i
LAMBANG NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
ii
PANCASILA
1.
KETUHANAN YANG MAHA ESA
2.
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3.
PERSATUAN INDONESIA
4.
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYARATAN PERWAKILAN
5.
KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
iii UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu. maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
iv
LAMBANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
v
ARTI LAMBANG POLRI Lambang Polri bernama Rastra Sewatkottama yang berarti Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri pada tanggal 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindakan dan sikap “Penguasa”. Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua negara yang di sebut new modern police philosophy. “Vigiliant quiescant” ( kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram). Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna : Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara Tiang dan Nyala Obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap. Pancaran Obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945 hari Proklamasi kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita – cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur,
sedang 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi
merupakan suatu pernyataan September
1945
yang
tanggal
di
jabat
oleh
pelantikan Jenderal
Kapolri Raden
pertama
Said
29
Soekanto
Tjokrodiatmojo. Tiga bintang diatas logo Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedang warna hitam dan kuning
adalah warna legendaris Polri.
Warna Hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar
Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi
apapun: tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tetap dalam mengambil keputusan.
vi
LAMBANG POLISI LALU LINTAS
vii
MAKNA LAMBANG POLISI LALULINTAS
Gambar Roda
: Lambang “Kecepatan Bergerak” atau Mobile Kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap anggota Polantas di dalam pengabdian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Gambar Tameng
: Lambang “Perlindungan” Setiap anggota Polantas wajib memiliki kemampuan dan keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan mental kepribadian yang berjiwa Tri Brata dan Catur Prasetya dalam rangka tugas melindungi masyarakat dari setiap gangguan kamtibmas.
Jari – Jari Tameng
: Berjumlah 22 diartikan sebagai tanggal lahirnya Polantas.
Garis Marka
: Berjumlah 9 diartikan sebagai bulan September yang merupakan bulan lahirnya Polantas.
Gambar Sayap
: Adalah lambang inisiatif, melindungi dan mempermudah gerakan pelaksanaan tugas dari Polantas untuk melindungi setiap pemakai jalan dan memberi rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas. Gambar sayap terdiri dari tiga bagian yang menjadi jiwa dan semangat pengabdian bagi setiap anggota Polantas. -
Sayap dengan lima helai berarti Pancasila
-
Sayap dengan tiga helai berarti Tri Brata
-
Sayap dengan empat helai berarti Catur Prasetya
Penjumlahan makna gambar pada lambang = 55 diartikan sebagai Tahun kelahiran Lalu Lintas Bhayangkara, yaitu tahun 1955. Seloka bertuliskan
: “DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA” Dharma Kerta
: Sebagai sasaran pengabdian
Marga
: Jalan Raya dan setiap pengguna jalan.
Raksyaka
: Memberi perlindungan dan pelayanan terhadap pengguna jalan
viii
IKRAR POLISI LALU LINTAS
TRI BRATA KAMI POLISI INDONESIA 1. BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAKWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA 2. MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, KEADILAN DAN KEMANUSIAAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG – UNDANG DASAR 1945 3. SENANTIASA MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN
KEIKHLASAN
UNTUK
MEWUJUDKAN
KEAMANAN
DAN
KETERTIBAN
CATUR PRASETYA SEBAGAI
INSAN
BHAYANGKARA
KEHORMATAN
SAYA
ADALAH
BERKORBAN DEMI MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA, UNTUK : 1.
MENJAGA SEGALA BENTUK GANGGUAN KEAMANAN
2.
MENJAGA KESELAMATAN JIWA, HARTA BENDA DAN HAK ASASI MANUSIA
3.
MENJAMIN KEPASTIAN BERDASARKAN HUKUM
4.
MEMELIHARA PERASAAN TENTRAM DAN DAMAI
ix
VISI DAN MISI
Visi Polisi Lalu Lintas adalah menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan Masyarakat yang demokratis sehingga terwujud keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Misi Polisi Lalu Lintas adalah mewujudkan Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan
KODE ETIK PROFESI
x KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/ 32 / VII / 2003 tanggal 1 Juli 2003 )
PEMBUKAAN Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis Kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai Etika Profesi Kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela serta penyalahgunaan wewenang. Etika Profesi Kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai – nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, Kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut di junjung tinggi sebagai ikatan lahir bathin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan sidang Komisi Kode Etik. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi Kepolisian di Indonesia.
BAB I
xi ETIKA PENGABDIAN Pasal 1 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdiannya berperilaku : a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya ; c.
Menghormati acara keagamaan dan bentuk – bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya. Pasal 2 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa
sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan : a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya ; b. Menjunjung tinggi lambang – lambang kehormatan bangsa Indonesia ; c.
Menampilkan jati diri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu;
d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia. Pasal 3 Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dalam
melaksanakan
tugas
memelihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku terpuji dengan : a. Meletakkan kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya ; b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga negara dan masyarakat ; c.
Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. Pasal 4 Anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dalam
melaksanakan
tugas
penegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan : a. Menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah; b. Tidak memihak ; c.
Tidak melakukan pertemuan di luar ruangan pemeriksaan dengan pihak – pihak yang terkait dengan perkara ;
d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi ; e. Tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan ;
xii f.
Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak – pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara ;
g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda – benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara ; h. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana ; i.
Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara
pidana
yang
dimaksud,
sehingga
diperoleh
kejelasan
tentang
penyelesaiannya ; Pasal 5 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa : a. Memberikan pelayanan terbaik ; b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama ; c.
Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit ;
d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak / arogan karena kekuasaan ; e. Tidak membeda – bedakan cara pelayanan kepada semua orang ; f.
Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 Jam, atau tidak mengenal hari libur ;
g. Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang – undangan ; h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang ; i.
Tidak mengeluarkan kata – kata atau melakukan gerakan – gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat ; Pasal 6
(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan kepada norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai – nilai kemanusiaan. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan. Pasal 7 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan – tindakan berupa : a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan ;
xiii b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas ; c.
Bersikap mencari – cari kesalahan masyarakat ;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan / pertolongan ; e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat ; f.
Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan ;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak – anak dibawah umur ; h. Merendahkan harkat dan martabat manusia. BAB II ETIKA KELEMBAGAAN Pasal 8 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. Pasal 9 (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando , mematuhi Jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku. (2) Setiap atasan tidak dibenarkan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya. (3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan
tidak
dibenarkan
melampaui
batas
kewenangannya
dan
wajib
menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya. (4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang – orang lain yang masih
terkait hubungan keluarga atau
pihak lain yang tidak ada hubungannya
dengan kedinasan. Pasal 10 (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan atas sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang di bangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi. (2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tunduk pada keputusan tersebut. (3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur – unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat, kecuali dalam situasi yang mendesak.
xiv
Pasal 11 Setiap
anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
senantiasa
menjaga
kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggung jawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat. Pasal 12 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setia kawan dengan sesama anggota sebagai ikatan bathin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggungjawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip – prinsip kehormatan sebagai berikut : a.
Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan ;
b.
Merupakan keteladanan bagi seseorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya ;
c.
Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya ;
d.
Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan dengan bawahannya ;
e.
Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemakaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tata cara penghormatan yang setinggi – tingginya ;
f.
Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya ;
g.
Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain buka anggota Polri ; BAB III ETIKA KENEGARAAN
xv
Pasal 13 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung kedaulatan rakyat. Pasal 14 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu. Pasal 15 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Pasal 16 Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan negara dan keutuhan bangsa. BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI Pasal 17 Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa : a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela ; b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka ; c.
Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi ;
d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian ; Pasal 18 Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
xvi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan 18 diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 20 Merupakan kehormatan tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, mentaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari – hari demi pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
PENJELASAN TENTANG
xvii KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA I.
UMUM Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam
mengemban tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang berlanjut dan terpadu. Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari – hari. Etika Profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai – nilai dasar yang terkandung dalam Tri Brata dan dilandasi oleh nilai – nilai luhur Pancasila. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode
Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia beserta pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tanggal 7 Maret 2001 diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keputusan Kapolri No.Pol : Kep/05/III/2001 serta buku petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Kapolri No.Pol :Kep/04/III/2001 tanggal 7 Maret 2001. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Ketetapan MPR – RI Nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR – RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amanat Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai
xviii dengan pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas Kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan. Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu – rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. II.
BAB DAN PASAL – PASALNYA 1.
Setiap Kode Etik Profesi pada umumnya memuat materi pokok yaitu nilai – nilai / ide yang bersifat mendasar (Statement of ideas) dan prinsip – prinsip pelaksanaan tugas sehari – hari (Statement of guidelines / Principles in the simply duties). Oleh karena itu pada naskah Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; Bab I berisi nilai – nilai dasar tentang jati diri anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggambarkan filosofi Tri Brata, berisi norma moral dalam etika kedinasan yang menggambarkan tingkat profesionalisme anggota, Bab II berisi komitmen moral setiap individu anggota terhadap institusi Polri dimana yang bersangkutan ditugaskan, Bab III berisi komitmen moral setiap individu anggota dan institusinya yang berhubungan dengan institusi lainnya dalam kehidupan bernegara, dan Bab IV berisi ketentuan penegakan Kode Etik Profesi Polri yang mengatur ketentuan sanksi moral dan Tata Cara Sidang Komisi.
2.
Penjelasan pasal demi pasal :
BAB I. ETIKA PENGABDIAN Pasal 1 Sikap moral pengabdian pengemban profesi kepolisian pertama – tama didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama melalui perbuatan nyata berupa menjaga keselamatan sesama manusia, menjunjung tinggi martabat manusia dengan segala kompleksitasnya, menjauhkan dari rasa khawatir dan ketakutan dalam
xix kehidupan sehari – hari serta memelihara segenap aturan bagi terselenggaranya sendi kehidupan manusia. Amal perbuatan tersebut keluar dari dalam hati nuraninya dan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui sumpahnya dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Buah amal perbuatan tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat yang berbeda – beda agama dan norma kehidupannya. Pasal 2 Selaku anak bangsa setiap pengemban fungsi Kepolisian terpanggil dari dalam hati nuraninya untuk tetap meluhurkan Indonesia bersama segenap komponen bangsa Indonesia ditengah pergaulan antar bangsa di dunia. Bangsa Indonesia ibarat sebuah bahtera dengan mengarungi samudera akan mengalami berbagai tantangan perjuangan dan perubahan berbagai keadaan. Namun setiap pengemban profesi kepolisian tetap menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dan kehormatan bangsa dengan segala pengorbanannya tanpa batas. Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Memberikan pelayanan terbaik , yang dimaksudkan disini dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ikhlas dengan prosedur pelayanan yang cepat, sederhana serta tidak bersikap masa bodoh atau bersikap apatis / mendiamkan adanya harapan masyarakat. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 Jam atau tidak mengenal hari libur, yang dimaksudkan disini adalah seorang anggota Polri yang sedang tidak bertugas tetap dianggap sebagai sosok Polisi yang selalu siap memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, oleh karena itu kegiatan Polri yang harus diemban bagi setiap anggota Polri merupakan identitas kegiatan selama 24 Jam secara terus menerus, sehingga merupakan perbuatan yang
terhormat apabila
kepadanya mengenyampingkan hak waktu istirahat atau hari libur untuk selalu mengutamakan panggilan tugas sebagaimana harapan masyarakat dan perhatian dari atasan. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2)
xx Memegang teguh rahasia sesuatu, yang dimaksudkan disini adalah memegang teguh rahasia jabatan terhadap pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan Dinas Kepolisian Republik Indonesia, proses penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasal 7 Pasal ini mengatur batasan – batasan minimal atas larangan terhadap bentuk perilaku yang dapat dikatagorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan Profesi Polri. Martabat wanita merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi sehingga setiap petugas Polri dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan wanita perlu diberi suatu rambu – rambu agar tidak menimbulkan persangkaan / penilaian yang merugikan kehormatan profesi, seperti contoh antara lain dalam melakukan pemeriksaan terhadap wanita sangat etis apabila dilakukan hanya oleh seorang petugas pria.
BAB II, ETIKA KELEMBAGAAN Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Menggambarkan hubungan tingkatan / kewenangan dan pertanggung jawaban antar seorang atasan dengan bawahannya, secara timbal balik. Sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan perilaku maka kedua belah pihak mempertanggung jawabkan perbuatannya masing – masing atau secara bersama, sehingga apabila terjadi penyimpangan perilaku maka kedua belah pihak mempertanggung jawabkan perbuatannya masing – masing atau secara bersama. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas
xxi Pasal 10 Tata cara yang berlaku, yang dimaksudkan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang ditempuh melalui musyawarah dengan menampung saran pendapat anggota sebagai bahan pengambilan keputusan. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas
BAB III ETIKA KENEGARAAN Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Pasal ini menjelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menginginkan untuk tidak terpolitisasi dan intervensi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya . Pasal 15 Berpegang teguh pada konstitusi, yang dimaksud adalah semua tindakan Kepolisian yang
diambil
dalam
upaya
mencegah
dan
menanggulangi
situasi
yang
membahayakan keselamatan bangsa dan negara tetap berdasarkan kepada Undang – undang Dasar 1945. Pasal 16 Cukup Jelas
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI Pasal 17 Setiap pelanggaran Kode Etik Profesi dikenakan saksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk – bentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari
xxii kadar sanksi yang teringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang Komisi. Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa. Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf
secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang
dirugikan melalui media massa. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksudkan adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri. Pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan pasal 14,15 dan 16 Undang – undang No 2 Tahun 2002 sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyatakan kepada Kasatker setempat agar pelanggar diberikan sanksi berupa Tour of duty, Tour of area, Pemberhentian dengan hormat atau Pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 18 Pemeriksaan dalam Sidang Komisi adalah upaya pembuktian terhadap dugaan telah terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana persaingan tidak sehat antar anggota. Sidang Komisi ini juga merupakan representasi masyarakat profesi dalam rangka pemuliaan profesi Kepolisian. Pasal 19 Pengaturan secara rinci tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik diatur tersendiri dengan Keputusan Kapolri. BAB V PENUTUP Pasal 20 Cukup Jelas.
xxiii ETIKA PROFESI POLISI LALU LINTAS 1.
Umum Kata "Etika" berkaitan dengan tingkah laku manusia yang "baik atau buruk".
Ini berarti pula sebagai aturan tata susila, sikap akhlak dan tindakan yang berhubungan dengan tata nilai yang berlaku Demikian halnya Polantas sebagai insan hamba Tuhan sekaligus sebagai mahluk sosial, didalam segala ucap serta perilakunya harus memperhatikan rambu rambu tata nilai di masyarakat maupun aturan - aturan yang berlaku di dalam organisasinya. Oleh karenanya "Etika Profesi Polantas" menjadi satu hal yang sangat penting bagi setiap insan Polantas dalam rangka menjalankan tugas kewajiban maupun keberadaan Polantas sebagai bagian dari Polri yang juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan falsafah, selain pedoman hidup Tri Brata serta Catur Prasetya sebagai pedoman kerja, masih di pandang perlu dirumuskan doktrin - doktrin yang bermanfaat untuk mengoperasionalkan profesinya. Dengan demikian Polantas akan memiliki ciri - ciri khusus yang menjadi jati dirinya dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya ditengah - tengah masyarakat dengan maksud guna mencapai Polantas yang dicintai dan di hormati masyarakat. 2.
Ketentuan - ketentuan Dasar Tentang Profesi Polantas a.
Merupakan bidang pengabdian yang memiliki unsur - unsur : 1)
Setia
kepada
tugas
dan
kewajibannya
dengan
tidak
menyalahgunakan kewenangan, tugas pokok dan tanggung jawab, kecuali demi kepentingan organisasi / profesinya. 2)
Memerlukan pengorbanan tenaga, pikiran dan bila perlu jiwa dan raga.
3) b.
Tanpa pamrih yang berlebihan.
Memiliki hakekat dan sifat tertentu : 1)
Hakekat
profesi
Polantas
adalah
"segala
upaya
guna
mewujudkan kamtibcar lantas" 2)
Sifat - sifat profesi meliputi: a)
Formal artinya untuk menjadi anggota Polantas harus berdasarkan peraturan yang berlaku.
xxiv b)
Yuridis artinya segala tindakannya harus dilandasi dengan ketentuan hukum yang berlaku.
c)
Pengayoman artinya tujuan tugas Polantas berpijak pada perlindungan masyarakat di jalan demi kamtibcar lantas.
d)
Berkembang artinya pelaksanaan profesi Polantas tidak statis.
c.
Diperlukan persyaratan dasar: 1)
Formal yaitu syarat - syarat sebagai Polantas, seperti pendidikan, postur tubuh dan kemampuan - kemampuan tertentu yang telah diatur.
2)
Persyaratan Psykologis untuk menunjang pelaksanaan profesi Polantas antara lain:
d.
a)
Ulet dan tekun
b)
Cepat tepat dalam mengambil keputusan
c)
Dinamis
d)
Tegas dan bijaksana
e)
Wawasan luas
f)
Berinisiatif
g)
Tidak emosional
h)
Tanggap terhadap perubahan
i)
Obyektif
j)
Berprinsip
Memahami dan menguasasi teknis / pengetahuan tentang lalu lintas, termasuk kecepatan dalam pelayanan / perlindungan masyarakat.
e.
Pedoman tingkah laku Polantas mencakup: 1)
Filosofis ( Pancasila, doktrin - doktrin, azas - azas kewenangan kepolisian, etika profesi dan kode etik).
2)
Yuridis (KUHP, KUHAP atau perundang - undangan lain yang berlaku)
f.
Organisasi Profesi Polantas terdiri dari tingkat pusat dan kewilayahan dengan
uraian tugas yang telah dirumuskan dalam Organisasi dan
Tata Laksana
xxv 3.
Azas yang di anut Polantas dalam melaksanakan tugas adalah : a.
Legalitas, yaitu Polantas dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
b.
Opportunitas, bahwa setiap tindakan Polantas tidak senantiasa mendasarkan
pada
ketentuan
hukum,
namun
juga
melihat
kepentingan umum yang lebih besar. c.
Keseimbangan dengan kewajiban suatu azas yang melandasi tindakan Polantas yang menuntut ketepatan dalam menilai tentang perlu atau tidak sama sekali bertindak. Dalam pelaksanaan azas kewajiban tersebut, perlu diperhatikan 4 sub azas yaitu : 1)
Azas Keperluan, untuk akurasi implementasi dari azas ini perlu dibekali dengan wawasan, pengalaman dan pengetahuan yang memadai.
2)
Azas masalah sebagai ukuran, maksudnya tindakan kepolisian harus memakai pertimbangan - pertimbangan obyektif tanpa dibebani motif pribadi.
3)
Azas tujuan sebagai ukuran, yaitu tindakan kepolisian benar benar mencapai sasaran yang tepat.
4)
Azas keseimbangan, yaitu parameter bagi setiap tindakan kepolisian agar dirasakan keadilan yang murni.
4.
Motto / rumusan Profesi Polantas : a.
Sopan terhadap setiap masyarakat mulai dari bathinnya, lahirnya, tindakan, ucapan dan sebagai anggota masyarakat.
b.
Melayani, Polantas sebagai abdi nusa dan bangsa berkewajiban memberikan
pelayanan
yang
baik,
tanpa
pilih
kasih
dalam
memberikan pelayanan. c.
Melindungi, setiap anggota Polantas wajib melindungi masyarakat pengguna jalan dari kemungkinan gangguan / ancaman yang dapat merugikannya, baik terhadap harta benda, hak - hak dan
kewajiban
masyarakat. Hal untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jalan dapat dilaksanakan dengan tindakan preventif
xxvi maupun represif, termasuk melindungi
tegaknya hukum / peraturan
- peraturan yang berlaku. d.
Adil, setiap tindakan Polantas harus dirasakan wajar / patut, seimbang oleh setiap pelaku pelanggar hukum, dengan tetap berpegang pada nilai - nilai martabat / harkat manusia.
5.
Polisi Lalu Lintas harus memiliki moral kepribadian dan perilaku yang dapat dijadikan sebagai panutan masyarakat, agar sebagai aparat penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat benar-benar eksis.
6.
Ucapan, sikap dan perilaku setiap anggota Polantas dalam mengemban tugas harus memiliki ciri-ciri menghormati, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia dengan tetap berpegang teguh demi tegaknya hukum berdasarkan azas legalitas maupun azas opportunitas.
7.
Setiap anggota Polantas dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya senantiasa berpedoman pada batas kewenangan yang ada dan UndangUndang yang berlaku dalam rangka mewujudkan rasa adil dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, hal-hal yang harus dihayati bagi setiap anggota Polantas adalah : a.
Penguasaan profesi Polantas
yang
merupakan
salah satu
untuk melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan
sarana Polri
negara,
oleh
karenanya setiap anggota Polantas wajib mengikuti setiap perubahan yang terjadi di masyarakat maupun teknologi b.
dan ilmu
pengetahuan.
Memelihara sikap penampilan, kesehatan, jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam menghadapi tugas yang diberikan.
c.
Mampu mendayagunakan sumber potensi yang terdapat dilingkungan, dalam upaya mengembangkan sumber informasi dan pemberdayaannya.
d.
Memelihara hubungan baik dengan semua instansi terkait agar setiap langkah yang ditempuh Polantas mendapat dukungan semua pihak.
e.
Menegakkan citra positif Polantas dimanapun dan sampai kapanpun.
xxvii MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT LALU LINTAS
KATA SAMBUTAN DIREKTUR LALU LINTAS POLRI Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karuniaNya, Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan kedua yang merupakan revisi dari Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan pertama, dapat terwujud. Revisi dari Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan pertama sengaja disusun, mengingat beberapa hal yaitu antara lain dengan telah berubahnya struktur organisasi Polri, baik secara kelembagaan dengan telah dipisahkannya Polri dari ABRI (sekarang TNI), maupun organisasi dan tata kerja dilingkungan internal Polri mulai dari tingkat Markas Besar Polri sampai dengan Kewilayahan. Disamping itu seiring dengan berjalannya waktu, juga telah terjadi perubahan pada beberapa petunjuk pelaksanaan tugas Polantas yang telah ada sebelumnya, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahannya. Akhirnya, dengan tetap menaruh hormat dan penghargaan saya kepada para penggagas dan penyusun Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan pertama , saya mengharapkan
agar
Buku
Vademikum
Polisi
Lalu
Lintas
yang
merupakan
penyempurnaannya ini, dapat lebih bermanfaat, khususnya bagi anggota Polantas di seluruh Indonesia. Kepada Tim Penyusun Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas yang telah merevisi Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas, saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas prestasi dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Semoga Tuhan Y.M.E. senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita khususnya insan Polantas, dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Jakarta, 22 September 2005 DIREKTUR LALU LINTAS POLRI
Drs. UTJIN SUDIANA. D, SH, MM BRIGADIR JENDERAL POLISI
xxviii MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT LALU LINTAS
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas rahmat dan ridhoNya, Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan kedua yang merupakan revisi / penyempurnaan dari Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan pertama dapat diselesaikan bertepatan dengan HUT Lalu Lintas Bhayangkara ke-50 tanggal 22 September 2005. Pada kesempatan ini, Tim Penyusun Revisi Vademikum Polisi Lalu Lintas mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu, penggagas dan penyusun sebelumnya karena berkat beliau-beliaulah sehingga Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas yang merupakan revisi dan penyempurnaannya ini, dapat lebih mudah dilaksanakan. Perubahan dan penyempurnaan Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas sengaja dilaksanakan atas ide dan gagasan dari Bapak Direktur Lalu Lintas Polri, Brigjen Pol Drs Utjin Sudianan. D, SH,MM, mengingat telah terjadinya beberapa perubahan dilingkungan organisasi Polri, baik secara kelembagaan, maupun petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang telah ada sebelumnya. Penyusun menyadari bahwa Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan kedua ini, juga ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun tehnis penulisannya, sehingga masih dipandang perlu adanya kritik dan saran guna penyempurnaannya. Akhirnya Tim Penyusun mengharapkan agar Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas ini dapat bermanfaat khususnya bagi anggota Polantas diseluruh Indonesia. Jakarta, 22 September 2005 TIM PENYUSUN KETUA
Drs. SULISTIYO ISHAK, SH, Msi KOMBES POL NRP 56060598
xxix MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT LALU LINTAS
SURAT - KEPUTUSAN No. Pol. : Skep/ / IX / 2005 tentang REVISI / PENYEMPURNAAN VADEMIKUM POLISI LALU LINTAS DIREKTUR LALU LINTAS POLRI Menimbang
:
Bahwa perlu segera ditetapkan Surat Keputusan untuk menerbitkan buku vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan ke dua yang merupakan revisi / penyempurnaan dari buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan pertama.
Mengingat
:
1.
Dengan telah terjadinya perubahan struktur dan kelembagaan serta organisasi dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya Direktorat Lalu Lintas Polri.
2.
Dipandang perlu untuk merevisi buku Vademikum Polisi Lalu Lintas, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, serta adanya perubahan pada beberapa petunjuk yang berlaku dilingkungan Polisi Lalu Lintas.
3.
Surat Perintah Direktur Lalu Lintas Polri No. Pol. : Sprin/123/VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Pokja Revisi Buku Vademikum Polantas.
Memperhatikan
:
Pertimbangan dan saran Staf Direktorat Lalu Lintas Polri. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
1.
Menerbitkan Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan ke dua yang merupakan revisi / penyempurnaan buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan pertama yang telah diterbitkan pada tanggal 22 September 1999, dengan ketentuan sebagai berikut : / a. Judul …..
xxx SURAT KEPUTUSAN DIRLANTAS POLRI NO. POL : SKEP/ / IX / 2005 TANGGAL : SEPTEMBER 2005
a.
Judul Buku
: Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan kedua tahun 2005.
b.
Isi Buku
: Beberapa materi yang berkait dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polisi Lalu Lintas yang meliputi : 1)
2.
Sejarah dan organisasi lalu lintas. 2) Fungsi tehnis lalu lintas. 3) Pembinaan Polisi lalu lintas. 4) Kapita Selekta Hukum Lalu Lintas. Pemberlakuan Buku Vademikum Polisi Lalu Lintas cetakan kedua dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Lalu Lintas Bhayangkara ke-50 tanggal 22 September 2005.
3.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
4.
Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
Jakarta September 2005
DIREKTUR LALU LINTAS POLRI
Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kapolri. Irwasum Polri. Kababinkam Polri. Kabareskrim Polri. Kabaintelkam Polri. Para Deputy Kapolri. Kadiv Propam Polri Kadiv Kum Polri. Kadiv Humas Polri. Kadiv Telematika Polri. Para Kapolda.
Drs. UTJIN SUDIANA D, SH. MM BRIGADIR JENDERAL POLISI
xxxi
DAFTAR ISI BAGIAN PERTAMA BAB I
BAB II
BAGIAN KEDUA BAB I
: SEJARAH DAN ORGANISASI LALU LINTAS SEJARAH POLISI LALI LINTAS…………………………………… 1. Jaman Penjajahan ………………………………………………. 2. Jaman Kemerdekaan …………………………………………… : ORGANISASI POLISI LALU LINTAS ….………………………. 1. Visi dan Misi Polisi Di Bidang Lalu Lintas ………………… 2. Kebijaksanaan dan strategi Polisi Lalu Lintas…………… 2. Struktur Organisasi Polisi Lalu Lintas …………………… a. Ditlantas Polri …………………………………………….… b. Ditlantas Polda ……………………………………………… c. Polda Metro Jaya ………………………………………….… d. Bagan Struktur Ditlantas Polri ………………………… e. Bagan Struktur Polda…………………………………… f. Bagan Struktur Polda Metro Jaya………………………
: PENDIDIKAN MASYARAKAT BIDANG LALU LINTAS……… 1. Pendahuluan ……………………………………………………… 2. Tujuan, Sasaran dan Manfaat ……………………………… 3. Kegiatan Dikmas Lantas terhadap Masyarakat terorganisir ………………………………………………………… 5. Contoh-contoh pesan tentang keamanan lalu lintas
: PENGKAJIAN MASALAH LALU LINTAS 1. Pendahuluan ……………………………………………………
2. Pengkajian Aspek Jalan ……………………………… 3. Pengkajian Aspek manusia …………………………. 4. Pengkajian Aspek Lingkungan……………………… 5. Pengkajian Khusus ……………………………………. 6. Pengkajian Aspek data dan Statistik ……………. 7. Penerapan Rekayasa dan Manajemen Lantas 8. Lampiran-lampiran ……………………………………. BAB III
1 1 4 19 19 19 20 21 25 29 34 35 36
: FUNGSI TEKNIS LALU LINTAS
6. Lampiran ………………………………………………………… BAB II
1
: PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS ………………… 1. Umum ……………………………………………………… 2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Bidang Preventif a. Pengaturan Lalu Lintas …………………………… b. Penjagaan Lalu Lintas …………………………… c. Pengawalan Lalu Lintas ……………………………
36 36 39 55 59 64 68 68 69
106 108 113 116 128 134-159 160 160 161 161 167 172
xxxii d. Patroli Lalu lintas …………………………………… 3. Penegakan Hukum Lalu Lintas Bidang Represif … a. Penindakan Pelangaran…………………………… b. Bukti Pelangaran lalu Lintas Tertentu………… c. Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas…………… 4. Lampiran – lampiran……………………………………
178 184 184 189 194 235-289
BAB IV
REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI LALU LINTAS 1. Umum …………………………………………………… 2. SIM………………………………………………………… 3. SATPAS…………………………………………………… 4. STNK………………………………………………………. 5. STCK………………………………………………………. 6. BPKB………………………………………………………. 7. TNKB / TCKB…………………………………………… 8. SAMSAT………………………………………………….. 9. Lampiran-lampiran……………………………………
290 290 290 301 308 325 328 350 352 362-383
BAB V
PATROLI JALAN RAYA 1. Dasar Kebijaksanaan ………..…………………….. 2. Pengertian ……………………………………………… 3. Tugas Pokok dan Peranan PJR………………….. 4. Hakekat ancaman yang dihadapi ……………… 5. Struktur Kekuatan……………………………………. 6. Pola Penugasan ……………………………….……… 7. Komando dan Pngendalian………………………… 8. Hal-hal yang perlu diperhatikan…………………… 9. Lampiran – lampiran…………………………………
384 385 386 389 392 400 300 414 415-440
BAB IV
BAGIAN KETIGA BAB I
INFORMASI LALU LINTAS 1. Pendahuluan ……………..…………………………… 2. Tugas dan Tanggung Jawab……………………… 3. Sistem Informasi Lalu Lintas ……………..……… 4.Jenis dan waktu pelaporan penyelenggaraan Informasi Lantas……………………………………. 5. Pengolahan dan penyajian Data Lalu Lintas 6. Bentuk Laporan Data Lalu Lintas …………….. 7. Petunjuk pengisian dan pengoperasian 9. Lampiran-lampiran……………………………………
290 441 443 446 448 449 450 450 451-505
MANAJEMEN PEMBINAAN DAN LATIHAN PERENCANAAN DAN ADMINITRASI …………………… 1. Personel……………………………………………………… 2. Program dan Anggaran………………………………… 3. Materiil dan Logistik……………………………………..
506 506 542 546
xxxiii
BAB II
LATIHAN KEPOLISIAN LALU LINTAS…………………… 1. Pendahuluan …………………………………………… 2. Ketentuan Hukum…………………………………. 3.Perencanaan Latihan………………………………….. 4. Penutup…………………………………………………… 5. Lampiran-lampiran…………………………………….
BAGIAN EMPAT
KAPITA SELEKTA HUKUM LALU LINTAS
BAB I
: KUHP……………………………………………………………… 1. Pengetahuan Hukum Pidana…………………………….. 2. Unsur-unsur melawan Hukum……………………… 3. Pasal-pasal Penting tentang kealpaan/kesengajaan
BAB II
HUKUM ACARA PIDANA 1. Pengertian –pengertian…………………………… 2. Wewenang Penyidik dan Penyelidik………………
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
552 552 553 559 570 571-587
589 589 589 593
594 596 492
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 1. UU No. 14 Tahun 1992 ttg LLAJ…… 2. UU No. 13 Tahun 1980 ttg Jalan……………… 3. PP No. 8 Tahun 1990 tg Jalan Tol
601 613 616
PERTANGGUNG JAWABAN DANA LAKA LANTAS 1. Umum ……………………………………………………… 2. Cara Mendapatkan Santuan Asuransi kecelakaan
622 623
KEPMENHUB YG BERKAITAN DGN LLAJ 1. Umum ………………………..……………………………
625
PERATURAN PENBINAAN PERSONIL 1. TAP MPR………………………..…………………………… 1. UU NO. Tahun 2002…………..……………………………
675 676
PENUTUP
723
