Disampaikan oleh: Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. Nomor Anggota: A-122

DOKUMEN RESMI HUMAS FRAKSI PKS DPR RI

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2017 =========================================================== Disampaikan oleh: Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. Nomor Anggota: A-122

Dibacakan Pada Rapat Paripurna DPR RI Jakarta, 26 Mei 2016 1


PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KETERANGAN PEMERINTAH ATAS KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2017 ========================================================== Disampaikan oleh: Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. Nomor Anggota: A-122

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pimpinan dan Anggota DPR RI, Saudara Menteri beserta jajaran, serta hadirin yang kami hormati. Dalam menyikapi Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2017 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 20 Mei 2016, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan bahwa hasil pembahasan dokumen KEM-PPKF Tahun 2017 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun 2017 sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya. Politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan konstitusi. 2


Memasuki 71 tahun kemerdekaan dan 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, kita masih menghadapi

persoalan

ekonomi

yang

sangat

berat

terkait

kemiskinan,

pengangguran dan kesenjangan. Pada awal Pemerintahan Jokowi-JK menghadapi persoalan peningkatan jumlah rakyat miskin yang signifikan, 780 ribu jiwa. Berdasarkan data BPS, pada periode September 2014 jumlah rakyat miskin adalah 27,73

dan meningkat menjadi 28,51 juta jiwa pada September 2015.

Peningkatan

jumlah

rakyat

miskin

menunjukkan

pemerintah

gagal

dalam

pengentasan kemiskinan dan melindungi rakyat dari kemiskinan. Rakyat yang miskin, semakin miskin karena 65 persen penghasilan mereka habis untuk membeli kebutuhan pangan sehari-hari, dan rakyat yang mendekati miskin jatuh dalam kubangan kemiskinan. Kondisi ini menandakan masih beratnya penderitaan yang dihadapi setiap hari oleh jutaan rakyat dan menjadi tanggungjawab besar bagi kita sebagai sebuah bangsa. Kesenjangan pendapatan rakyat juga masih sangat lebar, di mana rasio gini mencapai 0,40 dan diperkotaan lebih buruk mencapai 0,42. Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia termasuk paling tinggi di Asia Timur. Dalam hal distribusi aset lebih memprihatinkan. Rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini jauh lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat, 56 persen aset berupa tanah, properti, dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2 persen

penduduk.

Kesenjangan

kecemburuan, meningkatkan

yang

semakin

ketidakpercayaan

besar

baik

akan

secara

menimbulkan

vertikal

maupun

horizontal dan berpotensi menimbulkan ledakan sosial. Rakyat yang terbelah akan mengancam kohesi sosial dan menghancurkan sendi-sendi bangunan kepercayaan sebuah negara-bangsa. Ketimpangan ekonomi yang kronis akan menjadi faktor pendorong revolusi sosial, politik, dan krisis ekonomi. Kondisi perekonomian nasional saat ini juga cukup mengkhawatirkan seiring masih melambatnya pertumbuhan ekonomi, belum pulihnya daya beli rakyat, dan belum bergairahnya dunia usaha. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 hanya 4,8 persen, terendah dalam 5 tahun terakhir, dan jauh dari target pertumbuhan dalam APBNP 2015 sebesar 5,7 persen. Demikian juga pertumbuhan ekonomi triwulan pertama

3


2016 yang hanya mencapai 4,92 persen adalah peringatan keras atas lemahnya kinerja Pemerintah. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah merosotnya daya saing ekonomi kita sebagai sebuah bangsa satu tahun terakhir. Peringkat daya saing ekonomi Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 turun dari peringkat ke 34 menjadi peringkat 37 dari 140 negara. Daya saing Indonesia sebelumnya terus membaik dari peringkat ke 54 pada tahun 2009 menjadi peringkat ke-34. Penurunan daya saing kembali menunjukan masih belum optimalnya kinerja pemerintah. Dengan daya saing yang semakin melemah, kita akan semakin tersudut dalam persaingan antar bangsa. Dengan memperhatikan kondisi diatas, Fraksi PKS mengacu pada Rekomendasi Musyawarah Ke-4 Majelis Syura PKS, mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan konsolidasi ekonomi nasional, melalui: 1.

Mendorong terwujudnya Undang-Undang yang menjamin kedaulatan Negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting agar dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan menjadikan BUMN sebagai tangan negara di bidang ekonomi dan dengan menghidupkan ekonomi kerakyatan;

2.

Melindungi dan mengembangkan pasar domestik sebagai modal komparatif untuk peningkatan perekonomian, nilai tambah dan penyerapan lapangan kerja dalam negeri;

3.

Menguatkan rantai pasok industri dan perdagangan dalam negeri serta mengembangkan gerakan cinta produk dalam negeri;

4.

Mengembangkan iklim regulasi yang berpihak pada pengembangan kegiatan ekonomi baru;

5.

Membangun kerjasama ekonomi bilateral yang berkeadilan, seimbang, berdaulat, bermartabat dan mengutamakan kepentingan nasional;

6.

Mengendalikan masuknya tenaga kerja asing dengan menjamin kepentingan nasional dan melindungi tenaga kerja dalam negeri.

4

DOKUMEN RESMI HUMAS FRAKSI PKS DPR RI 7.

Menyusun kebijakan dan Undang-Undang pembatasan kepemilikan lahan untuk

menjamin

keadilan

sosial,

ketahanan

nasional,dan

mendorong

terjadinya redistribusi aset. Secara umum Fraksi PKS memandang bahwa dalam KEM dan PPKF Tahun 2017 masih membutuhkan penajaman sasaran dan peningkatan arah kebijakan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. Oleh karena itu terkait KEM dan PPKF 2017, Fraksi PKS memberikan pandangan-pandangan secara lebih mendalam pada bagian berikut. 1. Target Pembangunan dan Indikator Ekonomi Makro 1) Dalam Kerangka Ekonomi Makro, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diasumsikan dalam rentang 5,3-5,9 persen. Fraksi PKS memandang penetapan target ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN

2015-2019

dan

dengan

target

tersebut

Pemerintah

juga

telah

mengingkari target pertumbuahan dalam RPJMN untuk tahun 2017-2019 sebesar 7-8

persen.

Fraksi

PKS

memandang

bahwa

potensi

ekonomi

nasional

sesungguhnya memungkinkan untuk dapat tumbuh lebih tinggi dan berkualitas jika pemerintah mampu mendisain kebijakan lebih baik dan optimal. Sayangnya kinerja Pemerintahan Jokowi-JK belum optimal, sehingga pemerintah hanya mampu menembus pertumbuhan 5 persen pada Triwulan IV-2015 (sebesar 5,04 persen). Secara rinci, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2015 sebesar 4,71 persen; Triwulan II-2015 sebesar 4,67 persen; Triwulan III-2015 sebesar 4,73 persen; Triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen. Sulitnya mencapai target pertumbuhan di atas 5 persen karena pemerintah belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, baik dari sisi internal maupun eksernal. Persoalan dari sisi internal adalah terkait pada lambannya pertumbuhan pada hampir seluruh komponen PDB. Dari sisi permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang Triwulan I-2015 hingga Triwulan I-2016 rata-rata tumbuh di bawah 5 persen. Padahal konsumsi rumah tangga mengisi lebih dari separuh PDB nasional. Demikian juga dengan konsumsi pemerintah. Pemerintah sepertinya hanya optimis di awal anggaran 5


tetapi lamban dalam eksekusi. Konsumsi pemerintah yang tumbuh di atas 5 persen, hanya pada Triwulan III-IV 2015. Awal-awal 2015, pemerintah masih sibuk dengan persoalan administrasi dan perubahan nomenklatur. Sayangnya, pertumbuhan konsumsi pemerintah pada awal 2016 juga tidak sebagus yang diharapkan. Paruh pertama 2016, konsumsi pemerintah hanya naik 2,93 persen. Selain itu, amunisasi pemerintah pun semakin berkurang sejalan dengan penurunan penerimaan pajak di tengah-tengah belanja yang semakin melonjak. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) bergerak relatif rendah karena masih buruknya iklim usaha. Meski pemerintah telah mengeluarkan hingga 12 paket kebijakan, namun secara nyata belum tergambar dari pergerakan realisasi investasi langsung. Hal ini dikarenakan persoalan mendasar berupa biaya memulai usaha yang belum juga membaik. Pada bagian lain, upaya mendulang kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi masih cukup sulit karena penurunan permintaan negara-negara tujuan utama dan penurunan harga. Data BPS per April 2016 menunjukkan bahwa nilai total ekspor Indonesia masih turun 12,65 persen sepanjang Januari-April. Nilai ekspor migas turun 39,18 persen (yoy) dan nonmigas turun 9,32 persen (yoy). Aliran ekspor ke Asean masih turun 3,87 persen (yoy) terutama ke Malaysia (13,24 persen); dan Thailand (10,39 persen). Penurunan juga cukup terasa ke Belanda (24,69 persen); dan Italia (21,05 persen); Tiongkok (9,74 persen); India (29,67 persen) serta Taiwan (37,56 persen). Dari segi rata-rata harga, harga migas Indonesia merosot hingga 33,27 persen sedangkan nonmigas mulai naik sekitar 3,78 persen (yoy). Penurunan ekspor juga diikuti dengan impor. Koreksi impor dapat menjadi indikator perlambatan sektor industri maupun belaja pemerintah. Sektor industri mengimpor lebih dari 60 persen bahan baku. Dalam berbagai belanja pemerintah, komponen impor pun relatif tinggi. Pada April, nilai impor turun 13,44 persen; dimana impor migas turun 37,7 persen dan nonmigas 3,39 persen. Menurut golongan penggunaan barang, impor barang modal turun 17,02 persen (yoy); bahan baku/penolong turun 15,38 persen; dan barang konsumsi naik 16,42 persen (yoy). Dari sektor keuangan, realisasi kredit perbankan hingga Februari 2016 hanya tumbuh 8, 11 persen (yoy) sedangkan Dana Pihak Ketiga 6


(DPK) tumbuh lebih rendah, hanya 6,89 persen (yoy). Undisbursed loan masih sangat tinggi. mencapai Rp1.245 triliun per Februari. Koreksi suku bunga masih terlihat lamban, sedangkan risiko kredit (NPL) mulai melonjak. Walaupun NPL masih di bawah 5 persen tetapi NPL beberapa sektor tumbuh cukup kencang, seperti sektor Listrik, Gas, dan Air (LGA) serta jasa pendidikan. Dari sisi eksternal, ekonomi Indonesia sangat tertekan karena perlambatan ekonomi Tiongkok. International Monetary Fund (IMF) memproyeksi ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 6,5 persen pada 2016 dan 6,2 persen pada 2017. Secara tahunan, realisasi pertumbuhan Tiongkok pada Triwulan I-2016 hanya 6,7 persen (yoy) sedangkan secara triwulanan hanya 1,1 persen. Hal ini merupakan pencapaian

terendah

sejak

2011.

Ada

beberapa

implikasi

perlambatan

pertumbuhan Tiongkok bagi Indonesia: (i) penurunan ekspor; serta (ii) ancaman lonjakan tenaga kerja asing. Kajian Bank Dunia telah menjelaskan setiap perlambatan ekonomi Tiongkok 1 persen akan menyebabkan perlambatan 1,3 persen pada ekonomi Indonesia Semantara itu, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) pada Triwulan I-2016 hanya tumbuh 0,5 persen (yoy) melambat dari triwulan sebelumnya. Konsumsi swasta hanya tumbuh 1,9 persen; investasi langsung turun 3,5 persen; ekspor turun 2,6 persen; impor dan belanja pemerintah masing-masing naik 0,2 persen dan 1,2 persen. Inflasi per Maret 0,1 persen sedangkan TPT 5 persen dan partisipasi tenaga kerja 62,8 persen. Dengan data-data yang demikian, keputusan penaikan suku bunga The Fed diperkirakan baru akan terjadi pada Semester II-2016 dengan besaran yang tidak signifikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor eksternal yaitu masih belum pulihnya ekonomi global serta masih lemahnya harga-harga komoditas adalah kondisi yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. Namun bagaimanapun, sebagai nahkoda ekonomi negara, pemerintah semestinya sudah bisa membaca kemana arah angin melaju dan mempersiapkan kebijakan yang tepat Negara berkembang lain seperti India misalnya, tetap mengalami trend peningkatan pertumbuhan yang signifikan, diperkirakan mencapai 7,5 persen tahun 2016 dan 2017. Kebijakan reformasi ekonomi India yang mampu

7


mendorong investasi dan industri, layak dicontoh. Industri manufaktur India terus berkembang dan menjadi sumber pertumbuhan baru yang semakin kokoh. Sampai hari ini Pemerintah belum memberikan roadmap yang jelas bagaimana membangun basis industri dan produksi yang kuat. Pemerintah juga belum memberikan

arah

yang

jelas

terkait

dengan

transformasi

struktural

perekonomian. Paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diluncurkan belum terasa dampaknya. Slogan Trisakti terkait dengan kemandirian ekonomi dan menjadikan pembangunan lebih produktif masih belum terlihat implementasinya. Tanpa industrialisasi yang kokoh kita akan sulit menjadi bangsa produsen besar dan keluar dari middle income trap. Ketiadaan kebijakan industrial selama ini telah menimbulkan komplikasi yang serius dan telah berdampak pada neraca perdagangan selalu defisit 5 (lima) tahun terakhir. Kebijakan peningkatan kemampuan industri nasional juga sangat penting,

sehingga

tercapai

kemandirian

ekonomi

dan

mengurangi

ketergantungan impor (terutama bahan baku industri). Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing produk sehingga pada tahapan selanjutnya dapat lebih kompetitif di pasar internasional. Pemerintah perlu mendisain arah pembangunan industri nasional yang kokoh dan terintegrasi dengan dukungan keunggulan sumber daya alam, sektor maritim dan sektor pertanian. Pemerintah juga perlu secara sungguh-sungguh membenahi infrastruktur energi dan sistem logistik nasional agar lebih efisien dan kokoh. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung bertumpu pada sektor-sektor ekonomi yang bersifat non tradable juga perlu diperbaiki secara serius. Studi Bank Dunia (2013) menyebutkan, daya saing produk ekspor Indonesia relatif tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lain, terutama kaitannya dengan nilai tambah produk ekspor kita. Komposisi ekspor kita terbesar masih didominasi komoditas (resource based) dan barang primer (primary product). Berbeda dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, sebagian besar ekspornya didominasi oleh produk-produk yang telah disentuh teknologi (medium and high

tech product). Kondisi infrastruktur kita juga relatif tertinggal. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2012 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia hanya menduduki peringkat ke-59 atau jauh di bawah Singapura yang berada di 8


puncak di antara 155 negara yang disurvei. Posisi dan daya saing industri logistik Indonesia bahkan kalah dibanding Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dan hanya unggul terhadap Myanmar dan Kamboja. Fraksi PKS memandang bahwa pertumbuhan yang lebih berkualitas dan lebih tinggi, sangat penting melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun dan sangat mengkhawatirkan. Melemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya kualitas pertumbuhan selama ini telah menyebabkan berkurangnya kesempatan

untuk

menurunkan

angka

kemiskinan,

pengangguran

dan

kesenjangan. Pertumbuhan yang lebih berkualitas dan tinggi kedepan sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan lapangan kerja baru, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS berpandangan pemerintahan perlu untuk lebih serius memperbaiki kinerja

konsumsi

pemerintah,

meningkatkan

daya

saing

dan

investasi,

membangun sektor pertanian, maritim dan industri nasional secara terintegrasi. Secara khusus pemerintah juga perlu meningkatkan belanja modal dan investasi terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian, maritim dan industri manufaktur nasional serta infrastruktur energi dan konektivitas, dalam rangka mendorong

pertumbuhan

ekonomi

yang

lebih

tinggi

dan

berkualitas,

meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan. 2) Terkait target angka kemiskinan 2017 sebesar 9,5-10,5 persen, Fraksi PKS memandang target angka kemiskinan perlu dibuat lebih progresif dibawah 9 persen. Selain itu dalam APBNP 2016 telah disepakati target penurunan kemiskinan untuk 2016 adalah 9-10 persen dan dalam target APBNP 2015 10,3 persen. Upaya lebih kuat untuk menurunkan kemiskinan sangat penting mengingat angka kemiskinan dan mendekati miskin (near poor) yang tinggi sangat mengkhawatirkan dan mencederai amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau 11,13% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan rakyat yang hampir miskin 9


(near poor) dengan pengeluaran satu setengah kali garis kemiskinan mencapai lebih dari 100 juta atau 40 persen dari jumlah total penduduk. Angka ini menunjukkan masih besarnya rakyat yang sangat rentan (vulnerable) terperosok menjadi miskin. Yang juga sangat mengkhawatirkan jika dibanding periode September 2014 angka kemiskinan terus meningkat. Dimana pada periode September 2014 jumlah penduduk miskin masih se

atau

10,96%. Dibanding September 2015, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 780 ribu jiwa. Bank Pembangunan Asia menggunakan pendapatan per kapita dengan batas garis kemiskinan 1,25 dollar AS dan 2 dollar AS. Dengan dua tolok ukur ini, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 43,1 juta jiwa dan 117,4 juta jiwa. Adapun dengan pendekatan Indeks Kemiskinan Multidimensi, jumlah penduduk miskin 73,6 juta jiwa. Fraksi PKS memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama untuk menyelesaikan masalah di hulu yang menjadi penyebab kemiskinan. Hal ini sangat penting mengingat, kemiskinan di Indonesia berakar dari kemiskinan perdesaan dan pertanian. Fakta yang memprihatinkan bahwa puluhan tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak dari desa. Bahkan sesungguhnya kemiskinan di kota terutama juga akibat urbanisasi penduduk miskin dari desa. Fraksi PKS konsisten memandang diperlukan peningkatan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan terutama agar menyelesaikan pada akar kemiskinan perdesaan dan pertanian. Kebijakan penting yang perlu dituntaskan oleh pemerintah adalah menjalankan UU Desa secara konsekuen dan merealisasikan kebijakan

Reforma

Agraria

yang

sudah

dijanjikan

untuk

meningkatkan

penguasaan tanah petani atau kelompok petani di perdesaan. Fraksi PKS mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan Peraturan terkait Reforma Agraria dan segera menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu Fraksi PKS juga terus mendesak agar pembangunan infrastruktur pertanian dan perdesaan dapat ditingkatkan secara masif, selain meningkatkan Anggaran Dana Desa. Fraksi PKS juga mendesak agar basis data kemiskinan yang masih kurang memadai, harus benar-benar dibenahi agar lebih valid dan mampu menjamin ketepatan programprogram pengentasan kemiskinan. 10


3) Terkait sasaran pengurangan pengangguran 2017 sebesar 5,3-5,6 persen, Fraksi PKS memandang sangat rendah, mengingat dalam dalam APBN 2016 telah disepakati target angka pengangguran 5,2-5,5 persen dan dalam APBNP 2015 adalah 5,6 persen. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2016 mencapai 5,5 persen sedikit menuruan dari 5,81 persen bulan yang sama tahun lalu. Beberapa persoalan ketenagakerjaan nasional adalah: (i) relatif tinggi TPT di perkotaan mencapai 6,5 persen, yang disebabkan derasnya arus urbanisasi, (ii) tingkat pengangguran pada pendidikan tinggi seperti Diploma dan universitas masih cukup besar masing-masing 7,22 persen dan 6,22 persen. Pengangguran tertinggi berada di SMK mencapai 9,84 persen; (iii) sebanyak 61,26 persen tenaga kerja yang bekerja berpendidikan rendah; sedangkan 27,4 persen berpendidikan menengah dan 11,34 persen berpendidikan tinggi; (iv) sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi penopang penyerapan tenaga kerja di tengah-tengah penurunan kinerjanya; (v) persentase penduduk bekerja di sektor informal masih tinggi 58,28 persen; (vi) pada Februari, 25,9 juta (71,23 persen) tenaga kerja yang bekerja termasuk kategori pekerja paruh waktu; sementara sebanyak 10,4 juta (28,77 persen) termasuk setengah penganggur (bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan). Upaya pemerintah untuk mencapai target TPT tahun 2016 dan 2017 akan menghadapi berbagai tantangan seperti: (i) derasnya aliran tenaga kerja asing, yang berpotensi mencaplok lapangan kerja tenaga kerja nasional. BPS melansir sepanjang Januari-Maret 2016, jumlah Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia untuk bekerja (< 1 tahun) naik menjadi 73.172 orang atau melonjak 83 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, arus pekerja asing ke domestik rata-rata 25 ribu per bulan dalam tiga bulan pertama. Kalkulasi tersebut meningkat cukup tinggi dari rata-rata 14.665 sepanjang 2015; (ii) pertumbuhan sektor-sektor padat karya (tradable) masih rendah dimana pada Triwulan I-2016, sektor pertanian hanya tumbuh 1,85 persen (yoy), sektor pertambangan turun 0,66 persen (yoy) dan industri pengolahan tumbuh 4,59 persen (yoy); (iii) kualitas pertumbuhan ekonomi semakin turun, yang tergambar dari elastisitas penyerapan tenaga kerja. Jika hanya mengacu pada data realisasi

11


investasi langsung (data BKPM), maka pertumbuhan 1 persen pada 2016 hanya menyerap sekitar 66 ribu tenaga kerja. Fraksi PKS memandang bahwa kedepan dibutuhkan penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi, sehingga penganggguran bisa ditekan secara kuat. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada sektorsektor yang menyerap lapangan kerja tinggi, terutama sektor pertanian, maritim dan manufaktur. Hal ini sangat penting mengingat pertumbuhan yang kurang berkualitas selama ini, karena bertumpu pada sektor non-tradables telah berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang semakin kecil. Selain itu, pemerintah kedepan harus memperhatikan penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang menunjukkan bagaimana kualitas tenaga kerja. Kondisi

mismatch di pasar tenaga kerja, dimana lulusan perguruan tinggi dan sekolah menengah ternyata semakin sulit mendapatkan pekerjaan harus mendapat perhatian khusus. Karena itu Fraksi PKS memandang perlu dilakukan extra effort strategi kebijakan dan sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja disertai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, penataan penyebaran sektor-sektor yang mendominasi komposisi tingkat pengangguran. 4) Terkait sasaran 2017 Penurunan Tingkat Kesenjangan (Gini Ratio) menjadi 0,38, Fraksi PKS memandang upaya mencapai target pengurangan kesenjangan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Target penurunan Gini

Ratio menjadi 0,39 dalam APBN 2016 perlu mendapat perhatian serius. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat gini ratio hingga September 2015 berada di level 0,40, turun 0,01 poin dibandingkan posisi di Maret 2015 pada kisaran 0,41. Laporan Bank Dunia, juga telah memberikan warning potensi ledakan sosial akibat "Ketimpangan yang Semakin Lebar". Bank Dunia mengungkapkan bahwa di balik pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam satu dekade terakhir, dalam kurun waktu sama 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Diperkirakan sekitar 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sehingga, 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya menikmati distribusi kue pembangunan tak lebih dari 25 persen. Terjadi efek konsentrasi ke atas (trickle12


up effect) dalam proses pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan pendapatan rakyat masih sangat-sangat lebar, berbahaya secara sosial, dan membutuhkan kebijakan yang lebih kuat. 5) Fraksi PKS juga mendesak agar dimasukkan target Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum terlihat dalam KEM dan PPKF 2017. Padahal sebelumnya target tersebut juga telah ditetapkan dalam pembahasan APBNP 2015, dimana peningkatan IPM pada skala 69,40 dan APBN 2016 dengan target IPM pada skala 70,1. Fraksi PKS memandang target peningkatan Indeks Daya Saing juga perlu dimasukkan dalam APBN 2017. 6) Terkait asumsi inflasi 2017 sebesar 3,0-5,0 persen,

Fraksi

PKS

memandang inflasi dapat ditekan dibawah 4 persen. Dalam jangka panjang inflasi harus dijaga tetap rendah untuk menjaga daya beli rakyat secara luas. Disisi lain asumsi ini juga tidak mudah untuk dicapai dan bahkan kecenderungan dua tahun terakhir inflasi masih cukup tinggi. Hingga April 2016, inflasi umum (headline inflation) telah menembus 3,6 persen; telah berada pada target pemerintah dalam asumsi ekonomi makro 2016. Namun, jika mendalami lebih lanjut, inflasi nasional tidak sepenuhnya membaik. Inflasi dari sisi harga barangbarang bergejolak (volatile food) masih liar. Pada April, inflasi tersebut naik 9,44 persen; sedangkan inflasi inti dan inflasi barang-barang diatur pemerintah masing-masing naik 3,41 persen dan turun 0,84 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah belum berhasil mengelola inflasi nasional. Persoalan inflasi yang bersumber dari sisi penawaran berupa harga barang-barang bergejolak, tentunya konsentrasi pengelolaan inflasi harus bergerak ke daerah. Daerah-daerah pencetak inflasi di atas inflasi nasional harus menjadi perhatian pemerintah. Pada April, beberapa sektor percetak kenaikan di atas inflasi umum adalah komponen bahan makanan (8,92 persen); 6,04 persen (yoy); dan kesehatan (4,44 persen). Yang juga harus diperhatikan secara serius adalah masih tingginya inflasi pangan bergejolak (volatile inflation) yang telah memukul daya beli rakyat miskin dan mendekati miskin. Untuk itu kedepan, pemerintah harus mengambil kebijakan administered prices (terutama terkait kenaikan harga BBM, tarif tenaga listrik (TTL), dan Bahan Bakar Rumah Tangga [BBRT]) yang tepat dan melakukan upaya antisipasi dini. Fraksi PKS memandang, dalam 13


rangka megendalikan inflasi secara lebih kuat, pemerintah dan otoritas moneter harus bekerja ekstra keras. Dampak lanjutan yang diharapkan dari pengendalian inflasi adalah penurunan suku bunga bank, menjadi single digit. Komponen inflasi bergejolak, yang dipengaruhi oleh komoditas pangan sangat tergantung pada ketersediaan cadangan dan mekanisme distribusi komoditas pangan. Kenaikan harga pangan banyak disumbang oleh belum optimalnya produksi dan terganggunya jalur distribusi, serta diperparah oleh tekanan spekulasi di tingkat distribusi dan eceran. Selain itu karena inflasi di Indonesia bersifat kronis akibat masih kurangnya infrastruktur dan kapasitas supply, maka dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kapasitas industri dan peningkatan produksi pangan nasional. Fraksi PKS memandang, pemerintah dan Bank Indonesia perlu melakukan koordinasi secara lebih kuat dalam pengendalian inflasi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah data beberapa kuartal terakhir menunjukkan bahwa inflasi inti mengalami penurunan juga. Inflasi inti April 2016 hanya mencapai 3,4 persen, atau inflasi inti terendah dalam setidaknya 10 tahun terakhir. Rendahnya inflasi inti menjadi sinyal bahwa rendahnya inflasi juga disebabkan oleh faktor lemahnya permintaan masyarakat. 7) Terkait asumsi suku bunga SPN 3 bulan 2017 sebesar 5,0–6,0 persen, seharusnya dapat ditekan lebih rendah. Fraksi PKS menilai yield SPN tersebut masih dapat ditekan lebih rendah, mengingat target inflasi yang dibawah 5 persen [target inflasi 2016, 4,7 persen]. Hal ini juga sejalan dengan masih positifnya persepsi investor terhadap potensi ekonomi Indonesia. Suku bunga yang lebih rendah diharapkan akan menurunkan ekspektasi imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi semakin rendah, sehingga akan menurunkan beban pembayaran bunga. Disisi lain, mulai meningkatnya optimisme dan persepsi positif investor harus menjadi cambuk bagi Pemerintah untuk memperkokoh kredibilitas kebijakan ekonomi dan memperbaiki iklim bisnis. Fraksi PKS juga mendesak Bank Indonesia untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter, terutama untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) 14


agar mendorong turunnya cost of fund bagi dunia usaha dan juga ekspektasi terhadap suku bunga SPN 3 bulan. BI memiliki ruang yang besar untuk menurunkan suku bunga mengingat terjadi deflasi 0,45 persen sepanjang April 2016. Selain itu, risiko eksternal dari kenaikan suku bunga The Fed, juga tidak akan terjadi secara signifikan tahun ini. BI perlu menerapkan bauran kebijakan (policy mix) yang lebih berpihak pada ekspansi sektor tradable. Dengan kebijakan tersebut diharapkan tidak ada trade off antara upaya stabilisasi nilai tukar dan perbaikan neraca transaksi berjalan, dengan kepentingan bangsa yang lebih besar untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Mahalnya cost of fund bagi dunia usaha, khususnya untuk yang bergerak disektor tradable juga menjadi penyebab sulitnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing yang lebih baik. Dengan kondisi suku bunga yang jauh lebih mahal di kawasan, penurunan suku bunga diharapkan dapat meningkatkan daya saing di tingkat kawasan. 8) Terkait asumsi nilai tukar Rupiah 2017 Rp 13.650–13.900 per dollar AS, Fraksi PKS memandang bahwa nilai tukar Rupiah dapat ditetapkan lebih kuat. Faktor eksternal dapat menjadi determinan utama dalam menguatnya nilai tukar Rupiah. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat membuat The Fed masih berhati-hati untuk meningkatkan suku bunga acuannya. Risiko kenaikan suku bunga The Fed, juga tidak akan terjadi secara signifikan tahun ini. Meski hasil rapat The Fed pada 26-27 April 2016 menunjukkan masih adanya kemungkinan menaikkan suku bunga pada Juni 2016 juga. Deflasi yang masih menghantui Uni Eropa juga membuat ECB melanjutkan kebijakan quantitative

easing-nya, sehingga hal tersebut akan memperlemah nilai tukar Euro. Kondisikondisi tersebut, terutama kebijakan QE, akan membuat aliran dana dari negara maju ke negara-negara berkembang akan kembali mengalir deras di beberapa kuartal ke depan dan kemungkinan sampai tahun depan. Sepanjang awal 2016, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS juga relatif membaik. Perbaikan Rupiah sejalan dengan aliran modal asing yang cukup deras. Hingga Maret 2016, aliran modal asing mencapai 3,7 miliar dollar, terutama ke Surat Utang Negara. Pada 19 Mei 2016, kepemilikan asing dalam SBN Rupiah yang Dapat Diperdagangkan dalam bentuk SUN mencapai 43,5 15


persen. Namun, penguatan tersebut bukan merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. Perbaikan Rupiah karena aliran modal asing tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi nasional tetapi lebih karena faktor eksternal. Untuk itu, upaya memperbaiki nilai Rupiah seharunya bukan dilakukan dengan kebijakan jangka pendek (misalnya dengan obral SUN) tetapi pada penguatan fundamental perekonomian, sehingga kebergantungan perekonomian terhadap faktor

asing

secara

bertahap

dapat

berkurang.

Diantaranya

perbaikan

fundamental sektor industri yang selama bergantung pada impor bahan baku, serta penurunan suku bunga domestik agar sektor swasta tidak berhutang ke luar negeri. Fraksi PKS memandang bahwa nilai tukar yang terlalu lemah tidak terlalu menguntungkan disaat ekspor nasional masih rendah dan belum pulih. Nilai tukar yang terlalu lemah juga tidak terlalu menguntungkan disaat ekspor nasional masih rendah dan belum pulih. Fraksi PKS memandang bahwa nilai tukar yang lemah akan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah dan swasta yang besar, dan perlu dicermati risikonya. Fraksi PKS memandang bahwa nilai tukar juga harus dijaga dari volatilitas yang terlalu ekstrem untuk menjaga daya saing industri domestik dan stabilitas perekonomian nasional. Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah juga harus bekerja keras untuk mencapai hal tersebut ditengah masih tingginya potensi pengetatan likuiditas d n

d n ecende ng n “pe ng m

ng (currency war)” edep n. BI d n

pemerintah perlu mengambil kebijakan lanjutan dalam rangka pendalaman finansial dan pasar valas domestik serta memperkokoh skema pendukung likuiditas dan jaring pengaman. Tipisnya pasar valas merupakan salah satu penyebab tertekannya nilai tukar ini. Volume transaksi valas harian di Indonesia tercatat hanya sekitar 5 miliar dollar AS, jauh di bawah Thailand (12,7 miliar dollar AS) dan Malaysia (11 miliar dollar AS). Tingginya volatilitas juga disebabkan transaksi terutama hanya terjadi di pasar spot, berbeda dengan Thailand, Malaysia, dan Filipina di mana transaksi valas lebih banyak untuk keperluan lindung nilai. Kerentanan Nilai tukar juga diakibatkan volatilitas yang sangat tinggi di pasar modal, dan juga pada obligasi atau surat utang negara akibat dominannya kepemilikan asing. [Di pasar modal, kepemilikan asing mencapai lebih 60 persen, pada surat berharga negara, sekitar 40 persen, 16


tertinggi pada skala regional. Transaksi obligasi juga didominasi asing, sekitar 70 persen]. Hal ini menuntut adanya reformasi sektor keuangan dan sistem rezim devisa bebas Indonesia yang perlu dikaji lebih mendalam oleh pemerintah. 9) Terkait asumsi harga minyak 2017 pada rentang 35–45 dollar AS per barel, Fraksi PKS menilai bahwa pergerakan ICP di tahun 2017 akan sangat fluktuatif dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mengingat dinamika harga minyak dunia dan trend-nya kedepan, terutama juga akan sangat dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik internasional. Hal ini sangat penting mengingat persoalan harga minyak tidak hanya terkait demand dan supply, tetapi juga dipengaruhi faktor politik internasional, kepercayaan terhadap ekonomi dan juga dampak spekulasi. Hal inilah yang menyebakan diawal tahun 2016, ICP merosot tajam diluar dugaan banyak pihak, yang berada dibawah 30 dollar AS per barel. Harga minyak sempat mencapai titik 25 dollar AS per barel pada pertengahan Januari 2016, sebelum akhirnya recover pada titik 40 dollar AS per barel. Walaupun ada peningkatan, angka tersebut masih 70 persen lebih rendah dibandingkan Juni 2014. Rally kenaikan harga minyak banyak disebabkan oleh sisi produksi, dimana terdapat sejumlah permasalahan dan konflik di wilayah Nigeria dan Irak. Selain itu, produksi minyak Amerika Serikat pada bulan Desember 2015 mengalami penurunan setelah sekian tahun mengalami peningkatan. Rally harga minyak juga disebabkan oleh melemahnya dollar dan meningkatnya permintaan minyak dunia. Permintaan akan minyak dunia diperkiakan akan meningkat sebesar 2 persen di tahun 2016 atau tertinggi selama lima tahun terakhir (World Bank, 2016). Untuk itu, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memprediksi harga minyak dunia dan trend-nya kedepan, sehingga dapat dilakukan perhitungan yang lebih akurat dalam menentukan ICP. Pemerintah juga

perlu

mengembangkan

mekanisme

lindung

nilai

(hedging)

yang

memungkinkan untuk stabilisasi. 10)Terkait target lifting minyak 740–760 ribu barel per hari tahun 2017, Fraksi PKS memandang bahwa pengelolaan sektor migas nasional mengalami 17


kemunduran yang sangat signifikan dan berlangsung terus menerus serta tidak dianstisipasi dengan baik. Asumsi tersebut juga menyusut signifikan dari asumsi lifting minyak tahun 2016 sebesar 830 ribu barel per hari. Meski target telah diturunkan, dalam beberapa tahun terakhir target lifting minyak tersebut juga tidak mampu dicapai. Permasalahan mendasar seperti; sumur tua, rendahnya investasi dan hubungan kelembagaan antar pengelola dan pemerintah selalu menjadi lingkaran jebakan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Fraksi PKS memandang pemerintah perlu melakukan terobosan baru untuk dapat mencapai target tersebut. Faktor penting dan mendesak diantaranya adalah penyelesaian perubahan RUU Migas yang diharapkan akan memberikan dampak signifikan dalam menggairahkan kembali investasi di sektor Migas. 11)Terkait lifting gas 2017 yang diperkirakan produksinya mampu mencapai kisaran 1,05 juta–1,15 juta barel setara minyak perhari, Fraksi PKS memandang bahwa lifiting gas masih bisa ditingkatkan. Selain itu target ini juga lebih rendah dari target tahun 2016 sebesar 1,15 juta barel setara minyak perhari. Pemerintah harus memprioritaskan gas sebagai energi alternatif terutama untuk memperkokoh industri nasional. Gas sebagai energi alternatif yang menjanjikan harus benar-benar diutamakan untuk kepentingan domestik dan mendorong ekspansi industri dan perekonomian nasional. Gas harus dipandang sebagai modal pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang, bukan sekedar komoditas. Selain itu, Fraksi PKS juga konsisten mengusulkan ditambahkannya indikator harga gas, yang disebut Indonesian Gas Price (IGP), untuk melengkapi lifting gas. Pemerintah juga perlu melakukan pembaharuan harga gas melalui renegosiasi dengan KKKS secara sungguh-sungguh. 2. Kebijakan Fiskal dan Pendapatan Negara Terkait dengan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017, secara umum Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan fiskal kedepan perlu didisain lebih kredibel untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut: 1) Fraksi PKS memandang Kebijakan Fiskal Tahun 2017 perlu didisain lebih progresif untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian nasional dan 18


peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan kualitas dan kuantitas belanja negara khususnya terkait akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan rakyat dan jaminan sosial menjadi sangat penting. Fraksi PKS melihat bahwa ruang fiskal harus ditingkatkan untuk memenuhi harapan tersebut. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ruang fiskal baik melalui efisiensi belanja yang kurang produktif maupun melalui optimalisasi pendapatan negara. Selain itu kebijakan fiskal agar memiliki dampak yang lebih kuat, perlu diikuti perbaikan manajamen utang publik dan efektifitas alokasi transfer daerah. Selain itu perlu diikuti perbaikan manajemen pemerintahan dan efektifitas reformasi birokrasi, serta perbaikan manajamen utang publik dan efektifitas alokasi transfer daerah. Berbagai kebijakan ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang berkualitas

sehingga

berdampak

pada

penurunan

tingkat

kemiskinan,

peningkatan lapangan kerja baru, mendorong pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. 2) Fraksi PKS melihat bahwa kebijakan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan selama ini pada dasarnya masih jauh dari optimal. Tax

ratio yang stagnan, dan bahkan menurun beberapa tahun terakhir, perlu menjadi perhatian serius untuk ditingkatkan. Pemerintah perlu serius untuk mengusut penggelapan pajak dari aktivitas 2.000 PMA dengan potensi pajak yang hilang mencapai Rp500 triliun yang sering disampaikan Menteri Keuangan pada berbagai media. Pemerintah juga harus bersungguh-sungguh untuk mereduksi praktik transfer pricing khususnya oleh perusahaan asing. Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan secara signifikan, Fraksi PKS memandang pemerintah harus melaksanakan reformasi perpajakan secara sungguh-sungguh. Pemerintah perlu secara serius dan tegas dalam menggali sektor-sektor yang masih under-

tax. Pemerintah perlu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menurunkan tingkat tax evasion. Selain itu, target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir yang selalu tidak tercapai dan pencapaian yang masih rendah sampai kuartal pertama 2016 harus menjadi perhatian serius pemerintah.

19


3) Fraksi PKS memandang target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak tercapai dan terus berulang karena kurang kredibelnya perencanaan. Diperkirakan sampai akhir tahun, juga akan terulang shortfall atas APBN 2016. Dengan dukungan anggaran yang besar serta komitmen extra effort, Pemerintah seharusnya dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan dengan perencanaan yang mendalam dan reformasi bidang perpajakan. Fraksi PKS juga mendorong agar pemerintah menegakkan keadilan pajak, tidak hanya menekan dan mengejar wajib pajak yang telah patuh, sektor UMKM, tetapi disisi lain melakukan

pembiaran

terhadap

ketidakpatuhan

perusahaan

asing

dan

perusahaan besar. Pembiaran praktek transfer pricing, thin capitalization (penyetoran modal terselubung), dan treaty shoping (penghindaran pajak berganda) telah menciderai rasa keadilan dan melukai hati rakyat secara mendalam. 4) Fraksi PKS memandang optimalisasi PNBP membutuhkan pembenahan yang serius terutama untuk meningkatkan Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Penerimaan PNBP-SDA dapat meningkat signifikan jika Penerimaan Royalti dan Bagi Hasil SDA Migas dihitung secara akurat dan transparan. Potensi kebocoran sektor ini selama ini masih sangat tinggi. Untuk itu diperlukan reformasi dalam penentuan cost recovery, audit cost recovery, dan peningkatan governance perusahaan terkait. Pemerintah harus secara serius melakukan renegosiasi kontrak dan reformasi dalam pengelolaan SDA. 5) Fraksi PKS memandang Penerimaan SDA Nonmigas–Kehutanan, Perikanan dan Panas Bumi saat ini masih sangat rendah padahal potensinya sangat besar sehingga perlu dilakukan reformasi secara fundamental. Untuk meningkatkan Penerimaan SDA-Kehutanan harus ada review dan pengkajian ulang terkait dengan konsesi-konsesi yang telah diberikan pemerintah untuk berbagai perusahaan yang memanfaatkan hutan. Fraksi PKS memandang peningkatan penerimaan SDA Perikanan mensyaratkan pengembangan industri maritim yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Perlu serius membangun industri bahari secara terintegrasi dari industri perikanan, transportasi, pertambangan laut, industri produk olahan hasil laut, wisata bahari, riset maritime, dll. Hal ini harus dikelola

20


dalam desain industrial chain sektor maritim secara komprehensif oleh pemerintah. 6) Fraksi PKS juga berpandangan bahwa pengelolaan BUMN harus mengarah sebagai korporasi modern dan agar menjadi world class company. BUMN diharapkan berkontribusi optimal bagi negara baik melalui peningkatan nilai tambah ekonomi, pajak dan juga setoran dividen. Kontribusi langsung BUMN kepada APBN, secara umum masih relatif rendah jika dibandingkan dengan skala

asset yang dimiliki. Sangat menyedihkan ketika membandingkan kinerja 138 BUMN Indonesia hanya mampu menghasilkan laba US$ 13,5 miliar sedangkan salah satu BUMN Malaysia, Petronas mampu membukukan laba US$20 miliar. Ini menandakan

masih

buruknya

pengelolaan

BUMN

Nasional.

Untuk

itu

pembenahan dan restrukturisasi BUMN perlu dijalankankan secara efektif dan berkelanjutan. Fraksi PKS mendesak pemerintah merencanakan program– program yang jelas dan terukur untuk memacu kontribusi ekonomi BUMN untuk kepentingan ekonomi nasional. Dengan perencanaan yang matang, polemik terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam pada pembahasan APBN sebelumnya diharapkan tidak terulang. 3. Kebijakan Belanja Pemerintah 1) Terkait dengan kebijakan belanja modal, Fraksi PKS berpandangan perlu mengarah pada pengalokasian anggaran untuk infrastruktur lebih tinggi minimal lima (5) persen dari PDB. Hal ini sangat penting mengingat belanja modal yang rendah telah berdampak pada rendahnya daya saing dan

terbatasnya

infrastruktur nasional, serta menyebabkan kesenjangan infrastruktur baik ditingkat nasional maupun daerah dan menghambat konektivitas serta membuat sistem logistik sangat mahal. Selain itu peningkatan belanja modal harus diikuti dengan kinerja birokrasi dalam mengeksekusi pelaksanaan anggaran tersebut. Realisasi belanja modal tahun-tahun sebelumnya yang hanya dikisaran 80 persen harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. 2) Fraksi PKS berpandangan, diperlukan peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur pertanian, terutama untuk pembangunan irigasiirigas kecil. Hal ini sangat penting mengingat sektor pertanian masih 21


berkontribusi signifikan dalam PDB nasional, leading sector untuk ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja tertinggi, dan tempat sebagian besar orang miskin berada. 3) Secara khusus, Fraksi PKS juga berpandangan, perlunya melakukan investasi infrastruktur

kelautan

komprehensif

untuk

dalam

kerangka

mengembangkan

industrial sektor

maritime

kelautan

chain

sebagai

yang pusat

pertumbuhan baru yang potensial mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. 4) Fraksi PKS juga berpandangan agar pembangunan infrastruktur dan sarana tranportasi masal yang integrated, connected dan user friendly juga lebih digalakkan lagi. Alokasi anggaran yang masih bertumpu pada angkutan darat terutama untuk jalan selama ini, perlu disempurnakan dengan meningkatkan alokasi untuk moda kereta api, angkutan laut dan udara. Fraksi PKS juga mendorong agar pemerintahan serius memastikan eksekusi belanja modal yang selama ini masih rendah. 5) Fraksi PKS memandang kebijakan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu mendapatkan prioritas yang tinggi. Untuk itu perlu ditingkatkan iuran PBI (Penerima Bantuan Iuran) secara memadai termasuk penambahan ulang peserta, terutama rakyat miskin yang mungkin belum ter-cover karena permasalahan administratif. Selain itu pemerintah juga perlu memastikan kecukupan kebijakan dan

dukungan

untuk

pelaksanaan

BPJS

Ketenagakerjaan

yang

menyelenggarakan 4 program, yaitu: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM). 6) Fraksi PKS menyambut baik terkait dengan arah alokasi Anggaran Kesehatan sebesar 5 (lima) persen dari belanja negara. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah untuk segera membenahi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih buruk serta memenuhi kekurangan infrastruktur layanan dan SDM kesehatan secara luas. 7) Fraksi PKS memandang, pemerintah kedepan harus benar-benar serius merealisasikan program ketahanan dan kedaulatan pangan. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, pemerintah harus secara sungguh22


sungguh

merealisasikan

kebijakan

Reforma

Agraria

untuk

meningkatkan

penguasaan lahan bagi petani sehingga akan meningkatkan produksi pangan nasional. Pemerintah kedepan juga perlu meningkatkan pemberian insentif dan subsidi berusaha tani secara memadai, seperti subisidi benih, subsidi pupuk, asuransi pertanian, jaminan pembelian, dll. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan perlu segera menyelesaikan permasalahan lahanlahan potensial yang bermasalah dan bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produksi. 8) Terkait kebijakan belanja pegawai, Fraksi PKS memandang pemerintah kedepan perlu lebih optimal terkait kebijakan pegawai dari hulu sampai hilir. Hal ini karena selama ini, kebijakan terkait reformasi birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sampai penyesuian gaji belum optimal. Oleh karena itu perlu kebijakan reformasi birokrasi yang lebih kuat untuk menciptakan produktivitas dan pelayanan yang semakin baik. 9) Terkait kebijakan belanja barang Fraksi PKS memandang bahwa salah satu pemborosan negara adalah pada sisi biaya perjalanan dinas. Oleh karena itu perlu

ada

kebijakan

at

cost

bagi

biaya

perjalanan

dinas

dengan

mempertimbangkan outcome dari penyerapan anggaran serta menerapkan

reward dan punishment secara konsisten. 10) Fraksi PKS memandang, kebijakan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan kedepan harus diikuti efektifitas anggaran dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan harus mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan. 11) Fraksi PKS memandang Pagu Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) agar dialokasikan secara memadai agar biaya PT tidak mengalami kenaikan yang akan menyebabkan biaya kuliah semakin mahal dan tidak terjangkau oleh rakyat miskin yang membutuhkan akses pendidikan tinggi. Fraksi PKS berpendapat, pagu BOPTN seharusnya dinaikkan lebih signifikan sehingga biaya kuliah PTN juga terjangkau oleh rakyat menengah bawah. 12) Fraksi PKS memandang bahwa kebijakan belanja subsidi harus terus diperbaiki dan direvitalisai agar tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan 23


rakyat secara mendasar. Kebijakan harga energi dan kaitannya dengan subsidi energi perlu dikelola dengan baik sehingga tidak berdampak buruk pada daya beli rakyat. Pemerintah juga harus lebih serius mengamankan pasokan gas untuk PLN, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, serta menurunkan lossess jaringan transmisi dan distribusi listrik nasional. 13) Fraksi PKS menilai alokasi belanja subsidi non energi kedepan harus didukung basis data yang semakin valid dan sistem yang akuntabel, sehingga kebijakan subsidi bisa tepat sasaran. Fraksi PKS memandang alokasi subsidi pupuk dan subsidi benih harus mendapat prioritas tinggi untuk mendukung rakyat petani dalam rangka peningkatan produksi dan ketahanan pangan, sehingga perlu ditingkatkan

secara

lebih

memadai.

Demikian

juga

program-program

kesejahteraan dan perlindungan nelayan perlu ditingkatkan. 14) Fraksi PKS memandang perlunya memperkuat basis data yang valid dan sistem yang memadai terkait penerima Bantuan Tunai Bersyarat (conditional cash

transfer) kedepan, sehingga bisa tepat sasaran dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Banyaknya rakyat yang seharusnya berhak tetapi belum masuk dalam sasaran harus benar-benar menjadi perhatian yang serius. 15) Fraksi PKS memandang perlu peningkatan kebijakan dan program-program terkait dengan perlindungan Ibu dan anak sebagai jangkar pembangunan generasi masa depan yang berkualitas tinggi. Ditengah berbagai permasalahan bangsa

terkait dengan

kejahatan

dan

kekerasan

terhadap

anak

dan

perempuan, pemerintah harus memberikan perhatian dan dukungan kebijakan yang lebih besar. 16) Fraksi PKS memandang terkait dengan alokasi anggaran untuk bencana dan mitigas

bencana

harus

benar-benar

dipastikan

memadai

dan

dapat

dilaksanakan dengan baik dalam perealisasiannya. Selain itu kebijakan dan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu didisain lebih tajam terkait dengan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin buruk, seperti: bencana kebakaran hutan dan asap, permasalahan reklamasi, banjir longsor, dll.

24


17) Fraksi PKS memandang pemerintahan kedepan perlu meningkatkan kinerja Kementerian

Pekerjaan

Umum

dan

Kementerian

Perumahan

dalam

merealisasikan pembangunan berbagai infrastruktur serta dalam penyediaan rumah untuk rakyat. 18) Terkait kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam rangka menjaga harkat dan martabat bangsa, Fraksi PKS menegaskan perlunya adanya kebijakan terintegrasi antar semua stakeholder yang mengelola TKI termasuk alokasi anggaran yang memadai terkait hal tersebut. 19) Menyikapi perkembangan geopolitik kawasan dan lingkungan yang berubah serta kebutuhan untuk terpenuhinya Minimum Essential Forces (MEF) sesuai dengan tahapan dan Renstra Pertahanan, mengharuskan anggaran pertahanan sebesar 1,5% dari PDB. Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah menganggarkan untuk kepentingan pertahanan sesuai dengan janji Presiden sebesar 1,5% dari PDB. Selain itu Fraksi PKS memandang pemerintah kedepan perlu lebih serius dalam membangun industri pertahanan dan alutsista dalam negeri. 4. Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa 1) Fraksi PKS memandang Transfer Daerah perlu didukung kapasitas eksekusi dan akuntabilitas yang baik. Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur ke Daerah yang semakin besar membutuhkan kebijakan dan sistem pendukung yang kuat, agar benar-benar terbelanjakan secara tepat dan tidak menjadi dana yang menganggur. Pemerintah juga harus memiliki kebijakan reward and punishment serta koordinasi kebijakan antara pusat dan daerah yang kokoh dan efektif. Fraksi PKS juga sangat konsern dengan peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Daerah. 2) Anggaran dana transfer ke daerah secara umum semakin tinggi, tetapi ternyata masih didominasi untuk pengeluaran belanja pegawai dan barang. Harus ada upaya-upaya sistematis agar peningkatan transfer daerah ini tidak hanya habis untuk belanja pegawai dan belanja untuk birokrasi lainnya. Karena itu Fraksi PKS memandang selain kebijakan zero growth belanja pegawai diperlukan juga kebijakan standarisasi tunjangan untuk pejabat daerah, sehingga alokasi belanja untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat bisa meningkat. 25


3) Fraksi PKS berpandangan bahwa alokasi Dana Desa perlu ditingkatkan secara lebih signifikan dan didukung sistem akuntabilitas yang baik, agar berdampak pada pembangunan desa dan penciptaan lapangan kerja dipelosok-pelosok desa. Fraksi PKS menegaskan bahwa Dana Desa adalah mandat UU Tentang Desa untuk merealisasikan kemakmuran rakyat dan agar tidak diklaim dan digunakan oleh kepentingan politik tertentu. 5. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 1) Terkait dengan defisit APBN tahun 2017 yang direncanakan berkisar antara 1,9– 2,5 persen dari PDB, Fraksi PKS memandang perlu dikaji lebih mendalam. Defisit APBN selama ini masih bersifat tidak produktif, karena masih tingginya alokasi anggaran belanja yang tidak efisen serta potensi kebocoran berbagai belanja lainnya yang masih tinggi. Fraksi PKS memandang pemerintahan kedepan perlu merubah paradigma dalam pembiayaan defisit dan pengelolaan utang negara. 2) Fraksi PKS memandang, Keseimbangan Primer yang defisit semakin besar dari tahun ke tahun adalah cerminan ketidak-mandirian fiskal dan mengancam keberlanjutan fikal (fiscal sustainability). Arah pelebaran defisit dalam realisasi APBN-P 2016 juga akan meningkatkan defisit keseimbangan primer. Hal ini telah menyebabkan realisasi nilai penarikan pinjaman semaki besar dari target sebelumnya dan menyebabkan Pemerintah akan menaikkan pinjaman luar negeri secara signifikan. 3) Fraksi PKS juga berpandangan agar pembiayaan defisit diarahkan pada pembiayaan yang meningkatkan country ownership, hubungan kemitraan yang sejajar dan bersifat produktif. Untuk itu Fraksi PKS mendukung pemerintah untuk lebih memprioritaskan penerbitan sukuk negara dengan underlying proyek (project-based sukuk). Hal ini diharapkan sekaligus dapat mendorong disiplin fiskal lebih tinggi dan berdampak langsung pada dinamika sektor riil. Dengan pengembangan alternative pembiayaan, penerbitan surat utang kedepan diharapkan dapat didisain lebih rendah dari tahun sebelumnya, agar utang negara menurun tidak hanya sebagai persentase dari PDB, namun juga secara absolut. Dengan demikian, beban utang dapat dikurangi secara progresif dari waktu ke waktu. 26


4) Fraksi PKS memandang manajemen utang yang ketat dan efektif belum di desain secara lebih baik ditengah beban hutang yang semakin tinggi. Beban bunga utang telah mencapai lebih 10 persen dari total pendapatan negara dan telah menyamai besaran anggaran subsidi yang terus menurun. Terkait penarikan utang, harus dikaji lebih mendalam, mengingat realisasi serapan anggaran yang juga tidak optimal dan defisit APBN yang masih bersifat tidak produktif. Demikian pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI agar dapat menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Atas perhatian dan kesabaran Bapak/Ibu mendengarkan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalaamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta, 19 Sya’ban 1437 H 26 Mei 2016 M

PIMPINAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ketua, Sekretaris,

H. Jazuli Juwaini, Lc. MA. A-117

H. Sukamta, Ph. D. A-113

27

Disampaikan oleh: Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, M.M. Nomor Anggota: A-122

Recommend Documents