Sub Bagian Humas dan Tata usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
\HJ SflD
Bali
Post
Terdakwa Korupsi Dermaga Gunaksa
Dituntut Berbeda primer.
dan denda Rp 500 juta subsider
Rabu (30/3) malam kemarin dinyatatan terbukti bersalah dan masih disidangkan di Pengadi meyakinkan melanggar Pasal3 jo lan Tipikor Denpasar. Perkara Pasal 18IIU No. 31 Tahun 1999 dengan berkas terpisah dengan tentang Tipikor, sebagaimana
Suryatin Lijaya, bereaksi cukup keras. Dia menyatakan akan segera melakukan pembelaan, karena kliennya tidak terbukti
Mangupura (Bali Post)
-
sebagaimana dakwaan
dugaan Namun, terdakwa dinyatakan enam bulan. korupsi pembangunan Dcr- terbukti bersalah sebagaimana Atas tuntutan itu, terdakmaga Gunaksa di Klungkung, dakwaan subsider. Gusti Ardani wa melalui kuasa hukumnya, Tiga terdakwa kasus
terdakwa masing-masingl Gusti yang telah diubah dan ditambah bersalah. "Pasti saya ajukan Ayu Ardani, LB. Susila dan Ni dengan UU No. 20 Tahun 2001 pledoi, arong dia tidak ada koNyoman Hendrawati itu. malam tentang per:ubahan atas UU No. rupsi kok," jelas Suryatin. Sementara terdakwa kedua kemarin agendanya pembacaan 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. tuntutan oleh JPU Made Pasek, Terdakwa mengembalikkan yang diajukan ke persidangan kerugian keuanggan negara Rp adalah Ni Nyoman Hendrawati. A.A. Gede Putra, dkk. ' Dalam tuntutan yang dibaca- 1,1 miliar lebih. Atas berbagai Nasib berbeda didapat Hendrakan silih berganti, para terdakfa pertimbangan. jaksa membebas- wati yang kemarin didanpiagi dituntut berbeda-beda. Pertama I kankan terdakwa dari dakwaan kuasa hukumnya, Niasaputra, Gusti Ayu Ardani yang didamp- primer, menyatakan tetdakwa Pande Sugiarta, Ika Nedy. Pasalirgi tim kuasa hukumnya, Surl'a- terbukti sacara sah bersalah nya, malam kemarin JPU-A.A. tinl-ijaya, dkk., JPU Made Pasek dalam dakwaan subsider. Jalsa Putra menuntut terclakwa lebilt di depan majelis hakim diketuai kemudian menuntut supaya tinggi. Untul Hendrawati, paszil Gede Haryddi menyatakan ter- majelis hakim menghukum ter- yang menjerat terdakwa adalah dakwa Ardani tidak terbukti dakwa dengan pidana penjara Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 melaku.han tindak lidana korupsi setahun enam bulan (1,5 tahun) Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas IIU No. 31 Tahun 1999 ten-
tang Tipikor jo Pasal 55 ayat
1
Susila. Pada pokoknya, pertim bangannya yalg digunakan termasuk pasal sama. Made PaseL dalam tuntutannya menyatakan
terdakwa Susila tidak terbukti
ke 1KUHP. Terdakwa kemudian sebagaimana dalam dakwaan dituntut selama dua tahun enam primer. Namun, terbuhti dalam bulan dikurangr sepenuhnya dakwaan subsider yakru Pasal 3 selama terdakwa dilahan dln UU Tipi-kor. Oleh karenanya. jakmembayar denda Rp 500 juta sa menuntut LB. Susila selama subsider enam bulan. Jika uang dua tahun penjara dan denda Rp pengganti tidak dibayar, maka Rp 500 juta subsider enam bulan.
harta bendanya dapat disita. Terdalwa tidal. tlibebanimembaDanjika tida} mencu.kupi, maka yar uang pengganti karena sebel'diganti dengian pidana penjara umnya dia telah mengembalikan selama dua tahun. Atas tuntu- seluruhnya kerugian keuantan itu, terdakwa melalui kuasa gan negara yang dititip nelalui hukumnya Nirasaputra dkk. bank atar.l rekening kejaksaan. mengatakan akan melakukan Uang yang dikembalikkan itu Rp pembelaan atau pledoi dalam 1.492.940.000. Atas tuntutan itu, sidang pekan depan. Pukul 20.15 Wita sidang
dilanjurkan untuk pembacaan tuntutan dengan terdakwa I.B.
Edisi
| (s^lr,rl ltldld
Hal
:3
2416
terdakwa yang didampirgi kuasa hukumnya I Nyoman Jaya, S.H. akan meLkukin pebelaan dalam sidang pekan depan. (kmb37)
t,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
W
Bali posr
Soal Dana Pilkada
2016, I\PHD KPU Diplot Rp 23
Miliar
I
Singaraja (Bali Post) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menetapkan porsi anggaran penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (Pilkada). Dari total anggaran Rp 42,7 miliar tahun 2016 ini telah disiapkan Rp 23 miliar. Untuk anggaran pengamanan diplot Rp 5 miliar dan untuk operasional Bawaslu dipatok Rp 9 miliar. Anggaran awal ini telah dilengkapi berkas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dalam waktu dekat akan disahkan. Pemerintah daerah me- yang sudah disiapkan itu penganggaran yang sudah mastikan tidak ada masalah anggaran pilkada. Bahkan, jadwal pelaksanaan pilkada
dipastikan tetap pada jadwal yang sudah ditetapkan KPU Pusat dan tidak ada istilah
pilkada diundur ke tahun 2018, hanya karena berkas NPHD ini belum disahkan. Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna di gedung dewan Rabu 130/3) siang kemarin mengatakan, walaupun KPU Pusat menginstruksikan batas waktu pengesahan NPHD paling lambat 30 April 2016, mestinya situasi
ini tidak perlu ditakuti, kalau dana pilkada tidak akan bisa digunakan oleh KPU. Soalnya, pemerintah daerah dan KPU masih memlIi-ki waktu hingga satu bulan
efektif melengkapi berkas
administrasi anggaran penyelenggara pilkada. Selain itu, anggaran ini sudah disepakati dianggarkan dua kali tahun anggaran. Agar dana
Edisi
Hal
bisa digunakan pemerintah,.
sekarang administrasinya dilengkapi mengikuti regulasi yang sudah digariskan.
"Saya sangat sayangkan ada
komentar menunda pilkada karena dana pilkada itu tidak bisa cair. Ini riskan dan sangat memengaruhi penilaian publik terhadap pemerintah. Anggaran ini sudah disepakati dan tinggal menunggu sebulan ke depan
pengesahkan NPHD-nya," katanya.
Di sisi lain; Supriatna
mengatakan, jadwal Pilkada
Buleleng sudah ditetapkan Februari 2017 mendatang, atas keputusan KPU Pusat. Itu artinya, tidak mungkin dilakukan penundaan pilkada dari jadwal yang sudah ditetapkan. Di samping itu, pemerintah daerah, DPRD,
ditetapkan dua kali anggaran
ini juga sudah disepakati. Dan kalau sekarang pola penganggarannya kembali dipermasalahkan, maka itu sama saja artinya mengabaikan kesepakatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, pihaknya mengharapkan agar situasi daerah
tetap kondusif. Karena itu, semua pihak bisa memahami
regulasi yang ada. sehingga pilkada bisa berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang sudah disiapkan. Anggarannya bisa direalisasikan sesuai kebutuhan yang ada.
'Tidak ada istilah pilkada ditunda. Sebab, anggarannya sudah jelas disepakati dua tahun anggaran. Kalau sekarang
ini dipermasalah-
kan menjadi satu kali. hal itu sama saja mengabai-kan kes-
KP-U, Bawaslu, dan instansi
epakatan sebelumnya. SaYa yakin pillrada berjalan sesual
anggaran penyelenggaraan
rencana dan anggarannya sudah disiapkan," tegasnya.
terkait sudah menyepakati
pilkada. Masalah teknis
: laais,ll tvbtuI ?o16 :II
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post ?an
'A- -
i
Ketua Tim Anggaran
Pe-
merintah Daerah (TAPD) yang juga Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka,
M.P. juga meyayangkan komentar di media massa yang
mengkhawatirkan pilkada akan tertunda karena belum disahkannya NPHD dana penyelenggara pilkada. Puspaka
mengatakan, setelah anggaran disepakati pihaknya sudah memberikan kesempatan
kepada pengguna anggaran menyusun kebutuhan anggaran secara terperinci. Namun
dalam penyusunan
itu ter-
jadi perubahan regulasi yang melarang KPU menggunakan
anggaran untuk membayar honor pekerjaan yang diberi-
kan kepada pihak ketiga.
KPU sendiri sudah diminta menyempurnakan sesuai regulasi yang baru. Namun sampai kemarin, TAPD be-
lum mendapatkan informasi
terkait penyempurnaan detail
kebutuharl anggaran dari KPU. Siturisi ini membuat
lasi terbaru. "Saya sampaikan anggaran sudah siap. Dan kami menjamin. Kenapa NPHD belum disahkan karena masih ada penyempurnaan detail pemanfaatan anggaran
oleh KPU, lantaran ada perubahan regulasi. Bagaimana perubahan itu sampai hari ini (Selasa 2913) kemarin kami
belum terima. Setelah HUT Kota kami akan koordinasikan untuk mendapat penjelasan terkait anggaran pilkada
yang sudah siap," jelasnya.
Seperti diberitakan sebel-
umnya, anggaran dana pilka-
da yang sudah disiapkan pemerintah belum disahkan dalam bentuk dokumen NPHD. Situasi
ini
membuat
jajaran KPU waswas kalau dana tersebut belum bisa digunakan berdasarkan polapola yang sudah ada. Apalagi, KPU Pusat menginstruksikan NPHD dana pilkada harus sudah disahkan 30 April 2016.
Atas kondisi ini, KPU telah
melakukan komunikasi den-
pemkab belum mengesahkan
gan pemerintah daerah untuk
ke pemerintah pusat untuk mendapatkan perrjelasan
memastikan NPHD bisa disahkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Jika sampai batas waktu itu NPHD belum juga disahkan. KPU bisa saja menunda pilkada ke tahun
NPHD. Selain itu, pihaknya merencanakan berkoordinasi
terkait pertanggungjawaban maupun pola pemanfaatan anggaran pilkada sesuai regu-
Edisi
: (anis,A faard
Hal
: lf
bl6
20 18
mendatang. (kmb38)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
Post
Reali sasi Bedah Rumah di Bu let Singaraja @ali Post)
-
Program pengentasan
kemiskinan melalui bantuan
Bali, APBN tlan prcgram Cour-
porate Sosial Responsibility (CSR) dan sumbangan
pilak
bedah rumah sejak beberapa tahun terakhir telah banyak
ketiga yang tidak memikat. Khusus untuk dana APBN
diterima warga kurang mampu di Buleleng. Sejak kepemimpi
sumber danaaya ada dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekegjaan
nan Bupati Buleleng Putu
Agus Suradnyana (PAS) bersama. Wakil Bupati dr. Nyoman $utjidn, Sp.OG. tercatat
131 kepala keluarga (kk) yang menjadi sasaran bedah rumah. Dari jumlah itu, hingga tahun ini telrh terealisasi 5.899 unit rumah layakhuni. Hingga masa jabatan Bupati PAS-Sutjidra berakhir tahun'2017 mendatang, pemJcab masih menyisalan ban' tuan b€dah nrmah 3.232 unit. 9.
Sisa bedah rumah ini nantinya
akan digenjot hirgga akhir tahun 2017 mendatane.
Bantuan bedah rumah ini memanfaatkan sumber dana APBD Buleleng APBD Provinsi
Umrrm dan Perumahan Ri.bat (Kemenpu-Pera). Kepala Dinas Soeial @insos) Gede Komang di ruarg kerjarya Rabu (30/3) siang kenurin men-
gatakan, sejak meuggulikan bantuan bedah mmah pibaknra memasang target setiap tahun disasar 1.500 rmit rumatr yang
akan dtealisasikan. Ta4et ini
dipasang berdasarkan hasil suJvei dan men,€suaikan kon-
disi keuangan daerah. Selain iha dari data yang Dasuk saat dilakukan verfikasi banyak wlrga yang diusulkan tidak
.seuai dengan kondisi di lapangan) Bahkan, dalam usulan
itu
aparat di desa/l<eluralan
banyak warga yang dinsulkan itu terkesan dipa.ksa.kan. Padahal setelah dicek ke lapargarl
kondisi ekonomi warga yang bersangkutan tergolong mampu.
Warga tersebut menempati rumah yang masih layak*lrtni-
"I(ita memang masih menyisakan bedah rumah yang belum direalisasilan. Setiap tahun,' kita targetkan sebanyak 1.500. Dari pengalaman yang kita temulan di lapangan kalau usulan dari aparat desa itu terkesa!
dipalsalanuntuk merulapat\an bantuan bedah rumah, sehingga
dari usulan itu terpaksa kita bat'lk'n," tegasnya_ Sejak nengdirkan program bedah rumah ini. kata Gede I{omang, pihaknya masih mengalami kendala sangat berarbi. Setelah bahan bangunan rumalt (BBR) yang kita berikan, warea penerima masrh kesulitan membayar ongkos tukang yang al
mengerjakan bangunan rumah
itu. Hal ini karena program bedah rumah ini mengguna-kan
pola swadaya. Artinya, ongkos tukang diserahkan kepada warga bersangkutan. Namun, faktanya warga penerma ban-
tuan bedah rumah justru cu.kup memiliki
biaya
tidal
ongkos
tukang bangunan. Mengatasi masalah ini, Dinsos menggalakkan agarwarga sadar dan mem-
bangkitkan langkah gotong rcyong pada saat membangun atau merehab rumah dari bantuan pemerintah. 'I(endala itu
memang sempal mengganjar program kita, namun dengan perdekatan yang kita lakukarl sekarang warga p€nenma ban-
tuan itu kita arahkan untuk membangkitkan gotong rcyong dalam memanfaatkan bantuan bedah rumah itu," tegasnya.
Grnb38)
Edisi
Hal
| (s,ll.is ,31 Nlerrri. ?bl6
rg
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali
Post Pengaspalan Pasar Senggol
Pedagang Keluhkan Debu dan Kerikil Semarapura (Bali Post) Proyek penataan subterminal yang juga dimanfaatkan sebagai pasar senggol di Kota Semarapura dengan anggaran Rp 1,26 miliar, dikeluhkan oleh para pedagang yang kebanyakan berjualan makanan. Pasalnya, aspal hotmix diganti dengan aspal kualitas rendah yang hanya disiram di atas kerikil' Kondisi ini menyebabkan pasar berdebu dan penuh kerikil. Hasil pantauan v/artawan kemarin, sejumlah pedagang yang sebelunnya menempati
Bali Post. Rabu (30/3)
jalan yang berada di selatan
sudah bisa memasuki subter-
minal. Sayangnya, banyak di antara mereka mengeluhkan kualitas aspal yang sebelum-
nya menggunakan hotmix. Pasalnya, debu yang ditimbulkan amat tebal dan aspalnya mudah terkelupas.
Seorang pedagang yang
tidak mau disebutkan namanya mengatakan, aspal
terdahulu lebih bagus dibandingkan yang sekarang. 'Yang lalu tidak seperti rni, debunya
naik ke atas," tuturnya. Hal serupa juga disebutkan se-
orang pembeli di pa6ar senggol, Komang Dharma. Menurutnya, eebelun ditata pasar
senggol lebih nyaman dan bersih. "Iiclak seperti saat fu| kaki sakit menginjak kerikil. Datang dari pasar, kaki kotor karena debu," imbuhnya. Pengerjaan proyeL penataan subterminal dimenangkan CV Okane. Saat ditanya, pekerja yang sedang menyiram cairan aspal mengaku mengerjakan sesuai dengan
perjanjian kerja. Menurutnya, sesuai dengan perjanjian, pengerjaan proyek subterminal hanya menggunakan lapis
penetrasi makadam (LaPen), tidak memakai aBpal hotmix seperti sebelumnya.'Memang'
1
":q L,r
Edisi Hal
: :
lo
t.-
seperti ini yang dirhinta.
Han_ya lapen, tanpa hotmix,"
ungKapnya.
Saat diminta konfirmas-
inya terkait penggunaan
laoen tereebut. Kadie Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Klungkung Nensah Sukasta membenarkan. oKatena anggarannya terbatae. hanya bisa aspal laPen.
Jadi, mohon pengertiannya,"
tuturnya. (dwa)
RENDAH - Proyefr pen@taan aubtermi-
nal Kota Semarapura dikeluhkan harena menggunahan dEpal berhualitat rendah.
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
Post Musrenb ang Munculk&il.l Usulan Program Senilai Rp 8,7 Triliun
V
Amlapura (Balipost) Ambisi Pemkhb Karangasem membangun daerahnya terlihat dari agenda
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang
dilaksanakan Rabu (30/3) kemarin. Musrenbang tahun ini membawa usulan
549 pro-
gram dah 1.985 kegiatan. To-
tal permohonan anggarannya cukup fantastis, mencapai Rp'
triliun. Kepala Bappeda Karangasem I Ketut Sedana Merta mengathkan, pelaksanaan 8.7
musrenbang tahun 2016 telah
dilaksankan secara berien-
jang dengan tahapan musienbang tingkat desa/kelurahan pada Januari 2016. Selan-
jutnya, musrenbang tingkat kecamatan pada 16 Februari
sampai dengan 29 Februari 2016. Konsultasi publik dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2017 telah dilaksanakan pada
tanggal24 Maret 2016, dilan-
jutkan dengan Forum SKPD yang digelar 28 Maret lalu. Dari 549 program dan 1.985 kegiatan itu terbagi dalam 7.06 persen usulan bidang ekonomi. 87,71 persen usulan
bidang lingkungan hidup,
ketertiban umum, pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum serta 7.06 persen
usulan bidang pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial, pariwisata dan budaya. Dengan musrenbang ini. Sedana Merta menegaskan
ingin mendapat masukan
dibutuhkan sebesar Rp 8,7
triliun itu, bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp 2,6 miliar, APBD Provinsi Rp
57,5 miliar dan dari APBN
sebesar Rp 6,1 triliun. Da# komposisi itu, jelas mempefii.
lihatkan kecilnya kemampuan pemerintah daerah
menuntaskan ratusan usulan program .tersebut. Sehingga, diperlukan sinergi pembangunan dengan Pemprov Bali dan pemerintah pusat. Pemkab Karangasem harus meniliki
kemampuan lobi yang baik
untuk merebut anggaran
dari pemerintah pusat untuk menuntaskan program tersebut.
Pelaksanaan musrenbang
ini menjadi musrenbang pertama kali periode kepemimpi.nan Bupati I Gusti Ayu Mas
Sumatri. Ia menegaskan komitmennya dan berjanji kepada seluruh masyarakat
untuk mewujudkan visi
Karangasem cerdas, bersih, dan bermartabai berlandaskan Tri Hita Karana. Mas Sumatri meminta seluruh SKPD
terkait agar bersungguh-
sungguh berupaya mewu-
judkan visi misi itu melalui pelaksanaan musrenbang ini. Tentunya, dengan menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan visi misi itu. "Kami sudah tetapkan sembilan program unggulan. Itu
yang harus dijawgb,.-SKPD dalam programnya dalam musrenbang ini," tegasnya. Bupati Mas Sumatri men-
gakui, tiap tahun sebagian
untuk penyempurnaan rancangan RKPD. Di sana me-
besar rencana kerja hasil kes.
dana lainnya. "Dengan musrenbang ini, kami juga ingin
gasem diminta agar didorong
epakatan dalam musrenbang;
muat prioritas pembangu- kabupaten belum sepenuhnan daerah, pagu indikatif nya dapat direalisasikan tapendanaan berdasarkan hun ini. Hal ini dikarenakan fungsi SKPD dan informasi -masih terbatasnya anggaran mengenai kegiatan yang pembangunan. Sehubungan pendanaannya berasal dari dengan itu, maka keeiatan APBD Kabupaten. APBD yang belum bisa didanii dari Provinsi, APBN dan sumber APBD Kabupaten Karan. mendapatkan rincian awal
RKA-SKPD, khususnya yang
berhubungan dengan pembangunan." katanya. Dari total anggaran yang
Edisi Hal
z kcrnis,zl t3
t'ktul ?o(6
untuk dibiayai dari APBIr sesuai dengan kewenangal pemerintah seperti termua dalam UU nomor 23 tahu: 2014 tentang Pemerintal
Daerah. (kmb31)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
w Bali Post Musrenbang 2017
Usulan Kegratan CapatRp 670 Miliar Lebih kan program kegiatan Pnontas
Banqli (Bali Post) -
M-usvawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Rencana Kegiatan Keqa Pembannutan Daerah (RKPD) KabuPaten b.nsli 2016 diselar' Rabu (30/3)
kemirin di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli Dalam Musrenbans ltu disampaikan selurun usul-an kegiatan SKPD untuk tahun 201? Yang total nilainya mencapai RP 670.052.375 541
Keoala BaPPeda dan Pena-
nrman Modal Bangli I NYoman Widiana menjelaskan,. musrenhang RKPD ini d rmaksudKan untuk menyelatastsa n Prrontas dan sasaran Pembangunan daerah kabuPaten dengan arah kebijakan Provinsi mauPun nasional. Mekanisme P9nYe-Eng' garaannya dilakianakan dalam bentut sidang Pleno dan sdang
kelompok untuk nenyampar-
RD 109.867.997.614. Prioritas
oada-20i? Sebelum Musrenbang iIKPD k"mnrin dilaksa nakan. terlcbih dahulrr dilakukan frrrum konsultasi pubIi]< lancangan awal RKPD pada 15 Maret lalu dan mengsej,rr forum SKPD dengan
o.mbangunan ini mengacu Pada
program priontas hasil Musrenhane kecamatan. Semua nasu
investasi. iudustri kecil, koperasr dan UMKM. Iingkungan hiduP, tata ruaDg dan Pengelolaan ber-
-.ki"nisme drskusi terhadaP
diskusi sebelumnYa akan dibalas kenrhali pada Musrenbang RKPD
untuk memPertalam Prrorltas
pembangunan KabuPaten Bangh 2017. terangnya Dari nilai RP 670 m ar.lebih. kegiatan Yang dlu-srl I Kan
drhagr menladi emPat bldang' vakni sosial buda5l senttat xP
its.gzx zll.zt r. bidang ekonomr senilar Rp 33 060.766.496. brdang orasarana wilaYab dan Pena'
ia^n ruang RP 28a 194'774 22O dan bidang Pelur,r..anan umun't
reformasi birokrast dan tata
kelola, peDanggulangan kemisJri-
nan, infrastruktur, Pertanran
dan ketahanan Pangan' kesenatan. pen'd tdtkan, kebudaYaan' oariwisata dan ekonomi kreatif'
encana. ketentraman. ketertlDan
dan keamanan Sementara itu' Bupati Banghl jika Made GranYar mengatakan, n BaPPeda laPora memnerhatikan dan Penanaman Modal. PihalnYa menilai oerlu adanYa Perungxa-
tan anggaran belanja langsung
untu-k oengatasi Permasataaon rakvat. "Sebagai bupatr saya menginginkan ketersediaan ang-
eatot bi"o lebrh ditingkatkan Fatrne tidak 60 Persen darr KP
MUSRENBANG - Muerenbang RWD Bangli lang digelar Robu (3A3) hemarin' 6?0 miliar bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ralTat'"
katanya.
Diiegaskan pula, Musren-
bang merupakan_momen Yang sangat Penting dan strategrs dal,am upaya meni'usun Pnontas pembanzunan tahun 2017. Yang ielanjutnya al
Edisi
Hal
I
oenvempumaan Rancangan Ren_ tani Ke4a Pemhang.rnan Daerah
(RKPD) serta men]Aclr acuan dalam penyusunan Xgbijaka n Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Arggamn Sementara
{PPAS). vane kemudian men' jadi dasai penrusuqdri RAPBD (krnb45)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali
W
Post
Korupsi untuk Beli Narkob"
Mantan Bendesa Samuan
V -
Dituntut Denpasar (Bali Post) Ma nta n Bandesa Ada t
Samuan, Desa
Petang, Badung,
C
I
ara ngsari.
Made Dar-
ma. Rabu (30/3) kemarin di-
tuntut hukuman dua tahun
maka diganti dengan pidana
penjara selama l0 bulan." tuntutjaksa dari Kejaksaan Neseri (Kejari) Denpasar itu. Sebeluranya, terpidana kasus narkoba ini didakwa atas kasus dugaan korupsi bantuan basi hasil dana pajak daerah dan reiribusi daerah Kabupaten Baduns, hirqga terdalwa merugikan keuangan negara Rp I75 iuta. Terdakwa juga diduga melakukan korupsi bantuan keuangan khusus (BKK) yang sumber dananya dari APBD Provonsi Bah meniapai Rp I00
penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Gusti Ayu Rai Artini dan GAP Hendrawati. Dalam s.rdang di Peneadilan Tipikor Denpasar, teidakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsider. yakni Pasal 3 avat 1 io Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 te n.ta ng Tipikor seb- juta. Jika dikalkulasi terdikwa agarmana yang telah diubah dinilai telal merugikan keuangan dan ditambah dengan UU No. dan perekonomian negara Rp 2?b 20 Tahun 2001 tentang pe- juta. Dan dalam perkara ini. terdarubahan atas UU No. 31Tah-un 1999 tentang pemberantasan
tipikor. Selain dituntut hukuman
dua tahun penjara. di hadapan
majetis hakim pimprnan G-ede Haryadi, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider empat bulan kurungan. Jaksa di
depan persidangan juga menun-
tut terdakwa yang sebelumnva tersangkut kisuJ narkoba ini
i
membayar uang pengganti se-
bagai akibat kerugian nesara Rp 12 juta. Dengan ketentuan,
apabila tidak membayar uang
pengganti setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilakukan . lelang. "Jika tidak memenuhi,
Edisi Hal
:
ttswrr* n
."d\ Vlno.\ aolt
kwa sudal mengembalikkan uans tFrsebut hingga tersisa Rp 12 iuta.
Dana itu dikirim Pemiab
Badung melalui rekening Desa
Carangsari. Saksi Ni Wayan Serni selaku bendahara d'esa kemudian meminta terdakwa Made Darma selaku bandesa adat, untuk mengambil uans tersebut. Tanggal 10 Novembei 2014, Wayan Serni menyerah-
kan uang tersebrit ke terdakwa dalam bentuk uang tunai
"Terdakwa mengambil uanr itu. dibawa ke rumahnya tanpi' pernah melaporkan kepada perangkat desa. Bantuan Rp 175 juta itu malah digunakan untuk kebutuhan pribadinva. yakni foya-foya ke kife, membel narkoba," sebut jaksa. (kmb37)
t,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
L$g-rJ
FHB \f,lP}' BAIi
JaIan
POsT
di Kelurahaq Beng Rusak Parah,
Perbaikan Dilakukan Bertahap Gianyar (Bali Post) -
Jalan rusak di Kabupaten
Gianyar ternyata tidak hanya drjalur utama, namun juga di
pinggir Kota Gianyar. Masih
banyak ruas jalan yang dalao kondisirusak parah dan perlu segera ditangani, Seperti di seputaran Kelurahan Beng.
Aspal jalan telah banyak
mengelupas !antaran sudah
bertahun-tahirn tidak mendapat perbaikan.
Berdasarkaan pantauan Rabu (30/3) kemarin, jalan dengan kondisi berlubang bisa ilitemui di berbagai ti' tik ruas jalan di Kelurahan Beng. Bahkan tidak sedikit yang lubangnya cukup dalam. Kondisi
ini pun
membuat
warga harus menitrgkatkan kewaapad.aan Drra melrn_ tas di jalur tersebut. "Yang meresahkan ini kan j alan yang lub angnya- dalam. Kalau
orang yang tidak
Edisi
Hal
:l
hatihati
,
bisa jatuh," ucap Agus Ariawan, salah seorang warga. Ia rrenyebutkan, kerusakan jalan di seputaran Ke-
lurahan Beng sudah terjadi cukup lana. Diungkapkannya, banyak titik jalan yang sudah berkerikil lantaran aspal telah mengelupas. "Rusak
seperti ini sudah lama. Tapi sampai sekarang belum terlihat adanya upaya perbalkan oleh pemerintah," katanya.
Dikonfirmasi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan
Umum K4bupaten Gianyar,
Nyoman Nuadi, mengatakan, ruas jalan di Kelurahan Beng merupakan jalan kabupaten. Pihaknya pun tidak menampik jika saat ini kondisinya sudah banyak mejgalami kerusakan. Menurut rencana, perbaikan ruas jalan tersebut dilakukantahun ini. "Di KeIurahan Beng sudah dianggar. kan untuk perbaikan tahun
',/
ini dengan menyasar ruas jalan areal dalam. Rata-rata rusaknya di sana. Sementata
untuk jalur utama kondisinya masih bagus," katanya. Dijelaskannya, di Kelurahan Beng akan dilakukan perbaikan jalan rusak sepanjang 3
kilometer. Perbaikan jalan menjadi hotmix itu dianggarkan di APBD 2016 sebesar Rp 3 miliar,
Disinggung tahapan saat
ini, Nuadi mengatakan,
pihaknya kini sedang mem'
persiapkan berkas untuk tender. Ia berharap bila tender bisa dilakukan April, paling cepat Mei pelaksanaan
perbaikan jalan sudah bisa dilakukan, "Kita bertahap ya karena adajugajalur lain yang diperbaili. Tetapi untuk di Kelurahan Beng kita harap antara
Mei dan Juni rtu sudah bisa pelaksanaan," tandasnya. (kmb35)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali \
---rr L
t
Ai-".{1lt*41
W Bali Post
DERMAGA - I(ondisi Dermaga Kapal Pesiar Tanoh Ampo seteloh Iano mangkrah, herap cligunakan untuk memancing.
Diselidiki Kejaksaan
Pengembangan Dermaga Tanah Ampo Jalan Terus Amlapura (Bali post) Meskipun masih drlgq ngnyelidikan.Kejati Bari, Dinas perhubungan dan Pemadam Kebakaran @istrirtalmi"u) r-"-t"p t"it*oa pengembangan Der-
masa Kapal Pesiar x"""-"1"" fi;;?;il;ir"rT "utin {alah-Amqo_di Der ut"iii" terganggu. Kadishubdamkar Wavan Sutapa, R;b;?t'Af "T., pemerintah pusat justru berusaira mempercepat proses penganggaran untuk penge rj aan fi sik tah un d e pan a gar deftn;c; lE; ;;Jii ii*"rrr.atkan. Sutapa mengaku sudah toilet umum. Saat ini, p{oses nyelidikan kasus itu, justru mengetahui Dermaga Ta- pembebasan^t"t"" ilr'aia"- p'.ri^, -"-percepat proses nah Am.po sed-ang dllam iami Kejati e3ti. sgplitffi penvelidikan Keiati Bali, kasusnya, belum ait"tunii. fJrrgurgguran ini. Karena iiaut -u' tersanskut perkhususnva terkait dengan ll"-"ri,-!"iumlah .""i."'rr*;;'il"";i;""i", pengadaan lahan delmaga. dan mantan pejabai;"1";;; .;d; [""1r,. yrng diselidiki terkait .Saat itu, Pemkab pJ_b"lrsanlahan(tanggung - gasem membebaskan|l5r: $1g11siii lahan keterangan,",,r1;k-Ji;*;i bersamaan den_ j"*-.ti;;k;b A*;#;;""r;), seluas sekitar 1,b hektar. Di gatr kas.,s p";;;A;;^il;; 'b;ilu" tanssuns iawab peatas lahan itulah kemudian FOaU Karingasem. pusat berPemprov Bali membangun pembebasin lahan Der- lnerintah pusat. jawab i-^irggrrrg terhadap termirral penumpang 1.350 maga Tanah e*p" *""smeter persegi, UpT, pem_ habiskan angga"an Rp ZiA ilii*ffi;;;J#;;;;," ffi"nyu. adam,KPSdansAR,iTigrasi, miliar tahun-zooe i
k;;;;H;;;Ad;""
T
Edisi Hal
:
(asai5,3( Iulp;rd zbl6
:
t7
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post sarbuaPlr '-
'
i
uai dengan DED yang sudah
disusun tahun lalu dengan
menghabiskan anggaran Rp
950 juta agar segi:ra bisa dimanfaatkan. Kementerian Perhubungan RI sudah siap
mengucurkan APBN tahun 2017 senilai Rp 62,3 miliar
untuk pembangunan breahwater dari sisi barat dan jeti ramdor. Desainyang akan digunakan adalah alternatif ketiga. Desain ini mer-rggunakan
pengembangan dari desain
pertama. Hanya, sisi utara
trestle tidak dilindungi pemecah gelombang. Dermaga
kapal tender akan dibangun pada daerah yang terlindungi
dari gelombang. "Setelah di-
lakukan perhitungan dengan berbagai aspek, maka terpilih alternatif ketiga, sebagai de-
sain yang akan digunakan." katanya.
Edisi
| (glnls,?( l"Q(ct bG
Hal
:
l5
Penganggaran dari Kementerian Perhubungan itu,
kata Sutapa, akan masuk dalam musyawarah rencana pembangunan nasional dari
Bappenas. Pihaknya berharap, proses selanjutnya tidak mengalami kendala atau dihambat di lembaga legislatif pusat. Bila itu terjadi, naka dikhawatirkan penganggarannya bisa dicoret di tingkat pembahasan den-
gan legislatif dan harapan
agar dermaga ini segera bisa beroperasi bisa gagal lagi. Sejak proses uji coba tahun 2011 sampai 2013, sudah ada 13 kapal pesiar yang sempat
merapat dengan memanfaatkan bantuan kapal sekoci. Dari 13 kapal pesiar itu, ada sebanyak 15.270 wisatawan asing turun ke Karangasem.
(kmb31)
I'FE
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
Di PD Pasar dan KPN Bina Sejahtera
Terkuak, PNS Rangka Jabatan Mangupura (Bali Post) Si"i" ai PDAM Tiria Mangutama, keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Badung juga kedapatan merangkap jabatan di Dewan Pengawas PD Pasar dan Koperasi Karyawan KPN Bina Sejahtera. Padahal, dalam PP 47 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP 29 Tahun 1997 tentang PNS yang rangkap j abatan dan [fU 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik telah melarang adanya rangkap jabatan PNS. PNS merangkap sebagai (KPN) Bina Sejahtera masih
komisaris atau pengurus organ- 'ada setidaknya enam orang PNS isasi usaha bagi pelaksana yang termasuk padajabatan manajer berasal dari lingkungan instansi dan posisi penting lainnya. pemerintah. badan usaha milik Ketua Komisi nI DPRD Banegara, dan badan usaha milik dung I Nyoman Satria saat daerah, adalah Kabag Ekonomi dimintai konfirmasi, Rabu(30/3) Setda Badung dan Kabid Perda- kemarin menyatakan, peraturan
Sebab, undang-undang pelayan-
an publ-ik harus dilaksanakan. "Dewan Pengawas PDAM ke depannya sudah tidaL ada unsur PNS, harw diilutijuga oleh Dewan Pengawas PD Pasar. Tidak
boleh irda PNS, harus dari kalangan profesional," katanya gansan pada Dinas Perdagangan, perundang-undangan sudah Dia juga mengakui adanya Koperasi dan [IKM. Takhanya di sangat jelas melarang adanya rangkap jabatan di KFN Bina sana, Koperasi Pegawai Negeri rangkap jabatan seorang PNS. Sejahtera. Hanya, apakah kop-
eiati ini termasuk BUMD atau
Bina Sejahtera Badung Betara dengan koperasi-koperaei lainnya di Badung dan menjadi binaan instansinya. "Bedanya
Sejahtera menyetorkan keun-
yang menjadi anggotanya adalah PNS Badung," sebutnya. . Sayangnya, Karpiana eng-
bukan? Sebab, pemerintah juga memberilan penyertaan modal dan setiap tahunnya KPN Bina
tungannya ke kas daerah. "KaIau memane termasuk BUMD, sava sarant=an harus steril dari unsur PNS. Kami harus tahu
dulu statuenya, bila perlu kita
konsultasikan ke pusat agar
benar-benar birokrasi di Badung bersih tidak ada yang menyalahi
aturan," sebutnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Badung I Ketut Karpiana menegaskan, posisi KPN
Edisi Hal
I
gan berkomentar mengenai
keberadaan PNS dalam uneur
nanajer KPN Bina Sejahtera, lantaran bukan kewenangannya. Namun berdagarkan IfU . Koperasi, kepengurusan koperaei dipiiih dan menang harue dari anggota koperaai. Sedangkan untuk manajer dan operasionalnya, boleh bukaa dari anggota. (kEb27)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
\*,*"{
W Bali Post BPK Dukung Jokowi Selamatk anHambalang
*H*ffiru**rm ;{r$*;; ntr4ir"+,-+
ntdift tr*rHttr
ffi'fr*r?*:.*+iit ,;ir*11;1t:l*ii-*:"'#n*#"*'i-*1;;I;i]ij# L":"1#::**:: fiii T;.
*'e,,e r u nta
n proyek
H a ni.
p1i,*iil?.t+Ti:",1'# ; :ffi''tli11',i*,;,"J#
#i*il*:t+l,tml;r*ffi #*tt+-*!,T,}i,#
Edisi Kailil,X( Marat "oG Hal : rs :
iff
nfi+*:{*,i**u
t,
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bal i Post Bangun Ekonomi B ah dari pedesaan Denpasar (Bali Post) Membangun ekonomi Bali harus dari pedesaan karena
jauh lebih efektif dan lebih
bagus. Mengingat, ada banvak peluang kerja di pedesaan yang
harus dibangkitkan. Seperti lahan-lahan kosong di pedesaan
bisa dikembangkan' menjadi destinasi pariwisata dengan konsep agrowisata. DemGan
disampaikan Wakil Ketua
Umum Bidang Perban-kan dan Finansial Kadin Bali Drs. Ida Bagus Kade Perdana, M.M.. Rabu (30/3) kemarin.
Perdana menambahkan, konsep demikian barryak
- dikembangkan di negara tet-
angga seperti Vietnam. Di samping menarik perhatian
wisatawan, agrowisata juga da-
pat mengurangi ketergantun-
agar masyarakat mau terjun
ke dunia usaha atau bisnis.
tidak melulu menjadi pegawai negerr.
nKalau masyarakat tidak
kita tingkatkan bagaimana
kita mencari sumber-sumber dana pembang"unan. Kjta su-
dah punya LPD. dananlra Rp 14 triliun itu tidak teralokasikan untuk kemajuan kita di bidang ekonomi. Nah dana-dana
ini harus kita bisa efektifkan penggunaannya. Jadi perlu sekali kita ambil lanekah kebersamaan untuk membangun ekonomi kita," tandasnya. Ketua Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) BaliDrs. I Nyoman Cendikiawan. S.H., M.Si. men-
gatakan, LPD jelas memiliki
gan masyarakat pada produk pertanian dari luar Bali. Praktis, masyarakat akhirnya bisa
dana pembangunan, dan
5
persennya untuk dana sosial," uJarnya. Menghadapi era globalisasi
serta Masyarakat Ekonomi ASEAN. lanjut Cendikiawan,
daya saing. Dengan demikian.
lembaga tradisional ini tetap dihelola secara profesional.
"Artinya bukan saja di tingkat pengurus, di tingkat pengawas juga karena
'bendesa adat adalah ketua pengawas dari LPD. Iirt juga
dukrrng investasi yang diper, lukbn dalam pembangunan,"
kita berikan semacam pema-
paparnya.
haman agar beliau-beliau ini yang bendesa adat didamp-
Perdana mencontohkan di Tiongkok, sumber dana
ingi oleh dua orang minimal
dari masyarakat sangat besar
sebagai anggota pengawasnya
juga untuk memahami keberadaan LPD," imbuhnya. (kmb32)
mendukung pertumbuhari ekonomi. Hal tersebut yang membuat negeri tirai bambu menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Oleh karena
itu, pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada klian adat, perbekel atau benmenjadi mentor bagi
masyarakatnya. Bagaimana
,-7
desa. Secara frnansial juga 20 persen keuntungan dari LPD itu diberikan atau disumbanskan ke desa pakraman melalui
trasi untuk meningkatkan
bisa menabung di LPD, ini menjadi modal untuk men-
Hal
jaan terutama untuk krama
melalui pelatihan-pelatihan
d.esa
: F<ns.zl t4qut
dikelola oleh sedil
peningkatan SDM di bidang perkreditan serta adminis-
mengajak masyarakat beraktivitas di bidang ekorromi dengan disupport pemerintah maka desa tidak pernah
Edisi
sar Rp 14.6 triliun. Dana ini
itas SDM-nya. Antara lain
mengirit pengelugran. "Kalau kita bisa bangkit,
desa agar
guatan ekonomi. Selama 32 tahun eksis di Bali. jumlah LPD kini mencapai 1.433 dengan aset per Desember 2015 sebe-
LPD perlu meningkatkan kual-
menabung karena mampu
kekurangan. Masyarakit
konsep untuk melestarikan desa pakraman melalui pen-
7o16
t,
