1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah adalah yang menyangkut otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah segenap kemampuan sumber daya dan potensi yang ada di daerah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan disertai kebijaksanaan dan langkah-langkah yang tepat guna tujuan pembangunan daerah. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalam APBD tersebut bukan hanya anggaran pembangunan saja dapat dilihat, tetapi juga seluruh kegiatan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan tergambar dalam bentuk angka-angka sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan secara lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
2
menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut UU ini diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perhatian akan otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari banyaknya tuntutan daerah yang selama ini banyak dikecewakan oleh pemerintah pusat. Sentralisasi kekuasaan secara berlebihan dari pemerintah pusat selama ini tidak saja mematikan prakarsa dan kreativitas masyarakat daerah, melainkan juga telah terjadinya eksploitasi terhadap kekayaan alam yang dimiliki daerah. Kondisi ini berlangsung sangat lama, sehingga berdampak timbulnya ketidakpuasan daerah yang kemudian berkembang menjadi tuntutan daerah, mulai dari mempercepat pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu usaha guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah seyogyanya ditunjang oleh hasil-hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, Pajak Reklame, Pajak Retribusi Kendaraan dan Kebersihan, pajak Bumi dan Bangunan serta usaha sah lainnya. Sumber pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang bupati sebagai pimpinan eksekutif. Sebagai organisasi
3
didalamnya terdapat susunan dan struktur organisasi yang meliputi top manajemen atau manajemen puncak yaitu Bupati di bantu oleh Sekretariat Daerah serta para stafnya, middle manajemen atau manajemen menengah terdiri dari Dinas dan Unit lainnyaa yang setingkat. Pada Lower manajcmen atau manajemen bawah terdiri dari Camat, sub dinas dan unit kerja yang setingkat lainnya. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang merupakan unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi dalam merumuskan kebijaksanaan teknis dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pendapatan daerah, sedangkan Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas mensukseskan seluruh penerimaan Pajak Reklame berdasarkan Peraturan daerah Nomor 4 tahun 1999. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari sektor pajak daerah yang ada di Kabupaten Karawang. Diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame
merupakan
wujud
kebijakan
pemerintah
daerah
yang
harus
diimplementasikan dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan adanya suatu peningkatan dalam pemungutan pajak reklame, sehingga dapat membantu terlaksananya program pembangunan daerah demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak
Reklame
merupakan
pajak
yang
dipungut
atas
semua
penyelengaraan reklame baik oleh orang pribadi maupun semua penyelenggaraan badan. Alasan kenapa mengambil pajak reklame ialah dikarenakan pajak reklame di kabupaten karawang cukup potensial, serta reklame mudah ditemui disetiap
4
ruas jalan yang ada di kabupaten karawang. Pemerintah Kabupaten Karawang melihat hal tersebut merupakan potensi yang dapat dipergunakan bagi pembangunan daerah karawang dengan mengeluarkan Perda No. 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dengan tujuan untuk dapat memberikan penerimaan bagi PAD Kabupaten Karawang sehingga diberikan target-target pada setiap tahunnya, tugas dan kewenangan pengimplementasiannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah menyangkut pelaksanaan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak reklame, penentuan besarnya pajak, sampai kegiatan penagihan pajak reklame serta pengawasan penyetorannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam implementasi oleh Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan dalam pencapaian target pajak reklame. Berdasarkan hasil penelitian dan dari kondisi yang objektif yang peneliti lakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, realisasi pajak reklame sebagai salah satu objek pajak belum mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal tersebut ternyata tidak lepas dari adanya masalah dalam kriteria-kriteria pencapaian target pajak reklame, yaitu sebagai berikut : 1. Masih belum tercapainya target penerimaan pajak reklame dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut ini :
5
TABEL 1 TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME No
TAHUN ANGGARAN
JENIS PAJAK
TARGET
Reklame Tetap 525.000.000,00 Reklame Insidentil 39.158.000,00 Reklame Tetap 600.000.000,00 2006 2 Reklame Insidentil 50.000.000,00 Reklame Tetap 725.400.093,00 2007 3 Reklame Insidentil 54.947.508,00 Sumber : Arsip Bidang Pembukuan dan Verifikasi 2005
1
REALISASI
PERSENTASE
247.398.650,00 21.050.306,00 408.120.475,00 28.954.657,00 454.236.553,00 33.347.269,00
47,12 % 53,75 % 68,02 % 57,90 % 62,61 % 60,68 %
2. Masih rendahnya hasil kerja yang dicapai. Contoh : para pegawai Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah yang bertugas melakukan pengawasan, masih banyaknya jenis reklame seperti pamplet dan selebaran yang lolos pajak, sehingga banyak pihak-pihak
yang menggunakan
reklame
jenis
tersebut
yang
ditempelkan pada dinding, pohon-pohon atau dibagikan secara langsung kepada para penumpang angkutan umum. Berdasarkan indikator diatas, masalah yang terdeteksi diatas Peneliti duga disebabkan salah satunya oleh implementasi kebijakan pajak reklame belum dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: 1. Sikap petugas penagihan yang cenderung lamban. Contoh : Pada Seksi Penetapan Bidang Pendapatan Asli Daerah bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut
lewat dari 7 hari, seharusnya surat
peringatan diberikan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo.
6
2. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia. Contoh : pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah, masih kurangnya aparat yang melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis, yang seharusnya dilakukan setiap hari dalam hal ini hanya dilakukan minimal seminggu sekali. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul :” PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999 TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian terssebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 1999 terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang ? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam usaha pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang? 3. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh Kepala Dinas dalam mengatasi hambatan-hambatan mengimplementasikan peraturan daerah nomor 4 tahun 1999 yang dihubungkan dengan pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang ?
7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Menemukan data dan informasi mengenai sejauh mana pengaruh implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 1999
terhadap
pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. b. Mengembangkan data dan informasi mengenai pengaruh implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 1999
terhadap pencapaian target
pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. c. Menerapkan data dan informasi mengenai usaha-usaha yang dilakukan untuk
menaggulangi
hambatan-hambatan
dalam
pengaruh
implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 1999 terhadap pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. 2. Kegunaan Penelitian a. Secara teoritis, dapat menambah dan memperluas wawasan pada peneliti dan dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama peneliti kuliah di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Pasundan Bandung. b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
8
D. Kerangka Pemikiran Sebagai landasan teoritis, peneliti mengemukakan dasar pemikiran untuk mengungkapkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan kerangka pemikiran yaitu berupa pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Peneliti mengemukakan definisi implementasi yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart. yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (2006:139) mengemukakan sebagai berikut : “Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output)” Sedangkan definisi kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Islamy dalam bukunya “ Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara” (2004:17) menyebutkan bahwa : Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan definisi implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn yang diterjemahkan oleh Agustino dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik ” (2006:139) menyatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusankeputusan kebijakan sebelumnya.
Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan sebagai tindakan melalui keputusan dari sejumlah aktor
9
yang dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan kebijakan merupakan suatu alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi ataupun mencegah masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu, apa yang disepakati oleh perumus kebijakan menjadi pedoman bagi pelaksanaan implementasi dari isi kebijakan tersebut Untuk mencapai hal tersebut diatas, menurut Meter dan Horn
yang
diterjemahkan oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul "Dasar-Dasar Kebijakan Publik" (2006:141) bahwa variabel-variabel implementasi kebijakan yang mempengaruhi dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 1999 tentang pajak reklame adalah sebagai berikut, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ukuran dan Tujuan kebijakan Sumber Daya Karakteristik Agen Pelaksana Sikap/ Kecendrungan (Disposition) para Pelaksana Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Selanjutnya peneliti sampaikan pengertian Pencapaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga (2000:194), sebagai berikut : Pencapaian adalah proses, cara, perbuatan mencapai. Kemudian pengertian Target
atau sasaran yang dikemukakan oleh
Dharma dalam bukunya “Manajemen Prestasi Kerja”(1991:129) adalah sebagai berikut : Target adalah merupakan sasaran dari pernyataan spesifik mengenai suatu kegiatan atau hasil yang dapat diukur, dinilai, dan direncanakan cara pencapaiannya. Menurut Dharma, dalam bukunya ”Manajemen Prestasi Kerja” (1991:36) mengemukakan kriteria-kriteria dari pencapaian target sebagai berikut :
10
1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Ketepatan Waktu Selanjutnya peneliti akan sampaikan pengertian pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame diterangkan bahwa : Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten\Kota.
E. Hipotesis Bertitik tolak dari kerangka pemikiran di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: 1. Hipotesis Konseptual ”Ada pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang” 2. Hipotesis Statistik H0 : ρS ≤ 0
: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame tidak ada pengaruh yang signifikan
11
H1 : ρ S > 0
: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame terdapat pengaruh yang signifikan
Berikut ini peneliti uraikan paradigma penelitian :
ε
X
Y Gambar 1 Paradigma Penelitian
Keterangan gambar : X
: Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999
Y
: Variabel Pencapian Target
ε
: Variabel lain di luar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang tidak diukur yang berpengaruh terhadap Pelayanan pegawai
3. Definisi Operasional Berdasarkan hipotesis diatas, maka untuk mempermudah dalam pembahasan
selanjutnya,
peneliti
akan
mengemukakan
definisi
operasional, yaitu sebagai berikut : a. Pengaruh adalah menunjukan seberapa besar pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Pajak Terhadap Pencapaian
12
Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang b. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dengan tujuan untuk mencapai Target Pajak Reklame. c. Target adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai mengenai suatu kegiatan penyelenggaraan Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. d. Pajak
Reklame
adalah
pajak
yang
dipungut
atas
semua
penyelenggaraan reklame baik oleh orang pribadi maupun badan, yang tugas dan kewenangan implementasiannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
F. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang yang beralamat Jl. Alun-Alun Selatan No.1 Karawang.
13
2. Lamanya Penelitian Penelitian dilakukan selama 7 hari terhitung dari tanggal 3-10 Juli 2008, sebagaimana terlihat pada jadwal penelitian yang disajikan pada Gambar 2.
14
15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Negara dan Kebijakan Publik 1. Administrasi Negara a. Pengertian Administrasi Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata “ad” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam bahasa indonesia berarti melayani dan memenuhi. Selanjutnya Dimock (1978:15), kata administrasi itu berasal dari kata “ad” dan “ministrate” yang berarti juga “to serve”. Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan administasi adalah proses pelayanan atau pengaturan. Selanjutnya ada beberapa pendapat pakar administrasi mengenai definisi administrasi, yaitu sebagai berikut : Menurut Simon (1999:3), mendefinisikan administrasi sebagai “Kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan”. Kemudian White dalam Syafiie dkk. (1999),
mendefinisikan
administrasi sebagai “Suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil”. Lalu menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (2004:2), mengemukakan bahwa administrasi didefinisikan, sebagai berikut :
16
“Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan
Gie
(1993:9)
yang
dikutip
Pasolong
(2007:3)
mendefinisikan administrasi adalah “Rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”. Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa administrasi mempunyai dua dimensi yaitu : (1) dimensi karakteristik, dan (2) dimensi unsur-unsur yang melekat pada administrasi. b. Dimensi karakteristik administrasi terdiri atas : 1. Efisien berarti bahwa tujuan (motive) dari pada administarasi adalah untuk mencapai hasil secara afektif dn efisien. Efisien adalah perbandingan rasio keluaran dengn masukan. 2. Efektifitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah sebagai hubungan sebab akibat. Efektifitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. 3. Rasionalitas berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat atau berguna, serta dilakukan dengan sadar atau disengaja. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai secara efektif, efisien melalui tindakan yang rasional.
17
c. Dimensi Unsur-unsur administrasi, sebagai berikut: 1. Adanya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelum melaksankan suatu pekerjaan. 2. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun pihak swasta. 3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai. d. Pengertian Administrasi Negara Ilmu administrasi negara ialah terjemahan dari public administration. Secara etimologis, maka “public” berasal dari bahasa latin “poplicus” atau “people” dalam bahasa inggris yang berarti rakyat. Administration, juga berasal dari bahasa latin terdiri dari kata “ad” yang berarti intensif, dan ministare yang berarti melayani. Jadi, dapat dikatakan public administration itu ialah pelayanan secara intensif terhadap rakyat. Menurut Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi (2006:25), memberikan definisi tentang Administrasi Negara, sebagai berikut : Administrasi Negara berkenaan dengan kegiatan yang bersifat kenegaraan, yang tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan,
meningkatkan
kesejahteraan
dan
pemberdayaan
masyarakat Sedangkan menurut Waldo sebagaimana dikutip oleh Kahya dan Zenju dalam bukunya Pengantar Ilmu Adminstrasi Negara (1996:3), mengemukakan definisi Administrasi Negara, sebagai berikut :
18
1. Administrasi Negara ialah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. 2. Administrasi Negara ialah seni dan manajemen yang dipergunakan untuk megurus urusan-urusan negara. 2. Kebijakan Publik Pengertian Kebijakan menurut Friedrich yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006:7) sebagai berikut : Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sedangkan menurut Anderson yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya
Dasar-Dasar
Kebijakan
Publik
(2006:7)
memberikan
pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut : Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. B. Organisasi dan Manajemen 1. Pengertian Organisasi Pengertian Organisasi menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen, Dasar, pengertian dan masalah (1996:123), yaitu : Organisasi adalah suatu sistem perserikatan, formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.
19
Miles yang dikutip oleh Gomes dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2003:23) : Organisasi tidak lebih daripada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang dipergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa-jasa yang dapat dipasarkan. Arni dengan bukunya yang berjudul Komunikasi Organisasi (2002:24) mengemukakan sebagai berikut: organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasi aktifitas dan mencapai tujuan bersama atau tujuan umum. 2. Pengertian Manajemen Istilah manajemen yang kita kenal berasal dari kata “manajement”, yang bentuk infinitifnya adalah “to manage”. Di Indonesia, kata “manajement” ini menurut Westra (1980:135) diterjemahkan dalam berbagai
istilah,
seperti
:
kepemimpinan,
tata
pimpinan,
ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengadilan, pengurusan, pembinaan, penguasaan,dan lain sebagainya. Pengertian manajemen menurut Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (1997;5) adalah sebagai berikut : Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Terry yang dkutip Handayaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen” (1996;20) adalah sebagai berikut :
20
Manajemen adalah suatu proses yang membebankan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dngan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
C. Implementasi Kebijakan 1. Pengertian Implementasi Peneliti mengemukakan definisi implementasi yang dikemukakan oleh Lester dan Stewart. yang dikutip oleh Agustino dalam bukunya DasarDasar Kebijakan Publik (2006:139) mengemukakan sebagai berikut : Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output) Dalam kamus Webster, merumuskan secara pendek mengenai implementasi yaitu bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out: ; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak\akibat terhadap sesuatu) Pengertian implementasi menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh Wahab dalam bukunya Analisis Kebijasanaan ; Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara (2005:65), merumuskan proses implementasi ini sebagai : The actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan) yang dilakukan baik oleh individu-individu\pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan)
21
Pengertian implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh wahab dalam bukunya Analisis kebijaksanaan ; dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara (2005), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa : Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadiankejadian Sedangkan menurut Bardach yang dikutip oleh Agustiono dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006:138) sebagai berikut: Implementasi adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dengan katakata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh para ahli tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pelaku dari semua pihak yang terlibat, dan
22
yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 2. Pengertian Kebijakan Secara umum, istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor ( misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Seorang pakar ilmu politik yang menyatakan pengertian kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Islamy dalam bukunya PrinsipPrinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2004:17) menyebutkan bahwa: Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu Sedangkan definisi kebijakan menurut Richard yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya Teori dan proses kebijakan publik (2005 : 15) menyarankan bahwa : Kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta dengan konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri Menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya Teori dan kebijakan publik (2005:16), ia memandang kebijakan sebagai : Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, ysng memberiksn hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan
23
untuk menggunakan dan mengatasi kebijakan dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau suatu maksud tertentu Menurut Jones, istilah kebijakan (policy term) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design. Namun demikian meskipun kebijakan politik mungkin kewlihatannya abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah dipaparkan, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan public dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (output) maupun sebagai hasil. Sementara itu, menurut Meter dan Horn yang diterjemahkan oleh Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006:139) menyatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai
24
tujuan-tujuan yang telah diterapkan dalam keputusankeputusan kebijakan sebelumnya. Pengertian implementasi kebijakan menurut Mufiz yang dikutip oleh Kahya dan Zenju dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan) (1996:45) sebagai berikut: Implementasi kebijakan ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya Sebagaimana telah dikemukakan dalam permulaan bab ini, bagian kedua bab ini akan membicarakan model pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan Edward III yang dikutip oleh Winarno dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik (2005 : 125). Menurut Edward III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. “Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan
antara
pembentukan
kebijakan
dan
konsekuensi-
konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya”. 4. Alat Ukur Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn yang diterjemahkan oleh Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2006:141) bahwa variable-variabel implementasi kebijakan adalah sebagai berikut, yaitu: a. Ukuran dan Tujuan kebijakan Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktorfaktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Meter dan Horn,
25
identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang sangat krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan telah direalisasikan, ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. b. Sumberdaya Disamping ukuran dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber- sumber yang tersedia, sumber- sumber tersebut layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumber- sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang yang mendorong dan mempelancar implementasi yang efektif. c. Karakteristik Agen Pelaksana Menurut Meter dan Horn struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik- karakteristik, norma- norma dan pola- pola hubungan yang terjadi berulang- ulang dalam badan- badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri ciri- ciri struktur formal dari organisasi- organisasi dan atribut- atribut yang tidak formal dari personil mereka. Sikap/ kecendrungan pelaksana. Kinerja Implementsi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanannya.
26
d. Sikap/ Kecendrungan Pelaksana Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan- tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan, intensitas kecendrungan pelaksana akan mempengaruhi pencapaian kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan- pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan- tujuan program, bila hal itu terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan, bawahan mungkin akan menolak untuk berperan serta dalam program tersebut, selain itu, tingkah laku yang kurang kuat mungkin mengakibatkan para pelaksana mengalihkan perhatian- perhatian dan mengelak secara sembunyi-sembunyi jadi kecendrungan para pelaksana dalam proses implementasi harus mendapat perhatian yang sangat besar karena sebaik apapun kebijakan diambil bila pelaksana kebijakan kurang berperan dengan baik maka kebijakan tersebut akan sia-sia. e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi yang lainnya, para komunikator dapat menyimpan atau menyebarluaskannya, baik secara
27
sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber- sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran dasar dan tujuan atau jika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud- maksud kebijakan. f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Tidak dapat dipungkiri lagi kalau kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi terhadap kebijakan, karena dengan baiknya kondisi tersebut maka para pengambil kebijakan tidak akan mengalami hambatan dalam artian segala keputusan yang diambil tidak akan mendapat respon yang negatif dari pelaksana kebijakan. Disamping itu juga apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik baik maka kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan karena ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar. 5. Tahap-Tahap kebijakan Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh Karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian,
28
beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. a. Tahap penyusunan agenda Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah mungkin tidak di sentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. b. Tahap formulasi kebijakan Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuatan kebijakan. Masaah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemeacahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. c. Tahap adopsi kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
29
d. Tahap implementasi kebijakan Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak diimplentasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implemantasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. e. Tahap penilaian kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 6. Syarat-Syarat Kebijakan Kemudian menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
30
Kebijaksanaan Negara (2005:71)
menyebutkan bahwa syarat-syarat
kebijaksanaan negara secara sempurna, sebagai berkut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Kondisi eksternal tidak menimbulkan kendala yang serius Tersedianya waktu Tersedianya sumber-sumber Kebijakan didasari oleh hubungan kausalitas Hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya Hubungan saling ketergantungan harus kecil Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan Tugas terperinci dan penempatan yang tepat Komunikasi dan koordinasi yang sempurna Pihak yang memiliki kewenangan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna
7. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Berikut ini beberapa model pendekatan impelementasi kebijakan public, yaitu : a. Model Metter dan Horn. Model yang dikembangkan oleh Metter dan Horn dikenal dengan istilai “a model of the policy implementation”. Ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan public : 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/Kencenderungan (dispostition) para pelaksana 5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana 6. Lingkungan Ekonomi, social dan politik
31
b. Model Mazmanian dan Sabatier Model ini dikenal dengan istilah “ a framework for policy implementation analysis”, mereka menekankan pentingnya kemampuan mengidentifikasikan variable yang mempengaruhi tujuan formal dari seluruh proses implementasi. Ada 3 variabel yang mempengaruhi tujuan formal kebijakan public : 1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : − Kesukaran-kesukaran teknis − Keberagaman perilaku yang diatur − Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran − Tingkat
dan
ruang
lingkup
perubahan
perilaku
yang
dikehendaki 2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat − Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai − Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan − Ketetapan alokasi sumberdana − Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau isntansi-isntansi pelaksana − Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
32
− Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang − Akses formal pihak-pihak luar 3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi impelemntasi − Kondisi social-ekonomi dan teknologi − Dukungan public − Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat − Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para [ejabat pelakana c. Model Edward III. Model yang ditawarkan dikenal dengan “direct and indirect impact on implementation”.
Ada
4
variabel
yang
menetukan
keberhasilan
impelentasi kebijakan piblik : 1. Komunikasi : Transmisi, kejelasan dan konsistensi. 2. Sumberdaya : Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas 3. Disposisi : Pengangkatan birokrat dan insentif 4. Struktur birokrasi : Kondusif, Kerjasama, Koordinasi, Standar Operating Sistem dan Fragmentasi d. Model Grindle Model yang dikembangkan dikenal dengan istilah “impelentation as a political and administrative process” menurut grindel ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Keberhasilan
33
implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih, dimana keberhasilan tersebut dapat dilihat dari dua hal : 1. Dilihat
dari
prosenya,
dengan
mempertanyakan
apakah
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. 2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan dua factor, yaitu : − Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok − Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi Kebrhasilan suatu impelentasi kebijakan public, juga amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas : 1. Content of policy (isi/substansi kebijakan) − Interest
affected
(kepentingan-kepentingan
yang
mempengaruhi) − Type of benefits (tipe manfaat) − Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) − Site of decision making (letak pengambilan keputusan) − Program implementer (pelaksana program) − Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan)
34
2. Context of policy − Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat) − Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) − Compliance and responseveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)
D. Pencapaian Target 1. Pengertian Pencapaian Target Target mempunyai kesamaan dengan sasaran, yaitu penjabaran dari tujuan secara teratur, yang akan dicapai/di hasilkan secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka tahunan, semesteran, triwulanan, atau wulanan. Peniliti akan kemukakan pengertian pencapaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga (2000:194) sebagai berikut : Pencapaian adalah proses, cara, perbuatan mencapai. Kemudian penertian target yang mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Balai Pustaka (1991 : 1011), yaitu : target adalah sasaran (batas Ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Berdasarkan pendapat tersebut, menurut peneliti ada kesamaan makna antara target dengan
sasaran. Oleh karena itu peneliti akan kemukakan
definisi sasaran menurut Komarudin (1990 : 129) dalam bukunya
35
Manajemen Berdasarkan Sasaran, yaitu : target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti. Peneliti akan kemukakan pengertian target masih menurut Komarudin (1994:845) dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen, yaitu : a. Target adalah tujuan yang akan dicapai : sasaran b. Target adalah suatu tujuan-tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang lazimnya dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif. Target tersebut merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian yang berada dalam proses keseluruhan. Sedangkan menurt Winardi dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen Modern (1992:126) mendefinisikan target sebagai berikut : Target adalah sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian Target
atau sasaran yang dikemukakan oleh
Dharma dalam bukunya Manajemen Prestasi Kerja (1991:129) adalah sebagai berikut : Target adalah merupakan sasaran dari pernyataan spesifik mengenai suatu kegiatan atau hasil yang dapat diukur, dinilai, dan direncanakan cara mpencapaiannya. 2. Ukuran-Ukuran Pencapain Target Menurut Dharma, dalam bukunya Manajemen Prestasi Kerja (1991:36) mengemukakan kriteria-kriteria dari pencapaian target sebagai berikut : a. Kuantitas Merupakan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai. pengukuran kuantitas melibatkan perhitungan keluaran dari proses pelaksanaan kegiatan dimana perbandingan kesesuaian antara jumlah yang diselesaikan
36
dengan jumlah yang ditentukan. hal ini berkaitan dengan banyaknya jumlah hasil kerja yang diselesaikan oleh pegawai. b. Kualitas Kualitas kerja adalah mutu yang dihasilkan berhubungan dengan baik tidaknya hasil pekerjaan. pengukuran kualitatif mencerminkan tingkat kepuasan yaitu seberapa baik penyelesaiannya, hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran berupa keberhasilan yang dicapai yang menjadi tuntutan dalam sebuah instansi pemerintah. c. Ketepatan Waktu Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Sedangkan ukuran-ukuran dari pencapaian target yang dikemukakan oleh Nawawi dan Martini dalam bukunya Administrasi Personil Untuk Peningkatan Produktivitas Kerja (1990:99) adalah : a. Pencapaian target sesuatu yang dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan b. Tingkat pendayagunaan dan kemamfaatan suatu hasil yang dicapai c. Hasil kerja 3. Sifat Target atau Sasaran Berikut ini adalah sejumlah sifat yang mendukung criteria bagi target sasaran yaitu sebagai berikut : a. Sesuai dengan manfaat dan misi organisasi b. Realistis c. Dapat diterima masyarakat organisasi d. Luwes terhadap resiko e. Memberikan motivasi f. Dipahami oleh anggota
37
g. Keterkaitan antar sasaran h. Terukur dalam pengertian waktu i.
Spesifik
E. Pajak Reklame 1. Pengertian Pajak Reklame a. Pengertian Pajak Penyelenggara otonomi daerah yang luas dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi pemerataan dan keadilaan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, pemerintah diberi
kewenangan
untuk
menggali
sumber-sumber
dana
bagi
penyelenggara pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus
rumah
tangganya
sendiri.
Sumber
pendapatan
daerah
diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Peneliti akan mencoba mengemukakan beberapa pengertian pajak sebelum membahas penertrian Pajak Reklame karena Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Karawang.
38
Menurut pendapat Andrian yang dikutip oleh Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1991:2) mengemukakan definisi pajak yaitu : Pajak adalah iuran kepada Negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterangkan bahwa : Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. b. Pengertian Reklame Jenis pajak Daerah yang ada di Kabupaten Karawang salah satunya, yaitu Pajak Reklame. Pengertian Reklame adalah pajak yang dipungut atas setiap penyelenggara reklame. Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame diterangkan sebagai berikut Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat atau umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pajak Reklame adalah iuran wajib atau sumbangan wajib kepada Negara (yang
39
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya., yang dibebankan atas penyelenggara reklame di wilayah hukum Kabupaten Karawang . c. Pengertian Pajak Reklame Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame diterangkan bahwa : Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota untuk
mengenakan
atau
tidak
mengenakan
suatu
jenis
pajak
Kabupaten\Kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalamn teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Reklame di daerah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. 2. Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame a. Objek Pajak Reklame Adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten\Kota.
40
Penyelenggara reklame dapat ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini. 1.)
Reklame papan billboard; yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar atau disinari.
2.)
Reklame megatron\ videotron\ Large Electronic Display (LED), yaitu reklame yang menggunakana layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan listrik.
3.)
Reklame kain, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas plastik karet atau bahan lain yang sejanis dengan itu.
4.)
Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran
lepas,diselenggarakan
dengan
cara
disebsrkan,
dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dadari 200 cm2 per lembar. 5.)
Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.
41
6.)
Reklame berjalan, termasuk pasa kendaraan, yaitu reklame yang ditempatkan
atau
ditempelkan
pada
kendaraan
yang
diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. 7.)
Reklame udara yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
8.)
Reklame suara, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
9.)
Reklame film\slide yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan
10.) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. b. Subjek Pajak Reklame Pada Pajak Reklame, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan Reklame.
42
c. Wajib Pajak Reklame Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reaklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi ataub badan yang memenfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib Pajak Reklame. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang dapat diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Reklame. Wakil wajib pajak berrtanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjukan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. 3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame Menurut Siahaan dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2005:325), dasar hukum pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
43
c. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Reklame d. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Reklame sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota dimaksud 4. Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. a. Pendaftaran dan Pendataan b. Penetapan c. Penyetoran d. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran e. Pembukuan dan Pelaporan f. Keberatan dan Banding g. Penagihan h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi i.
Pengembalian kelebihan pembayaran
5. Ketentuan Perizinan Pemasangan Reklame Berdasarkan Bab III Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Izin Pemasangan Reklame, maka ketentuannya adalah sebagai berikut : PASAL 4 a. Setiap pemasangan reklame harus mendapat izin dari Bupati Kepala Daerah b. Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud diatas, penyelenggara harus mengajukan permohonan kepada Dinas Pendapatan daerah
44
c. Izin pemasangan reklame diberikan setelah pajak reklame dibayar lunas d. Izin sebagaimana dimaksud diatas, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain e. Setiap izin pemasangan yang telah habis masa berlakunya dapat diberikan perpanjangan dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 14 hari sebelum habis masa izinnya f. Apabila izin telah habis dan atau tidak dilakukan perpanjangan izin maka reklame yang masih terpasang harus dibongkar oleh penanggung jawab maupun kuasa usahanya g. Apabila reklame terpasang sebagaimana dimaksud diatas, tidak dibongkar pada waktunya maka pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah h. Hasil pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pasal ini menjadi milik Pemerintah Daerah PASAL 5 a. Masa berlaku izin untuk reklame yang bersifat tetap/permanent selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang b. Masa berlaku izin untuk reklame yang bersifat tidak tetap/insidentil ditetapkan menurut lamanya waktu yang dimohon dan selama-lamanya 1 (satu) bulan c. Apabila selama berlakunya izin terdapat perubahan dan atau penggantian jenis reklame maka kepada pemegang izin diwajibkan membayar biaya tambahan yang akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati d. Apabila reklame yang terpasang tidak berfungsi lagi karena rusak akibat bencana alam dan atau manusia sehingga mengganggu keindahan atau ketertiban umum, maka pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pengusaha atau kuasanya walaupun izinnya masih berlaku PASAL 6 Pengaturan letak dan pengaturan lokasi pemasangan reklame ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah 6. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame Berdasarkan Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame, maka ketentuannya adalah sebagai berikut :
45
PASAL 5 a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame b. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame c. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame d. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak / masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame e. Nilai sewa reklame ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah PASAL 6 Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
F. Keterkaitan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Dengan Pencapaian Target Pajak Reklame Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa keberhasilan suatu kebijakan sebenarnya dapat dilihat dari dampak/sasaran yang dihasilkan oleh kebijakan itu sendiri. Artinya, apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat terhadap tujuan yang akan dicapai atau tidak. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pajak reklame seyogyanya diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan salah satu proses untuk mencapai tujuan dan praktek-praktek terarah yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Pelaksanaan untuk mencapai hasil yang sesuai, tujuan pimpinan kadangkala mendapat hambatan-hambatan untuk mencapai sasaran
46
yang diahrapkan, baik masalah penyimpangan waktu maupun penyelewengan pekerjaan yang dilakukan pegawai. Pegawai dalam suatu organisasi apabila selalu melakukan kesalahankesalahan atau penyimpangan tetapi tidak ada suatu tindakan perbaikan, akan menjadi penghambat tercapainya tujuan dalam hal ini tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dari Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1999 sehingga tidak tercapainya target tersebut. Pimpinan dalam suatu organisasi harus dapat memahami tentang teoriteori kebijakan dan prakteknya, dalam arti bahwa pelaksanaan kebijakan oleh bawahan akan berjalan baik apabila pimpinan mengerti fungsinya sebagai seorang pemimpin dan sungguh-sungguh untuk merealisasikan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang menjadi tujuan organisasi yang dipimpinnya. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Devas sebagaimana dikutuf oleh Mardiasmo (2000:57) mengemukakan bahwa : Pelaksanaan kebijakan pajak daerah seharusnya diarahkan pada pencapaian target yang telah ditetapkan oleh daerah. Hal ini penting untuk diperhatikan, karena keberhasilan pencapaian target pajak daerah akan sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, peneliti dapat mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda No.4 Tahun 1999 seharusnya diarahkan pada pencapaian target pajak reklame. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak reklame merupakan bagian dari pajak daerah yang cukup potensial di kabupaten karwang, dengan demikian secara teoritis impelemtasi
47
Perda No.4 Tahun 1999 memiliki keterkaitan dengan pencapaian target pajak reklame. Lebih lanjut untuk mengetahui keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan pencapaian target akan peneliti gambarkan dalam bentuk pendekatan sistem yang tersaji pada gambar 3 : GAMBAR 3 MODEL PENDEKATAN SISTEM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999 DENGAN PENCAPAIAN TARGET
IN PUT
PROCESS
OUT PUT
Untuk melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang efektif dan efesien diperlukan variabel-variabel yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan kebijakan, yang dilandaskan pada variabel-variabel sebagai berikut: 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik Agen Pelaksana 4. Sikap/Kecenderungan para pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang tidak sesuai dengan faktorfaktor yang mempengaruhi
Realisasi target pajak yang dicapai masih rendah karena tidak sesuai dengan ukuran-ukuran pencapaian target, yaitu : 1. Kuantitas 2. Kualitas 3. Ketepatan Waktu
Faktor-faktor lain diluar implementasi yang sangat mempengaruhi terhadap pencapaian target pajak reklame, yaitu : 1. Sosialisasi 2. Partisipasi 3. Konsistensi 4. Geografis 5. Bad policy 6. Bad luck
FEED BACK Peningkatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 sesuai dengan variabelvariabel implementasi sehingga terjadi pencapaian target pajak reklame
Sumber : 1. Agustino dalam bukunya “Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (2006:149) 2. Dharma dalam bukunya “Manajemen Prestasi Kerja” (1991:36) 3. Dimodifikasi Peneliti
48
Penjelasan : 1. Input (masukan) Adalah suatu masukan dalam suatu sistem pendekatan yang dapat dijadikan suatu bahan yang berguna untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki. Implementasi Daerah Nomor 4 Tahun 1999 merupakan input bagi terciptanya Pencapaian Target Pajak Reklame yang baik yang berdasarkan pada cara pengukuran, yang terdiri dari : Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik
Agen
Pelaksana,
Sikap/Kecenderungan
para
pelaksana,
Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 2. Process (proses) Didalam proses pelaksanaan, implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999
tidak sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya karena
adanya berbagai pengaruh. 3. Out put (keluaran) Apabila model-model implementasi Daerah Nomor 4 Tahun 1999 telah dilaksanakan dengan memanfaatkan input yang ada maka realisasi target pajak dapat tercapai. Hal ini sangat ditentukan oleh pemanfaatan input tersebut dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Pencapaian target pajak reklame tersebut dapat di nilai dengan adanya peningkatan : Sesuatu yang dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tingkat pendayagunaan dan hasil Kerja.
49
4. Feed back (umpan balik) Implementasi kebijakan yang optimal diharapkan dapat memberikan umpan balik terhadap pencapaian target pajak reklame, sehingga dapat diupayakan agar lebih berdaya guna. Dimana umpan balik yang diharapkan adalah memperbaiki kekurangan yang terjadi. 5. Faktor Lain Di Luar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : Pertama, tingkat partisipasi pegawai terhadap pencapaian target. Kedua, sosialisasi implementasi kebijakan kepada pegawai. Ketiga, aspek geografis. Keempat, aspek konsistensi aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau hasil akhir. Kelima, kebijakan yang buruk (bad policy). Keenam, kebijakan yang kurang beruntung (bad luck).
50
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian 1. Gambaran Umum Kabupaten Karawang a. Letak Geografis Pembentukan Kabupaten Karawang adalah berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kabupaten Karawang dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 2/D/1995 tanggal 22 Februari 1995. Sedangkan hari jadi Kabupaten Karawang diperingati setiap tanggal 14 September. Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 107 ,02’ 107 ,40 BT dan 5 ,56’ – 6 ,34’ LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 – 1.279 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-2%, 2-15%, 15-40%, dan diatas 40% dengan suhu rata-rata 27 c. Kabupaten Karawang memiliki daratan yang cukup luas yaitu sekitar 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat dan memiliki laut seluas 4 mil x 73 Km. Secara administratif mempunyai batas-batas wilayah: Sebelah Utara
: berbatasan dengan Laut Jawa
Sebelah Timur
: berbatasan dengan Kabupaten Subang
Sebelah Tenggara
: berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
51
b. Administratif Pemerintahan Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Karawang berpedoman pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah kabupaten Karawang telah menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah, sebagai berikut : 1) Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat, DPRD, Dinas-Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah KabupatenKarawang, terdiri dari: a). Sekretariat Daerah membawahkan: (1). Asisten Tata Praja, terdiri dari 4 Bagian dan 12 Sub Bagian; (1). Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian; (2). Asisten Administrasi, terdiri dari 4 Bagian dan 12 Sub Bagian. b). Sekretariat DPRD membawahkan 4 (empat) Bagian dan 8 Sub Bagian, c). Tiga belas dinas yaitu: (1). Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan; (2). Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan; (3). Dinas Cipta Karya;
52
(4). Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi; (5). Dinas Tenaga Kerja; (6). Dinas Pendidikan; (7). Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar; (8). Dinas Koperasi, UKM; (9). Dinas Penerangan, Pariwisata dan Budaya; (10). Dinas Perhubungan; (11). Dinas Bina Marga dan Pengairan; (12). Dinas Pendapatan Daerah; (13). Dinas Kesehatan. d) Tujuh Lembaga Teknis Daerah, yaitu: (1)
Badan Perencanaan Daerah;
(2)
Badan Pengawasan Daerah;
(3)
Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
(4)
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
(5)
Kantor Pendidikan dan Latihan;
(6)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
(7)
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pada Daerah Kabupaten Karawang, terdiri dari 30 Kecamatan;
53
3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelurahan Pada Daerah Kabupaten Karawang, terdiri dari 12 Kelurahan; 4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Aparatur Pemerintah Kabupaten Karawang sampai dengan Desember Tahun 2005 tercatat sebanyak 18.442 orang, terdiri dari pegawai tetap (PNS) sebanyak 13.024 orang, pegawai kontrak kerja (TKK) sebanyak 1.056 orang dan pegawai Sukwan sebanyak 4.362 orang. Dari pegawai sukwan yang terdaftar pada Dinas Pendidikan tercatat tenaga Guru Bantu (GBS) sebanyak 1.408 orang. c. Visi dan Misi 1) Visi Kabupaten Karawang: Terwujudnya Masyarakat Karawang yang Sejahtera Melalui Pembangunan di Bidang Pertanian dan Industri yang Selaras dan Seimbang Berdasarkan Iman dan Taqwa. 2) Misi Kabupaten Karawang: a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan; b) Meningkatkan cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat; c) Mengembangkan ekonomi kerakyatan pada sektor pertanian dengan pola agribisnis dan agrobisnis yang didukung oleh sektor industri lainnya;
54
d) Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah; e) Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan peluang kerja; f) Meningkatkan pelayanan, pembinaan kehidupan beragama, kesadaran hukum, dan Hak Asasi Manusia; g) Menciptakan tata pemerintahan Kabupaten Karawang yang bersih dan berwibawa; h) Mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan
lingkungan
pada
seluruh
kegiatan
pembangunan; i) Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang a
Kedudukan 1) Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah 2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
b Tugas Pokok Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
55
c
Fungsi 1) Pengaturan dan pengurusan kegiatan teknis operasional di bidang penarikan dan penerimaan pajak, retribusi daerah, pajak bumi dan bangunan,
pembukuan
dan
dana
perimbangan
termasuk
pengawasan dan pengendalian operasional berdasarkan kebijakan Bupati 2) Pemberian perijinan dan pelayanan masyarakat di bidang pendapatan 3) Pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah di bidang pendapatan
3. Susunan Organisasi, Bidang Tugas Unsur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang a. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 1) Kepala Dinas 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan : (a). Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan (b). Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan : (a). Seksi Pendaftaran dan Pendataan (b). Seksi Penetapan 4) Bidang Dana Perimbangan, membawahkan : (a). Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
56
(b). Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil 5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahkan : (a). Seksi Pembukuan (b). Seksi Verifikasi 6) Bidang
Penggalian
dan
Pengendalian
Operasional
(P2O),
membawahkan : (a). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (b). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 8) Kelompok Jabatan Fungsional
b. Bidang Tugas Unsur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 1) Kepala Dinas Kepala
Dinas
mempunyai
tugas
mengkoordinasikan dan mengendalikan
pokok
memimpin,
kegiatan Dinas
dalam
melaksanakan sebagian wewenang daerah di bidang pendapatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah 2) Bagian Tata Usaha a. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok dan fungsi pelaksanaan pengelolaan urusan program, pelaporan, umum, urusan keuangan dan kepegawaian.
57
b. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : (1). Pelaksanaan pengelolaan urusan program, pelaporan dan umum; (2). Pelaksanaan
pengelolaan
urusan
keuangan
dan
kepegawaian. c. Bagian Tata Usaha, membawahkan : (1). Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan (a) Sub
Bagian
Umum,
Program
dan
Pelaporan,
mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyusunan rencana dan program, penysunan data statistic, penyusunan laporan serta pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi. (b) Sub
Bagian
Umum,
Program
dan
Pelaporan,
mempunyai fungsi : − Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik; − Penyusunan rencana dan program kerja dinas; − Penyusunan evaluasi dan pelaporan dinas; − Pelaksanaan urusan surat menyurat, pengadaan kearsipan, kerumah tanggaan dan administrasi perjalanan dinas;
58
− Pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi (2). Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian (a). Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawai. (b). Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu : − Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; − Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran satuan kerja (RASK) dan daftar anggaran satuan kerja (DASK); − Penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pegawai; − Pelaksanaan pengelolaan administrasi pegawai; − Pelaksanaan pengolahan dokumentasi. 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah a. Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas pokok b. Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi (1). Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; (2). Pelaksanaan pendaftaran, pendataan obyek dan subyek pajak daerah serta retribusi daerah;
59
(3). Pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak daerah serta retribusi daerah; (4). Pelaksanaan pengelolaan penerimaan laba BUMD dan sumber lainnya; (5). Pelaksanaan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah; c. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan : (1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan (a). Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan pajak daerah. (b). Seksi Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai fungsi : − Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan pengelolaan pajak daerah dan retribusi; − Pelaksanaan pengelolaan data obyek dan subyek wajib serta pemeriksaan lokasi wajib pajak yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan; − Pelaksanaan sumber-sumber lain di luar pajak dan retribusi daerah.
60
(2). Seksi Penetapan (a). Seksi
Penetapan,
mempunyai
tugas
pokok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan penetapan pajak dan retribusi daerah. (b). Seksi Penetapan, mempunyai fungsi : − Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penetapan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; − Pelaksanaan pengelolaan data obyek dan subyek wajib pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya; − Pelaksanaan pengelolaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; − Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan teknis administrasi bidang penerimaan daerah lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
kepada
dinas
instansi
yang
tugas
pokok
melaksanakan pungutan. 4) Bidang Dana Perimbangan a. Bidang
Dana
Perimbangan,
mempunyai
membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan
61
petunjuk teknis dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dana perimbangan pusat dan propinsi. b. Bidang Dana Perimbangan, mempunyai fungsi : (1). Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta dana perimbangan; (2). Pelaksanaan pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta dana perimbangan; (3). Perumusan usulan keberatan atas penetapan pajak bumi dan bangunan serta dan perimbangan; (4). Pelaksanaan evaluasi penerimaan pajak bumi dan bangunan serta dana perimbangan secara periodik. c. Bidang Dana Perimbangan, membawahkan : (1). Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (a). Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan
petunjuk
teknis
dan
pelaksanaan
pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB). (b). Seksi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mempunyai fungsi : − Pelaksanaan dan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB);
62
− Pelaksanaan
pengelolaan
pajak
bumi
dan
bangunan; − Pelaksanaan evaluasi penerimaan paja bumi dan bangunan secara periodik; − Pelaksanaan koordinasi pendistribusian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan; − Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan konsep
perencanaan
ekstensifikasi
penerimaan
intensifikasi pajak
bumi
dan dan
bangunan; − Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB industri jasa serta pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2). Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil (a). Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil, mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana bagi hasil. (b). Seksi Pengelolaan Dana Bagi Hasil, mempunyai fungsi : − Pelaksanaan dan penyiapan baha
penyusunan
petunjuk teknis pengelolaan dana bagi hasil;
63
− Pelaksanaan
pengelolaan
data
potensi
yang
berhubungan dengan dana perimbangan baik bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak; − Pelaksanaan undangan
evaluasi yang
peraturan
berhubungan
perundang-
dengan
dana
perimbangan; − Pelaksanaan perencanaan dan penghitungan dana perimbangan yang akan diterima berdasarkan potensi riil; − Pelaksanaan koordinasi kepada lembaga keuangan dan lembaga lain mengenai dana perimbangan, baik
dalam
hal
penetapan
maupun
dalam
pencapaian penerimaan; − Pelaksanaan perumusan usulan keberatan atas penetapan dana perimbangan. 5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi a. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pembukuan dan verifikasi. b. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, mempunyai fungsi : (1)
Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembukuan dab verifikasi;
(2)
Pelaksanaan pengelolaan pembukuan dan verifikasi;
64
(3)
Pelaksanaan
pembuatan
laporan
berkala
mengenai
realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya; (4)
Pelaksanaan
pembuatan
laporan
berkala
mengenai
realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga; (5)
Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi bidang pembukuan dan verifikasi.
c. Bidang Pembukuan dan Verifikasi, membawahkan : (1). Seksi Pembukuan (a). Seksi
Pembukuan,
mempunyai
tugas
pokok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan pembukuan. (b). Seksi Pembukuan, mempunyai fungsi : − Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembukuan; − Pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan, penerimaan
dan
pungutan
/
pembayaran
penyetoran pajak dan retribusi daerah; − Pengelolaan pencatatan semua surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan surat-surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
65
− Penyusunan
dan
penerimaan
pembayaran
/
penyetoran pajak dan retribusi daerah serta perhitungan tunggakan; − Pelaksanaan pembuatan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya. (2). Seksi Verifikasi (a). Seksi
Verifikasi,
mempunyai
tugas
pokok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan verifikasi pajak dan retribusi daerah. (b). Seksi Verifikasi, mempunyai fungsi : − Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis verifikasi pajak dan retribusi; − Pelaksanaan
penelitian,
kelengkapan
dan
keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti uang penerimaan / penyetoran dinas / instansi pengelola pendapatan daerah; − Penyiapan
bahan
penyusunan
dan
konsep
peringatan / teguran kepada pimpinan dinas isntansi pengelola pendapatan didalam surat pertanggung jawaban penerimaan pendapatan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
66
− Pelaksanaan
regritasi
pengesahan
surat
pertanggungjawaban bendaharawan pentor / dinas isntansi pengelola pendapatan daerah; − Pelaksanaan pengelolaan atau memelihara tanda bukti pengeluaran atau surat pertangung jawaban benda berharga dan barang koasi; − Pengelolaan surat pertanggung jawaban keuangan berdasarkan pengalokasian target penerimaan yang telah ditetapkan dalam bidang pendapatan daerah. 6) Bidang Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) a. Bidang Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penggalian dan pengendalian operasional pendapatan asli daerah (PAD), pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pendapatan lainnya. b. Bidang Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O), mempunyai fungsi : (1). Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penggalian dan pengendalian pendapatan daerah; (2). Pelaksanaan penggalian dan pengendalian pendapatan daerah;
67
(3). Pelaksanaan
pelaporan
atas
hasil
penggalian
dan
pengendalian pendapatan. c. Bidang Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O), membawahkan : (1). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (a). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknis
pelaksanaan
penggalian
dan
pengendalian operasional pajak serta retribusi daerah. (b). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempunyai fungsi : − Pelaksanaan penggalian
penyusunan dan
petunjuk
pengendalian
teknis
operasional
pendapatan asli daerah (PAD); − Pelaksanaan
penggalian
dan
pengendalian
operasional pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya yang dilakukan oleh dinas pengelola;
68
− Pelaksanaan evaluasi laporan pengelolaan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya; − Pelaksanaan
pelaporan
hasil
pengendalian
terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya; − Pelaksanaan pengendalian terhadap masalah yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya. (2). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Dana Perimbangan (a). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Dana Perimbangan,
mempunyai
tugas
pokok
mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penggalian, pengendalian opersaional pajak
bumi
dan
bangunan
(PBB)
dan
dana
perimbangan. (b). Seksi Penggalian dan Pengendalian Operasional (P2O) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan Dana Perimbangan, mempunyai fungsi : − Pelaksanaan
penyusunan
petunjuk
teknis
penggalian dan pengendalian opersional pajak
69
bumi
dan
bangunan
(PBB)
serta
dana
perimbangan; − Pelaksanaan
penggalian
dan
pengendalian
terhadap pelaksanaan operasional pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dana perimbangan; − Pelaksanaan laporan penggalian dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dana perimbangan; − Pelaksanaan pengendalian operasional terhadap masalah yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta dana perimbangan. 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) serta pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri. 8) Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas secara professional sesuai dengan kebutuhan. b. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
70
c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. d. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas. e. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja. f. Jenis dan Jenjang Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 1) Umum (a). Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati; (b). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya; (c). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
71
(d). Pengaturan
mengenai
jenis
laporan
dan
cara
penyampaiannya, berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku. 2) Pelaporan (a). Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada bupati; (b). Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya; (c). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dar bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan lebih lanjut; (d). Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e). Ketentuan lain mengenai kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 3) Hak Mewakili (a). Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha
72
(b). Dalam hal kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan atau kemampuannya d. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Berikut ini adalah struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, seperti tertera dalam Gambar 4 dibawah ini :
73
74
4. Keadaan Pegawai dan Fasilitas Kerja Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang a. Keadaan
Pegawai
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Karawang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dalam rangka pencapaian tujuan tidak terlepas dari pegawainya sebagai unsur pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai pada organisasi yang bersangkutan, begitu juga dengan Dinas Pendapatan Daerah. Dalam menjalankan fungsinya memerlukan sumber daya manusia yaitu berupa tenaga kerja atau pegawai yang terampil dan mempunyai kemampuan kerja yang juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka tidak akan terlepas dari unsur manusia atau dalam hal ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah. TABEL 2 JUMLAH PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN UNIT KERJA No 1 2 3 4 5 6 7
Pegawai Kepala Dinas Bagian Tata Usaha Bagian Pendapatan Asli Daerah Bidang Dana Perimbangan Bidang Pembukuan dan Verifikasi Bidang Penggalian dan Pengendalian Operasional Koordinator Pendapatan Total
Jumlah 1 Orang 31 Orang 21 Orang 17 Orang 12 Orang 12 Orang 28 Orang 122 Orang
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Tahun 2008
75
Berdasarkan data di atas, dapat dilihat Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan data yang diperoleh pada bulan Juli 2008, berjumlah 122 orang. Pendidikan pegawai berperan penting dalam organisasi, hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar dapat meningkatkankan kinerja pegawai yang diharapkan. Peneliti akan menggambarkan keadaan pendidikan pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, sebagai berikut: TABEL 3 KEADAAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No 1 2 3 4 5 6 7
Tingkat Pendidikan S2 S1 SARMUD D3 SLTA SLTP SD Total
Jumlah 3 Orang 23 Orang 2 Orang 2 Orang 83 Orang 9 Orang 0 Orang 122 Orang
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Tahun 2008
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kedaan pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan pendidikan formal lebih banyak didominasi oleh pegawai lulusan SLTA. Berdasarkan data yang ada, peneliti akan kemukakan data pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan golongan, sebagai berikut:
76
TABEL 4 KEADAAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG BERDASARKAN GOLONGAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Golongan IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a Kontrak Kerja Sukwan Total
Jumlah 2 Orang 4 Orang 9 Orang 2 Orang 27 Orang 21 Orang 8 Orang 9 Orang 4 Orang 11 Orang 0 Orang 2 Orang 0 Orang 0 Orang 22 Orang 1 Orang 122 Orang
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Tahun 2008
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa kedaan pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan golongan lebih banyak didominasi oleh pegawai golongan III/b.
b. Fasilitas Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Suatu fasilitas kerja dan prasarana yang tersedia dapat menunjang tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya serta dapat mendukung lancarnya pelaksanaan tugas-tugas dan pekerjaan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan untuk tercapainya tujuan dan sasaran organisasi tersebut.
77
Berikut ini peneliti kemukakan mengenai fasilitas kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang yang akan digunakan untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dapat dilihat pada table 5, sebagai berikut: TABEL 5 FASILITAS KERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nama Barang Gedung Perkantoran Mobil Motor Meja tulis Kursi putar Kursi lipat Kursi putar rapat Meja rapat Sice Kursi tamu Lemari besi Filling Kabinet Brankas Komputer Mesin tik Mesin penghancur Rak besi Rak kayu kecil Whiteboard Kipas angin Jam dinding Sound system Meja computer Monitor Televisi AC Printer laser Printer photocopy Monitor computer Server cpu
Keadaan Baik Rusak 4 6 61 6 4 1 1 1 2 2 1 3 5 2 2 4 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 -
Jumlah 4 6 67 4 1 1 1 2 2 1 3 5 2 2 4 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1
78
31 32 33 34 35 36
Clien cpu Mesin hitung Lemari arsip Tangga alumunium Laptop Mesin hitung elektrik
1 1 2 1 1 1
-
1 1 2 1 1 1
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Tahun 2008
5. Gambaran Umum Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Gambaran umum mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang bertitik tolak pada faktor-faktor Implementasi Kebijakan, sebagai berikut: a. Ukuran dan Tujuan kebijakan Indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan pajak reklame telah direalisasikan. Pemahaman pegawai mengenai ukuran dasar dan tujuan dari implementasi perda no 4 tahun 1999 dirasakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari implementasi kebijakan pajak reklame telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 sebagai ukuran dasar dan penerimaan dari pajak tersebut cukup memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang sebagaimana tujuan dari dilaksankannya kebijakan pajak reklame.
79
b. Sumberdaya Untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan, sumbersumber kebijakan layak mendapatkan perhatian yang sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber-sumber kebijakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang yang salah satunya sumber daya finansial yang menunjang bagi para petugas block plan dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari para petugas sering mengeluhkan mengenai kurangnya biaya operasional kepada pimpinan namun belum ada tanggapan, padahal petugas block plan ini lebih banyak bekerja di lapangan yang berhubungan secara langsung dengan para wajib pajak. c. Karakteristik Agen Pelaksana Merupakan karakteistik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu program. Karakteristik dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dirasakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pola kerjasama antar badan eksekutif termasuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah untuk dapat meningkatkan PAD terjalin dengan baik dan hal
tersebut
jelas
memperlihatkan
karakteristik
organisasi
yang
dicerminkan melalui perilaku para pegawainya. d. Sikap/ Kecendrungan (Disposition) Para Pelaksana Berkaitan dengan pemahaman serta kesadaran pelaksana tentang ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan secara menyeluruh. Sikap agen
80
pelaksana pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang cenderung lamban dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari pegawai pada Seksi Pembukuan dan Verifikasi yang bertugas membuat surat teguran bagi wajib pajak yang menunggak sering terlambat dalam pembuatan surat tersebut. e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Prospek implementasi kebijakan yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan kebijakan. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang telah membuat block plan untuk dapat memudahkan hubungan komunikasi dengan para wajib pajak. Block plan merupakan pembagian wilayah pengawasan yang dibagi menjadi beberapa wilayah dan diawasi secara langsung oleh para petugas block plan. Akan tetapi komunikasi para petugas dengan wajib pajak belum optimal sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar. Lingkungan luar saat ini dirasakan kurang mendukung terhadap implementasi kebijakan pajak reklame di Kabupaten Karawang. Hal ini terlihat dari dengan dibukanya Tol Cipularang pada awal tahun 2005 menyebabkan banyak lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame sepanjang ruas jalan tol dan
81
rest area – rest area, sehingga sangat menguntungkan baik bagi perusahaan yang ingin memasang reklame maupun bagi pemerintah Daerah Kabupaten karawang. Selanjutnya peneliti akan mengambarkan mengenai pelaksanaan pencapaian target pajak reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, sebagai berikut: a. Standar Waktu, Merupakan pengukuran ketepatan waktu untuk jenis khusus pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target penerimaan pajak reklame dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. b. Jumlah Hasil Kerja, Merupakan pengukuran kuantitatif yang melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Jumlah hasil kerja pegawai pada Sub Bagian Umum, program dan pelaporan dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari pada saat peneliti meminta data mengenai daftar inventaris ruangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten karawang, pegawai pada Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan memberikan data yang dibuat pada tahun 2004, tentu saja data tersebut menjadi kurang lengkap karena selama tiga tahun sampai tahun 2006 mungkin saja terjadi penambahan ataupun pengurangan barang-barang inventaris. Padahal data tersebut diperlukan untuk mengetahui jumlah riil kendaraan roda dua yang dipergunakan oleh para petugas block plan
82
(petugas yang membawahi wilayah-wilayah pemungutan pajak dan retribusi untuk memudahkan pemungutan) c. Mutu Hasil Kerja, Merupakan
pengukuran
ketidakpuasan
yaitu
seberapa
baik
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan yang berkaitan dengan bentuk keluaran. Mutu hasil kerja pegawai pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah dirasakan masih belum optimal hal ini terlihat pada masih banyaknya jenis reklame seperti pamplet dan selebaran yang lolos pajak, sehingga banyak pihak – pihak yang menggunakan reklame jenis tersebut yang di tempelkan pada dinding, pohon - pohon atau dibagikan secara langsung kepada penumpang angkutan umum.
B. Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan data Teknik Analisi Data. 1. Metode Penelitian a. Desain Penelitian Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah Metode Penelitian Deskriftif yaitu metode yang menggambarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan fakta pada waktu penelitian berlangsung, kemudian data dan fakta yang didapat tersebut dikaitkan dengan teori dari variabelvariabel yang ada sehingga dapat digunakan untuk menguji kebenaran atau data yang ada diolah apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang
83
diteliti lalu diambil kesimpulan sehingga dapat disusun sebuah karya ilmiah. b. Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 1). Variabel Penelitian Variabel penelitian yaitu terdiri dari variable bebas dan variable terikat, dimana Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 sebagai variable bebas dan pencapaian target sebagai variable terikat yang ada dalam judul Impelementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1999 dan Pencapaian Target Pajak Reklame. 2). Operasionalisasi Variabel Berikut ini peneliti akan mengemukakan operasionalisasi dari dua variable. Maksud dikemukakannya operasionalisasi dari kedua variable ini adalah untuk mempermudah dalam memeriksa pernyataan-pernyataan angket yang dibuat oleh peneliti yang sesuai dengan indikator masalah yang ada. Dibawah ini adalah operasionalisasi dari kedua variable yaitu sebagai berikut :
84
TABEL 6 OPERASIONALISASI VARIABEL IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1999 VARIABEL FAKTORINDIKATOR ITEM FAKTOR Variabel Bebas :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2. Sumber Daya 1999
a. Tingkat keberhasilan b. Realistis c. Ideal
(+)1 (-)17 (+)4 (-)16 (+)9 (-)13
a. b. c. d.
(+)6 (-)11 (+)8 (-)14 (+)3 (-)19 (+)2 (-)22
Kompetensi Kapabilitas Finansial Waktu
3. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Keras pada aturan serta sanksi hukum b. Ketat pada aturan serta sanksi hukum
(+)10 (-)25
4. Sikap / Kecenderung an (disposition) para pelaksana
a. Sikap penerimaan b. Sikap penolakan
(+)12 (-)21
5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
a. Koordinasi komunikasi b. Mekanisme implementasi kebijakan
(+) 7 (-) 18
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
a. Lingkungan ekonomi b. Lingkungan sosial c. Lingkungan politik
(+)27 (-)30 (+)28 (-)32 (+)29 (-)31
(+)5 (-)20
(+)15 (-)23
(+)24 (-)26
Sumber : Meter dan Horn yang diterjemahkan oleh Agustino dalam bukunya ”Dasar-Dasar Kebijakan Publik” (2006:141)
85
TABEL 7 OPERASIONALISASI VARIABEL PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME VARIABEL
KRITERIA
Variabel Terikat : 1. Kuantitas
INDIKATOR a. b.
Jumlah yang dicapai Keluaran yang dihasilkan
(+)33 (-)35 (+)34 (-)36
a.
Mutu yang dihasilkan Baik tidaknya penyelesaian
(+)38 (-)40
Waktu yang direncanakan Sesuai tidaknya penyelesaian
(+)42 (-)44
Pencapaian Target Pajak Reklame 2. Kualitas
b.
3. Ketepatan Waktu
ITEM
a. b.
(+)37 (-)39
(+)41 (-)43
Sumber : Dharma, dalam bukunya ”Manajemen Prestasi Kerja” (1991:36)” 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, teori-teori, catatan-catatan, dokumen-dokumen, yang diperlukan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat data yang di
86
dapat dari lapangan sehingga penelitian mempunyai pegangan dalam memperkuat laporan. b. Penelitian lapangan, terdiri dari : 1. Observasi non-partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, namun peneliti tidak terlibat langsung dalam proses kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. 2. Wawancara, yaitu tekhnik pengumpulan data informasi dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. 3. Angket adalah, teknik pengumpulan data dan informasi dengan cara menyebarkan pertanyaan secara tertulis dan bersifat tertutup artinya bahwa semua alternatif jawaban sudah disediakan dengan menggunakan skala ordinal yaitu dengan memberikan skor pada pertanyaan positif dan negatif. Guna angket ini adalah untuk mendapatkan jawaban sekitar masalah yang sedang diteliti pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. 4. Responden adalah yang memberikan jawaban atau respon. Angket disebarkan kepada para pegawai yang dijadikan responden yaitu pegawai yang terlibat dalam mengurus pajak reklame diantaranya
87
pegawai Bidang Pendapatan Asli Daerah dan pegawai Bidang Pembukuan dan Verifikasi. 5. Populasi adalah sekumpulan unit observasi, dimana unit yang diteliti adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. 6. Rancangan Sampling yaitu untuk pegawai Bidang Pendapatan Asli Daerah dan pegawai Bidang Pembukuan dan Verifikasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang serta beberapa dari wajib pajak
menggunakan
Purposive
Sampling,
yaitu
teknik
pengambilan sample secara langsung kepada responden yang terlibat langsung dalam pengurus pajak reklame.
3. Teknik Analisis Data a. Pengolahan Data Hasil jawaban jawaban angket disebarkan kepada responden, merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Proses pengolahan data melalui fase editing yaitu mengumpulkan, memeriksa, data dari hasil wawancara dan angket, apakah sudah lengkap / tidak, terjadi kesalahan mengisi, atau kesalahan mencari tanda. Langkah selanjutnya adalah memberi kode atau disebut pola koding, dengan menetapkan skor / bobot nilai pada hasil jawaban angket dalam bentuk tabel (tabulasi data), berupa daftar skor jawaban angket dari setiap variabel yang terdiri dari nomor urut responden, butir item (pertanyaan) dan total skor total item dari setiap responden. Jawaban yang paling
88
mendukung diberi skor paling tinggi dan jawaban yang tidak mendukung diberi skor sebaliknya. Skala pengukuran untuk kedua variabel tersebut menggunakan skala ordinal dengan teknik Likert’s. Untuk lebih jelas, kita akan melihat skor dari setiap alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut : TABEL 8 SKOR JAWABAN ANGKET Jawaban
Skor Positif
Skor Negatif
SS ( Sangat Setuju )
5
1
S (Setuju)
4
2
TP (Tanpa Pendapat)
3
3
TS (Tidak Setuju)
2
4
STS (Sangat Tidak Setuju
1
5
b. Analisis data Teknik
analisis
data
yang
digunakan
dalam
menganalisis
implementasi kebijakan terhadap pencapaian target pajak reklame adalah teknik kuantitatif. Dalam penelitian ini, menurut Conover yang dikutip oleh Imas dalam bukunya ”Statistik” (2005:56) Pengolahan data untuk uji validitas menggunakan analisis korelasi Rank Sperman dengan menggunakan rumus sebagi berikut :
n +1 R( xi) R(Yi) − n ∑ 2 i=I 2 2 n 2 n −1 n 2 n + 1 ∑ R (Yi) − n ∑ R ( Xi) − n 2 i = I 2 i = I n
rs =
2
89
Keterangan : rs
= Koefisien Korelasi Rank Sperman antar variabel X dan Y
R2 (X i )
= Rank pada X untuk data ke-i
R 2 (Yi )
= Rank pada Y untuk data ke-i
n
= Banyaknya data/Responden Reliabilitas menunjukan pada pengertian, bahwa suatu instrument
cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan pada responden untuk memilih jawaban tertentu. Menurut Nurgiyantoro dalam bukunya Statistik Terapan (2002 :
329), untuk mengukur atau menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian digunakan Metode Alpha Cronbach dengan rumus :
r=
2 k ∑ σi 1− k − 1 σ 2
Dimana : r
: Koefisien reliabilitas yang dicari
k
: Jumlah butir pernyataan (soal)
σi 2
: Varians butir-butir pertanyaan (soal)
σ2
: Varians skor
Varian butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
90
(∑ xi ) −
2
σi = 2
∑ Xi
2
N
N
Dimana :
σi 2
: Varians butir pertanyaan ke-n (misalnya ke-1, ke-2, dan seterusnya )
∑ Xi
: Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n
Berdasarkan rumus di atas, seluruh variable reliable bila harga indeks reliabelitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6 sedangkan untuk testes standar atau yang disandarkan, harga indeks reliabelitas paling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan 0,90. Mengetahui data yang valid, langkah selanjutnya adalah menaikan skala ukur.Menaikan skala pengukuran dari sekumpulan data digunakan data Methode of Succesive interval (1994:134) di kuitip dari Alrasyid, adapun langkah-langkah untuk melakukan transformasi data sebagai berikut: 1. Berdasarkan jawaban responden untuk setiap pernyataan, hitung frekuensi setiap jawaban. 2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh setiap pernyataan, hitung proporsi setiap jawaban. 3. Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pernyataan, hitung proporsi komulatif untuk setiap jawaban. 4. Setiap pernyataan, tentukan nilai batas untuk Z pada setiap pilihan jawaban.
91
5. Hitung nilai numeric pengskalaan (skala value) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut: Scale Value =
Density at Lower Limit – Density at upper Limit Area Under Upper Limit – Area under Lower Limit
Dimana: Density at Lower Limit= Kepadatan batas bawah Density at upper Limit=Kepadatan batas atas Area Under Upper Limit=Daerah di bawah batas atas Area under Lower Limit=Daearh di bawah batas bawah 6. Hitung skor (nilai transformasi) untuk setiap pilihan jawaban dengan persamaan berikut: Score = Scale Value +Scale Value
min imum
+1
Berdasarkan langkah-langkah transformasi dalam Methode Of Succesive Interval, dan rumus Scale Value maka peneliti mulai melakukan transformasi yang telah diuraikan dalam lampiran. Menaikan skala ukur, selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan rumus regresi dengan rumus:
Yˆ = a +bx Dimana: a=
(∑ yi )(∑ xi 2 ) − (∑ xi )(∑ xiyi) n ∑ xi 2 − (∑ xi ) 2
b=
n∑ xiyi − (∑ xi )(∑ yi) n∑ xi 2 − (∑ xi ) 2
Keterangan : Yˆ = Subyek dalam variable dependent yang diprediksikan a = Konstanta ( harga Y bila X = 0 )
92
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan atau penurunan variable dependent yang didasarkan pada hubungan nilai variable independent. Bila b ( + ) maka naik, bila ( - )maka terjadi penurunan. X = Subjek variable independent mempunyai nilai tertentu. KD ( koefisien determinansi) : KD = rs 2 x100% Menurut
Sitepu
dalam
bukunya
”Analisis
Korelasi”
(1995:18),
memberikan penafsiran dari koefisien korelasi, yaitu : Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0-4
Rendah atau Lemah Sekali
5-6
Rendah atau Lemah
7 - 48
Cukup Kuat
49 - 81
Tinggi atau Kuat
82 – 100
Sangat Tinggi atau Kuat Sekali
c. Istilah Analisis 1. Signifikan yaitu data yang mempunyai makna. Maksudnya dalam satu item hasil perhitungan korelasi antara nilai item dengan totalnya menunjukan koefisien korelasi yang signifikan, artinya hasil perhitungan mempunyai makna atau arti penting. 2. Titik kritis digunakan untuk pengertian batas antara signifikan dengan non signifikan data hasil analisis yang telah di hitung. 3. Alpha ( α ) yaitu derajat kepercayaan α =0,05 mempunyai arti bahwa tingkat kepercayaan adalah 95% dan apabila terjadi
93
kesalahan atau kekeliruan dalam analisis dapat diberikan toleransi hanya sampai 5% dan dalam ilmu sosial pada umumnya mempergunakan α =0,05. 4. ρ adalah lambang korelasi, sebagai simbol untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). 5. Pengujian hipotesis dilakukan dan jika hasilnya signifikan, maka untuk menentukan keeratan hubungan kedua variabel dapat digunakan kriteria Guildford yang dikutip oleh Sitepu dalam bukunya Analisis Korelasi sebagai berikut : 0,00 → ≤ 0,20 = hubungan yang sangat kecil ≥ 0,20 → ≤ 0,40 = hubungan kecil ≥ 0,40 → ≤ 0,70 = hubungan moderat ≥ 0,70 → ≤ 0,90 = hubungan erat ≥ 0,90 → ≤ 1,0 = hubungan yang sangat erat
94
BAB IV PEMBAHASAN
A. Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang 1. Analisis Kuantitatif Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Pelaksanaan analisis yang dilaksakan dalam menyusun skripsi ini yaitu dengan jenis angket yang bersifat tertutup, dimana pernyataan yang disusun yang telah disediakan beberapa alternatif jawaban, sehingga dari setiap angket diperoleh jawaban yang menggambarkan kedua variable, baik variabel implementasi Perda No. 4 Tahun 1999 dan maupun variabel pencapaian target pajak reklame. Untuk analisis angket tersebut, terlebih dahulu hasil angket dianalisis dengan memberikan skor pada masingmasing pernyataan yang ada dalam angket. Untuk mengetahui apakah angket yang di berikan kepada responden benar-benar dapat mengukur apa yang sedang diukur, maka harus dilakukan pengujian tingkat validitas (kesohihan, validity), jumlah angket yang diterima peneliti sebanyak 44 angket, kemudian angket yang terkumpul diperiksa dan diberi skor kemudian dilanjutkan dengan uji validitas instrument.
95
Langkah selanjutnya dilakukan analisis item/uji validitas yang dihitung dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS), kegunaannya adalah untuk memeriksa apakah data skor angket tersebut memenuhi syarat untuk analisis selanjutnya atau tidak, jika tidak maka data tersebut perlu di drop (dikeluarkan/tidak diikut sertakan dalam analisis selanjutnya). Adapun rumus yang dipakai untuk menganalisis item tersebut peneliti dengan menggunakan analisis korelasi Rank Spearman untuk menguji validitas data, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
n + 1 ∑ R( xi )R( yi ) − n i =1 2 n
rs =
2
2 2 n 2 n + 2 n 2 n + 1 ∑ R ( xi ) − n ∑ R ( yi ) − n 2 i =1 2 i =1
Angka Korelasi
(r
hitung
) yang
diperoleh berdasarkan
perhitungan
dengan rumus diatas dibandingkan dengan nilai r dari tabel korelasi r pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah baris n - 2, dimana jumlah baris adalah banyaknya responden. Jika
rhitung 〉 r0 , 05
maka pertanyaan
dinyatakan tidak valid dan pertanyaan itu dibuang tetapi bisa juga dibandingkan dengan nilai p-value, apabila nilai p-value < taraf signifikansi = 5% maka pertanyaan dikatakan valid sedangkan jika nilai p-value > α maka pertanyaan dikatakan tidak valid.
96
a. Uji Validitas Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Analisis variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan secara langsung kepada responden. Jumlah angket yang peneliti sebarkan untuk 33 orang responden, serta angket terdiri dari 32 item pernyataan. Setelah angket terkumpul, data-data tersebut diolah ke dalam bentuk Tabel Daftar Skor Jawaban Angket yang dapat dilihat pada tabel 9sebagai berikut:
97
98
Berikut ini adalah tabulasi korelasi skor item dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS): TABEL 10 TABULASI KORELASI SKOR ITEM DENGAN SKOR TOTAL INSTRUMEN PADA VARIABEL IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 1999 (X) No. Butir Instrumen X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9 X_10 X_11 X_12 X_13 X_14 X_15 X_16 X_17 X_18 X_19 X_20 X_21 X_22 X_23 X_24 X_25 X_26 X_27 X_28 X_29 X_30 X_31 X_32
Koefisien Korelasi 0.371 0.461 0.284 -0.014 0.147 0.568 0.172 0.146 0.291 0.466 0.410 0.437 -0.031 0.396 0.574 0.164 0.272 0.315 -0.021 0.116 0.248 0.166 0.008 0.043 0.253 0.284 0.248 0.234 0.264 0.450 0.231 0.421
p-value
Keterangan
0.033 0.007 0.109 0.939 0.413 0.001 0.340 0.417 0.100 0.006 0.018 0.011 0.863 0.023 0.000 0.361 0.125 0.074 0.908 0.521 0.164 0.355 0.963 0.813 0.156 0.109 0.164 0.190 0.137 0.009 0.196 0.015
Valid Valid Tdak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa indikator 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 30 dan pertanyaan ke 32 yang valid sehingga bisa
99
digunakan untuk analisis selanjutnya dan yang lainnya tidak bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya, yaitu indikator 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan pernyataan 31 dinyatakan tidak valid sehingga tidak bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Berikut ini dapat diuraikan pembahasan mengenai gambaran sikap responden terhadap Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame pada Kabupaten Karawang melalui diagram tahapan kuartil dengan ketentuan sebagai berikut: Alternatif jawaban menggunakan skala ordinal dalam lima alternatif, dan setiap jawaban diberi skor dengan ketentuan jawaban tertinggi diberi bobot nilai 5 dan jawaban terendah diberi bobot nilai 1. Total skor dapat dihitung, sebagai berikut: a. Total skor terendah, yaitu : 32 item x 33 responden x 1 (nilai skor) = 1056 b. Total skor rendah, yaitu : 32 item x 33 responden x 2 (nilai skor) =2112 c. Total skor sedang, yaitu : 32 item x 33 responden x 3 (nilai skor) = 3168 d. Total skor tinggi, yaitu : 32 item x 33 responden x 4 (nilai skor) = 4224 e. Total skor tertinggi, yaitu : 32 item x 33 responden x 5 (nilai skor) = 5280
100
b. Kuartil Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Hasil perhitungan angket dari variabel Implementasi Kebijakan adalah 4197, sehingga apabila digambarkan secara tahapan kuartil dapat dilihat sebagai berikut: GAMBAR 5 SIKAP RESPONDEN TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 1999 PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG Terendah
Rendah
Sedang
1056
2112
3168
Tinggi
4197
4224
Tertinggi
5280
Gambar 5 menunjukan, bahwa sikap responden terhadap variable Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 berdasarkan perhitungan total skor angket berada pada kategori antara sedang dengan tinggi. Analisis dari sikap responden terhadap implementasi Perda No.4 tahun 1999 menunjukan sikap yang positif, jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pajak reklame sudah dijalankan sesuai dengan variabel-variabel implementasi kebijakan.
c. Uji Validitas Variabel Pencapaian Target Analisis variabel Pencapaian Target berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan secara langsung kepada responden. Jumlah angket yang peneliti sebarkan untuk 33 orang responden, serta angket terdiri dari 12 item pernyataan. Setelah angket terkumpul, data-data tersebut diolah ke
101
dalam bentuk Tabel Daftar Skor Jawaban Angket yang dapat dilihat pada table 11 sebagai berikut: Tabel 11 DAFTAR SKOR JAWABAN ANGKET VARIABEL TERIKAT NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
33 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4
34 4 4 4 5 4 5 3 3 3 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
35 4 1 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4
ITEM 36 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 5 3 3 5 4 3 4 4 4 5
PENCAPAIAN TARGET 37 38 39 40 41 4 3 5 4 3 4 4 5 3 2 3 4 5 4 4 5 4 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 5 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 JUMLAH
42 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5
43 5 2 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
44 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
TOTAL 49 39 49 46 47 47 47 47 47 49 48 48 48 44 45 48 48 47 44 53 50 45 49 51 48 52 51 54 48 52 46 45 51 1582
102
Berikut ini adalah tabulasi korelasi skor item dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS): TABEL 12 TABULASI KORELASI SKOR ITEM DENGAN SKOR TOTAL INSTRUMEN PADA VARIABEL PENCAPAIAN TARGET (Y) No. Butir Instrumen X_33 X_34 X_35 X_36 X_37 X_38 X_39 X_40 X_41 X_42 X_43 X_44
Koefisien Korelasi 0.371 0.189 0.490 0.417 0.373 0.438 0.291 0.316 0.354 0.090 0.337 0.133
p-value
Keterangan
0.033 0.293 0.004 0.016 0.033 0.011 0.101 0.073 0.043 0.619 0.055 0.460
Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid
Sumber : Data kuesioner yang telah diolah Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat bahwa indikator 33, 35, 36, 37, 38 dan pertanyaan ke 41 yang valid sehingga bisa digunakan untuk analisis selanjutnya dan yang lainnya tidak bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya, yaitu indikator 34, 39, 40, 42, 43 dan pernyataan 44 dinyatakan tidak valid sehingga tidak bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Berikut ini dapat diuraikan pembahasan mengenai gambaran sikap responden terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang melalui diagram tahapan kuartil dengan ketentuan sebagai berikut:
103
Alternatif jawaban menggunakan skala ordinal dalam lima alternatif, dan setiap jawaban diberi skor dengan ketentuan jawaban tertinggi diberi bobot nilai 5 dan jawaban terendah diberi bobot nilai 1. Total skor dapat dihitung, sebagai berikut: a. Total skor terendah, yaitu : 12 item x 33 responden x 1 (nilai skor) = 396 b. Total skor rendah, yaitu : 12 item x 33 responden x 2 (nilai skor) =792 c. Total skor sedang, yaitu : 12 item x 33 responden x 3 (nilai skor) =1188 d. Total skor tinggi, yaitu : 12 item x 33 responden x 4 (nilai skor) =1584 e. Total skor tertinggi, yaitu : 12 item x 33 responden x 5 (nilai skor) =1980 d. Kuartil Variabel Pencapaian Target Hasil perhitungan angket dari variabel Pencapaian Target adalah 1582, sehingga apabila digambarkan secara tahapan kuartil dapat dilihat sebagai berikut: GAMBAR 6 SIKAP RESPONDEN PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG Terendah
Rendah
Sedang
Tinggi
396
792
1188
1582 1584
Tertinggi
1980
104
Gambar 6 menunjukan, bahwa sikap responden terhadap variable Pencapaian Target Pajak Reklame berdasarkan perhitungan total skor angket berada pada kategori antara sedang dengan tinggi. Analisis dari sikap responden terhadap pencapaian target pajak reklame menunjukan sikap yang positif, jadi dapat disimpulkan bahwa pencapaian target pajak reklame sudah dijalankan sesuai dengan kriteriakriteria pencapaian target pajak reklame.
e. Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dan Pencapaian Target Setelah peneliti melakukan uji validitas dilanjutkan kepada uji reliabilitas yakni untuk mengecek atau mengetahui apakah kedua variabel yang digunakan peneliti reliabilitas atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan rumus Alpa Cronbach yaitu:
r=
k ∑ σi 2 1 − k −1 σ2 Untuk menjelaskan rumus diatas uji Reliabilitas instrumen
varians tiap butir dilanjutkan dengan rumus: ∑ Χi 2 −
(∑ Χi )2
N N σi 2 =Varian butir pertanyaan ke-n (misalnya ke-1, ke-2, dan seterusnya)
σi 2 =
∑ Xi = Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n Hasil hitung Reliabilitas dengan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut: Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999(X) ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
105
Reliability Coefficients N of Cases = 33.0
N of Items = 32
Alpha = .6445 Uji Reliabilitas Variabel Pencapaian Target (Y) ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) Reliability Coefficients N of Cases = 33.0
N of Items = 12
Alpha = .3192 Selanjutnya uraian mengenai tingkat reliabilitas data angket tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 13 RELIABILITAS VARIABEL PENGARUH IMPLEMENTASI PERDA NO 4 TAHUN 1999 TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PAJAK REKLAME Variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Pencapaian Target Pajak
Nilai Realibilitas
Keterangan
0.6445
Reliabilitas
0.3192
Reliabilitas
Sumber: Hasil Penelitian 2008
Berdasarkan tebel diatas menunjukan bahwa standardized item alpha variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 dan variabel Pencapaian Target Pajak Reklame berada pada standar indeks Reliabilitas. Artinya, data tersebut dinyatakan Reliabel dan dapat dipandang mewakili, atau paling tidak medekati variabel yang diukur. Dengan demikian, “variabel-variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999” sebagai alat analisis yang digunakan untuk mengukur variabel Pencapaian Target Pajak Reklame sudah tepat.
106
f. Analisis Regresi Variabel Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 dan Pencapaian Target Analisis regresi digunakan untuk melakukan analisis data yang terdiri lebih dari satu variabel, dimana terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas, hubungan fungsional antara kedua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk regresi linier sederhana sedangkan untuk satu variabel tak bebas dan beberapa variabel bebas bisa dinyatakan dalam bentuk regresi linier multipel. Misalkan kita memiliki peubah bebas X1, X2, X3, ..., Xk dan satu peubah tak bebas Y. Kita ingin melihat bagaimana pola hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebasnya dengan menggunakan analisis regresi. Model yang dibuat adalah : Yij = β0 + β1X1j + β2X2j + ... + β kXkj + εij bentuk diatas adalah model populasi sedangkan model taksirannya adalah: Yij = b0 + b1X1j + b2X2j + ... + bkXkj + eij TABEL 14 UJI KOEFISIEN REGRESI Model Summary
Model 1
R .621a
R Square .386
Adjusted R Square .366
Std. Error of the Estimate 2.3632
a. Predictors: (Constant), Implementasi Peraturan Daerah
Sumber: hasil peneliatian 2008
Dari tabel didapat nilai R2 = 0.386 atau 38.6% (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, 0.621 x 0.621 = 0.386), r square bisa disebut koefisien determinasi, artinya bahwa pengaruh variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak
107
Reklame adalah sebesar 0.386 atau 38.6% variabel terikat (Y) bisa dijelaskan oleh satu variabel bebas (X) diatas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain (100% - 38.6% = 61.4%). R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R square, semakin lemah hubungan kedua variabel tersebut. TABEL 15 UJI MODEL ANOVAb
Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 108.756 173.122 281.879
df 1 31 32
Mean Square 108.756 5.585
F 19.474
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), Implementasi Peraturan Daerah b. Dependent Variable: Pencapaian Target
Sumber: hasil peneliatian 2008
Dengan hipotesis : H0
: Model regresi tidak baik dipakai untuk memprediksi nilai Y1
H1
: Model regresi bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y1 Dari uji ANOVA atau Ftest , didapat F hitung adalah 19.474
dengan tingkat signifikansi 0.000 karena probabilitas (0.000) < 0.05 maka hipotesis ditolak, artinya model regresi diatas baik digunakan untuk memprediksi nilai Y. TABEL 16 UJI PENGARUH Coefficients a
Model 1
(Constant) Implementasi Peraturan Daerah
Unstandardized Coefficients B Std. Error 16.386 7.162 .248
a. Dependent Variable: Pencapaian Target
Sumber: hasil penelitian 2008
.056
Standardi zed Coefficien ts Beta .621
t 2.288
Sig. .029
4.413
.000
108
Tabel diatas menggambarkan persamaan regresi : Y = 16.386 + 0.248X Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependent (Variabel bebas). Adapun rumusan hipotesis untuk kasus ini adalah : H0
: Koefisien regresi tidak berarti dalam model
H1
: Koefisein regresi berarti dalam model
Dasar pengambilan Keputusan : Dengan membandingkan stastik hitung dengan statistik tabel, Jika Statistik t Hitung < Statistik t tabel, maka H0 diterima Jika Statistik t Hitung > Statistik t tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan Probabilitas Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. Berdasarkan tabel diatas ternyata nilai probabilitas untuk koefisien X = 0.000 karena nilai probabilitas = 0.000 < 0.05, hal ini menunjukkan kesignifikan-an sehingga diperoleh pengaruh dengan tidak melibatkan nilai konstanta maka apabila nilai X naik sebesar satu satuan maka nilai Y akan naik sebesar 0.248. GAMBAR 7 PARADIGMA PENGARUH
ε
0.614
X
Y 0.386
109
Berdasarkan hasil hitung menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang kuat yaitu sebesar 0.386, artinya variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap variabel Pencapaian Target Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang kecil, sehingga faktor lain yang tidak diukur mempunyai pengaruh yang cukup berarti.
2. Analisis Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999
Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Berdasarkan Data Angket. Analisis Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dispenda Kabupaten Karawang ini merupakan hasil hitung melalui program SPSS mengenai pengaruh variabel Implementasi Perda No 4 tahun 1999 terhadap variabel pencapaian Target Pajak Reklame, berdasarkan data angket yang peneliti lampirkan. Berdasarkan
kriteria
interpretasi
koefisien
determinasi
menunjukan, bahwa terdapat pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame sebesar 38.6%, dan bisa dikatakan terdapat pengaruh yang kecil. Sedangkan faktor lain yang tidak terdefinisi, cukup besar mempengaruhi variabel Pencapaian Target Pajak Reklame, selain variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 hanya sebesar 61.4%. Dengan demikian, hipotesis konseptual mengenai Pengaruh
110
Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dispenda Kabupaten Karawang teruji. Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukan, bahwa Y = 16.386 + 0.248 X, dimana Y= Pencapaian Target dan X= Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 koefesien regresi sebesar 0.248, menunjukan bahwa prediksi pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame bersifat positif. Artinya, Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 berpengaruh terhadap Pencapain Target Pajak Reklame. Berdasarkan hasil hitung dengan menggunakan SPSS maka diperoleh nilai probabilitas untuk
koefisien Implementasi Perda No 4
Tahun 1999 (X) = 0.386 karena nilai probabilitas = 0.000 < 0.05, hal ini menunjukkan kesignifikan-an sehingga diperoleh pengaruh dengan tidak melibatkan nilai konstanta maka apabila nilai X naik sebesar satu satuan maka nilai Y akan naik sebesar 0.386. Dengan demikian bahwa Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 memiliki pengaruh yang kecil untuk Pencapaian Target Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Analisis Kualitatif Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Analisis kualitatif dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap
111
Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan hasil observasi, angket, wawancara dan hasil analisis pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Untuk mengukur sejauh mana Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapain Target Pajak Reklame dapat dilihat dari indikatorindikator sebagai berikut: 1. Ukuran dan Tujuan kebijakan Berkaitan dengan tingkat keberhasilan, realistis dan idealnya suatu kebijakan, serta menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuantujuan kebijakan pajak reklame telah direalisasikan. Berdasarkan hasil observasi pada Dispenda Kabupaten Karawang hal tersebut dirasakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari implementasi Perda No 4 Tahun 1999 yang telah dilaksanakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame tersebut kurang memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Karawang sebagaimana tujuan dari dilaksankannya kebijakan pajak reklame. Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
Kepala
Dispenda
Kabupaten Karawang, peneliti memperoleh keterangan bahwa pada umumnya pegawai kurang memahami mengenai Perda No. 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame dalam hal penagihan kepada wajib pajak, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para
112
pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Perda No 4 Tahun 1999 yang didalamnya tersirat mengenai ukuran serta tujuan dari kebijakan Tentang Pajak Reklame kurang dipahami oleh para pegawai. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket. Peneliti menganalisis bahwa para pegawai pada Dispenda Kabupaten Karawang kurang memahami mengenai ukuran serta tujuan dari kebijakan pajak reklame yang pada prinsipnya Perda tersebut dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman bagi pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan analisis peneliti bahwa tingkat keberhasilan suatu kebijakan sangan dipengaruhi oleh pemahaman mengenai ukuran dan tujuan kebijakan pajak reklame, sehingga berpengaruh pula pada terhadap target penerimaan pajak reklame. 2. Sumber Daya. Berkaitan dengan sumber daya kebijakan, Untuk menunjang keberhasilan implementasi Perda No 4 Tahun 1999, sumber-sumber kebijakan layak mendapatkan perhatian yang sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Karawang
dapat
diketahui
bahwa
kemampuan
atau
kompetensi yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum
113
maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang PAD, masih kurangnya ketelitian dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame yang menyebabkan banyak jenis-jenis reklame yang lolos pajak atau reklame yang sudah habis masa berlakunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang sebagai penanggungjawab dari para petugas, peneliti memperoleh keterangan bahwa petugas pada Seksi Pendaftaran Dan Pendataan Bidang PAD masih kurang teliti dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame sehingga banyak reklame yang lolos pajak dikarenakan pengawasannya dilakukan hanya seminggu sekali. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pengawasan terhadap objek-objek pajak sangat kurang dikarenakan kurangnya petugas pengawasannya. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket. Peneliti menganalisis
bahwa
masih
kurangnya
aparat
yang
melakukan
pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame di Kabupaten Karawang. Berdasarkan analisis peneliti bahwa kemampuan atau kompetensi pegawai terutama ketelitian pada saat melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi
pemasangan
reklame
sangat
berpengaruh
terhadap
114
pendataan reklame yang terdaftar dan tidak ada yang lolos pajak, sehingga penerimaan target pajak reklame meningkat. 3. Karakteristik Agen Pelaksana Berkaitan dengan struktur birokrasi sebagai norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam badan-badan eksekutif. Merupakan karakteristik
pelaksanaan,
artinya
karakteristik
organisasi
yang
merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu program. Berdasarkan
hasil
pengamatan
pada
Dispenda
Kabupaten
Karawang hal tersebut dirasakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pola kerjasama antar badan eksekutif termasuk Dispenda sebagai perangkat daerah untuk dapat meningkatkan PAD terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku para pegawainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, peneliti memperoleh keterangan bahwa dukungan administrasi dan kerjasama dengan badan-badan lainnya telah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Keberhasilan Perda Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame dapat mencerminkan perilaku pegawai sebagai suatu karakteristik organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan
115
sebagian responden lainnya menyatakan tanpa pendapat mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket. Peneliti menganalisis bahwa pola kerjasama dan dukungan administrasi antar badan eksekutif termasuk Dispenda sebagai perangkat daerah untuk dapat meningkatkan PAD terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku para pegawainya. Berdasarkan analisis peneliti bahwa semua pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang menerima kebijakan Perda No. 4 tahun 1999 tentang pajak reklame meskipun tidak semua pegawai dapat memahami dalam pengimplementasiannya. 4. Sikap/ Kecendrungan ( Disposition) para Pelaksana Berkaitan dengan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana yang banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan.. Berdasarkan hasil observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dapat diketahui bahwa sikap agen pelaksana atau petugas penagihan yang cenderung lamban dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari pegawai pada Seksi Penetapan Bidang PAD bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame. Contohnya lembaga STMIK ROSMA yang berada di jalan Kertabumi
116
Karawang yang memasang reklame mengenai informasi lembaga tersebut yang sudah habis masa berlakunya, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut lewat dari tujuh hari, seharusnya surat peringatan diberikan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang di keluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dispenda Kabupaten Karawang, peneliti memperoleh keterangan bahwa sikap petugas penagihan pada Seksi Penetapan Pendapatan Asli Dearah yang cenderung lamban dalam penyerahan surat peringatan wajib pajak. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Perda Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para pegawai. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket. Peneliti menganalisis bahwa para pegawai kurang memahami dan menyadari pentingnya keberhasilan dalam implementasi Perda No 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame sebagai salah satu PAD yang cukup potensial di Kabupaten Karawang sehingga pegawai cenderung lamban dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan analisis peneliti bahwa sikap pegawai yang cenderung lamban dapat mempengaruhi kedisiplinan kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin dilayani.
117
5.
Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Berkaitan dengan komunikasi antarorganisasi dan aktivitas
pelaksana. Prospek implementasi Perda No 4 Tahun 1999 yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang hal tersebut dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari Dispenda Kabupaten Karawang telah membuat block plan untuk dapat memudahkan hubungan komunikasi dengan para wajib pajak.. Akan tetapi para petugas masih belum optimal dalam mengkomunikasikan kepada para Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya sehingga masih sering terjadi penunggakan terhadap pembayaran pajak yaitu sekitar 30% dari seluruh wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dispenda Kabupaten Karawang, peneliti memperoleh keterangan bahwa Dispenda Kabupaten Karawang telah membuat block plan sebagai pembagian wilayah pengawasan bagi seluruh aset yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang yang dapat dijadikan penerimaan bagi PAD dan agar dapat lebih memudahkan hubungan komunikasi dengan para wajib pajak. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa komunikasi dan koordinasi telah terjalin dengan baik antara para wajib pajak dengan para petigas block
118
plan untuk dapat memperlancar keberhasilan implementasi Perda No 4 Tahun 1999 di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket. Peneliti menganalisis bahwa komunikasi dan koordinasi belum terjalin dengan baik dengan para wajib pajak walaupun telah diberlakukannya sistem block plan sebagai pembagian wilayah pengawasan bagi aset yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang yang dapat dijadikan penerimaan bagi PAD. Berdasarkan analisis peneliti bahwa komunikasi antar pegawai pada Dispenda Kabupaten Karawang sangat penting antara petugas penagihan pajak dengan para wajib pajak, dikarenakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam pembayaran pajak. 6.
Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Berkaitan dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik
berpengaruh besar kepada keberhasilan implementasi Perda No 4 tahun 1999. Kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar. Berdasarkan hasil observasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang hal tersebut dirasakan kurang mendukung. Hal ini terlihat dari lingkungan ekonomi diwilayah kabupaten karawang yang sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat, terutama dalam tata letak pemasangan reklame.
119
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dispenda Kabupaten karawang, peneliti memperoleh keterangan bahwa lingkungan ekonomi sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame terutama tata letak pemasangan reklame pada lokasi-lokasi strategis. Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu PAD yang cukup potensial di Kabupaten Karawang . Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket. Peneliti menganalisis bahwa lingkungan ekonomi sangat berpengaruh terhadap implementasi Perda No. 4 tahun 1999 tentang pajak reklame terutama dalam hal tata letak pemasangan reklame pada lokasi strategis yang berpengaruh kepada nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat. Berdasarkan analisis penelti bahwa lingkungan internal dan eksternal jelas sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak reklame, sedangkan kondisi di Dispenda Karawang bahwa pengaruh lingkungan yang paling besar terhadap implementasi Perda No. 4 yahun 1999 tentang pajak reklame adalah pengaruh dari luar atau lingkungan luar
4. Analisis Faktor Lain Di Luar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang
120
Berdasarkan hasil analisa peneliti yang didapatkan dari hasil observasi, analisis angket dan wawancara, maka pencapaian target pajak reklame di Kabupaten Karawang di pengaruhi juga oleh faktor-faktor lain selain implementasi Perda No 4 Tahun 1999. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : Pertama, tingkat partisipasi pegawai terhadap pencapaian target. Kedua, sosialisasi implementasi kebijakan kepada pegawai. Ketiga, aspek geografis. Keempat, aspek konsistensi aparatur terhadap pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau hasil akhir. Kelima, kebijakan yang buruk (bad policy). Keenam, kebijakan yang kurang beruntung (bad luck).
B. Hambatan-Hambatan Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan di atas, Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang belum sepenuhnya berdasarkan variabel-variabel implementasi Perda No 4 Tahun 1999, sehingga Pencapain Target Pajak Reklame belum sesuai dengan ukuranukuran yang mempengaruhi variabel Pencapaian Target yang optimal. Berdasarkan hasil pengumpulan angket dari responden yaitu pegawai Dispenda Kabupaten Karawang, wawancara dengan Kepala Bidang PAD Dispenda Kabupaten Karawang, serta observasi pada Dispenda Kabupaten Karawang, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat Pengaruh Perda
121
No 4 Tahun 1999 Kebijakan terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten karawang. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dispenda Kabupaten Karawang, adalah sebagai berikut: 1. Belum maksimalnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame. Para petugas pada umumnya kurang memahami mengenai Perda No. 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame dalam hal penagihan pajak reklame, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan. 2. Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah, masih kurangnya ketelitian aparat dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis, sehingga terdapat beberapa jenis reklame yang lolos pajak dan reklame yang sudah habis masa berlakunya 3. Sikap petugas penagihan yang cenderung lamban dalam menerima dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari pegawai pada Seksi Penetapan Bidang PAD bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar
122
pajak reklame, Contohnya lembaga STMIK ROSMA yang berada di jalan Kertabumi Karawang yang memasang reklame mengenai informasi lembaga tersebut yang sudah habis masa berlakunya, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut lewat dari tujuh hari. 4. Belum maksimalnya koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh para petugas Block Plan dengan para wajib pajak. Para petugas kurang mengkomunikasikan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya kepada para wajib pajak sehingga menyebabkan 30% dari seluruh wajib pajak reklame terjadi keterlambatan pembayaran pajak reklame 5. Keadaan lingkungan ekonomi diwilayah kabupaten karawang yang sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat.
C. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dispenda Kabupaten Karawang, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Kepala Bidang PAD lebih maksimal dalam memberikan pengarahan tentang kebijakan pajak reklame kepada pegawai, agar tingkat
123
keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame lebih maksimal. 2. Kepala Bidang PAD berusaha memaksimalkan kembali kemampuan atau kompetensi pegawai yang tersedia khususnya pada pegawai seksi pendaftaran dan pendataan bidang pendapatan asli daerah dengan cara lebih teliti lagi dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi objek pajak reklame. 3. Kepala Bidang PAD lebih memperhatikan sikap para pegawai seksi penetapan bidang pendapatan asli daerah yang lamban dalam membuat dan menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak. 4. Kepala Bidang PAD berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para wajib pajak dengan melakukan breefing yang secara rutin dilaksanakan satu minggu sekali untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaan kerja
para petugas block plan dilapangan. Dengan
mengkomunikasikan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan “sadar bayar pajak” dari para wajib pajak. 5. Kepala Bidang PAD lebih memperhatikan lingkungan ekonomi terutama letak geografis dan letak pemasangan reklame dari objek-objek pajak reklame yang sangat strategis sehingga dapat diperhitungkan nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat.
124
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Karawang, maka peneliti menyimpulkan : 1. Analisis Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999
Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. a) Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukan, bahwa terdapat pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame, akan tetapi terdapat pengaruh yang kecil. Sedangkan faktor lain yang tidak terdefinisi, cukup besar mempengaruhi variabel Pencapaian Target Pajak Reklame, selain variabel Implementasi Perda No 4 Tahun 1999, dengan
demikian,
hipotesis
konseptual
mengenai
Pengaruh
Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang teruji b) Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukan bahwa prediksi pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame bersifat positif. Artinya, Implementasi Perda
125
No 4 Tahun 1999 berpengaruh terhadap Pencapain Target Pajak Reklame. c) Berdasarkan hasil hitung dengan menggunakan SPSS maka diperoleh nilai probabilitas untuk koefisien Implementasi Perda No 4 Tahun 1999, dengan demikian bahwa Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 Terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang memiliki pengaruh yang signifikan. d) Berdasarkan hasil analisa peneliti yang didapatkan dari hasil observasi, analisis angket dan wawancara, maka pencapaian target pajak reklame di Kabupaten Karawang di pengaruhi juga oleh faktor-faktor lain selain implementasi Perda No 4 Tahun 1999. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : tingkat partisipasi, sosialisasi, aspek geografis, aspek konsistensi aparatur, kebijakan yang buruk (bad policy). Keenam, kebijakan yang kurang beruntung (bad luck). 2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut : a) Belum maksimalnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame. Para petugas pada umumnya kurang memahami mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame dalam hal penagihan pajak reklame, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para
126
pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan. b) Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah, masih kurangnya ketelitian aparat dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis, sehingga terdapat beberapa jenis reklame yang lolos pajak dan reklame yang sudah habis masa berlakunya c) Sikap petugas penagihan yang cenderung lamban dalam menerima dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari pegawai pada Seksi Penetapan Bidang Pendapatan Asli Dearah bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame, Contohnya lembaga STMIK ROSMA yang berada di jalan Kertabumi Karawang yang memasang reklame mengenai informasi lembaga tersebut yang sudah habis masa berlakunya, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut lewat dari tujuh hari, seharusnya surat peringatan diberikan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang di keluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo. d) Belum maksimalnya koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh para petugas Block Plan dengan para wajib pajak. Para petugas kurang
127
mengkomunikasikan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya kepada para wajib pajak sehingga menyebabkan 30% dari seluruh wajib pajak reklame terjadi keterlambatan pembayaran pajak reklame e) Keadaan lingkungan ekonomi diwilayah kabupaten karawang yang sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat. 3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Pengaruh Implementasi Perda No 4 Tahun 1999 terhadap Pencapaian Target Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, yaitu dengan cara : a) Kepala Bidang PAD lebih memaksimalkan pengarahan tentang kebijakan pajak reklame kepada pegawai, agar tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pajak Reklame lebih maksimal, yang pada prinsipnya Perda tersebut dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman bagi pelaksanaan di lapangan dalam rangka mewujudkan kemandirian suatu daerah sebagai salah satu dari prinsip otonomi daerah. b) Kepala Bidang PAD berusaha memaksimalkan kembali kemampuan atau kompetensi pegawai yang tersedia khususnya pada pegawai pada seksi pendaftaran dan pendataan bidang pendapatan asli daerah dengan cara lebih teliti lagi dalam melakukan pengawasan terhadap lokasilokasi objek pajak reklame.
128
c) Kepala Bidang PAD lebih memperhatikan sikap para pegawai seksi penetapan bidang pendapatan asli daerah yang lamban dalam membuat dan menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak. d) Kepala Bidang PAD berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para wajib pajak dengan melakukan breefing yang secara rutin dilaksanakan satu minggu sekali untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaan kerja para petugas block plan dilapangan dan pimpinan juga menekankan kepada para petugas agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan para wajib pajak. Dengan mengkomunikasikan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan “sadar bayar pajak” dari para wajib pajak. e) Kepala Bidang PAD lebih memperhatikan lingkungan ekonomi terutama letak pemasangan reklame dari objek-objek pajak reklame yang sangat strategis sehingga dapat diperhitungkan nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran atau sumbangan pemikiran yang kiranya ditanggapi untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi Dinas
129
Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 1999 dengan pencapaian target pajak reklame, yaitu sebagai berikut : 1. Kepala Bidang PAD melakukan sosialisasi secara intensif oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang kepada masyarakat umum dan para wajib pajak mengenai Perda Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame. 2. Kepala Bidang PAD meningkatkan kemampuan atau kompetensi pegawai yang tersedia khususnya pada pegawai seksi pendaftaran dan pendataan dengan
cara meningkatkan
ketelitian
pegawai
dalam
melakukan
pengawasan terhadap lokasi-lokasi objek pajak. 3. Pegawai seksi penagihan harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan penagihan kepada wajib pajak untuk mengurangi tunggakan dalam rangka menyelamatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari bidang PAD, khususnya pajak reklame. 4. Kepala Bidang PAD harus lebih mengkomunikasikan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan “sadar bayar pajak” dari para wajib pajak. 5. Kepala Bidang PAD harus lebih memperhatikan tata letak pemasangan reklame pada lokasi strategis sehingga dapat diperhitungkan nilai jual objek pajak reklame.
