SEBI No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
POKOK-POKOK KETENTUAN I.
Ketentuan Umum
II.
Kewajiban Pencantuman Harga Barang dan/atau Jasa Dalam Rupiah
III.
Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis
IV.
Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Transaksi Non Tunai Bagi Pelaku Usaha Dengan Karakteristik Tertentu
V.
Laporan Terkait Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI
VI.
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI
VII.
Korespondensi
VIII. Ketentuan Lain-Lain IX.
Tata Cara Pengenaan Sanksi
X.
Ketentuan Peralihan
XI.
Ketentuan Penutup
2
I. Ketentuan Umum Kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI menganut asas territorial Transaksi dan pembayaran merupakan satu kesatuan. Terhadap transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI maka penerimaan pembayarannya wajib dalam Rupiah.
3
II. Kewajiban Pencantuman Harga Barang dan/atau Jasa Dalam Rupiah Pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa secara dual quotation.
Label harga Biaya jasa (fee) Biaya sewa menyewa Tarif
Daftar harga Klausul harga dalam kontrak Harga dalam faktur/purchase order
Bukti pembayaran
4
III. Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis Infrastruktur transportasi
Infrastruktur sanitasi
Infrastruktur jalan
Infrastruktur telekomunikasi
Infrastruktur pengairan
Infrastruktur ketenagalistrikan
Infrastruktur air minum
Infrastruktur migas 5
III. Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis Proyek infrastruktur strategis dikecualikan apabila: dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait. memperoleh persetujuan penggunaan Rupiah dari BI
pengecualian
terhadap
kewajiban
Dalam memberikan persetujuan, BI mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro. 6
III. Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis Tata cara pengajuan permohonan Pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BI. Dokumen yang disampaikan: 1. akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan termasuk perubahannya, keterangan domisili, dan profil badan usaha 2. surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang yang menyatakan bahwa proyek yang dilaksanakan merupakan proyek infrastruktur strategis 3. fotokopi perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa pembayaran menggunakan valuta asing 7
IV. Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Transaksi Non Tunai Bagi Pelaku Usaha Dengan Karakteristik Tertentu Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi non tunai, BI dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah BI mempertimbangkan antara lain: kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiatan investasi, kegiatan usaha yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Serta kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan BI antara lain mengenai kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non Bank.
8
V. Laporan Terkait Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI
BI berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah. Setiap pihak wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan/atau data kepada BI disertai dengan dokumen pendukung, dalam hal diminta oleh BI.
9
VI. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI PELAPORAN & INFORMASI
NONTUNAI
Laporan dari bank dalam sistem Lalu Lintas Devisa (LLD), Laporan dari Penyelenggara Transfer Dana (PTD) dan/atau penyelenggara jasa sistem pembayaran lainnya. Laporan dari bank terkait pembelian valas dengan threshold tertentu oleh nasabah di bank dengan underlying dokumen. Laporan dari bank terkait bukti transaksi valas dari nasabah (slip setoran/transfer dsb) (laporan insidentil). Informasi dari pihak lain kepada BI; Laporan, keterangan dan/atau data dari pihak lain yang diminta oleh BI.
PENGAWASAN
Pengawasan tidak langsung (offsite) • Dapat dilakukan terhadap laporan yang diterima dari perbankan, PTD, penyelenggara jasa SP lain, dan/atau pihak lain. Pengawasan langsung (onsite) • dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan pada setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah
10
VI. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI PELAPORAN & INFORMASI Informasi dari pihak lain kepada BI, akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait
TUNAI
PENGAWASAN BI melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pengawasan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai.
Dasar Hukum Koordinasi: Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kepolisian RI tanggal 1 September 2014 dan Pedoman Kerja antara BI dengan Bareskrim Polri tanggal 20 November 2014 11
VII. Korespondensi Penyampaian permohonan untuk proyek infrastruktur strategis dan/atau surat menyurat disampaikan dalam Bahasa Indonesia kepada BI dengan alamat: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D lantai 5 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 12
VIII. Ketentuan Lain-Lain
Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus memberitahukan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI kepada setiap nasabah yang akan melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Dalam hal nasabah tetap akan melakukan transaksi dalam valuta asing maka Bank dan Penyelenggara Transfer Dana harus meminta nasabah tersebut untuk mengisi tujuan transaksi dalam formulir atau slip transaksi. 13
IX. Tata Cara Pengenaan Sanksi
a.
Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang
(kurungan maks. 1 Tahun & denda maks. Rp200 juta)
b.
Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, BI berwenang mengenakan sanksi administratif: teguran tertulis denda berupa kewajiban membayar dan/atau
1% dari nilai transaksi Maks.
Rp 1 milyar
Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran 14
IX. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Sanksi kewajiban membayar dikenakan dalam Rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah BI yang berlaku 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi dilakukan. Pelaksanaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara:
pendebetan rekening yang ada di BI, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi memiliki rekening di BI; atau pembayaran ke rekening BI yang ditunjuk, dalam hal pihak yang dikenakan sanksi tidak memiliki rekening di BI. 15
X. Ketentuan Peralihan Terhadap perjanjian tertulis mengenai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 berlaku ketentuan sebagai berikut: Perjanjian tertulis meliputi perjanjian induk, perjanjian turunan atau dokumen lainnya yang memuat mengenai transaksi yang akan dilakukan para pihak seperti purchasing order dan delivery order. Perjanjian tertulis yang merupakan turunan atau pelaksanaan dari perjanjian induk yang dibuat sejak tanggal 1 Juli 2015 yang diperlakukan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Perpanjangan jangka waktu dan/atau perubahan (mengenai pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian) atas perjanjian tertulis yang dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2015 wajib tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. 16
XI. Ketentuan Penutup
Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.
17
Terima Kasih
18
BANK INDONESIA CALL CENTER 021-500131
[email protected] 19
