PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG Abdul Arifin, Nurmayani, S.H.,M.H., Satria Prayoga, S.H.,M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Email :
[email protected] ABSTRAK Pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan harus ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan serta konflik sosial dalam masyarakat dengan membentuk lembaga atau forum khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di kecamatan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapanagan (Field Research) sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Analisis yang digunakan penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui berbagai kegiatan secara terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, bersih-bersih lingkungan/gugur gunung, poskamling, santunan kemanusiaan, rembuk pekon/ngobrol santai, pentas budaya, pengajian agama, konsolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku serta penanganan konflik sosial melalui tindakan preventif (pencegahan konflik) dan represif (pembenahan konflik) agar konflik yang terjadi dapat dihentikan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Konflik Sosial. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang dan belum adanya Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan serta Standar Operasional Prosedure (SOP). Kata Kunci : Koordinasi, Urusan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Fungsi
ABSTRACT Implementation of government affairs public at district level should be improved in order to avoid a split unity and cohesion, and social conflict in society by shaping institutions or specialized forums as mentioned in Article 26 of Law No. 23 of 2014 on Regional Government states that in order to support the implementation of government affairs public provincial and district or city, formed Forkopimda province, Forkopimda districts or cities, and coordination of Forum leaders in the district. Forum leaders in the district coordination chaired by the Head of the members of Sector Police Chief and Commander of the Military Command for government affairs public in the district. Problems appear in this thesis is how to the coordination function’s performance of forum leaders and what are the factors inhibiting the implementation of the coordination function’s forum leaders in the district town of Labuhan Ratu, Bandar Lampung. This study use normative approaches and empirical approach using primary data and secondary data. The primary data was obtained through the study field research while the secondary data was obtained through library research. The analysis used in this research is by descriptive qualitative analysis method. Based on the research conducted, the implementation of the functions of coordination forum leaders in the district of Labuhan Ratu Bandar Lampung done by mutual agreement through various structured and social activities. The activities related with the social communications development, territorial development, seminar strengthening national awareness, legal counselling and public order, group work are cleaning up the environment, patrolling, charity, cultural festival, recitation of religions, and consolidation between the tribes and the handling of social conflicts as the preventive and repressive action. So that, the conflict can be minimize by the law and government regulation on social conflict management. Barrier factors in the performance of their forum leaders coordination functions in the district of Labuhan Ratu Bandar Lampung is a weak sense of community solidarity, the many urban communities, the lack of government legislation and regulation on the implementation of a coordination forum leaders in the district as the standard operating procedure (SOP). Keywords: Coordination, General Government Affairs, Function Implementation
I.
PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan yang dimaksud daerah adalah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Salah satu perangkat daerah kabupaten/kota adalah Kecamatan yang dipimpin oleh Camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayah Daerah kabupaten/kota tingkat kecamatan salah satunya urusan pemerintahan umum. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk menunjuang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan forum koordinasi pimpinan di Kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/295/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi Lampung. Pembentukan Forkopimda provinsi serta merta diikuti oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah dibawah seperti Forkopimda kabupaten/Kota dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, Camat Labuhan Ratu selaku perangkat daerah sebagai ketua forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor Kedaton dan Komandan Komando Rayon Militer Kedaton untuk melaksanakan fungsi dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan Labuhan Ratu. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung? II. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan hukum atau peraturan perundangundangan serta literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan kecamatan. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang dilakukan cara dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Data yang digunakan dalan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. 1.
2.
Data primer yaitu suatu data yang diperoleh peneliti dari narasumber langsung dilapangan. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Prosedur pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian studi kepustakaan dengan cara membaca, membaca, mengutip, mencatat, dari literaturliteratur serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan
informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan Studi Lapangan (Field Research) yaitu untuk memperoleh data primer dengan cara menggali informasi secara lebih mendalam dengan wawancara (in depth interview) terkait permasalahan penelitian. Prosedur pengolahan data dalam penelitian adalah sebagai berikut : 1. Proses editing data, yaitu proses pengolahan data dimana peneliti memeriksa dan meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya sehingga data yang digunakan asli sesuai dengan data yang dihasilkan dilapangan serta terhindar dari kekurangan dan kesalahan. 2. Proses pengklasifikasian data, yaitu proses pengelompokan data yang telah dicek kebenarannya dan dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan. 3. Proses sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dari data yang telah dikelompokan dan dievaluasi guna menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga memudahkan untuk dianalisis dan dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dan dikelompokkan berdasarkan jawaban atas masalah yang diteliti, sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan yang didasarkan pada faktafakta yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum. Selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai rekomendasi.
III. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
DAN
3.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kedoton Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikan Kecamatan dan Kelurahan baru di wilayah Kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, maka terbentuklah Kecamatan Labuhan Ratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kedaton. Kecamatan Labuhan Ratu saat ini terdiri dari enam Kelurahan. Adapun nama-nama Kelurahan yang tergabung dalam Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2012 adalah Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kampung Baru Raya, Kelurahan Sepang Jaya, Kelurahan Kota Sepang, Kelurahan Labuhan Ratu, Kelurahan Labuhan Ratu Raya dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya (heterogen) seperti Lampung, Jawa, Sunda, Palembang, Batak, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Dilihat dari segi agama, Kecamatan Labuhan Ratu sebagaian besar menganut agama Islam, selain itu juga terdapat penganut agama lain seperti kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. 3.2. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung merupakan forum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor
G/295/B.I/HK/2015 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung yang serta merta ikut dibentuk ditingkat instansi pemerintah dibawah seperti kabupaten/kota dan tingkat kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Koota Bandar Lampung diketuai oleh Camat Labuhan Ratu dan anggota adalah Kepala Kepolisian Sektor Kedaton dan Komandan Komando Rayon Militer 06 Kedaton yang masing-masing memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dengan wilayah administratif di Kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. 3.3 Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung Pelaksanaan fungsi merupakan suatu usaha-usaha atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, terperinci, terprogram dalam suatu organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Koordinasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk menyelaraskan dan menyerasikan tugas bersama guna mewujudkan tujuan bersama. Menurut Inu Kencana bentuk koordinasi Horizontal adalah bentuk koordinasi untuk penyelarasan kerjasama secara harmonis dan singkron antara lembagalembaga yang sederajat. Oleh karena itu, bentuk koordinasi yang digunakan Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu ini adalah bentuk koordinasi secara Horizontal dimana koordinasi yang dilakukan untuk menyelaraskan kerjasama secara harmonis dan singkron antara lembagalembaga yang sederajat yaitu antara kutua koordinator Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan (Camat)
dengan anggota Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan yaitu Kapolsek dan Danramil untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi guna menunjang terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-Undang. Menurut Soewarno Hadayaningrat dalam melakukan koordinasi yang efektif, ia menyebutkan bahwa ada tiga metode atau sistem dalam melakukan koordinasi, yaitu : 1. Koordinasi melalui kewenangan merupakan koordinasi yang dilakukan oleh Camat selaku Ketua forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung yang dalam pelaksanaannya sebagai koordinator dalam setiap rapat dan pembahasanpembahasan urusan pemerintahan umum. 2. Koordinasi melalui konsensus merupakan suatu koordinasi yang dilakukan melalui adanya suatu kesepakatan. Dalam hal ini koordinasi yang dilakukan forum koordinasi pimpinan di kecamatan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara ketua (Camat) dengan angotanya (Kapolsek dan Danramil) yang selanjutnya dijadikan suatu kebiasaan dan ketetapan pelaksanaan koordinasi. 3. Koordinasi melalui Pedoman Kerj merupakan setiap kebijaksanaan yang telah dibuat oleh pimpinan,baik berupa tugas, wewenang, hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja dan lainnya merupakan landasan atau petunjuk yang harus disusun agar tercipta kesatuan gerak dan kesatuan tindak. Selain itu sebaiknya kebijaksanaan ini juga dituangkan dalam suatu ketentuan atau petunjuk dalam pelaksanaan tugas yang sifatnya membaku, seperti halnya apa yang disebut Standart Operating Procedures (SOP), yang disebut dengan Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap), atau dalam proyek
pelaksanaan pembangunan disebut Petunjuk Operasional (PO).
seperti permasalahan munculnya paham/aliran sesat dan Bencana Alam.
Dalam pelaksanaan koordinasi forum koordinasin pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung lebih menggunakan hasil kesepakatan bersama belum terdapat aturan baku seperti Standart Operating Procedures (SOP), yang disebut dengan Prosedur Tetap (Protap) atau Prosedur Tetap Pelaksanaan (Protatap). Pelaksanaan koordinasi tersebut juga dilakukan sewaktu-waktu artinya kapan saja dan tidak mengenal waktu apabila ada permasalahan yang dipandang sangat penting (urgent) dan harus segera diatasi dan mencari solusi, seperti permasalah bencana alam banjir yang diakibatkan karena hujan lebat dan kurang lancarnya resapan air, Camat selaku ketua forum koordinasi pimpinan di kecamatan langsung menghubungi Kapolsek dan Danramil untuk bersama-sama menanggulangi sehingga dapat mengurangi risiko bencana yang dirasakan masyarakat serta mengevakuasi masyarakat dan mengamankan segala sesuatu milik masyarakat agar tidak ada yang hilang dan dapat diselamatkan.
Fungsi Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ruang lingkup penelitian ini yaitu :
Berdasarkan kesepakatan bersama maka ditetapkan jadwal untuk mengadakan koordinasi yaitu dilaksanakan setiap bulan sekali setiap tanggal 10 bulan berjalan melalui rapat koordinasi, pertemuan dengan masyarakat, pengajian masyarakat, dan rembuk pekon. Selain dengan cara tersebut dalam pelaksanaan fungsi Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan koordinasi harus berjalan terus menerus tanpa mengenal waktu baik secara formal dan nonformal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, sesuai dengan fungsi masing-masing para pimpinan, diamana pihak Kecamatan membahas tentang permasalahan bidang pemerintahan, pihak Kepolisian membahas bidang Kamtibmas dan Koramil tentang kewilayahan/teritorial
a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional Indikator pembinaan ini yaitu masyarakat mampu mengamalkan makna Ideologi Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mampu melestarikan Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dilakukan setiap ada kesempatan baik dalam pengajian, keramaian, pesta yang diadakan oleh masyarakat. Camat Labuhan Ratu senantiasa memberikan pengarahan terhadap masyarakat tentang kewajiban masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta mengajak masyarakat agar berperilaku rukun antar sesama dan tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang dapat menimbulkan bentrok massa yang pada akhirnya akan memecah belah bangsa, lunturnya wawasan kebangsaan. Pembinaan juga dilakukan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa beserta Lurah dengan demikian keutuhan masyarakat akan terpelihara. Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti pembinaan komunikasi sosial (Binkomsos), pembinaan teritorial (Binter), seminar penguatan wawasan kebangsaan. b. Pembinaan persatuan kesatuan bangsa.
dan
Indikator persatuan dan kesatuan bangsa yaitu terwujudnya rasa kekeluargaan, persahabatan, kebersamaan, gotong royong, saling tolong menolong antar sesama, menjaga ketertiban umum, menjalin rasa kemanusiaan yang memiliki sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan, dan adanya rasa untuk saling melengkapi satu sama lain. Pembinaan persatuan dan kesatuan dilakukan oleh forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan berbagai kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan hasil kesepakatan bersama diataranya melalui kegiatan Jum’at bersih atau bersih-bersih lingkungan yang sering disebut gugur gunung oleh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setiap hari Jum’at berjalan selain untuk membersihkan lingkungan sekitar juga untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, serta untuk menciptakan kerukunan antar masyarakat. Pihak kepolisian juga senantiasa melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum serta meningkatkan pengamanan swakarsa dan pengamanan lingkungan (poskamling) yang berkaitan dengan kamtibmas melalui Babinkamtibmas baik dikalangan pelajar sampai dikalangan masyarakat yang sudah tua, dengan tujuan agar masyarakat khususnya di kecamatan Labuhan Ratu paham tentang hukum dan ketertiban umum sehingga masyarakat dapat membantu dan menerapkan akan pentingnya keamanan dan ketertiban umum di lingkungan sekitar karena perlu disadari bersama bahwa pelaksana ketertiban umum bukan hanya tugas dari Kepolisian maupun pejabat pemerintahan setempat melainkan semua kalangan stakholder dan masyarakat wajib hukumnya menjaga keamanan dan ketertiban umum agar tidak terjadi
tindakan-tindakan kriminal baik yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat baik dari dalam maupun dari luar sehingga terwujud keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa. c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai aspek keragaman dalam kehidupan masyarakat mulai dari keragaman suku bangsa, budaya/adat istiadat, bahasa, tempat tinggal, agama dan berbagai corak dalam masyarakat, dalam hal ini keanekaragaman tersebut terdapat juga di masyarakat yang berdomisili di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu serta terdapat berbagai macam suku dari penduduk asli dan pendatang mulai dari Lampung, Jawa, Palembang, Batak, Sunda, Papua, dan lain sebagainya. Perbedaaan Corak kehidupan dalam masyarakat yang berbeda-beda merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh jajaran pemerintah dan perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar terwujudnya kerukunan antarsuku dan artaragama. Upaya pembinaan kerukunan arata suku, antar umat beragama, antar kelompok sering dilakukan oleh forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kosolidasi/pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang membahas akan pentingnya saling menghargai perbedaan, serta penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat saling toleransi artara satu dengan yang lain, bersatu dan sadar hukum. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan
golongan juga dilakukan anggota Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan yaitu Kapolsek Kedaton dan Danramil 06 Kedaton yang memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat pada acara ngobrol-ngobrol bersama Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat untuk menjaga kerukunan antar umat terlebih saat akan ada kegiatan dihari-hari besar agama. Kapolsek Kedaton menghimbau masyarakat untuk saling menghormati perbedaan dan saling menghormati apabila ada masyarakat yang sedang melakukan ibadah seperti ibadah puasa di Ramadhan maupun ibadah-ibadah agama non muslim serta menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan dan saling toleransi dalam umat beragama. Pembinaan tersebut serupa dilakukan oleh Danramil 06 Kedaton melalui Babinsa yang berada masing-masing kelurahan dengan cara pimbinaan teritorial yang mengajak masyarakat akan pentingnya hidup damai, rukun, dan nyaman dan saling menghargai perbedaan dan tidak mudah terpropokasi oleh pihak luar yang dapat menimbulkan perpecahan. Pada hakekatnya sistem keamanan merupakan upaya terpadu seluruh komponen bangsa untuk melindungi, menjaga dan menjamin terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh bangsa Indonesia dari segala ancaman baik yang bersifat tradisional, non-tradisional maupun multi dimensional. d. Penanganan konflik sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menjelaskan bahwa konflik adalah
perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara kedua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Salah satu faktor terjadinya konflik adalah adanya ketidaksesuaian norma dan prilaku, perselisihan pendapat, dan perbedaan pendirian keyakinan orang perorang yang telah menyebab konflik antar individu maupun kelompok. Tindakan preventif dimana tindakan ini dilakukan oleh Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan sebelum masalah sosial terjadi agar suatu tindakan pelanggaran tidak terjadi. Tindakan ini pada dilakukan dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan hukum, pengarahan, serta ajakan untuk hidup damai dan tidak menyimpang dari norma dan aturan hukum. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam upaya pencegahan timbulnya konflik sosial berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,1 Tindakan Represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan pada saat masalah atau konflik sosial sedang terjadi agar masalah yang terjadi dapat dihentikan dengan cara mengadakan pertemuan, bermusyawarah dan berkoordinasi dengan anggota Forum Koordiniasi 1
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
Pimpinan di Kecamatan untuk mencari sumber konflik. Setelah mengetahui sumber konflik masing-masing pihak yang berkonflik diundang serta instansi atau lembaga yang berkaitan untuk penyelesain konflik pada acara rembuk pekon (pertemuan) dan musyawarah mufakat agar mendapatkan solusi tanpa adanya kekerasan dan dapat mengurangi risiko berkelanjutan akibat terjadinya suatu konflik. Pada musyawarah ini masingmasing pihak yang berkonflik diminta untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik, kemudian ketua Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan beserta instansi terkait dan pihak yang berkonflik berembuk untuk mencarikan solusi bagaimana masalah yang terjadi segera terselesaikan dan mengupayakan untuk selalu hidup berdamai kemudian karena Konflik adanya aliran sesat Amanat Keaguangan Ilahi (AKI) dianggap menyimpang dari aturan perundangundangan dan kehidupan masyarakat, maka aliran tersebut dibubarkan dan pelaku penyebaran aliran sesat tersebut diserahkan kepada pihak yang berwajib. 3.4 Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu yaitu sebagai berikut : 1. Rendahnya rasa solidaritas masyarakat yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan program atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan Forum Koordniasi Pimpinan di Kecamatan, seperti kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan yang dimonitori salah satu kegiatan yaitu Jum’at Bersih, dalam pelaksanaannya tidak sumua
masyarakat mengikuti Jum’at Bersih. 2. Banyaknya masyarakat pendatang baik msyarakat yang bekerja di Bandar Lampung maupun perkampungan mahasiswa seperti dikelurahan Kampung Baru, Kampung Baru Raya, dan Labuhan Ratu dimana penduduk didominasi oleh Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah sehingga menyebabkan sulitnya untuk melakukan kontrol dan pengawasan. 3. Belum adanya peraturan perundangundangan dan Peratuiran Pemerintah yang mengatur tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forum Koordniasi Pimpinan di Kecamatan) dan aturan baku berupa Standart Operasional Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan di Kota Bandar Lampung, sehingga menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan umum. IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan 1. Pelaksanaan Fungsi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara ketua (Camat) dengan anggotanya (Kapolsek dan Danramil) melaluai berbagai kegiatan terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, jum’at bersih/bersih-bersih lingkungan (gugur gunung), poskamling, santunan kemanusiaan, rembuk pekon/ngbrol santai, pentas budaya, pengajian agama, kosolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku. 2. Tindakan preventif merupakan upaya pembinaan dan pencegahan
yang dilakukan oleh Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan sebelum terjadinya sesuatu konflik dalam kehidupan masyarakat dengan cara melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, pengarahan, dan ajakan. Sedangkan tindakan Represif merupakan suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat masalah atau konflik sosial sedang terjadi agar masalah yang terjadi dapat dihentikan dengan cara memediasi pihak yang berkonflik dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. 3. Faktor penghambatnya adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang, belum adanya Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Pemerintah yang membahas khusus tentang penyelenggaraan Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan dan Standart Operasional Prosedure (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Koordniasi Pimpinan di Kecamatan.
DAFTAR PUSTAKA
4.2 Saran-saran 1. Pemerintah harus segera membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan fungsi Forum Koordniasi Pimpinan di Kecamatan. 2. Pemerintah dan Forum Koordiniasi Pimpinan di Kecamatan harus segera membuat aturan baku berupa Standart Operasional Prosedure (SOP).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Elly, M., Setiadi dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. HR, Rdwan. 2014. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Grafindo Persada. Kansil, C. S. T. 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta. Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung Susanto, Astrid. 2006. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Bina Cipta. Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. PERATURAN UNDANGAN
PRUNDANG-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
