18. URUSAN PERTANAHAN

IV.B.18.Urusan Wajib Pertanahan

18. URUSAN PERTANAHAN Perkembangan penduduk dengan jumlah kebutuhan akan tanah yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah merupakan salah satu permasalahan yang terkadang dapat menimbulkan konflik dan menjadi ajang perebutan perbagai kepentingan, belum lagi meningkatnya jumlah ketersediaaan sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan akan kepentingan umum, maka pemerintah selalu berupaya untuk mencukupi dan menyediakannya. Pada tahun 2013 urusan pertanahan masih menitikberatkan pada penertiban administrasi pertanahan dan penataan serta penguasaan dan pemilikan tanah serta penyelesaian konflik-konflik pertanahan melalui fasilitasi permasalahan pertanahan. Dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Wonosobo yaitu 98.468 Ha tanah yang telah bersertifikat seluas 30.210,59 Ha atau sekitar 30,68. % sehingga dibutuhkan upaya dan strategi untuk memacu kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifikat sebagai salah satu alat/bukti kepemilikan tanah yang sah. Kendala dan permasalahan di bidang pertanahan semakin kompleks, baik permasalahan antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah desa maupun dengan pemerintah daerah. Selain itu, ada juga persoalan transisi regulasi dalam hal pengadaan tanah, serta persoalan menyangkut tanah hak milik , tanah kas desa maupun tanah aset pemerintah daerah, yang perlu tetap difasilitasi untuk diselesaikan. a. Program dan Kegiatan Tahun ini Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan dua program guna menunjang kebijakan dibidang pertanahan yaitu Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Program Penyelesaian KonflikKonflik Pertanahan. Pengadaan tanah dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencukupi dan menyediakan sarana dan prasarana maupun fasilitas yang menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah secara umum baik dibidang pendidikan, maupun pelayanan masyarakat. Selain itu juga pelaksanaan penertiban dan pensertifikatan aset milik daerah dan upaya meningkatkan pensertifikatan tanah milik masyarakat. Prosentase kepemilikan sertifikat tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo tergolong masih rendah dan sampai dengan tahun 2013 dapat terlihat dari 625.458 bidang yang ada, yang sudah bersertifikat sebanyak 132.494 bidang atau 21,18 %, akan tetapi apabila dilihat dari sisi luasan tanah maka prosentase tanah yang telah bersertitifikat di Kabupaten Wonosobo dari tahun-ke tahun mengalami peningkatan dan hal tersebut memerlukan upaya untuk terus meningkatkannya. Untuk mendukung dan mewujudkan program tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 telah dialokasikan sebesar Rp. 14.514.000.000,00 dan setelah perhitungan APBD terealisasi sebesar Rp 5.437.323.850,00. Proporsi angka tersebut adalah 0,55% dari total belanja Kabupaten Wonosobo tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Belanja tersebut digunakan untuk proses dan tahapan pengadaan tanah bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, pensertifikatan tanah aset pemerintah daerah dan fasilitasi permasalahan tanah milik masyarakat yang terkait dengan pemerintah daerah. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

171


Tabel IV.B.18.1 Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan tahun 2013 No.

Program

1

Belanja Langsung

a

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

b

Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

14.514.000.000,00

5.437.323.85000,00

14.464.000.000,00

5.421.513.000,00

50.000.000,00

15.810.750,00

14.514.000.000

5.437.323.850,00

Jumlah total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Tujuan dari program ini adalah untuk penataan administrasi pertanahan serta pengadaan dan penyediaan sarana prasarana pemerintahan yang digunakan untuk menunjang program pemerintah baik di bidang pendidikan, kepariwisataan maupun fasilitas kepentingan umum lainnya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :  Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah yaitu untuk sarana pendidikan, direncanakan membebaskan tanah 90.000 m², tetapi baru terealisasi 48.805 m², karena anggaran tidak mencukupi.  Pengadaan tanah Makodim 0707 Wonosobo sampai dengan tahapan Persiapan yaitu terbitnya SP2LPT (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah) oleh Gubernur Jawa Tengah, belum dilaksanakan karena Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo baru terbit tanggal 12 Nopember 2013, sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah , perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum selama + 90 hari kerja, maka apabila kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai jadwal maka akan selesai pada bulan Januari 2014 dan hal ini sudah melewati tahun anggaran.  Pengadaan tanah Pemerintah Daerah (untuk pembangunan Kantor Kecamatan Sapuran), teralisasi 4.000 m² dari rencana yang telah ditetapkan 4.000 m²  Pengadaan tanah GOR (untuk jalan masuk ) sampai dengan tahapan Persiapan yaitu terbitnya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah oleh Bupati Wonosobo.  Pengadaan tanah Bimolukar, terealisasi 900 m² dari rencana yang telah ditetapkan 900 m²  Pengadaan tanah Pemerintah daerah untuk jalan lingkar Kenjer-Karangluhur Kecamatan Kertek, sampai dengan tahapan Persiapan yaitu terbitnya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah oleh Bupati Wonosobo LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

172


 Pengadaan tanah Pemerintah Daerah untuk SMK N 2 Wonosobo ( Wonolelo ), terealisasi 1.925 m² dari rencana 1.925 m² yang telah ditetapkan.  Pengadaan tanah Pemerintah Daerah untuk SMK 1 Kalikajar, sampai dengan tahapan Persiapan yaitu terbitnya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah oleh Bupati Wonosobo  .Pengadaan tanah untuk pengganti tanah bengkok, tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan ketentuan.  Pensertifikatan tanah aset milik daerah sebanyak 350 tanah eks bengkok, proses baru sampai pengukuran sejumlah 118 bidang. Hal ini dikarenakan kekurangan dari petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Adapaun tujuan dari program ini adalah memfasilitasi permasalahan dan penyelesaian konflik di bidang pertanahan, baik tanah masyarakat, tanah bengkok maupun tanah lainnya, terutama yang bersinggungan dan berhubungan langsung dengan aset pemerintah daerah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :  Fasilitasi permasalahan tanah masyarakat yang terkait dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, berupa fasilitasi tukar-menukar (tukar guling/ ruislag) tanah masyarakat Jaraksari yang terkena bencana tanah longsor dengan tanah aset Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini baru pada tahap pengukuran tanah, belum sampai pada pendaftaran Hak.

c. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Pada tahun 2013 urusan pertanahan masih menitikberatkan pada penertiban dan pensertifikatan aset tanah milik daerah maupun milik masyarakat, hal tersebut didukung pula dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yaitu percepatan dan pensertifikatan tanah massal melalui PRONA, PRODA, dan SMS. PRONA merupakan kegiatan pertanahan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Adapun tujuan lain dari penyelenggaraan PRONA adalah pensertifikatan tanah bagi masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah sampai menengah yang berada di desa miskin/ tertinggal, daerah penyangga kota, daerah miskin kota, pertanian subur atau berkembang, atau daerah pengembangan ekonomi rakyat. Pada tahun 2013 ini telah diterbitkan sertifikat tanah sebanyak 4255 bidang, yang difasilitasi melalui Prona sebanyak 2.500 bidang, PRODA 100 bidang, UKM 100 bidang, 50 melalui SMS dan 1.505 bidang melalui reguler. Dari data tersebut terjadi peningkatan prosentase pensertifikatan tanah terutama yang melalui reguler karena apabila dibandingkan dari jumlah pada tahun 2012 sebanyak 670 bidang sedangkan tahun 2013 1.505 bidang, sehingga terjadi peningkatan sebanyak 115,94 %, hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan atas tanah disertai dengan bukti secara otentik sudah semakin meningkat.


173


Dalam rangka pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset pemerintah daerah yaitu tanah, saat ini terus diupayakan secara bertahap dan periodik melaksanakan pensertifikatan tanah menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten. Dari 1.538 bidang tanah aset daerah yang ada, telah bersertifikat sebanyak 720 bidang atau 46,81 %, terdiri dari tanah yang bersertifikat Hak Pakai sejumlah 682 bidang, Hak Milik 36 bidang, dan Hak Pengelolaan 2 bidang, sedangkan 818 bidang atau 53,19 % belum bersertifikat yang sebagian besar adalah tanah eks bengkok desa yang berubah menjadi kelurahan, tanah yang digunakan untuk sekolah dan tanah jalan. Terdapat perubahan jumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo bila dibandingkan dengan tahun 2012, dikarenakan adanya hasil dari kegiatan penelusuran aset yang dilaksanakan telah ditemukan dan terdapat tanah-tanah yang belum dimasukkan pencatatannya ke dalam aset milik pemerintah kabupaten terutama tanahtanah yang digunakan untuk sekolah baik SD maupun SMP serta tanah-tanah hasil pengadaan yang dilaksanakan pada pada tahun-tahun sebelumnya, ditambah hasil rekomendasi dari BPK bahwa tanah-tanah jalan juga harus dimasukkan dalam pencacatan aset milik pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk fasilitasi permasalahan pertanahan baik tanah aset pemerintah daerah, tanah kas desa, tanah negara juga terus diupayakan dan difasilitasi penyelesaiannya, baik dengan mediasi maupun dengan upaya hukum.

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang ada dan menjadi agenda ke depan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan antara lain:  Adanya permohonan ganti rugi dari warga masyarakat dan juga dari pemerintah desa karena tanahnya digunakan untuk fasilitas pemerintah daerah (fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya );  Tanah milik pemerintah daerah masih banyak yang belum bersertifikat atas nama pemerintah daerah ( masih atas nama pemerintah desa, tanah Hak Milik atau belum bersertifikat sama sekali);  Pemanfaatan aset milik pemerintah daerah berupa tanah yang belum maksimal dan sesuai peruntukannya;  Aset desa yang berupa tanah masih banyak yang belum bersertifikat;  Perlunya penertiban administrasi tanah aset milik desa yang masih banyak digunakan untuk fasilitas pemerintah daerah baik digunakan sebagai sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya;  Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan arti pentingnya sebuah dokumen kepemilikan tanah ( berupa sertifikat )  Biaya pembuatan sertifikat sebagai dokumen resmi kepemilikan tanah mahal sehingga masyarakat semakin enggan untuk mengurus sertifikat tanahnya, sehingga prosentase tanah milik masyarakat yang telah bersertifikat masih rendah;


174


Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang dilakukan antara lain:  Melakukan pengecekan dan meneliti serta mengkaji permohonan ganti rugi yang diajukan dan apabila sesuai dan memenuhi syarat diupayakan dianggarkan untuk pemberian ganti rugi;  Pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah secara rutin dan bertahap guna terciptanya tertib administrasi aset daerah;  Melakukan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang belum berfungsi maksimal sesuai dengan rencana penggunaannya, untuk kemudian dilakukan pengkajian untuk pemanfaatannya;  Mendorong desa agar berupaya mensertifkatkan aset desa yang berupa tanah secara bertahap dengan mengangarkannya melalui ADD;  Identifikasi dan verifikas aset desa yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan guna tertib pemanfaatan asetnya;  Melakukan Sosialisasi dan program jemput bola kepada masyarakat baik melalui program SMS yang biayanya lebih murah dibandingkan secara reguler, juga melalui program Prona dan Proda.


175

18. URUSAN PERTANAHAN

Recommend Documents