17
BAB II KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL A. Sejarah Ringkas Kantor
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional adalah instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sejarah umum berdirinya Badan Pertanahan Nasional RI dan dilihat pada masa sesudah kemerdekaan Republk Indonesia yang pada saat itu banyak sekali masalah yang timbul akibat peningkatan hukum-hukum Belanda yang masih banyak di pakai. Salah satunya adalah masalah pertahan. Masalah pertahanan pada masa itu merupakan suatu masalah yang sangat rumit dan kompleks. Utuk itu perlu di bentuklah untuk yang pertama kali kantor KADASTERAL (pengukuran), yang tak lama kemudian diubah menjadi Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah dan di ubah lagi menjadi kantor Sub Bagian Agraria. Dalam rangka pembangunan di kota Medan yang bertujaun mewujudkan masyarakat yang maju, berdaya saing demokratis, berkeadilan, damai sejahtera dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pencapain perwujudan itu diarahakan berada dalam suatu kondisi
18
lingkungan hidup yang aman dan tertib bagi penyelenggara pola eksploitasi sumber daya alam, pelestari fungsi lindung dan keseimbanngan lingkungan hidup, pemetaan kawasan pemukiman dan kawasan terbangun yang serasi dan seimbang dengan rencana penata ruang. Pengelolaan tanah dalam bentuk kepemikan, penguasa, dan pemanfaatan tanah selain menjamin tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan bagi yang menguasai/memilikinya, juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Sehingga dalam pemanfaatannya perlu diperhatikan fungsi sosial atas hak dlam tanah. Pada tanggal 21 januari 1988 DIRJEN AGRARIA merubah menjadi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan keputusan Presiden No. 26 tahun 1988 tanggal 19 juli 1988 Pasal 4 bagian 10, bahwa salah satu sususan organisasi adalah kantor pertanahan wilayah yang berada disetiap ibukota Provinsi merupakan instans vertikal dari Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaanya kegiatan Badan Pertanahan Nasional di kordinasi Kantor Wilayah dan secara teknis administrasinya dibawah Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Periode 2015 sekarang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan peraturan presiden nomor 17 Tahun 2015 tentang kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang dan peraturan Presiden nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang di tetapkan pada 21 januari 2015. Permasalahan pertanahan yang muncul di Kota Medan kompleksitas
19
pengelolaan pertanahan yang multi dimensi, selain semakin tampak adanya penggunaan dan pemanfaatan serta kepemilikan tanah yang semakin kompetitif dengan indikasi harus menigkatnya nilai tanah dan fragmentasi persil tanah dalam kerangka pengmbangan wilayah, terlihat adanya perbedaan yang rill dan tidak seimbang antar satuan wilayah pembangun di wilayah Kota Medan, oleh ada terjadinya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan arah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Memperhatikan soal diatas, maka pengelolaan pertanahan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan pertahan harus diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terstandarisasi baik secara vertikal dengan program
pembanngunan
daerah.
Peyelenggaraan
pengelolaan
harus
dilaksanakan efisien, efektif, transparan, akuntabel dan responsif guna dapat menjamin tercapainya kepastian hukum ha katas tanah, keterjangkauan pelayanan pertanahan secara merata, keadilan penguasa dan kepemilkan tanah, penggunaan dan pemanfaatan tanha yang efiesi dan berkelanjutan, serasi dan seimbang serta arah penanganan yang positif. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Medan merupakan bagian dari pemerintah Kota Medan dan statusnya masih merupakan aset Pemerintah Kota Medan. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Medan memilki gedung sendiri yang terletak di Jalan Jen. Abd. Haris Nasution Panglakan Mansyur Medan. Namun untuk mempermdah pelayanan kepada masyarakat Kota Medan maka Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Medan disatukan dalam satu tempat yang letaknya berdekatan satu sama lain dengan Kantor Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, Kantor
20
Perumahan dan Pemukiman. • VISI Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. •
MISI Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan. 2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat
dalam
kaitannya
dengan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). 3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari. 4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi
21
rakyat secara luas. B. Struktur Organisasi Struktur
Organisasi
diperlukan
untuk
membedakan
batas-batas
wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukan adanya hubungan/ ketertarikan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktifitas maupun kegiatan instansi tersebut. Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaina instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan kooddinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat di capai. Penggunaan struktur organisasi ini menunjukan bahwatidak ada pekerjaan yang tumpang tindih. Setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab hanya menerima dari satu orang atasan . struktur organisasi dibuat agar tidak terjadi penggandaan tugas dan tanggung jawab yang akan dikerjakan, dan melalui struktur organisasi, mereka dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi melaksanakan serangkai kegiatan tertentu dan mencakup tata
22
hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kota Medan C. Job Description Dibawah ini adalah uraian tugas dan wewenang dari gambar struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan, sebagai berikut : 1. Subbagian Tata Usaha a. Tugas
23
Adapun tugas dari sub Bagian Tata Usaha adalah memberikan pelayanan administrstif kepada seluruh satuan organisasi Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan. b. Fungsi Adapun fungsi dari Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut : 1.
Pengolahan data dan informasi.
2.
Penyusunan rencana program, dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3.
Pelaksanaan urusan kepegawaian.
4.
Pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian.
5.
Pelaksana urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
6.
Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
7.
Koordinasi pelayanan pertanahan.
Subbagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Perencanaan dan Keuangan Adapun tugas dari urusan perencanaan dan keuangan adalah menyiapkan
penyusunan
akuntabilitas
kerja
rencana,
pemerintah
program,
serta
urusan
dan
anggaran
keuangan
dan
pelaksanaan anggaran. b. Urusan Umum dan Kepegawaian Melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pertanahan.
24
2. Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan a. Tugas Mengkoordinasikan dan melaksanakan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pengukuran batas wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tana, pembinaan surveyor berlisensi. b. Fungsi 1) Pelaksanaan teknis survey, pengukuran dan pemetaan sebidang tanah. Penngukuran batas wilayah, dam suevey potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi. 2) Pelaksanaan pengukuran batas wilayah/kawasan. 3) Pelaksanaan pengukuran, pemetaan dan pembukuan bidang tanah. 4) Pelaksanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengembangan peralatan teknik dan komputerisasi. 5) Pelaksanaan bimbingan teknik, surveyor berlisensi dan pejabat penilaian tanah. Seksi survey pengukuran dan pemetaan terdiri dari : a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Adapun tugas dari subseksi pengukuran dan pemetaan adalah menyiapkan perapatan kerangka dasar order 4, pemetaan batas bidan tanah dan pengukuran bidang tanah batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis, surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, dan daftar lainnya di bidang pengukuran. b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
25
Menyiapkan
survey
pemetaan,
pemeliharaan,
pengembangan,
pemetaan tematik,survey potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi pembinaan pejabat penilai tanah. 3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah a.
Tugas Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaruan hak tanah, pengadaan tanah, perijinan, penataan dan penertipan bekas tanah hak pendaftaran, peralihan, pembebanan, hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat akte tanah ( PPAT).
b. Fungsi Adapun fungsi Subbagian Hak Tanah dan pendaftaran Tanah sebagai berikut. 1) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidan hak tanah. 2) Menyiapkan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga tukar menukar, saran dan pertimbangan serta, melakukan kegiatan perijinan, saran dan
pertimbangan usulan peteptapan hak
pengolahan. 3) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekommendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uanga pemasukan dan atau pendaftaran hak. 4) Mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai dan autua milik Negara, daerah bekerja sama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum pertanahan.
26
5) Pendataan dan penertiban tanah bekas hak. 6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertahanan. 7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak. 8) Pelaksanaan, pembebanan ha katas tanah dan pembinaan PPA Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah terdiri dari: a. Subseksi Penetapan Hak Tanah Tugasnya:
menyiapkan
pelaksanaan
pemeriksaan,
saran
dan
pertimbangan mengenain penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai, perpanjangan jangka waktu pembahasan hak, perijinan, peralihan ha katas tanah, penetapan dan atau rekomendasi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan pendaftaran hak tanah perorangan. b. Subseksi Pendaftaran Hak Tugasnya:
Meyiapkan
pelaksanaan
pemeriksaan,
saran
dan
pertimbangan mengenai penetapan hak milik, guna bangunan dan hak pakai, dan hak pengolahan bagi instansi pemerintahan, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan ha katas tanah, rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah. c. Subseksi Pendaftaran Hak Tugasnya: menyiapkan pelaksanaan pendaftaran ha katas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelola, tanah wakaf, data lainnya,
27
data fisik bidang tanah, dan kmputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah serta lainnya di bidang pendaftaran tanah. d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Akta Tanah Tugasnya:
menyiapkan
pelaksanaan
pendaftaran,
peralihan,
pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian dibidang pendaftaran tanah. 4. Seksi Pengaturan dan Penatan Tanah a. Tugas Adapun tugas dari Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah adalah menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi
tanah,penataan
wilayah
pesisir,
pulau-pulau
kecil
perbatasan wilayah tertentu lainnya. b. Fungsi Adapun fungsi dari Pengaturan dan Penetapan Tanah sebagai berikut: 1) Penyusunan daerah bekas konflik, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota. 2) Pemelihara basis dan penatagunaan tanah kabupaten/kota. 3) Penyusulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform. 4) Penyediaan tanah untuk pembangunan. 5) Pengilahan sumbangan tanah untuk pembangunan. 6) Pengumpulan, pengilahan, penyajian, dan dokumentasi data ladreform. Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah terdiri dari:
28
a. Subbagian Penatanguanaan Tanah dan Kawasaan tertentu Adapun tugas dari Subbagian Penataguanaan Tanah dan Kawasan tertentu adalah menyiapakan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah rencan pemetaan, kawasan, dan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan penertiban penimbangan teknis, penangguan tanah, penertiban izin perubahan penggunaan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyusuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual. b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Adapun tugas dari landreform dan Konsolidasi Tanah adalah menyiapkan bahan usul penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform, penguasaan tanah obyek landreform, pemberian ijin perlaihan atas tanah dan injin redistribusi tanah luasan tertentu, usulan surat penerbitan keputusan retribusi tanha dan pengeluaran tanah dari landreform, monitoring dn evaluasi retribusi tanah, ganti kerugi, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban administrasi landreform serta fasilatas bantuan keuangan/permodalan, teknis dan pemasaran, usulan penegasan obyek penataan tanah bersama untuk permajaan permukiman kumuh, daerah bencana dan daerah bekas koflik serta permukiman kembali, penyediaan tanah dan pengelola sumbangan tanah utuk pembangunan teknik dan metode, promsi dan
29
sosialisasi, pengorganisasian dan pembimbing masyarakat, kerja sama dan fasilias, pengolahan basis data dan informasi monitoring dan evaluasi serta koordonasi dan pelaksanaan konsolidasi tanah. 5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah a. Tugas Adapun tugas dari Seksi Pengedalian dan Pemberdayaan Tanah adalah menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertahanan, pengolahan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta Pemberdayaan masyarakat. b. Fungsi Adapun fungsi dari Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Tanah sebagai berikut : 1) Peyiapan saran dan langkah-langkah penangana serta usulan rekomendasi,
pembinaan,
peringatan,
harmonisasi,
pergram
pertanhan sector dalam pengolahan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan kritis. 2) Peningkatan
partisipasi
masyarakat
marjinal,
asistensi
dan
pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses ke sumber produktif. 3) Pemanfaatan tanha terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan. 4) Pengolahan basis tdata dan hak atas tanah Negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan tanah masyarakat. 5) Penyiapan keputusan usulan pembatalan dan pemberhentian hubungan hukum atas tanah terlantar.
30
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan terdiri dari: a. Subseksi Pengendalian Pertanahan Adapun tugas dari Pengendalian Pertanahan adalah menyiapkan pengolahan basis data, melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah menangani serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegan hak atas tanah, pemantaun, evaluasi, harmonisasi dan program pertanahan sector dalam pengolahaan tanah Negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat Adapun tugas dari Pemberdayaan Masyarakat adalah menyiapakan bahan inventarsasi, asistensi, fasilatas dalam rangka penguatan penguasaan, dan pelaksanaan Pembina partisipasi masyarakat, lembaga
masyarakat,
mitra
kerja
teknis
dalam
pengolahan
pertanahan, serta melakukan kerjasama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dam pelaksanaan kerjasama pemberdayaan. 6. Seksi Sengketa, Konflik Perkara a. Tugas Adapun fungsi dari Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara adalah menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. b. Fungsi
31
1) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan. 2) Penyiapan bahan dan penangan senngketa dan konflik pertanahan serta hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternative, penyelesaian melalui mediasi, fasilitas dan sebagainya usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusan lembaga peradilan serta usulan dan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antar orang dan badan hukum dengan tanah. 3) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 4) Pelaporan dan penanganan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara terdiri dari: a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Adapun tugas dari Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah,pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitas, koordinasi penangana sengketa dan konflik. b. Subseksi Perkara Pertanahan Adapun tugas dari Subseksi Perkara Pertanahan adalah menyiapkan penangan dan penyelesaian perkara, koordinasi penangan perkara,
32
usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian orang dan badan hukum dengan tanah sebagai pelaksana putusan lembaga peradilan. D. Jaringan kegiatan Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di maksud: a. penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan, b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan c. pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program,kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan d. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN-RI. Sebagia institusi pelayanan publik, Badan Pertanahan Nasional Kota Medan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas terutama yang berhubungan dengan pembuatan sertifikat tanah bagi warga guna mendapat legitimasi. Guna memperkuat jaringan pelayanan kepada masyarakat. E. Kinerja Kegiatan Dalam rangka dan meningkatkan kinerja kegiatan serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia perlu ditetapkan sasaran strategi dan indicator kinerja utama . Indicator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
33
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berikut ini adalah indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai peratuan kepala BPN-RI Nomor 6 Tahun 2013 tersebut: 1. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi/idisertipikatkan. 2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan legalisasi asset tanah. 3. Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang di tetapkan. Kantor Pertanahan Kota Medan memiliki tugas yaitu untuk pengolahan data dan informasi dibidang pertanahan serta penyelenggara dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan kerja sama dengan lembaga- lembaga lain dan melakukan pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. Adapun jasa yang ditawarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI antara lain sebagai berikut: 1. Sertifikasi Prona Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikemas dengan prona, adalah singkatan dari Proyek Operasional Agraria. Prona adalah suatu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakikatnya merupakan proses pertanahan yang meliputi, ajudikasi, pedaftaran tanah sampai penerbitan sertifikat atau tanda bukti dan diselenggarakan secara
34
masal. Peserta prona berkewajiban untuk menyediakan/menyiapkan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah yang akan dijadikan tanah sesuai dengan yang berlaku. 2. Menunjukan letak dan batas tanah yang dimohon 3. Menyerahkan bukti setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan bukti setor dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan di dalam penetapan lokasi prona yang memperhatikan lokasi kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan. 4. Kondisi Wilayah Lokasi kegiatan prona diarahkan pada wilayah sebagai berikut: o Desa miskin atau tertinggal o Daerah pertanian subur atau berkembang o Daerah penyangga kota atau daerah miskin kota o Daerah lokasi bencan alam o Daerah penyangga, daerah taman nasionl 5. Infrastruktur Pertanahan Penetapan
lokasi
wilayah
desa/kelurahn
prona,
hendaknya
memperhatikan ketersediaan infrastruktur antar lain: o Rencana umum tata ruang wilayah o Peta penatagunaan tanah o Mobil dan peralatan larasita F. Rencana Kegiatan Sasaran-sasaran Starategis Rencana Kegiatan Badan Pertanahan Nasional
35
Republik Indonesia adalah: 1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah adalah: a. Tersedianya rumusan kebijakan di bidang Hak Tanah dan pendaftaran Tanah. b. Bertambahnya jumlah bidang tanah terdaftar c. Tersedianya database legalitas aset tanah yang berkualitas sesuai dengan standard. d. Terwujudnya pengendalian, penguasaan. Kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi adalah: e. Luas Tanah hak dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan yang terindikasi terlantar yang di terbitkan. f. Luas tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritid yang dikelola dan g. Jumlah masyarakat kurang mampu yang memeperoleh akses penguatan HAT dan akses sumber-sumber ekonomi. 2. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan ,penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan adalah: a. Tersususunnya kebijakan dan pelaksanaan penatagunaan tanah yang optimal. b. Neraca Penatagunaan Tanah ( Kabupaten/Kota) c. Penyelenggara retribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan serta tersedianya data tekstual dan spasial bidang tanah tentang penguasaan , pemilikan, penggunaan dan
36
pemanfaatan tanah ( P4T ) dalam rangka penataan ketimpangan ( bidang ). d. Penyelenggaraan konsolidasi tanah untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, dan e. Terciptanya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan da wilayah tertentu. 3. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia adalah: a. Jumlah pengkajiaan/ analisa atas sengketa konflik dan perkara pertanahan b. Jumlah penanganan, penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan, dan c. Jumhlah percepatan penggajian, penanganan, penyelesaian sengeta dan konflik pertanahan. 4. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, di seluruh Indonesia adalah. a. Tersedianya cakupan kerangka dasar kadastral nasional di bidang pertanahan melalui kegiatan pengukuran dasar. b. Tersedianya cakupan wilayah jaringan refensi satelit pertanahan (JRSP) untuk mendukung akselarasi pelakasanaan kegiatan pertanahan melalui kegiatan pengukur dasar.
37
c. Tersedianya peta dasar pertanahan untuk pendaftaran tanah, pemetaan tematik, pemetaan nilai dan kegiatan pertanahan lainnya melalui kegiatan pemetaan dasar. d. Tersedianya peta-peta tematik mendukung perencanaan dan arah penyelenggaraan kegiatan pertanahan dan berkontribusi dalam penyusunaan data spasial pertanahan nasional melalui kegiatan tematik. e. Tersedianya peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan sebagai refensi dan indicator ekonomi tanah untuk keadialan dan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan surfei potensi tanah (hektar). f. Tersedianya geopasial data base pertanahan sesuai dengan standar infrastruktur data spasial nasional (Standar IDSN) melalui kegiatan pemetaan dasar pertanahan, dan g. Tersedianya kebijakan teknis mengenai pembuatan dan pengelolaan dan spasial pertanahan pedoman dan standarisasi
nasional melalui kegiatan penyusunan
