1
Drs. H. HADI PRABOWO, MM
DR. H. DON MURDONO, SH, M.Si
PASANGAN
Drs. H. HADI PRABOWO, MM DAN Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si
(NOMOR URUT 1)
A. CALON GUBERNUR Nama Lengkap : Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 3 April 1960 Agama : Islam Status Perkawinan : Sudah Kawin Istri : Paripurnaning Haju, BA Jumlah Anak : 1 (satu) orang Riwayat Pendidikan : • SD Kristen 1 Grobogan • SMPN Klaten • SMAN II Klaten • FISIP INDIP Semarang • Magister Manajemen UII Yogyakarta
1
Pengalaman Organisasi : • Ketua OSIS SMAN II Klaten (1977 – 1978) • Aktivis GMNI (1979 – 1986) • Ketua BPM-UNDIP (1983 – 1985) • Ketua Alumni DIKLATPIM II Angkatan Tahun 2002 (2002 – sekarang) • Ketua singotoro Jeep Club & Singotoro Moge Club (2002 – Sekarang) • Wakil Ketua Alumni LEMHANNAS RI PPSA Angkatan XVII (2011 – Sekarang) • Penasehat Pengda IMI Jateng (2007 – 2012) • Penasehat & Pengurus Pleno Yayasan Lindu aji Jateng (2009 – sekarang) • Ketua IKA SMAN 2 Klaten (2010 – 2011) • Ketua DPD KORPRI Prov. Jateng (2010 – 2015) • Ketua Dewan Penasehat LCKI Jateng (2010 – 2015) • Pembina Pengda FORKI & INKAI Jateng (2010 – 2017) • Pembina Karang Taruna Prov. Jateng (2011 – 2016) • Pembina dan Pendiri Himpunan Pelestarian Budaya Jawa (2011 – sekarang) • Ketua DPD IKA UNDIP Jateng (2012 – 2016) • Waka II Pengda Federasi Yongmoodo Indonesia Jateng (2012 – 2016) • Ketua Dewan Pertimbangan ORGANDA Jateng (2012 – 2016) • Ketua Dewan Penasehat APKLI Jateng (2012 – 2016) • Penasehat Ikatan Pemuda Bersatu Maluku Jateng (2012 – 2017) • Ketua Dewan Penasehat FKPPI Jateng (2012 – 2017) • Ketua Dewan Penasehat PRSSNI Jateng (2012 – 2017) Pengalaman Pekerjaan : • Kepala Sub Bagian sosial Budaya pada Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah (1988 – 1994) • Kepala sub Bagian Perkotaan pada Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Jawa Tengah (1994 – 1996) • Kabag. Anggaran pada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah (1996 – 2000) • Kepala Biro Keuangan setda Provinsi Jawa Tengah (2000 – 2005) • Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah (2005 – 2008) • Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (2008 – 2013) Lain – Lain : • Satyalancana Karya Satya X Tahun (Presiden RI – 2003) • Satyalancana Karya Satya XX Tahun (Presiden RI – 2006) • Satyalancana Bidang Pembangunan Koperasi (Presiden RI – 2012)
2
B. CALON WAKIL GUBERNUR Nama Lengkap : Dr.H. Don Murdono, SH, M.Si Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 15 Oktober1958 Agama : Islam Status Perkawinan :Istri :Jumlah Anak :Riwayat Pendidikan : • SD Negeri Cangkiran tahun 1970 • SMPN 1 Kendal tahun 1973 • SMAN Ungaran tahun 1976 • S1 Hukum Pidana UNDIP Semarang tahun 1986 • S2 Magister ilmu Pemerintahan Universitas Satya Gama, Jakarta tahun 2002 • S3 Program Study Pemerintahan Universitas Satya Gama, Jakarta tahun 2007 Pengalaman Organisasi : • Ketua DPC PDI-P Kodya Semarang Jawa Tengah • Wakil Ketua DPD PDI-P Kodya Semarang • Ketua DPC PD-P Kabupaten Sumedang • Ketua KONI Kabupaten Sumedang (2004 – Sekarang) • Pembina Umum Karang Taruna Kabupaten Sumedang (2005 – Sekarang) • Ketua bidang Hukum dan HAM Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2011 - sekarang Pengalaman Pekerjaan : • Anggota Komisi III DPR RI periode 1999 – 2003 • Bupati Sumedang (2003-2008) • Bupati Sumedang (2008 – 2013) VISI DAN MISI Drs. H. HADI PRABOWO, MM DAN Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si VISI “JATENG MAJU DAN MAKMUR”
3
Pemahaman Jawa Tengah Maju dan Makmur adalah harapan terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas dan meningkatnya hasil-hasil pembangunan untuk semua dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih, efektif dan ngayomi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. MISI 1. Meningkatkan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah serta Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; upaya perwujudan Jawa Tengah Maju dan Mandiri dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui koordinasi serta komunikasi intensif dan komprehensif dengan pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota. 2. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel; dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh aparatur yang profesional dan bersih, serta responsif terhadap permasalahan–permasalahan yang timbul di masyarakat dengan membangun akuntabilitas dan transparansi berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berorientasi Ekonomi Kerakyatan berbasis pada Potensi Unggulan didukung Inovasi Teknologi dan Pengembangan Kemitraan Global; pembangunan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian yang maju, sektor UMKM yang tangguh serta potensi unggulan daerah lainnya menuju kesejahteraan masyarakat yang berorientasi global. 4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan Tetap Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan dan Kearif-an Lokal; pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemeliharaan budaya daerah serta membangun jati diri bangsa dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang berkualitas dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan kearifan lokal. 5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk Mewujudkan Kemajuan dan Daya Saing Daerah dengan Memperhatikan Keseimbangan dan Kelestarian Lingkungan; pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung urusan pembangun
4
lainnya, diarahkan kepada sasaran–sasaran yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda ekonomi, dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah. 6. Memantapkan Pelaksanaan Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah dengan Mengedepankan Partisipasi Masyarakat; penanaman nilainilai demokratis, penciptaan kesadaran budaya politik masyarakat dan penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan dan kebersamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi dalam rangka persatuan bangsa dan perwujudan iklim kondusif. I. KONDISI UMUM JAWA TENGAH Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi strategis karena terletak di tengah Pulau Jawa. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat, di sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Provinsi Jawa Tengah dengan lahan seluas 3,25 juta Ha terdiri dari lahan sawah 991,65 ribu Ha dan non sawah 2,26 juta Ha. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 32,38 juta jiwa (SP 2010) dengan rincian laki-laki sebanyak 16.091.112 jiwa (49,69%) dan perempuan 16.291.545 jiwa (50,31%) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37%. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2011 sebanyak 32,64 juta jiwa. Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, 769 kelurahan dan 7.809 desa. Untuk meningkatkan akses dan memperlancar arus transportasi antar daerah guna aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat, di Jawa Tengah tersedia ruas jalan sepanjang 2,56 ribu Km (provinsi) dan 22,41 ribu Km (kab/kota), selain itu ditunjang dengan keberadaan jembatan sepanjang 25,33 ribu m (provinsi). II. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,7% pada tahun 2009 dan sebesar 6,34% pada tahun 2012. Adapun target pertumbuhan ekonomi pada tahun
5
2012. Adapun target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 ditetapkan dalam kisaran 5,8 – 6,2%. PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH 2013 ditetapkan dalam kisaran 5,8 – 6,2%. 2009 – 2013 PERTUMBUHAN EKONOMITAHUN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013
7 6
5,8 %
6,01 %
6,34 % 5,8 - 6,2 %
2011
2012
4,7 %
5 4
3 2 1
2.2. Inflasi0 2009
2010
2013*
Perkembangan inflasi Jawa Tengah dari tahun 2009 – 2012 sangat fluktuatif, tetapi cenderung : Realisasi : Target menurun. Inflasi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 4,24%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,68%. Meningkatnya angka inflasi tersebut disebabkan 2.2. Inflasi Inflasi Jawa dari harga tahunpada 2009 – 2012 volatile sangatfoods fluktuatif, tetapi oleh Tengah peningkatan komoditas cenderung menurun. Inflasi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar antara lain daging ayam ras, 2 bawang merah dan cabe 4,24%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebesar 2,68%.diMeningkatnya merah. Untuk tahun2011 2013, target inflasi Jawa Tengah angka inflasi tersebut ditetapkan disebabkan oleh peningkatan pada kisaran 5 + 1%.harga pada komoditas volatile foods
antara lain daging ayam ras, bawang merah dan cabe merah. Untuk tahun 2013, target inflasiINFLASI di Jawa Tengah ditetapkan pada kisaran 5 + 1%. PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN – 2013 INFLASI PROVINSI JAWA2009 TENGAH TAHUN 2009 – 2013 6,88 % 7 6 5 4 3 2 1 0
5±1% 4,24 %
3,32 %
2009
2,68 %
2010
2011
: Realisasi
: Target
6 3
2012
2013*
walaupun laju penurunannya melambat. Jumlah penduduk miskin tahun 2012 sebanyak 4,86 juta jiwa (14,98%) lebih rendah dibandingkan tahun 2011 2.3. Kemiskinan sebanyak 5,25 juta jiwa (16,21%), namun masih di atas Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah selama tahun 2009–2012 rata – rata angka Nasional sebesar 11,66%. Pada tahuncenderung mengalami2013, penurunan penurunannya Jumlah jumlah walaupun penduduklajumiskin di Jawa melambat. Tengah pendudukditargetkan miskin tahun 2012 sebanyak 4,86 juta jiwa (14,98%) lebih rendah sebesar 11,88%. Melihat data perkembangdibandingkan tahun 2011 sebanyak 5,25 juta jiwa (16,21%), namun masih an dan target penurunan tersebut, masih diperlukan di atas rata–rata angka Nasional sebesar 11,66%. Pada tahun 2013, jumlah upaya lebih keras untuk menurunkan jumlah penduduk penduduk miskin di Jawa Tengah ditargetkan sebesar 11,88%. Melihat data miskin di Jawa Tengah.
perkembang-an dan target penurunan tersebut, masih diperlukan upaya lebih keras untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013
KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013 20
17,72 %16,56 %16,21 % 14,98 %
15
11,88 %
10 5 0 2009
: Realisasi
2010
2011
2012
2013*
: Target
2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan semakin menurun. Tahun 2012, TPT sebesar 5,63% atau menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar 5,93%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penciptaan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja telah menunjukkan keberhasilan. Pada tahun 2013, TPT di Jawa Tengah ditarget sebesar 5,6%. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013
7
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PROVINSI JAWA TENGAHTAHUN 2009 – 2013 7,33 % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2009
6,21 %
5,93 %
2010
2011
: Realisasi 2.5.
5,63 %
2012
5,6 %
2013*
: Target
Nilai Tukar Petani (NTP)
2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 106,62. Menurunnya NTP tersebut tahun 2011 sebesar Nilai Tukar Petani dalam kurun waktu 2009 – 2012 Nilai Tukardisebabkan Petani dalam kurun penurunan waktu 2009indeks – 2012 cenderung fluktuatif. Pada adanya sub cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012NTP NTP pada di Jawa tahun 2012 NTP di Jawa Tengah sebesar 106,37, turun 0,25 point dibanding sektor perkebunan dan perikanan, Tengahhortikultura, sebesar 106,37, turun rakyat 0,25 point dibanding tahun 2011 sebesar 106,62. Menurunnya NTP tersebut disebabkan adanya serta turunnya harga pada komoditas sayur-sayuran, 5 penurunankelapa indeksdan NTPlada padaserta sub sektor hortikultura, perkebunan kelompok perikanan tangkap rakyat dan perikanan, serta turunnya harga pada komoditas sayur-sayuran, kelapa dan maupun budidaya. Target NTP untuk tahun 2013 lada serta kelompok perikanan tangkap maupun budidaya. Target NTP untuk ditetapkan sebesar 108,67. tahun 2013 ditetapkan sebesar 108,67. NILAI TUKAR PETANI (NTP) NILAI TUKAR PETANI (NTP) PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009TAHUN – 2013 2009 – 2013 108,67
110 108 106 104 102 100 98
106,62 106,37 103,12 100,03
96 94 2009
: Realisasi
8
2.6.
2010
2011
2012
2013*
: Target
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk
capaian tingkat pendidikan 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), serta riilkinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salahpengeluaran satu indikator per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar standar penduduk, yaitu angka Usia yang dibutuhkan untuk mencapai hidup layak. Harapan Hidup (UHH), IPM Provinsi Jawa Tengah terus mengalami Capaian tingkat pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses72,1 terhadap 72,49 (2010) 72,94 (2011), sedangkan sumber daya (2009); yang dibutuhkan untukdan mencapai standar hidup layak. IPM Provinsi Jawa data Tengah terus2012 mengalami dari tahun ke tahun, tahun belum peningkatan diterbitkan. IPM tersebut lebih yaitu sebesar 72,1 baik (2009); 72,49 (2010) dan 72,94 (2011), sedangkan dibanding IPM Nasional sebesar 72,77. Target data IPM tahun 2012 belum diterbitkan. IPM tersebut lebih baik dibanding IPM Nasional di Jawa Tengah untuk tahun 2012 sebesar 73,9 dan sebesar 72,77.tahun Target2013 IPMsebesar di Jawa Tengah untuk tahun 2012 sebesar 73,9 dan 74,3. tahun 2013 sebesar 74,3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 –TAHUN 2013 2009 – 2013 74,5 74 73,5 73 72,5 72 71,5 71
73,9
74,3
72,94 72,49
72,1
2009
2010
: Realisasi
2011
2012*
2013*
: Target
2.7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) IPM memberikan gambaran pembangunan kapabilitas dasar manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sama dengan IPM, IPG juga 7 mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data terakhir menunjukkan pada tahun 2011 mencapai 66,45 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 sebesar 65,79. Capaian kinerja tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada
9
tahun, data terakhir menunjukkan pada tahun 2011 mencapai 66,45 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 sebesar 65,79. Capaian kinerja tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun tahun 20122012 sebesar 65,6 dan tahun 2013 sebesar 65,9. sebesar 65,6 dan tahun 2013 sebesar 65,9.
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) PROVINSI JAWA TENGAH INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) TAHUN 2009 – 2013 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013 66,45 66,5
65,5
65,9
65,79
66
65,6
65,03
65 64,5
2.8.
64
Indeks Pemberdayaan (IDG) 2009 2010 Gender 2011 2012* 2013* Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat : Target peranan perempuan dalam : Realisasi kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. 8
2.8. Indeks Pemberdayaan (IDG) juga terus mengalami IDG ProvinsiGender Jawa Tengah Indeks Pemberdayaan (IDG) untuk melihat peningkatan Gender dari tahun ke merupakan tahun, padaindikator tahun 2010 peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan sebesar 67,96, meningkat menjadi 68,99 pada tahun keputusan. IDG Provinsi Jawa Tengah juga terus mengalami peningkatan dari 2011. Sama seperti IPG, capaian kinerja IDG Provinsi tahun ke tahun, tahun 2010telah sebesar 67,96, meningkat menjadi 68,99 Jawa pada Tengah juga melampaui target yang pada tahunditetapkan 2011. Samapada seperti IPG, capaian kinerja IDG Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sebesar 60,90 dan tahun juga telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2012 sebesar 60,90 2013 sebesar 61,80. dan tahun 2013 sebesar 61,80. INDEKS PEMBERDAYAAN (IDG) INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)GENDER PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013. TAHUN 2009 – 2013. 67,96
70,00
68,99
68,00 66,00
64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00
2009
10
60,90
59,96
: Realisasi
2010
2011
: Target
2012*
61,80
2013*
melihat tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Selama tahun 2009 – 2012, kecenderungan Indeks Williamson Jawa Tengah menurun, terakhir pada tahun 2011 tercatat sebesar 0,697. Namun demikian 2.9. Indeks Williamsons Indeks Williamson Jawasatu Tengah tersebut masih berada tingkat Indeks Williamsons merupakan ukuran untuk melihat kesenjangan dipembangunan antar wilayah. tahun 2009–2012, atas angka 0,5, yang berarti Selama bahwa kesenjangan kecenderungan Indeks Williamson Jawa Tengah menurun, pembangunan antar wilayah kabupaten/kota diterakhir Jawa pada tahun 2011 Tengah tercatat masih sebesar 0,697. Namun demikian Indeks Williamson cukup tinggi. Adapun target tahun 2012 Jawa Tengah sebesar tersebut 0,700 masih (terlampaui) berada di atasdan angka 0,5, tahun yang berarti target 2013 bahwa kesenjangan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar 0,690.
masih cukup tinggi. Adapun target tahun 2012 sebesar 0,700 (terlampaui) dan target tahun 2013 sebesar 0,690. INDEKS WILLIAMSONS JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013 INDEKS PROVINSI WILLIAMSONS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013 0,705
0,704 0,697
0,700
0,697
0,700 0,690
0,695 0,690 0,685 0,680 2009
: Realisasi
2010
2011
2012* 2013*
: Target
III. CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBANGUNAN 3.1 Sosial Budaya 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs. 10 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Jawa Tengah cenderung meningkat. Kondisi ini menggambarkan tingkat partisipasi sekolah di Jawa Tengah semakin meningkat. Pada tahun 2009, APK SMP/MTs baru mencapai 96,93 dan kondisi terakhir yaitu pada tahun 2012 mencapai 100,50. Adapun target tahun 2013 sebesar 100,49. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTs PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013
11
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTs PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013
101
99,40
100
99,74
100,50
100,49
99 98
96,93
97
96 95 2009
2010
2011
2012
2013*
2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Realisasi : Target dari: tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 54,87 (200), 64,62 (2010), 64,93 2) Angka Partisipasi (2011) Kasar dan (APK) 67,00 SMA/MA/SMK (2012). Untuk tahun 2013 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK dari tahun ke tahun juga ditargetkan sebesar 11 70,00.
mengalami peningkatan yaitu sebesar 54,87 (200), 64,62 (2010), 64,93 (2011) dan 67,00 (2012). Untuk tahun 2013 ditargetkan sebesar 70,00. ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/MA/SMK ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMA/MA/SMK PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - TAHUN 2013 2009 - 2013 70 60
64,62
64,93
67,00
70,00
54,87
50 40 30 20
10 0 2009
2010
: Realisasi
2011
2012
2013*
: Target
3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
3) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang menggambarkan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti pendidikan sesuai dengan sekolah dalam mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjang dan kelompok umurnya. Kondisi APM Provinsi Jawa Tengah untuk
12
jenjang dan kelompok umurnya. Kondisi APM Provinsi Jawa Tengah untuk tingkat pendidikan dasar senantiasa mengalami peningkatan, kecuali 12
pada tahun 2011. Pada tahun 2012, APM SD/MI
tingkat pendidikan dasar senantiasa mengalami peningkatan, kecuali mencapai 98,30 sedangkan target tahun 2013 pada tahun 2011. Pada tahun 2012, APM SD/MI mencapai 98,30 sedangkan sebesar 98,83. target tahunditetapkan 2013 ditetapkan sebesar 98,83. ANGKA PARTISIPASI SD/MI ANGKA PARTISIPASI MURNI SD/MIMURNI PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 – 2013 TAHUN 2009 – 2013
98 97 96
98,83
98,30
99 97,08 96,04
95,82
95 94
2009
2010
2011
: Realisasi
2012
2013*
: Target
4) Kualifikasi Pendidik PAUD
4) Kualifikasi Pendidik PAUD Kualifikasi pendidik PAUD juga cenderung Kualifikasi pendidik PAUD juga cenderung mengalami peningkatan dari 12% mengalami peningkatan dari 12% (2009) menjadi (2009) menjadi 31,01 % (2012). Capaian kinerja tersebut sudah melampaui 31,01 % (2012). Capaian kinerja 30%. tersebut sudah target yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar Semakin meningkatnya melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013 kualifikasi pendidik PAUD diharapkan mampu meningkatkan kualitas PAUD. KUALIFIKASI PENDIDIK PAUD sebesar 30%. Semakin meningkatnya kualifikasi pendidik PAUD diharapkan mampu meningkatkan kualitas PAUD.
JAWAPROVINSI TENGAH TAHUN 2009 - 2013 KUALIFIKASI PROVINSI PENDIDIK PAUD JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2013
35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
31,01%
18,83%
30%
20,99%
12%
13 2009
2010
: Realisasi
2011
2012
2013*
: Target
5) Kualifikasi Pendidik SD/SDLB SD/SDLB mengalami peningkatan dari 25,9% (2009) menjadi 51,56% (2012), sedangkan target pada tahun 2013 ditetapkan sebesar 50%.
5) Kualifikasi Pendidik SD/SDLB Kualifikasi Pendidik
13
5) Kualifikasi Pendidik SD/SDLB Kualifikasi Pendidik SD/SDLB mengalami peningkatan 25,9% (2009) menjadi dari 51,56% Kualifikasi Pendidik SD/SDLBdarimengalami peningkatan 25,9% (2009) tahun 2013 2013 ditetapkan menjadi 51,56%(2012), (2012),sedangkan sedangkan target target pada pada tahun sebesar 50%. ditetapkan sebesar 50%. KUALIFIKASI PENDIDIK SD/SDLB KUALIFIKASI PENDIDIK SD/SDLB PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN TAHUN 2009 - 2013 2009 - 2013 60 40
34,11%
25,9%
45,4%
51,56% 50%
20 0 2009
2010
2011
2012
2013*
6) Kualifikasi Pendidik SMP/SMPLB : Realisasi : Target Kualifikasi Pendidik SMP/SMPLB juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 14 6) Kualifikasi Pendidik SMP/SMPLB tahun 2009 kualifikasi pendidik SMP/SMPLB baru Kualifikasi Pendidik SMP/SMPLB juga cenderung peningkatan mencapai 74,7% namun pada tahunmengalami 2012 mampu dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 kualifikasi pendidik SMP/SMPLB baru mencapai 84,57% dan sedikit lagi akan mencapai mencapai 74,7% namun pada tahun 2012 mampu mencapai 84,57% dan target tahun 2013 sebesar 85%.
sedikit lagi akan mencapai target tahun 2013 sebesar 85%.
PENDIDIK SMP/SMPLB KUALIFIKASIKUALIFIKASI PENDIDIK SMP/SMPLB PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSITAHUN JAWA 2009 TENGAH TH – 2013 2009 – 2013 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68
84,57% 85%
74,7%
2009
76,03%
2010
: Realisasi
78,01%
2011
2012
2013*
: Target
7) Kualifikasi Pendidik SMA/SMALB/SMK
7) Kualifikasi Pendidik SMA/SMALB/SMK Pendidik SMA/SMALB/SMK juga Kualifikasi Pendidik Kualifikasi SMA/SMALB/SMK juga mengalami peningkatan. Pada
14
mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 tercatat sebesar 83,2% meningkat menjadi 91,85% pada tahun 2012, sedangkan target untuk tahun 2013
tahun 2009 tercatat sebesar 83,2% meningkat menjadi 91,85% pada tahun 2012, sedangkan target untuk tahun 2013 sebesar 93%. KUALIFIKASI SMA/SMALB/SMK KUALIFIKASI PENDIDIKPENDIDIK SMA/SMALB/SMK PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2013 TAHUN 2009 - 2013 91,85%
95 88,48%
90 85
93%
85,81% 83,2%
80 75 2009
2010
2011
: Realisasi
2012
2013*
: Target
8) Angka Kematian Ibu (AKI)
8) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (aki) di Provinsi Jawa Angka Kematian Ibu (aki) di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi, Tengah masih cukup tinggi, bahkan trennya semakin bahkan trennya semakin meningkat dari tahun 2010 – 2012. Berdasarkan meningkat dari tahun 2010 – 2012. Berdasarkan data kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, penyebab kematian ibu masih data kesehatan Jawa Tengah tahun 2012, penyebab didominasi oleh hipertensi dan pendarahan. Kondisi ini menggambarkan kematian ibu masih didominasi oleh hipertensi dan derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terutama di pendarahan. Kondisi ini menggambarkan derajat wilayah-wilayah dengan kasus kematian ibu tinggi. kesehatan masyarakat yang masih perlu ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)JAWA TENGAH ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PROVINSI ditingkatkan terutama di wilayah-wilayah dengan PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 – 2013 TAHUN kasus kematian ibu tinggi.2009 – 2013 120
117,02
116,01116,34
104,97
110
102
100 90
16 2009 2010 2011 2012 2013*
: Realisasi 9)
: Target
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi tahun 2008-2013 mengalami fluktutif dengan kecenderungan meningkat, yaitu 10,37 (tahun 2009) menjadi
15
: Realisasi
: Target
9)
Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi tahun 2008-2013 9) Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami fluktutif dengan kecenderungan Angka Kematian Bayi tahun 2008-2013 fluktutif dengan meningkat, yaitu 10,37 (tahunmengalami 2009) menjadi kecenderungan meningkat, yaitu Beberapa 10,37 (tahun 2009) tingginya menjadi 10,75 (tahun 10,75 (tahun 2012). penyebab 2012). Beberapa AKB antara meningkatnya kasus AKB penyebab antara laintingginya meningkatnya kasuslain kehamilan kehamilan risiko tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa penanganan AKB risiko tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih perlu upaya untuk menurunkannya. penanganan AKB masih perlu upaya untuk menurunkannya.
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PROVINSI JAWA TENGAH ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) TAHUN 2009 – 2013 PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 – 2013
11
10,37
10,5
10,62
10,34
10,75 9,8
10 9,5
10) Balita 9Gizi Buruk 2012 2013*gizi buruk Jumlah2009 kasus2010 Balita2011 yang menderita mengalami fluktuatif dan kondisi ini memerlukan : Realisasi : Target perhatian serius karena terkait dengan keberlang17 sungan hidup Balita. Pada tahun 2010 jumlah 10) Balita Gizikasus BurukBalita dengan gizi buruk sebanyak 3.468 Jumlah kasuskasus Balitaturun yang menderita gizi buruk mengalami fluktuatif dan menjadi 3.187 kasus pada tahun kondisi ini memerlukan perhatian serius karena terkait dengan keberlang2011. Diharapkan pada tahun 2012 dapat ditekan sungan hidup Balita. Pada tahun 2010 jumlah kasus Balita dengan gizi menjadi 1.131 kasus.
buruk sebanyak 3.468 kasus turun menjadi 3.187 kasus pada tahun 2011. Diharapkan pada tahun 2012 dapat GIZI ditekan menjadi 1.131 kasus. BALITA BURUK JAWA TENGAH TH 2009 – 2012 BALITA GIZIPROVINSI BURUK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2012 4000
3.468 Kasus 3.160 Kasus
3.187 Kasus
3000 2000
1.131 Kasus
1000 0 2009
: Realisasi
16
2010
2011
2012*
: Target
11) Drop Out KB Drop Out KB di Jawa Tengah memerlukan perhatian serius, karena angkanya senantiasa meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2009
11) Drop Out KB Drop Out KB di Jawa Tengah memerlukan perhatian serius, karena angkanya senantiasa meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2009 sebesar 11,69% sehingga mampu memenuhi target sebesar 9 % meningkat menajdi 15,09% pada tahun 2012. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2013. perlu upaya keras untuk menurunkan angka drop out KB sehingga mampu memenuhi target sebesar 9 %DROP pada tahun 2013. OUT KB PROVINSI JAWA TENGAH TAHUNTAHUN 2009 -2009 2013 DROP OUT KB PROVINSI JAWA TENGAH - 2013 20 15
11,69%
13,11%
14,71% 15,09% 9,00%
10 5 0 2009
2010
: Realisasi
2011
2012
2013*
: Target
12) Unmetneed KB UnmetneedKB KBdari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang 12) unmetneed Penanganan unmetneed KB dari tahun ke senantiasa Penanganan baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka unmetneed KB yang mengalami penurunan yaitu sebesar 11,69yang % pada dan turun tahun menunjukkan kinerja baik.tahun Hal 2009 ini menjadi 10,26% pada tahun 2012. Adapun target yang ditetapkan untuk unmetneed KB yang ditunjukkan dengan angka tahun 2013 sebesar 7%. mengalami penurunan yaitu sebesar senantiasa UNMETNEED KB turun menjadi 11,69 KB %PROVINSI pada tahun 2009 dan METNEED JAWA TENGAH TAHUN 2009 – 2013 PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 – 2013
10,26% pada tahun 2012. Adapun target yang 11,69% 11,64% 10,95% 10,26% ditetapkan untuk tahun 2013 sebesar 7%. 12 10 8 6 4 2 0
7%
19 2009
2010
: Realisasi
2011
2012
2013*
: Target
13) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS di Jawa Tengah yang berhasil ditangani dari tahun ke tahun mengalami
17
13) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS di Jawa Tengah yang berhasil 13) Penanganan Penyandang Sosial (PMKS) ditangani dari Masalah tahun Kesejah-teraan ke tahun mengalami Jumlah PMKSpeningkatan. di Jawa Tengah yang berhasil ditangani tahun ke tahun Data terakhir menunjukkan dari sebesar mengalami peningkatan. terakhir menunjukkan 8.038 orangData (2011) meningkat menjadisebesar 10.050 8.038 orang orangmenjadi (2012), sedangkan target untuksedangkan tahun 2013target untuk (2011) meningkat 10.050 orang (2012), ditetapkansebesar sebesar12.063 12.063orang. orang. tahun 2013 ditetapkan PENANGANAN PMKS PROVINSI JAWA TENGAH TH 2008 - 2013
PENANGANAN PMKS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 - 2013 15.000 10.000 5.000
12.063 10.050 8.038 6.027 4.017 2.835
-
3.2.
Ekonomi : Realisasi : Target 1) Koperasi 20 Jumlah koperasi di Jawa Tengah senantiasa 3.2 Ekonomimengalami peningkatan dari sebanyak 25.077 unit pada tahun 2009 menjadi 26.857 unit pada tahun 1) Koperasi 2012,di terdiri dari 21.308 unit mengalami koperasi aktif Jumlah koperasi Jawa Tengah senantiasa peningkatan dari (79,34%) dan 5.549 unit koperasi tidak aktif sebanyak 25.077 unit pada tahun 2009 menjadi 26.857 unit pada tahun 2012, terdiri (20,66%). dari 21.308 unit koperasi aktif (79,34%) dan 5.549 unit koperasi
tidak aktif (20,66%).
JUMLAH KOPERASI
PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 -TAHUN 2013 2009 - 2013 JUMLAH KOPERASI PROVINSI JAWA TENGAH 30.000
25.077
25.426
26.347
26.857
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2009 KOPERASI (Unit)
2010 Aktif (Unit)
2012
Tidak Aktif (Unit)
2) Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi Penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan koperasi juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 56.987 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 93.649 orang pada tahun 2012. Melalui
2) Penyerapan Tenaga Kerja Koperasi
18
2011
Penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan koperasi juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 56.987 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 93.649 orang pada tahun 2012. Melalui keberadaan koperasi selain PENYERAPAN TENAGA KERJA KOPERASI untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga mampu menyerap PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 -2012 tenaga kerja guna mengurangi pengangguran. 93.649 org PENYERAPAN KERJA KOPERASI PENYERAPAN TENAGA KERJATENAGA KOPERASI PROVINSI JAWA TENGAH 84.804 org 70.315 org 100.000 56.987 org TENGAH TAHUN 2009 -2012 PROVINSI JAWA TAHUN 2009 -2012 80.000 60.000 40.000 20.000 0 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
93.649 org 84.804 org 70.315 org 56.987 org 2009 2010 2011 2012
3) Jumlah UMKM 2009 2010 2011 2012 UMKM merupakan kegiatan usaha yang telah terbukti mampu bertahan ketika terjadi krisis 3) Jumlah UMKM beberapa waktu lalu, karenanya perlu terus dibina 3) Jumlah UMKM UMKM merupakan kegiatan usaha yang telah dan ditingkatkan keberadaannya. UMKM di bertahan UMKM merupakan kegiatan usaha yang telahJumlah terbukti mampu terbukti mampu bertahan ketika terjadi krisis ketika terjadi Jawa krisis Tengah beberapaterus waktu lalu, karenanya perlu terus mengalami peningkatan yaitu dibina dan beberapa waktu lalu, karenanya perlu terus dibina ditingkatkan keberadaannya. Jumlah UMKM di Jawa terus mengalami sebanyak 65.878 pada tahun 2009Tengah meningkat dan ditingkatkan keberadaannya. Jumlah UMKM di menjadi peningkatan yaitu sebanyak 65.878 pada tahun 2009 meningkat menjadi 80.583 pada tahun 2012. Jawa 2012. Tengah terus mengalami peningkatan yaitu 80.583 pada tahun JUMLAH sebanyak 65.878 pada UMKM tahun 2009 meningkat JUMLAH UMKM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2012 PROVINSI JAWA TENGAH menjadi 80.583 pada tahun TAHUN 2012. 2009 - 2012 100.000
JUMLAH UMKM 80.583 70.222 80.000 67.616 PROVINSI 65.878 JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2012 60.000 100.000 40.000 80.000 20.000 60.000 0 40.000 20.000 0
65.878
67.616
70.222
2009
2010
2011
80.583
2012
JUMLAH UMKM (Unit) 2009
2010
2011
2012
JUMLAH UMKM (Unit) 4) Penyerapan Tenaga Kerja UMKM 22 Tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan UMKM juga menunjukkan angka kenaikan. Pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 22 dibandingkan tahun 2011 sebanyak 345.622 orang meningkat apabila
19
UMKM jugakerja menunjukkan angkadalam kenaikan. Pada Tenaga yang terserap kegiatan tahun 2012 jumlah tenaga kerja yang terserap UMKM juga menunjukkan angka kenaikan. Pada sebanyak 345.622tenaga orangkerja meningkat apabila tahun 2012 jumlah yang terserap dibandingkan tahun 2011 sebanyak 293.877 orang. sebanyak 345.622 orang meningkat apabila
293.877 orang.
dibandingkanPENYERAPAN tahun 2011 sebanyak 293.877 orang. TENAGA KERJA UMKM
PENYERAPAN TENAGA KERJA UMKM PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 - 2012 PENYERAPAN TENAGA KERJA UMKM TAHUN 2009 2012 345.622 org 350.000 org - 2012 285.335 org 293.877 PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 300.000 250.000 345.622 org 350.000 285.335 org 293.877 org 200.000 300.000 150.000 250.000 100.000 200.000 50.000 150.000 278 org 100.000 0 50.000 0
278 org 2009
2010
2009
2010
2011 2011
2012 2012
3.3.
Kamtibmas 1) Jumlah Tindak Pidana (Crime Total) 3.3. Kamtibmas 3.3 Kamtibmas pidana di Total) Jawa Tengah relatif (Crime 1) JumlahJumlah Tindaktindak Pidana banyak dan kondisi pada 3 tahun terakhirrelatif relatif 1) Jumlah Tindak Pidana (Crime Total) Jumlah tindak pidana di Jawa Tengah sama yaitu berada di atas angka 19.000, tepatnya Jumlah tindakbanyak pidana dan di Jawa Tengah relatif dan kondisi pada 3 tahun kondisi pada 3 banyak tahun terakhir relatif sebanyak 19.645 (2010), (2011) terakhir relatif sama yaituberada beradakasus atas angka19.764 19.000,kasus tepatnya sebanyak sama yaitu didiatas angka 19.000, tepatnya dan 19.094 kasus (2012). sebanyak 19.645 kasus (2010), 19.764 kasus (2011)
19.645 kasus (2010), 19.764 kasus (2011) dan 19.094 kasus (2012). JUMLAH TINDAK PIDANA dan 19.094 kasus (2012).
PROVINSI JAWA TENGAH 2009TAHUN – 2012 2009 – 2012 JUMLAH TINDAK PIDANA PROVINSI JAWA TAHUN TENGAH JUMLAH TINDAK PIDANA PROVINSI JAWA TENGAH – 2012 19.645TAHUN 19.7642009 19.094 Kasus Kasus Kasus 17.391 20.000 19.645 19.764 19.094 Kasus Kasus Kasus Kasus 18.000 17.391 20.000 Kasus
16.000 18.000
2009
16.000
2010
2011
2012
2) Crime Indeks (Kasus) 2009 2010 2011 2012 Crime Indeks merupakan kejadian tindak 23 pidana menonjol yang memerlukan perhatian 2) Crime Indeks (Kasus) 23 karena memiliki dampak gangguan Crime Indeksserius, merupakan kejadian tindak pidana menonjol yang memerlukan kamtibmas maupun kondisivitas daerah. Pada tahun perhatian serius, karena memiliki dampak gangguan kamtibmas maupun 2009, crime indeks di Jawa Tengah mencapai angka kondisivitas daerah. Pada tahun 2009, crime indeks di Jawa Tengah mencapai 7.857 meningkat menjadi 9.614 pada tahun 2012.
angka 7.857 meningkat menjadi 9.614 pada tahun 2012. CRIME INDEKS
PROVINSI JAWA TENGAH TH 2009 - 2012 CRIME INDEKS PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 - 2012
10.000
7.857 8.948 8.971
9.614
5.000 2009
20
3) Unjuk Rasa
2010
2011
2012
2009
2010
2011
2012
3) Unjuk Rasa
3) Unjuk Rasa Jumlah kejadian unjuk rasa di Jawa Tengah Jumlah kejadian unjuk rasa di Jawa Tengah mengalami fluktuatif yaitu mengalami fluktuatif yaitu sebanyak 579 (2010), sebanyak 579turun (2010), turun 497 menjadi 497dan (2011) dan meningkat kembali meningkat menjadi (2011) kembali menjadi 528 (2012). dimaksud berkaitan menjadiUnjuk 528 rasa (2012). Unjukpada rasaumumnya dimaksud pada dengan umumnya berkaitan terhadap tuntutan terhadap ideologi, politik, dengan ekonomi,tuntutan sosial budaya, hukum dan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan. keamanan.
JUMLAH UNJUK RASA PROV JATENG TAHUN 2010 – 2012 JUMLAH UNJUK RASA PROV JATENG TH 2010 – 2012 579 600 497
550
528
500 450 2010
2011
2012
24
IV. PERMASALAHAN UTAMA Permasalahan utama yang dihadapi di Jawa Tengah dan perlu ditangani meliputi : 1. Kurangnya sinergitas dan koordinasi dalam Pengelolaan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/ Kota. 2. Kurangnya kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan profesionalisme SDM aparatur. 3. Lemahnya pengelolaan potensi unggulan dan rendahnya pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna serta lemahnya daya saing KUMKM berbasis masyarakat, termasuk pari-wisata dan ekonomi kreatif. 4. Kurangnya kualitas pelayanan dasar masyarakat dan lambatnya penurunan angka kemiskinan/pengangguran, AKI, AKB, Gizi Buruk dan Penyakit Menular. 5. Kurangnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan serta anak, program KB, kesetaraan gender dan tingginya TFR, DO KB serta Unmetneed. 6. Kurangnya pengelolaan SDM dan sosial budaya selaras dengan kearifan lokal. 7. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana serta infrastruktur, utamanya sistem jaringan irigasi dan trans-portasi. 8. Kurangnya pengelolaan lingkungan selaras dengan kaidah konservasi dan keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang.
21
9. Kurangnya pengelolaan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan iklim sejuk/kondusivitas wilayah, sehingga masih terdapat kantong-kantong teroris, faham radikal dan aliran-aliran sesat di Jawa Tengah. 10. Kurangnya pengelolaan Ormas, Orsos, LSM dan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi selaras dengan tuntutan era reformasi dan globalisasi. V. POTENSI PENGEMBANGAN Prioritas Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah sebagai upaya mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor dengan dimensi ruang, dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan mewujudkan kelestarian lingkungan, dengan mendasarkan pemanfaatan potensi sumberdaya unggulan secara terpadu. Pengembangan wilayah Jawa Tengah mengacu Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2009-2029, wilayah di Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 8 sistem wilayah pengembangan yaitu Kedung-sepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Cakupan wilayah serta arah pengembangan untuk masing-masing wilayah sebagai berikut : 1) Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga -Semarang-Purwodadi) Wilayah ini meliputi Kabupaten Kendal, Kabu-paten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Wilayah ini ditopang potensi sumber daya alam dan prasarana serta letak strategis mampu mendorong pertumbuhan sektor industri, pariwisata, tanaman pangan dan perikanan. Strategi pengembangan wilayah ini : a) Lintas wilayah sebagai pusat distribusi produk dari daerah pedalaman karena berada di sekitar jalur Pantura; b) Antar wilayah dan dalam lingkup nasional merupakan transit perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan. Arah pengembangan wilayah ini sebagai: a) kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan utama di Jawa Tengah (Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan regional); b) Kawasan Strategis Ekonomi (Kendal) diarahkan untuk pengembangan
22
industri dan sektor ekonomi lainnya; c) kawasan pelabuhan; d) kawasan budaya/pariwisata; energi; agroindustri dan pertanian; dan pertambangan. Selanjutnya diarahkan pula sebagai pengembangan fasilitas pendidikan tinggi dan jasa keuangan. 2) Wanarakuti (Juwana-Jepara-Kudus-Pati) Wilayah ini meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, dengan fungsi pengembangan sebagai PKW dan PKL. Kota utama pada wilayah ini yaitu Kota Kudus, Pati dan Jepara, dengan wilayah pendukung meliputi Jati, Juwana, Tayu, dan Pecangaan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan untuk perairan laut, wisata budaya, produksi perikan-an, perkebunan, hutan dan tambang, serta industri kerajinan dan hasil ukiran. Arah pengembangan wilayah menjadi sentra industri (bahari, pengolahan dan rokok), pertanian, pertambangan, perikanan serta pengembangan fasilitas pendidikan tinggi dan jasa keuangan. 3) Subosukawonosraten (Surakarta-Boyolali-Suko-harjo-KaranganyarWonogiri-Sragen-Klaten) Wilayah ini meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai PKN, PKW dan PKL. Wilayah ini terdiri dari kota-kota utama seperti Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karta-sura, Karanganyar, Tawangmangu, Klaten dan Sragen, serta wilayah pendukung meliputi Ampel, Mojosongo, Jaten, Wonogiri dan Tawangsari. Wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam dan obyek wisata yang mendukung pengembangan sektor pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan. Strategi pengembangan wilayah ditempuh dengan : a) meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi intermoda guna mendukung pengembangan sektor unggulan; dan b) mengatasi konflik kepentingan dalam rangka pengelolaan lahan dengan mengedepankan prinsip penataan ruang wilayah. Arah pengembangan wilayah meliputi : a) pengembangan kawasan metropolitan dengan pusat pelayanan di Surakarta; b) pengembangan sektor pertanian (tanaman pangan), pariwisata, industri dan perdagangan sebagai sektor unggulan; dan c). Pengembangan wilayah perbatasan melalui kerjasama antar daerah. Selanjutnya diarahkan pula sebagai pengembangan fasilitas pendidikan tinggi dan jasa keuangan/ perbankan. 4) Bregasmalang (Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang) Wilayah ini meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal (Slawi) dan
23
Kabupaten Pemalang, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Nasional, Wilayah dan Lokal. Kota utama meliputi Kota Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang, dengan wilayah pendukung Adiwerna, Comal. Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan yaitu perikanan, industri pertanian, agroindustri dan pariwisata sesuai dengan karakteristik daerah. Pengembangan fisik wilayah ini masih dominan berada di sepanjang jalur pantura yang merupakan jalur akses utama. Pengembangan wilayah ini diarahkan untuk : a) pengembangan sektor-sektor unggulan seperti sektor bahari dan industri pengolahan di Tegal dan sentra industri rumah tangga di Brebes; dan b) pengembangan wilayah perbatasan (Brebes-Cirebon-Kuningan) melalui kerjasama pengembangan sektor unggulan dan peningkatan akses ke sentra produksi unggulan. Selanjutnya diarahkan pula sebagai pengem-bangan kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi dan jasa keuangan/ perbankan. 5) Petanglong (Pekalongan-Batang-Kota Pekalongan) Wilayah ini meliputi Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah dan Lokal. Wilayah ini meliputi kota utama Batang, Pekalongan, Wiradesa, Kedungwuni dan Kajen, dengan pusat Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan perkotaan bagi wilayah di sekitarnya. Potensi yang dimiliki dan dapat dikembangkan sebagai sektor unggulan : industri (kerajinan dan batik), perikanan, pertanian dan pariwisata. Pengembangan fasilitas untuk skala provinsi di wilayah ini diarahkan pada fasilitas perhubungan laut (Pelabuhan), dan darat (jalan dan kereta api), pergudangan, jasa keuangan/perbankan dan simpul pariwisata. 6) Barlingmascakeb (Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-CilacapKebumen) Wilayah ini meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Nasional, Wilayah dan Lokal. Kota utama di wilayah ini yaitu Purwokerto, Cilacap, Ajibarang, Wangon, Sokaraja, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Bobotsari, Purworejo Klampok, Adipala, Buntu, Maos, Kroya, Gombong, Karanganyar, dan Kebumen, dan Kota Purwokerto menjadi pusat pelayanan perkotaan bagi wilayah di sekitarnya. Sedangkan Kota Cilacap merupakan pusat lalu lintas perdagangan internasional dari sisi laut dengan keberadaan pelabuhan Tanjung Intan. Wilayah ini memiliki potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata,
24
pertambangan, industri, peri-kanan dan perkebunan. Arah pengembangan wilayah ini yaitu : a) pengembangan sektor unggulan terutama sektor pertanian dan agroindustri, didukung oleh sektor unggulan lain yaitu pariwisata, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan industri; b) pengembangan Kota Cilacap sebagai pusat pertumbuhan pantai selatan untuk basis potensi perikanan, serta industri skala besar (industri hulu); dan c) pengembangan kerjasama wilayah perbatasan dalam upaya konservasi Laguna Segara Anakan. Selanjutnya diarahkan pula sebagai pengembangan kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, jasa keuangan/ perbankan dan simpul pariwisata. 7) Purwomanggung (Purworejo-Magelang-Kota Magelang-Temanggung) Wilayah ini meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah dan Lokal. Kota utama pada wilayah ini meliputi Kota Magelang, Muntilan, Mungkid Kutoarjo, Purworejo, Wonosobo, Kertek dan Wadas Lintang Temanggung dan Parakan. Kota Magelang merupakan pusat pelayanan perkotaan bagi wilayah di sekitarnya. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan antara lain pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan. Wilayah ini merupakan wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada simpul persimpangan jalan arteri yang menghubungkan kota-kota di wilayah barat, wilayah selatan, wilayah utara dan Provinsi DIY. Pengembangan wilayah ini diarahkan pada : a) pengembangan sektor unggulan dan potensial yaitu pertanian dan industri pengolahan, industri rumah tangga, pariwisata, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pertambangan; b) pengembangan kawasan agropolitan; c) pengembangan potensi panas bumi; c) pengembangan kerjasama wilayah perbatasan. Selanjutnya diarahkan pula sebagai pengembangan kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, jasa keuangan/perbankan dan simpul pariwisata. 8) Banglor (Rembang-Blora) Wilayah ini meliputi Kabupaten Rembang dan Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Wilayah. Sektor unggulan di wilayah ini adalah sektor pertambangan dimana Kota Cepu merupakan salah satu pusat pertambangan (migas dan mineral), perikanan,
25
pariwisata, pertanian dan perhubungan. Arah pengembangan wilayah ini yaitu : a) pengembangan sektor pertambangan migas di Kota Cepu yang berpotensi memiliki peran dalam menampung kegiatan berskala nasional, dan penggerak pertumbuhan pengembangan sektor unggulan sepanjang koridor pantai utara ke arah selatan; b) pengembangan infrastruktur wilayah sebagai akses regional penghubung dengan wilayah lainnya; dan c) pengembangan kerjasama di wilayah perbatasan. Selanjutnya diarahkan pula sebagai pengembangan kawasan industri dan pergudangan, fasilitas pendidikan tinggi, jasa keuangan/perbankan dan simpul pariwisata. 5.2 Dukungan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Panjang jalan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 26.368,792 Km, terdiri dari jalan Nasional 1.390,571 Km, jalan Provinsi 2.565,621 Km, dan jalan Kabupaten/Kota 22.412,6 Km. Beberapa program strategis yang mendu-kung program nasional di Jawa Tengah yaitu : 1) Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo sebagai upaya terobosan untuk mewujudkan kelancaran arus barang dan jasa serta pengembangan koridor alternatif transportasi darat. 2) Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) Pembangunan JJLS melintas di Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen dan Cilacap sebagai wujud terbangunnya koridor alternatif transportasi darat wilayah selatan Jawa-Bali, sekaligus sebagai upaya mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah antara Pantai Utara dengan Pantai Selatan Pulau Jawa. 3) Pembangunan Waduk Jatibarang Sebagai salah satu alternatif upaya pengendalian banjir dan rob di Kota Semarang, dirintis dengan pembangunan Waduk Jati Barang, normalisasi Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur serta pembangunan kolam retensi dan Polder Banger. 4) Jalur Ganda Rel KA Lintas Utara Jawa Pembangunan jalur ganda rel KA Lintas Utara Jawa yang membentang dari Brebes-Semarang-Cepu merupakan pendukung perwujudan program MP3EI dimaksudkan sebagai pendukung kelancaran pelayan-an arus penumpang melalui jasa kereta api serta koridor alternatif kelancaran distribusi arus
26
barang dan jasa untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur Pantai Utara. 5) Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai salah satu simpul distribusi barang dan jasa melalui peningkatan pelayanan bongkar muat peti kemas dengan fasilitas pendukung yaitu pembangunan pelabuhan di Kendal sekaligus berfungsi sebagai rintisan pelabuhan penyeberangan Kendal-Kumai. 5.3 Energi Alternatif Dalam upaya peningkatan perluasan pelayanan energi listrik (Rasio Elektrifikasi) ditempuh melalui berbagai upaya yaitu pembangunan Pembangkit Listrik: tenaga mikro hidro, tenaga surya (solar home system dan penerangan jalan umum) serta Jaringan Listrik pedesaan. Selanjutnya dalam upaya mengoptimalkan posisi strategis Jawa Tengah sebagai lintasan jaringan interkoneksi energi Jawa-Bali telah dibangun pula berbagai PLTU antara lain di Jepara (Tanjung Jati), Rembang, Cilacap serta rintisan PLTU di Batang. Selain itu, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi energi alternatif dikembangkan pula pendayagunaan gas rawa, biofuel serta energi panas bumi (geo thermal) yang tersebar di Guci (Kabupaten Tegal), Baturaden (Banyumas), Dieng (Banjarnegara), Gunung Ungaran (Semarang) dan Telomoyo (Magelang, Temanggung dan Semarang). 5.4 Destinasi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan budaya serta pariwisata (wisata alam, wisata budaya/relegi maupun wisata buatan). Potensi pariwisata tersebut telah ditetapkan sebagai 4 Destinasi Pariwisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi Semarang-Karimunjawa, BorobudurDieng, Solo-Sangiran dan Nusa Kambangan – Baturaden. Selanjutnya mengacu Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025 telah dikembangkan pula 2 Destinasi Pariwisata Provinsi yaitu Rembang - Blora dan Tegal – Pekalongan. 5.5 Industri Unggulan Jawa Tengah Pengembangan sektor industri Jawa Tengah menunjukan hasil positif karena ditopang antara lain IKM yang mampu menghasilkan produk unggulan berkualitas (memenuhi standar mutu) dan kelembagaan klaster yang semakin
27
berkembang yaitu: industri tekstil; mebel dan pengolahan kayu; makanan minuman; komponen alat transportasi dan mesin; kimia; kulit dan alas kaki serta kerajinan. 5.6 Hortikultura Produk hortikultura berupa buah, sayur, biofarmaka dan bunga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, selain memenuhi kebutuhan domestik juga telah mampu memasuki pasar internasional. Dengan permintaan pasar yang cukup tinggi menjadi pendorong petani untuk lebih mengembangkan usahanya. Beberapa hortikultura Jawa Tengah menjadi unggulan nasional yaitu salak, mangga, jeruk, pisang, kelengkeng, rambutan, durian, bawang merah, cabai, kentang, melati dan krisan. 5.7 Swasembada Pangan Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendukung program nasional yaitu Swasembada Pangan melalui perwujudan surplus beras 10 juta ton, swasembada gula, daging dan kedelai. Sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Provinsi penyangga pangan nasional, Jawa Tengah telah menetapkan Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). VI. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 lebih difokuskan pada komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. 6.1 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah, yang terdiri dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan Dana Alokasi Umum; 3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota,
28
Dana Penyesuaian dan Dana Alternatif Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. 6.2 Belanja Daerah Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun (2011-2013) cenderung mengalami peningkatan baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsi, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil, dengan proporsi yang relatif besar. 6.3 Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2011 – 2013 sebagian besar untuk pembayaran pembentukan dan cadangan dan penyertaan modal dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif. Adapun ringkasan pengelolaan keuangan daerah ( 2011-2013) sebagai berikut :
NO 1 2 3
URAIAN Pendapatan Belanja Pembiayaan
2011 7.079,92 8.024,97 945,04
(Dalam Rp. Milyar)
2012 11.423,26 11.928,57 505,31
2013 11.930,24 12.730,24 800,00
VII. GERAKAN PEMBANGUNAN JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2018 Dari rumusan prioritas pembangunan yang diamanatkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, untuk periode pembangunan Tahun 2013 - 2018, telah dipilih pendekatan implementasi dan gerakan pembangunan Jawa Tengah melalui rumusan “Sesarengan Mbangun Jawa Tengah Maju” dengan sesanti Ngajeni, Ngayahi lan Ngayomi. Adapun makna sesarengan mbangun Jawa Tengah maju yaitu : 1. Sinergitas 2. Harmonisasi 3. Keseimbangan
29
4. Gotong royong 5. Sinkronisasi 6. Kebersamaan 7. Satu Tekad 8. Satu Tujuan
Sedangkan Jateng Maju memiliki makna terwujudnya Jateng E M A S : • E lok (cantik, bersih, green) • M andiri (berdaya saing tinggi) • A dil (fairplay, kesetaraan, tidak korupsi) • S ejahtera (maju, makmur lahir batin, bahagia, aman, nyaman). VIII. KORELASI RPJP NASIONAL – DAERAH DAN RPJMN DENGAN VISI 20132018 Pada dasarnya pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan pola pikir dan pola tindak yang memberikan acuan bagi para pelaku pembangunan (Pemerin-tah dan para pemangku kepentingan lainnya) dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi tahapan, penetapan target dan sasaran, sehingga hasil akhir yang dicapai menunjukkan satu kesatuan keberhasilan kinerja Pemerintah (nasional-daerah) sekaligus hasil nyata mengatasi permasalahan yang dihadapi nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh kepemimpinan tingkat daerah (provinsi) harus mempedomani dan berkorelasi dengan filosofi dan substansi perencanaan jangka panjang nasional dan daerah serta mengimplementasikan perencanaan jangka menengah nasional sekaligus berkesinambungan dengan perencanaan jangka menengah daerah periode sebelumnya. Mendasarkan Visi yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur; Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah 20052025 yaitu Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari; Visi RPJMN 2010 – 2014 ialah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan; serta Visi RPJMD 2008-2013 ialah Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, maka dalam kurun 5 tahun mendatang, kami menetapkan Visi RPJMD 2013-2018 adalah Jawa Tengah Maju dan Makmur. IX. KEBIJAKAN UTAMA Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, kebijakan
30
yang akan ditempuh dalam periode tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut : 1. Membangun komunikasi intensif dan komprehensif dengan pusat dan kabupaten/ kota. 2. Membangun akuntabilitas dan transparansi berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Membangun perekonomian rakyat selaras dengan potensi unggulan daerah. 4. Membangun kualitas SDM dan sosial budaya sesuai kearifan lokal. 5. Membangun infrastruktur dengan fokus keseimbangan dan kelestarian lingkungan. 6. Membangun kebersamaan dan partisipasi masyarakat guna membentuk iklim sejuk kamtibmas. X. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Guna mewujudkan visi dan misi, maka pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditujukan untuk mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang maju dan mandiri dengan prioritas pembangunan daerah : 1. Meningkatkan Sinergitas dan Harmonisasi Pem-bangunan Pusat dan Daerah serta Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah; dengan prioritas program : a. Percepatan pembangunan wilayah perdesaan; b. Peningkatan sinergitas dalam pengelolaan pembangunan; c. Peningkatan pemerataan pembangunan dan pemantapan kerjasama antar wilayah; d. Peningkatan dan pengembangan transportasi lintas Kabupaten/Kota; e. Pengembangan Regionalisasi pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan penanganan persampahan; f. Percepatan penanggulangan kemiskinan 2. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel; dengan prioritas pogram : a. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM: b. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi serta peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; c. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan
31
sipil; d. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD; e. Pemerataan distribusi kualitas dan kuantitas aparatur; f. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; g. Peningkatan pencegahan dan percepatan pemberan-tasan korupsi. 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berorientasi Ekonomi Kerakyatan berbasis pada Potensi Unggulan didukung Inovasi Teknologi dan Pengembangan Kemitraan Global; dengan prioritas program : a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura berkualitas ekspor; b. Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat; c. Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan IKM; d. Peningkatan pelayanan dan pengembangan investasi; e. Peningkatan akses sumber daya dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif; f. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata; 4. Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan dengan Tetap Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Keimanan, Ketaqwaan dan Kearifan Lokal; dengan prioritas program : a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap mempertahankan pemerataan pendidikan b. Peningkatan kemudahan layanan kesehatan masyarakat; c. Perbaikan gizi masyarakat; d. Peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan program KB; e. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender; f. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejah-teraan sosial serta pengentasan penyandang masalah sosial. g. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha; h. Pengembangan budaya baca masyarakat; i. Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya serta pengembangan sumber daya kebudayaan; j. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan serta pembinaan keolahragaan;
32
k. Peningkatan penerapan hasil litbang dan inovasi serta pemasyarakatan teknologi tepat guna; l. Peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan antar umat beragama. 5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur untuk Mewujudkan Kemajuan dan Daya Saing Daerah dengan Memperhatikan Keseimbangan dan Kelestarian Lingkungan; dengan prioritas program : a. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian penataan ruang daerah serta peningkatan kuantitas/kualitas Ruang Terbuka Hijau; b. Peningkatan pemeliharaan dan penanganan jalan, jembatan, peningkatan keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal dan intermoda; c. Peningkatan penanganan koridor Pantai Utara - Pantai Selatan Jawa, pembangunan wilayah perbatasan (antar provinsi & antar kab/kota), pengembangan kawasan pariwisata dan penanganan wilayah rawan bencana; d. Peningkatan pengelolaan sumber daya air dengan pengembangan jaringan irigasi, pembangunan waduk dan embung; e. Peningkatan dan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur bernilai strategis; f. Pengembangan energi baru terbarukan dan perluasan cakupan pelayanan listrik bagi masyarakat; g. Peningkatan rehabilitasi hutan dan hutan rakyat, pengelolaan/ konservasi DAS serta pengendalian alih fungsi hutan; h. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan; 6. Memantapkan Pelaksanaan Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah dengan Mengedepankan Partisipasi Masyarakat; dengan prioritas program : a. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat; b. Pemantapan pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan; c. Peningkatan peranserta masyarakat dalam rangka perwujudan ketertiban dan keamanan swakarsa serta pemantapan kondusivitas wilayah; d. Penegakan hukum dan HAM serta perwujudan keadilan untuk semua. XI. PENUTUP Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan Visi
33
dan Misi Program Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yang pada hakekatnya berkehendak untuk mewujudkan Jawa Tengah Maju dan Makmur. Selanjutnya kami senantiasa memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa kiranya berkenan meridloi niat baik dan tulus kami untuk berbuat yang lebih besar bagi masyarakat Jawa Tengah. Demikian pula kepada seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah kami juga berharap hendaknya berkenan memberikan kepercayaan penuh kepada kami untuk memimpin pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2013-2018, sehingga visi dan misi yang sudah terumuskan nantinya dapat diimplementasikan dan disengkuyung oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan peran, tupoksi dan kewenangan masing-masing.
34