BAB I PENDAHULUAN. I.LATAR BELAKANG Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah

BAB I PENDAHULUAN I.LATAR BELAKANG Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer, yang merupakan satu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuan, yang diperbedakan dengan orang-orang sipil. Defenisi ini mungkin kurang sempurna, tetapi kita akan mendapat pengertian, bahwa tujuan pokok adanya militer adalah untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara. Bahwa fungsi militer di dalam negara adalah melakukan tugas di bidang pertahanan dan keamanan, yang disebut dengan “fungsi militer”. Sedangkan fungsi di luar bidang pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas golongan sipil. Tugas ini disebut “fungsi non-militer” atau “fungsi sipil” 1 Akan tetapi gejala-gejala yang terdapat pada kebanyakan negara yang sering disebut “negara sedang berkembang” menunjukkan hal-hal berbeda tentang prinsip tanggung jawab dan fungsi pokok antara golongan militer dan golongan sipil dalam kehidupan negara. Kaum militer di dalam negara ini dalam kadar yang berbeda dan dengan variasi yang bermacam-macam melakukan fungsi-fungsi sosial dan politik, memikul tugas sipil.bahkan peranan kaum militer di situ bukan skedar ikut berpartisipasi di dalam urusan-urusan politik, tetapi mereka memegang perananperanan politik yang dominant melebihi kaum sipil sendiri.

1

Yahya Muhaimin. Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta: Gaja Mada University Press. 1982. hal. 2

Universitas Sumatera Utara

Gejala ini berhubungan erat dengan kenyataan bahwa negara tersebut baru mendapatkan kemerdekaan atau baru membina dirinya sendiri sehingga belum memiliki sistem politik yang stabil, atau masih mencari-cari sistem politik dan pemerintahan yang mantap. Hal ini memberikan pengaruh psikologis dan moril yang istimewa kepada para perwira militer. Ada beberapa sebab yang mendorong militer secara aktif memasuki arena politik dan memainkan peranan politik. Faktor-faktor ini lebih terletak pada kehidupan politik atau sistem politik, bukan pada militer. Dan dikelompokkan menjadi tiga , yaitu 2: 1. Rangkaian sebab-akibat yang menyangkut adanya ketidakstabilan system politik. Keadaan seperti ini menyebabkan terbukanya kesempatan dan peluang kekerasan yang besar untuk menggunakan kekerasan di dalam kehidupan politik. 2. Rangkaian sebab yang bertalian dengan kemampuan golongan militer untuk memperoleh peranan-peranan politik yang menentukan. Yang menarik dalam kaitan ini ialah bahwa beberapa hal dominasi militer didalam politik justru “diundang” atau dipermudah oleh golongan sipil. 3. Rangkaian sebab yang berhubungan dengan politikal perspektif kaum militer. Yang paling menonjol diantara beberapa perspektif politik mereka adalah yang berkaitan dengan peranan dan status mereka didalam masyarakat, dan juga yang berkenaan dengan persepsi mereka terhadap kepemimpinan kaum sipil dan terhadap sistem politik secara keseluruhan. 2

Yahya Muhaimin. Ibid. hal 3


Dalam kebudayaan politik yang seperti di atas itulah militer Indonesia dibina dan berkembang. Ini berarti bahwa para perwira militer Indonesia mempunyai watak, persepai, tindakan yang kuat sekali yang dipengaruhi oleh implikasi dan aspek nilai kebudayaan politik serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Dengan pemikiran dan

konsep diatas pennulis akan melihat bagaimana perkembangan militer Indonesia di dalam memegang peranan dan berada pada posisi yang betul-betul dominant dalam politik khususnya ketika mengatasi peristiwa politik yang kritis yang mengancam keberlangsungan NKRI. I.1. Lahirnya Politik Militer Indonesia Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, tidak segera dibentuk tentara kebangsaan. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri hanya memuat dua pasal mengenai Angkatan Perang dan Pembelaan Negara, yaitu pasal 10 yang menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan pasal 30 yang menentukan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha-usaha pembelaan negara yang syaratsyaratnya diatur dalam undang-undang. Tidak mengherankan perkembangan Tentara Indonesia dalam negara republik Indonesia lebih banyak ditentukan oleh jalannya dinamika revolusi perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketidaktegasan sikap pemerintah pusat dalam pembentukan sebuah tentara nasional ternyata menimbulkan akibat-akibat yang serius. Ketidakmampuan untuk menentukan, atau bahkan buat menuntut hak yang menentukan, pengangkatan perwira-perwira dan organisasi struktural golonan militer menyebabkan para pemimpin pemerintah kehilangan peluang untuk membentuk sebuah tenmtara yang


terikat oleh kesetiaan atau bahkan oleh rasa berhutang budi kepada mereka. Kenyataan bahwa para perwira itu dengan cepat merasakan siakp ragu-ragu pemerintah mengenai soal-soal pertahanan nasional. Dan ini merupakan suatu permulaan buruk bagi hubungn pemimpin sipil dan militer. Pada sidang Agustus Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ke-2 tanggal 19 agustus 1945 diputuskan antara lain untuk membentuk Tentara, tetapi keputusan ini kemudian diubah dalam siding PPKI ke-3 tanggal 22 agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) saja, sebagai Bagian Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Penggunaan nama Tentara dihindari untuk menunjukkan politik damai republik Indonesia terhadap pihak sekutu yang menang perang. BKR bertugas untuk memelihara ketertiban dan keamanan didaerah-daerah. BKR tumbuh secara spontan dari bawah di daerah-daerah, didorong oleh panggilan jiwa para pemuda, banyak diantaranya bekas PETA, Heiho, KNIL, dan lain-lainnya. Mereka ini didorong untuk berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negara

yang

kedaulatannya

menghadapi

ancaman

pihak

penjajah.

BKR

mempersenjatai, melengkapi, dan membekali diri sendiri; disusun secara umum secara kedaerahan (teritorial administratif) dan sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) didaerah. Pimpinan BKR yang duduk di KNI ikut memecahkan masalah-masalah yang timbul dibidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. BKR bukanlah tentara regular, melainkan suatu korps pejuang bersenjata. KNI dan BKR menjadi organisasi-organisasi rakyat yang tidak sekedar membantu, tetapi juga mendorong memimpin dan memutar roda revolusi. Disamping BKR


tumbuh pula pasukan-pasukan bersenjata (badan/laskar) yang terdiri dari pemudapemuda dengan bermacam-macam orientasi politik yang tidak puas dengan hanya dibentuk BKR. Mereka menghendaki suatu tentara kebangsaan. Baru pada 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan bahwa “untuk memperkuat peranan keamanan umum, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat” (TKR). Bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo diserahi tugas untuk membentuknya; ia diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dan berhasil mendirikan Markas Tertinggi TKR di Yogyakarta. Dikeluarkannya peraturan dan instruksi-intruksi untuk menyalurkan susunan kesatuan-kesatuan yang sudah ada, terutama BKR yang seluruh statusnya beralih menjadi TKR, ke arah suatu organisasi yang teratur, namum belum dapat berhasil sepenuhnya. Konferensi pertama antara para komandan divisi dan resimen TKR diadakan di yogyakarta pada tanggal 12 November 1945 dan dipimpin oleh Letjen Urip Sumoharjo. Dalam pertemuan ini antara lain diadakan pemilihan Panglima Besar dan Menteri Keamanan Rakyat. Terpilih sebagai panglima besar ialah Kolonel Sudirman yang pada waktu itu menjabat sebagai Panglima divisi V/Banyumas dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat terpilih Sultan Hamengku Bowono IX.

Pengesahan

jabatan Panglima Besar Sudirman baru ditetapkan tanggal 18 Desember 1945, sedangkan usul Sultan Hamengku Buwono menjadi Menteri Keamanan Rakyat tidak dapat diterima oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, tentara terbentuk dalam masa revolusi/perang kemerdekaan sejak awal sudah terlibat dalam kehidupan politik. Gejala ini disebabkan karena perang umtuk memperjuangkan kemerdekaan adalah suatu perjuangan politik dimana pimpinan politik dan pimpinan perang


merupakan suatu pimpinan bulat dan tidak terpisahkan putusan-putusan penting mengenai strategi perjuangan diputuskan secara bersama. Adalah suatu kenyataan bahwa perang kemerdekaan adalah perang yang bersifat total, tidak jelas batas perjuangan militer dan non-militer. Keterlibatan pimpinan tentara dalam soal-soal politik juga disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang strategi perjuangan dalam menghadapi kaum penjajah. Pemerintah yang dipimpin oleh kaum politik tua lebih menitikberatkan pada perjuangan diplomasi, sedangkan pimpinan tentara yang tergolong kaum mudalebih menitikberatkan pada perjuangan dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Perbedaan persepsi tentang stategi ini sering menimbulkan dialog dan silang pendapat yang antara pemerintah dan pimpinan militer yang mewarnai hubungan yang kurang serasi antar pemerintah dan pimpinan tentara

sampai menjelang diakuinya

kemerdekaan republik Indonesia oleh pihak belanda pada tanggal 27 desember 1949. Pada tanggal 1 januari 1946 nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, yang dapat diartikan memperluas dan memperdalam tugas tentara dari kamanan menjadi keselamatan dalam arti luas. Ketidaksesuaian jalan pikiran antar pemerintah/kabinet dan kalangan markas tertinggi TKR tersebut juga menjadi sumber ketegangan politik dalam perkembangan selanjutnya. Dalam usaha untuk menjadikan TKR sebagai alat negara republik Indonesia yang patuh kepada pemerintah, maka pada tanggal 25 januari 1946 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi

militer di negara republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional.


Kemudian pada tanggal 23 febuari 1946 dibentuklah panitia besar penyelengaraan organisasi tentara yang dipimpin oleh Letjen Urip Sumoharjo, sebagai hasil reorganisasi, maka susunan dan kewenangan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia (TRI) dipecah dua, yakni markas besar umum (MBU) dibawah panglima besar sudirman dengan tugas operasional membawahi divisi-divisi dan bagian-militer kementerian pertahanan dibawah direktorat jenderal administrasi dipimpin oleh Jenderal Mayor Soebidyo. Di Kementerian Pertahanan dibentuk staf pendidik politik yang mendidik opsir-opsir politik untuk kemudian ditetapkan di divisi-divisi dan berkedudukan di samping panglima. TRI dengan penuh minat mengikuti kegiatan politik tersebut dan kadang-kadang dengan terbuka menyatakan pro-kontranya. Sejak awal pembentukannya Kabinet Syahrir mengalami oposisi yang gencar dari Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan Tan Malaka. Oposisi berkembang disertai dengan kerusuhan dan berakibat pada pengangkapan terhadap pimpinan Persatuan Perjuangan. Percobaan perebutan kekuasaan Persatuan Perjuangan dengan menggunakan panglima divisi III pada tanggal 3 juli 1946 dapat digagalkan. Setelah “Peristiwa 3 Juli” , sejak itu Jenderal Soedirman merupakan “satu faktor politik utama” 3. Adanya dua macam TRI sebagai tentara resmi dibawah panglima besar dan brigade-brigade kelaskaran dibawah biro perjuangan sangat merugikan perjungan bangsa menghadapi ancaman Belanda. Oleh kerena itu pada tanggal 5 mei 1947 dikeluarkan dekrit oleh presiden yang menentukan agar dalam waktu sesingkatnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Pelaksanaan dekrit 3

Yahya Muhaimin. ibid. hal 47


ditugaskan kepada suatu panitia diketuai oleh presiden sendiri. Pada tanggal 7 juni 1947 dikeluarkan pnenetapan presiden antara lain menetapkan bahwa mulai tanggal 3 juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya tentara nasional Indonesia (TNI). Dalam TNI ini tergabung TRI, kesatuan-kesatuan dari biro perjuangan dan pasukan-pasukan bersenjata lainnya. Dengan terbentuknya TNI, maka Biro Perjuangan dihapuskan. Semenjak tahun-tahun pertama republik Indonesia berdiri, para perwira militer Indonesia memiliki kecenderungan untuk berpolitik sebagai prajurit. Dan kecenderumgan ini semakin kuat setelah tahun-tahun berikutnya mereka mengatasi peristiwa politik yang kritis dan pemberontakan komunis di Madiun pada tahun 1948. Tetapi turut sertanya militer di dalam politik di Indonesia mulai tampak secara jelas pada tahun 1952 tatkala terjadi peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama “peristiwa 17 oktober”. Kejadian yang kiranya tepat disebut politico-military symptom tersebut meletus karena kepemimpinan sipil dianggap “selfih”, tidak bertanggung jawab, tidak efektif, penuh korupsi dan tidak berhasil dalam memerintah negara yang baru merdeka itu, dan justru para perwira militer yang memegang andil terbesar dalam mencapai dan menegakkan kemerdekaan pada masa 1945-1950. Menjelang Agustus 1950, sistem federal dibubarkan. Dalam proses pembubaran sistem federal ini, angkatan darat telah memainkan peran penting dengan menggunakan kemampuan militer dan politiknya. Baik pimpinan militer maupun pemimpin sipil pada waktu itu tampaknya tidak menyadari kenyataan bahwa penggunaan tentara dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri melibatkan mereka dalam membuat pilihan-pilihan politik, dan dengan demikian maka tak terhindarkan lagi mereka memperoleh kawan politik dan musuh politik. Dengan kata


lain, sebuah tentara yang diberi tugas memelihara keamanan dalam negeri secara besar-besaran dan semi-permanen, secara praktisnya terlibat dalam percaturan politik dalam negeri; dalam hal ini tentara (Angkatan Darat) telah memainkan peran yang boleh dikatakan menentukan dalam menetapkan struktur konstitusional Indonesia 4. I.2. Masuknya Militer Dalam Politik. Pada masa periode tahun 1957-1959-yang disini disebut sebagai masa transisi di dalam kehidupan politik di Indonesia- TNI melalui Mayor Jenderal A.H. Nasution sebagai KSAD, menitikberatkan tindakannya untuk mengurangi, atau bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan paling fundamental yang ada pada TNI. Dan Nasution menitik beratkan usahanya untuk mendapatkan legitimasi atau “dasar hukum” bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan nonmiliter-dalam hal ini peranan politik- yang selama ini belum dimiliki TNI.5 Pada bulan oktober 1956, Presiden sukarno menawarkan satu alternatif untuk mengatasi krisis politik yang berkecambuk waktu itu, berupa suatu gagasan system pemerintahan lain yang dinamainya “Demokrasi Terpimpin” dengan formula atau konsepsinya sendiri. Sejak itu rakyat dan kalangan politisi Indonesia menunggununggu konsepsi yang dijanjikannya. Konsepsi Presiden itui ternyata bukan saja tidak berhasil mendapat dukungan mayoritas, tetapi juga tidak mencapai consensus. Partaipartai politik menyambutnya dengan suara pro dan kontra. Yang paling jelas menolak konsepsi itu adalah partai Masyumi dan partai katholik; sedangkan NU, Parkindo, IPKI, PSII dan PSI menolak secara tidak langsung. Dukungan yang didapat Sukarno 4

Ulf Sundhaussen. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI. Jakarta: LP3S. 1986. hal. 98. 5 Yahya Muhaimin. Op.cit. hal 92.


adalah dari PNI dan partai-partai nasionalis kecil lainnya, sedangkan yang paling gigih mendukungnya adalah PKI. Politik PKI yang sejak tahun1952 merangkul PNI, mulai tahun tahun 1955/1956 PKI melakukan politik merangkul Presiden Sukarno, yang kedua-duanyaSukarno dan PKI- kebetulan tidak committed dengan sistem politik yang ada. Pertimbangan PKI ialah mengingat peranan politik yang dimiliki PNI sudah semakin menurun terus dan peranan politi Sukarno sebagai presiden yang terus bertambah besar. Sementara itu, pimpinan pusat TNI bersikap diam terus sehubungan dengan gagasan politik daripada konsepsi Sukarno. Tetapi apa yang dikehendaki oleh TNI jelas bagi Sukarno, yaitu “lebih banyak kekuasaan untuk tentara, tanpa secara langsung menentang Presiden”.

6

Di lain pihak, kabinet Ali tidak mampu lagi menghadapi tantangan yang berupa tuntutan-tuntutan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan tetapi sama-sama beratnya, yaitu antara “pengembalian Dwi-tunggal Sukarno-Hatta” dan “megimplementasikan konsepsi Sukarno”. Karena itu, tatkala Nasution tidak berhasil mengkompromikan kaum regionalis dengan Jakarta dan kemudian mendesak Presiden Sukarno agar dapat menyatakan seluruh wilayah negara berlaku “keadaan darurat perang”, maka Presiden pun mendesak agar Perdana Menteri Ali untuk menyetujui peraturan negara dalam keadaan darurat perang. Hal itu menjadi kenyataan tatkala pada bulan Maret 1957, dipermaklumkan berlakunya “keadaan darurat bahaya perang” atau Staat Van Oorlog en van Beleg 6

Yahya Muhaimin. ibid. hal 95


(SOB) untuk seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Soekarno. Dan hal ini menjadi dasar hukum dan dasar politik bagi tentara untuk melaksanakan fungsi-fungsi nonmiliter, terutama dalam hal peranan politik dalam proses memulihkan keamanan dan dalam memperjuangkan UUD 1945 7. Langkah Nasution berikutnya yaitu membentuk satu organisasi massa yang lebih besar dan lebih menyeluruh dibawah pengaruh TNI. Sejak lama, baik Nasution maupun Sukarno menginginkan dibentuknya suatu Front Nasional yang nantinya diharapkan akan mengeser kedudukan partai-partai politik. Dan pada tanggal 8 April 1957 Presiden Sukarno menunjuk Ir. Juanda umtuk membentuk kabinet dan membentuk Dewan Nasional. Keesokan harinya tanggal 9 April 1957 terbentuk Kabinet Djuanda dan diberi nama Kabinet Karya, yang terdiri dari 24 Kementerian dengan 23 Menteri. Dan didalamnya duduk dua orang anggota angkatan bersenjata, yaitu Menteri Urusan Veteran dan Menteri Pelayaran. Sesuai dengan programnya, dengan undang-undang Darurat no. 7 Tahun 1957 pada tanggal 6 Mei 1957, pemerintah membentuk Dewan Nasional. Dewan nasional adalah suatu badan yang memberikan nasihat mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan kepada pemerintah atas permintaan pemerintah dan atas inisiatif sendiri. Dewan ini langsung dipimpin oleh Presiden. Adapun anggota dewan nasional diangkat dan diberhentikankan oleh presiden, dan terdiri dari eksponen : a. golongan fungsional dalam masyarakat.

7

Jenderal A.H Nasution.. Kekayaan ABRI. Jakarta: Penerbit Seruling Masa. 1971. hal 18


b. Orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah. c. Pejabat militer dan sipil yang dianggap perlu. d. Menteri-menteri yang dianggap perlu. Dengan dimasukkan militer ke dalam dewan nasional maka sesungguhnya ABRI telah memperoleh legalitas dalam fungsi sosial-politiknya bersana golongn fungsional lainnya. Masalah pengertian dan rumusan golongan funsional pada waktu itu masih dianggap kurang jelas. Pada tanggal 13 Januari 1958 Dewan Nasional bersidang untuk merumuskan kembali golongan fungsional. Akhirnya pada tanggal 26 Januari 1958 berhasil dirumuskan bahwa golongan fungsional adalah “alat demokrasi berupa penggolongan warga negara Indonesia menurut tugas pekerjaannya dalam lapangan produksi dan jasa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia”. Golongan funsional terdiri dari: 8

8

-

Angkatan bersenjata.

-

Buruh pegawai

-

Alim ulama (islam, katholik, protestan, indu, budha).

-

Tani

-

Angkatan 45

-

cendekiawan/sarjana.

-

Seniman

-

Wartawan

-

Pemuda.

Nugroho Notosusanto.Pejuang dan Prajurit.Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1984. hal 77-78


-

Warga negara peranakan..

Pada bulan Juni 1958, militer diakui sebagai kekuatan politik “golongan fungsional” dan wakil-wakil militer berhasil didudukkan dalam lembaga negara Dewan nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan SOB. Merupakan badan negara pusat yang amat besar peranannya didalam proses pembuatan keputusan politik saat itu.

Di dalam tatanan politik yang baru itu Nasution telah berhasil

menempatkan wakil-wakil angkatan darat dalam mpemerintah, badan-badan legislatif dan hampir semua badan negara. Tentara mempunyai suara dalam penyelenggaraan hukum dan menjadi makin terlibat dalam pengelolaan ekonomi nasional. 9 Dan tanggal 19 Febuari 1959, dewan menteri secara aklamasi menerima rumusan Dewan Nasional dalam rangka implementasi Demokrasi Terpimpin dan dalam rangka kembali ke UUD 1945. Perumusan ini merupakan persiapan untuk memperlancar jalan menuju kepada usaha kembali UUD 1945. Dengan dibentuknya Dewan Nasional, maka dimulailah babak baru dalam konstelasi politik Indonesia. Sementara itu perdebatan konstituante semakin berlarutlarut, tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat dan membuat krisis nasional semakin parah. Dalam suasana sangat gawat karena memuncaknya krisis nasional serta untuk menjaga kemungkinan timbulnya eksesekses politik yang mengancam keselamatan negara sebagai akibat di tolaknya usul pemerintah oleh konstituante, maka KSAD Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), tentang larangan mengadakan kegiatan-kegiatan politik. 9

Ulf sundhaussen. Op.cit. hal 241.


Kegagalan

konstituante

dalam

melaksanakan

tugasnya

sudah

dapat

dibayangkan sejak semula, dengan itu gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui saluran konstitusional yang disarankan oleh pemerintah kepada konstituante. Maka dengan mendapat jaminan dan dukungan Angkatan Bersenjata, Presiden soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan dekrit presiden mengenai pembubaran konstituante dan berlakunya kembali ke UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Berlakunya kembali UUD’45 dalam kerangka demokrasi terpimpin disambut dengan penuh harapan oleh rakyat yang sudah lama mendambakan stabilitas politik. Tindak lanjut dari dekrit presiden diantaranya adalah membentuk Kabinet Kerja pada tanggal 13 Juli 1959, pembubaran Dewan Nasional dan membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No.2/1959 tanggal 22 Juli 1959. Selanjutnya, dengan penetapan Presiden No. 4 tahun 1960, dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Komposisi kenggotaan DPRGR antara lain adalah 44 PNI, 36 NU, 18 PKI, 118 Golongan Fungsional Non-ABRI, 35 ABRI. Pada Januari 1961, berhasil dibentuk dengan resmi Front Nasional sesuai dengan konsep dan ide Sukarno, yang rupanya dimaksudkan oleh Sukarno nantinya menjadi partai tunggal negara dengan basis massa sebagai penggeraknya. Namun demikian, Sukarno tidak memperoleh kontrol penuh atas Front Nasional, sebagaimana dengan tidak berhasilnya TNI-AD dalam usaha yang sama. Dikarenakan, didalam Front Nasional ini tergabung seluruh partai politik-yang sifatnya amat heterogen dan saling bertentangan ideologi- dan seluruh golongan fungsional, baik yang berada dibawah atau berafiliasi dengan suatu partai politik


mauipun yang independen. Dalam hal ini, partai politik yang mempunyai organisasi fungsional mempertahankan pengaruhnya dan tetap mengikatnya dengan ketat sehingga organisasi fungsional tidak terbawa arah tujuan Front Nasional yang akan dijadikan semacam partai tunggal di Indonesia. Kerena inilah baik Sukarno maupun TNI tidak bisa menguasai Front Nasional dengan penuh. Sejak tanggal 23 Maret 1961, dibentuklah cabang-cabang Front nasional di daerah seluruh Indonesia. Dan badan ini menjadi arena mencari kekuasaan dan pertarungan politik. Beberapa waktu kemudian, diluar Front nasional, TNI berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional, terutama yang tidak berafiliasi dengan sesuatu partai politik, ke dalam satu organisasi bersama golongan fungsional yang diberi nama dengan “Sekretariat Bersama Golongan Karya” (sekber golkar) yang sepenuhnya dikuasai oleh TNI.dengan terwujudnya organisasi sekber Golkar, maka TNI telah dapat dikatakan berhasil banyak dalam memperkuat posisinya sebagai kekuatan politik golongan fungsional, atau tepatnya, golongan karya dalan pertikaiannya melawan PKI yang peranannmya sejak tahun 1960 telah mampu mengubah perimbangan kekuasaan di dalam kehidupan politik di Indonesia. Usaha-usaha yang lain yang dilakukan oleh tentara dalam rangka mengimbangi kekuatan PKI terutama didaerah-daerah adalah meningkatkan organisasi territorial sesuai dengan doktrin perang wilayang yaitu dengan membentuk struktur territorial di tingkat kecamatan

dengan nama Komando Rayon Militer

(Koramil) dan di tingkat desa Bintara Pemdina Desa (Babinsa). Pada tanggal 1 mei 1963, Indonesia menerima kekuasaan atas Irian Barat dari PBB (sebagai kelanjutan Persetujuan yang dicapai oleh Indonesia dengan Belanda 15


agustus 1962 di PBB) dan seterusnya Indonesia berjanji akan memberi hak kepada penduduk Irian barat untuk menentukan sendiri; apa mau tetap bersatu dengan Indonesia atau mau lepas dari kekuasaan Indonesia. Dan saat inilah, Presiden sukarno mengumumkan mencabut SOB di seluruh wilayah Indonesia. Penghapusan SOB itu diharapkan oleh Sukarno akan memperkuat posisi presiden dalam hubungannya dengan kepentingan politik TNI, yang dengan cara demikian Presiden Sukarno lambat laun berharap akan menghilangkan, atau paling tidak hendak membatasi kegiatan politik TNI. Dalam pada itu, Sukarno dapat memperkuat terus posisinya sejak 1963, dan kelihatan akan tetap merupakan faktor politik terkuat di samping dipandang oleh kalangan militer sebagai simbol bangsa yang pantang ditentang. Ternyata kemudian pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang seharusnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, telah menyimpang jauh sekali. Kekuasaan presiden tidak ada batasnya, dapat berbuat apa saja menurut kehendaknya. Selanjutnya dalam Sidang Umum MPRS tahun 1963 mengambil ketetapan “mengangkat Ir.Sukarno menjadi presiden seumur hidup”. Selama pelaksanaan Demokrasi

Terpimpin,

golongan

fungsional

terutama

TNI,

sesungguhnya

ditempatkan dalam suatu posisi sulit. Pada satu pihak berusaha teguh pada Pancasila dan UUD ’45 sedangkan di pihak lain harus menghadapi berbagai rongrongan, intimidasi dan usaha dominasi PKI. Presiden membiarkan berlangsungnya proses balance of power antara dua kekuatan politik utama pada waktu itu yakni TNI dan PKI. Sukarno mulai


mengembalikan kekuasaan antara TNI dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, memecah belah kalangan perwira TNI, dan melemahkan kedudukan Nasution 10. Pada bulan April 1965, kalangan para pimpinan terkemuka dari TNI-dengan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang ada pada waktu itu yaitu mengingat besarnya kekuasaan presiden yang tidak dapat mereka konfrontasi tapi justru selalu membuka jalan bagi politik PKI-berhasil menyusun satu doktrin buat TNI khususnya, dan untuk kekuatan militer Indonesia umumnya, yang dinamakan “Doktrin Tri ubaya Cakti”. Dengan adanya doktrin inilah untuk pertama kalinya secara resmi TNI menyatakan dirinya memiliki fungsi ganda atau Dwi-fungsi di dalam tata kehidupan politik Indonesia yaitu “sebagai kekuatan militer dan sebagai kekuatan sosial-politik” 11. Meletusnya peristiwa “Gerakan 30 September” pada tanggal 1 Oktober 1965, merupakan suatu turning point dalam perkembangan politik nasional Indonesia. Selama republik Indonesia berdiri, kejadian ini adalah yang paling mengancam eksistensi dan kedaulatan negara. Dan yang paling penting dalam hubungan ini ialah bahwa krisis yang ditimbulkan oleh Gerakan 30 September telah menjadi momentum yang membuka pintu selebar-lebarnya kepada TNI untuk kemudian memegang peranan politik dan pemerintahan. Yang pasti ialah bahwa peristiwa “Gerakan 30 September” tanpa ragu dan dengan cepat digunakan sebagai dasar tentara untuk secara bebas menghantam dan membinasakan PKI sebagai “musuh negara yang mengancam keutuhan dan keselamatan seluruh bangsa”.

10 11

Yahya Muhaimin. Ibid. hal 117. Yahya Muhaimin. Ibid. hal 141-142


Pergolakan yang ditimbulkan “Gerakan 30 September” telah menampilkan seorang jenderal yang sebelum meletusnya peristiwa itu kurang dikenal dalam percaturan politik di Indonesia, seorang jenderal yang hampir sepenuhnya memainkan peranan dalam mengatasi krisis nasional dalam

peristiwa itu dan

kecakapan dibidang militer yaitu Suharto. I.3. Legalisasi dan Lahirnya Konsep Dwifungsi. Indonesia memasuki babakan politik baru pasca kegagalan kudeta 1965 yang menandai runtuhnya keseimbangan tiga aktor politik utama (Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI) dengan kehancuran PKI dan semakin merosotnya kewibawaan politik Presiden Soekarno. Perubahan tersebut menyisakan Angkatan Darat sebagai satu-satunya kekuatan politik, sementara partai politik telah kehilangan kekuatan politiknya sejak akhir masa parlementer pada pertengahan 1950-an. Keberhasilan angkatan darat menumpas kekuatan komunis telah menimbulkan efek psikologis luar biasa pada masyarakat anti komunis, akan citranya sebagai penyelamat negara dari rongrongan komunis. Peristiwa berdarah itu telah menjadi katalisator yang segera menyatukan berbagai kekuatan anti komunis yang selama ini berada dibawah tekanan politik PKI. Angkatan Darat segera meresponnya dengan menggalang aliansi kekuatan sipil untuk memulai menyerang PKI secara terang-terangan. Hal ini terlihat adanya kesatuan aksi anti PKI, bahkan mereka dilindungi dalam menjalankan aktifitasnya. Hal ini juga terlihat dari sikap diam tentara ketika timbul pembantaian besar-besaran terhadap pendukung PKI di berbagai daerah.


Akhirnya Angkatan Darat berhasil menampilkan dirinya sebagai kekuatan politik yang riil terkuat, terlebih setelah kewibawaan politik Presiden Soekarno merosot secara drastis pada masa paska kudeta. Sentral kekuatan politik lambat-laun bergeser dari istana kepresidenan ke Markas Kostrad, di mana Mayjen Soeharto selaku pemegang kendali efektif atas tentara bermarkas pada waktu itu. 12 Semakin menguatnya posisi tentara sebagai aktor politik terkuat di Indonesia pasca kejatuhan Soekarno telah mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk semakin memperkuat posisi dan kelanggengan dominasi politik tentara dalam sistem politik Indonesia. Oleh karena itu, segeralah diambil berbagai langkah strategis oleh tentara yang salah satunya adalah pelembagaan Ideologi dwifungsi ABRI, di mana tentara berusaha untuk merekonseptualisasi jati dirinya, terutama dalam menentukan bagaimana posisi seharusnya dalam sistem politik dengan konsep ‘dwifungsi’. Setelah konsepsi dwifungsi ABRI dipertegas dalam doktrin TNI AD dalam ‘Tri Ubaya Cakti’ yang merupakan hasil seminar angkatan darat pada April 1965. doktrin ini kemudian disempurnakan lagi dalam seminar angkatan darat II Agustus 1966. Melalui doktrin inilah untuk pertama sekali dirumuskan dwifungsi. Selanjutnya untuk meningkatkan bobot dwifungsi diperkenalkan doktrin ‘Catur Dharma Eka Karma’ (Cadek) pada tahun 1967. selanjutnya diusahakan agar rumusan dwifungsi memperoleh landasan yang kuat dan berlaku lebih luas pada umum. Pemerintahan orde baru dibawah kendali Soeharto yang menempatkan militer pada tempat spesial baik atas dasar ikatan psikologis ataupun keyakinan atas militer

12

Dwi pratomo Yulianto. Militer & Kekuasaan; Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil Militer di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Narasi. 2005. hal 33


sebagai motor pembangunan dan penilaian atas ketidakmampuan pemerintahan sipil. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada militer adalah menempatkanya pada posisi strategis pemerintahan, legislatif ataupun posisi strategis Golkar. Dominasi ini terungkap paling baik dalam konsep dwifungsi ABRI, dimana angkatan bersenjata dilihat secara sah sebagai kekuatan militer dan sosial-politik dimana kekuatan sosialpolitiknya dikukuhkan secara legal. 13 Dengan berhasil didirikannya rejim Orde Baru, tentara kini bukan lagi berada ‘di luar kekuasaan’ sebagaimana masa-masa sebelumnya, dan kian terlihat inhern dan identik dengan kekuasaan itu sendiri. Tentara bukan saja terlihat sebagai ‘alat kekuasaan’, atau ‘alat negara’ namun telah menjadi kekuasaan itu sendiri, yang terlihat dengan perannya secara massif dalam urusan-urusan non kemiliteran, terutama dibidang-bindang strategis pada lapangan politik misalnya legislatif dan pemerintahan serta ekonomi. Secara fisik, hal ini terlihat dengan banyaknya para perwira yang duduk dalam bebagai posisi kunci politik dan pemerintahan, serta unitunit ekonomi yang paling menguntungkan yang dikelola oleh tentara, yang jelas akan memberikan keuntungan material baik bagi lembaga tentara maupun bagi individu yang bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan dengan tegas oleh Jenderal TNI A.H. Nasution dalam sebuah pidato Dies natalies Akademi Militer Nasional (AMN) yang dikenal dengan istilah “the army’s middle way” atau kemudian dengan sebutan ‘Dwifungsi’ pada tahun 1958 yang mengatakan bahwa:

13

Bilver Singh. Dwifungsi ABRI;Asal-Usul, Aktualisasi Dan Implikasi Bagi Stabilitas Dan Pembangunan. Jakarta: P.T. Gramedia.1996. hal.xiv


“Posisi TNI bukanlah sekedar alat sipil seperti dinegara-negara barat dan bukan pula sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Ia adalah sebagai kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya.” 14 Dan istilah itu juga diungkapkan oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani sewaktu melantik perwira-perwira di Bandung tanggal 26 desember 1962 antara lain mengatakan: “TNI mempunyai dua fungsi, yakni sebagai militer dan sebagai golongan karya” 15. Selanjutnya juga dalam pembukaan seminar TNI-angkatan darat yang pertama di Bandung pada tahun 1965, ia menegaskan : “sudah sejak semula, angkatan darat tidak merasa dirinya sebagai alat negara belaka. Selaku unsur yang turut mencetuskan revolusi dan kemudian paling banyak berkorban dalam penyelamatan revolusi itu, sebagai pemegangsaham yang dengan seluruh jiwa raganya turut bertanggungjawab pula atas jalannya revolusi. Selaku tentara rakyat secara intensif ia mengembanapa yang kemudian disebut Amanat penderitaan rakyat.” 16 Sehingga ABRI/TNI sebagai kekuatan sosial yang disebut oleh pasal 2 UUD 45 sebagai “golongan” dan disebut TAP No.XXII/MPRS/1966 merupakan “golongan yang terdapat dalam masyarakat.”17 Namun waktu mengalami keguncangan hebat akibat peristiwa G30S/PKI yang hampir saja membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia dan negara Pancasila, barulah dwifungsi mendapat tempat dalam perundang-undangan yaitu dalam Penjelasan UU No. 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum Aggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta UU No. 16 Tahun 1969 Tentang susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Rumusannya berbunyi :“ mengingat

14

Jenderal TNI A.H. Nasution.op.cit. hal 19. Nugroho Notosusanto.loc.cit. hal 169 16 Nogroho Notosusanto. ibid hal 169 17 Jenderal TNI A.H. Nasution.op.cit. hal .23 15


Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal pancasila dan UUD 1945 yang kuat dan sentosa”. Dalam menjalankan tugas kewajibannya, ABRI sebagai kekuatan sosial menunjukkan sifat-sifat sebagai pelopor, dinamisator dan stabilisator. Dengan demikian hakikat dwifungsi adalah jiwa dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan rakyat lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang kesejahteraan nasional, maupun dibidang pertahanan keamanan nasional dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu dapat dimengerti rumusan pedoman hidup ABRI sebagaimana yang terdapat dalam Saptamarga dan Sumpah Prajurit. Saptamarga sebagai pedoman hidup dan pedoman perjuangan ABRI merupakan usaha pengejawetahan Pancasila didalam jiwa ABRI. Dari rumusan itulah kemudian lahir konsepsi mengenai fungsi sosial-politik ABRI, yaitu 18 : 1. ABRI sebagai pejuang dan sekaligus sebagai prajurit. 2. ABRI sebagai faktor integrasi ( Kemanunggalan ABRI dengan rakyat). 3. ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator. Dengan kata lain, dalam melaksanakan tugasnya ABRI merupakan inti dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HAMKAMRATA), ABRI berasal dari rakyat, sehingga ABRI merasa turut bertanggung jawab atas keselamatan dan 18

Nugroho Notosusanto.op.cit. hal 171


kesejahteraan rakyat. Dan ABRI sejak lahir merupakan salah satu kekuatan sosial yang dalam negara republik Indonesia yang ikut bahu-menbahu bersama kekuatankekuatan rakyat lainnya dalam perjuangan bangsa untuk mengisi kemerdekaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sebagaimana diketahui dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang garis-garis besar haluan negara telah mengukuhkan Dwifungsi ABRI sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional dengan kalimat : “modal dasar pembangunan nasional yang dimiliki oleh rakyat dan bangsa Indonesia adalah: ‘Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan kemerdekan bangsa dan negara”. Sebagai kekuatan Hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia” (sebagaimana bunyi anak kalimat alinea ke-4 pembukaan UU 1945). Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Dalam Penerbitan Departemen Hankam, ABRI sebagai kekuatan sosial dan pokok-pokok

kebijaksanaan

dalam

rangka

memelihara

dan

meningkatkan

kemanunggalan ABRI dengan rakyat dikatakan bahwa 19 :

19

Nogroho Notosusanto.ibid. hal 150


“ABRI sebagai kekuatan sosial yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengan partai politik dan golongan karya, tidak saling membawahi dan tidak ada yang merasa tinggi dari yang lain” Sebagai kelanjutan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 pada tanggal 19 september 1982 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahana Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 323). Dimana pasal 26 undang-undang tersebut berbunyi: “Angkatan bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai kekuatan sosial”. Dan juga Bagaimana diketahui setelah disahkan dan diundangkan “UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia”, yang juga dapat disebut sebagai “Undang-Undang Pertahanan Negara”. Salah satu hal yang menarik perhatian kita tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 ini ialah ketentuan-ketentuan yang menyangkut apa yang lazim disebut sebagai ‘Dwifungsi ABRI’. Pasal 26 undang-undang itu secara jelas dan tegas merumuskan dwifungsi ABRI itu sebagai berikut 20 : “Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial”. Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan :

20

UU RI No. 20 Tahun 1982 tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia pasal 26


Fungsi angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial sudah ada sejak kelahirannya serta merupakan bagian dari hasil proses perjuangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Saptamarga dan dinyatakan sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional dalam garis-garis besar haluan negara. Fungsi pertama sebagai kekuatan pertahanan keamanan dirumuskan dalam pasal 27 sebagai berikut 21 : (1) Angkatan bersenjata sebagai kekuatan pertahana keamanan negara adalah alat negara yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 12 undang-undang ini. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, angkatan bersenjata memelihara dan meningkatkan kemampuan komponen kekuatan pertahanan negara keamanan negara lainnya yang meliputi kekuatan di darat, laut, udara, serta penerbitan dan penyelamatan masyarakat. Fungsi kedua sebagai kekuatan sosial dirumuskan dalam pasal 28 berikut ini 22 : (1) Angkatan bersenjata sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengmankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluiruh rakyat Indonesia. (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, angkatan bersenjata diarahkan agar secara aktif mampu meningkatkan dan memperkokoh ketahanan nasional dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintahan, mengembangkan demokrasi pancasila dan kehidupan konstitusional berdasar undang-undang dasar 1945 dalam segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional. Melihat pasal-pasal 26,27 dan 28 itu Dwifungsi ABRI dengan sendirinya kini telah memperoleh tambahan landasan hukum yang kuat sebagai sesuatu hal yang sah. Bersamaan dengan itu, Dwifungsi ABRI menjadi semakin mantap kedudukannya sebagai integral dalam sistem dan peta bumi politik Indonesia.

21 22

UU No.20 Tahun 1982. ibid. pasal 27 UU No.20 Tahun 1982. ibid. pasal 28


Dengan demikian, Dwifungsi ABRI adalah suatu konsepsi politik yang menempatkan ABRI/TNI dengan peranan yang penting dalam dua lingkungan kehidupan politik secara bersamaan yaitu dilingkungan pemerintahan dan lingkungan masyarakat atau dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dengan uraian diatas jelas nampak proses perkembangan dwifungsi ABRI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sistem ketatanegaraan dan sistem politik di Indonesia. Keberadaannya sebagai kekuatan sosial politik yang telah melekat sejak kelahiran ABRI, karena penanannya secara nyata telah diterima oleh rakyat, karena peranannya

memang

nyata-nyata

diperlukan

bagi

kelangsungan

system

ketatanegaraan dan system politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Doktrin

dwifungsi,

sejauh

menyangkut

implementasinya,

sejumlah

penyesuaian telah dilakukan. Diantaranya, berbagai partai politik dicapai suatu kompromi, yakni agar negara mengadopsi semacam system perwakilan berimbang sebagai pangganti system distrik tuggal seperti yang diusulkan angkatan darat. Sebagai imbalan atas konsesi ini, tentara dijamin memperoleh 100 kursi dalam parlemen dan tanpa melalui perebutan suara dalam pemilihan umum. Sebagai salah satu kekuatan utama politik Indonesia, militer sangat menentukan state formation. Wujud dominasi militer tersebut tercermin pada, pertama, struktur politik Indonesia pada waktu dwifungsi mendapat legalitas dan pada era Suharto, khususnya pada lembaga birokrasi.

Kedua, pada lembaga

parlemen, partai politik dan kelompok kepentingan dan kelompok yang posisinya


sangat lemah. Dan ketiga, pada tingkatan massa melalui kebijakan massa mengambang. Dengan uraian penjelasan di atas maka yang menjadi judul dari penelitian ini adalah “Militer Dan Politik: Peranan Militer dalam Politik Berdasarkan Perspektif Dwifungsi ABRI dalam Politik Indonesia ORBA”. Melalui penelitian ini, banyak hal yang ingin diketahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan militer dalam memperlihatkan cara-cara yang mereka tempuh atau lakukan terhadap fungsi politik dan perwakilan politik yang ada dalam konsep Dwifungsi ABRI sendiri. Maupun ideologi apa yang dibangun oleh ABRI melaui konsep Dwifungsi tersebut dalam menjaga dan merumuskan tugas ‘kekaryaan’nya sebagai stabilisator dan dinamisator dalam system politik Indonesia. Dan melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui arti penting baik faktor politis maupun institusional dalam proses pembentukan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh militer dalam perspektif Dwifungsi ABRI. 2.PERUMUSAN MASALAH. Perumusan masalah dinyatakan secara jelas dalam bentuk kalimat Tanya, yang menanyakan antara dua atau lebih variable yang harus dapat diuji oleh metode empiric yaitu data yang digunakan untuk menjawabnya harus dapat diperoleh. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah yaitu :1. Bagaimanakah deskripsi singkat militer dalam pusaran politik Indonesia ? 2. Bagaimanakah peranan politik militer berdasarkan perspektif konsep dwifungsi ABRI?


3. PEMBATASAN MASALAH Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan diteliti, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dalam politik Indonesia pada masa orde baru tahun 1965-1998, yaitu membahas tentang kekuatan militer dalam sistem politik Indonesia khususnya di dalam struktur politik yang mana merupakan mesin politik sebagai lembaga yang dipakai untuk mencapai tujuan politik dan lain sebagainya dalam kaitannya dengan pengimplementasiannya Teori Dwifungsi ABRI dalam kaitannya dengan peranan politik militer. 4. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita tuju dan capai. Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengumpulkan data dan membuat deskripsi singkat mengenai militer dalam pusaran politik Indonesia. 2. Untuk menjelaskan analisis deskripsi tentang peranan politik militer dalam politik Indonesia berdasarkan perspektif Dwifungsi ABRI. 5. MANFAAT PENELITIAN Sebagai sebuah karya ilmiah setiap penelitian diarahkan agar banyak memiliki manfaat. Maka manfaat penelitian ini adalah : 1. Memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap deskripsi mengenai fungsi politik dan perwakilan politik dalam politik Indonesia berdasarkan teori dwifungsi ABRI.


2. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi cerminan yang berguna bagi pengembangan teori-teori politik sistem politik (Indonesia), terutama dalam kaitannya dengan fungsi politik dan perwakilan politik militer. 3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi lembaga militer, terutama yang menyangkut peran sertanya dalam pelaksanaan yang menyangkut kegiatan politik. 6. KERANGKA TEORI 6.1. Konsepsi Dwifungsi ABRI Konsep sebagai kumpulan bangunan dasar dari teori. Konsep adalah eleman abstrak yang menampilkan sekelompok fenomena dalam suatu bidang kajian. Setiap konsep juga mengemukakan abstraksi, yaitu mencangkup cirri-ciri umum yang khas dari fenomena yang dibicarakan itu. Sehingga informasi, tentang peristiwa empiric yang menunjukkan keumuman (commonalitas) di antara feomena disebut konsep. 23 Oleh karena konsep didefenisikan sebagai kata-kata “penggambaran” yang umum atas suatu fenomena, yang mana merupakan suatu kata penggambar yang menunjukkan isi yang menjadi pusat/fokus teori kajian. Konsep dwifungsi dipahami sebagai “jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam maupun di bidang kesejateraan bangsa, dalam rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan pancasila dan uud 1945” 24. Dari pengertian tersebut, ABRI merasa senantisa 23

Mary Grisez Kweit. Konsep dan metode analisa politik. Jakarta: Bina aksara. 1986. hal 23. Soebijono. Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Gaja Mada University Press. Hal v 24


memiliki jiwa, mempunyai tekad smangat dan pengabdian di dalam dua bidang hankam dan non-hankam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jenderal TNI A.H. Nasution dalam bukunya berjudul Kekaryaan ABRI yang terbit tahun 1971 mengenai pengertian atas kosep Dwifungsi ABRI, yaitu: a. Sebagai inti dan Pembina sistem HAMKAM RATA; b. Sebagai salah satu kekuatan sosial dalam republik yang ikut serta, bahumembahu dengan kekuatan rakyat lain dalam kenegaraan serta menuju masyarakat yang adil dan makmur 25. Dimana Dwifungsi ABRI merupakan martabat dan kepribadian ABRI yang telah dimiliki dan dibina sejak tahun 1945 yang mentalnya terumus dalam Saptamarga (semacam kode etik yang dimiliki oleh setiap temtara Indonesia) dan pengalaman tersebut berwujud dalam Dwifungsi, dan telah dirumuskan dan dikonstitusionilkan melalui ketentuan-ketentuan MPRS sejak Indonesia kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959. Militer memiliki peranan yang dominan dalam sistem pilitik Indonesia dan hal ini terlihat dalam dwi-fungsi ABRI dimana menurut Dr.T.B.Simatupang ; “…..bahwa dwi fungsi yaitu disatu pihak dia formal yang tidak lain adalah alat negara-yang menyatu dengan rakyat mulai dari suasana perang dahulu,sedikit banyak pemimpin rakyat-sebab negara yang mendirikan tentara itu, tanpa negara tidak ada tentara. Dipihak lain, tentara harus juga mampu mengatasi permasalahan yang timbul dalam rakyat khususnya mengenai pembangunan. Oleh karena itu TNI harus ikut serta didalam memikirkan model pembangunan itu……….” 26 25

Jenderal TNI A.H. Nasution. ibid. hal 63 H.M.Viktor matondang,S.H. Percakapan dengan Dr.T.B.Simatupang. Jakarta: P.T. BPK Gunung Mulia.1989. hal.12 26


Salah

satu

keistimewaan

yang

diberikan

kepada

militer

adalah

menempatkanya pada posisi strategis pemerintahan, legislatif ataupun posisi strategis Golkar. Schwarz menyatakan:

” The doktrine of dwifungsi or dual function, has grown by leaps and bounds in the new order, allowing the military’s influence to percolate into virtually every nook and cranny of society. Military officers hold key positions all throught the government, from city majors, ambassadors and provincial governors, to seniors position in central government minister, regional bureaucracies, state owned enterprise, the judiciary, the umbrella labour union, Golkar and ini the cabinet itself”27. Pada tahun 1988 terbit sebuah ensiklopedia yang disusun oleh A. Heuken S.J., Yulia Gunawan, Herman Edison sinaga dan Ariesto Hadi berjudul Ensiklopedia Popular Politik Pembangunan Pancasila, (Jakarta, yayasan Cipta Loka Caraka, Edisi ke-6, 1988) yang antara lain juga membahas masalah Dwifungsi ABRI.dirumuskan pengertian Dwifungsi ABRI sebagai penugasan tentara yang masih aktif dalam tugas non-militer, khususnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan baik yang legislatif (DPR,MPR) maupun yang eksekutif (dari lurah sampai menteri). 28 Pendapat lain yang mengungkap konsep tentang Dwifungsi ABRI adalah mantan Kasospol ABRI Letjen Syarwan Hamid yang mengatakan: “Dwifungsi ABRI merupakan konsep politik yang bersifat tetap dan menjadi tata nilai yang berlanjut, lestari dan melekat dalam setiap generasi. Dwifungsi ABRI meupakan cirri khas dari sistem poltik demokrasi pancasila, dan sebagai cirri khas system politik demokrasi pancasila, Dwifungsi ABRI telah memperoleh legalitas formal structural dalam tap MPR dan perundang-

27

http://www.antikorupsi.org/docs/anggaranmiliterdanang.pdf/Posted by newblueprint on May/18/

2008/ 28

A. Heuken S.J., Yulia Gunawan, Herman Edison sinaga dan Ariesto Hadi berjudul ensiklopedia popular politik pembangunan pancasila, (Jakarta, yayasan Cipta Loka Caraka, Edisi ke-6, 1988 hal 185 dikutip dalam Soebijono, Cs.op.cit. hal 57-58


undangan, serta legalitas moral-kultural yang diakui sebagai suatu kebenaran, kewajaran, dan keharusan dalam demokrasi pancasila”. 29 Dengan konsepsi militer menjadi suatu kekuatan dalam sistem politik Indonesia dapat dipertegas dengan dikeluarkannya UU Tahun 1982 No. 20 tentang ‘Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara’. Pada pasal-pasalnya disebut bahwa , “ Angkatan Bersenjata mempunyai fungsi sebagai kekuatan pertahan dan sebagai kekuatan sosial”. 30 Dengan begitu dalam menjalankan peranannya sebagai kekuatan sosial militer berlaku sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial yang lain memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tentara Indonesia sebagai kekuatan politik harus ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai masalah kenegaraan dan pemerintah. 6.2. Teori Sistem Politik. Analisis sistem politik merupakan salah satu bidang analisis yang menarik dan penting. Apabila dikaitkan dengan pesatnya perkembangan jumlah dan aneka warna jenis sistem politik di dunia. Studi terhadap sistem politik sebenamya sudah sangat tua, bahkan sama tuanya dengan ilmu politik itu sendiri. Yang baru mungkin adalah pendekatan-pendekatan dan metode-metode ilmiah yang mendukungnya.

29

Syarwan Hamid. Dari Orde baru ke Orde Reformasi. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya. 1999. hal. 59 30 Dwi Pratomo. Op.cit. hal.37


Secara garis besar perkembangan terhadap studi perbandingan politik dalam bentuknya yang sekarang dimungkinkan oleh adanya dua hal. 31 Pertama, berkembang pesatnya perhatian sarjana-sarjana ilmu politik di barat terhadap wilayah “baru” di luar Eropa dan Amerika Utara yang tercermin dalam sejumlah besar studi kasus wilayah pada tahun 1940-an dan 1950-an. Studi yang sebagian besar didukung oleh kepentingan politik Amerika Serikat ini memuat orientasi studi perbandingan politik yang sebelumnya terbatas pada wilayah Eropa dan Amerika Utara menjadi meluas dengan meliputi wilayah-wilayah asia, afrika, dan amerika latin, yang dasardasar kehidupan politiknya sangat berlainan. Bahkan sejak itu studi perbandingan politik sering kali diidentikkan dengan studi tentang wilayah-wilayah “baru” itu sendiri yang kemudian melahirkan studi tentang masalah-masalah politik di wilayahwilayah “sedang berkembang”. Yang kedua adalah banyaknya kemajuan yang dicapai dalam studi tingkah laku yang sering disebut “behavioral approach”., yang kemudian banyak diterapkan dalam penelitian kehidupan politik. “Pendekatan tingkah laku” mi timbul pada era sesudah perang dunia kedua, terutama dekade lima puluhan dan kemudian menjadi begitu berpengaruh ehingga terbentuk semacam gerakan dalam komunitas akademik ilmu politik, yang disebut “behavioral movement”. Paling tidak ada empat ciri dari gerakan ini. Pertama, sebagian besar kaum “behavioral” menolak penempatan insitusi politik sebagai unit dasar analisis politik. Tidak membuang lembaga politik formal sebagai obyek studi politik, tetapi mereka

31

Budi winarno. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: Media Pressindo. 2007.

hal1-3.


juga mempelajari gejala-gejala sosial yang bersifat politik. Jadi unit dasar analisis mereka adalah individu dan kelompok. Kedua, mereka berasumsi tentang adanya kesatuan ilmu-ilmu sosial. Setiap prilaku seseorang dianggap berkaitan dengan prilakunya dalam bidang-bidang kegiatan lain dalam kehidupannya. Ketiga, digalakkannya pengembangan dan pemanfaatan teknik-teknik yang menjamin kadar ketepatan tinggi dalam observasi, kiarifikasi dan pengukuran data dan penerapan metode-metode analisis matematik yang canggih. Keempat, mereka berpendapak bahwa tujuan ilmu politik adalah pembentukan teori politi yang sistematik dan empiric, yang bisa menhasilkan pengetahuan yang reliable, artinya bisa diulang oleh peneliti yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda dengan hasil yang kurang lebih sama, dan valid, maksudnya bisa menggambarkan dan menjelaskan secara tepat kehidupan politik. Dengan menekankan studi prilaku individu dan kelompok-kelompok, ilmu politik bisa melepaskan din dan tradisi institusionalisme kaku yang hanya memperhatikan lembaga-lembaga politik yang legal formal menurut konstitusi seperti parlemen, birokrasi, eksekutif, dsb. Demikianlah, meluasnya perhatian para ilmuwan barat kea rah masyarakat berkembang yang dikenalkannya pendekatan tingkah-laku telah mempermudah usaha-usaha yang sama dan berlaku universal demi studi terhadap ilmu politik dengan lebih tepat. Oleh karena itu mendorong para teoritisi ilmu politik untuk menciptakan pendekatan atau kerangka analisis atau model lain yang sekiranya dapat dengan lebih tepat menggambarkan kehidupan politik. Pendekatan alternatif paling awal dan paling spektakuler yang menggambarkan masyarakat politik sebagai suatu sistem Dua perwujudan pendekatan sistem adalah


“analisis sistem” (general systems analysis) oleh David Easton dan “strukturfungsional” (Struktur-funcional analysis) oleh GABRIel A. Almond. Dengan menggunakan kedua pendekatan mi, kedua teoritisi tokoh “behavioralis” mi mengembangkan kategori-kategori analisis yang lebih tepat dan universal. Untuk dapat mengetahui pengertian sistem politik, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti sistem dan apa arti politik.Menurut Sukarna sistem adalah sesuatu yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan. Dengan demikian ada tiga unsur dalam sistem yaitu 32: 1. Faktor-faktor yang dihubungkan; 2. Hubungan yang tidak dipisahkan antara faktor-faktor tersebut; 3. Karena hubungannya, maka membentuk suatu kesatuan. Carl J. friedrich dalam buku Man And His Government mengemukakan defenisi sistem sebagai berikut : apabila beberapa bagian yang berlainan dan berbeda satui sama lain membentuk satu kesatuan, melaksanakan hubungan fungsional yang tetap satu sama lainnya serta mewujubkan bagian-bagian itu saling tergantungan satu sama lain. 33 Sistem adalah suatu interaksi diantara unit-unit yang dapat diidentifikasikan guna mencapai tujuan tertentu.34 Deliar Noer dalam Pengantar ke Pemikiran Politik : “Politik memusatkan perhatian kepada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula

32

33 34

Drs. Sukarna. Sistem Politik. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 1990 hal. 13 Drs. Sukarna. ibid. hal. 19 Mary Grisez Kweit.op.cit. hal 43


pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relative baru. Diluar bidang hukum sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. Hanya dalam zaman modern ini memang kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara” 35. Dan menurut Ossip K. flechtheim bahwa “politik adalah yang mempelajari sifat khusus dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi yang dapat mempengaruhi negara”. 36 Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem politik berhubungan dengan : 1. Sistem pemerintahan; 2. Sistem kekuasaan untuk mengatur hubungan individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara negara dengan negara. Defenisi sistem politik menurut GABRIel Almond :”……… sistem politik adalah interaksi dijumpai di semua masyarakat independen yang membentuk integrasi dan adaptasi melalui employment, ancamant employment, atau paksaan yang bersifat fisik.” 37 Yang mana menitikberatkan arti penting interaksi, funsi pokok sistem dan struktur sebagai sehimpunan peran yang saling bertalian. Basis penting dalam sistem politik adalah penentuan hubungan diantara fungsi dan struktur. Menurut GABRIel Almond bahwa sistem politik pada hakekatnya melaksanakan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan dan merubah unsur pertautan hubungan, agama dan system ekonomi, melindungi satu 35

lihat dalam Deliar Noer. Pengantar ke Pemikiran Politik. Medan: Dwipa 1965. hal 65 yang dikutip dalam Miriam Budiardjo.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005. hal 10 36 Miriam Budiardjo.ibid. hal 11. 37 Mary Grisez Kweit.op.cit. hal 44


kesatuan sistem politik dan ancaman-ancaman dari luar atau mengembangkannya terhadap

masyarakat

atau

menyerangnya.

Dimana

menurut

Almond

yang

menjelaskan tiga konsep yang dianggap paling penting dalam menganalisis sistem politik yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Kesatuan dan keutuhan yang dibentuk oleh tiga konsep ini, sistem, struktur, dan fungsi. 38 Sistem diartikan sebagai konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya, maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sudah sejak kita sadar akan pentingnya politik dalam hubungan sumber daya dan kebutuhan manusia.

Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong usaha

perdamaian; memajukan perdagangan atau membatasinya; membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau meutup diri; menarik pajak dari masyarakat secara adil atau tidak adil; mengatur prilaku manusia dengan ketat atau kurang ketat; mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidkan, kesehatan, dan kesejateraan atau tidak; dan sebagainya. Untuk melakukan berbagai kegiatan ini sistem politik mempunyai lembagalembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakasnaan-kebijaksanaannya.

38

Mohtar Mas’oed. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gaja Mada University Press. 1995.hal 23


Dalam kaitannya dengan dwifungsi ABRI ini, setidaknya, ada tiga peran penting yang dimainkan oleh militer 39. Pertama, militer menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota golkar, dan duduk mewakili dirinya di DPR. Pada tahun 1966, misalnya, anggota militer yang menjadi menteri sebanyak 12 orang dan 27 anggota cabinet, dan 11 anggota militer menempati jabatan strategis di departemen urusan sipil, di DPR sebanyak 75 anggota militer duduk mewakili militer, dan meningkat menjadi 92 % pada tahun 1970. Sementara itu, sebanyak 59% bupati di Indonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada tahun 1973, jumlah militer menjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikatyakan di tingkat pusat, dan 22 dari 27 privinsi di Indonesia dijabat oleh militer. Hingga tahun 1982, sebanyak 89% jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat yang berkaitan dengan persoalan sipil dijabat oleh militer. Pasca-pemilu 1987, sebanyak 80% anggota DPR dari fraksi ABRI dan 34 perwira senior menjadi anggota DPR melalui fraksi Golkar. Kemudian, 120 anggota militer terpilih sebagai pimpinan golkar daerah dan hamper 70% wakil daerah dalam kongres nasional Golkar bersasl dari militer. Jumlah fraksi ABRI di DPR juga meningkat dari 75 menjadi 100. Kedua,

militer

menghegemon kekuatan-kekuatan sipil.Ketiga,

militer

melakukan tindakan refresif terhadap rakyat. Beberapa kasus yang terjadi pada masa ini di antaranya adalah orde baru melakukan pembunuhan missal terhadap ratusan ribu anggota PKI dan pendukung Sukarno dan memenjarakan ribuan lainnya tanpa proses pengadilan (1966-1971); pelaksanaan operasi militer di aceh (1989-1999); dan

39

Budi Winarno.op.cit hal 36-38


masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya, yang karena terjadi di wilayah pedalaman dan jumlah korbannya sedikit sehingga tidak diberitakan luas. GABRIel Almond membedakan struktur politik atas infrastruktur politik yang terdiri dari struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, sector politik masyarakat; dan suprastruktur politik yang terdiri dari sector pemerintahan, suasana pemerintahan, dan sector politik pemerintahan. Dalam kehidupan politik demokratis, struktur politik ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat informal dan formal, struktur formal merupakan mesin politik yang dengan abash mengidentifikasikan segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat, sedangkan informal merupakan struktur politik yang mampu mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversikan tuntutan, dukungan dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Termasuk dalam formal ini dalam sistem politik adalah eksekutif, legislative, birokrasi termasuk juga yudikatif, sedangkan dalam sturktur informal adalah partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, opinion leaders, dan sebagainya. 40 Dengan demikian Dwifungsi adalah suatu konsep sistem politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuataan sosial politik dalam suprastruktur maupun infrastruktur sekaligus. Dimana kategori MacFarling disebutkan ada dua model struktur politik, yaitu, pertama, suprastruktur yang terdiri dari lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, para menteri serta agen pemerintah. Kedua, infrastruktur yang terdiri atas partai politik, kelompok 40

ibid. Hal 85


fungsional, figure-figur politik ( pemimpin informal), kelompok kepentingan ( pressure groups), media massa, dan massa mengambang 41.

Dan penelitian ini

membahas mengenai politik militer dalam kaitannya dengan teori dwifungsi ABRI dalam sistem politik Indonesia khususnya struktur politik. 7. METODOLOGI PENELITIAN 7.1. Jenis Penelitian Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Penelitian deskriftif melakukan analisis dan menyajikan fakta saecara sistematik sehingga dapat lebih mudah disimpulkan dan dapat menjawab masalahmasalah secara tepat dan terandalkan kesahihannya. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, maupun masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 42 Dimana tujuan penelitian desktriptif adalah untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi , situasi yang timbul dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian itu 43. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. 41

Ikrar Nusa Bhakti. Tentara Mendamba Mitra; Hasil penelitian LIPI tentang pasang surut keterlibatan militer dalam kehidupan kepartaian di Indonesia. Bandung: Pustaka Mizan. 1999.hal 3637. 42 Hadari Nawawi. Metodologi Penelitian Bidang sosial. Yogyakarta: Gajamada University Press.1987. hal 63. 43 Burhan Bungin. Metologi Penelitian Sosial. Surabaya:Airlangga University Press.2001.Hal.48


7.2. Teknik Pengumpulan Data Guna

menunjang

kelengkapan penelitian,

maka

peneliti

melakukan

pengumpulan data dengan cara library research, yakni teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami data-data dari buku-buku, artikel, surat kabar, majalah dan sumber yang lain yang ada kaitannya dengan permasalahan pada penulisan karya ilmiah ini. 7.3. Teknik Analisis Data Tahap selanjutnya dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan analisis terhadap masalah yang telah dirumuskan. Untuk menganalisis data yang dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif

Teknik analisis

deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa.


BAB I PENDAHULUAN. I.LATAR BELAKANG Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah

Recommend Documents