RechtsVinding Online Divestasi Minerba tak Kunjung Pasti, Pengaturan tak Tegas? Oleh : Olsen Peranto* Naskah diterima: 21 Oktober 2015; disetujui: 29 Oktober 2015
Pasal 33 UUD 1945 selalu menjadi
ambil bagian dalam pemanfaatan usaha
pengingat ketika berbicara penguasaan dan
minerba di Indonesia. Dengan dukungan
pengelolaan cabang-cabang produksi yang
modal dan keuntungan yang sedemikian
penting yang menguasai hajat hidup orang
besar menjadi logis apabila selalu ada
banyak. Indikator bahwa sebuah negara
harapan dan kebijakan bahwa akan ada
benar-benar
peralihan saham dari pemodal asing ke
menguasai
cabang-cabang
produksi yang penting tersebut salah
pemerintah
satunya adalah dengan mengetahui apakah
negeri sehingga penguasaan modal secara
negara menguasai mayoritas kepemilikan
mayoritas berada dalam genggaman pihak
modal/saham yang menjadi alat untuk
nasional.
mengendalikan cabang produksi itu, tak
tersebut tersebut dapat dikenali dengan
terkecuali diantaranya adalah dalam bidang
istilah divestasi yang sebetulnya telah diatur
pertambangan mineral dan batubara yang
dalam
sejauh ini diatur dalam Undang-Undang
undangan. Namun dengan adanya berbagai
Nomor
tentang
aturan tentu tidak menjawab pertanyaan
Pertambangan Mineral dan batubara (UU
mengapa hingga hari ini divestasi belum
Minerba). PT Freeport dan PT Newmont
sepenuhnya terlaksana. Kasus mandeknya
adalah contoh nama-nama “besar” yang
proses
4
Tahun
2009
Indonesia/pemodal
Tindakan
berbagai
divestasi
peralihan
peraturan
antara
PT
dalam
saham
perundang-
Newmont
RechtsVinding Online dengan pemerintah RI dalam kurun 2006-
tersebut mengundang berbagai tafsiran
2009
Arbitrase
karena dalam Pasal 2 mengenai kebijakan
Internasional dan kepemilikan RI yang
dasar penanaman modal disebutkan bahwa
hanya 9,36 persen saja dari saham PT
pemerintah memberi perlakuan yang sama
Freeport serta tarik ulur divestasi PT
bagi penanam modal dalam negeri dengan
Freeport di tahun 2015 ini tentu saja
penanam modal asing dan menjamin
memunculkan
kepastian hukum serta kepastian berusaha
hingga
bagaimanakah
melibatkan
pertanyaan sebetulnya
mengenai situasi
dan
kondisi pengaturan divestasi di Indonesia. Pengaturan Divestasi dalam Hukum
bagi penanam modal. Sebab dengan adanya kemungkinan nasionalisasi/peralihan hak kepemilikan/divestasi maka sudah tentu ada “perlakuan” tertentu yang akan dialami
Nasional dan Persoalannya
oleh pemilik modal asing. Dan selanjutnya Dalam hal investasi, Undang-Undang adalah bahwa dengan kemungkinan adanya Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman divestasi tersebut maka akan membuat nilai Modal
telah
mengatur
mengenai dari “kepastian hukum dan kepastian
kemungkinan adanya pengambilalihan hak berusaha” kepemilikan/tindakan
menjadi
berkurang
sebab
nasionalisasi bagaimana mungkin kepastian hukum dan
terhadap
pemodal
asing,
yang
mana kepastian berusaha akan tercapai jikalau
tindakan tersebut hanya akan dilakukan sewaktu-waktu
pemerintah
RI
dapat
dengan Undang-Undang sebagaimana yang mewajibkan divestasi yang artinya pemodal tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU asing harus rela melepas sahamnya untuk Penanaman Modal. Pengaturan Pasal 7 dimiliki secara mayoritas oleh Pemerintah
RechtsVinding Online RI. Aturan penanaman modal di atas
Peraturan Pemerintah (PP) yang besaran
menjadi acuan kita sebelum akhirnya kita
nilai divestasi sahamnya berubah-ubah. PP
masuk pada ketentuan di bidang minerba.
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Dalam UU Minerba, klausul divestasi masuk
Kegiatan Usaha Minerba pada Pasal 97 ayat
pada persyaratan untuk dapat memiliki Izin
1
Usaha
Operasi
pemegang IUP dan IUPK setelah 5 tahun
Produksi (IUPK Operasi Produksi) bagi
berproduksi wajib divestasi saham paling
pemilik modal asing sebagaimana diatur
sedikit 20 persen untuk dimiliki peserta
dalam Pasal 79 UU Minerba. Adapun
Indonesia.PP tersebut kemudian diubah
persoalannya adalah dalam hal IUP Operasi
melalui PP Nomor 24 Tahun 2012 dan PP
Produksi sebagaimana diatur dalam Pasal
nomor 1 Tahun 2014 namun aturan
39 ayat (2) itu tidak diadakan klausul
mengenai
divestasi seperti IUPK Operasi Produksi
sedikitpun. Tetapi, melalui PP Nomor 77
padahal ternyata pada Pasal 112 ayat (1)
Tahun 2014 aturan mengenai divestasi
diadakan kewajiban bahwa setelah 5 tahun
berubah drastis. Pengaturannya menjadi
berproduksi, pemegang IUP dan IUPK yang
diperinci yang kali ini konsepnya menjadi
sahamnya dimiliki asing wajib melakukan
bertahap dan dibedakan sesuai ijinnya.
divestasi
pemerintah
Tahapannya dimulai dari tahun keenam
Indonesia. Sebagai catatan juga bahwa UU
sampai kesepuluh dengan presentase dari
Minerba tidak mengatur presentase nilai
20 hingga 51 persen bagi pemegang IUP
saham
dan IUPK Operasi Produksi yang tidak
Pertambangan
saham
yang
harus
Khusus
pada
dialihkan
kepada
pemerintah RI, hal tersebut diatur dalam
menegaskan
melakukan
bahwa
divestasi
sendiri
modal
tak
asing
tersentuh
pengolahan
dan
RechtsVinding Online pemurnian sedangkan bagi yang melakukan
Dari keseluruhan pengaturan di atas
sendiri pengolahan dan pemurnian dimulai
maka setidaknya sudah ada perubahan yang
dari tahun keenam, kesepuluh sampai
cukup signifikan dari yang tadinya hanya
dengan
nilai
wajib divestasi sebesar 20 persen menjadi
presentase saham sebesar 20 hingga 40
30 sampai dengan 51 persen. Kemudian
persen saja. Bagi pemegang IUPdan IUPK
besaran
Operasi Produksi yang melakukan metode
bervariasi dan bahkan untuk pemegangIUP
penambangan
hanya
khusus Pengolahan dan Pemurnian tidak
diberikan kewajiban divestasi sebesar 20
diberi kewajiban divestasi. Di sisi lain, dalam
sampai 30 persen saham semenjak tahun
levelPeraturan Menteri ESDM yakni Permen
keenam sampai kelima belas. Kemudian
ESDM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata
bagi
Operasi
Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham,
metode
serta Perubahan Penanaman Modal di
penambangan bawah tanah dan sekaligus
bidang Usaha Minerba, perinciannya malah
metode terbuka juga diberikan kewajiban
jauh berbeda dengan PP 77 Tahun 2014
divestasi sebesar 20 sampai 30 persen
yakni pada Pasal 2 diatur bahwa divestasi
saham tetapi dihitung sejak tahun keenam
pada tahun keenam sebesar 20 persen,
sampai kesepuluh. Dan yang terakhir adalah
tahun ketujuh 30 persen, tahun kedelapan
bahwa bagi IUP Operasi Produksi Khusus
sebesar 37 persen, tahun kesembilan
untuk pengolahan dan pemurnian tidak
sebesar 44 persen dan tahun kesepuluh
wajib melakukan divestasi saham.
sebesar 51 persen. Sebetulnya situasi ini
kelima
belas
bawah
pemegang IUPdan
Produksi
yang
dengan
tanah
IUPK
melakukan
kewajiban
divestasi
dibuat
sangat tidak mencerminkan kepastian dan
RechtsVinding Online tidak konsistennya aturan serta justru
siapa saja sebetulnya pihak yang harus
memperjelas gambaran ketidakpastian di
melaksanakan divestasi dan jangan sampai
bidang
justru kejelasan hanya muncul dalam level
divestasi
sahampengusahaan
Minerba.
Peraturan Pemerintah dan Permen yang kerap berubah-ubah dan malah berbeda-
Solusi Kebijakan ke Depan
beda satu sama lain. Kedua, penentuan
Divestasi sebenarnya adalah cerminan
besaran nilai divestasi saham menjadi
keinginan negara untuk ke depannya benar-
persoalan yang sangat krusial sehingga
benar mewujudkan harapan Pasal 33 UUD
perlu juga dipastikan berapakah besaran
1945 sehingga dengan dikuasainya modal
yang pasti yang hendak diberlakukan baik
maka pengendalian atas cabang produksi
penegasan
menjadi lebih kuat, namun tentu hal
misalnya
tersebut harus diikuti dengan kepastian
penegasan dalam level PPsaja. Hal tersebut
aturan. Bagaiamanapun juga kepastian
bukan hanya demi menjunjung tinggi
hukum bagi investor asing tetap harus
kepastian
dijunjung tinggi dengan menerapkan aturan
kemudahan eksekusi divestasi bagi berbagai
yang “stabil” dan “logis” sehingga dapat
pemangku
diterapkan
bagi
kepastian bagi peserta Indonesia/pihak
pemilik modal asing maupun bagi negara.
nasional untuk mengetahui kecukupan
Setidaknya ada beberapa hal yang harus
dana/kemampuan dana untuk nantinya
dicermati yakni pertama, bahwa harus
membeli saham yang akan didivestasikan
diberi penegasan pada UU Minerba siapa-
tersebut, mengingat besaran dana usaha
dan
menguntungkan
dalam apabila
hukum
level
UU
maupun
dipandang
bagi
kepentingan,
investor
tetapi
cukup
dan
juga
RechtsVinding Online minerba tentu tidak kecil. Ketiga, harus ada
tidak mendukung satu sama lain padahal
sinkronisasi antar peraturan baik dalam
mengatur hal yang sama. Ini seharusnya
level UU sampai pada peraturan yang ada
menjadi perhatian bagi pemerintah agar
dibawahnya,
persoalan
sebagai
contoh
misalnya
divestasi
saham
betul-betul
ketentuan mengenai pemodal asing yang
menjamin kepentingan semua pihak. Pada
menjadi pemegang IUP khusus pengolahan
akhirnya,
dan pemurnian yang menurut PP 77 Tahun
menjadi cerminan bahwa penguasaan serta
2014 tidak wajib divestasi yang mana
pengelolaannya benar-benar diwujudkan
ketentuan tersebut tidak ditemui dalam UU
demi
Minerba dan juga misalnya presentase nilai
Indonesia, pengaturan yang benar-benar
saham yang berbeda antar PP dengan
kuat dan menjamin kepentingan pihak
Permen. Bagaimana mungkin suatu aturan
investor asing yang kontribusinya tidak
dapat dilaksanakan apabila antar peraturan
sedikit dalam hal permodalan.
*
pengelolaan
kesejahteraan
minerba
seluruh
harus
rakyat
Penulis adalah Tenaga Fungsional Perancang Perundang-Undangan pada Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
