Disampaikan Oleh :
GUBERNUR LAMPUNG Disampaikan pada Acara Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi yang diinisiasi oleh KKP dan KPK Jakarta, 20 – 21 April 2015
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut REKOMENDASI DAN TARGET Penyesuaian Dokumen 1 RZWP3K dan Draf Raperda RZWP3K dengan UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Terakomodirnya substansi UU No. 1/2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU No. 23/2015 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam draft Raperda RZWP3K (2015)
Lanjutan ....................... REKOMENDASI DAN TARGET
2
Pengesahan rencana Peraturan Daerah (Raperda) penggunaan ruang laut untuk berbagai kepentingan sektor menjadi Perda RZWP3K
Disetujuinya rencana Peraturan Daerah tata ruang wilayah laut (Raperda RZWP3K) oleh DPRD Provinsi (2015)
Lanjutan ....................... REKOMENDASI DAN TARGET
3 Tertatanya Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut untuk Semua Sektor Pemanfaat Ruang Laut
Penggunaan ruang pesisir dan laut untuk kegiatan usaha telah sesuai dengan RZWP3K dan RTRW (2016)
Lanjutan ....................... REKOMENDASI DAN TARGET
4
Terlindunginya Zona Inti, di Kawasan Konservasi Perairan dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus, dan Zona Konservasi lainnya disemua kab/kota
Terpasangnya tanda batas pada Zona Inti di Kawasan Konservasi Perairan dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus dan Zona Konservasi lainnya disemua kab/kota (2016)
Lanjutan ....................... REKOMENDASI DAN TARGET
5 Penetapan kawasan perairan P. Segamat, Kep. Batang dan P. Dua sebagai Kawasan Konservasi Perairan
Ditetapkannya kawasan perairan P. Segamat, Kep. Batang dan P. Dua sebagai Kawasan Konservasi Perairan (2016)
Lanjutan ....................... REKOMENDASI DAN TARGET
6 Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Laut (Mangrove dan Terumbu Karang) Wilayah Pesisir Lampung
Terehabilitasinya kawasan Pesisir dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan (2016)
KONDISI SAAT INI
1 Terakomodirnya substansi UU No. 1/2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil dan UU No. 23/2015 Tentang Pemerintahan Daerah di dalam draft Raperda RZWP3K (2015)
Draft RZW3PK sudah final dibahas ditataran satkersatker tinggal menunggu pengesahan dari DPRD
KONDISI SAAT INI
2 Disetujuinya rencana Peraturan Daerah tata ruang wilayah laut (Raperda RZWP3K) oleh DPRD Provinsi (2015)
Raperda RWZWP3K Menunggu Pengesahan dari DPRD Provinsi
KONDISI SAAT INI
3 Penggunaan ruang pesisir dan laut untuk kegiatan usaha telah sesuai dengan RZWP3K dan RTRW (2016)
Didalam Raperda RZWP3K terdapat zona-zona pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang terdiri dari zona inti dan zona penunjang
KONDISI SAAT INI
4
Terpasangnya tanda batas pada Zona Inti di Kawasan Konservasi Perairan dan sekitarnya di Kabupaten Tanggamus dan Zona Konservasi lainnya disemua kab/kota (2016)
Kep. Bupati Tanggamus No. B.399/32/11/2014 Tgl 11 Nov 2014 Ttg Pencadangan Kawasan Konservasi perairan dan sekitarnya di Kab. Tanggamus
KONDISI SAAT INI
5 Penetapan kawasan perairan P. Segamat, Kep. Batang dan P. Dua sebagai Kawasan Konservasi Perairan
Tersusunnya draft Pengelolaan Kawasan Pulau Segama dan Pulau Batang Besar/Kecil
KONDISI SAAT INI
6 Terehabilitasinya kawasan Pesisir dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan (2016)
Sudah tersedia beberapa KKLD di Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung, Kab. Pesisir Barat)
No
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
1
Draft RZW3PK belum disahkan Koordinasi Lebih Intensif dengan oleh DPRD Provinsi Lampung pihak terkait
Biro Hukum dan DPRD Provinsi Lampung
2
Raperda RWZWP3K Menunggu Pengesahan dari DPRD Provinsi
Koordinasi Lebih Intensif dengan pihak terkait
Biro Hukum dan DPRD Provinsi Lampung
3
Koordinasi Lebih Belum berlaku teknis Intensif dengan pelaksanaan pemanfaatan pihak terkait zona inti dan zona penunjang karena Raperda RZWP3K belum disahkan DPRD Provinsi Lampung
Biro Hukum dan DPRD Provinsi Lampung
No
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
INSTANSI TERKAIT
4
Lokasi Pencadangan Kawasan Konservasi perairan belum seluruhnya disahkan oleh Bupati/Walikota terkait (yang sudah disahkan Bupati baru kab. Tanggamus
Koordinasi dengan kab/kota
Pemerintah Kab/Kota SeProvinsi Lampung
5
Belum disahkannya draft Pengelolaan Kawasan Pulau Segama dan Pulau Batang Besar/Kecil
Koordinasi Lebih Intensif dengan pihak terkait
Biro Hukum dan DPRD Provinsi Lampung
6
Kab/Kota di Provinsi Lampung belum seluruhnya mempunyai Kawasan Konservasi Laut Daerah (yang ada baru Kota Bandar Lampung, dan Kab. Pesisir Barat)
Koordinasi dengan kab/kota
Pemerintah Kab/Kota SeProvinsi Lampung
2
RENCANA AKSI REKOMENDASI DAN TARGET Review Terhadap Sistem Ketatalaksanaan Perizinan
Terlaksananya Review Sistem Ketatalaksanaan Perizinan (Mulai Tahun 2011)
Perbaikan Terhadap Sistem Ketatalaksanaan Perizinan
Terkoordinasi nya Pelaksanaan Sistem Ketatalaksanaan Perizinan (Mulai Tahun 2010)
Implementasi Sistem Ketatalaksanaan Perizinan Yang Telah Diperbaharui
Terlaksananya SOP Penerbitan Perizinan Yang Tertib, Efisien & Transparan (Mulai Tahun 2010)
Integrasi Sistem Ketatalaksanaan Perizinan Yang Telah Diperbaharui Dengan Sistem Lainnya
Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah (Mulai Tahun 2010)
KONDISI SAAT INI SIUP SIPI DAN SIKPI YANG DITERBITKAN TAHUN 2013-2014 KAPAL UKURAN 10-30 GT (KEWENANGAN PROVINSI)
BULAN THN
IZIN
2013
SIUP
1
SIPI
6
SIKPI 2014
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
DES
TOT
4
1
2
2
4
-
5
3
6
1
29
6
10
20
19
37
10
8
14
10
7
19
166
1
1
-
4
6
1
2
4
1
1
-
1
22
SIUP
2
1
8
1
-
4
1
4
2
5
2
9
39
SIPI
11
10
12
16
22
19
12
11
10
10
10
19
162
-
-
1
4
6
2
1
4
1
1
-
6
26
SIKPI
KONDISI SAAT INI SIUP SIPI DAN SIKPI YANG DITERBITKAN TAHUN 2013-2014 KAPAL UKURAN 10-30 GT (KEWENANGAN PROVINSI) 180 160 140 120
2013 SIUP 2013 SIPI
100
2013 SIKPI
80
2014 SIUP 2014 SIPI
60
2014 SIKPI 40 20 JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL BULAN
AGUST
SEPT
OKT
NOV
DES
TOT
MEKANISME PENERBITAN ADVIS TEKNIS SIUP/ SIPI /SIKPI KAPAL PERIKANAN 10-30 GT
Permohonan Advis Teknis (Pengajuan Berkas)
Verifikasi Berkas (< 3 Hari)
Tidak Lengkap
Advis Teknis Dilampirkan Untuk Pengajuan Penerbitan SIUP/SIPI/SIKPI ke BPMDPPTD
Lengkap
Pembayaran Retribusi (Perda 3 Tahun 2011)
Penerbitan Advis Teknis
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN
No 1
2
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH Masih banyaknya pelaku 1. Sosialisasi secara intensif ke usaha bidang perikanan kabupaten/kota dan tangkap yang belum memiliki pelabuhan perikanan kepada perizinan (SIUP, SIPI/SIKPI) para pelaku usaha bidang secara lengkap perikanan tangkap 2. Melaksanakan operasi laut secara rutin bersama unsur Pol Air dan TNI-AL PERMASALAHAN
Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikasi untuk melakukan cek fisik kapal
Melaksanakan pelatihan dan penambahan petugas cek fisik kapal
INSTANSI TERKAIT DKP Prov, BPM dan PPTD Prov, Pol Air, TNI AL
KKP, Perhubungan Laut
PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN No 3
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH Khusus untuk pengukuran Kewenangan pengukuran Gross Tonase (GT) kapal Gross Tonase (GT) Kapal perikanan sebaiknya juga berada pada Syahbandar Perhubungan Laut, sehingga diberikan kewenangan kepada Syahbandar Perikanan KKP berpotensi terjadinya penurunan ukuran Gross Tonase (GT) kapal (Mark Down) PERMASALAHAN
INSTANSI TERKAIT Perhubungan Laut, DKP Prov
3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak REKOMENDASI DAN TARGET
1 2 3 4 5 6
Identifikasi setiap jenis kewajiban para pihak
Teridentifikasinya semua jenis kewajiban para pihak
Identifikasi tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Teridentifikasinya tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak
Mendorong pelaksanaan kewajiban para pihak yang belum dipenuhi
Terpenuhinya kewajiban para pihak
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Terlaksananya pemantauan kewajiban para pihak
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak
Mengambil langkah-langkah sebagai tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kewajiban para pihak
Terlaksananya evaluasi kewajiban para pihak Tersusunnya langkah-langkah strategis untuk peningkatan pelaksanaan kewajiban para pihak
4. Pemberian dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat
REKOMENDASI DAN TARGET
1
Identifikasi Hak-Hak Masyarakat yang ada di Laut
Merumuskan Langkah-Langkah 2 untuk Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang Berlaku
3
Melakukan sosialiasi/edukasi/ kampanye terhadap langkahlangkah untuk memenuhi hak-hak Masyarakat
4
Teridentifikasinya hak-hak Masyarakat yang ada di Laut Tersusunnya JUKLAK dan JUKNIS untuk Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Masyarakat Sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Tersosialisasi hak-hak masyarakat
Memenuhi hak-hak masyarakat
Terpenuhinya hak-hak masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan hakhak masyarakat
Terpantau dan terevaluasinya pemenuhan hak-hak masyarakat
5
