1. PerMENPANRB No. 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 2. Model PMPRB merupakan hasil adopsi dari Model CAF yang telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia 3. Difokuskan untuk penilaian dan upaya pencapaian Program RB masingmasing instansi pemerintah, Sasaran, Indikator dan Target RB Nasional 4. Model PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program RB di instansi pemerintah, serta pencapaian IKU masing instansi dikaitkan dengan indikator keberhasilan RB secara nasional
Indikator Kinerja Utama RPJMN K/L yang Mendukung Reformasi Birokrasi 350 300 250 200 150 100 50 0
318
115
167 137
Opini BPK Integritas (WTP) Pelayanan Peringkat Institusi Kemudahan Publik Pemerintah Berusaha yang Akuntabel
3
•
Sederhana, mudah dioperasikan dan menyesuaikan dengan dinamika perubahan
•
Memanfaatkan dan mengolah lebih lanjut berbagai data/informasi, materi serta dokumen yang sebagian besar sudah dikembangkan dan tersedia
•
Memberikan sistem penilaian mandiri dan baku yang objektif dan dapat memberikan informasi perkembangan pelaksanaan RB dan program PAN di instansi secara on-line dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan
•
Memudahkan pengintegrasian data dan informasi untuk menggambarkan profil pencapaian RB nasional secara on-line
•
Mendorong terjadinya kompetisi yang positif di antara instansi pemerintah sehingga mendorong kinerja pemerintah secara keseluruhan
•
Mendorong kerjasama internasional dalam komunitas besar pengguna model CAF dengan berbagi pengalaman dengan berbagai institusi di negara lain melalui suatu forum atau pun secara bilateral
•
Dapat memanfaatkan dukungan teknis, konsultasi, dan capacity building dari European Institute of Public Administration (EIPA) CAF Resource Center (CAF RC) yang berkedudukan di O.L. Vrouweplein 22 NL - 6201 BE Maastricht, Belanda.
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) PENGUNGKIT
HASIL Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Kepemimpinan
Perencanaan Strategis Kemitraan dan Sumber Daya
Model PMPRB Hasil Kinerja Utama:
Hasil pada Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Proses
Hasil pada Masyarakat / Pengguna Layanan Hasil pada Komunitas Lokal, Nasional dan Internasional
Hasil Kinerja Utama
IKU dari 9 Program RB IKU K/L dalam RPJMN Terkait Indikator Keberhasilan RB Nasional
INOVASI DAN PEMBELAJARAN
Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi
9 Program Mikro RB
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
KOMPONEN
KRITERIA Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria
KRITERIA Guiding Questions
Penilaian P D C A PDCA
0 – 10 11 – 30 31 – 50 51 – 70 71 – 90 91 - 100
Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria Survey Actionable indicators • Opini BPK • Integritas Pelayanan Publik • Akuntabilitas
Kepemimpinan 0
10
20
30
40
50
SK 1.1
SK 1.2
SK 1.3
SK 1.4
60
56
40
45
49
70
80
90
100
E nablers
Results
Partnership and Resources
Leadership 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 1.1 40
SK 1.3
45
SK 1.4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
SK 4.1 SK 4.2 SK 4.3 SK 4.4 SK 4.5 SK 4.6
56
SK 1.2
0
49
Local, National and International Communities Results 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100
74
SK 8.1
47 73 53 52 68
55
SK 8.2
33
Key Performance Results Internal Indicators Performance
Processes Strategic Planning 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 2.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 5.1 SK 5.2
49
SK 9.1.1
57 62
SK9.1.2 SK 9.1.3
SK 2.2
71
SK 2.3
SK 5.3
68
SK 2.4
67
Community and Consumers Results
37
44 33 10
SK 9.1.4
60
SK 9.1.5
60
SK 9.1.6 SK 9.1.7
8 44
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Human Resources 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SK 3.1 SK 3.2
SK 6.1 SK 6.2
31
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Human Resources Results
31
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
28 SK 7.1
SK 3.3
Key Performance Results External Indicators Performance
25
35
36 SK 7.2
45
SK 9.2.1
91
SK 9.2.2
55
SK 9.2.3
55
SK 9.2.4
51
Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
40 37
Change Management Laws and Regulations Restructuring
33
Organization Restructuring and Strengthening
34
Business Process Improvements
68 43 57
10
Human Resources Management Improvements
Enablers
40
31
Results
Supervision Strengthening
73
60
Performance Accountability Strengthening
67
45
Public Service Improvements
62
25 37 40
Monitoring and Evaluation
Profil Instansi 0
10
20
30
40
50
Leadership
60
48
Strategic Planning Human Resources
70
56 32
Partnership and Resources
61
Processes
62
Community and Consumer Results Human Resources Results Local, National and International Community… Key Performance Results
28 40 44 50
80
90
100
Profile Nasional seluruh KL (Average Enablers and Results Indicators for 75 Central K/Ls) 0
10
20
30
40
50
Leadership
60 50
Strategic Planning
53
Human Resources
51
Partnership and Resources
56
Processes
Community and Consumer Results
Human Resources Results
Local, National and International Community Results
Key Performance Results
59
46
44
47
54
70
80
90
100
Profil Nasional Reformasi Birokrasi (Average BR Score for 75 Central K/Ls) 0
20
40
60
Organization Restructuring and Strengthening Business Process Improvements Human Resources Management Improvements Supervision Strengthening Performance Accountability Strengthening Public Service Improvements Monitoring and Evaluation
100
46 48
Change Management Laws and Regulations Restructuring
80
44 42 39 35 56
43
Enablers 56
47 50 49 46
55
46 42 51 47
Results
• Sedang dibuat sistem online, untuk memudahkan dalam melakukan penilaian secara mandiri, paperless, realtime, ditampilkan dalam dashboard, time series, pembandingan antar unit, antar K/L/Pemda, menjadi bagian dari decision support system • Peran Instektorat Jenderal/Inspektorat – sebagai assessor internal Kementerian/ Lembaga/Pemda. Assessor bertugas mengecek hasil penilaian mandiri masingmasing unit kerja, melakukan klarifikasi dan menilai hasil pengisian setiap unit kerja secara pleno. Menyampaikan hasilnya kepada Kementerian PAN dan RB. • Inspektorat memiliki peran untuk menentukan kode akun setiap unit kerja • Menganalisis hasil-hasil penilaian
