMOHON melalui sikap yang dinyatakannya dalam bentuk berdiam diri; 23 bahwa, penetapan partai-partai politik calon Peserta Pemilu sebagai Peserta Pemilu telah dilakukan oleh TERMOHON secara sewenang-wenang dan/atau tanpa dasar hukum yang sah mengingat: a. ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No.: 8/2012 yang berbunyi: “Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.”; b. baik dalam Pasal 17 maupun dalam berbagai pasal dalam UU No.: 8/2012 sama sekali tidak ditemukan batasan pengertian “lulus verifikasi”; c. oleh karena itu, secara yuridis, telah terdapat kekosongan hukum menyangkut pengaturan tentang pengertian “lulus verifikasi” menurut UU No.: 8/2012; d. baik dalam Pasal 17, Pasal 16, Pasal 15, dan Pasal 8 ayat (2) maupun dalam berbagai pasal dalam UU No.: 8/2012 tidak terdapat satu klausula pun yang secara tegas-tegas menyatakan bahwa obyek verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juncto Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012 adalah sekumpulan persyaratan yang seluruhnya wajib dipenuhi oleh partai politik untuk dinyatakan lulus verifikasi; e. oleh karena itu, secara yuridis, TERMOHON memiliki diskresi (keleluasaan bertindak di tengah kekosongan hukum) untuk menentukan bahwa halhal tersebut dalam Pasal 15 juncto Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012 adalah sekumpulan persyaratan yang sebagian atau seluruhnya perlu dipenuhi oleh partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, di mana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) menjadi dasar sekaligus batas bagi penggunaan diskresi tersebut dengan mengedepankan kepentingan partai-partai politik calon Peserta Pemilu dalam kerangka Asas Perlakuan yang Sama, Asas Perlakuan yang Jujur, dan Asas Kepastian Hukum yang merupakan sebagian dari unsur-unsur Asas-Asas Umum 12
Pemerintahan yang Baik; f. akan tetapi, fakta yang terjadi adalah TERMOHON memilih secara sewenang-wenang sejumlah obyek verifikasi yang kemudian secara tanpa dasar hukum hal-hal tersebut ditetapkan sebagai persyaratan yang seluruhnya wajib dipenuhi oleh partai politik untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2014; g. namun demikian, TERMOHON sesungguhnya tidak konsisten dengan sikapnya sebagaimana diuraikan dalam huruf f di atas. Apabila TERMOHON konsisten, dalam hal suatu partai politik hanya mengajukan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di suatu provinsi dan satu kabupaten/kota ternyata tidak lolos verifikasi, maka verifikasi terhadap partai politik tersebut mestinya segera dihentikan, karena apabila verifikasi dilanjutkan hanya akan sia-sia bahkan pemborosan sumber daya. Fakta bahwa untuk kasus seperti itu verifikasi tetap dilanjutkan sesungguhnya berlaku sebagai bukti bahwa TERMOHON tidak mengharuskan keseluruhan obyek verifikasi tersebut dalam Pasal 15 jo Pasal 8 ayat (2) UU No.: 8/2012 adalah persyaratan yang seluruhnya wajib dipenuhi oleh partai-partai politik; 24 bahwa, oleh karena hal-hal tersebut di atas, baik Berita Acara No.: 08/BA/I/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 telah didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya. Sehingga oleh karena itu, baik Berita Acara No.: 08/BA/I/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 telah mengandung cacat hukum yang bersifat materil yang dapat menjadi alasan untuk memintakan pembatalasan atas keputusan tersebut; 25 bahwa, baik Berita Acara No.: 08/BA/I/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 telah mengakibatkan kerugian pada PEMOHON berupa: a. hilangnya kesempatan PEMOHON untuk mempergunakan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945; b. kerugian materil berupa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PEMOHON sejak pendiriannya sampai dengan 13
26
27
28
29
dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; c. kerugian immateril berupa melemahnya semangat para pengurus PEMOHON di berbagai daerah dan hilangnya kepercayaan para anggota dan masyarakat Indonesia pada umumnya kepada PEMOHON; bahwa, terhitung sejak permohonan ini didaftarkan di Badan Pengawas Pemilihan Umum RI maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 telah menjadi objek sengketa, oleh karena itu untuk menghindari timbulnya berbagai akibat yang lebih buruk dikemudian hari, sudah sewajarnya apabila Pemohon mengajukan permohonan supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 maupun untuk pelaksanaannya untuk sementara dihentikan dan dinyatakan dalam keadaan status a quo sampai adanya putusan final yang berkekuatan hukum tetap atas permohonan ini. bahwa, sesuai dengan Diktum KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang berbunyi: “Perubahan terhadap keputusan ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu atau Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.”; bahwa, oleh karena itu, PEMOHON mengajukan Permohonan ini kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk memeriksa dan memberikan putusan atas Permohonan ini sebagai berikut: 1) Menyatakan Permohonan ini telah diajukan sesuai ketentuan undang-undang; 2) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 3) Menyatakan batal demi hukum Berita Acara No.: 08/BA/I/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya; 4) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk 14
menerbitkan Keputusan KPU yang menyatakan Partai Serikat Rakyat Independen sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak putusan atas Permohonan ini dibacakan; 5) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan atas Permohonan ini dengan tanpa syarat . Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pemohon yang disampaikan dan di bacakan pada pemeriksaan tanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 14 Januari 2013 sampai saat ini maksudnya sampai kemarin BELUM Ditanggapi oleh Termohon dan Belum diperiksa dalam Persidangan oleh Bawaslu; 2. oleh karena itu secara yuridis, PEMOHON masih diperkenankan memperbaiki Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 14 Januari 2013; 3. bahwa, oleh karena itu, dengan ini PEMOHON mengajukan PERBAIKAN yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 14 Januari 2013, sebagai berikut: a. bahwa, PEMOHON telah menemukan cacat hukum dalam pengundangan Peraturan No: 14/2012 dan Peraturan No.:15/2012; b. bahwa, setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 siang hari, TERMOHON tidak pernah memberitahukan dan/atau berbicara tentang Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan KPU No: 08 Tahun 2012 dan Peraturan KPU No.: 15 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan KPU No.: 07 Tahun 2012 sebagaimana diperlihatkan dalam Bukti Pp-1; c. oleh karena itu, setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 siang hari, Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 sesungguhnya belum diundangkan, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedua Peraturan KPU tersebut di atas belum berlaku dan belum mempunyai kekuatan mengikat; d. bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2012 malam hari, PEMOHON telah menemukan Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan KPU No: 08 Tahun 2012 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Peraturan KPU No: 07 Tahun 2012 di website TERMOHON yang disertai dengan pemberitahuan bahwa pengundangan 15
e.
f.
g.
h.
i.
j.
kedua peraturan tersebut sedang dalam proses kami perlihatkan dalam Bukti Pp-1b; bahwa, pada tanggal 19 November 2012, PEMOHON telah menemukan pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2012 Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1078 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1079 sebagaimana kami perlihatkan dalam Bukti Pp-2; bahwa, pada tanggal 21 November 2012, PEMOHON telah menemukan pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2012 Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1048A dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1048B sebagaimana kami perlihatkan dalam Bukti Pp-3, sedangkan Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1078 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1079 tetap terpasang pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2012 bisa kita lihat dalam Bukti Pp-4; bahwa, dalam perkembangannya selanjutnya, pada tanggal 03 Desember 2012 Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1078 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1079 hilang dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2012, sehingga dengan demikian pada Berita Negara Republik Indonesia bulan Oktober 2012 hanya terdapat Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1048A dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor pengundangan 1048B sebagaimana terlihat dalam Bukti Pp-5; bahwa, Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 menyangkut tata cara verifikasi partai-partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014, sedangkan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 menyangkut jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014; bahwa, oleh karena hal-hal tersebut di atas, Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi partai-partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh TERMOHON pada tanggal 28 Oktober Tahun 2012 telah dilakukan secara tanpa dasar hukum, mengingat jadwal pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi partai-partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014 menurut Peraturan KPU 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No: 07 Tahun 2012 seharusnya dilaksanakan oleh TERMOHON dalam jangka waktu tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober Tahun 2012; bahwa, oleh karena hal-hal tersebut di atas, pelaksanaan verifikasi faktual atas partai-partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2014 telah didasarkan pada peraturan yang cacat hukum, mengingat cacat hukum pada pengundangan Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 16
sebagaimana telah diuraikan di atas; k. bahwa, pada tanggal 16 Januari 2013 dini hari, PEMOHON telah menemukan adanya 2 (dua) versi Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang berbeda satu sama lain, di mana Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 versi yang pertama tanpa adanya Pasal 20 (Bukti Pp-6), sedangkan Peraturan KPU No: 14 Nomor 2012 versi yang kedua dengan Pasal 20 bisa dilihat dari Bukti Pp7; l. bahwa, berdasarkan kronologi temuan PEMOHON, sangat layak diduga bahwa Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang tanpa Pasal 20 telah digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Pengumuman tanggal 28 Oktober 2012 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, mohon sedikit ada ralat. sedangkan Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang memuat Pasal 20 telah dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik yang berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No: 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 27 November 2012 diikut-sertakan verifikasi faktual putusan kami lampirkan dalam Bukti Pp-8; m. bahwa, berdasarkan perbedaan dalam kedua Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 tersebut di atas telah mengakibatkan ketidak-pastian hukum bahkan perlakuan yang diskriminatif dalam pelaksanaan verifikasi keanggotaan partai-partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014, di mana pada Pasal 20 ayat (2) huruf l Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang berbunyi: “Dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model F12-Parpol, KPU Kabupaten/Kota mengisi kolom keterangan pada Formulir Lampiran 2 Model F8-Parpol dan keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.” Ini yang berlaku bagi 18 parpol ini. Mengingat salah satu versi Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 hanya sampai Pasal 19, maka ketentuan Pasal 20 harus dilihat dalam Peraturan KPU No: 12 Tahun 2012, di mana Pasal 20 ayat (2) huruf l Peraturan KPU No: 12 Tahun 2012 berbunyi: “Dalam hal, maaf dalam hal mohon dikoreksi, dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model F12-Parpol, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.” Ini untuk partai politik yang dinyatakan lolos sebelumnya. n. bahwa, dalam perkembangan selanjutnya, PEMOHON menemukan pula Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 tertanggal 02 November 2012 yang kami sertakan dalam (Bukti Pp-9) dan Surat Edaran KPU No.: 681/KPU/XII/2012 tertanggal 03 Desember 17
2012 (Bukti Pp-10) yang memuat tata cara verifikasi faktual partai-partai calon Peserta Pemilu Tahun 2012, namun dengan tata cara yang berbeda satu sama lain; o. bahwa, dilihat dari segi kronologi penerbitannya, Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 tertanggal 02 November 2012 mengatur tata cara verifikasi faktual 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Pengumuman tanggal 28 Oktober 2012, sedangkan Surat Edaran KPU No: 681/KPU/XII/2012 tertanggal 03 Desember 2012 berlaku untuk 18 partai politik yang berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No: 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 27 November 2012 diikut-sertakan verifikasi faktual; p. bahwa, perbedaan tata cara verifikasi faktual dalam kedua Surat Edaran KPU tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Pengumuman tanggal 28 Oktober 2012 dan terhadap 18 partai politik yang berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No: 25-26/DKPPPKE-I/2012 tanggal 27 November 2012 diikut-sertakan verifikasi faktual, di mana PEMOHON adalah salah satu di antaranya; q. bahwa, diskriminasi dalam kedua Surat Edaran KPU tersebut di atas dapat dilihat antara lain dari: i. bunyi butir 5 huruf a, b, dan c Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 yang mempermudah dan/atau memperluas sumber data verifikasi keanggotaan partai politik dibandingkan dengan sdata verifikasi keanggotaan partai politik menurut butir 1 huruf e Surat Edaran KPU No: 681/KPU/XII/2012; ii. bunyi butir 5 huruf g Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 yang berbunyi: “Apabila hasil kegiatan sebagaimana huruf d, jumlah keanggotaan partai politik kurang dari 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu), KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti verifikasi faktual.”, sedangkan butir 1 huruf g Surat Edaran KPU No: 681/KPU/XII/2012 berbunyi: “Apabila hasil kegiatan sebagaimana huruf e, jumlah keanggotaan partai politik kurang dari 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu per seribu), KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti verifikasi faktual.” Ini 18 partai politik yang melalui Putusan DKPP dinyatakan ikut verifikasi faktual. iii. bunyi butir 8 Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 yang mengatur tentang sosialisasi verifikasi faktual, itu untuk 16 partai politik, sedang dalam Surat Edaran KPU No: 681/KPU/XII/2012 tidak ada kewajiban KPU untuk melakukan sosialisasi verifikasi faktual; 18
iv.
r.
s.
t.
u.
v.
bunyi butir 9 Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 yang melarang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menarik dan menyampaikan kesimpulan memenuhi atau tidak memenuhi syarat partai politik menjadi Peserta Pemilu 2014, sedangkan dalam Surat Edaran KPU No: 681/KPU/XII/2012 ketentuan yang sama tidak ditemukan bahwa, oleh karena itu, Hasil Verifikasi Faktual partaipartai calon Peserta Pemilu tahun 2014 adalah suatu produk hukum yang sama sekali tidak berdasar atas hukum yang sah; bahwa, selanjutnya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 juga adalah suatu produk hukum yang sama sekali tidak berdasar atas hukum yang sah, sehingga oleh karena itu harus dianggap tidak pernah ada dengan segala akibat hukumnya; bahwa, pada tanggal 16 dan 18 Januari 2012, antara PEMOHON dan TERMOHON telah dilaksanakan musyarawah berdasarkan Pasal 258 ayat (4) huruf b UU No: 8 Tahun 2012. Namun, TERMOHON tidak memperlihatkan itikat baik yang cukup untuk menyelesaikan pokok perkara dalam Permohonan ini secara musyawarah dan mufakat. Hal itu terlihat dari sikap TERMOHON dalam acara musyawarah pada tanggal 18 Januari 2012 yang diwakili oleh Sdri. Ida Budhiati dan Sdr. Hadar Nafis Gumay, yang dengan tegas-tegas menyatakan ketidak-sediaannya untuk menguji alat-alat bukti yang dimilikinya dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh PEMOHON. Padahal, dalam acara musyawarah pada tanggal 16 Januari 2012, TERMOHON dengan tegas-tegas meminta PEMOHON untuk menghadirkan alat-alat bukti untuk diuji dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON; bahwa, penyampaian sikap tersebut dalam butir s di atas sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 30 UU No: 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: “Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.” Sedangkan sikap tersebut dalam butir s tersebut di atas telah dinyatakan oleh hanya sebagian kecil Komisioner TERMOHON sebelum adanya rapat pleno oleh TERMOHON untuk membahas segala fakta-fakta yang terungkat dalam acara musyawarah; bahwa, oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undangundang memberikan putusan atas Permohonan ini.
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana 19
dimaksud diats Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: 1
Bukti P-1
: Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
2
Bukti P-2
Surat Keputusan Dewan : Copy Pimpinan Nasional Partai SRI No. 49/SK/DPN-SRI tanggal 29 Agustus 2012 Tentang Penatapan Kepengurusan Partai SRI Provinsi Bali
3
Bukti P-3
: Copy Surat Keberatan DPW Partai SRI Provinsi Aceh tanggal 03 Januari 2013 Kepada KPUD Provinsi Aceh; Copy Surat Keberatan DPW Partai SRI Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Januari 2013 Kepada KPUD Sumatera Utara; Copy Surat Keberatan DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 Januari 2013 Kepada KPUD Provinsi Sulawesi Selatan.
4
Bukti P-4
: Copy Surat KPUD Kabupaten Barru No:427/KPU-Kab.025-433331/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 Kepada Ketua Partai SRI perihal verifikasi faktual hasil perbaikan keanggotaan; Copy Surat KPUD Jakarta Selatan No: 545/KPU-JS/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 Kepada Ketua Partai SRI Jakrta Selatan Perihal Pemberitahuan kepada Partai Politik agar menghadirkan anggotanya dalam verifikasi faktual keanggotaan; Copy Surat KPUD Kota Tanggerang No: 554/KPUKota.051.436421/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Kepada Ketua DPC Partai SRI Kota Tanggerang Perihal Pemberitahuan Hasil Kegiatan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik;
5
Bukti P-5
: Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Pinrang Kepada KPUD Kabupaten Pinrang; Copy Surat DPC Partai SRI Kabupaten Luwu Utara Kepada KPUD Kabupaten 20
Luwu Utara tanggal 02 Januari 2013; 6
Bukti P-6
: Copy Surat keberatan DPW Partai SRI Provinsi Aceh tanggal 03 Januari 2013; Copy Surat DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPUD Kabupaten Pinrang; Copy surat DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara tanggal 02 Januari 2013.
7
Bukti P-7
: 1. Copy Surat Sanggahan DPW Partai SRI Provinsi Jambi No: 016/SKL/DPW/PSRI/KW/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPUD Provinsi Jambi; 2. Copy Surat DPC Partai SRI Kota Sungai Penuh No:01/DPC/PSRI.KTSPN/2012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditujukan kepada KPUD Kota Sungai Penuh; 3. Copy surat KPUD kota Tanggerang No: 554/KPUKota.015.436421/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 Kepada Ketua DPC Partai SRI Kota Tanggerang untuk menghadirkan anggota partai SRI sejumlah 65 orang di KPUD Kota Tanggerang pada tanggal 27 Desember 2012, dimana surat itu sendiri diterima oleh pengurus Partai SRI Kota Tanggerang pada siang hari tanggal 27 Desember 2012; 4. Copy Surat Keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Karangasem Provinsi Bali; 5. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Jembrana Provinsi Bali; 6. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Indragiri Hulu Riau tanggal 03 Januari 2013; 7. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Indragiri Hilir Riau 21
tanggal 03 Januari 2013; 8. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; 9. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Cirebon, Jawa barat; 10. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Ciamis, Jawa barat; 11. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan tentang hasil verifikasi partai politik peserta pemilu di Kabupaten Pinrang yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Pinrang; 12. Copy Surat keberatan DPW Partai SRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 03 Januari 2013. 8
Bukti P-8
: 1. Copy Surat Keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tanggal 02 Januari 2013; 2. Copy Surat keberatan DPC Partai SRI Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tanggal 02 Januari 2013; 3. Copy Surat KPUD Kota Jakarta Selatan No: 545/KPU-JS/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 kepada Ketua DPC Partai SRI Kota Jakarta Selatan.
9
Bukti P-9
: Copy Surat keberatan DPC partai SRI Kota Bogor tanggal 03 Januari 2013 (disertai dengan tanda terima) kepada KPUD Kota Bogor.
10
Bukti P-10
: Copy Surat keberatan DPW partai SRI Sulawesi Selatan tanggal 02 Januari Kepada KPUD Provinsi Sulawesi Selatan.
Bukti P-11
: 1. Copy Surat DPW Partai SRI Papua barat No: 01/P.SRI.P.P/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 Kepada DPN Partai SRI;
11
2. Copy Surat DPC Partai SRI Kabupaten Paniai No: 01/DPC.P.SRI/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, Kepada Ketua KPUD 22
Kabupaten Pania; 3. Copy Surat DPC Partai SRI Kabupaten Pegunungan Bintang No: 01/DPC.P.SRI.PP/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 Kepada KPUD Kabyupaten Pegunungan Bintang; 4. Copy Surat DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Tengah No: 01/DPW-PSRI/ST/PK/KW/I/2013 tanggal 03 Januari 2013 perihal pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Surat keberatan DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 02 Januari 2013 Kepada KPUD Kabupaten Bone; 6. Surat keberatan DPW partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 02 Januari 2013 Kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara; 7. Surat keberatan DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan 013 Kepada KPUD Kabupaten Sinjai; 12
Bukti P-12
: Copy Berita Acara Verifikasi faktual perbaikan pengurus partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat No: 117/BA/XII/2012;
13
Bukti P-13
: Copy Surat keputusan DPN Partai SRI tanggal 07 Januari 2013 (berikut tanda terimanya) kepada KPU Pusat yang berisi pernyataan keberatan atas pelaksanaan dan hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu, surat ini merupakan tindak lanjut dari pernytaan keberatan untuk hal yang sama yang telah disampaikan secara lisan dalam rapat Pleno KPU Pusat tanggal 07 Januari 2013.
Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tambahan dalam perbaikan permohonan Pemohon sebagai berikut: 1
Bukti Pp-1
: 1. Copy Berita Kompas.com tanggal 26 Oktober 2012 Pukul 02:26 WIB berjudul: :Pengumuman Ditunda, KPU tegaskan tak ada Intervensi”.;
23
2. Copy Berita pada website Bawaslu
26 Oktober 2012 berjudul: Tunda Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi, Bawaslu segera Klarifikasi KPU”; 3. Copy berita Suara Karya tanggal 27
Oktober 2012 berjudul: “Penundaan Pengumuman KPU dinilai sebagai pelangaran”: 4. Copy Berita Antara News tanggal 27
Oktober 2012 berjudul: “DPR terima penjelasan KPU perihal Verifikasi Parpol”; 5. Copy Berita Kompas.com tanggal 28
Oktober 2012 berjudul: “16 Partai Politik Lolos Verifikasi Administrasi”: 6. Copy Berita Antara News tangal 29
Oktober 2013 pukul 18:13 WIB berjudul: “KPU:Pengumuman Hasil Verifikasi Mundur Akibat Perubahan Peraturan”: 2
Bukti Pp-1b
: Informasi pada website KPU tanggal 29 Oktober 2012 tentang Peraturan KPU No: 14 dan 15 Tahun 2012 (diunduh pada tanggal 08 November 2012) dalam informasi tersebut KPU jelasjelas menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012, Peraturan KPU No:14/2012 dan Peraturan KPU No: 15/2012 sedang dalam proses pengundangan.
3
Bukti Pp-2
: Copy Berita Negara RI Bulan Oktober 2012 (diunduh pada tanggal 20 November 2012) yang memperlihatkan: 1. Peraturan KPU No: 12/2012 yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nomor 1078 serta Peraturan KPU No: 15/2012 yang diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan Nomor 1079; 2. Pada Berita Negara tanggal 25 Oktober 2012 sama sekali tidak terdapat Peraturan KPU No:14/2012 dan Peraturan KPU No: 15/2012;
4
Bukti Pp-3
: Copy Berita Negara RI Tanggal 25 Oktober 2012 yang diunduh pada tanggal 21 November 2012 kira-kira pukul 19 WIB; 24
5
Bukti Pp-4
: Copy Berita Negara RI tanggal 31 Oktober 2012 yang diunduh pada tanggal 21 November 2012 kira-kira pukul 19 WIB;
6
Bukti Pp-5
: Copy Berita Negara RI bulan Oktober 2012 yang diunduh pada tanggal 03 Desember 2012;
7
Bukti Pp-6
: Copy Peraturan KPU No: 14/2012 yang tanpa Pasal 20 (menurut naskahnya disebutkan ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2012, namun tanpa informasi pengundangan;
8
Bukti Pp-7
: Copy Peraturan KPU No: 14/2012 yang memuat Pasal 20 ( yang menurut naskahnya diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Nomor 1048A);
9
Bukti Pp-8
: Copy Putusan DKPP No: 25-26/DKPPPKE-I/2012 tanggal 27 November 2012;
10
Bukti Pp-9
Surat Edaran : Copy 588/KPU/XI/2012;
KPU
No:
11
Bukti Pp-10
Surat Edaran KPU : Copy 681/KPU/XII/2012 tanggal Desember 2012.
No: 03
Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tambahan yang disampaikan pada sekretariat Bawaslu pada tanggal 29 Januari 2013 sebagai berikut: 1
Bukti Pt-1
: 1. Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Rakyat Independen No.90/SK.01/DPNPSRI/KU/IV/2012, Tentang Pemberian Mandat Penyusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bali; 2. Copy
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Rakyat Independen No.09/SK.01/DPNPSRI/KU/VI/2012, Tentang Pemberian Mandat Penyusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bali;
3. Copy
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Rakyat Independen No.14/SK.01/DPNPSRI/KU/VIII/2012, Tentang 25
Pemberian Mandat Penyusunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Bali; 4. Copy
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Rakyat Independen No.49/SK/DPNPSRI/KU/VIII/2012, Tentang Penetapan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Bali;
5. Copy Kronologis SK Bali.
2
Bukti Pt-2
1. Copy Surat Keputusan Nomor: 34/SK.P/DPN-PSRI/KU/VI/2012 Tentang Pengangkatan Sugeng Wahyudi Sebagai Pejabat Penghubung Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen; 2. Copy Surat Keputusan Nomor: 25/SK.P/DPN-PSRI/KU/IV/2012 Tentang Pengangkatan Rachmat S. Harjosuwito Sebagai Pejabat Penghubung Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen.
3
Bukti Pt-3
1. Copy surat KPU Kota Bogor Nomor: 459/KPU.Kota-011.329141/XII/2012. Kepada Ketua Partai Serikat Rakyat Independen Kota Bogor; 2. Copy lembaran verifikasi faktual anggota partai politik tingkat Kabupaten/Kota Partai Serikat Rakyat Independen, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat; 3. Copy surat KPU Kota Bogor Nomor: 887/KPU.Kota-011.329141/XII/2012. Kepada Ketua Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Kota Bogor; 4. Copy lembaran verifikasi faktual Perbaikan Keanggotaan partai politik tingkat Kota Partai Serikat Rakyat Independen, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat;
4
Bukti Pt-4
Copy Verifikasi Administrasi Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5
Bukti Pt-5
Copy Daftar nama-nama dan alamat anggota Partai Serikat rakyat Independen dalam Wilayah Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
26
3. Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon mengajukan tanggapan, keterangan secara lisan sebagai berikut: 1) Horas A.M. Naiborhu (Ketua Bidang Hukum DPN Partai SRI). bahwa Untuk Provinsi Aceh Partai SRI mendaftarkan 21 (dua puluh satu) kepengurusan tingkat Kabupaten /Kota ke KPU Pusat; bahwa menurut Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, hanya 13 kepengurusan tingkat Kabupaten /Kota yang diterima dari KPU. Atas kesempatan yang diberikan oleh KIP Aceh, Pemohon melalui pengurus-pengurus di daerah melakukan perbaikan dokumen secara layak dan sungguh-sungguh berkas-berkas sebanyak 21 DPC untuk Provinsi Aceh dan mendapat tanda bukti penyerahan berupa check list. Terkait dengan Kepengurusan Partai SRI di Provinsi Bali Pengurus Partai SRI di tingkat nasional sudah melakukan langkah-langkah yang sebetulnya diperkenankan untuk memberikan jawaban konfirmasi oleh pihak KPU Provinsi Bali. Akan tetapi Termohon sangat ketat dengan waktu, bahkan dalam toleransi hitungan detik, karena catatan pengurus Pemohon di sana, dokumen perbaikan diserahkan pada pukul 16.05 atau 16 lewat. Terkait Verifikasi Faktual di Kota Bogor, KPU Kota Bogor menyatakan ada anggota Partai SRI yang tidak ditemukan dalam proses verifikasi faktual, tapi tidak ada bukti sama sekali bahwa KPU Kota Bogor telah melakukan kunjungan kepada Anggota tersebut. Pemohon meminta KPU Kota Bogor memberikan bukti bahwa telah melakukan verifikasi faktual.
2) Damianus Taufan, Ketua Umum DPN memberikan keterangan sebagai berikut:
Partai
SRI,
Bahwa Partai SRI di 21 DPC di Provinsi Aceh berdasarkan Checklist yang diserahkan KPU tidak ada dispute, dalam berita acara verifikasi administrasi Partai SRI di 21 Kabuptan/Kota di provinsi Aceh tidak dinyatakan kurang, tetapi hanya dinyatakan kurang di tingkat Kecamatan, itu yang dispute yang diperbaiki; Partai SRI menerima checklist ada 2 (dua), yang didaftarkan pertama kali dinyatakan lengkap, dan checklist kedua berupa hasil verifikasi administrasi oleh KPU; Partai SRI punya kantor di Kabupaten Pidie. “Alamatnya tidak saya catat, tapi bisa kita cari, nanti kita susulkan buktinya”; Partai SRI mengirimkan dokumen persyaratan 17 DPC 27
tingkat kabupten/kota di Provinsi Aceh kepada KPU Pusat. Untuk perbaikan ditambah lagi Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Pidie; Untuk yang 17 DPC Kabupaten/Kota ada tanda terima penyerahannya dari KPU Pusat, ternyata yang turun ke Provinsi Aceh hanya dokumen 13 DPC Kabupaten/Kota. Terkait Hasil Verifikasi Partai SRI di Provinsi Bali, menerangkan sebagai berikut: bahwa dokumen Kepengurusan Partai SRI Provinsi Bali sudah diserahkan pada waktu pendaftaran pertama kali di KPU Pusat, namun di tengah jalan dilakukan perubahan. “yang saya terkejut ternyata KPU menyerahkan data yang lama ke KPU Bali. Pemohon telah memberikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan tingkat provinsi Bali sebagai perbaikan kepada KPU Provinsi Bali. Adanya perbaikan tersebut telah diberitahukan melalui surat kepada KPU Pusat dan ke KPU Provinsi Bali pada masa-masa akhir perbaikan, karena proses perbaikan itu hanya 3 hari; kelengkapan dokumen baru besoknya diterima;
3) Sugeng Wahyudi, Ketua DPC Partai SRI Kabupaten Bogor, menerangkan sebagai berikut: Jumlah 10% sampling keanggotaan Partai SRI Kota Bogor sebanyak 57 orang; KPU Kota Bogor memberitahukan bahwa hasil Verifikasi Faktual yang pertama menunjukkan Partai SRI gagal, karena anggotanya tidak ditemukan. Kemudian Partai SRI disuruh mengumpulkan anggota di KPU Kota Bogor tanggal 11 Desember 2012; Berdasarkan pengecekan di lapangan berama Ketua DPC Partai SRI Kota Bogor, ternyata masalah tersebut terjadi karena adanya kesalahan human error, di mana nama kampungnya tertulis “Kukudu”, padahal yang benar adalah Kukubu.
4) Dr. Andi Hikma Nurlaili, M.Pd., Ketua DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan: Pada saat rapat Pleno yang dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh seluruh KPUD Kabupaten/Kota, KPUD Kabupaten Maros menyampaikan bahwa Verifikasi Faktual untuk keanggotaan Partai SRI tidak bisa dilanjutkan karena di dalam keanggotaannya ditemukan beberapa nama Jawa. Namun nama-nama dimaksud tidak diberitahukan kepada Pemohon; Di Luwu Utara, KPU setempat menghentikan verifikasi 28
tanggal 26 Desember 2012. Dan pada hari itu KPU Luwu Utara memanggil Ketua DPC Partai SRI untuk menyampaikan Bahwa Partai SRI sudah tidak lolos di Luwu Utara dan proses verifikasi dihentikan pada hari itu juga, padahal masih ada 3 hari sebelum masa verifikasi berakhir; Tidak ada surat dari KPU Luwu Utara kepada DPC Partai SRI Luwu Utara terkait penghentian verifikasi factual tersebut; Pada rapat pleno di KPU Provinsi Sulawesi Selatan terungkap bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat di Kabupaten Luwu Utara karena syarat keterwakilan perempuan dan keanggotaan tidak terpenuhi; Syarat minimal kepengurusan 75% kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 18 Kabupaten /Kota. Partai SRI mendaftarkan 24 DPC Kabupaten/Kota, yang memenuhi syarat ada 12 DPC, yang tidak terpenuhi ada 10 DPC yang sebagian di antaranya diajukan keberatan oleh Pemohon; Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu sebagian besar karena persoalan KTA dan penghentian proses verifikasi di Luwu Utara serta di 3 kabupaten daerah KPU setempat sama sekali tidak memverifikasi keanggotaan Termohon; Di Kabupaten Bone, Ketua DPC Partai SRI hampir setiap hari berada di KPU Kab Bone untuk menanyakan kapan pengurus DPC Partai SRI diverifikasi. Ketua KPU Kabupaten Bone selalu berjanji “besok”. “Kamu pulang saja ke sekretariatmu.” Untuk Kabupaten Barru KPU Kabupaten mengatakan tidak bisa menemukan anggota Partai SRI sebanyak 17 orang dan meminta agar anggota tersebut dihadirkan ke KPU Barru. Kemudian Pemohon langsung memenuhinya. Namun pada saat pembacaan berita acara, keanggotaan Pemohon di Kabupaten Barru dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan alasan ada orang tersebut yang menolak sebagai anggota Partai SRI.
Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon juga mengajukan Saksi Ahli, yaitu DR Lintong Oloan Siahaan, SH, MH, Ahli Hukum Tata Usaha Negara, Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Saksi ahli ini menjelaskan sebagai berikut: Keputusan KPU Nomor 05/KPPS/KPU/2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014, boleh dikatan sebagai keputusan administrasi. Keputusan ini baru mempunyai kekuatan hukum final kalau tak diberikan kesempatan lagi untuk menguji keabsahannya dari segi yuridis. Secara sepintas, persidangan ini sedang 29
menguji keabsahan persidangan ini. Dan ia menjadi tidak sah kalau ada yang berpendapat ini tidak sesuai dengan hukum. Bahwa ia mendengar sepintas ada dua tahapan verifikasi, yaitu tahapan verifikasi administratif dan faktual. Oleh karena sebelum mencapai ini, harus ada verifikasi administrative. “Hal ini pun harus diberi peluang untuk mengeceknya, sah atau tidak. Dalam proses ini apakah ini dilampaui atau tidak, saya belum tahu.” Salah satu tahapan yang memang sangat penting di sini adalah verifikasi administrasi, yaitu tahapan yang harus ditempuh untuk bisa maju Keputusan final. Yang disebut Keputusan di dalam berita acara pun sudah merupakan Keputusan itu. Jadi di dalam setiap tahapantahapan itu ada Keputusan. Namun tidak semua Keputusan itu bisa digugat. Untuk mengeluarkan Keputusan final harus sesuai dengan undang-undang dan tak boleh ada yang dilupakan. Ini yang disebut dengan antara lain asas-asas pemerintahan yang baik, yang di Negara manapun diakui. Semua tahapantahapan yang disebut dalam undang-undang itu harus dilakukan secara benar. Kalau ada yang dilakukan secara menyimpang akan membuat Keputusan itu menjadi tidak benar dan bertentangan dengan hukum yang bisa dibatalkan. Mengenai verifikasi administrasi, apakah verifikasi administrasi itu sudah ada keputusannya baik bentuk tertulis maupun berita acara saya tak permasalahkan. Tapi keputusan itu apakah sudah dijalankan berdasarkan ilmu pemerintahan yang baik. Kalau ada yang menduga atau keberatan dengan ini, apakah ada badan tersendiri di lingkungan KPU ini yang menguji atau tidak. Jadi itulah yang disebut dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. untuk menguatkan suatu Keputusan, terutama Keputusan yang menyangkut urusan publik seperti ini harus menjunjung semua elemen-elemen yang terkait dan mempertimbangkannya dengan tepat. Jika ada Keputusan yang kurang memperhatikan hal itu, maka itu merupakan keputusan yang cacat dan sewenang-wenang. “Kalau saya tangkap, ada satu tahap yang dilakukan sebelumnya, yaitu tahap verifikasi yang tidak dimasukan dalam bahan pertimbangan. Kalau seandainya Keputusan itu dimasukkan ke sini, mungkin Keputusan ini tidak demikian. Itu menjadi syarat untuk sahnya keputusan ini. Seandainya dimasukkan atau tidak dimasukkannya tak mengubah keputusan ini, maka tak menjadi syarat. Tapi kalau saya melihat secara sepintas keterangan tadi, itu verifikasi administrasi sangatsangat penting sekali. Suatu tahapan yang penting dari 30
tahapan-tahapan yang ada untuk maju ke tahapan final yaitu verifikasi faktual. Makanya tadi saya tanya, verifikasi administarasi ini merupakan syarat untuk dikatakan sah apa tidak. Saya katakan untuk pengadilan memang tak mungkin. Tetapi oleh administrasi itu sendiri bisa. Inilah yang dinamakan kontrol intern yang dilakukan administrasi kepada dirinya sendiri sebagai check and balances agar penguasa tak berbuat sewenang-wenang. Kalau ada putusan badan administrasi untuk itu, maka putusan itu sudah menyangkut putusan administrasi. Menurut saya itu wajib dimasukan ke dalam bahan pertimbangan. Berarti ada satu yang tidak dimasukan dalam Keputusan ini sampai akhir Keputusan. Kalau ada yang seharusnya dimasukan, lalu tidak dimasukan ke dalam pertimbangan Keputusan hukum, maka Keputusan itu dinamakan keputusan yang sewenang-wenang. “Namun semua Keputusan itu biar sidang ini yang menentukan. Bukan saya. Saya hanya menjawab pertanyaan berdasarkan keahlian saya.” Jika ketentuan hukum sudah menentukan syarat-syaratnya, a,b,c sampai 7. Syarat-syarat itu tidak memberikan tanda memberikan kewenangan kepada pelaksana untuk menyampingkan sesuai kebutuhan. Itu menurut saya imperative. Harus dijalankan dengan alasan apapun. Jadi tandanya itu kira-kira begini, syarat-syarat antara lain. Jika ada antara lain, barangkali bisa dibijaksanakan. Tetapi jika tak ada antara lain. Semua syarat-syarat itu harus diperlakukan secara adil dan komulatif harus dilakukan. Akan tetapi jika berhalangan, misalnya karena pelaksanaan waktu yang tak memungkinkan, harus tetap diperlakukan secara adil. Misalnya pemohon mempersoalkan masalah keanggotaan, nilai keanggotaan sangat tinggi. Kemudian yang kedua, mengenai pertentangan antar pasal. Kalau itu namanya penafsiran grammatical. Nah itu sebetulnya bisa ditafsirkan juga secara historis dalam perdebatan di DPR dalam suasana apa dulu sampai timbul dua pasal ini, Kemudian dari sisi filosofis. Artinya undang-undang ini dibuat untuk tujuan bagaimana. Kira-kira bisa diambil keputusan dari yang bertentangan ini kira-kira mana yang mendekati dengan filosofis dibentuknya undang-undang itu. Tujuan dari Pemilu ini sebetulnya supaya terjadi yang benar-benar fairness dan secara sederhana saja sebagai alat pemilihan pemimpin melalui cara yang fair untuk membawa bangsa kenegara kemakmuran, itu filosofis sederhana. Barangkali dari setiap peserta persidangan ini bisa lebih detail lagi. Kalau melalui peraturan undang-undang. Tetap undangundang yang menang. Karena apa yang ada dalam peraturan adalah menjalankan undang-undang. Tapi kalau dilihat dalam kenyataannya bertentangan dengan undangundang. Tetap yang menang itu undang-undang. Itu jawaban saya. 31
Berarti yang lolos verifikasi secara administrasi itu bukan 16 akan tetapi bertambah 18. Harusnya yang 18 masuk pada tahap verifikasi faktual. Itu pendapat saya. Barangkali ini yang dipersoalkan. Kenapa tidak dimasukkan dalam suatu pertimbangan mengenai hal yang sudah kita bicarakan tadi. Kalau seandainya ini dimasukkan dalam pertimbangan, mungkin keputusan daripada nomor 05 ini tidak akan demikian. Di mana tadi saya sebutkan untuk mengambil suatu keputusan yang sangat menyangkut publik, harus memiliki elemen-elemen secara tepat. Ada mempertimbangkan, kalau ada suatu keputusan yang tidak memiliki dan tidak mempertimbangkannya, berarti itu adalah keputusan yang tidak cermat atau keputusan yang sewenang-wenang. Jadi di sini juga tidak boleh ada perbedaan tentang yang 18 itu dan ketentuan yang 16. Karena itu posisinya sama ketika dikeluarkan oleh badan kehormatan. Kalau ada perbedaan, harus digunakan asas yang dalam ilmu pemerintahan sebagai asas-asas persamaan, dan tidak bertentangan dengan undangundang. Saya tetap mangacu pada piranti perundang-undangan, kekuatan hukum yang di Bawaslu itu adalah kekuatan hukum yang diperoleh secara gradual sampai kepada pengontrol. Kemudian tadi mengatakan yang mengatur jadwal itu adalah peraturan terpilih untuk melakukan undang-undang. Kemudian putusan yang mengatakan harus sesuai, juga di bawah pengaturnya. Nah kalau ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang intinya mencari kebenaran materi yang sesungguhnya bagi keadilan bagi semua pihak, Dia harus mengalah dengan ketentuan undang-undang dengan jadwal ulang yang baru. Itu pendapat saya. Karena itu, kalau ada alasan dari putusan yang membatasi, dan kalau itu bertentangan dengan undang-undang saya kira hanya termasuk urusan administrasi dan jangan terlalu jauh. Karena sumber kekuatan hukum yang gradual harus bersumber dari atas itu tidak boleh bertentangan. Jadi pada umumnya undang-undang itu berlaku bukan pada tanggal ditetapkannya akan tetapi pada tanggal diundangkannya. Karena itu sudah masuk ke publik. Tapi ada juga satu asas yang harus dipahami. Jika terjadi perubahan aturan pada saat peristiwa terjadi, maka akan digunakan peraturan yang paling menguntungkan bagi yang bersangkutan. Kemudian pertanyaan berikutnya ada penyisipan-penyisipan pada peraturan-peraturan yang sudah keluar lembarannya, secara logika hukum saja, ini merupakan membohongi publik. Jadi dalam penelitian saya mengenai Prancis, Amerika dan Australia saya memang menemukan adanya kuasi ….untuk kemakmuran, welfare state. Karena begitu terjebak dalam proses persidangan 32
maka akan terjebak pada proses yang berkepanjangan yang tak ada kepastian. Itu yang disebut justice, yang memang seharusnya. Kalau di Australia di sebut kuasi, semua persoalan pemerintahan itu hanya 2% saja dari jumlah sengketa yang masuk ke dalam pengadilan. Menurut saya, putusan ini sudah bisa langsung menggantikan putusan tersebut Putusan ini sudah tidak memerlukan eksekusi lagi, sudah langsung menggantikan keputusan yang sudah ada. Ini yang saya catat dari Negara-negara yang sudah menjalankannya. Kenapa? Karena ini kontrol intern dari administrasi itu sendiri yang mengontrol administrasi itu sendiri. Jadi, kontrol yang terakhir inilah yang benar.
Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 29 Januari 2013, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tertanggal 08 Januari 2013 yang menjadi obyek sengketa dalam Permohonan PEMOHON adalah suatu produk hukum yang bersifat cacat hukum, baik cacat hukum yang bersifat formal maupun cacat hukum yang bersifat materil; 2. Cacat hukum yang bersifat formal pada obyek sengketa diakibatkan oleh penerbitan obyek sengketa yang hanya didasarkan pada hasil verifikasi faktual partaipartai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014 sebagaimana terlihat pada bagian “Memperhatikan” dalam Konsideran. Padahal, partai-partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014 telah diwajibkan menempuh 2 (dua) tahapan verifikasi, yaitu: verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang merupakan dua tahapan yang saling berbeda, dimana: a. hasil masing-masing tahapan tersebut diwujudkan dalam berita acara yang terpisah; b. kelulusan dalam tahap verifikasi administrasi telah dijadikan TERMOHON sebagai syarat mutlak untuk mengikuti tahap verifikasi faktual; 3. Pengabaian hasil verifikasi administrasi dalam penerbitan obyek sengketa menjadi cacat hukum yang bersifat formal, mengingat: a. tidak dilaksanakannya verifikasi terhadap keanggotaan partai-partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014 pada tahap verifikasi administrasi sebagaimana diakui oleh Komisioner TERMOHON, Sdr. Hadar Nafis Gumay, dalam media online Tempo.co tanggal 31 Oktober 2012. Padahal, menurut Pasal 16 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 8 ayat (2) huruf f UU No.: 08/2012 jo Peraturan KPU No.: 12/2012, keanggotaan partai politik wajib diverifikasi, baik pada tahap verifikasi administrasi maupun pada 33
tahap verifikasi faktual. Oleh karena itu, verifikasi administrasi partai-partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan oleh TERMOHON secara bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) huruf f jo Pasal 15 jo Pasal 16 ayat (1) UU No.: 08/2012; b. dalam pelaksanaan verifikasi administrasi terhadap partai-partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014, TERMOHON telah dinyatakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalu Putusan No.: 25-26/DKPP-PE-I/2012 tertanggal 27 November 2012 telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 112 ayat (10) DKPP telah merehabilitasi hak-hak partai-partai politik calon Peserta Pemilu tahun 2014 yang dirugikan oleh TERMOHON dalam pelaksanaan verifikasi administrasi; Dengan demikian, pencatuman hasil verifikasi administrasi dalam bagian “Mengingat” pada bagian Konsiderans obyek sengketa akan menimbulkan akibat hukum baru yang bersifat mendasar terhadap keabsahan obyek sengketa. Oleh karena itu, TERMOHON dengan sengaja telah menyembunyikan fakta-fakta hukum yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam penerbitan obyek sengketa; 4. Cacat hukum yang bersifat materil pada obyek sengketa diakibatkan oleh berbagai pelanggaran hukum oleh TERMOHON pada tahap verifikasi faktual, sehingga oleh karena itu obyek sengketa telah diterbitkan oleh TERMOHON dengan berdasarkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya; 5. Pelanggaran hukum oleh TERMOHON dalam pelaksanaan verifikasi faktual telah dikemukakan oleh PEMOHON baik dalam Permohonan tertanggal 14 Januari 2013 maupun dalam Perbaikan atas Permohonan tertanggal 21 Januari 2013, dimana keduanya adalah satu kesatuan yang tak pisahkan. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON telah uraikan oleh PEMOHON dalam butir 15, 16, 17, 18 dalam Permohonan tanggal 14 Januari 2014 dengan menggolongkannya berdasar jenis dan/atau modus operandi-nya; 6. Alat-alat bukti yang dilampirkan oleh PEMOHON pada Permohonan tertanggal 14 Januari 2013 adalah sample untuk masing-masing jenis dan/atau modus operandi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON secara massif dan terencana secara sistematis. Menghadirkannya dalam bentuk sample dalam pemeriksaan Permohonan dilakukan oleh PEMOHON dengan pertimbangan efisiensi dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pemeriksaan Permohonan terutama dalam tahap pembuktian; 34
7. Sifat massif dalam pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON terlihat dari penyebaran pelanggaran yang kurang lebih sama terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia; 8. Sifat terencana secara sistematis dalam pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut: a. Pemberlakuan Peraturan KPU No.: 14/2012 yang tidak sesuai dengan UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana Peraturan KPU tersebut: i. ditetapkan dengan menggunakan tanggal mundur dan diberlakukan sebelum diundangkan; ii. adanya 2 (dua) versi Peraturan KPU No.: 14/2012, yaitu versi tanpa Pasal 20 yang diberlakukan untuk 16 (enam belas) partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi pada tanggal 28 Oktober 2012 dan versi yang memuat Pasal 20 yang diberlakukan untuk 18 (delapan belas) partai politik yang mengikuti verifikasi faktual berdasarkan Putusan DKPP No.: 25-26/DKPPPE-I/2012 tertanggal 27 November 2012. Penyisipan Pasal 20 ke dalam Peraturan KPU No.: 14/2012 telah dilakukan dengan tata yang tidak sesuai dengan UU No.:12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diakui oleh TERMOHON, baik dalam Jawaban tertanggal 22 Januari 2012 maupun dalam berbagai jawaban lisan sepanjang pemeriksaan Permohonan PEMOHON; b. diabaikannya Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik sebagaimana terlampir pada Surat No.: 481/KPU/X/2012 tertanggal 04 Oktober 2012 yang disusul dengan pemberlakuan Surat No.: 588/KPU/XI/2012 dalam pelaksanaan verifikasi 16 (enam belas) partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi pada tanggal 28 Oktober 2012. Hal itu layak diduga untuk memudahkan kelulusan 16 (enam belas) partai politik dalam verifikasi faktual, mengingat persyaratan verifikasi faktual dalam Surat No.: 588/KPU/XI/2012 jauh lebih ringah dibandingkan dengan persyaratan dalam Surat No.: 481/KPU/X/2012; c. diabaikannya Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik sebagaimana terlampir pada Surat No.: 481/KPU/X/2012 tertanggal 04 Oktober 2012 yang disusul dengan pemberlakuan Surat No.: 681/KPU/XII/2012 dalam pelaksanaan verifikasi faktual 18 (delapan belas) partai politik yang mengikuti verifikasi faktual berdasarkan Putusan 35
DKPP No.: 25-26/DKPP-PE-I/2012 tertanggal 27 November 2012. Faktanya, persyaratan verifikasi faktual dalam Surat No.: 681/KPU/XII/2012 jauh lebih berat dibandingkan dengan persyaratan verifikasi faktual dalam Surat No.: 588/KPU/XI/2012 maupun dalam Surat No.: 481/KPU/X/2012 sebagaimana telah diuraikan oleh PEMOHON dalam Replik tertanggal 28 Januari 2013; d. Pengakuan Ketua KPUD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam keterangannya dalam pemeriksaan Permohonan PEMOHON pada tanggal 28 Januari 2012 yang menyatakan adanya arahan KPUD Provinsi Sumatera Utara kepada KPUD-KPUD Kabupaten/Kota untuk meminta pengurus partai-partai politik menghadirkan anggotanya di kantor KPUD Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 9. Pemberlakuan dan penyebar-luasan Peraturan KPU No.: 14/2012 dan Peratuan KPU No.: 15/2012, terutama penambahan Pasal 20 ke dalam Peraturan KPU No.: 14/2012, tanpa menempuh tata cara sebagaimana diatur dalam UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan layak diduga adalah tindak pidana sekaligus pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga oleh karena itu harus ditindak-lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Keberatan PEMOHON, baik yang diajukan oleh DPW Partai SRI dan oleh DPC Partai SRI di berbagai wilayah di Indonesia maupun oleh DPN Partai SRI pada tanggal 07 Januari 2013 tidak pernah ditanggapi dan/atau dijawab oleh TERMOHON. 11. Sebagai akibat dari berbagai perbuatan TERMOHON dalam penerbitan obyek sengketa telah sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PEMOHON, sehingga oleh karena itu PEMOHON memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk memulihkan hak-hak PEMOHON untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2014; A. DALIL-DALIL TERMOHON: I. Dalam Pandangan Umum: 1. Dalil-dalil TERMOHON dalam Pandangan Umum pada Jawaban tertanggal 22 Januari 2012 tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara, sehingga oleh karena itu harus diabaikan sepanjang pemeriksaan dan pemberian putusan atas Permohonan PEMOHON; 2. Dalil TERMOHON yang menyatakan keberatannya terhadap Perbaikan atas Permohonan PEMOHON adalah dalil yang tidak berdasar, mengingat perbaikan Permohonan diajukan oleh PEMOHON sebelum Permohonan tersebut ditanggapi oleh TERMOHON. Perlu pula dikemukakan bahwa Perbaikan tersebut diajukan oleh PEMOHON setelah terlebih dahulu mendapatkan 36
persetujuan dari Majelis Pemeriksa. Oleh karena itu pengajuan Perbaikan Permohonan tersebut sepenuhnya adalah hak PEMOHON yang telah dilaksanakan secara sah, sehingga oleh karena itu Perbaikan Permohonan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Permohonan; II. Dalam Pokok Perkara: 1. Dalil-dalil yang diajukan oleh TERMOHON dalam Jawaban tertanggal 22 Januari 2012 dapat digolongkan menjadi: a. Dalil yang berisi pengakuan atas kebenaran dalil PEMOHON. Dalil-dalil ini dapat ditemukan dalam: i. Dalil dalam Butir A yang mengakui bahwa verifikasi partai politik terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual; ii. Dalil dalam Butir A yang mengakui bahwa Konsiderans dan diktum obyek sengketa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makna yang terkandung dalam dalil tersebut adalah cacat hukum pada Konsiderans akan berakibat pada cacat hukum pada diktum; iii. Dalil pada Butir B yang mengakui bahwa TERMOHON telah memberlakukan Peraturan KPU No.: 14/2012 sebelum diundangkan di Berita Negara serta menambahkan Pasal 20 ke dalam Peraturan KPU No.: 14/2012 tanpa menempuh prosedur pengundangan sebagaimana diatur dalam UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; iv. Dalil pada Butir B yang menyatakan bahwa Peraturan KPU No.: 14/2012 telah pernah diperiksa dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalil ini berlaku sebagai pengakuan bahwa Peraturan KPU No.: 14/2012 mengandung permasalahan, namun pemeriksaan itu berlangsung dalam ranah Kode Etik; v. Dalil pada Butir D yang menyatakan bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat Edaran No.: 588/KPU/XI/2012 sebelum Putusan DKPP, sehingga oleh karena itu hanya berlaku untuk 16 (enam belas) partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi administrasi pada tanggal 28 Oktober 2012 dan menerbitkan Surat Edaran No.: 681/KPU/XII/2012 pasca-Putusan DKPP, sehingga oleh karena itu hanya berlaku untuk 18 (delapan belas) partai politik yang mengikui verifikasi faktual berdasarkan Putusan DKPP; b. Dalil-dalil yang berisi penyangkalan namun tanpa alasan dan/atau alat-alat bukti yang cukup. Dalil-dalil ini dapat ditemukan dalam: i. Dalil butir D yang menyatakan bahwa verifikasi bagi 34 (tiga puluh empat) partai politik 37
ii.
menggunakan regulasi yang sama sehingga tidak ada diskriminasi terhadap 18 (delapan belas) partai politik. Dalil ini bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh PEMOHON maupun dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana Peraturan KPU No.: 14/2012 diberlakukan dalam 2 (dua) versi dengan isi yang saling berbeda serta dengan fakta diberlakukannya Surat No.: 588/KPU/XI/2012 untuk 16 (enam belas) partai politik dan Surat No.: 681/KPU/XII/2012 untuk 18 (delapan belas) partai politik dengan mengesampingkan Surat No.: 481/KPU/X/2012 yang memuat Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik; Dalil dalam Butir E yang ditujukan untuk menyangkal contoh-contoh kasus yang dikemukakan oleh PEMOHON. Dalil tersebut hendaknya dipahami sesuai fakta-fakta persidangan sebagai berikut: Pengakuan KPUD Provinsi Aceh yang menyatakan hanya menerima dokumen 13 (tiga belas) DPC Partai SRI dari KPU Pusat, padahal PEMOHON telah menyerahkan dokumen 18 (delapan belas) DPC Partai SRI di Provinsi Aceh kepada TERMOHON; Ketidak-mampuan KPUD Kota Bogor menghadirkan Lampiran 2 Formulir Model F-12 Parpol untuk membuktikan bahwa KPUD Kota Bogor telah berusaha menemui anggota PEMOHON; Pengakuan KPUD Provinsi Bali berdasarkan bukti tertulis yang diperlihatkan di hadapan Majelis Pemeriksa bahwa dokumen perubahan Kepengurusan DPW Partai SRI Provinsi Bali telah diterima oleh KPU Provinsi Bali pada pukul 15.50 waktu setempat pada tanggal 17 Desember 2012; Tidak adanya sangkalan dari TERMOHON yang disertai dengan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Ketua DPW Partai SRI Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2012, walau kesempatan untuk memberikan sangkalan telah diberikan oleh Majelis Pemeriksa kepada TERMOHON dalam 3 (tiga) kali persidangan;
2. Dengan demikian, sepanjang pemeriksaan Permohonan PEMOHON, TERMOHON tidak mampu menyangkal dalildalil PEMOHON dengan dalil-dalil yang mempunya nilai pembuktian. 38
B. BUKTI SURAT 1. Bukti Surat telah PEMOHON sampaikan bersamaan dengan pengajuan Permohonan tertanggal 14 Januari 2012 sesuai tata cara pendaftaran Permohonan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); 2. Bukti-bukti surat lainnya sesuai permintaan Majelis Pemeriksa, PEMOHON sampaikan bersamaan dengan penyampaian Kesimpulan ini; 3. Bukti Surat dari TERMOHON belum pernah diterima oleh PEMOHON selama pemeriksaan Permohonan PEMOHON. Oleh karena itu, secara yuridis, dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERMOHON harus dianggap sebagai dalil-dalil tanpa bukti; C. KETERANGAN SAKSI AHLI 1. Dalam pemeriksaan Permohonan ini pada tanggal 28 Januari 2012, PEMOHON telah menghadirkan Saksi Ahli, Dr. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H., seorang ahli hukum tata usaha negara serta mantan hakim tinggi / mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Daftar Riwayat Hidup Saksi Ahli telah PEMOHON serahkan kepada Majelis Pemeriksa sebelum pemeriksaan Saksi Ahli); 2. Dalam keterangannya pada tanggal 28 Januari 2012, Saksi Ahli menyatakan bahwa obyek sengketa adalah suatu produk hukum yang bersifat cacat hukum, baik cacat hukum yang bersifat formal maupun cacat hukum yang bersifat materil; 3. Menurut Saksi Ahli, cacat hukum formal dalam obyek sengketa disebabkan oleh diabaikannya salah satu tahapan verifikasi yang hasilnya telah diwujudkan dalam suatu produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Putusan DKPP No.: 25-26/DKPP-PEI/2012 tertanggal 27 November 2012; 4. Menurut Saksi Ahli, cacat hukum materil dalam obyek sengketa disebabkan oleh: a. Diabaikannya ketentuan UU No.: 08/2012 oleh TERMOHON dalam pelaksanaan verifikasi, padahal ketentuan tersebut sesungguhnya bersifat imperatif; b. Putusan DKPP No.: 25-26/DKPP-PE-I/2012 berlaku sebagai dasar hukum kelulusan verifikasi administrasi bagi 18 (delapan belas) partai politik yang disebutkan dalam Putusan tersebut, sehingga oleh karena itu, partai-partai politik tersebut harus diperlakukan sama dengan 16 partai politik yang sebelumnya dinyatakan lulus verifikasi administrasi oleh TERMOHON; c. Diabaikannya asas perlakuan yang sama dan asas 39
fairness yang merupakan unsur Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang seharusnya ditaati dalam pelaksanaan verifikasi oleh TERMOHON. Hal itu terlihat dari berbagai peraturan dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap 18 (delapan belas) partai politik yang mengikuti verifikasi faktual berdasarkan Putusan DKPP No.: 25-26/DKPP-PEI/2012 tertanggal 27 November 2012; 5. Menurut Saksi Ahli, obyek sengketa belum menjadi keputusan tata usaha negara yang bersifat final, mengingat diberikannya wewenang oleh UU No.: 08/2012 kepada Bawaslu untuk melakukan internal control melalui mekanisme quasi-peradilan; 6. Menurut Saksi Ahli, dalam pemeriksaan pokok sengketa, Majelis Pemeriksa tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum (rechtsmatigheid) tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan (doelmatigheid) dalam keputusan yang diberikan; 7. Menurut Saksi Ahli, PEMOHON sebagai pihak yang dirugikan oleh keputusan yang menjadi obyek sengketa, berhak mendapatkan putusan yang lebih menguntungkan PEMOHON; 8. Menurut Saksi Ahli, putusan yang diberikan oleh Majelis Pemeriksa dalam kedudukannya sebagai quasi-peradilan mempunyai kekuatan untuk merubah dan/atau memperbaiki keputusan yang menjadi obyek sengketa sesaat setelah putusan tersebut diucapkan tanpa membutuhkan mekanisme eksekusi sebagaimana berlaku dalam putusan lembaga peradilan murni; 9. Menurut Saksi Ahli, penambahan Pasal 20 ke dalam Peraturan KPU No.: 14/2012 tanpa menempuh tata cara perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.: 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan selain perbuatan yang tidak sah juga adalah tindak kriminal yang harus ditindak-lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Sepanjang pemeriksaan Permohonan PEMOHON, TERMOHON tidak menghadirkan Saksi maupun Saksi Ahli. Adapun keterangan para KPUD berlaku sebagai keterangan pihak (dalam hal ini TERMOHON), mengingat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan subyek hukum. Oleh karena itu, keterangan para KPUD yang diberikan dalam persidangan berlaku sebagai TERMOHON, di mana nilai pembuktiannya tunduk pada hukum pembuktian yang berbunyi unum testis nullum testis (satu saksi bukan saksi). D. KESIMPULAN 40
Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERMOHON, alat-alat bukti, keterangan para pihak, serta keterangan Saksi Ahli dapat disimpulkan bahwa segala dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON telah terbukti atau setidak-tidaknya tidak dapat disangkal oleh TERMOHON dengan kekuatan alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup. E. PERMOHONAN Berdasarkan hal-hal tersebut atas serta berdasarkan faktafakta persidangan dengan ini PEMOHON dengan hormat memohon kepada Ketua Badan Pengawa Pemilu Republik Indonesia u.b. Majelis Pemeriksa Permohonaan Penyelesaian Sengketa Pemilu No.: 002/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 untuk: 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; 2. Menolak dalil-dalil dan permohonan TERMOHON untuk seluruhnya; Atau, apabila Ketua Badan Pengawa Pemilu Republik Indonesia u.b. Majelis Pemeriksa Permohonaan Penyelesaian Sengketa Pemilu No.: 002/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. 4. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, mengajukan jawaban sebagai berikut:
Termohon
Jawaban Termohon secara lisan sebagi berikut: 1) Ida Budhiati. SH.MH., Anggota KPU RI.
berkaitan dengan produk hukum Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk beschikking maupun dalam bentuk regeling. Dalam bentuk Beschikking adalah Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013, kemudian berkaitan dengan Regeling yakni terkait dengan tafsir norma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan kemudian diatur secara teknis dalam Peraturan KPU yang mengatur tata cara verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2014.
Berkaitan dengan 2 hal ini dalam pendapat kami maka lembaga yang berkompeten untuk menguji produk hukum administratif adalah PTUN, kemudian untuk menguji apakah Peraturan KPU bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka menjadi kompetensi dari MA.
Kemudian yang Ketiga, menyangkut statement salah seorang Komisioner KPU yang dimuat dalam majalah Tempo, secara personal dan institusional Bapak Hadar Gumay juga sudah memberikan penjelasan secara langsung dalam forum mediasi beberapa waktu yang lalu. 41
persoalan verifikasi faktual di tingkat propinsi di wilayah kabupaten/kota atau propinsi secara nasional untuk propinsi Aceh, poin yang kedua untuk propinsi Bali yang ketiga Kota Bogor, Prop DKI untuk sementara itu yang akan kami sampaikan, kami serahkan KPU Aceh untuk menyampaikan.
untuk 21 tadi yang disebut tentu kami kesulitan untuk membuktikan 21 ini pada daerah yang mana ? pada provinsi yang mana, kabupaten apa ? objek sengketanya berkaitan dengan variable verifikasi yang mana.
untuk 18 Parpol yang dilakukan verifikasi faktual, KPU telah membentuk Pokja dalam hal terdapat Dispute berkaitan dengan dokumen dan klaim oleh parpol dan dokumen yang diserahkan KPU Pusat kepada KPU Propinsi ataupun KPU Kab/Kota parpol sudah diberikan kelonggaran. Untuk menyampaikan pada masa perbaikan. Apabila sampai akhir masa perbaikan dokumen yang diklaim parpol tidak diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota maka tentu saja kami tidak bisa melakukan verifikasi karena dokumen itu tidak diserahkan sesuai waktu yang diberikan kepada 18 parpol.
mereview perjalanan verifikasi administrasi dan verifikasi factual parpol diseluruh dokumen kepengurusan baik tingkat Pusat, Provinsi. Kabupaten. Kecamatan diserahkan kepada KPU, kemudian KPU melaksanakan verifikasi administrasi, sampai kepada kesimpulankesimpulan parpol memenuhi syarat atau TMS administrasi, terhadap parpol yang sudah dinyatakan memeneuhi syarat atau TMS administrative kemudian menempuh upaya hukum mengajukan sengketa kepada Bawaslu dan Bawaslu sudah menerbitkan rekomendasi agar KPU melakukan penelitian ulang kepada 12 parpol terhadap rekomendasi Bawaslu kami sudah melakukan penelitian ulang dan kesimpulannya kami tetap pada kesimpulan awal bahwa 18 parpol TMS administratif dan kemudian sampailah kepada persidangan DKPP yang akhir putusannya memerintahkan kepada KPU melakukan verifikasi ulang. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan parpol yang sudah dinyatakan tidak lolos administratif kemudian harus dilanjutkan kepada verifikasi faktual, kami mempunyai kebiijakan: ada bukti surat edaran.
Pada rapat koordinasi KPU dengan 18 Parpol yang waktu itu juga dihadiri oleh Pak Taufan (Pemohon), Termohon telah menjelaskan: dalam hal terjadi dispute dan klaim parpol bahwa ada dokumen kepengurusan pada daerah tertentu yang sudah diserahkan kepada KPU (Termohon), sementara dokumen itu tidak ada di KPU, 42
maka KPU memberi kesempatan untuk menyerahkan dokumen-dokumen kepengurusan dimaksud pada masa perbaikan hasil verifikasi faktual di masing-masing daerah. Terkait dengan kepengurusan Partai SRI di Aceh, pertanyaannya adalah apakah Partai SRI pada Kab/Kota di Aceh itu sudah menggunakan kesempatan pada masa perbaikan untuk menyerahkan dokumennya. Tadi sudah dijelaskan oleh KPU Provinsi Aceh bahwa partai SRI tidak menggunakan kesempatan untuk menyerahkan dokumen sebagaiamana yang diklaim oleh Partai SRI pada kesempatan verifikasi.
persoalan terkait dengan verifikasi administrasi itu sudah diuji oleh Bawaslu dan DKPP. Dan dari hasil pengujian dari Bawaslu dan DKPP itu sudah ditentukan sebuah keputusan. Keputusan Bawaslu kita diminta untuk melakukan pembuktian ulang terhadap 12 parpol dan kita sudah menindaklanjuti terbut kami tetap pada kesimpulan awal 12 Parpol TMS administratif dan sampailah pada persidangan DKPP, DKPP nampaknya sependapat dengan Bawaslu, ada persoalan dengan verifikasi administratif, dan diperintahkan untuk mengikutsertakan 18 parpol melakukan verifikasi factual, jadi jelas dokumen 18 parpol ini mempunyai potensi dispute antara KPU dengan parpol dan kami sudah menempuh kebijakan kalau memang ada dispute berkaitan dengan klaim parpol punya kepengurusan dan tidak tersedia dokumennya kami persilahkan untuk menyerahkan pada masa perbaikan dan justru dalam ruangan ini kami menanyakan apakah persoalan administrasi akan diujikan kembali di dalam forum ajudikasi sementara itu sudah ada keputusan Bawaslu dan juga sudah ada keputusan dari Majelis etik yaitu DKPP, terima kasih. Tanggapan terkait Pembacaan Perbaikan Permohonan Pemohon
kami sangat memahami dan menghargai pandangan Pemohon atas hasil verifikasi pada persidangan yang lalu kami sudah memberikan tanggapan secara lisan dan juga keterangan atau penjelasan KPU Provinsi yang disebut oleh Pemohon, antara lain provinsi Aceh, Bali, kemudian Kota Bogor dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Pada kesempatan ini untuk mengedepankan asas efisiensi kami tidak akan mengulang penjelasan yang sudah disampaikan, kami hanya menyerahkan penjelasan secara tertulis sebagaimana diharapkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang yang lalu.
berkaitan dengan perubahan permohonan oleh Pemohon, karena di dalam persidangan beberapa waktu 43
yang lalu sudah disampaikan secara lisan dan juga sudah disampaikan dalam forum mediasi, sekali lagi untuk mencapai asas, asas efisiensi sebetulnya kami juga sudah menanggapi dengan jawaban tertulis.
keberatan apabila dalam forum sidang ini kemudian disebut nama daerah yang sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan dalam surat permohonan Pemohon, Kab. Maros itu tidak pernah disebut,
2) Ilham Saputra, Anggota KIP Provinsi Aceh
KIP Provinsi Aceh hanya menerima berkas kepengurusan untuk 13 Kab/Kota dari Termohon; yang memenuhi berkas hanyalah Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Nagan Raya,
Kemudian KIP Provinsi Aceh menerima berkas kepengurusan Partai SRI untuk Kabupaten Aceh Besar, dan diverifikasi.
Di Kabupaten Pidie KIP setempat tidak dapat melakukan verifikasi karena tidak dapat menemukan pengurus dan Kantor Partai SRI di Kabupaten Pidie. Di Kabupaten Pidie Jaya, KIP setempat juga tidak menemukan pengurus Partai SRI.
Di Loksheumawe, KIP tidak bertemu dengan pengurus Partai SRI. Pengurusnya tidak ada sama sekali, kantor pun tidak ditemukan sama sekali.
Di Gayo Luwes juga. Nagan Raya juga demikian.
Di Aceh Barat Daya KIP bertemu dengan pengurus Partai SRI, tetapi hanya bendaharanya saja yang sesuai dengan dokumen kepengurusan. Pada masa perbaikan KIP meminta Partai SRI untuk melengkapi kepengurusan Aceh Barat Daya. Namun, keanggotaan tidak ada di Aceh Barat Daya.
Di Subuhussalam KIP tidak menemukan pengurus partai SRI.
Pada pleno tingkat Propinsi Aceh. Partai SRI meyakini memiliki kepengurusan di 21 Kab/Kota.
Kemudian Partai SRI meminta kepada KIP untuk melakukan verifikasi kepada 13 Kabupaten yang sebelumnya tidak ada dokumennya. Partai SRI diberi waktu untuk melakukan perbaikan berkas dan diminta langsung menyerahkannya langsung kepada KIP Kabupaten-kabupaten bersangkutan. Tetapi sampai waktu berakhir KIP/KPU tidak menerima berkas apapun dari Partai SRI. 44
3) I Dewa Kade Wiarsa, anggota KPU Provinsi Bali, memberikan keterangan sebagai berikut:
KPU Bali punya 5 tim verifikator, dan pada masingmasing Tim terdapat seorang komisioner. Ibu Ida (komisioner KPU pusat) yang kebetulan dinas ke Bali, ikut langsung melakukan verifikasi terhadap kepengurusan Partai SRI tingkat provinsi di Bali.
Secara kronologis, proses verifikasi Partai SRI di Bali dimulai dari adanya Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai SRI yang mohon klarifikasi pada KPU Bali.
KPU Bali menerima dokumen kepengurusan Partai SRI dari KPU Pusat, antara lain: i.
SK Nomor 54 dan seterusnya di mana disebutkan bahwa dalam SK tersebut Pengurus Partai SRI di Provinsi Bali adalah Ketua I Wayan Bayu Susila, Sekretaris I Wayan Panite, Bendahara Ida Ayu P.
ii.
Surat Keterangan Domisili,
iii.
perjanjian sewa;dan
iv.
Keterwakilan Perempuan (Formulir F3).
KPU Bali melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterima dari KPU Pusat. Itu prinsip yang pertama. Mengenai tanggal, sesuai dengan tahapan.
Dalam melakukan verifikasi faktul tersebut KPU Bali berkoordinasi dengan Panwaslu Provinsi Bali untuk memastikan bahwa KPU Bali melakukan verifikasi sesuai alamat yang ada di dokumen yang diterima dari KPU Pusat.
Di tengah proses verifikasi, ada seseorang bernama Petrik, mengaku sebagai pengurus Partai SRI dan mengaku datang untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bali, dan menyatakan pihaknya adalah pengurus Partai SRI Provinsi Bali yang sah. Dari situ berarti ada dua kepengurusan Partai SRI Provinsi Bali.
sesuai dengan koordinasi dengan Panwaslu Provinsi Bali, verifikasi tetap dilakukan sesuai dokumen yang diterima dari KPU pusat;
Meski demikian Betrice selaku Komisioner KPU Bali memberikan nomor HP-nya kepada Bapak Petrik dan meminta kepada yang bersangkutan, kalau memang yang bersangkutan adalah pengurus Partai SRI yang sah agar segera memberikan dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
Di tengah proses verifikasi itu, Petrik menyerahkan 45
dokumen baru, yaitu SK Nomor 49. SK 49 ini menyatakan mencabut SK Nomor 14. Padahal SK Partai SRI yang terdahulu diterima oleh KPU Bali dari KPU Pusat adalah SK 54. “Jadi SK yang dibawa oleh Bapak Petrik ini tidak sesuai dengan SK yang dibawa oleh kepengurusan.”
Sementara itu Sekretaris Partai SRI Provinsi Bali sesuai SK 54 juga mengatakan masih sebagai pengurus. Semua proses itu dan surat-menyurat itu ada tanda terimanya, ada fotonya.
Berdasarkan Surat Edaran KPU, KPU daerah tidak boleh serta-merta melakukan verifikasi apabila ada dua kepengurusan Partai Politik.
Selama masa verikasi itu, Petrik tidak pernah lagi datang ke kantor KPU Provinsi Bali. Sementara pengurus di dalam tadi tidak melakukan perbaikan apapun. KPU sudah menyurati pihak Pemohon tentang hal mana yang harus diperbaiki.
Pada tanggal 17 Desember 2012, bertepatan dengan hari terakhir bagi perbaikan persyaratan sesuai tahapan yang diberikan oleh KPU, salah satu staf KPU Bali menelpon Bapak Petrik. Sebetulnya ada dua kepentingan sebetulnya: salah satunya adalah dalam rangka konsultasi data pemilih. Semua partai berbadan hukum kami undang dalam acara itu. Waktu itu Petrik tiba di KPU Bali pukul 15.30 lalu KPU Bali meminta, kalau bapak memang pengurus Partai SRI yang sah, mana dokumen lainnya. Pada sekitar pukul 15.50 KPU Bali menerima fax dari Pemohon (DPN Partai SRI), yang menyatakan kepengurusan Bapak Petrik yang sah. Tetapi waktu itu pukul 16.00 waktu Bali masa perbaikan dokumen sudah ditutup. Sebetulnya mereka (Pemohon) meminta keringan waktu untuk besok harinya tanggal 18 Desember untuk menyerahkan dokumendokumen yang lain. KPU tidak dapat memeuhinya karena tidak sesuai dengan perlakuan kami terhadap partai partai yang lain;
bahwa tidak benar KPU Bali menolak dokumen yang disampaikan, KPU Bali punya buktinya tetapi penyampaian ketegasan atas pengurus mana itu last minute.
Pada saat itu domisili kantor, alamatnya, kepengurusan perempuan, itu juga tidak disampaikan. Jadi tentu besoknya sudah masuk masa verifikasi faktual perbaikan. “Jadi kami bukannya tidak menerima. Kami menerima tetapi tidak lengkap. Kami tidak melakukan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan Partai SRI di tingkat 46
provinsi.” 4) KPU Kota Bogor memberikan penjelasan sebagai berikut:
Sesuai Peraturan KPU, KPU Kota Bogor melakukan verifikasi faktual keanggota Partai SRI dalam dua tahap: pada tahap pertama KPU Kota Bogor mendatangi anggota Partai SRI yang dijadikan sampel: ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Pada taha kedua, apabila ada sample yang tidak ditemukan, KPU Kota Bogor mengirimkan surat untuk meminta kepada Pengurus Partai untuk menghadirkan anggota ke kantor KPU Kota Bogor.
Untuk itu, KPU Kota Bogor berkirim surat kepada Partai SRI tanggal 26 Desember 2012 untuk menyampaikan bahwa tanggal 22-26 Desember 2012 sudah dilakukan verifikasi, tetapi masih banyak yang belum ditemukan alamat anggota Partai SRI dalam surat tersebut, KPU Kota Bogor sekaligus meminta pimpinan Partai SRI Kota Bogor untuk menghadirkan anggotanya tersebut.
Tanggal 27 Desember 2012 ada sekitar 12 orang menyatakan anggota Partai SRI datang ke KPU Bogor. Mereka naik angkot. Di antara mereka ada memang sudah diverifikasi dan hanya 3 orang belum.
Sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, baru 16 orang yang menyatakan sebagai anggota Partai SRI. Tanggal 28 siang, kira kira jam 15.00, Ketua Partai SRI Kota Bogor atas nama Muhamad S didampingi oleh Saudara Sugeng Ketua SRI Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan Pimpinan tingkat wilayah kemudian diarahkan bertemu dengan KPU.
yang Kota yang yang
Saat itu saya hanya mendengarkan saja. Ketua Partai SRI Kabupaten Bogor itu, yang katanya temannya Saudara Muhamad (Ketua Partai SRI Kota Bogor) mengatakan: “Pak Ketua, kami sebetulnya agak berat dengan kondisi anggota kami.” “Lalu, saya tanya: ’kenapa’.”
KPU Kota Bogor sudah melakukan verifikasi di daerah Villa Duta Kecamatan Bogor Timur, ada belasan orang yang tidak ditemukan. Ada 10 orang sampel anggota Partai SRI yang keberadaannya tidak diakui oleh RT/ RW di alamat anggota yang disampaikan oleh Partai SRI tersebut.
Berkaitan dengan itu, Ketua Kota Bogor mengatakan, “Jadi bagaimana, kira-kira pak Ketua bisa membantu?” KPU Bogor menyatakan untuk membantu Partai SRI 47
dengan memberikan kesempatan sampai jam 24.00 tanggal 27 Desember 2012. Namun, sampai tanggal 28 KPU Kota Bogor Rapat Pleno, hanya 16 orang dari 57 orang yang diperlukan di Kota Bogor untuk bisa dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan Partai SRI.
Dalam melakukan verifikasi keanggotan Parpol, KPU Kota Bogor langsung ke Lapangan. Apabila Kesulitan menemukan alamat, ketemu dengan Ketua RT dan sebagainya. Ada sebagian dinyatakan iya dan ada sebagian dinyatakan tidak.
5) Margono Dwintoro, Ketua KPU Kabupaten Langkat.
Partai SRI di Kabupaten Langakat dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam hal kepengurusan, untuk keanggotaan Partai dan syarat lainnya telah memenuhi syarat.
Pada tanggal 6 September 2012. Partai SRI Kabupaten Langkat telah menyerahkan berkas fotocopy KTA dan kepengurusan diserahkan langsung oleh Sekretaris Partai Sri Kabupaten Langkat.
6) KPU Sumatera Utara
Mengenai keanggotaan Partai SRI, KPU melakukan verifikasi factual door to door.
bahwa KPU Sumut telah memboorkan daftar sample yang diambil itu kepada partai supaya nanti bias dihadirkan, supaya enak sama enak. “Kalau kita datangi tanpa diberikan seperti itu, saya yakin mereka tak kan dating. Nama-nama sample per kecamatan diberikan kepada partainya agar dihadirkan pada tanggal dan jadwal yang sudah di tetapkan
7) Fernando Sitangang, KPU Samosir
KPU bersama-sama dengan panwas, konsentrasi pada dua kecamatan, menemui kepala desa. Tapi saya tidak setuju bahwa jumlah pemilih Desa hanya 62 orang. Harusnya digabungkan saja.
Desa di Samosir minimal berisi 1000 orang, dan penduduk pulau Samosir berjumlah 134 ribu penduduk. Jadi kalo jumlah 134 ribu penduduk dengan jumlah per desa 1000 orang, itu 134 desa.
Bahwa kami terlebih dahulu menemui PPS. Kebetulan PPS disitu sudah terbentuk karena pemilukada gubernur sumatera utara, kemudian kita jumpai Kepala Desa.
bahwa di tanah batak, untuk menemui seseorang, kita harus menanyakan siapa bapaknya. Marganya. Opung 48
apa? Namanya siapa. Dan itu kalo dirunut akan ketahuan anaknya siapa.
8) Pendeta Sokelevena Manao, KPU Nias Selatan
Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan berjumlah 364.242 (tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua) orang.
KPU Kabupaten Nias Selatan menerima KTA sejumlah 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) dalam bentuk soft copy.
Hasil verifikasi keangotaan Partai SRI Tidak memenuhi syarat. Karena sebagian besar orang-orang yang tertulis di soft copy tidak benar telah menjadi anggota partai politik itu.
Vrifikasi factual dilakukan door to door, alamat jelas tetapi tidak ditemukan orang dengan nama tersebut;
9) Arifin Talembanoa, KPU Kota Gunung Sitoli
KPU Kota Gunung Sitoli hanya menerima dokumen SK Kepengurusan Partai SRI, selebihnya tidak menerima.
sebelum KPU Kota Gunung Sitoli melakukan verifikasi faktual, KPU kota Gunung Sitoli mengundang Partai Politik untuk menyatukan persepsi. Tetapi pengurus dari Partai Sri tidak hadir. Nah, karena tidak hadir, selanjutnya kami mengiriminya surat untuk jadwal pelaksanaan verifikasi,serta mendatangi pengurus Partai SRI tapi tidak bertemu.
10) KPU Nias
Dari awal, yang kami terima berkas dari KPU pusat hanya SK dan domisili kantor. Pengurus DPC Partai Sri sama sekali tidak menyerahkan soft copy atau hard copy KTA. Sehingga verifikasi faktual tentang keanggotaan tidak terlaksana. Dan partai Sri jika sudah menyerahkan, pasti ada tanda terimanya.
11) KPU Kabupaten Nias Barat
KPU Nias Barat hanya menerima dokumen Kepengurusan dari KPU RI dan domisili kantor. Sedangkan KTA belum diserahkan oleh DPC partai SRI. Sehingga, beberapa kali kami menyurati, namun mereka sepertinya melalaikan atau tidak menghiraukan surat kami.
12) Firman Januari K, KPU Tapanuli Tengah 49
Di Kabupaten Tapanuli Tengah yang MS itu hanya KSB (Ketua Sekretaris dan Bendahara) dan kantor keterwakilan perempuan MS. KTA khusus kami melakukan verifikasi faktual lapangan, langsung ke kepala desanya.
Partai SRI Tapanuli Tengah menyerahkan 401 KTA hard copy. Sedangkan jumlah penduduk menurut KPU RI sebanyak 345 ribu.
Setelah diverifikasi, ada nama ganda. Jadi tinggal 387 KTA. Kemudian kami sampel, dapet 39 sampel, yang TMS itu 37, sedangkan yang MS hanya 2 orang.
KPU Tapanuli Tengah melakukan Verifikasi turun ke lapangan, didapati banyak anggota Partai SRI yang masuk dalam F-12 parpol (sampel) mengaku bukan anggota partai SRI. Mereka diminta membuat pernyataan dan hanya 2 yang MS dan banyak masyarakat yang marah pada Partai SRI karena mereka merasa seolah tiba-tiba dicaplok untuk menjadi bagian dari Partai SRI.
13) KPU Kabupaten Tanah Karo
keseluruhan elemen, kepengurusan, keterwakilan perempuan yang berdomisili di kabupaten karo telah memenuhi syarat. Khusus KTA tidak memenuhi syarat karena dari jumlah penduduk 312.204 dan sample dari partai SRI dari 381 itu tidak menandatangani f12 sebanyak 10 orang, sehingga tidak mencukupi proyeksi mencapai 312. TMS itu 10 pak. MS 29.
5. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: 1.
Bukti T-1
1. Foto Copy Permohonan Partai Politik ke Bawaslu yang ditandatangani oleh KPU Kab Samosir Divisi Hukum, Fernando Sitanggang, S.H, M.H. 2. Fotocopy Klarifikasi terhadap Keberatan Hasil Verifikasi Faktual Partai SRI Oleh KPU Kab. Samosir Nomor; 09/KPU-SMR002.434810/I/2013 yang ditujukan kepada Ketua KPU RIyang ditanda tangani oleh Ketua Megianto Sinaga, SS 3. Fotocopy Berita Acara Hasil Pengambilan Atau Pencuplikan Sampel (Perbaikan) Keanggotaan Parpol Tingkat Kab Samosir, No : 106/BA/XII/2012 pada tanggal 19 Des 2012yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 50
orang anggota KPU Kab Samosir 4. Fotocopy daftar nama dan alamat anggota Partai SRI Dalam Wilayah Kab Samosir 5. Fotocopy Penyampaian hasil Verifikasi Faktual (Tahap Pertama) 18 Parpol Pasca putusan DKPP Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 No; 70/KPU-SMR002.434810/XII/2012 yang ditujuakn kepada Pimpinan Parpol Tertanggal 11 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab. Samosir, Megianto Sinaga, SS 6. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual hasil perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat kab. Samosir No : 67/BA/XII/2012 tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota KPU Kab. Samosir 7. Fotocopy Undangan Rapat Pleno terbuka No : 79/KPU-SMR-002.434810/XII/2012 Tertanggal 27 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol Yang Ditandatangani Oleh Ketua KPU Kab Samosir, Megianto Sinaga, SS 8. Fotocopy Penyampaian Jadwal verifikasi factual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014 Kab. Samosir No: 66/KPU-SMR002.434810/XII/2012 tertanggal 04 Des 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan Parpol ditandatangani oleh A.n Ketua KPU Kab. Samosir Fernando Sitanggang, SH 9. Fotocopy Surat Pernyataan telah memiliki Keterwakilan (minimal 30%) No KPU/DPN/PSRI/X/2012 ditandatangani Oleh Ketua Seknas DPN Partai SRI
Partai SRI Perempuan : 06/SPyang Umum dan
10. Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No: 70/SK/DPWSU/PSRI/12/XII/2012 tentang Penetapan 51
Kepengurusan DPC Partai SRI Kab. Samosir ditetapkan di Medan, tanggal 13 Desember 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara 11. Fotocopy Daftar Hadir Pengurus/Anggota Parpol dalam Rangka verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 di Sekretariat Partai SRI tanggal 14 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab. Samosir Drs. Pahala Sinaga 12. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat kab/Kota Kab Samosir Provinsi Sumut di Panguruan tertanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani Oleh Ketua dan 4 Orang anggota KPU Kab. Samosir 13. Fotocopy Berita Acara hasil verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kab Samosir No : 122/BA/XII/2012 di Samosir tertanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang Anggota KPU Kab. Samosir 14. Fotocopy Lembaran Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Parpol Tingkat Kab/Kota Partai SRI 15. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi factual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat Kab. Samosir No : 121/BA/XII/2012 Tanggal 29 Des 2012 di Panguruan ditandatangani oleh Ketua dan 4 Orang anggota KPU Kab. Samosir 16. Fotocopy 150 KTA Partai SRI Kab. Samosir 17. Fotocopy surat perjanjian pinjam meminjam bangunan dari Pihak Pertama Bekman Sitanggang kepada Pihak kedua 52
Jusri Marbun di Samosir, tanggal 08 Des 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 18. Fotocopy Permohonan Partai Politik (Partai SRI) Kota Gunungsitoli ke Bawaslu 19. Fotocopy Daftar Bukti Partai SRI Kota Gunungsitoli 20. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar PemKo Gunung Sitoli Kantor KesbangLinmas No : 210/630/I/Kesbang di Gunungsitoli tanggal 19 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kesbanglinmas Kota Gunungsitoli Drs. Sinema Gulo 21. Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 45/SK/DPWSU/PSRI/12/VII/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kota Gunungsitoli ditetapkan di Medan, tanggal 07 Agustus 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara 22. Fotocopy Tanda terima Dokumen persyaratan Parpol untuk Verifikasi Faktual oleh KPU Prov. Sumut kepada KPU Kab/Kota Pasca Putusan DKPP, Medan, 03 Des 2012 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Ketua KPU Prov. Sumut dan yang mnerima Ketua KPU Kota Gunungsitoli 23. Fotocopy surat Undangan KPU Kota Gunungsitoli No : 207/KPU.KGST.002.680675/XII/2012 kepada Pimpinan Parpol Se-Kota Gunungsitoli, tanggal 04 Des 2012 yang ditandatangani oleh A.n Ketua KPU Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa 24. Fotocopy Daftar hadir Parpol Calon peserta Pemilu 2014 dalam rangka persiapan verifikasi factual di Kantor KPU Kota Gunungsitoli Tanggal 05 Des 2012 53
yang ditandatangani oleh Ketua KPU Gunungsitoli, Drs. Aroli Hulu, MM 25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 No : 209/KPU.K.GST.002.680675/XII/2012 kepada Pimpinan Partai SRI Kota Gunungsitoli Tertanggal 04 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs. Aroli Hulu, MM. 26. Fotocopy surat pemberitahuan KPU Kota Gunungsitoli No : 224/KPU.K.GST.002.680675/XII/2012 Kepada Pimpinan DPC Partai SRI Kota Gunungsitoli tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs. Aroli Hulu, MM 27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 No : 245/KPU.K.GST.002.680675/XII/2012 Kepada Pimpinan DPC Partai SRI Kota Gunungsitoli tanggal 12 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs. Aruli Hulu, MM 28. Fotocopy surat Pemberitahuan no : 271/KPU.K.GST.002.680675/XII/2012 kepada Pimpinan DPC Partai SRI Kota Gunungsitoli 27 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs. Aruli Hulu, MM 29. Fotocopy Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Gunungsitoli no : 268/KPU.K.GST.002.680675/XII/2012 kepada (Pimpinan Parpol Se-Kota Gunungsitoli, Panwaslu Kota Gunungsitoli, Pimpinan Media Elektronik Se-Kota Gunungsitoli) tertanggal 28 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs. Aruli Hulu, MM 30. Fotocopy Daftar Hadir Pimpinan Parpol Se-Kota Gunungsitoli pada rapat pleno terbuka KPU Kota Gunungsitoli dalam 54
31.
32. 33.
34.
35.
36.
37.
rangka penyusunan berita acara Verifikasi factual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 Pasca Putusan DKPP di KPU Kota Gunungsitoli tanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Gunungsitoli Drs. Aroli Hulu, MM Fotocopy Daftar Hadir Undangan Se Kota Gunungsitoli Pada rapat pleno terbuka KPU Kota Gunungsitoli Dalam rangka penyusunan berita acara Verifikasi Faktual parpol Calon peserta pemilu 2014 Pasca Putusan DKPP di Kantor KPU Kota Gunungsitoli tanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Gunungsitoli Drs. Aruli Hulu, MM Fotocopy Permohonan Partai Politik (Partai SRI) Kab Dairi ke Bawaslu Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 30/SK/DPWSU/PSRI/12/VI/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Dairi ditetapkan di Medan, tanggal 05 Juni 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 20/SK/DPW12/PSRI/KW/VI/2011 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Dairi ditetapkan di Medan, tanggal 04 Juli2011 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Fotocopy surat perjanjian pinjam meminjam bangunan dari Pihak Pertama Sunita Sinaga kepada Pihak kedua Hendra Mulyadi di Sidikalang, tanggal 03 Agust 2011 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Fotocopy Surat Undangan Sosialisasi KPU Kab Dairi no : 509/KPU-Kab002.434790/XII/2012 Kepada Ketua dan Sekretaris Partai SRI tanggal 04 Des 2012 yang ditandatangani An. Ketua Divisi Hukum KPU Kab Dairi Tambar Malum Sagala, SH Fotocopy surat Pemberitahuan Jadwal Verifikasi Faktual Parpol Pasca Putusan DKPP no : 515/KPU-Kab002.434790/XII/2012 Kepada Ketua Partai SRI tertanggal 04 Des 2012 yang 55
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Dairi Veryanto Sitohang Fotocopy Daftar Hadir Verifikasi Faktual terhadap Parpol SRI yang ditandatangani oleh Petugas Verifikasi Sisler S. Padang, SH Fotocopy Lembaran Verifikasi factual Pengurus Parpol Tingkat kab/Kota Partai SRI Kab Dairi yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Veryanto Sitohang Fotocopy Surat Penyerahan Soft copy KTA no : 581/KPU-Kab002.434790/XII/2012 Kepada Ketua Partai SRI Kab Dairi tertanggal 21 des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Dairi Veryanto Sitohang Fotocopy Berita Acara Verifikasi factual/Verifikasi Faktual Hasil perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat kab Kota no : 603/BA/XII/2012 tanggal 28 Des 2012 yang ditandatangani Oleh Ketua dan 4 orang anggota KPU Kab Dairi Fotocopy Permohonan Partai Politik (Partai SRI) Kab Pakpak Bharat ke Bawaslu yang ditandatangani oleh KPU Kab Pakpak Bharat Divisi Hukum Irwan Sumanto Habeahan, SH Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 29/SK/DPWSU/PSRI/12/VI/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Pakpak Bharat ditetapkan di Medan, tanggal 05 Juni 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Fotocopy Surat Keterangan Domisili oleh Pemkab Pakpak Bharat no : 471.1/ / 01/VIII/2011 tanggal 02 Agust 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Salak I Sahat M. Banurea Fotocopy surat perjanjian pinjam meminjam bangunan dari Pihak Pertama Sabbat Manik kepada Pihak kedua Syahputra Kaloko di Pakpak Bharat, tanggal 23 Sept 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Fotocopy Surat Undangan no : 243/kpukab.002-655991/XII/2012 Kepada Pimpinan Partai Politik tanggal 04 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Verifikasi Faktual KPU Kab. 56
47.
48.
49. 50.
51.
52.
53.
54.
Pakpak Bharat Hasanuddin Lingga, S.Sos Fotocopy Surat Penyampaian jadwal verifikasi factual Parpol se-Kab Pakpak Bharat no : 244/kpukab.002655991/XII/2012 Kepada Pimpinan Partai Politik tanggal 05 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Verifikasi Faktual KPU Kab. Pakpak Bharat Hasanuddin Lingga, S.Sos Fotocopy Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi faktual no : 266/kpukab.002655991/XII/2012 Kepada Ketua Partai SRI tanggal 12 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Verifikasi Faktual KPU Kab. Pakpak Bharat Hasanuddin Lingga, S.Sos Fotocopy Permohonan Partai Politik (Partai SRI) Kab Karo ke Bawaslu Fotocopy Dokumen Persyaratan Parpol untuk Verifikasi Faktual Oleh KPU prov Sumatera Utara kepada KPU Kab Kota Pasca Putusan DKPP Kab Karo tanggal 03 Desember 2012 ditandatangani oleh Yang menyerahkan Ketua KPU Prop Sumatera Utara dan diterima oleh Ketua KPU Kab Karo Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 32/SK/DPWSU/PSRI/12/VI/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Karo ditetapkan di Medan, tanggal 11 Juni 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 08/SK/DPW12/PSRI/KW/VI/2011 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Karo ditetapkan di Medan, tanggal 04 Juli 2011 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Fotocopy surat perjanjian pinjam meminjam bangunan dari Pihak Pertama Ermawati BR Karo kepada Pihak kedua Suhendri Tarigan di Berastagi, tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Fotocopy Surat Keterangan Domisili oleh Pemkab Karo no : 800/595/VI/I/2011 tanggal 20 Sept 2011 yang 57
55.
56.
57.
58.
59. 60.
61.
62. 63.
64.
65.
ditandatangani oleh Kepala Desa Sempajaya Bantu Purba Fotocopy Surat Undangan Pemberitahuan tertulis No : 271/KPUKK/XII/2012 Kepada Pimpinan Partai SRI Kab Karo tertanggan 09 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Karo Benyamin Pinem, ST, MM Fotocopy Daftar Nama Anggota Partai SRI yang akan dihadirkan di Kantor KPU Karo dalam Rangka Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Peserta Pemilu 2014 Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat kab Karo No : 289/KPU-KK/BA/XII/2012 di kabanjahe, 12 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota KPU Kab Karo Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Parpol Tingkat kab Karo No : 289/KPUKK/BA.Lamp4/XII/2012 di kabanjahe, 12 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota KPU Kab Karo Fotocopy Partai Tambahan yang menyerahkan berkas Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan KTA Parpol 28 Sept 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Penerima Erni Frida BR Ginting dan Yang menyerahkan Surya Kurniawan Rambe Fotocopy Daftar Nama dan Alamat Anggota Partai SRI Dalam Wilayah Kab Karo Prov. Sumut yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai SRI Kab Karo Fotocopy 323 KTA Partai SRI Fotocopy Surat Pemberitahuan Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Verifikasi Faktual no : 248/KPU-KK/XII/2012 Kepada Pimpinan Parpol tertanggal 04 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Karo Benyamin Pinem, ST, MM Fotocopy Jadwal Tim Verifikasi Faktual Dokumen Kepengurusan dan Parpol Calon peserta Pemilu 2014 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Karo Benyamin Pinem, ST, MM Fotocopy Daftar Verifikasi Faktual Nama 58
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Anggota Parpol Se-Kec. Dolat Rakyat yang dilakukan oleh 3 orang Tim Verifikasi Fotocopy SPPD KPU Kab Karo, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab Karo Hermawati BR Kaban Fotocopy SPPD KPU Kab Karo, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab Karo Hermawati BR Kaban Fotocopy SPPD KPU Kab Karo, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab Karo Hermawati BR Kaban Fotocopy SPPD KPU Kab Karo, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab Karo Hermawati BR Kaban Fotocopy SPPD KPU Kab Karo, Desember 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab Karo Hermawati BR Kaban Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 07 Nov 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Umar Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 67/SK/DPW12/PSRI/KW/V/2011 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Karo ditetapkan di Medan, tanggal 24 Sept 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 90/SK/DPWSU/PSRI/12/XII/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Karo ditetapkan di Medan, yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Foto copy SK DPN Partai SRI No : 57/SK/DPN-PSRI/KU/XI/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPW Partai SRI Prov Sumut ditetapkan di Jakarta, tanggal 12 Nov 2012 yang ditanda tangani Oleh DPN Ketua Umum bersama SekNas Partai SRI Fotocopy Gambar Partai SRI oleh kemenkumham RI No : M.HH09.AH.11.01 TAHUN 2012 tanggal 27 MARET 2012 59
76. Fotocopy Keputusan Menkumham No : M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan AD, ART, Nama Partai, Lambang, dan SK Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat menjadi Partai SRI tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Menkumham RI Amir Syamsudin 77. Fotocopy Keputusan Menkumham No : M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Susunan Pengurus Tingkat Pusat Partai SRI tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Menkumham RI Amir Syamsudin 78. Fotocopy Surat Keterangan Domisili oleh Pemkab Karo no : 210/1395/GN/2012 tanggal 07 Sept 2012 yang ditandatangani oleh Lurah Gung Negeri Eddy Surianta Manik, SH. MSP 79. Fotocopy surat perjanjian pinjam meminjam bangunan dari Pihak Pertama Milih Br Sembiring kepada Pihak kedua Surya Kurniawan Rambe di Kabanjahe, tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 80. Fotocopy Surat Pernyataan No : 06/SPKPU/DPN/PSRI/X/2012 tentang Partai SRI telah mempunyai Keterwakilan Perempuan (minimal 30%) dari jumlah kepengurusan tertanggal 14 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Seknas DPN Partai SRI 81. Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan KTA sebanyak 381 buah dari Partai SRI Kab. Karo sebanyak 2 rangkap tanggal 18 Des 2012 yang ditandatangani oleh yang menerima Erifan Manullang, S.IP dan Yang menyerahkan Surya Kurniawan Rambe 82. Fotocopy DPC Partai SRI Kab Karo Sumut yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai SRI Kab Karo 83. Foto Copy KTA sebanyak 384 lembar 84. Fotocopy Daftar Nama Anggota Partai SRI yang akan diverifikasi dalam rangka verifikasi factual keanggotaan hasil perbaikan Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 85. Fotocopy Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Kab Karo no : 349/KPU-KK/XII/2012 60
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Kepada Pimpinan Parpol tertanggal 27 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Karo Benyamin Pinem, ST, MM Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Kab Karo no : 349/KPU-KK/XII/2012 Kepada Pimpinan Parpol tertanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol yang hadir Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Kab Karo di Gedung Halilintartanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol yang hadir Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 22 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Senina Purba Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 22 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Martalina BR Sembiring Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 22 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Josep Ginting Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 21 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Jarpin Tarigan Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 21 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Basri Ketaren Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 20 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sempa BR Tarigan Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 20 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Seni BR Sinulingga Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 20 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sutrisno Ginting Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 20 Nov 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ndabi Sinulingga Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 20 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Kompromi Purba 61
98. Fotocopy Surat Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Kab Karo no : 349/KPU-KK/XII/2012 Kepada Pimpinan Parpol tertanggal 27 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Karo Benyamin Pinem, ST, MM 99. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Kab Karo no : 349/KPU-KK/XII/2012 Kepada Pimpinan Parpol tertanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol yang hadir 100. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka tentang Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Kab Karo di Gedung Halilintartanggal 29 Des 2012 yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol yang hadir 101. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Parpol Tingkat kab Karo No : 359/KPU-KK/BA/XII/2012 di kabanjahe, 28 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota KPU Kab Karo 102. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Keanggotaan Parpol Tingkat kab Karo No : 359/KPUKK/BA.Lamp4/XII/2012 di kabanjahe, 28 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 orang anggota KPU Kab Karo 103. Fotocopy Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Parpol Tingkat kab Karo Partai SRI yang ditandatangani oleh Petugas Verifikasi Drs. Ahmed John Sikumbang 104. Fotocopy Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Parpol Tingkat kab Karo Prov Sumut tertanggal 28 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 4 Orang anggota KPU Kab Karo 105. Fotocopy Permohonan Partai Politik (Partai SRI) Kab Tapanuli Tengah ke Bawaslu 106. Fotocopy Surat Pemberitahuan no : 525/KPU-TT/002.434687/XII/2012 Kepada Pengurus Parpol tertanggal 04 62
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Tapteng Ir. Dewi Filfriana Fotocopy lampiran Surat Ketua KPU Kab Tapteng No : /KPUTT/002.434687/XII/2012 tentang Tahapan dan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kab TapTeng Des 2012 Foto copy SK DPW Partai SRI Provinsi Sumut No : 33/SK/DPWSU/PSRI/12/VI/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kab Tapteng ditetapkan di Medan, tanggal 18 Juni 2012 yang ditanda tangani Oleh Ketua Umum bersama SekWil Partai SRI Sumatera Utara Fotocopy Surat Keterangan no : 200/669/CP/XII/2012 tentang Pelaporan Kepengurusan Parpol tertanggal 12 Des 2012 yang ditandatangani oleh Camat Pandan Ashari Panggabean, SE Fotocopy Surat Keterangan no : 047/032/SKT/20/XI/2012 tentang Pelaporan Kepengurusan Parpol tertanggal 25 Sept 2012 yang ditandatangani oleh Camat Sarudik Drs. Parbuntian Silaban Fotocopy Surat KPU tentang Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014 no : 681/KPU/XII/2012 Kepada (Ketua KPU Propinsi, Ketua KPU Kab/Kota Seluruh Indonesia) tertanggal 03 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Malik Fotocopy lampiran Surat Ketua KPU no : 681/KPU/XII/2012 Tertanggal 03 Des 2012 Fotocopy Daftar Random Keanggotaan Verifikasi factual parpol SRI Kab Tap. Tengah yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 orang anggota KPU Sumut serta Ketua dan 4 Orang KPU Tapteng Fotocopy Surat Penyampaian Hasil Verifikasi factual 18 Parpol pasca putusan DKPP no : 552/KPU-Kab002.434687/XII/2012 Kepada Pengurus Parpol tertanggal 13 Des 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab Tapteng Ir. Dewi Eilfriana Fotocopy Berita Acara no : 11/BA/IX/2012 tentang Penerimaan Fotocopy KTA Parpol Peserta Pemilu 63
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab. Tapteng Tahun 2014 tertanggal 29 Sept 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 3 orang anggota KPU Tapteng Fotocopy Laporan penerimaaan KTA Parpol Calon peserta pemilu 2014 tertanggal 29 Sept 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan 3 orang anggota KPU Tapteng Fotocopy Daftar Random Keanggotaan Verifikasi factual masa perbaikan parpol SRI Kab Tap. Tengahyang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 orang anggota KPU Sumut serta Ketua dan 4 Orang KPU Tapteng Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sarubik tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Unteboang tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Marsedes Manalu Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Samuel Simatupang Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sipodang tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Amudi Panggabean Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hasoloan Habayahan Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Makmur Tarihoran Fotocopy Surat Pernyataan bukan 64
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Marubauli Siregar Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Nurbaita Situmeang Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Asnan Habayahan Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sorga tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sorak tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Lesni Hasibuan Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Lisda Sihotang Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. M. Khairil Sibagarian Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Elen Sitanggang Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sorga tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Rosmawati Marbun Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Sitta Simatupang Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Hotma Gorat 65
139. Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Masni Sihombing 140. Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sorga tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing 141. Fotocopy lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab Kota Partai SRI Kab Tapteng Sorga tertanggal 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh petugas verifikasi Halomoan FL Tobing 142. Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Rista Lubis 143. Fotocopy Surat Pernyataan bukan Anggota Partai Sri, 11 Des 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. Ariston Siraban 144. Fotocopy Lembaran Verifikasi factual Anggota Parpol Tingkat kab/Kota Partai SRI Kab Tapteng tertanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Petugas Verifikasi Halomoan FL Tobing Kabupaten Langkat 1.
2. T1
3.
Fotocopy Lampiran 2 Model F-Parpol Tanda Bukti Penerimaan Kartu Tanda Anggota Partai Politik pada hari kamis tanggal 6 September 2012 Pukul 13.42, petugas penerima Riswan, yang menyerahkan Suparman DPC Partai SRI Kabupaten Langkat Fotocopy Tanda Terima Dokumen Persyaratan Partai Politik untuk Verifikasi Faktual oleh KPU Sumut kepada KPU Kabupaten pasca Putusan DKPP Kabupaten Langkat yang menyerahkan Irham Buana Nasution Ketua KPU Sumut yang menerima margono Zunintoi Ketua KPU Langkat tertanggal 3 Desember 2012 Fotocopy Surat Keputusan DPW Partai SRI Provinsi SUMUT No. 45/SK/DPWSU/PSRI/12/VII/2012 tentang penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kabupaten Langkat, tertanggal 20 Juli 2012 Ketua DPW H Sayed Faisal 66
4.
Fotocopy Surat KPU Kabupaten Langkat No. 456/KPU-kab.002.434722/XII/2012 Perihal Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Langkat tertanggal stabat, 04 Desember 2012 yang ditandatangani Ketua Margono Zumintoro, SH. MH 5. Fotocopy Surat keputusan DPW Partai SRI Provinsi SUMUT No. 45/SK/DPWSU/PSRI/12/2012 tentang penetapan Kepengurusan DPC Partai SRI Kabupaten Langkat, tertanggal 20 Juli 2012 Ketua DPW H Sayed Faisal 6. Fotocopy Verifikasi Faktual Partai Politik SRI, kamis 6 Desember 2012, Margono Zumintoro SH, MH 7. Fotocopy Surat KPU No. 485/KPUKab.002.434722/XII/2012, stabat, 12 Desember 2012 ditandatangani Margono Zumintoro, SH, MH 8. Fotocopy Surat KPU No. 520/UND/XII/2012, stabat, 26 Desember 2012 ditandatangani Margono Zumintoro, SH, MHv 9. Fotocopy Berita Acara rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik tingkat Kabupaten Langkat No. 532/BA/XII/2012, di Stabat, 29 Desember 2012 10. Fotocopy Rekapitulasi hasil verifikasi faktual Partai Politik tingkat kabupaten/kota Langkat Provinsi Sumatera Utara, tertanggal Stabat, 29 Desember 2012 KPU Kabupaten Langkat margono Zumintoro, SH, MH dkk. Provinsi Aceh 1.
T2 2.
3.
Fotocopy Pernyataan Keberatan hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tingkat Pusat/Provinsi/kabupaten/Kota yang mengajukan keberatan Abdul Manaf AB, Banda Aceh 3 Januari 2013 Fotocopy Daftar Verivikasi DPC Berdasarkan KPUD, DPW Partai SRI provinsi Aceh, Abdul Manaf AB Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Besar 67
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nomor:270/302/KPU-AB/XII/2012, tertanggal 29 Desember 2012, perihal Pengantar Berita Acara Verifikasi Faktual, yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Kabupaten Aceh Besar, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Kabupaten Aceh Besar atas nama Ir. Tharmizi,M.H; Fotocopy Model F8 – Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Aceh Besar Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Nomro:301/KPU-AB/XXI/2012, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Aceh Besar; Fotocopy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yang dibuat di Kota Jantho tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Aceh Besar; Fotocopy Model F8-Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai Serikat Rakyat Independen Kabupaten Pidie Nomor: 387/BA/KIP/XII/2012, yang dibuat di Sigli, tertanggal 13 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Pidie; Fotocopy Model F8-Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai Serikat Rakyat Independen Kabupaten Pidie Nomor: 400/BA/KIP/XII/2012, yang dibuat di Sigli, tertanggal 30 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KIP Kabupaten Pidie; Fotocopy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, tertanggal 30 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KIP Kabupaten Pidie; Fotocopy Surat Komisi Independen Pemilih an Kabupaten Pidie Nomor:270/377/2012, perihal Verifikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2014, tertanggal 05 Desember 2012, 68
10.
11.
12.
13.
14.
15.
yang ditanda tangani oleh Ketua KIP Kabupaten Pidie, dan ditujukan kepada Partai Kongres, Partai Buruh, PPDI, PAKAR, PKPB, PNBKI, PKNU, PKB, PPPI, NASREP, REPUBLIKA, SRI; Fotocopy Surat KIP Kabupaten Pidie Nomor: 270/385/2012, perihal Pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, tertanggal 13 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua KIP Kabupaten Pidie, yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Partai Kongres, Partai Buruh, PPDI, PAKAR, PKPB, PKNNU, PKBI, P3I, NASREP, SRI; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Nasional Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Nomor:270/30/XII/2012, yang dibuat di Meureudu, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Pidie Jaya; Fotocopy Lampiran 6 Model F8-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Pidie Jaya; Fotocopy Surat KIP Kabupaten Pidie Jaya Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Serikat Rakyat Indonesia Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Nomor:270/28/XII/2012, tertanggal 11 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Pidie Jaya; Fotocopy Lampiran I Model F8-Parpol Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Serikat Rakyat Indonesia Tingkat Kabupaten Pidie Jaya, Petugas Verifikasi atas nama Nurrahmawati; Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor:272/490/KIP.Kab.100.964834/VII/ 2012, perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2014, tertanggal 6 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua KIP Kabupaten Pidie Jaya, yang ditujukan 69
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
kepada Ketua Partai Politik Nasional Calon Peserta Pemilu 2014 Kabupaten Pidie Jaya; Fotocopy Lampiran Surat Ketua KIP Pidie Jaya Nomor: 272/490/KIP.Kab.100.964834/VII.2012, tertanggal 6 Desember 2012, perihal Jadwal Verifikasi Tahap II Partai Nasional Di KIP Pidie Jaya, yang ditanda tangani oleh Ketua KIP Kabupaten Pidie Jaya; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Nomor:618/BA/XII/2012, yang dibuat di Lhokseumawe, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kota Lhokseumawe; Fotocopy Lampiran 6 Model F8-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kota Lhokseumawe; Fotocopy Model F8-Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Dan Anggota Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Nomor:617/BA/XII/2012, yang dibuat di Lhokseumawe, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kota Lhokseumawe; Fotocopy Lampiran I Model F8-Parpol Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Lhokseumawe Partai Serikat Rakyat Independen, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dengan Petugas Verifikasi atas nama Busra,S.E.,M.Si; Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Nomor:589/BA/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten/Kota; Fotocopy Surat Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor:588/KIP-LSW001.434656/XII/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual 70
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Lhokseumawe, tertanggal 12 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua KIP Kota Lhokseumawe; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Nomor:270/1289/2012, yang dibuat di Blangkejeren, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya; Fotocopy Lampiran 6 Model F8-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Vaktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kabupaten Gayo Lues; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nangan Raya Nomor: 728/BA/KPU-NR/XII/2012, yang dibuat di Suka Makmue, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Nangan Raya. Fotocopy Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Nangan Raya Provinsi Aceh, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Nangan Raya; Fotocopy Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nangan Raya Nomor: 717/BA/KPU-NR/XII/2012, yang dibuat di Suka Makmue, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Nangan Raya. Fotocopy Lampiran I Model F8-Parpol Lembaran Verifikasi Faktual/Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Partai Serikat Rakyat Independen, Kota Nangan raya, Provinsi Aceh, dengan Petugas Verifikasi atas nama Buchari; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Verifikasi Pengurus 71
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 270/092/BA/2012, yang dibuat di Blangpidie, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya; Fotocopy Lampiran 6 Model F8-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya; Fotocopy Model F8-Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor: 270/104/BA/2012, yang dibuat di Blangpidie, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Aceh Barat Daya; Fotocopy Lampiran I Model F8-Parpol Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten, Partai Serikat Rakyat Independen, Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus Dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor:71/BA/XII/2012, yang dibuat di Tapaktuan, tertanggal 30 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Aceh Selatan; Fotocopy Rekapitulasi Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, tertanggal 30 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Aceh Selatan; Fotocopy Model F-8 Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kabupaten Nomor: 61/BA/XII/2012, yang dibuat di Tapaktuan, tertanggal 12 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 3 Anggota KPU Kabupaten Aceh Selatan; Fotocopy Lampiran I Model F8-Parpol 72
37.
38.
39.
40.
41.
Lembaran Verifikasi Faktual Pengurus dan Keberadaan Kantor Politik Tingkat Kabupaten Aceh Selatan Partai Serikat Rakyat Independen, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, dengan Petugas Verifikasi atas nama Arifin Armaini; Fotocopy Daftar Hadir Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Aceh Selatan Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan petugas atas nama Arifin Armaini; Fotocopy Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Subulussalam Nomor: 270/086/Verfak/XII/2012, yang dibuat di Subulussalam, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oelh Ketua dan 4 Anggota KPU Kota Subulussalam; Fotocopy Lampiran 6 Model F8-Parpol Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Kota Subulussalam Provinsi Aceh, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kota Subulussalam; Fotocopy Model F8-Parpol Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Oerbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Subulussalam Nomor: 270/076/BA-Verfak-Parpol/XII/2012, yang dibuat di Subulussalam, tertanggal 29 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Kota Subulussalam; Fotocopy Lampiran I Model F8-Parpol Lembaran Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Subulussalam Partai Serikat Rakyat Independen, Petugas Verifikasi atas nama Sumarlin Kombih,A.Md;
Provinsi Bali T3
1.
Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor:775/KPU/XII/2012, perihal Klarifikasi, tertanggal 21 Desember 2012, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali; 73
2.
Fotocopy Permohonan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Verifikasi Faktual Nomor: 22/SKL/DPNPSRI/KU/XII/2012, tertanggal 18 Desember 2012, yang ditanda tangani Ketua Umum DPN Partai Serikat Rakyat Independen atas nama D. Taufan, yang ditujukan kepada Bapak Husni Kamil Malik Ketua KPU Republik Indonesia; 3. Fotocopy Surat KPU Provinsi Bali Nomor:1452/KPU Prov/016/XII/2012, perihal Klarifikasi Verifikasi Faktual Partai SRI, tertanggal 23 Desember 2012, yang ditujukan kepada Ketua KPU RI; 4. Fotocopy Dokumentasi Partai SRI 5. Fotocopy Surat Keputusan DPN Partai Serikat Rakyat Independen No.49/SK/DPN-PSRI/KU/VIII/2012 tentang Penetapan Kepengurusan DPW Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Bali, tertanggal 29 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Nasional; 6. Surat DPN Partai SRI Nomor:03/eSPBO/PSRI/KBO/XII/2012, tentang Perubahan Kepengurusan, yang ditanda tangani oleh Ketua Bidang Organisasi DPN Partai SRI atas nama Donny Ardyabto dan ditujukan kepada Sukawati Lanang Putra Perbawa,S.H.,M.H Ketua KPU Provinsi Bali; 7. Fotocopy Surat KPU Provinsi Bali Nomor:1378/KPU PROV/016/XII/2012, perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Pasca Putusan DKPP, tertanggal 8 Desember 2012 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Serikat Rakyat Indonesia; 8. Fotocopy Berita Acara KPU Provinsi Bali terkait Verifikasi Faktual Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi Nomor: 1370/BA/XII/2012, tertanggal 8 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua dan 4 Anggota KPU Provinsi Bali; 9. Fotocopy Tanda Terima Nomor: Surat 1340/KPUProv-016/XII/2012, perihal Verifikasi Faktual Partai Politik, tertanggal 4 Desember 2012, Partai Politik SRI, yang diterima I Ketut; 10. Fotocopy Surat KPU Provinsi Bali Nomor:1340/KPU Prov/016/XII/2012, 74
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 19.
perihal Verifikasi Faktual Partai Politik, tertanggal 3 Desember 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Bali yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi Bali (terlampir); Jadwal Verifikasi Faktual Partai Politik Pasca Putusan DKPP Calon Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014 Provinsi Bali; Fotocopy Tanda Terima KPU Provinsi Bali dengan jenis dokumen Surat Nomor:1345/KPU Prov-016/XII/2012, tertanggal 6 Desember 2012, yang menyerahkan Putu Githa Gewinda dan yang menerima adalah I N Oka P; Fotocopy Daftar Hadir Pengurus Verifikasi Faktual Pengurus Partai Tingkat Provinsi Partai Serikat Independen Provinsi Bali,tertanggal 6 Desember 2012; Fotocopy Surat KPU Provinsi Bali Nomor:1345/KPU Prov-016/X/2012, perihal Pemberitahuan, tanpa tanggal, tanpa tujuan, yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi Bali atas nama I Ketut Sukawati Putra Perbawa,S.H.MH; Fotocopy Jadwal Kehadiran Pengurus Parpol Pada Hari Jumat, 7 Desember 2012; Fotocopy Surat Keputusan DPN Partai Serikat Rakyat Indenpenden No.54/SK/DPN-PSRI/KU/VI/2011 tentang Penetapan Kepengurusan DPW Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Bali, tertanggal 30 Juni 2011, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum atas nama D. Taufan dan Sekretaris Nasional atas nama Yoshi Erlina: Surat Pemerintah Kota Denpasar Kecamatan Denpasar Utara Desa Dangin Puri Kangin perihal Surat Keterangan Domisili Nomor: 623/VIII/2011, tertanggal 30 Maret 2011, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dangin Puri Kangin, atas nama I D Putu Darmawan); Fotocopy Perjanjian Sewa Pakai tertanggal 29 Juli 2011; Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:06/SP-KPU/DPN/PSRI/VIII/2012, tertanggal 29 Agustus 2012, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Nasional; 75
20. Fotocopy Surat KPU No. 775/KPU/XII/2012 kepada Ketua KPU Provinsi Bali tertanggal 21 Desember 2012 di tandatangani ketua Husni Kamil Malik 21. Fotocopy Surat Partai SRI No: 22/SKL/DPN-PSRI/KU/XII/2012 perihal permohonan Surat Rekomendasi Pelaksanaan Verivikasi Faktual di Bali tertanggal 18 Desember 2012 6. Bahwa Termohon, mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima di sekretariat Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut: a) Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) tidak memenuhi persyaratan pada tingkat provinsi Bali dan tidak memenuhi syarat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) Kabupaten/Kota pada tingkat provinsi pada 27 (dua puluh tujuh) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi. b) Dalam permohonannya, Pemohon tidak menyebutkan dan membahas semua daerah-daerah yang tidak memenuhi syarat 75% (tujuh puluh lima presen) Kabupaten/Kota di 27 (dua puluh tujuh) provinsi, dalam proses pemeriksaan, Pemohon hanya mampu menghadirkan pengurus Partai SRI di 5 (lima) daerah, yaitu Aceh, Bali, Jawa barat (Kota Bogor), Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, dimana para pengurus tersebut tidak mampu membuktikan bahwa pemohon memenuhi syarat yang ditentukan. Terhadap daerah yang disebutkan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan keterangan secara langsung dari KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang membantah seluruh dailildalil pemohon, dimana pada pokoknya berdasarkan hasil verifikasi faktual Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditentukan. Sedangkan terhadap 22 (dua puluh dua) provinsi lainnya, pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. c) Oleh katrena itu, karena Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya maka permohonan penyelesaian sengketa pemilu yang diajukan oleh pemohon seharusnya di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
c. Pertimbangan Bawaslu 1) Kewenangan Bawaslu Bahwa berdasarkan pasal 258 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara 76
Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2) Kedudukan Hukum Para Pihak a) Bahwa Partai Serikat Rakyat Independen berkedudukan sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos sebagai peserta pemilu akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemiluhan Umum Tahun 2014 b) Bahwa Partai Serikat Rakyat Independen tercantum di dalam daftar Partai Politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu sebagaimana Lampiran II Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 angka 24 (dua puluh empat). c) Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu. 3) Jangka Waktu a. Bahwa permohonan belum pernah diajukan sebelumnya oleh Pemohon b. Bahwa permohonan diajukan oleh pemohon dikarenakan pemohon keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013. c. Permohonan diajukan setelah termohon mengumumkan Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013, yakni pada tanggal 8 Januari 2013.
4) Pertimbangan Hukum a) Bahwa dari permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 08/BA/I/2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 adalah produk hukum yang cacat hukum yang bersifat formal, sehingga oleh karena itu 77
bersifat batal demi hukum, Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan yang bersifat atributif untuk menentukan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan penetapan keabsahan persyaratan partai politik calon peserta Pemilihan Umum yang bersumber dari: a. Pasal 4 Ayat (6) UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang bunyinya bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemungungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan KPU. b. Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang bunyinya bahwa mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU. c. Pasal 16 Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2012 yang bunyinya bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU. Sehingga menurut Bawaslu kebijakan hukum yang diambil oleh KPU dalam berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pembagian tahapan yang terdiri atas pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi factual, adalah bagian dari pelaksanaan kewenangan KPU yang diberikan oleh UndangUndang dalam mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum. 2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan berdasarkan Berita Acara No: 05/BA/I/2013, hanya melakukan verifikasi faktual Kepengurusan Partai Politik, Keterwakilan Perempuan, Keberadaan Kantor Tetap dan Keanggotaan Partai Politik. Bahwa Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menyebutkan: Ayat (1): ”KPU Melaksanakan penelitian administrasi dan 78
penetapan keabsahan dimaksud dalam Pasal 8”.
persyaratan
sebagaimana
Ayat (2) :”Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan KPU”. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No 8 Tahun 2012 tersebut Termohon mempunyai kewenangan secara atribusi untuk menetapkan tata cara penelitian administrasi.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam Berita Acara No: 05/BA/I/2013, telah menyatakan Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Kepemilikan Kantor PEMOHON di tingkat Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Bali TIDAK MEMENUHI SYARAT, hal yang sesungguhnya terjadi dalam pelaksanaan verifikasi oleh TERMOHON, di mana TERMOHON telah menggunakan Surat Keputusan yang lama tentang Kepengurusan di tingkat Provinsi Bali. Padahal, Surat Keputusan tersebut sebelumnya telah dilakukan perubahan oleh PEMOHON, di mana perubahan tersebut telah PEMOHON sampaikan kepada TERMOHON. Pada fakta pemeriksaan terungkap bahwa Partai SRI telah memberikan Surat Keputusan (SK) kepengurusannya sebagai perbaikan kepada KPU Provinsi Bali, bahwa bukan itu (SK 54) Kepengurusan Partai SRI Provinsi Bali. Partai SRI mengirim surat ke KPU Pusat dan ke KPU Provinsi Bali untuk mengatakan ada perubahan. “Karena proses itu hanya 3 hari kita melakukan responnya juga jadi last minute. Betul bahwa kelengkapan dokumen baru besoknya diterima.” Dokumen Kepengurusan Partai SRI Provinsi Bali sudah Pemohon serahkan pada waktu pendaftaran pertama kali di KPU Pusat, di tengah jalan Pemohon melakukan perubahan. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan juga terungkap KPU Bali menerima dokumen dari KPU Pusat isinya antara lain sebagai berikut: i.
SK Nomor 54 dan seterusnya di mana disebutkan bahwa dalam SK tersebut Pengurus Partai SRI di Provinsi Bali adalah Ketua I Wayan Bayu Susila, Sekretaris I Wayan Panite, Bendahara Ida Ayu P.
ii.
Surat Keterangan Domisili;
iii.
perjanjian sewa;dan
iv.
Keterwakilan Perempuan (Formulir F3). 79
KPU Provinsi Bali melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diterima dari KPU Pusat. Ada seorang yang mengaku dirinya sebagai pengurus Partai SRI Bapak Petrik yang berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bali yang menyatakan dirinya adalah bahwa Pengurus yang sah. Jadi intinya ada dua kepengurusan di Provinsi Bali. Berkaitan dengan itu, Komisioner KPU Bali sebagai verikator, sudah berkomunikasi dan memberikan nomor HP kepada Petrik untuk meminta dokumen yang diperlukan. Petrik memberikan dokumen SK Nomor 49, yang isinya menyatakan mencabut SK Nomor 14, halmana tidak sesuai dengan SK Partai SRI yang terdahulu diterima KPU Bali dari KPU Pusat, yaitu SK 54. Bahwa Termohon menjelaskan, pada tanggal 17 Desember 2012, ketika Sdr. Petrik yang mengaku sebagai pengurus Partai Sri Provinsi Bali yang sah datang ke KPU Bali, KPU Bali menerima fax dari Pemohon (DPN Partai SRI) yang menyatakan kepengurusan Bapak Petrik yang sah. Bahwa Pemohon menyampaikan akan melengkapi dokumen persyaratannya, tetapi waktu itu sudah pukul 16.00 waktu Bali dan masa perbaikan sudah berakhir. Termohon meminta keringanan waktu untuk besoknya tanggal 18 Desember untuk menyerahkan dokumendokumen yang lain, namun tidak dipenuhi oleh KPU Bali karena hal itu tidak sesuai dengan perlakuan terhadap partai-partai yang lain. Bahwa oleh karena itu, KPU Bali menerangkan tidak benar telah menolak dokumen yang disampaikan. KPU Bali punya buktinya tetapi penyampaian ketegasan atas pengurus mana itu last minute. Pada saat itu domisili kantor, alamatnya, kepengurusan perempuan, itu juga tidak disampaikan. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan dan bukti-bukti yang disampikan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa dokumen kepengurusan yang diterima KPU Bali dari KPU Pusat adalah SK No. 54/SK/DPNPSRI/KU/VI/2011 tentang Penetapan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Bali, yang menyebutkan Ketua Wilayah: I Wayan Bayu Susila, Sekretaris Wilayah: Drs. I Nyoman Oka Pawitra, MM. Bendahara Wilayah: Ida Ayu Pradnyani Manthara. b. Bahwa SK No. 54/SK/DPN-PSRI/KU/VI/2011 tersebut telah dicabut dengan SK No. 90/SK.01/DPNPSRI/KU/IV/2012, yang kemudian dicabut juga 80
dengan SK No. 09/SK.01/DPN-PSRI/KU/VI/2012, yang dicabut dengan SK No. 14/SK.01/DPNPSRI/KU/VIII/2012, lalu dicabut juga dengan SK No. 49/SK/DPN-PSRI/KU/IV/2012; c. Bahwa SK No 49/SK/DPN-PSRI/KU/IV/2012 adalah tentang Penetapn Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Bali, yang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Serikat Rakyat Independen Provinsi Bali dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: Ketua Wilayah
: I Gusti Putu Toger
Sekretaris Wilayah : Bontor Patrick Otto Marasal Lumbanraja Bendahara Wilayah: Sri Rahayu Ningsih d. Bahwa tanggal 17 Desember 2012, pukul 16.00 Waktu Bali adalah benar secara hukum sebagai batas akhir penyampaian dukumen perbaikan verifikasi; e. Bahwa Pemohon meminta kelonggaran dari KPU Bali untuk dapat menerima dukumen kelengkapan lainya pada keesokan harinya tanggal 18 Desember 2012, namun KPU Provinsi Bali tidak dapat mengabulkan permintaan sudah benar dan beralasan hukum; f. Bahwa dengan demikian, KPU Provinsi Bali telah melaksanakan prosedur pelaksanaan verifikasi factual terhadap kepengurusan Partai SRI di tingkat provinsi di Provinsi Bali telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; g. Bahwa Pemohon (Partai SRI) Provinsi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Bali
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap kepengurusan Pemohon di berbagai kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, dengan alasan KPU yang bersangkutan tidak memerima dokumen atas nama Pemohon dari Termohon, yang terjadi disekitar 21 DPC (Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota) yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, tidak beralasan. Karena, dalam fakta pemeriksaan terungkap bahwa 21 (dua puluh satu) DPC yang dimaksud oleh Pemohon adalah dokumen kepengurusan di 21 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh. Masih dalam fakta pemeriksaan, KIP Provinsi Aceh menyatakan hanya menerima 13 berkas kepengurusan Kab/Kota yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota 81
Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat Daya,Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara. Di Kabupaten Pidie, KIP Pidie melakukan verifikas faktual tetapi tidak menemukan Kantor Partai SRI, pengurus dan tidak menerima KTA dari Partai SRI Kabupaten Pidie. KIP Pidie telah berupaya mencari Kantor dan pengurus partai SRI dengan memasang iklan radio (Bukti T-2 halaman 14 dan 15) agar dapat didengar oleh Pengurus partai. Namun, sampai dengan berakhirnya masa verifikasi tidak ada pengurus Partai SRI Kabupaten Pidie yang datang ke Kantor KIP Kabupaten Pidie. Sedangkan Pemohon menyatakan dalam pemeriksaan bahwa Partai SRI punya kantor di Kabupaten Pidie, namun tidak dapat menyebut di mana alamat tersebut dan menyatakan “nanti kita susulkan buktinya”, Namun, sampai dengan pengajuan kesimpulan, Pemohon alamat tersebut tidak disampaikan kepada Bawaslu. Dalam pemeriksaan bahwa KIP Aceh menyatakan tidak menemukan Kantor Partai SRI Kabupaten Pidie Jaya. Di Loksheumawe KIP tidak dapat bertemu dengan pengurus. Pengurusnya tidak ada sama sekali, kantor pun tidak ditemukan sama sekali. Di Gayo Luwes dan Nagan Raya juga demikian. Di Aceh Barat Daya KIP bertemu dengan pengurus Partai SRI, tetapi hanya bendaharanya saja yang sesuai dengan dokumen kepengurusan. Dalam masa perbaikan KIP sudah meminta Partai SRI kembali untuk melengkapi kepengurusan di Aceh Barat Daya. Keanggotaan tidak ada di Aceh Barat Daya. Di Subuhussalam KIP tidak bertemu dengan pengurus partai SRI. Bahwa dalam fakta pemeriksaan Pemohon menyampaikan Partai SRI di 21 DPC di Provinsi Aceh berdasarkan checklist yang diserahkan KPU tidak ada dispute. Dalam berita acara verifikasi administrasi Partai SRI di 21 Kabuptan/Kota di Provinsi Aceh tidak dinyatakan kurang, tetapi hanya dinytakan kurang di tingkat Kecamatan. Itu yang dispute itu yang diperbaiki. Partai SRI mengirimkan 17 DPC di Provinsi Aceh ke KPU Pusat, dan untuk perbaikan ditambah Aceh Selatan, Aceh Besar, dan Pidie. Untuk yang 17 DPC Kabupaten/Kota ada tanda terima penyerahannya dari KPU Pusat, ada nama pengurusnya dan alamatnya. Setelah Bawaslu menilai, mencermati dengan seksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohan dan Termohon dan fakta yang terungkap pada pemeriksaan, Bawaslu 82
mempertimbangkan sebagai berikut: a. Bahwa KIP Aceh telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap 9 (Sembilan) Kabupaten Kota dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang dukumen kepengurusanya diserahkan oleh KPU Pusat kepada KIP Aceh; b. Bahwa terhadap Kepengurusan Partai SRI Kabupaten Aceh Besar, KIP tidak melakukan verifikasi factual walaupun dokumen kepengurusanya termasuk pada 13 (tiga belas) dukumen yang diserahkan oleh KPU Pusat kepada KIP Aceh. Sementara menurut Partai SRI di Kabupaten Aceh Besar Partai SRI tidak memiliki kepengurusan; c. Bahwa terhadap Partai SRI Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat Daya,Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); d. Bahwa oleh karena itu, Partai SRI di Provinsi Aceh tidak memenuhi 75% (tujuh puluh lima prosen) Kepengurusan Kabupaten/Kota adalah beralasan hukum; 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan PEMOHON hampir di seluruh kepengurusan tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, TERMOHON tidak mendatangi para anggota yang didaftarkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON, dalam pemeriksaan terungkap fakta bahwa: Pada saat rapat Pleno yang dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh seluruh KPUD Kabupaten/Kota setempat, saat itu KPUD Kabupaten Maros menyampaikan bahwa Verifikasi Faktual tidak bisa dilanjutkan karena di dalam keanggotaan Partai SRI ditemukan beberapa nama Jawa, di Luwu Utara. Verifikasi dihentikan pada tanggal 26 Desember 2012 di mana masih ada 3 hari tersisa sebelum proses verifikasi selesai. Hal itu juga didukung oleh bukti tertulis Pemohon berupa Pernyataan keberatan hasil verifikasi, yang tidak menyebutkan secara pasti di mana saja Termohon tidak mendatangi para anggota yang akan di verifikasi faktual. Dalam fakta pemeriksaan juga terungkap bahwa Termohon melalui KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan pada pemeriksaan sengketa ini terungkap fakta bahwa KPU melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai SRI dengan mendatangi alamat-alamat anggota Partai SRI yang menjadi sampel. Hasilnya, sebagian tidak ditemukan, 83
nama tidak sesuai, sehingga jumlah sampel yang diverifikasi belum mencukupi. Selanjutnya KPU berkirim surat kepada Partai SRI untuk dapat menghadirkan anggotanya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bawaslu menilai bahwa apa yang didalilkan Pemohon tidak dapat dijawab dan tidak terbantahkan oleh Termohon. Dengan demikian, Bawaslu berpendapat dalil Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima. 6. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON telah mengirimkan surat kepada PEMOHON yang berisi permintaan supaya PEMOHON menghadirkan para anggota tersebut di kantor TERMOHON, halmana menurut PEMOHON sebagai tindakan pelanggaran, karena dalam surat TERMOHON tersebut sama sekali tidak disertai dengan bukti yang sah bahwa TERMOHON sungguh-sungguh telah mencari dan/atau berusaha menemukan para anggota Pemohon di alamat anggotanya masing-masing. Bahwa permintaan untuk menghadirkan anggota Partai Politik yang akan di verifikasi faktual keanggotaanya dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, Pasal 20 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i, yang menyebutkan: Huruf g : “KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik’; huruf h :” Dalam hal tidak bertemu dengan anggota partai politik, KPU kabupaten/kota meminta pengurus partai politik menghadirkan anggota yang bersangkutan sampai akhir masa verifikasi faktual kepada petugas verifikasi guna membuktikan keanggotaannya”; huruf i: “Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf h tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat”. Bahwa tidak ada aturan yang memberikan kewajiban bagi Termohon untuk menyertakan bukti bahwa Termohon sudah melakukan verifikasi dengan cara bertatap muka. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak cukup beralasan. 7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan PEMOHON di berbagai kabupaten/kota dengan alasan KPUD yang bersangkutan tidak menerima dokumen atas 84
nama PEMOHON dari TERMOHON, padahal dokumen tersebut telah disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON yang terbukti dari dinyatakannya PEMOHON telah memenuhi syarat pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2014 oleh TERMOHON (Bukti P-5), Bawasdlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa dalam fakta pemeriksaan terungkap dari keterangan Termohon bahwa untuk 18 Parpol –yang dilakukan verifikasi faktual berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) –, dalam hal terdapat dispute berkaitan dengan adanya klaim parpol bahwa dokumen sudah diserahkan kepada KPU, tetapi KPU Pusat tidak menyerahkannya kepada KPU Propinsi ataupun KPU Kab/Kota Parpol, maka kepada Parpol diberikan kelonggaran untuk menyampaikan dokumen dimaksud pada masa perbaikan. Namun, apabila sampai akhir masa perbaikan dokumen yang diklaim Parpol tidak diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota, maka Termohon tidak bisa melakukan verifikasi karena dokumen itu tidak diserahkan sesuai waktu yang diberikan kepada 18 Parpol. Bahwa pada pemeriksaan juga terungkap fakta dari Pemohon bahwa berdasarkan checklist yang diserahkan KPU tidak ada dispute, tetapi hanya dinyatakan kurang di tingkat Kecamatan dan itu yang diperbaiki. Pemohon mengatakan menerima checklist ada 2 (dua) checklist: yang pertama dinyatakan dokumen Pemohon lengkap, dan checklis yang kedua hasil verifikasi administrasi oleh KPU. Namun, berdasarkan bukti tertulis Pemohon, copy rekap hasil Verifikasi Administrasi yang diterima Pemohon untuk Provinsi Aceh (Bukti Pt-4) disebutkan untuk beberapa Kabupaten/Kota dalam kolom keterangan disebutkan “tidak ada berkas”, serta Pemohon tidak menunjukan bukti checklist yang dimaksud. Bahwa dari fakta pemeriksaan dan bukti-bukti Bawaslu mempertimbangkan: a. Bahwa Pemohon masuk atau diikutkan ke verifikasi faktual berdasarkan Putusan DKPP Nomor 2526/DKPP-PKE-I/2012, yang sangat mungkin ada dispute; b. Bahwa Pemohon tidak menggunakan kelonggaran yang diberikan Pemohon untuk menyampaikan dokumen pada masa perbaikan; c. Bahwa KIP/KPU di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh Termohon (KPU pusat). 85
d. Bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Kota tidak menyalahi ketentuan Paraturan Perundang-undangan, karena pada faktanya dokumen Pemohon terdapat dispute. 8. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengakhiri/menutup masa verifikasi faktual sebelum batas waktu yang ditetapkan peraturan berakhir, di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan (Bukti P-6), dikuatkan dengan keterangan KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada pemeriksaan, terungkap bahwa di Luwu Utara verifikasi dihentikan pada tanggal 26, di mana masih ada 3 hari tersisa sebelum proses verifikasi selesai. Bahwa Termohon tidak secara khusus menyanggah dalil Pemohon dalam pemeriksaan dan bukti-bukti, sehingga Bawaslu berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti mempertimbangkan: KPU Kabupaten Luwu Utara telah melakukan verifikasi faktual dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangn, sehingga Termohon tidak dapat menyatakan Partai SRI di Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi syarat karena dihentikanya proses verifikasi faktual pada masa verifikasi faktual belum berakhir. 9. Dalil Pemohon yang menyatakan rentang waktu antara penerimaan surat dari TERMOHON oleh PEMOHON yang berisi permintaan untuk menghadirkan anggota di kantor TERMOHON dengan waktu pelaksanaan verifikasi faktual terlalu singkat dilihat dari kondisi geografis dan kondisi sosial-ekonomis para anggota PEMOHON, di mana hal-hal seperti itu juga terjadi di berbagai kepengurusan PEMOHON di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Bukti P-7). Namun, dalil tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta pada pemeriksaan serta bukti-bukti, apa yang dimaksud dengan “waktu penerimaan surat dengan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai SRI” secara spesipik dan di daerah yang kondisi geografis serta kondisi sosial-ekonomi para anggota Pemohon tersebut. Bahwa dengan demikian, Bawaslu tidak memberikan pertimbangannya terhadap dalil Pemohon tersebut. 10. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa verifikasi faktual keanggotaan yang dilaksanakan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan perintah peraturan undang-undang, di mana TERMOHON melakukan verifikasi faktual berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), dan kartu keluarga. Padahal, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f UU No: 8/2012, 86
keanggotaan partai politik dibuktikan dengan kartu tanda anggota (Bukti P-8), berdasarkan bukti-bukti dan fakta pemeriksaan Pemohon menyatakan keberatannya terhadap verifikasi faktual keanggotaan Partai SRI dengan melakukan verifikasi terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga. Berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti, Bawaslu memberikan pertimbangan bahwa KPU Kabupaten Bulukumba, KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan, KPU Kabupaten Maros, yang melakukan verifikasi faktual keanggotaan Partai SRI dengan menggunakan KTP, SIM, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf g Peraturan KPU No 14 Tahun 2012, yaitu : “KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTA dengan nama setiap anggota partai politik”, Termohon tidak dapat menyatakan kenggotaan Pemohon memenuhi syarat berdasarkan Kepemilikan KTP, atau SIM. 11. Dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON tidak melakukan tindakan apapun bahkan menghentikan verifikasi faktual keanggotaan ketika PEMOHON dihalang-halangi oleh sekelompok massa untuk menghadirkan anggota ke kantor TERMOHON. Hal seperti ini terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat (Bukti P-9), tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti seperti apa peristiwa menghalang-halangi anggota Partai SRI dalam verifikasi faktual keanggotaan tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu tidak memberikan pertimbangan. 12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan TERMOHON tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan dan keberadaan rekening bank atas nama partai politik sebagaimana secara jelas-jelas diperintahkan oleh Pasal 8 ayat (2) jo Padal 9 UU No: 8/2012. Perlu kiranya PEMOHON sampaikan bahwa kedua unsur ini dipenuhi oleh PEMOHON sesuai perintah undang-undang (Bukti P-12). Bawaslu memberikan pertimbangan berdasarkan Bukti-bukti dan fakta pemeriksaan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Angota DPR , DPD, Dan DPR Daerah menyebutkan : Pasal 8 ayat (2) Huruf d :”Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan”. Huruf I :”menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama Partai Politik kepada KPU”. Pasal 9 Ayat (1) : “KPU melaksanakan penelitian administrasi dan 87
penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”. Berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut seharusnya KPU melakukan verifikasi hingga tingkat Kecamatan, tetapi KPU tidak melakukan verifikasi ditingkat Kecamatan diberlakukan kepada seluruh Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga Termohon memberikan perlakuan yang sama dan setara sehingga tidak ada Partai Politik yang dirugikan atas keputusan Termohon. 13. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam perbaikan Permohonannya menyatakan Termohon telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, yang Cacat Hukum karena: a. Dalam pengundangan bahwa setidak-tidaknya sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012 siang hari, Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 sesungguhnya belum diundangkan, sehingga oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No: 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedua Peraturan KPU tersebut di atas belum berlaku dan belum mempunyai kekuatan mengikat; b. Bahwa pada tanggal 19 November 2012, PEMOHON telah menemukan pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2012 Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1078 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1079 sebagaimana diperlihatkan dalam Bukti Pp-2; c. Bahwa, pada tanggal 21 November 2012, PEMOHON telah menemukan pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 2012 Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1048A dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1048B sebagaimana diperlihatkan dalam Bukti Pp-3, sedangkan Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 dengan Nomor 1078 dan Peraturan KPU No: 15 Tahun 2012 dengan Nomor 1079 tetap terpasang pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 2012 seperti terlihat dalam Bukti Pp-4; d. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 dini hari, PEMOHON telah menemukan adanya 2 (dua) versi Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang berbeda satu sama lain, di mana Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 versi yang pertama tanpa adanya Pasal 20 (Bukti Pp-6), sedangkan Peraturan KPU No: 14 Nomor 2012 versi yang kedua dengan Pasal 20 bisa dilihat dari Bukti Pp-7; e. Bahwa, berdasarkan kronologi temuan PEMOHON, 88
sangat layak diduga bahwa Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang tanpa Pasal 20 telah digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Pengumuman tanggal 28 Oktober 2012 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, sedangkan Peraturan KPU No: 14 Tahun 2012 yang memuat Pasal 20 telah dijadikan sebagai landasan hukum pelaksanaan verifikasi faktual 18 partai politik yang berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No: 2526/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 27 November 2012 diikut-sertakan verifikasi faktual putusan kami lampirkan dalam Bukti Pp-8; f. Bahwa dalam Jawaban tertulis Termohon Pengundangan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Angota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka memenuhi pelayanan informasi, sambil menunggu pengundangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPU mengunggah (upload) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KPU melalui website KPU, memperhatikan adanya ketidak lengkapan muatan materi Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang tidak mencantumkan Pasal 20, KPU melakukan pengecekan terhadap Peraturan KPU tersebut, baik di dalam website maupun bahan yang di sampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan koreksi, berdasarkan hasil koreksi, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang diundangkan telah sesuai dengan kebijakan KPU. g. Bahwa dalam persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Partai SRI berstatus sebagai saksi Bawaslu yang menjadi Pengadu dalam Perkara dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota KPU, Dalam kesempatan tersebut, Partai SRI menyampaikan keterangan tentang permasalahan pengundangan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 vide halaman 5 angka 2 dan 3 Putusan DKPP Nomor 25-26/DKPP-PKE-I/2012, terhadap pengaduan tersebut, DKPP telah menerbitkan putusan, dimana amar putusanya menyatakan KPU tidak mempunyai itikad buruk untuk melanggar kode etik, dengan demikian, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 telah menjadi salah satu obyek sengketa peradilan etik penyelenggara pemilu dan diputus oleg DKPP. Karenanya tidak relevan untuk diuji kembali melalui penyelesaian senketa Bawaslu (bukti terlampir). 89
h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan buktibukti baik Pemohon dan Termohon Bawaslu memberikan pertimbangannya sebagai berikut: i. Mengingat bahwa Pasal 87 UU 12/2011 yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, maka pada pokoknya Bawaslu setelah membaca salinan naskah Peraturan KPU tersebut berpendapat bahwa peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 oktober 2012 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang telah berlaku pada tanggal diundangkan. Sehingga ketentuan tersebut secara substansial berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU pada saat diundangkan dan peraturan tersebut wajib dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan verifikasi karena sifatnya yang mengikat setelah diundangkan. Mengenai ketidaklengkapan muatan materi peraturan KPU tersebut, Bawaslu berpegang pada hasil koreksi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 yang telah diundangkan sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 14. Bahwa, PEMOHON menemukan pula Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 tertanggal 02 November 2012 yang kami sertakan dalam (Bukti Pp-9) dan Surat Edaran KPU No.: 681/KPU/XII/2012 tertanggal 03 Desember 2012 (Bukti Pp-10) yang memuat tata cara verifikasi faktual partai-partai calon Peserta Pemilu Tahun 2014, namun dengan tata cara yang berbeda satu sama lain telah menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada Pengumuman tanggal 28 Oktober 2012 dan terhadap 18 partai politik yang berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No: 25-26/DKPPPKE-I/2012 tanggal 27 November 2012. Bahwa Bawaslu memberikan pertimbangan berdasarkan uraian diatas terkait dengan Surat Edaran KPU No: 588/KPU/XI/2012 tertanggal 02 November 2012 dan Surat Edaran KPU No: 681/KPU/XII/2012 yang memuat tata cara verifikasi faktual partai-partai calon Peserta Pemilu Tahun 2014, Bawaslu berpendapat bahwa surat edaran tersebut tidak mengandung unsur diskriminasi. Menurut Bawaslu, keberadaan surat edaran tersebut untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan verifikasi faktual agar dapat selesai di laksanakan sesuai dengan 90
waktu dan tahapan yang diatur dalam undang-undang. Bahkan menurut Bawaslu, keberadaan surat edaran ini telah akomodatif dan memperlihatkan niat baik dari KPU untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap partai politik sesuai dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No: 25-26/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 27 November 2012.
d. Kesimpulan bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Bawaslu berwenang menyelesaikan sebagaimana permohonan a quo;
sengketa
pemilu
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan; 4. Pemohon tidak memenuhi syarat kepengurusan di seluruh provinsi, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima presen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengingat
: a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Menetapkan :
Menolak Permohonan Pemohon Untuk Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014
91
92
