BisnisMiliter:
ritrtr*1 :
AgendaReformasiyang tak Kunjung Usai?l Oleh: Adnan lbpan llusodo2 Pendahuluan Sudahbanyaktulisan atau penelitianyang s€ara khususmengupassoal keterkaitanantara peran ekonomi militer denganberbagaitindak kejahatan,kekerasandan penyalahgunaan kekuasaanyangberujungpadabentukpelanggaranHAM. Hampir semuakesimpulankajian tersebutsepakatbahwaperanekonomimiliter, yangsecaralebih khususdidefinisikansebagai bisnis militer hanrsdilepaskandari peran kelembagaan militer untuk mendorongsemakin profesionalnyamiliter dalammemposisikan dirinya sebagaialat negara,bukanaktorekonomi. Selamaini, paling kurangadadua argumentasimendasarmengapamiliter (TNI) melibatkan dirinya dalampraktekbisnis.Pertama,mengakarnya dokfin dwi-fungsiTNI yangmerupakan ideologijalan tengahsebagaipilihan yang diambil untuk menjembatanikonsepkembali ke barak sebagaimanapada umumnya militer di Eropa Barat dan Amerika Serika! serta keterlibatanmiliter dalammenjatuhkanrezim sipil melalui kudetasebagaimana sejarahdan pengalaman negara-negara AmerikaLatin. Ideologijalan tengahini menurutpenulispadaprinsipnyaadalahsebuahpenegasan untuk menempatkanposisi TNI s@ara formal dalam l€ncah sosial-politik dalam rangka menghindarinaluri kudetadansekaligusmengakomodasi hasratberpolitikdanberkuasa.Oleh karenaitu, tak heranjika kemudiankonsepini dalamprakteknyakebablasan. TNI kemudian juga ambil bagiandalamperanekonomi,lebihkhususnyapada praktekbisnis. Argumentasikedua adalatr batrwa TNI selama ini mengalamidefisit anggaranuntuk membiayaipelaksanaan fungsi pertahanan/keamanan dan sosial-politiknya.Oleh karenaitu, TNI harus bisa membiayaidirinya sendiri denganmelaknkanberbagaiupayq termasuk Makalahdisampaikan dalamKonferensiWarisanOloritarianisme:"Tirani ModaldanKeamananan Manusia",KampusFISIPUI, Depoh 5 Agustus2008. 2 Penulissaatini adalahKoordinatorDivisi KorupsiPolitik ICI pernatrmelakukanpenelitiansecara bersame-sama mengenaibisnismiliter di Indonesia}Iasil penelitiantersebuttelahdibukukandeng.njrdul 'Bisnis Milit€r Mqrcari l6gitimasi". I
didalamnyamelakukanbisnis.Thk heranjika.kepudian para komandanTNI di berbagai hirarktrikesatuanmemiliki tugasganda,disatusisi sebagaipemimpinkesatuan,sekaligus 'mandiri'untukmenutupikekurangan pasokananggarandariAPBN.3 pendanaan menggalang Namun dalamperjalanannya,keduaalasantersebutditunggangioleh berbagaikepentingan individual perwira dan jenderalTNI yang telah diuntungkandenganberbagaifasilitas, pendanaan yangmelimpahdan posisi yangprestissehinggausahauntuk mendorongadarrya reformasibisnis militer terkendalaoleh berbagairintanganinternal. Jurangkesejalrteraan yanglebarantaraperwiradenganprajurit kian menegaskan hal itu. Catatan dari penelitian ICW pada tatrun 2003 juga menemukan berbagai bentuk yang semena-mena dana penyimpangan dalampraktekbisnismiliter, mulai dari penggunaan yayasanuntuk kepentinganpribadi (korupsi)danadanyafasilitaskhususyangdiberikanoleh perusahaan berujungpadausatramemupukkekayaan kepadaperwiraTNI yang kesemuanya pribadi.Takheranjika paraperwiraTNI hidupdalamkemewahan.a PerubahanBentukBisnisMiliter PaskaReformasi politik dan Jika padaeraOrdeBanr,TNI memiliki peftmyangsangatbesardalamkekuasaan posisi bisnis, makabisa diamatijika tumbangnyaSoehartosekaligusmengawalipergeseran TNI pada lingkup politik dan bisnis. Secaraperlahan-lahankekuasaanpolitik TM yang kursi gratis fraksi TNI-Polri di DPR dan DPRD. istimewadipreteli melalui penghapusan wewenangTM-Polri yangkiantegashinggapadatuntutanuntuk Demikianhalnyapemisatran menasionalisasibisnis militer. Yang kedua dan teraktrir disebutkanini menjadi sangat kontroversialkarenamenghujamlangsungkepentinganTNI secaraekonomi,sekaligusposisi abu-abuyangdiambilolehnegaradalamrangkamereformasibisnisTNI. Jika selamaini bennrk bisnis militer dibagi kedalamtiga jenis, yang saat ini menjadi konsenterasipemerintahuntuk diselesaikanadalatrbisnis formal militer yang mewujudkan dirinya dalam bentuk yayasan.Sementarauntuk jenis keduabentuk bisnis lainny4 yakni *MempertanyalonRestruknrisasiBisnisMilit€N", 3 DanangWidoyokodalamhaktek-PraktekBisnisMlit€r, The RidepInstitile, (Jalcrtar2003),htn. l0Cl07. 4 AdnanTopanHusodo,dkk, 'Bisnis Militer M€ncariLegitimasi",Insist,(Jalgrte2003).
bisnismantanpelvira dan penviraTNI dan bisnisabu-abuTNI selamaini tidak menjadi objek yang telah dijangkauoleh UU.s Padahalkemungkinanbesar,yang selama ini melatrirkanberbagaibentukpelanggaran HAM adalaheksesdari praktekbisnismiliter yang abu-abuatauillegal.6 Diluar konteks kekuasaanpolitik TNI yang kian pudar, maka implikasi langsungyang dirasakanadalahadanyapergeseran kepentingandari berbagaikelompokterhadapkekuasaan politik-ekonomiTNI itu sendiri.DalamkondisidimanaTNI adalahbagiandari rezimpolitilq politik-ekonomi,kepentinganuntukmembangun ataubatrkanmenenhrkan araspembangunan akseskepadamerekasangatlahbesar.Hampir seluruhkroni kapitalis dan pembururente berlomba-lombauntuk dapat berdekat-dekatandengan militer, dengan berbagai cara. Membagi satram gratis (golden slwe) adalah usatra yang kerap diprakteld
Pola kekuasaansipil yang terfragmentasiini padaakhirnyajuga turut meredupkankejayaan bisnismiliter,baik dalamlingkupbisnisyayasanmaupunbisnisyanginformal.Olehkarena itu, reformasibisnis militer dibawahnaunganyayasanharus dilihat juga sebagailangtcatr antisipasimembangunkekuatanekonomiyang kompetitif mengingatdayatawarTM secara politik-ekonomijuga berkurangsecarasignifikan.Jika kekuatankompetitiftidak dibangun, niscayaperusahaan-perusatraan milik TNI akanhancursecaraperlahanJahan, dilindasoleh ekspansikapitalyangberlindungataubekerjasama dengankektrasaan politisi sipil. Oleh karena itu, bicara mengenaikaitan antara kebutuhanuntuk menutupi minimnya anggaranTNI yang difasilitasi oleh APBN melalui bisnis yayasantelah dipandangsebagai jalan yang tidak terlalu prospektif,PenelitianICW tahun 2003 telah menunjukanbatrwa perusahaan TNI yangbernaungdalampayungyayasandikelolasecaratidak tepat. Ditemukan banyak sekali mismanagement, rendahnyasistem administrasikeuangandan berbagaipraktek menyimpangpara perwira TNI yang menyimpangdari tujuan yayasan seperti korupsi telah membuatperusahaanmiliter kian mengalamikemunduran.flengan berbagaipraktek menyimpangtersebut akan sulit berharapkeuntunganperusahaan dapat prajurit sebagaimana mandatawalnya.e digunakanuntukmensejahteraan
PraktekBisnisInformal dan lllegal Th[I: MinimnysAksesdan Kontrol Menurutsayq yangharuslebih diwaspadaidan menjaditargetdari tuntutanreformasiadalatr keterlibatanmiliter dalam berbagaibisnis informal dan illegal, bukan padawilayah bisnis formal yang kelihatannyasecaraekonomisudahsangattidak kompetitif, Hal ini mengingat demikian negatiftya implikasi dari praktek bisnis ini. Paling kurang ada empatimplikasi burukjika praktekbisnisillegalTNI tidakdiperangi. (baik birolaasimaupuninvestor)harusmemberikandanakepadas,ernua kepentingan anggotsKonrisidi DPR yangmemiliki kekuasaan untukmenerbitkankeputusan,baikdalambentukrekomendasi danregulasiguna memperolehakscst€rhadapk€biiaktnpublik; 9 Jika Fogram nasionalisasi bisnisTM hinggakini masihrcrkendalqpenulismeyakinibatwa penyebabnya penrsahaarr karenaresistensiyangtinggi dari perwiraTM yangselamaini diuntungkandari keberadaan perusahaan tenebut,bukankarensfaktorideologisyangmanaperwatraanTM telahmenyumbangtan secara positif bagipeningkatan prajurit.jua kesejatrteraan
privatisasirasaamanterhadapsiapapunyangtinggaidi-indonesia. Pertama,lahirnya Ketika TNI, kesatuanTNI atauanggotaTNI telah menjadikanrasaamansebagaikomoditas,maka akan sangatsulit bagi warganegarauntuk memperolehrasaamans€caracuma-cumadari negara.Padahaltanggungiawabkelembagaan TM sebagaialat negaraadalahmemberikan perasaan amankepadasiapapuntanpaadapungutanbiaya. Kita tentu masihingatskandalFreeportyangtelah memberikansejumlahUs$ 4,7juta pada tahun2001danUS$ 5,6juta padatahun2002kepadapemerintah Indonesiacq TM danPolri untuk membayarjasa keamanandi Papua.Yang mengkhawatirkan,uang itu dibayarkan kepadaJenderalMahadiSimbolonsec{trateraturdansecarapribadi,bukankepadapenrakilan pemerintahIndonesialoPertanyaannyqsejak kapan dan afas dasarapa JendenalMaludi SimbolonmewakiliPemerintahlndonesiamenerimabantuan'dariPT Freeport? Secarapersonal,kita juga tentu disadarkanbatrwaprakteksemacamini masihmelekatpada diri TNI setelahterungkapinformasibahwaArtalythaSuryani(Ayin), terpidanasuapterhadap Urip Tri Gunawan([Ifc) juga memiliki pengawalpribadi dari unsur TNI yang kebetulan adalatranggotaintelijen Kodam Jaya.rrBelum lagi kabar yang mengatakanbahwapulau pribadiAyin di Lampungjuga dijagaketatolehaparatkemanandari TNI-AL (marinir).t2 Prakteksemacamini secarasadaratalltidak sadarakanmembuatketakutanmenjadihal yang keuntungan material.t\,Iakakemudiantidak hanyamuncul bisadiciptakanuntukmendapatkan pengawalswastaberseragam TNI, akantetapi pengawalswastayang dimiliki oleh anggota TNI. Persoalannya menjadilatenmengingathanyaTNI yangmemiliki kuasakoersif,, Kedua,jatuhnya TM sebagaiinstitusi yang melindungipraktek-praktekkejahatanseperti pelacuran,narkotikapembalakan liar danlain sebagainyaSecaralebih ekshem,anggotaTNI juga kemudiandapatterlibat secaralangsungsebagaiaktor kejatratanyangsempurna. Di satu sisi mereka memiliki legitimasi untuk menggunakankekerasan,di sisi lain mereka FrceportdanAparatKeamananIndonesia",Irporan l0 GlobalWitnss,'Uang Kamanan: Pertambangan ResmiTahun2fi)5. ll htp/lrvrvw.ddiltrood"om/readf208l6ll7ll52328l957E70ll0/iftEl-jadi-ajudan-ayin-perintah-dasan-ataubukan-perlu-diusut t2 Peng;akuan olehsalatrseorangwartrwanTVOneyangmenirfaulangsungpulautersebutkepadapenulis.
denganpelakukejahatan. memberikanproteksiterhadappelakukejahatanataubekerjasama Ketiga, praktekillegal dalambisnis TNI telah membuatkontrol publik ataskebijakanTNI sangatlemah.Jika sebuahnegarayangdemokratismemiliki asumsisipil sebagaipemegang sipil dalam makadalamkonteksnegarademokrasisepertiIndonesia,representasi kekuasaan, melakukankontrolataskebijakanTNI menjadisangatminim karenaTNI bisamengupayakan pembiayaanlain yang tidak dapat dijangkau oleh DPR lembagapolitik sumber-sumber maupunBPK sebagaiauditor. yangtermanifestasikan dalambentukkonflik langsungantar Keempat,terjadinyapergesekan aparatpenegakhukum(TNI versusPolri). Eskalasikonflik dalamkurun waktu terakhirkian meningkat"Sebagianbsar konflik itu dipicu oleh masalahyang ringan,akantetapijika kita masing-masing gali lebihjaulUmasalahnya adalahpadaadanyaklaim ataswilayatrkekuasaan adalahwilayahproteksidansumbersetoran. satuanyangujung-ujungnya bicaramengenainilai atau Bicara mengenaikontrol atasanggaranmiliter tidak semata-mata jumlatr yang bisa disediakan.Akan tetapijuga berkaitanerat denganoutput danoutcomes yang akan dicapaidari strukturpembiayaanyang ada.Dengandemikian,bicaramengenai konhol anggaranTNI juga berarti berbicaramengenaibagaimanakekuasaansipil dapat mengendalil€nsetiapkebijakaqstrategi,aratrdanoperasiTNI secarakelembagaan. SumberAnggaran'Alternatif' TIYI Jika mengacupadapraktekbisnis TNI, kita dapatmenyimpulkanbahwasumberkeuangan TNI dan dari kegiatanilegal. TNI berasaldari tiga t€mpat"yakni APBN, dari perusatraan Akan tetapi diluar ruang lingkup tersebu!dalamprakteknyaparaperwira TNI masihdapat memperolehsumberanggaran'alternatifyangtidak terlaluterlihat. Sumberalrcrnatifitu bisa berasaldari APBD. Meskipunanggarandaerahadalahanggararl resmi pemerintah,akan tetapi menjadi terlarangjika diberikan kepada instansivertikal, dan keamananbukanlatrsalah termasukdi dalamnyaTM. Hal ini mengingatisu pertatranan Pemerintahtelah mengeluarkankebijakan dalam satu bidang yang didesentralisasikan. berbagaiSuratRlaran yangdikeluarkanoleh MenteriDalamNegeri yangpadaintinyatidak
melarangsamasekali adanyabantuanvertikal, akantetapi menempatko,bantuanvertikal, khususnyaterhadapTNI lebihkepadakerjasamadalammenciptakankeamanandanketertiban masyarakat.l3 Persoalannya, dalampraktekpemberianbantuanvertikaltersebut,sebagianbesarAPBD yang dialokasikandigunakanatau diberikan langsungsebagaihonorarium.Sebagaicontoh misalnya APBD SumateraUtara tahun 2007 yang mencantumkanhonorarium kepada Kapolda Pangdam,Kejati, Ketua Pengadilan,dan Ketua DPRD sejumlah Rp l0 juta perbulan.raBentuk bantuandari APBD lainnya adalahdalam dukunganoperasionalTNI sepertimembelikapalpatroli,motorpatroli,alatkomunikasidanlain sebagainya.rs Ikafranyang dernikiankuat dalam forum Muspidatelah mernbuatjajaran elit TNI sangat diuntungkan.Sebagaimana diketahui,salahsatualasanmengapadanaAPBD digunakanuntuk membiayaiinstansivertikal karenabertujuanmembangunhubunganyang harmonis.Akan tetapi hal ini menjadi sangat berbahayajika Kepala Daerah yang menjabat di suatu kabupaten/kota ataupropinsiadalatrkoruptor,penjatntlingktrngandanpelakutindakkriminal lainnya Mereka al€n sangat mudah berkolaborasidengan jajaran Muspida untuk perlindungan.l6 menjalankanaksikejatratanitu denganaman,danbahkanakanmendapatkan Sumberlainnyaadalahdari BLJMNyangsecaratidak langsungUimiliki'oleh TNI. Sebagai contohadalahPT PINDAD. tCW padatatrun2005telahmelaporkanadanyaindikasidugaan korupsikepadaTimtasTipikor di PT Pindaddenganmoduspemberianmanagementfee,biaya retensipasardan danmarketingco.rt Total pengeluaranyang dihitung mencapaiRp 60, 79 miliar yangmerupakan akumulasikerugianPT Pindadsejaktatrun2001hingga2005. Pengeluaranini menjadijanggal mengingatpembeliutamaproduksiPT PindadadalahTNI dan Polri, bukanpihak swasta.Jika demikianadanya,mengapapembeli dalamhal ini TNI dan Polri harusdijamusedemikianrupasehinggamenggerogotimodalPT Pindad?Bukankah 13 SiaranPersHumasDepdagri,Kamis,23 F€bruari2006.Lihat I5 http://www.depd4gri.go.id&onten.php?nama:Pers&opFdetail&id= | 4 http:II 64.203.7 I . I I &ompas-cer''kl0703| 26lsumbaguU34 I I I 2I .htn I 5 http://www.suarantb.com/2006/l l/l 1/Politit/xdetil2.htm 16 Baru-baruini t€rjadikasusdugaanpembalakan liaryang dilakukanolehKepalaDa€rahdi salahser itu disimpandi runah Bup6ti.Kdika dilacakpolisi &n Ksbupalendi Benglulu Kayuhasilpernbalakan akandisita sdnn TM di wilayatrinr tiba-tibamengklaims€bagsikayumenekaAlhasil pernbalakan liar tidak dapatdiungkap.
t
ini merupakankorupsi terselubungyafrETrdngnyahanyadinikmati oleh pejabat-pejabatdi TNI dan polri saja?Menjadi lebih anehkarenaDewanKomisarisPT Pindadkala itu dipegangoleh Kepala StaffTNI AD. Dalam keteranganyang disampaikanoleh pegawai PT Pindad, dana itu sebenarnyauntuk memfasilitasi parapetinggi TNI-Polri semata. Dari penjelasandiatasnyatalahbahwasumberpendanaan'alternatifyang diperoleholeh TNI dapat diperoleh dari berbagai tempat, bukan sekedarpraktek bisnis yang selama ini mereka jalankan.
Kesimpulan Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa praktek bisnis TNI mengalami pergeseranseiring denganterjadinya perubahanpadapeta politik nasional. TNI yang pada era Orde Baru merupakanpewaris kekuasaanpolitik-bisnis telatr kehilangan kekuasaanpolitiknya di era reformasi. pergeseranpeta politik nasional ini telah membawa konsekuensiterhadap yang tidak praktek bisnis TNI, baik yang dikategorikan legal maupun ilegal. Proteksi bisnis menjadi lagi dibutuhkan dari TNI, al€n tetapi kepada para politisi sipil yang terfragmentasi akses dan berbagai kekuatan, telah merubah kebutuhan pemilik modal untuk mendapatkan industri kebijakan di parlemen, bukan di Mabes TNI. Meskipun untuk isu keamanan, pada ekstrofiif tetap menggunakan TNI sebagai alat keamanan yang ampuh, terutama wilayah-wilayah rawan konfl ik
kekuasaan Terhentinyaekspansibisnis legal TM karenaadanyapergeseranpada pusat jika fokus perhatian menjadikanagendareformasibisnis TM tidak terlalu banyakartinya, tetap diarahkanhanyasebatasmengaturbisnis TNI yang sifatnya legal. Secaraekonomis' T}r{]menemukanberbagaimacampelanggaralprinsip bisnis dan audit terhadappenrsahaan TNI yang dapatdikategorikansehat.Dalam kondisi dimanapraktek segelintirperusahaan TM harus bisnis tidak lagi membutuhkanproteksidari TM, maka perusahaan-perusahaan bersaingsscaralangsungdenganperusahaanlain yang tebih kompetitif. Pertanyaannya" mampukahbisnislegalTNI bertatrandalamkondisiyangsudahberubah? Titik rawan bisnis militer justnr ada pada wilayah abu-abuyang ilegal. Disampingtelatt fungsihankamTNI' meruntuhkanmoralitaskeprajuritandanetikapolitik dalampelaksanaan
praEgk.ljsnis ilegal telah membuateskalasikonflik yang kian meningkatantaraTNI dan Polri. Meningkatnyatindak kejahatandanberbagaikonflik/ketakutandapatdianggapsebagai bagianyangtak terpisahkandari dampakbisnisitegalTNI selamaini. Oleh karenaitu, menghentikan praktekbisnisillegal TNI akanjauh lebih strategisdalam mengembalikan supremasi otoritassipil dalammengendalikan sepaktedangTNI sebagaialat negara. **rt,F
