BAB II
DESKRIPSI PUSDIKLAT KEMENTERIAN AGAMA
2.1. Sejarah Pusdiklat Kementerian Agama Sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemeritahan yang baik diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Salah satu upaya untuk menciptakan SDM aparatur tersebut adalah melalui peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan Negara. Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan proses transformasi kualitas sumber daya manusia yang menyentuh empat dimensi utama yaitu dimensi spiritual, intelektual, mental dan phisikal yang terarah pada perubahan dan peningkatan mutu. Transformasi tersebut ditujukan pada terwujudnya sosok aparatur negara yang memiliki jati diri sebagai Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, abdi negara dan masyarakat dengan komitmen, integritas dan kemampuan professional yang tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengemban amanah perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara sesuai posisi dan peran kelembagaan Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Munculnya terminologi organisasi Pendidikan dan Latihan Pegawai pada periode awal didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 1185/KI tanggal 20 Februari 1946, walaupun tidak secara eksplisit menyebutnya dengan organisasi
13
14
Pendidikan dan Latihan Pegawai. Kemunculannya tidak berselang lama dengan awal lahirnya Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 yang diumumkan oleh Pemerintah Negara RI di Yogyakarta. Susunan organisasi Kementerian Agama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1185/KI tanggal 20 Februari 1946 terdiri dari 8 bagian: 1.
Bagian A
: Sekretariat
2.
Bagian B
: Kepenghuluan
3.
Bagian C
: Pendidikan Agama
4.
Bagian D
: Penerangan Agama
5.
Bagian E I
: Masehi Kristen
6.
Bagian E II
: Masehi Katolik
7.
Bagian F
: Pegawai
8.
Bagian G
: Keuangan
Dari 8 bagian tersebut di atas, Pendidikan dan Latihan Pegawai built in (melekat) pada tugas Bagian F yakni Pegawai. Pada periode ini, belum ada penjabaran yang eksplisit terkait dengan fungsi dan tugas Pendidikan dan Latihan Pegawai sekalipun telah diterbitkan KMA Nomor 9 tahun 1952 sebagai penyempurna KMA Nomor 33 tahun 1949. Karena itu, tugas dan fungsinya masih built in dengan tugas urusan pegawai. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1963 secara defenitif berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 47 tahun 1963 struktur organisasi Pendidikan
15
dan Latihan Pegawai dan tugasnya dicantumkan dalam cakupan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian. Walaupun Nomenklatur Bagian Pendidikan dan Latihan Pegawai telah dicantumkan pada struktur Biro Kepegawaian akan tetapi tugasnya masih integral dalam tugas Biro Kepegawaian. Kejelasan tugas Bagian Pendidikan dan Latihan secara eksplisit ada setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 56 tahun 1967 dengan dipindahkannya Bagian Pendidikan dan Latihan dari Biro Kepegawaian ke Biro Penelitian dan Analisa. Dalam KMA No 56 tahun 1967 ini dijelaskan tugas Biro Penelitian dan Analisa sebagai berikut : 1. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan khusus untuk meningkatkan kemahiran teknis pegawai-pegawai Departemen Agama. 2. Melaksanakan training khusus kepegawaian untuk calon-calon karyawan Departemen Agama 3. Merencanakan pegawai yang tugas belajar/ikatan dinas, bekerjasama dengan Direktorat Perguruan Tinggi dan Pendidikan Agama Akan tetapi kondisi ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1969 dikeluarkan KMA Nomor 114 tahun 1969 tentang struktur organisasi, tugas kewajiban, wewenang, dan tata kerja Departemen Agama pusat, dimana fungsi Pendidikan dan Latihan Pegawai dikembalikan lagi dalam cakupan tugas dan fungsi Biro Kepegawaian. Perkembangan setelah tahun 1969 ini berkutat pada memberi kejelasan pada tugas dan fungsi Pendidikan dan Latihan Pegawai. Ada beberapa Keputusan Menteri Agama yang berkaitan dengan eksistensi Bagian Pendidikan dan Latihan
16
Pegawai
diantaranya
adalah
KMA
Nomor
269
tahun
1970
tentang
penyempurnaan KMA No 114 tahun 1969, kemudian sebelum diterbitkannya KMA No. 14 tahun 1972 tentang penangguhan pelaksanaan KMA No 269 tahun 1970, telah diterbitkan KMA No. 43 tahun 1971. Dalam KMA No 43 tahun 1971 ini tugas Pendidikan dan Latihan semakin jelas. KMA Nomor 43 tahun 1971 berlaku sampai dengan dikeluarkannya KMA Nomor 18 tahun 1975 tentang Struktur Organisasi Departemen Agama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Departemen. Dalam KMA Nomor 18 tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa tugas Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai adalah sebagai pelaksana tugas dibidang pendidikan dan latihan pegawai yang susunan organisasinya adalah sebagai berikut : 1. Bagian Tata Usaha dan beberapa Sub Bagian 2. Bidang Bina Program dan beberapa Sub Bidang 3. Bidang Penyelenggaraan dan beberapa Sub Bidang 4. Bidang Pengendalian dan Laporan dan beberapa Sub Bidang Selanjutnya di dalam KMA Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) Bagian LX menjelaskan bahwa apabila dipandang perlu, Menteri Agama dapat membentuk unit-unit pelaksana pendidikan dan latihan dilingkungan Departemen Agama dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
17
2.1.1 Visi Pusdiklat Kementerian Agama Terwujudnya sistem kediklatan yang handal dalam mendukung tersedianya aparatur Kementerian Agama yang Profesional. 2.1.2 Misi Pusdiklat Kementerian Agama a. Meningkatkan kualitas sistem dan instrumen kediklatan, serta memperkuat penerapan standarisasi dan pengendalian mutu (quality control) b. Menyelenggarakan dan
mengembangkan berbagai jenis diklat sesuai
kewenangan, proporsi dan kebutuhan; c. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara diklat dan widyaiswara d. Menerapkan paradigma baru kediklatan dalam rangka meningkatkan kapasitas rekrutmen peserta untuk mencapai target siklus tiga tahunan e. Mengembangkan kerjasama kediklatan dengan unit-unit teknis Kementerian Agama dan Institusi terkait lainnya; f. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan kediklatan terhadap seuruh Unit Pelaksana Teknis g. Menyelenggarakan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima di lingkungan Pusdiklat
2.2. Lingkup Pekerjaan Berdasar Peraturan Menteri Agama nomor 03 tahun 2003 pasal 812 menyatakan bahwa tugas Pusdiklat adalah menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi serta pembinaan UPT diklat Teknis (Adminisitrasi) berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
18
Pembinaan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat kepada para pegawai di ligkungan Kementerian Agama dari seluruh Indonesia. Baik itu pegawai dari jajaran pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun staf pelaksana. Diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Kementerian Agama sepanjang tahun 2013 telah melaksanakan sebanyak 23 jenis diklat, sementara Pusdiklat Teknis Keagamaan melaksanakan sebanyak 22 jenis diklat.
2.3. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang terdapat dalam Pusdiklat Kementerian Agama terdiri dari tiga jenis jabatan, yaitu: a. Jabatan Struktural, yang terdiri dari Kepala Pusdiklat, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi b. Jabatan Fungsional Widyaiswara, yang terdiri dari widyaiswara pertama, widyaiswara muda, widyaiswara madya, dan widyaiswara utama c. Jabatan staf pelaksana Kapusdiklat
Kabid I
Kabid II
Kabid III
Kasi
Kasi
Kasi
Staf
Staf
Staf
Widyaiswara
Sumber: Pusdiklat Kementerian Agama, 2014 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pusdiklat Kementerian Agama
19
2.4. Tantangan Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Reformasi Birokrasi, banyak sekali
peraturan-peraturan
baru
yang
dikeluarkan
oleh
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian /Lembaga/Institusi dan Pemerintah daerah untuk menyelaraskan dengan aturan reformasi birokrasi. Dari aturan-aturan yang ada itu, berimbas pada perubahan-perubahan diklat baik jenis maupun mata diklatnya. Perubahan tersebut harus disikapi secara tepat dan cepat oleh sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan dalam merancang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan. Demikian juga bagi widyaiswara, hal ini menjadi tantangan untuk menambah ilmu dan wawasan agar dapat mengampu mata diklat yang dibutuhkan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh widyaiswara untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya antara lain dengan membaca aturanaturan baru yang sesuai, mengikuti bimbingan teknis, atau mengikuti diklat yang sesuai baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pada prinsipnya, aturan pemerintah senantiasa terjadi perubahan dan sedikit banyak akan berpengaruh pada model diklat yang harus diberikan pada para pegawai. Dan widyaiswara yang baik, akan selalu mengikuti perubahan itu sehingga materi yang diberikan tidak terlalu ketinggalan.
2.5. Proses Bisnis/Pelayanan Pusdiklat Kementerian Agama Berdasar Peraturan Menteri Agama nomor 03 tahun 2006 menyatakan bahwa fungsi pusdiklat adalah sebagai berikut:
pasal 813
20
a. Penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Pusdiklat Tenaga Administrasi b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang penyusunan rencana, program dan anggaran diklat administrasi di lingkungan Departemen Agama c. Penyelenggaraan pengelolaan penyusunan dan pengembangan standar nasional kediklatan meliputi : (analisis kebutuhan diklat, desain program, kurikulum, sarana, tenaga dan peserta diklat) d. Penyelenggaraan penyusunan pelaksanaan diklat yang bersifat nasional dengan instansi terkait serta pembinaan dan pengembangan kelompok widyaiswara e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Dengan fungsi Pusdiklat Kementerian Agama seperti yang tercantum di atas, maka salah satu proses bisnis yang terjadi adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 3 (diklatpim 3), yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk para pejabat struktural eselon 3 di lingkungan Kementerian Agama. Prosesnya dimulai dari seleksi penetapan peserta diklatpim 3 yang dilakukan oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) yang terdiri dari jajaran: a. Kepala Biro Kepegawaian b. Lembaga Administrasi Negara (LAN) c. Inspektorat Jenderal d. Pusdiklat Kementerian Agama
21
Tugas tim tersebut melakukan seleksi kepada para pejabat eselon 3 di lingkungan Kementerian Agama yang belum mengikuti Diklatpim 3. Penilaian berdasarkan banyak faktor, anatara lain kepangkatan, masa kerja, usia, dan lain-lain. Hasil seleksi TSPDI adalah daftar urutan peserta diklatpim 3. Tidak semua eselon 3 dapat diikutsertakan dalam diklatpim 3 tersebut jika ada syaratsyarat tertentu yang tidak terpenuhi. Mengikuti diklatpim 3 merupakan syarat bagi para pejabat yang menduduki eselon 3. Jika dalam kurun waktu 2 tahun pejabat tersebut tidak juga mengikuti diklatpim 3, maka jabatannya akan diturunkan. Setelah ditetapkan pesertanya, selanjutnya dibentuklah panitia diklatpim 3. Setelah terbentuk, dimulailah melaksanakan sarasehan untuk merencanakan secara detil penyelenggaraan diklatpim 3 termasuk dalam menentukan para pengajarnya. Seiring dengan itu, dilakukanlah pemanggilan peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, berdasar hasil seleksi TSPDI. Namun dalam pemanggilan peserta tersebut ada kalanya peserta yang dipanggil tidak bisa mengikuti diklatpim 3 karena sesuatu dan lain hal. Calon peserta yang dipanggil tetapi tiidak bisa ikut, harus membuat surat secara resmi ke Sekretariat Jenderal dengan alasan yang memang bisa diterima. Apalagi dengan pola baru, diklatpim 3 harus diikuti selama 90 hari. Jika ada peserta yang tidak bisa mengikuti, maka akan diganti dengan urutan daftar peserta berikutnya. Bagi yang bisa, maka akan segera mengikuti pelaksanaan diklatpim 3.
22
Selama mengikuti diklatpim 3, peserta harus mengikuti semua ketentuan yang sudah ditetapkan dari awal hingga akhir. Di akhir diklat, ada tugas akhir yang harus dibuat oleh para peserta. Berdasar hasil penilaian selama diklatpim 3 ditambah dengan tugas akhir, peserta diklat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Bagi yang lulus, akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Sementara bagi yang tidak lulus, diwajibkan untuk mengulang mengikuti diklatpim 3 angkatan berikutnya. Adapun proses bisnis tersebut dapat digambarkan dalam diagram alur sebagai berikut:
23
Mulai
Seleksi TSPDI
Pembentukan Panitia
Sarasehan
Pemanggilan peserta
Bisa
Diganti Tidak
Ya Mengikuti Diklatpim 3
Lulus
Ditunda
Menerima STTPP
Selesai Sumber Pusdiklat Kementerian Agama (2013) Gambar 2.2 Diagram Alur Proses Bisnis
