Disampaikan Oleh: TETTY DS ARIYANTO ANGGOTA BNSP 2005 - 2010
Q employee
product
customers /partners
process
system
suppliers
Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008
Berapa jumlah moda dalam perjanjian WTO/GATS dan sebutkan
1.Cross-border supply; 2.Consumption abroad; 3.Commercial Presence; 4.Presence of natural persons. UU NO 7 TAHUN 1994
In the context of quality assurance, quality means degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirement
TRUE or FALSE?
Mana yang BER “KUALITAS”? Sama – sama mahal, sama-sama aman, sama-sama nyaman
Mercy AMG : kecepatan, keamanan, kenyamanan, dan status Range Rover Rally: kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan all terain vehicle
MANAGEMENT AUDITS REVEAL (1) A INTER-DEPARTMENTAL RESPONSIBILITIES BLURRED A PROCEDURES TOLERATED BUT GENERALLY IGNORED A FEEDBACK INADEQUATE (FAULTS BEING MORE EASILY CORRECTED AT THE WORKPLACE THAN REPORTED A COMMUNICATIONS DEFICIENT
MANAGEMENT AUDITS REVEAL (2)
A 80% OF PROBLEMS ARE OWNED BY MANAGEMENT A 20% ARE OWNED BY THE WORKFORCE
Today’s Situation Competency requirements by industry system
Should be competent à Shall/must be competent
ISO 17025/ SNI 19-17025 SHACCP+ISO 22000 IWA2 ISO 9000/SNI 19-9000 ISO 14000/SNI 19-14000 ISO 15189 CAC/RCP1/SNI 01-4852 IFOAM Standard IEC dll
: Laboratory : Food business : Training organization : Organization and industries : environment : Clinical laboratory : food and agriculture : Organic products : Electrical
PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM SISTEM INDUSTRI
A 6.2 Human resources A 6.2.1 General A Personnel performing work affecting conformity to product requirements shall be competent on the basis of appropriate education, training, skills and experience. A NOTE Conformity to product requirements can be affected directly or indirectly by personnel performing any task within the quality management system.
KETELUSURAN FUNGSI DASAR INDUSTRI DAN UNIT KOMPETENSI SISTEM MANAJEMEN INDUSTRI
STANDAR KOMPETENSI
1.
Judul Prosedur/ SOP
1.
Judul Unit Kompetensi
2.
Tujuan
2.
Deskripsi unit
3.
Langkah-langkah prosedur
3.
Elemen
4.
Instruksi kerja
4.
KUK
5.
Acuan Normatif
5.
Batasan variable
SKKNI = Standar Kompetensi Kerja Nasional , SKKNI adalah:
Ø Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ø Standar kerja yang dibuat dan diusulkan oleh sektor industri tertentu, mengenai kompetensi kerja pada keahlian tertentu yang ditetapkan dan disahkan untuk diberlakukan secara Nasional.
, Siapakah yang membutuhkan SKKNI: Ø Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
DOKUMEN
- Syarat Minimal; - Pedoman; - Spesifikasi; - Ketentuan baru.
KONSENSUS
Produsen
Konsumen
Pakar
- Kualitas barang; - Kualitas pelayanan jasa; - Ketepatan waktu; - Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan.
Pemerintah
SKKNI digunakan sebagai acuan untuk: , Menyusun uraian pekerjaan , Menyusun dan mengembangkan program pelatihan dan sumber daya manusia , Menilai unjuk kerja seseorang , Sertifikasi profesi di tempat kerja.
Dengan dikuasainya kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan maka seseorang memiliki kemampuan untuk: , Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan , Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional , Merumuskan langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana tatalaksana , Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda
SKILL
WORK PLACE ATTITUDE
KNOWLEDGE
Menggambarkan Suatu Aktifitas Utuh Di Tempat Kerja Yang Menghasilkan Produk Atau Jasa Dan Atau Fungsi Manajemen
Dimensi Kompetensi Task Skill
, Melaksanakan tugas individu
Task Management Skills
, Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan
Contingency Management Skills
, Kemampuan merespon dan mengelola kejadian ireguler dan masalah
Job/Role Environment Skills
, Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja
Aktifitas Pekerjaan
Unit – unit kompetensi
Rincian Langkah – Langkah / Prosedur. Dapat Berupa Proses Manajemen atau Proses Produksi Produk/Jasa
Instruksi Kerja pada Industri yang Terukur dan dapat Diobservasi Kontekstual di Tempat Kerja
Elemen Kompetensi
Deskripsi Aspek Kritis Pengetahuan dan Ketrampilan Penting untuk Asesmen
Kriteria Unjuk Kerja Batasan Variabel
Panduan Penilaian
(Regional Model Competency Standards)
, Changes in the labour market must be duly reflected in new regional skill standards. The ongoing effects of globalisation and technological development have a profound impact on jobs. The skill requirements for most jobs change rapidly so reflecting these changes and providing a basis for regional cooperation is necessary. , Companies can use regional model competency standards to describe the skills they need in a common language. Existing workforces can be evaluated against model standards to determine whether the necessary range of skills and knowledge is held by workers and where any gaps may be. , The approach to describing workplace needs for human resources in competency standards can accommodate rapid changes in skill requirements, as the process is more closely linked to the needs of industry than course based learning outcomes and curriculum. , Previous skill description systems such as Model Occupational Skill Standards (MOSS) used traditional occupations as a basis for clustering competencies. The new competency-based model standards are designed for broader industry, industry subsector or occupational cluster coverage and so have a wider application and are quicker to develop for industry: ,)$&$% $&! !% )!$ $% ,)$&$%%&$! ! ! ( !" & ,)$)!$ %%$(focussed and not only traditional manufacturing trades.
KOMPETENSI KERJA (COMPETENT)
S pesi fi kasi dar i set i ap si kap, pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta penerapannya secara efektif dalam pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Diungkapkan dalam bentuk: - Pengakuan Langsung - Produk Hukum (Ijazah, Sertifikat)
SERTIFIKAT KOMPETENSI
Bukti penguasaan tertulis atau produk hukum yang merupakan legitimasi dari pengakuan terhadap kemampuan seseorang pada bidang tertentu.
Jenis Sertifikat (1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Certificate of Attainment) Dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (berlaku selamanya). (2) Sertifikat Lisensi/Registrasi Profesi (Certificate of Proficiency) Dikeluarkan oleh Organisasi Profesi (berlaku untuk masa tertentu). (3) Sertifikat Kompetensi Kerja/Profesi Diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (berlaku untuk masa waktu tertentu)
Sistem Pelatihan Kerja Nasional
PROGRAM PELATIHAN Berbasis Kompetensi Berjenjang/TDK Demand Driven Institutional/ Pemagangan Sarana/Prasarana Instruktur Biaya Manajemen
LEMBAGA PELATIHAN KERJA AKREDITASI
LULUSAN
SERTIFIKASI KOMPETENSI
BNSP ⇓ LSP
UJ K
PESERTA ANGKATAN KERJA
SE L EKS I
K.K.N.I ⇓ S.K.K.N. I
TENAGA KERJA PENGALAMAN
LEMBAGA KOORDINASI PELATIHAN
TENAGA KERJA KOMPETEN
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Ø Adalah lembaga penilai kesesuaian yang dibentuk oleh pengguna, yaitu : § Industri, § Masyarakat, § Lembaga Pendidikan, § Lembaga Profesi. Ø Bertugas melakukan penilaian melalui proses asesmen dengan mengacu kepada standar kompetensi
Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional VERIFIKASI STANDAR KOMPETENSI
PENERAPAN SKEMA SERTIFIKASI
Regulasi: Wajib, Disarankan Sukarela
Lisensi LSP Pihak 1, 2, & 3.
Sertifikasi Kompetensi
Lisensi Lembaga Profisiensi
Kerjasama HARMONISASI
Notifikasi
Perbaikan Berlanjut
Ruang Lingkup Sistem Asesmen Kesesuaian Kompetensi Kerja
Lisensi LSP
LSP: III Sertifikasi Kompetensi Kerja
Lisensi Provider Uji Profisiensi Tenaga
Lisensi 1st Certification
Lisensi 1st Certification
Lisensi 2nd Certification
LSP PROFISIENSI
LSP PIHAK I : INDUSTRI
LSP PIHAK I : DIKLAT
LSP PIHAK II
Sertifikasi Profisiensi
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu
Sertifikasi Kompetensi Diklat tertentu
Profesi:
Profesi:
Memenuhi Bukti Kompetensi Memenuhi Permintaan Klien Memenuhi Regulasi 12/11/12
Memenuhi Persyaratan Surveilance LSP Menjaga Kompetensi
Profesi di Perusahaan: Memastikan Kompetensi Tenaga Kerjanya
Profesi di Diklat: Memastikan Kompetensi Peserta Didiknya
Sertifikasi Kompetensi Industri tertentu utk Industri tertentu
Profesi di Perusahaan: Memenuhi Permintaan Asesmen dari Klien
dibentuk pada satu organisasi industri atau lembaga pendidikan tertentu untuk memastikan kompetensi tenaga kerjanya sendiri atau lulusannya sendiri. dibentuk untuk meng-asses/ memastikan kompetensi orang-orang dari pihak luar untuk kepentingan organisasinya. dibentuk oleh gabungan organisasi tertentu untuk mengasses orang-orang di lingkungan sektornya. dimaksudkan sebagai alat uji keberterimaan asosiasi profesi dalam rangka status profesi.
Ketelusuran Sistem Sertifikasi BNSP
(INDONESIAN PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY) PP, ISO 17011, BNSP Guidelines Licensing Accreditation
Koordinasi Fasilitasi
Instansi Teknis, KADIN, BKSP dll Asesor Lisensi
LSP
ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 BNSP Guidelines 201 & 202
(PROFESSIONAL CERTIFICATION BODY) ISO 17024, BNSP Guidelines Verification
TUK
Asesor Lisensi
ISO 19011, ISO 17024, Specific Standard BNSP Guidelines
BNSP Guidelines, QMS
Asesor Kompetensi
Certification
ASESI
SKKNI/International Standard/ Harmonised Standard
TAA, SKKNI BNSP Guidelines
Jenis Skema Sertifikasi Kompetensi Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi Berdasar Paket Kompetensi (cluster) Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Skema Sertifikasi Profisiensi
WORKPLACE OPERATIONS
STANDAR KOMPETENSI MODEL RMCS MENGANDUNG UNIT UNIT KOMPETENSI
SATUAN UNIT KOMPETENSI
= komponen terkecil dari standar
MEMAKETKAN UNIT UNIT KOMPETENSI PADA PEKERJAAN/PROFESI PADA SKKNI BIDANG PEKERJAAN TERTENTU
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
UK
OKUPASI NASIONAL
CLUSTER
KUALIFIKASI NASIONAL
Proses Bisnis LSP SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI GENERIK
*apabila diperlukan
5. Laporan Asesmen
TIM ASESOR KOMPETENSI 4. Asesmen
PESERTA DI TUK 2. Memilih TUK
9. Survailen
1. Mengajukan Permohonan
3. Menunjuk Asesor
PESERTA UJI KOMPETENSI
8. Pemberian Sertifikat Kompetensi
7. Rekomendasi
6. Membentuk
KOMITE TEKNIK*
LSP
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI KOMPETENSI BUKTI BUKTI
STANDAR KOMPETENSI
UNIT - UNIT KOMPETENSI PENGALAMAN KERJA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
STANDAR PRODUK DAN PROSES SPESIFIKASI TEMPAT KERJ A
Proses Lisensi LSP
KOMITE TEKNIK*
4. Laporan Asesmen
2. Penugasan Asesor
ASESOR LISENSI
*apabila diperlukan
3. Asesmen/ Reasesmen
LSP
8. Survailen
1. Permohonan Lisensi
7. Penerbitan Sertifikat Lisensi
6. Rekomendasi
5. Penugasan
BNSP
Proses Verifikasi TUK
KOMITE TEKNIK*
4. Laporan Asesmen
2. Penugasan Asesor
ASESOR LISENSI
*apabila diperlukan
3. Asesmen/ Reasesmen
TUK
8. Survailen
1. Permohonan Verifikasi
7. Penerbitan Sertifikat Lisensi
6. Rekomendasi
5. Penugasan
LSP
PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (CBT)
MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
SERTIFIKASI KOMPETENSI (CBA)
MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI
SISTEM CBT (COMPETENCY BASED TRAINING)
SERTIFIKASI
STANDAR KOMPETENSI KERJA
ASESMEN BERBASIS KOMPETENSI
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (CBT)
(CBA)
ASESMEN ON THE JOB DAN OFF THE JOB
LANDASAN KESETARAAN SOP (Prosedur + Instruksi kerja)
SKKNI
KURIKULUM DAN SILABUS
SERTIFIKASI
SISTEM
Judul SOP
ß Judul Unit
Judul Learning material
Skema sertifikasi unit kompetensi
Judul sistem
Ruang lingkup SOP
ß Deskripsi unit
Ruang lingkup dikalt
Ruang lingkup asesmen
Ruang lingkup
Langkah-langkah proses
ß Elemen
Pencapaian hasil pembelajaran
Elemen asesmen
Klausul
Instruksi kerja
ß KUK
Kriteria evaluasi belajar
Kriteria pencapaian Kompetensi
Persyaratan/ sub klausul
Spesifikasi sesuai dengan konteks
ß Batasan Veriabel
Kontektualisasi diklat
Kontektualisas asesmen dan spesifikasi
QA
ß Panduan Penialaian
evaluasi
Penduan asesmen
Terima Kasih atas Perhatian Anda
