DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA 2014

DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA 2014

ISSN No. Publikasi Katalog BPS Ukuran Buku Jumlah Halaman

: : : : 17,6 cm x 25 cm : iii + 20 halaman

Naskah: Penanggung Jawab Umum : Sindai M.O Sea, SE Penulis : Rosalinda N Gambar Kulit dan Tata Letak Rosalinda N Diterbitkan Oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2014 ini merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. Buku ini diterbitkan sebagai respon terhadap permintaan data baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat pengguna data. Penyajian publikasi ini memuat data dan informasi untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya beserta analisisnya seperti penentuan tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan Kriteria Bank Dunia dan Koefisien Gini Rasio (Metode Oshima) keadaan tahun 2014. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kota Palangka Raya. Meskipun publikasi ini telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data secara maksimal. Untuk perbaikan publikasi ini tanggapan dan saran-saran dari pemakai sangat diharapkan. Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan yang kita citacitakan.

Palangka Raya,

Desember 2015

Kepala Bappeda Kota Palangka Raya Selaku Penanggung Jawab

Kepala BPS Kota Palangka Raya Selaku Ketua Tim Penyusun

H. RAHMADI HN NIP. 19590518 198603 1 013

SINDAI M.O. SEA, SE NIP. 19580910 197803 2 001 i

DAFTAR ISI

ii

Uraian

Hal

Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………..

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………………..

ii

Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………………..

iii

Daftar Gambar ……………………………………………………………………………………………….

iv

BAB I. Pendahuluan ……………………………………………………………………………………….

1

1. Latar Belakang …………………………………………………………………………………………

1

2. Tujuan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pedapatan ……………………...

4

3. SUmber Data …………………………………………………………………………………………….

4

4. Metologi Pengukuran Tingkat Pemerataan ……………………………………………..

5

4.1. Kriteria Bank DUnia ……………………………………………………………………………...

5

4.2 Kurva Lorenz ……………………………………………………………………………………….…

6

4.3. Gini Rasio …………………………………………………………………………………………….

7

BAB II. DIstribusi Pendapatan ………………………………………………………………………..

8

1. Pertumbuhan Ekonomi ……………………………………………………………………………

8

2. Proporsi Pendapatan ………………………………………………………………………………

9

BAB III. Analisis Gini Rasio dan DIstribusi Pendapatan …………………………………..

10

1. Gini Rasio ……………………………………………………………………………………………….

10

2. Distribusi Pendapatan Penduduk …………………………………………………………….

13

3. Kurva Lorenz …………………………………………………………………………………………..

14

BAB IV. Penutup ……………………………………………………………………………………………..

17

Lampiran ……………………………………………………………………………………………………….

19

Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2014

014

DAFTAR TABEL Tabel

Uraian

Hal

1.

Gini Rasio Kota Palangka Raya, 2012-2014

19

2.

Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2012-2014

19

3.

Gini Rasio Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2014

19

4.

Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2014

20

5.

Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2014

20

6.

Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, 2014

21


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar

iv

Uraian

Hal

1.

Kurva Lorenz

6

2.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2011-2014 (persen)

8

3.

Perkembangan Gini Rasio Kota Palangka Raya 2011-2014

10

4.

Perkembangan Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2011-2014

14

5.

Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2014

15

6.

Kurva Lorenz Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja, 2014

16


014

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karenanya strategi pembangunan ekonomi suatu daerah pada umumnya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi umumnya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB ini merupakan gambaran dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan PDRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah. Sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disertai pendistribusian pendapatan yang adil dan merata, maka yang menjadi tujuan dasar pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Dengan kata lain pembangunan akan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pendistribusian pendapatan (income distribution) yang merata pada seluruh lapisan masyarakat. Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota.


1

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal. Peran pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan memiliki arti penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi. Kota Palangka Raya yang sedang membangun dalam kerangka otonomi daerah, juga memikul tanggung jawab besar bagaimana mewujudkan perekonomian yang baik tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga harus mampu mewujudkan distribusi pendapatan yang merata diantara golongan masyarakat . Untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang kokoh yang bermuara pada kepentingan rakyat pada umumnya, dan khususnya pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan up to date. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah Rasio Gini (Koefisien Gini) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antarpenduduk dan Distibusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (World Bank Criteria). Setiap wilayah baik negara, provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan pembangunan pada akhirnya akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk peningkatan produksi akan lebih berarti jika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu orientasi pemerataan hasil-hasil

2


4

pembangunan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah. Salah satu keluhan pembangunan yang sering dibicarakan bahkan dirasakan sampai lapis bawah adalah bahwa hasil-hasil pembangunan tidak bisa ternikmati secara merata, antara desa dan kota, antar daerah, antar sektor dan antar golongan pendapatan. Hal inilah yang biasa disebut ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan lebih lanjut kalau tidak dicegah secara cermat akan mengarah kepada keangkuhan dan menimbulkan kecemburuan sosial. Dengan memperhatikan perkembangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa penanggulangan ketimpangan pendapatan ini tidak saja penting dan perlu ditinjau dari sudut pertimbangan moral, tetapi mendesak pula untuk ditinjau dari ancaman ketegangan sosial atau kecemburuan sosial yang terselubung didalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi tetapi juga menimbulkan kemiskinan pada sebagian penduduk. Hal yang patut dipertanyakan ”seberapa jauh jarak antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah berdasarkan wilayah pembangunan di Kota Palangka Raya?”, oleh karena itu, informasi terkait tentunya yang dapat menunjang perencanaan pembangunan. Ada banyak indikator yang dapat mengukur indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini (Gini Ratio) dan Kriteria Bank Dunia. Melalui penyusunan publikasi ini gambaran mengenai kesenjangan dan distribusi pendapatan penduduk Kota Palangka Raya dapat dijadikan sebagi tolak ukur dan bahan evaluasi pembangunan yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini.


3

2. Tujuan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan (menurut kriteria Bank Dunia) penduduk Kota Palangka Raya adalah untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya pada tahun 2014. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, dihitung pula Rasio Gini penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, jenis lapangan usaha utama dan status pekerjaan pada lapangan usaha utama. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemerataan pendapatan pada masing-masing sektor ekonomi dan tingkatan pendidikan terutama pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja. 3. Sumber Data Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2014 adalah jumlah penduduk dan rata-rata pendapatan per kapita yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Data ini diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). SUSENAS secara rinci mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan rumah tangga dan anggota rumah tangga (individu) dan pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga. Dalam penghitungan gini rasio dan distribusi pendapatan, idealnya adalah menggunakan data pendapatan. Namun karena sulitnya mendapatkan informasi pendapatan yang lengkap dari responden, menyebabkan data pengeluaran lebih banyak dipakai. Data pengeluaran dipakai sebagai proksi untuk memperoleh data pendapatan, meskipun data pengeluaran masih mengandung beberapa keterbatasan, antara lain kurang terekamnya pengeluaran konsumsi di luar rumah dan kurang mencakup kelompok lapisan atas. Namun data pengeluaran yang dikumpulkan ini masih relatif lebih mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan dengan data pendapatan.

4


4

Penggunaan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan sering menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang sering timbul adalah : a. kebiasaan seseorang/rumahtangga yang selalu memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan sistem utang sehingga pengeluaran konsumsi rumahtangga tidak mencerminkan pendapatan rumahtangga yang sesungguhnya, b. pada suatu level tertentu konsumsi seseorang/rumahtangga kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga apabila data ini digunakan untuk membandingkan tingkat perubahan pemerataan pendapatan dari waktu ke waktu hampir tidak berubah. Namun demikian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, data Susenas ini dirasakan adalah yang paling mendekati kondisi sosial ekonomi masyarakat. 4. Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan Dari berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli mengenai pemerataan pendapatan penduduk, terdapat beberapa metode untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Mulai dari metode statistik yang sederhana (seperti range, standar deviasi, indeks bowley, koefisien variasi, dan lain sebagainya) sampai pada metode empiris (seperti indeks Theil, indeks Oshima, indeks Kuznet, kurva Lorenz dan lain-lain). Diantara metode-metode tersebut di atas, terdapat dua metode yang populer digunakan baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu ukuran kriteria Bank Dunia dan Rasio Gini (Gini Ratio). 4.1 Kriteria Bank Dunia Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia cukup sederhana dan mudah penghitungannya, yaitu berdasarkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk.


5

Kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut: a. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah tinggi. b. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 - 17 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah sedang. c. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah rendah. Kriteria Bank Dunia tersebut dihitung berdasarkan rumus statistik, yaitu perhitungan “desil”.

4.2 Kurva Lorenz Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu.

Ke m

iri ng

an

Se m

pu rn a

Kurva Lorenz

Ga ris

% pendapatan

Gambar 1.1

% penduduk

Dari gambar di atas, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima masing-masing persentase penduduk tersebut.

6


14

Sedangkan garis diagonal di tengah disebut garis kemerataan sempurna. Setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

4.3 Rasio Gini Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dari koefisien gini atau Rasio (Gini GR) adalah : k

G  1 dimana :

 P (Q i 1

i

i

 Qi 1 )

10.000

G = GR (Gini Ratio) P = Persentase penduduk Q = Persentase kumulatif pengeluaran

Nilai Rasio Gini berada antara 0 dan 1. Bila nilai GR bergerak mendekati 0 (nol) berarti tingkat pemerataan bertambah baik atau tingkat ketimpangan yang terjadi rendah, dan apabila nilai GR bergerak mendekati 1 (satu) berarti tingkat ketimpangan yang terjadi tinggi. Ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai Rasio Gini menurut Oshima sebagai berikut: a. Tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan rendah apabila nilai GR antara 0 – 0,3 b. Tingkat ketimpangan pendapatan kategori sedang apabila nilai GR antara 0,3 – 0,5 c. Tingkat ketimpangan pendapatan tinggi apabila nilai GR lebih besar dari 0,5


7

BAB II DISRIBUSI PENDAPATAN 1.

Pertumbuhan Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi selalu dihadapkan pada permasalahan antara lain tentang pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dalam struktur ekonomi, serta pemerataan distribusi pendapatan. Beberapa pakar ekonomi merasa khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mempertegas ketimpangan distribusi pendapatan dan memanasnya suhu perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stake holders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Perekonomian Palangka Raya pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, meski demikian seluruh kategori ekonomi PDRB pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif. Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2011-2014 (persen)

Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Laju pertumbuhan ekonomi Palangka Raya tahun 2014 mencapai 6,91 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 7,47 persen.

8


4

Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini memberi petunjuk agar pemerintah daerah harus lebih giat lagi dalam pembinaan perekonomian terutama memperkuat sumber pertumbuhan yang bersifat jangka panjang. 2. Proporsi Pendapatan Distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat idealnya harus merata. Menurut Kuznet, distribusi pendapatan dikatakan betul-betul merata apabila setiap kelompok rumahtangga atau penduduk dalam setiap desil proporsi pendapatannya harus sama dengan 1/10 (10 persen). Hal ini berarti bahwa mereka yang menerima 10 persen pendapatan paling bawah jumlahnya kira-kira sama dengan 10 persen jumlah penduduk; yang menerima pendapatan 20 persen paling bawah jumlahnya sama dengan 20 persen jumlah penduduk, dan begitu seterusnya. Namun pada kenyataan tidaklah semudah itu penerapannya pada suatu wilayah. Kesenjangan distribusi pendapatan untuk kelompok tertentu tetap masih ada. Hal ini salah satunya disebabkan oleh monopoli pada berbagai bidang usaha oleh sekelompok orang yang memiliki modal besar, sehingga kelompok ini mendominasi pendapatan. Sementara itu kelompok dengan pendapatan rendah akan semakin memperoleh proporsi yang lebih kecil. Seringkali kelompok dengan pendapatan rendah ini tidak merasakan adanya ketimpangan karena merasa pendapatan mereka secara absolut meningkat dari waktu ke waktu. Namun apabila dihitung menurut porsi pendapatan yang mereka terima terhadap total pendapatan di suatu daerah, porsi pendapatan mereka mengalami penurunan atau dengan kata lain ketimpangan pendapatan makin melebar.


9

BAB III ANALISIS RASIO GINI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 Gini Ratio (GR) dan distribusi pendapatan kriteria Bank Dunia ini dihitung berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2014. Data tersebut disajikan menurut berbagai karakteristik, yaitu : 

GR menurut total penduduk



GR menurut daerah perkotaan dan perdesaan



GR menurut lapangan usaha utama



GR menurut status pekerjaan utama



GR menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

1. Gini Rasio (GR) Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori sedang, atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari GR Kota Palangka Raya pada tahun 2014 sebesar

0,358. Gambar 3.1

Perkembangan Gini Rasio Kota Palangka Raya 2011-2014 (persen)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah 10


4

Jika dilihat perkembangannya selama kurun waktu empat tahun terakhir, terdapat kecenderungan tingkat ketidakmerataan pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya semakin meningkat. Hal ini terlihat dari nilai GR yang semakin menjauhi angka nol. GR penduduk umur 10 tahun ke atas yang bekerja termasuk dalam kategori sedang, yaitu sebesar 0,355. Artinya bahwa tingkat ketimpangan pendapatan untuk penduduk yang bekerja tergolong sedang, atau pembagian pendapatan penduduk untuk kelompok ini agak kurang merata. a.

Gini Rasio antar daerah perkotaan dan perdesaan Kota Palangka Raya walaupun termasuk dalam wilayah administrasi kota namun tidak semua daerahnya termasuk dalam kategori perkotaan. Dari segi ketersediaan fasilitas umum dan akses wilayah masih ada beberapa daerah di Kota Palangka Raya yang termasuk dalam kategori perdesaan. Tingkat ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan perdesaan pun berbeda. Di daerah perkotaan pembagian pendapatan cenderung kurang merata dibanding daerah perdesaan. Di daerah perdesaan tingkat ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Hal ini terlihat dari nilai GR daerah perkotaan sebesar 0,363 sedangkan nilai GR daerah perdesaan hanya sebesar 0,308.

b.

Gini Rasio antar lapangan usaha Tingkat ketimpangan pendapatan pada masing-masing lapangan usaha menurut kriteria Oshima bervariasi antar lapangan usaha. Dari 9 lapangan usaha, 4 sektor diantaranya tingkat ketimpangan pendapatannya termasuk dalam kategori rendah, 4 sector lainnya berkategori sedang dan 1 sector yang masuk dalam kategori tinggi. Nilai GR untuk 4 sektor kategori rendah dalam rentang 0 - 0,3 yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Keuangan dan asuransi. Sektor yang masuk dalam kategori sedang ialah sektor Pertanian; Perdagangan, hotel, dan rumah makan; Transportasi, pergudangan, informasi, dan komunikasi; Jasa dan lainnya.


11

GR tertinggi yaitu pada sektor Listrik dan Gas sebesar 0,537. Hal ini berarti tingkat ketimpangan pendapatan diantara penduduk yang bekerja di sektor Listrik dan Gas sangat tinggi. Nilai GR tertinggi kedua adalah sektor Pertanian sebesar 0,369. Kedua sektor ini nilai GRnya diatas nilai GR total penduduk yang bekerja. c.

Gini Rasio antar status pekerjaan Berdasarkan hasil Susenas 2014 Kota Palangka Raya, penduduk Kota Palangka Raya terbanyak pertama berstatus berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sedangkan terbanyak kedua adalah penduduk yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jika dilihat tingkat ketimpangan pendapatannya, pada masing-masing status pekerjaan masih tergolong rendah dan sedang. Tingkat ketimpangan pendapatannya adalah yang terendah dengan nilai GR 0,239 yaitu penduduk yang berstatus berstatus berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

d.

Gini rasio antar tingkat pendidikan yang ditamatkan Pembagian pendapatan menurut angka GR untuk penduduk 10 tahun ke atas dengan latar belakang pendidikan yang berbeda cenderung sama. Nilai GR ini tergolong sedang menurut Oshima untuk seluruh latar belakang pendidikan, kecuali untuk mereka yang berpendidikan Diploma tingkat ketimpangan pendapatannya tergolong rendah. Bila ditinjau menurut besar kecilnya angka GR maka dua jenis golongan pendidikan dengan GR yang paling rendah adalah Diploma IV/S1/S2/S3 (0,299). Rendahnya GR pada latar belakang pendidikan ini menunjukkan upah yang diterima relatif merata. Sedangkan GR terbesar adalah penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SD kebawah (0,354) dan berpendidikan SMA sederajat (0,339).

12


4

2. Distribusi Pendapatan Penduduk Selain berdasarkan nilai Gini Ratio, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2014 menurut total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 17,57 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 39,16 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 43,27 persen. Apabila diumpamakan dengan pembagian 100 potong kue, maka pembagian kue adalah 40 orang berpenghasilan terendah hanya mendapat 18 potong kue, 40 orang berpenghasilan menengah mendapat 39 potong kue dan 20 orang dengan penghasilan tertinggi medapat 43 potong kue. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa distibusi pendapatan di Kota Palangka Raya tahun 2014 masih tergolong merata, dimana penduduk kelompok berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatan. Sejalan dengan perkembangan nilai GR selama tiga tahun terakhir, tingkat pemerataan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia pada periode yang sama juga menunjukkan kecenderungan semakin menurunnya tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya. Hal ini ditandai dengan menurunnya porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah. Pada tahun 2012 kelompok lapis bawah masih menikmati 20,07 persen dari total pendapatan. Namun di tahun 2014 porsi yang diterima oleh kelompok ini semakin menurun menjadi 17,57 persen dari total pendapatan. Sedangkan kelompok lapisan atas pada tahun 2011 menikmati 40,80 persen dari total pendapatan, namun ditahun 2014 porsi yang diterima oleh kelompok ini meningkat menjadi 43,27 persen. Walaupun masih tergolong merata distribusi pendapatannya, dikhawatirkan beberapa tahun ke depan porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah akan semakin menurun. Hal ini akan berakibat pada meningkatnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya.


13

Gambar 3.2

Perkembangan Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2012-2014

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

3. Kurva Lorenz Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu. Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2014 jika digambarkan dengan Kurva Lorenz terlihat seperti gambar berikut.

14


4

Gambar 3.3

Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2014

100%

90% 80%

% Pendapatan

70% 60%

50% 40% 30%

20% 10% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

% Penduduk

Kurva Lorenz Kota Palangka Raya tahun 2014 terlihat berhimpit dengan garis diagonal (garis pemerataan sempurna). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori merata. Untuk Kurva Lorenz penduduk 10 tahun keatas yang bekerja garis kurva tidak berhimpit dengan garis pemerataan sempurna, seperti terlihat pada gambar berikut. Namun demikian masih bisa dikategorikan merata karena garis kurva tidak terlalu jauh dari garis diagonal.


15

Kurva Lorenz Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja, 2014

Gambar 3.4 100% 90% 80% 70%

% Pendapatan

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

% Penduduk

16


4

BAB IV PENUTUP Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak berdampak pada kesenjangan sosial. Untuk mengukur itu semua, penghitungan distribusi pendapatan dan Rasio Gini sangat diperlukan. Dari analisis distribusi pendapatan dan Rasio Gini Kota Palangka Raya tahun 2014, digambarkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan pendapatan penduduk tergolong sedang apabila merujuk pada kriteria Oshima. Hal ini terbukti dengan angka GR yang hampir seluruhnya bernilai 0,3 – 0,5, baik untuk total penduduk, maupun antar lapangan usaha, pendidikan dan status pekerjaan. Namun menurut kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan penduduk Kota Palangka Raya tahun 2014 sudah terbagi secara merata. Hal ini terlihat dengan porsi pendapatan yang diterima oleh kelompok lapis bawah porsinya lebih dari 17 persen dari total pendapatan penduduk. Dan sejalan dengan konsep Rasio Gini nilai GR selama 2012-2014 yang nilainya semakin menjauhi nol. Demikian pula menurut kriteria Bank Dunia, porsi pendapatan yang diterima kelompok lapis bawah semakin menurun persentasenya. Juga ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya yang. Hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah kebijakan agar keberhasilan pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pemerataan pendapatan masyarakat sehingga tujuan pembangunan yaitu terwujudnya Masyarakat Sejahtera dapat tercapai.


17

4

LAMPIRAN Tabel 1. Gini Rasio Kota Palangka Raya , 2011-2014 No.

Tahun

Gini Rasio

1

2

3

1

2012

0,319

2

2013

0,352

3

2014

0,358

Tabel 2. Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2012-2014 No.

Kelompok penduduk

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

20,07

18,50

17,57

39,13

38,09

39,16

40,80

43,41

43,27

1 2 3

40 % Kelompok penduduk penghasilan rendah 40 % Kelompok penduduk penghasilan menengah 20 % Kelompok penduduk penghasilan tinggi

Tabel 3. Gini Rasio Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2014 No.

Tipe daerah

Gini Rasio

1

2

3

1

Kota

0,363

2

Desa

0,307

3

Kota+Desa

0,358

18


2014

Tabel 4. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2014 No.

Lapangan Usaha

Gini Rasio

1

2

3

1

Pertanian

0,369

2

Pertambangan & Penggalian

0,273

3

Industri Pengolahan

0,204

4

Listrik & Gas

0,537

5

Konstruksi

0,268

6

Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan

0,335

7

Transportasi, Pergudangan, Informasi, dan Komunikasi

0,384

8

Keuangan & asuransi

0,204

9

Jasa dan lainnya

0,338

Tabel 5. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2014 No.

Status Pekerjaan

Gini Rasio

1

2

3

1

Berusaha sendiri

0,361

2

Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar

0,299

3

Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar

0,239

4

Buruh/karyawan/pegawai

0,361

5

Pekerja bebas

0,356

6

Pekerja keluarga/tidak dibayar

0,290


19

4

Tabel 6. Gini Rasio Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, 2014 No.

Tingkat Pendidikan

Gini Rasio

1

2

3

1

SD ke bawah

0,355

2

SMP sederajat

0,328

3

SMA sederajat

0,339

4

DI/DII/DIII

0,303

5

D4/S1/S2/S3

0,299


20

DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA 2014

Recommend Documents