BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dengan bergulirnya era reformasi telah membawa perubahan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia baik secara nasional maupun regional. Salah satu agenda reformasi adalah terwujudnya desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah sebagai mana diamanatkan di dalam ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk mengimplementasikan ketetapan MPR tersebut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Selanjutnya dalam pasal (4) dinyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”
1
Universitas Sumatera Utara
Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa telah terjadi perubahan
yang
besar mengenai hubungan antara legislatif dan eksekutif. Kepala daerah dengan DPRD mempunyai kedudukan yang sama yaitu sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga kedudukan kedua lembaga tersebut merupakan mitra yang dapat berkerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah. Disisi lain DPRD yang merupakan wakil rakyat di daerah, diharapkan peka terhadap berbagai inspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kemudian mengadopsinya ke dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama kepala daerah (Bupati/Walikota). Hal ini sejalan pasal 45 huruf e sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa “Anggota DPRD mempunyai kewajiban; menyerap, menampung. menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat” selanjutnya pada hururf (d) dinyatakan bahwa “memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya” Dalam rangka otonomi daerah, maka timbul tuntutan terhadap pemerintah daerah untuk menciptakan good governace. Hal ini menjadi penting sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Untuk mengwujudkan akuntabilitas dan transparansi diperlukan pengawasan baik dari dalam pemerintah daerah (pengawasan internal) maupun pengawasan dari luar pemerintah daerah (pengawasan eksternal).
Universitas Sumatera Utara
Menurut pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai fungsi: (a)
Legislasi,
(b)
Anggaran dan
(c)
Pengawasan. Selanjutnya pada ayat 2,3 dan 4 dijelaskan bahwa; Fungsi legislasi
diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah dan fungsi anggaran diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama Pemerintah Daerah, sedangkan fungsi pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undangundang, peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dari ketiga fungsi DPRD tersebut di atas, yang menjadi sasaran penelitian adalah fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, lembaga legislatif diharapkan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami mengenai serangkaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara bertahap telah membawa perubahan terhadap manajemen keuangan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah di era reformasi
memiliki karakteristik yang berbeda dari
pengelolaan keuangan daerah sebelum reformasi. Karakteristik tersebut antara lain adalah :
Universitas Sumatera Utara
1. Vertical Accountability menjadi Horizontal Accountability 2. Tradisional Budget menjadi Performance Budget 3. Pengendalian dan Audit Keuangan menjadai Audit Keuangan dan Kinerja 4. Menekankan pada konsep Value of Money
dengan konsep 3 E (Ekonomi,
Effesiensi dan efektif). 5. Penerapan konsep Pusat Pertanggung jawaban. 6. Perubahan Sistim Administrasi Keuangan dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) menjadi Sistim Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). 7. Anggaran berimbang menjadi anggaran surplus dan defisit . Dengan terjadinya perubahan karakteristik dari tradisional budget menjadi performance budget, menuntut angota DPRD untuk memahami perubahan tersebut. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dipandang penting agar mereka dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam anggaran tradisional, kepala daerah dianggap memiliki kinerja yang baik apabila dapat menghabiskan anggaran yang tersedia, tetapi dengan berubahnya sistim anggaran daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, seorang kepala daerah memiliki kinerja yang baik jika jumlah rupiah atau besarnya anggaran yang d Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan pengujian tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPRD (Pramono, 2002). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menunjang fungsi pengawasan adalah reformasi dan legitimasi wakil rakyat sedangkan faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah rendahnya
Universitas Sumatera Utara
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana. Disamping itu, hasil penelitiannya membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik mempunyai hubungan tidak langsung dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD. Penelitian yang sejenis dilakukan oleh Adriani (2002) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara siqnifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Sopanah (2003) telah melakukan penelitian yang sama dengan Adriani tetapi dengan menambahkan variabel partisipasi masyarakat dan trasparansi kebijakan publik sebagai moderating Variable. Di dalam pelaksanaan tugas, anggota DPRD dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) Panitia musyawarah (Panmus) dan (2) Panitia anggaran (Panggar) yang terdiri dari beberapa komisi dari berbagai Fraksi yang diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan usulan dari fraksi-fraksi. Panitia anggaran (Panggar) terlibat langsung pada setiap tahapan proses penyusunan anggaran daerah, sedangkan anggaota DPRD secara keseluruhan terlibat pada tahap akhir pembahasan anggaran melalui sidang paripurna DPRD baik pada waktu pembahasan dan pengesahan APBD di awal tahun anggaran
maupun pada waktu pembahasan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan penelitian sebelumnya. Disamping itu, penelitian ini membuat suatu model yang berbeda yaitu dengan menambahkan variabel jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan panitia anggaran yang diduga akan mempengaruhi
Universitas Sumatera Utara
kinerja panitia anggaran dalam melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, panitia anggaran dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini mengingat hasil kerja panitia anggaran menjadi dasar perencanaan dan pengawasan APBD yang menggambarkan kinerja anggota DPRD secara keseluruhan.
1.2 Perumusan Masalah Bardasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah pengetahuan tentang anggaran, jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap kinerja panitia anggaran. 2. Apakah partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran, jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan panitia anggaran 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian untuk masalah tersebut sebagai berikut : 1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan tentang anggaran, jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan, mempunyai pengaruh terhadap kinerja panitia anggaran.
Universitas Sumatera Utara
2.
Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat akan mempengaruhi hubungan antara pengetahuan tentang anggaran, jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan dengan kinerja panitia anggaran.
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini anrara lain adalah : 1. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi terutama untuk pengembangan sistim pengendalian manajemen sektor publik. 2. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mengwujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (Good governance) 3. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi partai politik dalam merekrut anggota DPRD dan pengembangan kader partai 4. Agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan anggata DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. 5. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam bidang yang serupa.
Universitas Sumatera Utara
