FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
Dasar Hukum Pembentukan : Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) Berbunyi Untuk Menujang Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Bentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Maksud Tujuan : Untuk memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah – masalah aktual di daerah
Tugas dan Fungsi : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap keungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Palangka Raya 2. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah Kota Palangka Raya; 3. membahas masalah aktual di Kota Palangka Raya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasi oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penangan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Palangka Raya; 4. memberikan masukan kepada Walikota dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaa dalam berbagai aspek kehidupan Sosial Masyarakat, Bangsa dan Negara di Kota Palangka Raya; 5. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan hubungan antar instansi di Kota Palangka Raya. 6. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengnai kabijakan yang terkait dengan diteksi dini dan pringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Palangka Raya; dan 7. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara periodik.
Keanggotaan : I. 1.
Tim Inti Koordinator
2.
Anggota
Walikota Palangka Raya 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota palangka Raya - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya - Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota palangka Raya 2. Kepala Polisi Resor Palangka Raya 3. Komandan Kodim 1016 Palangka Raya 4. Kepala Kejaksaan Negeri Palangka
Raya 5. Kepala Pengadilan Negeri Palangka Raya II. 1. 2.
Tim Pendukung Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab I
3.
Wakil Penanggung Jawab II
4.
Ketua
5.
Sekretaris
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
6.
Anggota
7.
Administrasi
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Palangka Raya 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik kota Palangka Raya
1. Wakil Walikota Palangka Raya 2. Wakil Kepala Polisi Resor Palangka Raya 3. Kepala Satuan Distrik Militer Palangka Raya Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
Dasar Hukum Pembentukan : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai perlu dibentuk Tim Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Maksud dan Tujuan : Meneliti surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik yang disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain kepada Walikota
Keanggotaan : TIM VERIFIKASI 1. Kepala Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya 2. Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azazi Manusia Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya 4. Inspektur Kota Palangka Raya 5. 6.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota
TIM FASILITASI DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2016
Dasar Hukum Pembentukan : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan 2. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pasal 33 tentang pembentukan Tim Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Maksud Tujuan : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dukungan Pemerintah Daerah yang kondusif di Kota Palangka Raya dalam melakukan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kerberlangsungan hidup Organisasi Kemasyarkatan
Untuk melaksanakan tugas dan Fungsi sebagai berikut: 1. Pengawasan dan pembinaan sehingga program Organisasi Kemasyarakatan tepat sasaran; 2. Fasilitasi kebijakan untuk pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang tidak jelas; 3. Membentuk sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi; 4. Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan.
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017
Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu melakukan pemantauan situasi politik secara tertib, koordinasi dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan
Maksud dan Tujuan bahwa untuk mengetahui perkembangan Politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kota Palangka Raya
Tugas dan fungsi Tim Pemantauan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1) pemantauan kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik di daerah; 2) pelaporan kegiatan penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di daerah; 3) evaluasi kegiatan penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh daerah; dan 4) Pemantauan perkembangan politik adalah dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik.
TIM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH MENJELANG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018
Dasar Pembentukan : Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu melakukan pemantauan situasi politik secara tertib, koordinasi dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan
Maksud dan Tujuan : Bahwa untuk mengetahui perkembangan Politik dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di Kota Palangka Raya
Tugas dan Fungsi : Tim Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1) pemantauan kegiatan untuk mengamati/observasi perkembangan politik di daerah Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018; 2) pelaporan kegiatan penyampaian informasi perkembangan politik yang terjadi di daerah Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018; 3) evaluasi kegiatan penilaian laporan perkembangan politik yang disampaikan oleh daerah Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018; dan 4) Pemantauan perkembangan politik adalah dinamika yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kehidupan politik Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
