Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
263
PENEGAKAN HUKUM DI PERBATASAN WILAYAH UDARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Oleh: Andre Paminto W., S.H., M.H. Misran Wahyudi, S.H., M.H. Subdiskumdirga Dinas Hukum Angkatan Udara Jakarta Abstract Each country has sovereignty intact and filled up the air space above its territory, while the border region of the country air stretched over land and over the territorial waters. This research aims to find out how the nature of the regulation concerning the national sovereignty of air space as well as the implementation of law enforcement on the border violations in the Indonesian national airspace by foreign aircraft. The results of this paper are: That the sovereignty of air space is political independence of any state that can not be contested, so that all activities across borders another country must obtain permission from the relevant country. Law enforcement against violations of national airspace on the border of Indonesia conducted by foreign aircraft can not be completed because of the limitations of the main tool air weapons systems. Keywords : Air Space Law, Law Enforcement, National Airspace. Abstrak Setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang udara wilayah kedaulatannya, sedangkan wilayah perbatasan udara negara merentang di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakekat pengaturan mengenai kedaulatan ruang udara nasional serta pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perbatasan wilayah udara nasional Indonesia oleh pesawat asing. Hasil penulisan ini adalah: Bahwa kedaulatan ruang udara merupakan kemerdekaan politik setiap negara yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga semua kegiatan yang melintasi batas suatu negara lain harus mendapatkan izin dari negara yang bersangkutan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di perbatasan wilayah udara nasional Indonesia yang dilakukan oleh pesawat asing belum dapat dilakukan secara utuh karena keterbatasan alat utama sistem senjata udara (alutsistaud). Kata Kunci : Hukum Udara, Penegakan Hukum, Wilayah Udara Nasional.
A.
PENDAHULUAN
daratan, perairan pedalaman, perairan
1.
Latar Belakang Masalah
kepulauan dan laut teritorial beserta dasar
Sebagai wilayah Indonesia
negara
Negara (NKRI)
kepulauan,
Kesatuan meliputi
Republik wilayah
laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara
di
atasnya,
termasuk
seluruh
sumber kekayaan yang terkandung di
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
264
dalam-nya.1 Setiap negara berwenang
pertahanan suatu negara. Tentara Nasional
untuk menetapkan sendiri batas-batas
Indonesia (TNI) sebagai pilar utama
wilayahnya, tetapi mengingat batas terluar
dalam sistem pertahanan negara memiliki
wilayah negara berbatasan dengan negara
tugas
lain, maka penetapan batas tersebut harus
negara,
sesuai dengan hukum internasional.
wilayah dari ancaman dan gangguan
Wilayah perbatasan merupakan daerah
rawan
menegakkan
kedaulatan
mempertahankan
keutuhan
terhadap keutuhan bangsa dan negara.
antar
negara
Pengamanan wilayah perbatasan
internasional,
maka
menjadi tugas pokok Tentara Nasional
pengamanan wilayah perbatasan negara
Indonesia dalam melaksanakan operasi
merupakan salah satu masalah strategis
militer
yang kompleks bagi setiap negara, karena
Pengamanan perbatasan wilayah udara
di batas itu terdapat nilai tambah yang
menjadi salah satu tugas TNI Angkatan
berupa sumber daya alam (SDA) dan
Udara sesuai Pasal 10 Undang-Undang
kedaulatan.
Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara
maupun
dunia
konflik
pokok
selain
(OMSP).2
perang
Pengamanan wilayah perbatasan
Nasional Indonesia, yaitu menegakkan
merupakan perwujudan eksistensi suatu
hukum dan menjaga keamanan di wilayah
negara
dengan
udara yurisdiksi nasional sesuai dengan
terlindunginya kedaulatan, penduduk dan
ketentuan hukum nasional dan hukum
wilayah dari pelbagai jenis ancaman
internasional
terhadap pertahanan negara. Sehingga
Wilayah
wilayah perbatasan negara dapat juga
merentang diatas wilayah daratan (land
dikatakan sebagai pintu gerbang dari
areas) dan diatas wilayah perairan (water
1
yang
ditandai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 1 Angka 1.
2
yang
perbatasan
telah
diratifikasi.
udara
negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 4.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
teritory), yang telah ditetapkan secara hukum
dan
diakui
oleh
2.
Rumusan Masalah
masyarakat
internasional.
265
Berdasarkan
latar
belakang
masalah di atas, maka rumusan masalah
Dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, menyatakan bahwa Setiap negara
adalah sebagai berikut : a. Bagaimana
hakekat
pengaturan
mempunyai kedaulatan yang utuh dan
mengenai kedaulatan ruang udara
penuh
nasional ?
(complete
sovereignity) wilayah
atas
and ruang
kedaulatannya.
exclusive udara Dari
atas pasal
b. Bagaimana pelaksanaan penega-kan hukum
terhadap
pelanggaran
di
tersebut memberikan pandangan bahwa
perbatasan wilayah udara nasional
perwujudan dari kedaulatan yang penuh
Indonesia oleh pesawat asing ?
dan utuh atas ruang udara di atas wilayah
3. Metodologi Penelitian
teritorial, adalah: (1). Setiap negara
Penulisan jurnal ini menggunakan
berhak mengelola dan mengen-dalikan
metode
penelitian
secara penuh dan utuh atas ruang udara
empiris.
Metode
nasionalnya; (2). Tidak satupun kegiatan
digunakan dalam penelitian ini adalah
atau usaha di ruang udara nasional tanpa
metode yuridis normatif empiris, yaitu
mendapatkan izin terlebih dahulu atau
pendekatan yang menggunakan konsep
sebagaimana telah diatur dalam suatu
“legis positivis” yang menyatakan bahwa
perjanjian udara antara negara dengan
hukum adalah identik dengan norma-
negara lain baik secara bilateral maupun
norma
multilateral. Dengan demikian wilayah
diundangkan oleh lembaga-lembaga atau
perbatasan dan ruang udara di atasnya
pejabat yang berwenang.
mempunyai nilai yang stategis dari aspek
Spesifikasi
pertahanan dan keamanan negara.
tertulis
yuridis
normatif
pendekatan
yang
dari
dibuat
penulisan
yang
dan
ini
adalah deskriptif analitis yaitu penelitian
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
266
yang disamping memberikan gambaran,
negara lain harus mendapatkan izin dari
menuliskan, dan melaporkan suatu obyek
negara yang bersangkutan.
atau suatu peristiwa juga akan mengambil
Batas-batas kedaulatan Negara RI
kesimpulan umum dari masalah yang
di
dibahas. Kemudian hasil analisis disajikan
undangan nasional dapat kita temukan
secara deskriptif analitis dalam bentuk
diantaranya
uraian-uraian
mampu
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
memberi gambaran dan kesimpulan yang
2008 tentang Wilayah Negara; Undang-
jelas sesuai rumusan masalah.
Undang Republik Indonsia Nomor 6
sehingga
akan
ruang
udara
dalam
dalam
perundang-
Undang-Undang
Tahun 1996 tentang Perairan Nasional; Undang-Undang B.
Republik
Indonesia
PEMBAHASAN Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi
1.
Hakekat Pengaturan Mengenai Kedaulatan Ruang Udara Nasional
Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982), Undang-Undang
Republik
Indonesia
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Konvensi Chicago 1944, kedudukan pasal Ekonomi
Ekslusif,
Undang-Undang
ini merupakan dasar dari pada kedaulatan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 negara di ruang udara yang merupakan tentang Penerbangan. refleksi prinsip kedaulatan negara di Ruang udara yang terletak di ruang udara pada Konvensi Paris 1919. perbatasan wilayah udara nasional dapat Kedaulatan
negara
di
ruang
udara menjadi sumber kerawanan nasional dari
merupakan kemerdekaan politik setiap aspek pertahanan dan keamanan negara, negara yang tidak dapat diganggu gugat, dengan
dimungkin-kannya
terjadinya
dengan demikian adanya aktivitas atau tindak pidana memasuki wilayah udara kegiatan yang melintasi batas suatu nasional tanpa ijin (aerial intrusion),
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
pelanggaran
terhadap
udara
Sifat tertutup yang sedemikian itu
terlarang (prohibited area) dan terbatas
dapat dipahami, mengingat ruang udara
(restricted
wilayah
sebagai media gerak sangatlah rawan
kedaulatan nasional dengan pesawat udara
ditinjau dari segi pertahanan keamanan
tanpa
negara kolong. Karena serangan-serangan
area),
ijin,
pemetaan
dan
penyalahgunaan
kawasan
267
juga
kemungkinan
penerbangan
untuk
dengan
kegiatan terorisme serta tindakan lain
banyak
yang dapat membahayakan keamanan
kemudahan, seperti sifatnya yang cepat
nasional (national security).3
(speed), jangkauan (range) yang luas,
Wilayah udara nasional (national airspace)
suatu
negara
sepenuhnya
menggunakan memiliki
pesawat
keuntungan
pendadakan
(surprice),
(penetration)
yang
optimal.
dan
penyusupan
dapat Hal
udara
dilakukan
tertutup bagi pesawat udara asing, baik
dengan
sipil maupun militer. Karena sifatnya
mendorong setiap negara mengenakan
yang sedemikian, maka di ruang udara
standar
nasional tidak dikenal hak lintas damai
nasionalnya secara ketat dan kaku.4
penjagaan
inilah
ruang
yang
udara
(innocent passage) pihak asing seperti
Dalam rangka penyelenggaraan
terdapat di laut teritorial sesuatu negara.
kedaulatan Negara atas wilayah udara
Hanya dengan izin negara kolong terlebih
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dahulu,
perjanjian
pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1
multilateral ataupun perjan-jian bilateral,
Tahun 2009 ditentukan bahwa pemerintah
maka ruang udara nasional dapat dilalui
melaksanakan wewenang dan tanggung
pesawat udara asing.
jawab pengaturan ruang udara untuk
baik
melalui
kepentingan penerbangan, perekonomian 3
Naskah Kepala Staf TNI Angkatan Udara masukan rencana penyusunan rancangan undangundang tentang daerah perbatasan, disampaikan tanggal 11 juni 2013 di DPD RI, hal. 1.
4
Bambang Widarto, 2014, Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, STHM Press, Jakarta, hal. 83.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
nasional,
pertahanan
dan
268
keamanan
tersebut ditembak jatuh oleh pesawat
negara, sosial budaya, serta lingkungan
udara penyergap militer Uni Soviet yang
udara. Berdasarkan Pasal 6 di atas, pada
menelan korban 269 orang.
Pasal 7 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa
Kasus penembakan ini menimbul-
Pemerintah menetap-kan kawasan udara
kan gelombang kemarahan masyarakat
terlarang dan terbatas dan pesawat udara
internasional.
Indonesia atau pesawat udara asing
Sipil
dilarang terbang melalui kawasan udara
negara anggota Organisasi Penerbangan
terlarang.5
Sipil Internasional (ICAO) untuk mena-
Organisasi
Internasional
Penerbangan
merekomendasikan
han diri penggunaan senjata terhadap 2. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Di Perbatasan Wilayah Udara Nasional Indonesia Oleh Pesawat Asing
pesawat udara sipil.6 Setelah kejadian tersebut, ICAO kemudian menambah ketentuan Pasal 3 Konvensi Chicago
Permasalahan
ruang
udara 1944, yaitu “protocol relating to an
nasional yang ada saat ini adalah masih amendment
to
the
convention
of
terdapatnya pelanggaran wilayah udara international civil aviation” atau yang oleh pesawat udara sipil asing yang tidak dikenal dengan Pasal 3 bis sebagai dilengkapi dengan dokumen perijinan protocol tambahan melekat pada konvensi memasuki
wilayah
udara
nasional Chicago 1944 yang ditetapkan tanggal 10
Indonesia
(aerial
intrusion).
Kasus Mei 1984.
pelanggaran kedaulatan wilayah di udara Ketentuan pokok yang dimaksud terjadi di luar negeri misalnya yang Pasal 3 bis yaitu, larangan bagi negara pernah dialami oleh pesawat Korean kolong Airlines, nomor
untuk
menggunakan
senjata
penerbangan KL007 terhadap pesawat udara sipil yang sedang
pada tanggal 1 September 1983. Pesawat 5
Ibid, hal. 19.
6
Ibid, hal. 36.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
dalam
penerbangan,
melakukan hatikan
intersepsi
kehidupan
dan
apabila
harus
memper-
orang-orang
269
yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi Chicago 1944.7
yang
Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan
berada didalam pesawat, serta tidak
(2) Undang-Undang Republik Indonesia
membahayakan
Nomor
keselamatan
pener-
1
Tahun
tentang
ditentukan
bahwa
bangan; mengakui hak negara kolong
Penerbangan
untuk
pesawat udara yang melanggar wilayah
melaksanakan
termasuk
melakukan
penerbangan penerbangan
tanpa
kedaulatannya, intersepsi ijin
tersebut
atas
sepanjang bertentangan
dengan/melanggar Konvensi Chicago.
telah
2009
kedaulatan NKRI diperingatkan untuk meninggalkan
wilayah
tersebut
oleh
pemandu lalu lintas penerbangan. Petugas pemandu lalu lintas penerbangan wajib
Di lain pihak negara kolong
mengin-formasikan pesawat udara yang
diminta untuk mempublikasikan aturan
melanggar wilayah kedaulatan kepada
yang
intersepsi
aparat yang tugas dan tanggung jawabnya
terhadap pesawat udara sipil; setiap
di bidang pertahanan. Dalam ketentuan
pesawat udara sipil wajib memenuhi
Pasal 63 Peraturan Pemeritah Republik
semua perintah dari negara kolong sesuai
Indonesia Nomor 3 tahun 2001 tentang
dengan ketentuan-ketentuan hukum yang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan
berlaku di negara kolong; setiap negara
yang
wajib mengambil langkah-langkah yang
pelang-garan wilayah udara Republik
diperlukan untuk melarang penggunaan
Indonesia
pesawat udara sipil untuk tujuan-tujuan
terlarang
berlaku
mengenai
menyatakan,
7
dan/atau oleh
bahwa
terhadap
kawasan
pesawat
udara
udara sipil,
I.B.R. Supancana, Beberapa Isu Strategis Di Bidang Hukum Udara Dan Antariksa Sebagai Tantangan Dalam Pelaksanaan Tupoksi TNI AU, Ceramah Umum disampaikan pada acara coffee morning di Mabes TNI AU Jakarta, 22 Mei 2013.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
dilaksanakan penegakan hukum yang harus
menjamin
keselamatan
dan
270
Pelanggaran wilayah udara selama tahun
2008
yang
terjadi
di
keamanan awak pesawat, penumpang dan
Kosekhanudnas 1 adalah 18 kali dan
pesawat udara yang oleh TNI AU.
tahun 2009 sebanyak 15 kali (Data dari dalam
Kosekhanudnas I, 2010)8. Sedangkan
penegakan hukum di udara berada di
selama tahun 2010 sampai awal tahun
bawah pengawasan Kosek I dan Kosek II
2014 pelanggaran wilayah udara yang
yang merupakan bagian dari Komando
telah dipaksa mendarat di Pangkalan
Pertahanan
Udara
Udara TNI AU sebayak 5 kali.9
(Kohanudnas).
Kohanudnas
Komando
dan
Kendali
Nasional melalui
satuan yang berada dibawah jajarannya
a. Kawasan Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ)
yakni Komando Sektor I (Kosek I) telah
Dalam praktik negara-negara yang
sering menangkap pergerakan pesawat
telah
asing,
militer
internasional, pengamanan kedaulatan di
Singapura di Kepri melalui Satuan Radar
udara telah dimulai dari luar batas
213 Tanjung Pinang dan Satuan Radar
teritorial negaranya yang disebut dengan
212 Natuna pergerakan pesawat tersebut
ADIZ. kawasan identifikasi pertahanan
tanpa
udara atau ADIZ adalah suatu zona bagi
khususnya
suatu
pesawat
flight
semestinya sudah
Clearance
yang
menjadi keharusan
menjadi
keperluan
hukum
identifikasi
kebiasaan
dalam
sistem
apabila pesawat asing terbang di wilayah
pertahanan udara suatu negara. Dalam
udara
ini
praktiknya, beberapa negara menetapkan
dikatagorikan sebagai black flight dan
ADIZ secara permanen atau temporer
Indonesia.
Tindakan
merupakan tindakan pelanggaran terhadap 8
wilayah udara nasional.
Amrizal Mansur M.St, Flight Information Region (FIR) : Implikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau, Universitas Petahanan Indonesia, Jakarta, hal. 64. 9 Data Diskumau, Mei 2014.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
271
mulai dari wilayah teritorial atau batas
Penerapan ADIZ Indonesia terbentang di
terluar teritorial ke arah laut lepas. Setiap
atas Pulau Jawa, dengan luas keseluruhan
pesawat udara asing yang terbang dan
ber-bentuk empat persegi panjang dengan
berada dalam zona tersebut dan/atau
ukuran lebar dari Utara ke Selatan 180
terbang mengarah ke wilayah teritorial
NM, dan panjangnya dari Barat ke Timur
negara pendiri ADIZ, dapat diminta untuk
390 NM, merupakan upaya pemerintah
mengenalkan
melakukan
diri
memberikan
dan
diharuskan
laporan
rencana
untuk
pengamanan
kepentingan
wilayah-nya
pertahanan
dan
penerbangannya sebagai suatu persyaratan
keamanan, pusat-pusat pemerintahan serta
masuk ruang udara nasional suatu negara.
melindungi
Pesawat udara yang tidak memenuhi
Penetapan koordinat dan luas wilayah
ketentuan tersebut, akan menghadapi
ADIZ Indonesia tercantum di Aeronau-
tindakan intersepsi oleh negara pendiri
tical Information Publication (AIP).11
ADIZ.10
objek
vital
nasional.
Penggunaan ruang dan aset udara
Pendirian ADIZ tidak merupakan
untuk target pencapaian tujuan militer saat
suatu tindakan mem-perluas kedaulatan
invasi
negara pemilik ADIZ atau laut lepas yang
signifikan pentingnya penguasaan ruang
tercakup dalam ADIZ negara itu. ADIZ
dan kekuatan udara. Penguasaan atas
dibentuk
dasar
ruang udara terkait juga pada kewenangan
khususnya
untuk menetapkan ADIZ yang hingga saat
semata-mata
pertimbangan untuk
atas
pertahanan,
keperluan
identifikasi
pesawat
ini
Irak
tidak
telah
diatur
menandai
oleh
secara
lembaga
udara yang diperkirakan akan memasuki
internasional. Dasar penerapan ADIZ
wilayah udara negara pendiri ADIZ.
adalah terjaminnya hak suatu negara untuk menciptakan prakondisi bagi setiap
10
Dinas Hukum, 2012, Hukum Udara, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Jakarta, hal. 31.
11
Ibid, hal. 32.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
272
pergerakan udara. Dengan itu, pesawat
on the Realignment of the Boundary
apa pun yang mendekati sebuah wilayah
between the Singapore Flight Information
udara nasional dapat diminta untuk
Region
mengidentifikasikan diri.
Information
Region,
perundingan
antara
udara atas daratan dan lautan di mana
Pemerintah
Republik
identifikasi, lokasi, dan kontrol akan
Pemerintah Republik Singapura.13 Pada
pergerakan
pokoknya
ADIZ
mencantumkan
pesawat
kepentingan
wilayah
diperlukan
keamanan
bagi
and
the
Indonesia
Jakarta sebagai
Flight hasil
Delegasi-delegasi Indonesia
di
nilai
dan
belum
nasional.
mampu memberikan pelayanan kegiatan
menetap-kan
penerbangan untuk mewujudkan standar
”extended ADIZ zone” yang melampaui
keselamatan penerbangan internasional,
wilayah
sehingga pengelolaan Flight Information
Beberapa negara malah
udara
negara
lain
untuk
memberikan lebih banyak waktu untuk
Region(FIR) dilakukan oleh Singapura.
memantau dan menindak pesawat asing berawak
atau
tidak
yang
ditengarai
memiliki potensi berbahaya.12
Adanya penyerahan pengelolaan ruang udara kepada FIR Singapura yang mengendali-kan sebagaian ruang udara nasional
Indonesia
merupakan
suatu
b. Flight Information Region (FIR) kendala dalam hal penegakan hukum dan Pada tanggal 21 September 1995 penga-manan di wilayah udara nasional.14 di
Singapura,
Indonesia
Pemerintah
telah
Republik
menandatangani
Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore
13
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Ff Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region.
12
Connie Rahakundini Bakrie, Jalinan ADIZ dan Keamanan Kawasan, Koran Sindo, 08 Maret 2014.
14
Lintas
Hankam, Urgensi Pengaturan Lalu Ruang Udara Indonesia guna
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
273
Kehilangan kontrol atas ruang udara yang
1 tahun 2009 tentang Penerbangan, maka
berada dalam kedaulatan negara akan
pengambilalihan
dapat
udara yang selama ini dalam konfigurasi
mengakibatkan
keleluasaan
dalam
pembatasan
patroli
penegakan
hukum dan pengamanan wilayah udara
FIR
pengendalian
Singapura
ruang
dirasakan
sangat
mendesak.16
nasional. Oleh karena itu Pasal 458 UU c. Air Power Nomor
1
Tahun
2009
tentang Dalam
Penerbangan
mengama-natkan
strategi
penggunaan
bahwa kekuatan udara, maka pengendalian atau
wilayah udara Republik Indonesia yang control terhadap ruang udara sangat pelayanan
navigasi
penerbangan-nya mutlak
didelegasikan
kepada
negara
diperlukan
untuk
memberi
lain keleluasaan pada suatu tindakan ofensif.
berdasarkan
perjanjian
sudah
harus Selain
dievaluasi
dan
dilayani
itu
juga
akan
memberikan
oleh kemudahan untuk pergerakan kekuatan di
penyelenggara
pelayanan
navigasi darat
dan
pergerakan
di
laut.
penerbangan paling lambat 15 (lima Kharakteristik keunggulan kekuatan udara belas)
tahun
sejak
Undang-Undang seperti berupa kecepatan, penyusupan dan
Nomor 1 Tahun 2009 berlaku.
15
Tugas pendadakan seringkali dijadikan sebagai
penegakan
hukum
dan
pengamanan teori dasar untuk menghancurkan centre
wilayah udara nasional akan menjadi
of gravity musuh.17
lebih optimal sebagaimana dimanatkan Banyaknya Pelanggaran Wilayah Pasal 10 huruf b UU Nomor 34 Tahun Udara Nasional yang dilakukan oleh 2004 tentang TNI dan Pasal 8 UU Nomor pesawat asing terhadap kedaulatan negara Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 16 November 2013, hal 71.
16
17 15
Bambang Widarto, Op.Cit., hal. 89.
Loc.Cit. Amrizal Mansur, Loc.Cit.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
kita
menunjukan
274
bahwa kita belum
Negara Kesatuan Republik Indonesia
kedaulatan
wilayah
(NKRI) bukan hanya tanggungjawab di
udara kita secara utuh. Hal ini tidak
bidang Kemhan dan TNI saja, melainkan
terlepas dari lemahnya pengawasan udara
menyangkut masalah politik, hukum,
yang kita lakukan untuk mengantisipasi
ekonomi,
terjadinya pelanggaran wilayah udara.
kesejahteraan. Peran TNI sebagai alat
mampu
menjaga
sosial
budaya,
dan
Keterbatasan Alutsistaud. berupa
pertahanan negara berdasarkan kebijakan
pesawat, radar dan rudal belum mampu
dan keputusan politik negara. Berbagai
mencakup
nasional,
sengketa yang melibatkan NKRI dengan
dimana wilayah udara diatas wilayah
negara-negara tetangga kerap terjadi. Ini
darat dan perairan nusantara dan laut
tentu menjadi salah satu hal urgen yang
wilayah yang semuanya luasnya kini lebih
harus diatasi segera, karena persoalan
Km2.18
Pengembangan
sengketa tersebut bisa menjadi riak-riak
Teknologi Radar, Satelit dalam sistem
yang memicu terjadinya konflik antar
radar militer akan menjadikan sistem
negara.
pertahanan udara menjadi sangat efektif
diselenggarakan
dalam menghadapi berbagai ancaman
Udara merupakan perwujudan tindakan
udara yang teridentifikasi.
negara
dalam
lingkungan
nasional
maupun
yang
mempunyai
implikasi
dari
5
seluruh
juta
Eksistensi
wilayah
pengamanan
terhadap
Operasi oleh
udara TNI
yang Angkatan
wilayah perbatasan negara merupakan
persinggungan dengan negara lain atau
bagian
dunia internasional pada umumnya.
yang
tidak
dapat
diabaikan
terutama ruang udara diatasnya. Persoalan kedaulatan 18
atas
wilayah
perbatasan
Hasjim Djalal, Masalah Penamaan PulauPulau, Pulau-Pulau Terluar, Dan Batas-Batas Terluar Indonesia, Majalah Hukum Nasional No. 1 tahun 2006, BPHN, Depkumham RI, hal. 50.
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
a. Perbatasan
C. PENUTUP
kawasan
strategis dalam menjaga integritas
1. Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka
wilayah negara, terutama wilayah
kesimpulan yang dapat dikemukakan
udara
yaitu sebagai berikut :
memiliki
a. Hakekat
merupakan
275
kedaulatan
ruang
udara
yurisdiksi
dimana
hak-hak
kewenangan
tertentu
negara
berdaulat lain
dan
seperti
merupakan kemerdekaan politik setiap
seperti pencarian dan penguasaan
negara yang tidak dapat diganggu
harta karun dan riset kelautan dan
gugat, sehingga semua kegiatan yang
penentuan ADIZ, maka diperlukan
melintasi batas suatu negara lain harus
pengaturan secara khusus, baik di
mendapat-kan izin dari negara kolong
tingkat nasional dan internasional.
yang akan dilewati. b. Penegakan pelanggaran
b. Perlunya menyiapkan segala sarana
hukum yang
terhadap
dilakukan
oleh
prasana dan SDM yang handal dalam rangka
mengambil
alih
FIR
pesawat asing di perbatasan wilayah
Singapura. Perkembangan militerisasi
udara nasional Indonesia belum dapat
ruang
dilakukan secara maksimal karena
menciptakan cyberspace technology
keterbatasan alat utama sistem senjata
juga perlu dicermati dan diantisipasi
udara (alutsistaud).
dalam konteks ketahanan nasional
2. Saran Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap permasalahan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :
angkasa
yang
dapat
dalam arti luas, termasuk dalam kaitan dengan
pengembangan
pertahanan udara modern.
sistem
Andre Paminto W., S.H., M.H. Penegakan…
276
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Amrizal Mansur M.St, Flight Information Region (FIR): Implikasi Penguasaan Air Traffic Control Oleh Singapura di Kepulauan Riau, Universitas Petahanan Indonesia.
Hankam, Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRI, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 16, November 2013.
Bambang Widarto, 2014, Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, STHM Press, Jakarta.
Sumber Hukum
Hasjim Djalal, M.A., Masalah Penamaan Pulau-Pulau, Pulau-Pulau Terluar, Dan Batas-Batas Terluar Indonesia, BPHN, Depkumham RI, Majalah Hukum Nasional No. 1 tahun 2006.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan.
Makalah/Artikel Ilmiah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
I.B.R. Supancana, Beberapa Isu Strategis Di Bidang Hukum Udara Dan Antariksa Sebagai Tantangan Dalam Pelaksanaan Tupoksi TNI AU, Ceramah Umum disampaikan pada acara Coffee Morning di Mabes TNI AU Jakarta, 22 Mei 2013. Dinas Hukum, Hukum Udara, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Jakarta 2012. Connie Rahakundini Bakrie, Jalinan ADIZ dan Keamanan Kawasan, Koran Sindo, 08 Maret 2014. Naskah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Masukan rencana penyusunan RUU tentang daerah perbatasan, disampaikan tanggal 11 juni 2013 di DPD RI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
