BAB II PENGATURAN MATA UANG RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAB II PENGATURAN MATA UANG RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. Mata Uang sebagai Alat Pembayaran yang Sah Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad yang lampau. Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Pada masa itu masyarakat menggunakan benda-benda produk alam sebagai uang atau disebut sebagai uang komoditas. Penggunaan benda sebagai uang sangat bervariasi dan berbeda diantara kelompok masyarakat di dunia. Penggunaan logam seperti emas, perak dan logam lainnya kemudian menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat popular dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar dan e-money yang mengunakan kartu kredit.24 Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri. Pada abad 20 muncul alat pembayaran yang menggunakan kartu kredit pertama yang berfungsi sebagai uang atau e-money. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

24

Boediono, Ekonomi Moneter, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5, (Yogyakarta: BPFE, 1994), hal 36.

Universitas Sumatera Utara

uang diartikan sebagai “satuan uang suatu Negara”. Untuk saat ini sesuai dengan fungsinya uang dapat diartikan sebagai “suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan”. Uang Rupiah menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang selanjutnya disebut dengan UU Mata Uang yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dan dari pengertian tersebut uang itu lah yang dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam perkembangan mutakhir fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (liquid asset), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut :25 1. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange); 2. Uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value); 3. Uang sebagai satuan hitung (unit of account); 4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deffered payment); 5. Uang sebagai alat pembayaran (means of exchange); 6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value) 25

Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, (Jakarta : Bank Indonesia, 2005), hal 21.


Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) ini dinyatakan di dalam uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral setiap negara. Di dalam legal tender terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama, keberadaannya dinyatakan oleh hukum dan kedua untuk pembayaran. Ditinjau dari teori Hukum Tata Negara, suatu kewenangan yang diberikan oleh undangundang kepada suatu badan atau lembaga bersifat atributif artinya tidak menimbulkan kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan itu. Di dalam UU Mata Uang dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Kalau kita menengok kebelakang yakni awal mula alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran


paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card-based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).26 Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 %. 27 Jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari alumunium, alumunium bronze, kupronikel dan bahan lainnya. Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda-tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang dalam pecahan yang sama dan pecahan lainnya melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, menukarkan uang yang rusak sebagaian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya. Selain itu, Bank 26

Indra Darmawan, Pengantar Uang dan Perbankan, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1992), hal 51. 27 Ibid


Indonesia juga melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali. Bank Indonesia dapat memberikan penggantian atas uang yang karena suatu sebab telah rusak sebagaian tetapi tanda keaslian uang tersebut masih dapat diketahui atau dikenali. Adapun besarnya penggantian atas uang yang rusak tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dari penelusuran terhadap undang- undang tentang mata uang negara lain, ternyata di dalam perundang-undangan negara-negara tersebut ditetapkan adanya pembatasan penggunaan coin. Dengan adanya pembatasan tersebut dimaksudkan bahwa undang-undang yang dibuat tidak menghambat transaksi bisnis di satu pihak dan di pihak lain tetap menghargai coin sebagai legal tender sesuai dengan tujuannya yaitu untuk transaksi kecil sehingga tidak mudah rusak karena perputarannya yang sangat intensif. Apabila mata uang dengan nilai sebesar itu dibuat dari kertas, dikhawatirkan akan cepat rusak. Selain itu penggunaan mata uang Rupiah pada saat sekarang ini, sudah convertible. Bisa ditukar kapan saja dan dimana saja ada. Apalagi penukaran mata uang dari Rupiah ke mata uang lain ataupun dari mata uang hard/soft currency lain ke Rupiah biasa dilakukan di beberapa negara. Bagi kalangan swasta ataupun pebisnis sebenarnya bukan merupakan suatu masalah besar mengingat sifat Rupiah yang convertible, bisa ditukar dalam satuan mata uang lain secara cepat. Selain itu pemakaian jenis mata uang apapun bagi kalangan bisnis yang paling utama adalah profit/keuntungan. Sepanjang dengan menggunakan mata uang Rupiah lebih menguntungkan, digunakanlah Rupiah. Bahkan menurut temuan


dalam penelitian ini, para pebisnis yang melakukan quotation dalam dollar, akan senang kalau dibayar dengan denominasi Rupiah dengan kurs yang ditetapkan lebih tinggi dari pada yang ada di pasar.28

B. Pengaturan Mata Uang Republik Indonesia Memahami sejauhmana pengaturan Mata Uang Republik Indonesia pada UUBI, baik untuk Bank Indonesia secara kelembagaan atau masyakarat dan kepada pejabat Bank Indonesia termasuk karyawan Bank Indonesia atau kepada pihak lain, maka perlu dipahami tentang pengaturan mata uang dari Bank Indonesia. Jadi pengaturan mata uang ini memberikan pembatasan mengenai hal pemberian sanksi yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Pengaturan tentang mata uang dalam hukum positif yang berlaku saat ini secara ringkas adalah sebagai berikut: Pengaturan dalam UU Mata Uang, yaitu: a. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. Rupiah wajib digunakan dalam transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28

Iswardono, Uang dan Bank, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1997), hal 32.


Terkait dengan kedudukan Bank Indonesia dalam konstitusi, terdapat aspek lain yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai kedudukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam tata peraturan perundang-undangan. Di dalam UU No. 23 Tahun 1999 jo. UU No. 3 tahun 2004 jo. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia selanjutnya disebut dengan UUBI sedikitnya terdapat 11 pasal yang secara tegas mengamanatkan agar masalah tertentu diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan/penetapan (power to regulate) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to impose sanctions). Berkenaan dengan kedudukan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang, patut dikemukakan bahwa Peraturan Bank Indonesia sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia ini merupakan sebuah konsekuensi logis yang merupakan hasil dari kedudukan Bank Indonesia yang independen. UUBI memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia untuk mengatur aspek-aspek yang terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sebagai produk hukum yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang maka kedudukan Peraturan Bank Indonesia tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan pelaksana lainnya.29

29

Ali Masyhud, Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2002), hal 17.


Memuat UUBI menjadi undang-undang dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi bank karena ketidak sesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar adalah dengan merubah kriteria agunan yang dijaminkan oleh bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia. Seiring dengan adanya kehidupan sehari-hari, uang merupakan sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang. Uang juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu hutang dengan kepastian dan tanpa penundaan. Begitu pentingnya uang, sehingga ada yang berpendapat bahwa dunia sebagaimana yang kita kenal ini tidak dapat berlangsung tanpa uang. Walaupun uang itu bukan faktor produksi seperti tanah dan tenaga kerja, namun uang merupakan syarat mutlak bagi metode-metode produksi modern, sehingga tanpa uang tanah, tenaga kerja dan modal tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan kehidupan perekonomian.30 Peraturan yang baik harus memiliki landasan peraturan perundangundangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis (filosofische grondslag) menentukan bahwa suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat

30

Djakaria, Op.Cit, hal 53.


diterima jika dikaji secara filosofis. Landasan sosiologis (sociologische grondslag) menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan yuridis (rechtgrond) menentukan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Di dalam peraturan mata uang juga diharapkan memiliki ketiga landasan tersebut, sehingga nantinya dapat dikualifikasikan sebagai peraturan yang baik.31 Selanjutnya mengenai materi muatan dari pengaturan mata uang, di dalam UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa : ”Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan”. Materi muatan yang akan dituangkan dalam peraturan mata uang paling tidak harus mampu menampung materi-materi yang selama ini sudah diatur baik di dalam UUBI, KUHP, maupun yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang bersifat mengatur, setelah diadakan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan dewasa ini. Disamping itu peraturan mata uang ini harus mampu menambah materi muatan baru yang selama ini belum diatur di dalam beberapa peraturan yang telah disebut tadi. Dengan demikian peraturan mata uang yang baru mampu memberikan pencerahan baik dari segi kepastian, kelancaran

31

Ibid, hal 70.


operasional

maupun

efektivitas

dan

efisiensi

kerja

serta

pertumbuhan

perekonomian secara nasional. Dengan mengkombinasi materi yang sudah diatur dalam berbagai aturan tersebut dengan penyesuaian-penyesuaian secukupnya dan penambahan materi baru yang dianggap perlu, maka pokok-pokok materi muatan yang seyogianya dimuat dalam peraturan mata uang adalah sebagai berikut:32 1. Macam, satuan dan harga mata uang Negara Republik Indonesia; 2. Uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender); 3. Kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral; 4. Penukaran uang; 5. Pengawasan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia; 6. Ketentuan pidana; 7. Ketentuan peralihan; 8. Ketentuan penutup. Maka dengan disahkannya UU Mata Uang diharapkan bisa menjadi landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengelolaan dan pengendalian Rupiah di masa mendatang. Dengan pengelolaan dan pengendalian Rupiah, kami harap bisa meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional. Dalam UU Mata Uang juga disepakati bahwa BI perlu berkoordinasi dengan pemerintah dalam perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Rupiah. Sedangkan terkait dengan pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan Rupiah, kewenangan

32

Hendry Arisson Et, al, Perbankan Syariah Perspektif Praktisi, (Jakarta : Muamalat Institute, 1999), hal 85.


tersebut tetap menjadi otoritas penuh Bank Indonesia, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan di bidang moneter.33 Ketentuan UU Mata Uang yakni untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, uang Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan. Dengan

disahkannya

UU

Mata

Uang

maka

setiap

transaksi

wajib menggunakan Rupiah. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang berada di perbatasan yang rentan menggunakan mata uang asing milik negara tetangga. UU Mata Uang merupakan manifestasi dari kesungguhan dan kebulatan tekad Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan undang-undang yang mengatur masalah mata uang. Pengaturan pengelolaan Rupiah dalam perencanaan, pelaksanaan pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan. Pengelolaan mata uang untuk tahap perencanaan, bank Sentral harus berkoordinasi dengan pemerintah sebagai pelaksanaan checks and balances yang merupakan wujud dari penerapan prinsip good governance. Sebagai penyeimbang atau checks and balances dalam pengelolaan Rupiah, maka tidak hanya pada tahap perencanaan saja, namun pada tahap pemusnahan Rupiah yang sudah tidak dipergunakan, perlu ada koordinasi antara bank sentral dengan pemerintah.34

33

http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=295:uu -mata-uang-semua-komponen-bangsa-wajib-menggunakan-rupiah, diakseskan tanggal 6 Juni 2011 34 http://monitorindonesia.com/2011/05/ruu-mata-uang-sudah-disahkan-jadi-uu/ diakseskan tanggal 6 Juni 2011


Selain itu pengajuan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menata kehidupan perekonomian Indonesia dan mempertegas kedudukan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berfungsi sebagai alat penukar atau alat pembayaran dan pengukur harga di Indonesia dan seluruh transaksi wajib menggunakan mata uang Rupiah. Jika melanggar maka terancam pidana.

C. Kejahatan Mata Uang dan Penanggulangannya Dalam perspektif krimonologi, definisi kejahatan dapat dibagi menjadi dua yaitu legal definition of crime dan social definition of crime. Legal definitions of crime artinya suatu perbuatan yang oleh Negara diberi label sebagai suatu kejahatan. Sebagaimana dikatakan oleh W.A Bonger bahwa kejahatan adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi negara berupa pemberian derta dan kemudian sebagai rekasi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai kejahatan.35 Berdasarkan perpektif kriminologi, nampaknya pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kejahatan mata uang lebih mengarah kepada legal definition of crime. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan sebagai legal definition of crime masih dibedakan lagi dengan apa yang disebut sebagai mala in se dan mala probibita.36 Dapatlah dikatakan bahwa mala in se adalah perbuatanperbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan oleh kaedah-kaedah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh

35

W.A. Bonger, pengantar tentang Kriminologi, diterjemahkan oleh R.A. Koesmoen, cetakan keempat, (Jakarta : Pustaka Sarjana, 1997), hal 21. 36 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita selekta kriminologi, (Bandung : Eresco, 1992), hal 9.


undang-undang sebagai suatu kejahatan. Sedangkan mala probibita perbuatanperbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Bentuk dan jenis kejahatan mata uang yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Bank Indonesia, ada beberapa kejahatan mata uang sebagai berikut: 1. Kejahatan mata uang mengarah pada felonies atau mala in se. Sebab pada dasarnya

pemalsuan

adalah

perilaku

menyimpang

dalam kehidupan

masyarakat. Sedangkan kejahatan mata uang dalam UUBI lebih mengarah pada misdemeanors atau mala probibita. Artinya, perilaku tertentu dari orang atau badan hukum yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran. 2. Kejahatan mata uang dengan pemalsuan uang dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP dan masih relevan hingga saat ini, akan tetapi untuk mensinkronkan perbuatan pidana baru yang berkaitan dengan mata uang dan lebih untuk mensinergikan sistem pemidanaan terhadap kejahatan mata uang, pengaturannya perlu secara khusus. Dengan berlakunya aturan khusus tersebut yang berkaitan dengan mata uang termasuk ketentuan pidana dan terlebih proses beracaranya dalam rangka law enforcement, kejahatan mata uang dalam KUHP dapat dicabut. 37 Untuk menanggulangi kejahatan mata uang, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi kejahatan mata uang baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam UUBI. Akan tetapi dari segi hukum

37

Ibid


formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif kejahatan mata uang, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya, Bank Indonesia adalah institusi yang sangat memegang peranan penting. Sebab, yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Dalam rangka penanggulangan secara represif, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengecilkan arti institusi penegak hukum yang ada. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:38 1. kejahatan mata uang acap kali dilakukan sebagai kejahatan terorganisir bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan status dalam masyarakat. 2. kejahatan mata uang adalah transnational crime yang melewati lintas batas negara. 3. kejahatan mata uang adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu negara. Perihal kedua dan ketiga ini, banyak modus operandi pengedaran uang palsu yang bersumber dari luar negeri. 4. kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan, sangat bersifat teknis sehingga untuk menentukan apakah uang tersebut palsu atau tidak, dibutuhkan keahlian tersendiri. 38

H. As. Mahmoedin, Etika Bisnis Perbankan, (Jakarta : Penerbit Mulia Sari, 1994), hal

77.


5. pembuktian kejahatan mata uang yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidaktahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu. Dalam kaitannya dengan penggunaan uang rupiah sebagai legal tender bagi wilayah Republik Indonesia, maka mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, maka penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Negara Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing di wilayah Negara Republik Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang-bidang lain di wilayah Republik Indonesia. Salah satu upaya penegakannya adalah dengan menegaskan dalam Currency Act bahwa Rupiah adalah satu-satunya legal tender untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang berarti penggunaannya adalah wajib dalam transaksi apapun dan siapapun selama di wilayah Indonesia dengan konsekuensi pidana bagi yang melanggar.39 Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut ini: “Rupiah satu-satunya legal tender di Indonesia” hanya dibenarkan untuk wilayah perbatasan, transaksi internasional, dan daerah wisata, dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan pemerintah.40

39

Mishkin, Frederic S. Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan. (Jakarta : Salemba Empat. 2008), hal 60. 40 Ibid


Sementara di Indonesia batasan tentang legal tender diatur dalam UU Mata Uang yang berbunyi sebagai berikut : 1. Uang adalah alat pembayaran yang sah; 2. Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah; 3. Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk kategori legal tender tidak ada pembatasan wujud uang Rupiah, berarti tidak ada keharusan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang koin sebagaimana yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal ini yang terpenting adalah mata uang yang digunakan adalah Rupiah merupakan model alat bayarnya adalah terserah pada user, apakah memilih uang kartal atau alat pembayaran yang lain seprti cek, kartu kredit dan kartu debit serta berbagai alat pembayaran sejenis dengan metode non-currency. Sementara uang giral akan diatur dalam uandang-undang tersendiri tentang lalu lintas pembayaran.41 Keharusan penggunaan mata uang Rupiah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mengingat mata uang merupakan salah satu simbol kedaulatan negara, yang harus ditegakkan keberadaannya. Selanjutnya dengan adanya UU Mata Uang diharapkan akan menambah kesadaran masyarakat

41

Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Buku Kedua, (Bandung : Penerbit PT. Citra Adtya Bakti, 1994), hal 101.


mengenai uang Rupiah. Ada pun pengaturan kejahatan terhadap mata uang dari UU Mata Uang yaitu: 1. Setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan masalah uang kembalian bahwa sangat tegas pembayaran atau memenuhi kewajiban harus dengan uang, maka tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk menukarnya dengan permen. 2. Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau melakukan perubahan pada uang Rupiah. 3. Setiap orang dilarang memalsukan uang Rupiah serta menggunakan uang Rupiah jika diketahuinya merupakan uang Rupiah palsu. Penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Negara Republik Indonesia berarti penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia dengan mengesampingkan mata uang Rupiah berarti merupakan salah satu tindakan penjajahan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia khususnya di bidang ekonomi yang berpotensi besar untuk menyerang bidang-bidang lain di wilayah Republik Indonesia. Salah satu penegakan prinsip ini adalah dengan menegaskan dalam currency regulation bahwa Rupiah adalah satu-satunya legal tender untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, yang berarti penggunaannya adalah wajib pada transaksi apapun dan oleh siapapun selama di wilayah Indonesia dengan konsekuensi sanksi pidana bagi yang melanggarar. Pengecualian terhadap prinsip “Rupiah sebagai satu-


satunya legal tender di Indonesia, hanya dibenarkan untuk wilayah perbatasan, transaksi internasional, dan daerah wisata dengan pembatasan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengaturan semacam ini juga dimasudkan sebagai upaya untuk mengangkat mata uang Rupiah di dunia internasional, urgensinya adalah agar mata uang kita punya nilai di mata masyarakat dunia. Selama ini kita menyadari di luar negeri tidak semua negara menyediakan penukaran uang Rupiah Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai Rupiah kita terperosok jauh dari negara-negara yang lain.42 Penanggulangan kejahatan melalui menegakkan tertib sosial dan melindungi hukum. Sementara dalam rangka menegakkan tertib sosial tersebut menurut Soejono Soekanto paling tidak ada empat faktor.

Aturan Pertama,

hukum itu sendiri baik dalam pengertian hukum material maupun hukum formal. Kedua profesionalisme aparat. ketiga, sarana dan pra sarana. keempat atau yang terakhir adalah keasadaran hukum masyarakat.43 Dalam konteks penanggulangan kejatahan mata uang, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi kejahatan mata uang baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam UUBI. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana, dan prasarana. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan mata uang yang dilakukan baik secara proventif maupun secara represif. Dalam penanggulan preventif kejahatan mata uang khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya, Bank Indonesia adalah institusi 42 43

Ibid Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku I. (Yogyakarta : BPFE, 2000), hal 94.


yang sangat memegang peranan penting. Sebab, yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Hal ini secara implicit tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/2004 Tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Dalam perkembangan kejahatan terhadap mata uang mutakhir telah terjadi perubahan paradigma kejahatan terhadap mata uang, tidak hanya sebagai alat tukar tetapi juga sebagai alat politik dan penjajahan ekonomi dengan pelaku tidak hanya individu tetapi juga korporasi yang dilakukan secara terorganisir dan bersifat transnasional. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan terhadap mata uang membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip kriminalitas. Dalam kejahatan mata uang, penanggulangan secara represif tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengecilkan arti institusi penegak hukum yang ada. Hal ini berdasarkan beberapa pertimbangan :44 1. Kejahatan mata uang acap kali dilakukan sebagai kejahatan teorganisir, bahkan melibatkan orang-orang yang punya kedudukan dan status dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian, kejahatan mata uang dapat dikualifikasikan sebagai white collar crime seperti yang didefinisikan oleh Sutherland sebagai crime commited by a person of respectability and high social status in the couse of his occupation. 44

Sanusi Bintang & Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal 88.


2. Kejahatan mata uang adalah international crime yang melewati lintas batas negara. 3. Kejahatan mata uang adalah kejahatan yang sangat kompleks dalam pengertian tidak menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang bertujuan terhadap instabilitas ekonomi suatu negara. 4. Kejahatan mata uang, khususnya pemalsuan, sangat bersifat teknis sehingga untuk menentukan apakah uang tersebut palsu ataukah tidak, dibutuhkan keahlian tersendiri. 5. Pembuktian kejahatan mata uang yang berkaitan dengan pemalsuan tidaklah mudah karena si tersangka selalu mengatakan ketidak tahuannya bahwa uang yang dibawanya adalah palsu. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penanggulangan represif terhadap kejahatan mata uang perlu ditempuh yakni dalam kaitannya dengan profesionalisme aparat untuk menanggulangi kejahatan mata uang khususnya uang palsu, penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pegawai Bank Indonesia. Perlu dilakukan kerjasama yang lebih intensif oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang palsu, perlu diatur dalam ketentuan tersendiri perihal hukum acara, khususnya yang berkaitan dengan teknik penyidikan serta perlindungan terhadap korban dan saksi, dan perlu dipertimbangkan dalam pengaturan mata uang yang akan datang agar ditentukan bahwa atas permintaan Bank Indonesia Hakim dapat memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor agar uang palsu yang disita untuk dimusnakan sebagian diserahkan kepada Bank


Indonesia untuk penelitian lebih lanjut guna mencegah terjadinya pemalsuan mata uang. Asas perlindungan yang tercantum dalam KUHP menunjukkan betapa tingginya kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh asas tersebut, karena kebahayaan yang ditimbulkannya pun sangat tinggi, tidak saja secara nasional, tetapi secara internasional. Oleh karena itu sesungguhnya agak janggal apabila para penegak hukum hanya menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan kajahatan mata uang, semata-mata karena terpenuhinya unsur-unsur atau tidak tanpa memperhatikan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undangundang tersebut.


BAB II PENGATURAN MATA UANG RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents