PBI No.17/3/PBI/2015 Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2015 “Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh”
2
LANDASAN UTAMA PENERBITAN KETENTUAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH Dimensi Hukum - UU Mata Uang
Dimensi Ekonomi
Dimensi Kebangsaan - UU Bank Indonesia Mengurangi tekanan demand valas di Rupiah yang - Peraturan Lainnya pasar domestik berdaulat & memiliki martabat, dapatmendukung nilai tukar Rupiah yang stabil
PBI No.17/3/PBI/2015 Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
Link UU Mata Uang
3
DIMENSI HUKUM UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009
4
UNDANG-UNDANG MATA UANG Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang) Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang)
Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi: a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN; b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; c. transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional. Larangan Menolak Rupiah (Pasal 23 UU Mata Uang) Setiap pihak dilarang untuk menolak untuk menerima Rupiah kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran kewajiban tersebut telah Link UU Mata 5 Uang diperjanjikan secara tertulis dalam valuta asing.
5
UNDANG-UNDANG MATA UANG Sanksi (Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Mata Uang) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah NKRI, dihukum dengan: •
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
•
pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Link UU Mata Uang
6
UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
Tujuan BI
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah Pasal 7 UU BI
7
UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA Tugas BI Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
BI berwenang melakukan pengendalian moneter Pasal 10 ayat (1) UU BI
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
BI berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran Pasal 15 ayat (1) UU BI
8
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU Kawasan Ekonomi Khusus)
UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU sebagaimana diubah dengan UU No. 44 Tahun 2007 (UU Kawasan Perdagangan Bebas)
Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Perdagangan Bebas dimana kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah NKRI
9
Peraturan Perundang-Undangan lain (Lanjutan ...)
Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
Penetapan tarif pelayanan jasa logistik dengan denominasi Rupiah
10
Peraturan Perundang-Undangan lain Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
Harga barang dan/atau jasa wajib ditetapkan/dinyatakan dalam Rupiah
11
DIMENSI EKONOMI
12
KONDISI SAAT INI Masih banyak penggunaan mata uang
selain Rupiah
di wilayah NKRI (dolarisasi) Pencantuman harga barang/jasa di wilayah NKRI dalam
valuta asing
Pembayaran/penyelesaian transaksi di wilayah NKRI dengan
valuta asing 13
Kewajiban Penggunaan Rupiah Mengurangi Dolarisasi di Perekonomian Indonesia Proses dolarisasi terjadi ketika importir mewajibkan penjualan barangnya kepada produsen dalam negeri dalam valas maka hal tersebut akan membuat mata rantai permintaan valas berlanjut sampai titik terakhir di konsumen yang pada akhirnya membayar dalam mata uang rupiah. Sebagai contoh di bawah, awalnya permintaan USD hanya dari importir sebesar USD 100, tetapi karena mata rantai transaksi antar produsen menggunakan USD maka permintaannya mjd USD 200. Belum lagi jika produsen domestik menambahnya untuk permintaan valas untuk berjaga-jaga. Jika transaksi DN diwajibkan dalam IDR maka permintaan valas hanya USD 100 dan hal tsb akan memutus mata rantai dolarisasi dalam perekonomian Indonesian Pabrik PTA & MEG
USD 100 USD 100 + 50
DALAM NEGERI
Pabrik Polyester
Penjualan Benang & Serat
Pabrik Pemintalan
USD 150 + 50
IDR
Penjualan Kain
Penjualan Brg Jadi
Konsumen Akhir
Impor PTA/MEG
LUAR NEGERI
Pabrik Garmen
Total Permintaan Valas keseluruhan = USD 200, 14 14 meskipun pendapatan perusahaan dalam Rupiah
Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI Merupakan Salah Satu Kebijakan untuk Menopang Kestabilan Nilai Tukar Rupiah
Pendalaman Pasar Keuangan
Penyederhanaan Beberapa Ketentuan Pasar Valas
Stabilitas Pengaturan ULN Krporasi Nonbank
Memitigasi risiko yang timbul dari ULN valas yaitu risiko nilai tukar, likuiditas, dan overleveraging.
Nilai Tukar Penggunaan Mata Uang Rupiah
• Lebih kearah mengkonsolidasi beberapa peraturan yang telah diterbitkan Pemerintah sebelumnya. • Tujuan utamanya adalah kedaulatan Rupiah di NKRI • Kemudian diharapkan dapat membantu kestabilan NT
15
DIMENSI KEBANGSAAN
16
DIMENSI KEBANGSAAN Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia
Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah NKRI merupakan hal yang mutlak
Rupiah dapat menjadi “Tuan Rumah” di negeri sendiri
17
Menuju Rupiah yang Berdaulat
18
Rupiah yang
Landasan Hukum :
1. UU Bank Indonesia 2. UU Mata Uang
• Belum seluruh transaksi di wilayah NKRI menggunakan Rupiah • Banyak transaksi dalam negeri dengan valas • Penggunaan valas yang tidak sepatutnya memberikan tekanan pada Rupiah
Peraturan Bank Indonesia Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI Strategi: - Sinergitas dengan Pemerintah dan DPR-RI (kebijakan dan regulasi) - Dukungan pelaku usaha. - Koordinasi penegakan hukum oleh BI dan aparat penegak hukum, serta pihak lainnya
*PBI 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI
berdaulat & Mendukung nilai tukar Rupiah yang stabil
Transaksi di wilayah NKRI (tunai dan non tunai) wajib dalam Rupiah Penggunaan valas hanya terbatas pada transaksi tertentu
19
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
Pokok-Pokok Pengaturan: 1. Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. 2. Kewajiban pencantuman harga (kuotasi) barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. 3. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah. 4. Larangan menolak Rupiah. 5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI. 6. Pengecualian terhadap KUPVA dan pembawaan UKA ke luar/ke dalam wilayah Pabean RI. 7. Laporan dan pengawasan kepatuhan. 8. Sanksi • transaksi tunai : sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang. • transaksi nontunai : sanksi administratif (teguran tertulis, denda, dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran). • pelanggaran kuotasi dan pelaporan : sanksi administratif (teguran tertulis). • rekomendasi kepada lembaga yang berwenang seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha 9. Ketentuan peralihan (masa berlakunya perjanjian tertulis pada transaksi nontunai). 10. Masa berlaku kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai.
20
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 1. Kewajiban Penggunaan Rupiah Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI berlaku untuk transaksi:
Tunai Nontunai
21
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 2. Pencantuman Harga Dalam rangka mendorong efektivitas penerapan kewajiban penggunaan Rupiah, pencantuman harga barang dan/atau jasa (kuotasi) di wilayah NKRI wajib hanya dalam Rupiah.
Pertimbangan: Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI (legal tender) Masyarakat cenderung belum dapat membedakan “kuotasi” dengan “pembayaran” Pencantuman kuotasi dengan valuta asing, kurs yang digunakan cenderung menguntungkan salah satu pihak 22
Kewajiban Pencantuman Harga Barang dan/atau Jasa Dalam Rupiah Pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa secara dual quotation. Label harga Biaya jasa (fee) Biaya sewa menyewa Tarif
Daftar harga Klausul harga dalam kontrak Harga dalam faktur/purchase order
Bukti pembayaran
23
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 3. Pengecualian Penggunaan Rupiah
a. Transaksi dalam rangka APBN b. Hibah Internasional c. Simpanan di Bank dalam valuta asing d. Perdagangan Internasional Perdagangan internasional meliputi perdagangan barang lintas batas negara (ekspor-impor) dan perdagangan jasa internasional : cross border supply dan consumption abroad
e. Pembiayaan Internasional f. Transaksi lain yang diperbolehkan menggunakan valas dalam Undang-Undang Seperti: kegiatan usaha bank dalam valas (UU Perbankan), Transaksi SUN (UU SUN), Pembiayaan LPEI (UU LPEI) Repatriasi Modal Asing (UU Penanaman Modal)
24
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 4. Larangan Menolak Rupiah
Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran/ menyelesaikan kewajiban, kecuali: Terdapat keraguan atas keaslian Rupiah untuk transaksi tunai Pihak yang menolak karena meragukan keaslian uang Rupiah yang dibayarkan dapat melakukan klarifikasi keaslian uang Rupiah ke Bank Indonesia
Telah diperjanjian secara tertulis, hanya untuk: • transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah. • proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan BI. 25
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI a. Proyek infrastruktur strategis dan mendapatkan persetujuan BI. b. Dalam
hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, BI dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah.
26
Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis Infrastruktur transportasi
Infrastruktur sanitasi
Infrastruktur jalan
Infrastruktur telekomunikasi
Infrastruktur pengairan
Infrastruktur ketenagalistrikan
Infrastruktur air minum
Infrastruktur migas 27
Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis Proyek infrastruktur strategis dikecualikan apabila: dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga terkait. memperoleh persetujuan penggunaan Rupiah dari BI
pengecualian
terhadap
kewajiban
Dalam memberikan persetujuan, BI mempertimbangkan antara lain sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap stabilitas ekonomi makro. 28
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 6. Pengecualian Terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Luar / ke Dalam Wilayah Pabean RI Kegiatan berupa:
a. KUPVA yang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan (antara lain KUPVA bukan Bank yang telah memperoleh izin dari BI)
dan b. Pembawaan UKA ke luar / ke dalam wilayah pabean RI yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan
tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah.
29
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 7. Laporan dan pengawasan kepatuhan a. Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau
data kepada setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah
dan b. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah
30
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 8. Sanksi
a.
Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang
(kurungan maks. 1 Tahun & denda maks. Rp200 juta)
b.
Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, BI berwenang mengenakan sanksi administratif: teguran tertulis denda berupa kewajiban membayar dan/atau
1% dari nilai transaksi Maks.
Rp 1 milyar
Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran 31
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 8. Sanksi (lanjutan ...)
c. Terhadap pelanggaran kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban penyampaian laporan dikenakan sanksi adminstratif berupa teguran tertulis. Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk melakukan tindakan sesuai kewenangannya seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha.
32
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 9. Ketentuan Peralihan Perjanjian tertulis untuk transaksi nontunai yang disusun dalam valuta asing selain •
transaksi yang dikecualikan; atau
•
proyek infrastruktur strategis dan telah mendapatkan persetujuan BI
:
yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis tersebut diatas harus tunduk pada PBI
Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Perubahan atas perjanjian tertulis adalah perubahan yang terutama terkait perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis. 33
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI 10. Masa Berlaku Kewajiban Penggunaan Rupiah
Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai mulai berlaku sejak diundangkannya UU Mata Uang tanggal 28 Juni 2011.
Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.
34
Terima Kasih
35
