RAD MDGs PROVINSI LAMPUNG
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG : 45 TAHUN 2011 : 9 Desember 2011
BAB I PENDAHULUAN Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) merupakan suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencanangkan tentang komitmen global untuk menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam satu paket kebijakan pembangunan guna mempercepat pencapaian pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia pada tahun 2015. Deklarasi ini dihasilkan dalam suatu pertemuan World Summits pada bulan September tahun 2000 yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB ke dalam Resolusi Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000. Millenium Development Goals (MDGs) ini terdiri dari delapan tujuan utama dengan indikator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah : (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu hamil; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan tujuan tersebut diharapkan pada tahun 2015 dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan, bahkan dapat dicapai lebih cepat. Dengan menetapkan tahun 1990 sebagai tahun dasar/acuan maka selama 25 tahun (sampai tahun 2015) pencapaian kedelapan tujuan tersebut
dapat
direalisasikan.
Indonesia
sebagai
salah
satu
negara
yang
telah
meratifikasi/menandatangani Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) berkomitmen untuk mewujudkan delapan tujuan tersebut, sebagai perwujudan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup yang lebih baik. Secara nasional komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan nasional, antara lain dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004–2009, kemudian dipertegas pada RPJMN 2010– 2014 dan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
1
Meskipun hambatan dan tantangan pencapaian tujuan tersebut cukup banyak, namun berbagai
prestasi
pembangunan
diketahui
telah
melampaui
taget
MDGs,
seperti
penanggulangan kemiskinan dan kelaparan berat, dan pendidikan untuk semua (education for all). Namun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa capaian yang masih memprihatinkan, antara lain peningkatan pelayanan air bersih, kesehatan lingkungan dan pemukiman kumuh yang diperkirakan baru dapat dicapai pada tahun 2020. Percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional 2010 dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan. Pemerintah memandang bahwa pencapaian tujuan MDGs sampai dengan tahun 2010 belum optimal. Beberapa capaian target MDGs stagnan, bahkan menunjukkan kinerja menurun. Percepatan pencapaian MDGs di tingkat nasional tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia. Sementara itu di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) perlu dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu disusunlah Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan panduan yang diterbitkan oleh Bappenas, terdiri dari empat bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, mendeskripsikan gambaran kondisi pencapaian MDGs di Lampung dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi; Bab II Arah Kebijakan dan strategi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, mendeskripsikan tentang arah kebijakan dan strategi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium masing-masing tujuan di Lampung; Bab III Monitoring dan Evaluasi, menggambarkan tentang mekanisme monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium di Provinsi Lampung; dan Bab IV Penutup. Dalam penyusunan RAD Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Provinsi Lampung ini tidak seluruh tujuan (8 tujuan) MDGs dibahas, namun hanya 7 tujuan, mengingat tujuan ke-8 yaitu Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan, kurang relevan untuk dibahas di tingkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menjadi kompetensi Pemerintah Pusat. Pada Bab Pendahuluan ini akan digambarkan kondisi pencapaian tujuan pembangunan millenium di Provinsi Lampung dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium. Gambaran tentang kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
2
1.1. Kondisi Saat Ini Deskripsi mengenai kondisi capaian masing-masing indikator tujuan sebagaimana yang akan dijabarkan berikut ini merupakan langkah awal yang dilakukan dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs).
TUJUAN 1: MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Pada Tabel 1.1 diberikan ringkasan status pencapaian target-target MDGs untuk Tujuan ke-1 Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan. Tabel 1.1 Status Capaian Tujuan ke-1 MDGs Lampung Indikator
Acuan Dasar
Saat Ini
Target MDGs 2015
Status
Sumber
TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 Tingkat kemiskinan 21,42% 18,94% 1.1 berdasarkan garis 8-10 % BPS (2005) (2010) kemiskinan nasional 1.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan
3,94% (2009)
2,98% (2010)
Berkurang
BPS, Susenas
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda PDRB Laju PDRB per tenaga 6,23% 2,79% 1.4 Meningkat dan kerja (2006) (2009) Sakernas Rasio kesempatan kerja 62,79% 63,29% 1.5 terhadap penduduk usia Meningkat (2005) (2009) 15 tahun ke atas BPS, Proporsi tenaga kerja yang Sakernas berusaha sendiri dan 66,40% 42,13% 1.7 pekerja bebas keluarga 40% (2004) (2009) terhadap total kesempatan kerja Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita dengan 2005: 13,5 % 1.8 berat badan rendah / 12,2 % 9 Dinkes (2010) (Dinkes) kekurangan gizi
3
Tabel 1.1 (Lanjutan) Status Capaian Tujuan ke-1 MDGs Lampung 1.8a
Prevalensi balita gizi buruk
0,57 % (1999)
3,5 % (2010)
<4% Dinkes
1.8b
1.9
Prevalensi balita gizi kurang
20 % (2007)
10 % (2010)
<5%
< 1.400 Kkal/kapita/hari
-
11,94 % (2010)
9,44%
< 2.000 Kkal/kapita/hari
-
56,44 % (2010)
35,32%
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum:
Keterangan :
TARGET : 1A
Sudah tercapai
Akan tercapai
Dinkes
Perlu perhatian khusus
MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI PENDUDUK DENGAN TINGKAT PENDAPATAN KURANG DARI USD 1,00 PPP PER HARI DALAM KURUN WAKTU 1990 - 2015
1. Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00 (PPP) per kapita per hari. Dalam pengukuran tingkat kemiskinan BPS Provinsi Lampung tidak melakukan pendataan dengan tolok ukur proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$ 1,00, karena data ini tidak tersedia (n.a.=not available) , sehingga tolok ukur yang dipakai adalah garis kemiskinan (poverty line) per kapita-perhari. Pengukuran penduduk miskin dilakukan dengan menggunakan perhitungan garis kemiskinan (poverty line).
2. Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional. Konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran merupakan dasar pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS. Garis kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2010 sebesar Rp 202.414,- per kapita/bulan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita/bulan dibawah nilai tersebut.
4
Pada tahun 2001 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung adalah sebanyak 1.674,1 atau 16,69% dari jumlah total penduduk. Tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari jumlah penduduk miskin dan meningkat dari persentasenya yaitu sebanyak 1.305,6 atau 22,42 %. Terjadinya peningkatan angka persentase kemiskinan yang cukup signifikan tersebut karena pada tahun 2001/2002 negara kita masih mengalami krisis ekonomi dan politik. Oleh karena itu sejak tahun 1999 dilakukan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga angka kemiskinan cenderung semakin menurun. Dari tahun 2006 sampai 2009 di Propinsi Lampung terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 22,77% menjadi 18,94%, karena banyak program pengentasan kemiskinan yang di lakukan pemerintah untuk masyarakat dan telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Meskipun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung masih lebih tinggi dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 13,33%. Berdasarkan data Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Bulan Juni 2011, persentase kemiskinan pada bulan Maret 2010 menempatkan Lampung pada peringkat ke-25 dari 33 provinsi di Indonesia. Kecenderungan proporsi penduduk miskin di Lampung dari tahun 2001– 2010 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2001 – 2010 Jumlah Penduduk Persentase Penduduk Miskin (%) Miskin Lampung Nasional (Ribu Orang) 2001 1.674,1 16,69 17,47 2002 98.472 1.305,6 22,42 23,43 2003 111.02 1.249,3 22,98 17,42 2004 117.135 1.244,4 22,22 16,66 2005 125,319 1.572,6 21,42 15,97 2006 142,479 1.683,8 22,77 17,75 2007 157,052 1.661,7 22,19 16,58 2008 172,332 1.591,6 20,93 15,42 2009 188,812 1.558,3 19,34 14,15 2010 202,414 1.479,9 18,94 13,33 Sumber Data: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2010 Tahun
Garis Kemiskinan
5
Pada Tabel 1.3 disajikan gambaran distribusi penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2004-2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kab/kota 2004 2005 2006 2007 2008 Lampung Barat 21,66 23,97 25,36 24,77 21,74 Tanggamus 20.97 19,50 22,00 22,17 20,91 Lampung Selatan 28,49 26,28 27,84 26,94 24,72 Lampung Timur 28,31 26,20 27,63 27,21 23,35 Lampung Tengah 18,97 19,63 22,09 22,06 19,89 Lampung Utara 33,81 31,40 32,50 32,16 31,24 Way Kanan 30.06 27,57 26,18 25,96 22,34 Tulang Bawang 16,98 15,03 13,94 13,03 11,17 Pesawaran Pringsewu Mesuji Tlg.Bawang Barat Bandar Lampung 7,38 9,63 11,22 9,44 15,41 Metro 8,16 9,86 11,92 11,53 15,91 Lampung 22,22 21,42 22,77 22,19 20,93 Sumber Data: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Series.
2009 19,13 19,79 22,83 20,86 18,67 28,96 20,92 10,48 22,73
14,39 15,07 19,34
2010 17,13 18,30 20,61 21.06 16,88 28,19 18,81 10,80 20,49 12,45 8,65 7,63 14,58 13,77 18.94
Berdasarkan data kemiskinan tahun 2010, tingkat kemiskinan di kabupaten/kota dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu: 1. Kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya diatas angka Provisi Lampung (18,94%) terdapat sejumlah 4 kabupaten, yaitu Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Selatan, dan Kab. Pesawaran. 2. Kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah angka Provisi Lampung dan diatas angka nasional (13,33%) terdapat sejumlah 6 kabupaten/kota, yaitu Kab. Way Kanan, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat, Kab. Lampung Tengah, Kota Metro, dan Kota Bandar Lampung. 3. Kabupaten/kota yang tingkat kemiskinannya di bawah angka nasional terdapat sejumlah 4 Kabupaten, yaitu: Kab. Prinsewu, Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji, dan Kab. Tulang Bawang Barat.
6
Untuk memudahkan membandingkan penyebaran penduduk miskin antar kabupaten/kota berdasarkan tiga kategorisasi tersebut, ditampilkan dalam bentuk grafik seperti Gambar 1.1.
Tingkat kemiskinan di atas angka Provinsi Tingkat kemiskinan diatas angka Nasional di bawah angka Provinsi Tingkat kemiskinan dibawah angka Nasional
Gambar 1.1 Grafik Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2009
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Data Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 7.84 kemudian pada tahun 2010 menurun menjadi 5,67 atau terjadi penurunan sebesar 2,14. Kondisi ini sesuai dengan yang ditargetkan oleh MDG’s yakni harus terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 1.479.900 orang (18,94%). Pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan yang berbeda antara daerah perdesaan dan perkotaan. Di daerah perkotaan garis kemiskinan pada tahun 2010 sebesar Rp 236.098,- perkapita/bulan, sedangkan di perdesaan sebesar Rp 189.954,- perkapita/bulan. Pada periode Maret 2009-2010 penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 48,3 ribu orang, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 30,8 ribu orang.
7
Besarnya Indeks Kedalaman Kemiskinan di daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada tahun 2010, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perkotaan sebesar 2,53 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 3,14. Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2005 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Provinsi Lampung Bulan Maret 2005-2010 No
Tahun
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Desa Kota+Desa
1
2005
4,92
3,86
4,10
2
2006
3,94
4,82
4,62
3
2007
3,23
4,2
7,43
4
2008
3,79
3,84
7,63
5
2009
3,88
3,96
7,84
3,14
5,67
6
2010 2,53 Sumber Data: Kemiskinan Makro Susenas, BPS
TARGET : 1B
MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA PENUH DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA, TERMASUK PEREMPUAN DAN KAUM MUDA
1. Laju PDRB per Tenaga Kerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja diperoleh dari total PDRB dibagi jumlah seluruh tenaga kerja di Provinsi Lampung. Nilai PDRB yang digunakan yaitu nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan mengikutsertakan sektor minyak dan gas bumi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja dapat menunjukkan produktivitas tenaga kerja, sehingga laju PDRB per tenaga kerja memberikan gambaran mengenai kecepatan pertumbuhan produktivitas tenaga kerja di Lampung. Pada tahun 2006 laju PDRB per tenaga kerja tercatat cukup tinggi yaitu mencapai 6,23%. Pada tahun 2007 laju PDRB per tenaga kerja minus (-) 1,08%, kemudian pada tahun 2008 tumbuh positif sebesar 4,24%. Pada tahun 2009 laju PDRB per tenaga kerja kembali menurun menjadi sebesar 2,79%. Pertumbuhan laju PDRB per tenaga kerja yang tidak konsisten ini, perlu mendapatkan perhatian khusus, agar dapat diupayakan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.
8
Perkembangan laju PDRB per tenaga kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.5 Perkembangan Laju PDRB per Tenaga Kerja di Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2009
No.
Tahun
PDRB Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Rp)
1
2005
29.397.700
3.100.600
PDRB per Tenaga Kerja Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Rp) 9.481.294
2
2006
30.861.705
3.064.100
10.072.029
6,23%
3
2007
32.694.890
3.281.400
9.963.701
-1,08%
4
2008
34.414.653
3.313.600
10.385.880
4,24%
5
2009
36.160.500
3.387.300
10.675.317
2,79%
Jumlah Tenaga Kerja (orang)
Laju PDRB per Tenaga Kerja (%)
Sumber Data: Data BPS yang telah diolah
2.
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas menggambarkan perkembangan tenaga kerja yang memasuki lapangan kerja. Besarnya kesempatan kerja bagi penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 1996 sebesar 95,78%. Sementara itu rasio kesempatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2009 sebesar 63,29%, atau menurun 32,49%. Penurunan kesempatan kerja selain tergantung pada penurunan penanaman modal di daerah dalam rangka perluasan lapangan pekerjaan, juga tergantung pada sedikitnya kesempatan berusaha, kualitas sumber daya manusia yang rendah dan regulasi serta iklim usaha yang tidak kondusif. Perkembangan rasio kesempatan kerja untuk penduduk kelompok usia 15 tahun ke atas dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.6 Tabel Rasio Kesempatan Kerja Untuk Penduduk Kelompok Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2009 Tahun
Angkatan Kerja yang bekerja (orang)
Jumlah Penduduk usia 15 tahun ke atas (orang)
Rasio Kesempatan kerja untuk penduduk 15 Tahun ke atas (orang)
1996
2.879.536
3.006.546
95,78%
2005
3.100.600
4.938.400
62,79%
2006
3.064.100
4.997.500
61,31%
2007
3.281.400
5.101.400
64,32%
2008 2009
3.313.600
5.248.300
63,14%
3.387.300 5.351.935 63,29% Keterangan: * Pada tahun 1996 data yang digunakan penduduk usia 10 tahun ke atas. Sumber Data: BPS Provinsi Lampung yang diolah
9
Rasio kesempatan kerja di Lampung mengalami fluktuatif dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2009 yaitu dari sebesar 95,78% (1996) menjadi 64,32% (2007) dan 63,29% (2009). Kondisi kesempatan kerja di kabupaten/kota di Provinsi Lampung terbagi menjadi kategori sebagai berikut: 1. Kabupaten/kota yang berada di atas angka kesempatan kerja Provinsi Lampung yaitu: Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Tulang Bawang. 2. Kabupaten/kota yang berada di bawah angka kesempatan kerja Provinsi Lampung yaitu: Lampung Selatan, Lampung Utara, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Metro. Tabel 1.7 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009 No 1
Kabupaten / Kota Lampung Barat
Persen 72.53
2
Tanggamus
65.05
3
Lampung Selatan
63.79
4
Lampung Timur
64.5
5
Lampung Tengah
64.85
6
Lampung Utara
57.77
7
Way Kanan
64.52
8
Tulang Bawang
66.29
9
Pesawaran
58.85
10
Pringsewu
-
11
Mesuji
-
12
Tulang Bawang Barat
-
13
Bandar Lampung
57.96
14
Metro
51.96 LAMPUNG
63,96%
3. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja menunjukkan penurunan jumlah tenaga kerja yang bekerja secara mandiri atau berwirausaha (informal). Pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang bekerja mandiri (informal) sebesar 80,6%, menurun menjadi 79,73% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan masih banyak tenaga kerja yang bekerja mandiri dan dibantu tenaga kerja, yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka peningkatan
10
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, baik pada skala usaha mikro, kecil dan kegiatan usaha di sektor informal. Besarnya Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.8 Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Di Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 No Tahun Informal 1 Berusaha Sendiri 2 3 4 5
Berusaha dibantu pekerja keluarga Pekerja Bebas di Pertanian Pekerja Bebas di Non Pertanian Pekerja keluarga
Formal 6 Berusaha dibantu buruh tetap 7 Buruh/karyawan/pegawai
2004 80,6 14,8
2005 77,2 16,8
2006 78,9 16,6
2007 78,4 14,4
2009 79,73 17,22
8,8
9,2
25,2
25,6
26,08
4,7 0,6
5,7 2,0
5,3 3,8
6,8 4,4
5,90 5,62
51,6
43,6
28,0
27,3
24,91
19,4 1,4
22,8 1,9
21,2 2,6
21,6 2,3
20,26 2,07
18,1
20,9
18,6
19,2
18,19
Sumber Data: BPS Provinsi Lampung 2004–2009 (diolah)
TARGET : 1C
MENURUNKAN HINGGA SETENGAHNYA PROPORSI PENDUDUK YANG MENDERITA KELAPARAN DALAM KURUN WAKTU 1990-2015
1. Prevalensi Balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi Terdapat hubungan timbal balik antara kekurangan gizi dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah terjadinya kekurangan gizi. Proporsi balita yang kekurangan gizi berbanding terbalik dengan kemiskinan. Semakin kecil pendapatan penduduk maka persentase balita yang kekurangan gizi semakin meningkat, dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, semakin rendah persentase balita yang kekurangan gizi.
11
a. Prevalensi Balita gizi buruk Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Secara langsung disebabkan oleh tiga hal, yaitu: anak tidak mendapat makanan bergizi seimbang, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai, dan kemungkinan anak menderita penyakit infeksi. Prevalensi Balita gizi buruk di Lampung pada tahun 2007 sebesar 5,4% dan pada tahun 2010 turun menjadi 3,5%, sedangkan target MDGs tahun 2015 sebesar <4%. Dengan demikian terkait dengan gizi buruk, Lampung telah mencapaii target MDGs.
Sumber Data : Dinas Kesehatan Lampung 1996 – 2006 (diolah)
Gambar 1.2 Tren Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang di Provinsi Lampung Tahun 1996 – 2006 b. Prevalensi Balita gizi kurang Prevalensi kekurangan gizi pada Balita pada tahun 2007 sebesar 11,1% naik menjadi 10% pada tahun 2010, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 sebesar <5%. Melalui prioritas program dan kegiatan yang semakin intensif diharapkan Provinsi Lampung mampu mencapai target MDGs dimaksud.
12
TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Mencapai pendidikan dasar untuk semua adalah upaya yang dilakukan agar penduduk usia sekolah dasar seluruhnya dapat menikmati pendidikan SD/MI pada tahun 2015. Tujuan ke-2 ini memiliki tiga indikator yaitu: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI; Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI dan Angka melek huruf penduduk usia 15 – 24 tahun perempuan dan laki-laki. APM SD/MI adalah hasil bagi antara jumlah siswa SD/MI usia 7 – 12 tahun pada satu wilayah administratif dibagi penduduk usia 7 – 12 tahun. Status pencapaian tujuan ke-2 MDGs di Lampung adalah sebagai berikut: Tabel 1.9 Status Capaian Tujuan ke-2 MDGs Lampung Indikator
Acuan Dasar
Saat ini
Target MDGs 2015
Status
Sumber
TUJUAN 2 : MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Target 2 A : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1
2.2
2.3
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/ MI Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
Keterangan :
TARGET : 2A
Sudah tercapai
94,05% (2001)
96,62 (2010)
98,35%
Dinas Pendidikan, BPS
-
99,77 (2010)
100%
Dinas Pendidikan
P: 91,27% L: 96,07% (2005)
P: 99,93% L: 99,93% (2009)
100%
Dinas Pendidikan, BPS
Akan tercapai
Perlu perhatian khusus
MENJAMIN PADA TAHUN 2015 SEMUA ANAK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN DIMANAPUN DAPAT MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR
Capaian target tujuan kedua MDGs untuk indikator APM SD/MI dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun Provinsi Lampung perlu mendapat perhatian khusus. Pada tahun 2008 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI sederajat telah mencapai 106,7%, Angka Partisipasi
13
Murni (APM) SD/MI sederajat 94,2% dan APK SMP/MTs sederajat 82,2%. Pada jenjang Pendidikan Dasar, berdasarkan data indikator pembangunan bidang pendidikan, terdapat peningkatan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI sejak tahun 2007/2008, yakni APM SD/MI pada tahun 2007 sebesar 94% meningkat menjadi 94,2% pada tahun 2008. Walaupun terjadi peningkatan, Dibandingkan dengan rata-rata nasional (sebesar 95,23%), posisi Lampung masih jauh berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Apabila hal tersebut dapat direalisasikan, maka Lampung diharapkan dapat mendekati target MDGs pada jenjang SD/MI pada tahun 2015. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan dalam upaya mempercepat percapaian tujuan MDGs pada tahun 2015. Kebijakan tersebut antara lain adalah: (i) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; (ii) perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin; (iii) penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana Pemerintah Provinsi Lampung untuk bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari jumlah APBD akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar untuk semua pada tahun 2015. Perkembangan capaian APK dan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan 1.4. Grafik tersebut menggambarkan bahwa selama kurun waktu tersebut baik APK maupun APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan peningkatan.
Sumber Data : Susenas 2002-2008
Gambar 1.3. Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2001-2008
14
Sumber Data : Susenas 2002-2008
Gambar 1.4. Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tahun 2001-2008
Didukung oleh peraturan perundangan dan berbagai kebijakan serta upaya keras dari seluruh stakeholder, pembangunan pendidikan di Lampung berhasil mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, antar kelompok pendapatan, dan antardaerah terutama pada tingkat sekolah dasar. Angka partisipasi kasar (APK) tingkat sekolah dasar (SD/MI) telah melampaui angka 100%. Pada tahun 2008 APK SD/MI termasuk Paket A telah mencapai 106,7% dan angka partisipasi murni (APM) sekitar 94,2%. Pada tahun yang sama, APK dan APM jenjang SMP/MTs/Paket B masing-masing mencapai 82,2% dan 68,8% (Gambar 1.3 dan 1.4). Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI), disparitas partisipasi pendidikan antar kabupaten/kota sudah sangat kecil. Susenas 2009 menunjukan bahwa APM SD/MI di semua Kabupaten/ Kota telah mencapai lebih dari 90,0 %, kecuali kota Metro dengan APM sebesar 88,02%. Perlu diketahui bahwa capaian APM 100 % pada tingkat sekolah dasar tidak mungkin tercapai karena terdapat kecenderungan bahwa orang tua menyekolahkan anak ke SD/MI di bawah usia 7 tahun. Kenyataan yang ada saat ini adalah banyak siswa SD kelas satu berusia di bawah usia 7 tahun. Sebaran APM SD/MI pada masing-masing kabupaten/kota menunjukkan bahwa masih terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian APM SD/MI masih berada di bawah rata-rata Lampung. Namun demikian, angkanya sudah berada di atas kisaran 85%. Capaian APM SD/MI terendah adalah kota Metro, dengan APM SD/MI sebesar 88,02%. Gambar 1.5 menunjukkan capaian APM SD/MI kabupaten/kota di Lampung Tahun 2010.
15
Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2010.
Gambar 1.5 Capaian APM SD/MI Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2009/2010
Angka melek huruf digunakan sebagai indikator tercapainya Education for All (EFA) dan MDGs serta berperanan penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik. Data susenas tahun 2009-2010 menunjukan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Provinsi Lampung hampir mencapai 100 % baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ketercapaian angka melek huruf ini terjadi antara lain karena peningkatan partisipasi penduduk usia 15 – 24 tahun yang buta huruf untuk mengikuti program pendidikan keaksaraan dan pendidikan non formal serta meningkatnya proporsi siswa yang menamatkan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs. Tabel 1.10 Angka Melek Hurup Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun 2008
KABUPATEN / KOTA LAMPUNG BARAT TANGGAMUS LAMPUNG SELATAN LAMPUNG TIMUR LAMPUNG TENGAH
ANGKA MELEK HURUF Laki-laki
Perempuan
97,80 96,61 96,88 95,07 95,54
91,44 90,28 87,58 88,66 88,44
Total 95,75 94,27 93,42 92,40 92,17
16
Tabel 1.10 (Lanjutan) Angka Melek Hurup Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Lampung Tahun 2008 LAMPUNG UTARA WAY KANAN TULANG BAWANG PESAWARAN PRINGSEWU MESUJI TULANG BAWANG BARAT BANDAR LAMPUNG METRO PROVINSI
96,50 96,08 95,93 98,52 99,39 96,78
90,98 91,56 89,00 96,82 95,09 90,92
NASIONAL Sumber Data: IPM Provinsi Lampung Hasil Pengolahan Susenas 2008
95,23 94,60 93,20 93,20 97,86 97,26 93,5 93,60
Sumber Data: IPM Provinsi Lampung Hasil Pengolahan Susenas 2008
Gambar 1.6 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Menurut Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2008
17
TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Rasio perempuan terhadap laki-laki tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi adalah angka hasil bagi APM laki-laki jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan APM perempuan pada jenjang pendidikan yang sama. Apabila hasil bagi antara 95% - 105% dapat disimpulkan masih dalam kategori kesetaraan gender. Terjadi ketimpangan gender apabila hasil bagi lebih besar dari 105% atau lebih kecil dari 95%. Gambaran status capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut: Tabel 1.11 Status Capaian Tujuan ke-3 MDGs Lampung Target MDGs Status Sumber 2015 TUJUAN 3 : MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. Rasio Perempuan terhadap laki-laki ditingkat pen 3.1 didikan dasar menengah dan tinggi - Rasio APM 98,45 99,03 perempuan/ 100 (2009) (2010) BPS laki-laki di SD/ MI - Rasio APM 96,82 97,80 100 perempuan/ (2002) (2009/2010) BPS laki-laki di SMP - Rasio APM 94,49 95,87 100 BPS perempuan/ (2002) (2008) laki-laki di SMA - Rasio APM perempuan/ 102.80 100 BPS laki-laki di Perguruan Tinggi Indikator
Acuan Dasar
Saat ini
18
Tabel 1.11 (Lanjutan) Status Capaian Tujuan ke-3 MDGs Lampung
Rasio melek huruf perempuan 3.2 terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun Kontribusi perempuan dalam 3.3 pekerjaan upahan di sektor non pertanian Proporsi kursi yang diduduki 3.4 perempuan di DPRD Keterangan :
Sudah tercapai
TARGET : 3A
-
100 (2009)
100
Dinas Pendidikan, BPS
27.20 (2007)
65,51% (2009)
Meningkat
Disnakertrans duk
12,03 (Pileg 2004)
15,37% (Pileg 2009)
Meningkat
Akan tercapai
BP3AKB
Perlu perhatian khusus
MENGHILANGKAN KETIMPANGAN GENDER DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR DAN LANJUTAN PADA TAHUN 2005, DAN DI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN TIDAK LEBIH DARI TAHUN 2015
Dalam bidang pendidikan, upaya mendorong kesetaraan gender dilakukan dengan memberikan akses dan partisipasi yang sama, baik perempuan maupun laki-laki. Lampung sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SD/MI dan SMP adalah 100,2 pada tahun 2009, Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki di SMA/MI adalah 95,87 pada tahun 2008 dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun mendekati 100%. Lampung sudah secara efektif menuju (on-track) pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2015.
19
LB: Lampung Barat TGM: Tanggamus LS: Lampung Selatan LTM: Lampung Timur LU: Lampung Utara WK: Way Kanan TB: Tulang Bawang BDL: Bandar Lampung MTR: Metro PSW: Pesawaran PRG: Pringsewu MSJ: Mesuji TBB: Tulang Bawang Barat
Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
Gambar 1.7 Rasio APM SD/MI/ Paket A Perkabupaten Di Lampung Tahun 2009/2010
LB: Lampung Barat TGM: Tanggamus LS: Lampung Selatan LTM: Lampung Timur LT: Lampung Tengah WK: Way Kanan MSJ: Mesuji
PSW: Pesawaran BDL: Bandar Lampung MTR: Metro PRG: Pringsewu LU: Lampung Utara TB: Tulang Bawang TBB: Tulang Bawang Barat
Sumber data : Dinas Pendidikan tahun 2009
Gambar 1.8 Rasio APM SMP/MTs/ Paket B Perkabupaten Di Lampung Tahun 2009/2010
Sasaran angka melek huruf perempuan dan laki-laki kelompok usia 15-24 tahun mendekati sasaran MDGs. Pada tahun 2009/2010, Disparitas gender angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki Provinsi Lampung kelompok usia 15-24 tahun mendekati 100%.
20
Kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga diukur berdasarkan proporsi perempuan di lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), menunjukan adanya peningkatan yang cukup berarti. Di bidang politik, kemajuan yang dicapai antara lain adalah dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Komisi Pemilihan umum (KPU), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, disusul dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dengan jelas 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat dan daerah dalam daftar yang diajukan untuk calon anggota legislatif. Proporsi perempuan yang menduduki kursi di DPRD mencapai 15,37 % pada tahun 2009. Sesuai dengan amanat undang-undang, hal ini perlu ditingkatkan agar proporsi 30 % perempuan yang menduduki kursi di DPRD dapat tercapai pada pemilu legislatif tahun 2014. LB: Lampung Barat TGM: Tanggamus LS: Lampung Selatan LTM: Lampung Timur LT: Lampung Tengah LU: Lampung Utara WK: Way Kanan TB: Tulang Bawang BDL: Bandar Lampung MTR: Metro PSW: Pesawaran PRG: Pringsewu MSJ: Mesuji TBB: Tulang Bawang Barat
Sumber data : BP3AKB
Gambar 1.9 Persentasi Kursi DPRD Yang Diduduki Perempuan Perkabupaten Se-Lampung Tahun 2009
21
TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah: menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurung waktu 1990 – 2015 dengan indikator (1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup; (2) Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup; dan (3) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. Tabel 1.12 Status Capaian Tujuan 4 MDGs Lampung Acuan Target MDGs Saat ini Status Dasar 2015 TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 Angka Kematian Bayi 2000 :49 4.1 (AKB) per 1.000 37 29 (SDKI) kelahiran hidup Angka Kematian Balita 4.2 (AKBA) per 1.000 1990:86 55 29 kelahiran hidup (SDKI) Persentase anak usia 1 86,3 4.3 tahun yang diimunisasi (2008 93,6% 100% campak (Dinkes) Indikator
Keterangan :
TARGET : 4A
Sudah tercapai
Akan tercapai
Sumber
Dinkes
Dinkes
Dinkes
Perlu perhatian khusus
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA) HINGGA DUA PER TIGA DALAM KURUN WAKTU 1990-2015
Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Lampung menunjukkan kecenderungan perbaikkan yang cukup berarti. Perkiraan pada tahun 2000 berdasarkan proyeksi penduduk BPS menjadi 49 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan pada pada tahun 2001 menjadi sebesar 41 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2002 mengalami sedikit peningkatan menjadi 42 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun2003 AKP meningkat menjadi 55 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2007 terjadi penurunan kembali AKB menjadi 43 per 1000 kelahiran hidup, namun masih berada diatas target Provinsi Lampung yaitu 40 per 1000 kelahiran hidup. Dibandingkan target MDGs tahun 2015 (sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup) kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus.
22
60 50 40 30 20 10 0
2000
2001
2002
2003
2007
AKB
49
41
42
55
43
TARGET PROP
40
40
40
40
40
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Gambar 1.10 Angka Kematian Bayi Provinsi Lampung Tahun 2000 – 2007 (per 1.000 kelahiran hidup)
Gambar 1.11 Perbandingan Angka Kematian Bayi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2003 – 2007 (per 1.000 kelahiran hidup)
Jumlah kasus kematian bayi di Provinsi Lampung tahun 2010 sejumlah 122 kasus yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Kabupaten/Kota dengan kasus kematian bayi tertinggi adalah Kabupaten Bandar Lampung (40 kasus), Kabupaten Tanggamus (20 kasus) . Kabupaten dengan kasus kematian bayi terendah adalah Kabupaten Metro (1 kasus), Kabupaten Mesuji (1 kasus) dan Kabupaten Lampung Selatan dengan (1 kasus).
23
Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2010
Gambar 1.12 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kab/Kota Se Lampung Tahun 2010 (orang)
Menurunnya AKB di Lampung disebabkan oleh meningkatnya pelayanan kesehatan pada bayi. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN-1) di Provinsi Lampung tahun 2010 sebesar 88,45 %, dengan cakupan kabupaten/Kota tertinggi adalah Kota Metro (100,57 %) dan Kabupaten Tanggamus sebesar (96,27%) dengan cakupan terendah adalah Kabupaten Meisuji (71,53%). Cakupan KN-1 Provinsi Lampung masih dibawah target yang ditetapkan Provinsi Lampung yaitu 91% pada tahun 2010 dan 99% tahun 2015.
Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2010
Gambar 1.13 Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Kab/Kota se-Lampung Tahun 2010 (%)
24
Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 kali yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, dan satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2010 sebesar 81,56%, Kabupaten/kota dengan cakupan tertinggi adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat (147,59%) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Kabupaten Pesawaran (68,82%). Sampai dengan tahun 2010 cakupan kunjungan bayi di Provinsi Lampung masih di bawah taget Lampung yaitu 92% pada tahun 2010 dan pada tahun 2015 capaian diharapkan mencapai 95%.
Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2010
Gambar 1.14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kab/Kota Se Lampung Tahun 2010 (%)
Angka kematian balita di Provinsi Lampung dari tahun 1990 (86 per 1000 kelahiran hidup) mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 55 per 1000 kelahiran hidup, namun demikian masih dibawah target MDGs tahun 2015 (32 per 1000 kelahiran hidup). Diharapkan pada tahun 2015 target AKBA Provinsi Lampung dapat tercapai.
25
Tabel 1.13. Angka Kematian Balita di Provinsi Lampung tahun 1990-2007 Tahun
AKBA per 1000 KH
1990
86
1995
75
1997
43
SDKI 2002-2003
64
SDKI2007
55
Sumber: SP. 1980, 1990 dan Estimasi parameter demografi Indonesia BPS, SDKI 2007
Jumlah kasus kematian anak balita di Provinsi Lampung tahun 2010 sejumlah 62 kasus yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Kabupaten/Kota dengan kasus kematian anak balita terbanyak adalah Kota Bandar Lampung (20 kasus), Kabupaten Pringsewu (14 kasus) dan Kabupaten Tanggamus (12 kasus). Kabupaten/Kota dengan kasus terkecil adalah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten lampung selatan dimana tidak terdapat kasus Kematian Balita yang dilaporkan.
Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2010
Gambar 1.15 Jumlah Kematian AKBA di Kab/kota se-Lampung Tahun 2010 (orang)
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Lampung rata-rata sebesar 34,96%, dimana Kabupaten/Kota dengan cakupan tertinggi adalah Kota Metro (98,51%) dan Kabupaten dengan cakupan terendah adalah Lampung Barat dan Tanggamus (21,90%). Capaian cakupan pelayanan Kesehatan Anak Balita Kabupaten/kota dan Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 masih dibawah target Provinsi yaitu 96% pada tahun 2015.
26
Sumber Data: Dinas Kesehatan Prov. Lampung 2010
Gambar 1.16 Cakupan (%) Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Kab/Kota Lampung Tahun 2010 Proporsi anak-anak berusia 1 tahun diimunisasi campak di Provinsi Lampung pada tahun 2010 sebesar 93,6% meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2009 yaitu sebesar 77,9%. Target MDGs untuk indicator telah tercapai. Namun demikian masih diperlukan berbagai upaya meningkatkan dan mempertahankan cakupan pelayanan imunisasi campak sehingga target Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 95% dapat tercapai. Imunisasi merupakan salah satu cara dalam rangka pencegahan penyakit menular dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan balita. Peningkatan imunisasi sebesar 3 persen dapat menurunkan kematian anak balita sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup (UNSD 2009, ADB).
27
90%
Target Provinsi: > 90% Sumber Data: Laporan bulanan Kabupaten/Kota
Gambar 1.17 Hasil cakupan Imunisasi Campak Provinsi Lampung tahun 2008 s.d 2010
TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah sebagai berikut: 1. Target 5a: menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990 – 2015 dengan indikator sebagai berikut: a. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup b. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 2. Target 5b: mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 dengan indikator sebagai berikut: a. Angka pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR) bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun saat ini, cara modern. b. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19 tahun) per 1,000 perempuan usia 15-19. c. Cakupan pelayanan antenatal (K4 atau empat kali kunjungan) d. Unmetneed (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)
28
Status pencapaian tujuan 5 MDG’s di Lampung sebagai berikut: Tabel 1.14 Status Capaian Tujuan 5 MDGs Lampung Acuan Dasar
Indikator
Saat ini
Target MDGs 2015
Status
Sumber
TUJUAN 5 : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990 – 2015 5.1
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
373 (1997)
180
118
Proporsi kelahiran yang 79% ditolong tenaga 82,5 % 91% (2004) kesehatan terlatih Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi/Contracepti 70,79 % ve Prevalence Rate (CPR) 50,28 % 82, % 5.3 (2003) pada perempuan (Dinkes) menikah usia 15-49 tahun Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 Belum ada Belum ada Tidak ada 5.4 perempuan usia 15 – 19 data data data tahun) 5.2
Dinkes BPS Dinkes
Dinkes
BKKBN BP3AKB Dinkes
5.5a
Cakupan pelayanan antenatal (K1)
-
87,63%
99
Dinkes
5.5b
Cakupan pelayanan antenatal (K4)
79,14% (2003)
87,63%
96
Dinkes
5.6
Unmet need KB (Kebutuhan keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi)
-
3
BKKBN BP3AKB Dinkes
Keterangan :
TARGET : 5A
Sudah tercapai
-
Akan tercapai
Perlu perhatian khusus
MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA TIGA PEREMPAT DALAM KURUN WAKTU 1990 - 2015
Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Lampung pada tahun 2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan target MDGs (102 per 100.000 kelahiran hidup) masih jauh dari target yang diharapkan, sedangkan target Provinsi Lampung tahun 2015 (102 per 100.000
29
kelahiran hidup), hal ini perlu perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Lampung guna percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dimaksud. Upaya yang sudah dan sedang dilakukan untuk menekan AKI di Provinsi Lampung antara lain melalui penerapan program Jampersal sehingga persalinan dilakukan dengan gratis, rencana penerbitan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelayanan persalinan yang harus berada di sarana kesehatan dan dilakukan oleh petugas/tenaga kesehatan, peningkatan kualitas Puskesmas melalui pelayanan PONED dan Rumah Sakit melalui pelayanan PONEK dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan. Menurunnya AKI ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan keempat/K4) dan meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan. Sampai dengan tahun 2010 cakupan K4 sebesar 87,63 % dan kelahiran hidup dengan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 82,55 %. Intervensi kunci yang mempengaruhi AKI mencakup pelayanan antenatal yang baik, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, perawatan yang memadai untuk kehamilan resiko tinggi, program keluarga berencana untuk menghindari kehamilan dini, mengurangi tingkat aborsi tidak aman dan post abortion care serta program-program perubahan perilaku di kalangan perempuan usia subur. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebesar 85% Puskesmas dan persentase Rumah Sakit Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebesar 30,77%. AKI yang dihasilkan dari SDKI dan SKRT hanya menggambarkan angka nasional, tidak dirancang untuk mengukur angka kematian ibu menurut Provinsi. sehingga Angka Kematian Ibu untuk Provinsi Lampung tidak dapat ditampilkan. Angka Kematian Ibu sampai saat ini baru diperoleh dari survey-survey terbatas. Angka Kematian Ibu di Indonesia berdasarkan beberapa hasil survei selama kurun waktu 1997 sampai tahun 2003 terlihat ada penurunan yang cukup berarti yaitu dari 370 per 100.000 Kelahiran hidup menjadi 307 per 100.000 Kelahiran Hidup, dan AKI ini masih diatas target yang diharapkan yaitu 102 per 100.000 kelahiran hidup untuk target Nasional dan 102 per 100.000 Kelahiran Hidup untuk Target MDG’s pada tahun 2015. Hasil survey demografi kesehatan Indonesia tahun 1994 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu di Indonesia berada pada posisi angka 390 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada hasil SDKI 1997 angka kematian ibu di Indonesia sebesar 373 per 100.000 kelahiran hidup dan hasil SDKI 2007 Angka Kematian Ibu di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka yang didapat dari berbagai survey dapat dilihat pada tabel berikut:
30
Tabel 1.15, Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) Nasional per 100.000 Kelahiran Hidup No.
Penelitian / survey
Tahun
AKI
1
Pencatatan dari 12 RS Pendidikan
1997 – 1980
370
2
Ujung Berung (UNPAD)
1978 – 1980
170
3
SKRT 1980
1982
150
4
Kabupaten Sukabumi (UNPAD)
1986
450
5
SKRT 1986
1992
425
6
SKRT 1992
1994
390
7
SDKI 1997
1997
373
8
SDKI 2002-2003
2002 – 2003
307
9
SDKI 2007
2007
228
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 sebesar 144 kasus, dengan kontribusi terbesar adalah kabupaten Lampung Timur sebanyak 23 kasus, diikuti kabupaten Lampung Tengah (20 Kasus) dan Kota Bandar Lampung sebanyak 19 kasus, sebagaimana terlihat pada Gambar Grafik berikut.
Gambar 1.18 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan Kab/Kota Se Lampung Tahun 2010 (orang)
31
Cakupan persalinan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 sebesar 82,55%. Dibandingkan dengan target MDGs kondisi masih berada dibawah target pada tahun 2015 akan mencapai target Lampung (91%). Sampai dengan tahun 2010 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten/Kota yang masih dibawah rata-rata Provinsi Lampung sejumlah 7 Kabupaten/Kota yaitu kabupaten Meisuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah.
Gambar 1.19 Cakupan(%) Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2010
Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan antar wilayah masih merupakan masalah. Data Susenas tahun 2009 menunjukkan kasus tertinggi sebesar 25.290 kasus persen di kabupaten Lampung Timur sedangkan terendah Kota Metro sebesar 3.120 kasus.
32
Gambar 1.20 Kecenderungan CPR pada Perempuan Usia Menikah 15-20 Tahun dari 1997-2007
Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate-CPR) di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Capaian CPR semua cara pada tahun 1997 yaitu 66,5%, kemudian turun kembali pada tahun 2002 menjadi 61,4%, kemudian meningkat lagi pada tahun 2007 menjadi 71,1%. Untuk CPR cara tradisional mengalami fluktuasi dari tahun 1997 hingga 2007, kondisi ini juga serupa dengan CPR cara modern. Pada tahun 2010 persentase cakupan peserta KB (CPR) Provinsi Lampung sebesar 65,5% dan telah mencapai target MDG di tahun 2015. Target Lampung tahun 2015 adalah 70,6% , diharapkan dapat tercapai (on track). Sampai dengan tahun 2010 persalinan remaja (15-19 tahun) per 1000 perempuan sebesar 25,3%, diharapkan pada tahun 2015 persentase persalinan pada anak remaja turun menjadi 22,92%.
TUJUAN 6: MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Target yang akan dicapai pada tujuan ini adalah: 1. Target 6a: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru dengan indikator : a. Prevalensi HIV/AIDs dari total populasi. b. Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir. c. Proporsi jumlah penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDs.
33
2. Target 6b: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDs bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 dengan indikator proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obat antiretroviral. 3. Target 6c: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 dengan indikator: a. Angka kejadian Tuberkulosis per 100.000 penduduk. b. Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk. c. Proporsi kasus TB yang ditemukan melalui DOTS. d. Proporsi kasus TB yang disembuhkan melalui DOTS (cure rate). e. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk. f.
Angka Kesakitan DBD (per 100.000 penduduk).
g. Kematian DBD. Status pencapaian tujuan ke-6 di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: Tabel 1.16 Status Capaian Tujuan 6 MDGs Lampung Acuan Target MDGs Saat ini Status Sumber Dasar 2015 TUJUAN 6 : MEMERANGI HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015 0.16% (1990) 6.1 Prevalensi HIV/AIDS 0,3% < 0,5 Dinkes (Pusdatin Dekes) Penggunaan kondom 12,8 Belum ada 65 (P) 6.2 pada hubungan seks (2002/3) Dinkes data 50 (L) berisiko tinggi SKRRI-BPS Acuan Target MDGs Indikator Saat ini Status Sumber Dasar 2015 Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang Belum ada Belum ada 6.3 memiliki pengetahuan 95 Dinkes data data komprehensif tentang HIV dan AIDS Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut 6.4 yang memiliki akses 100% 100% 100% Dinkes pada obat obatan antiretroviral Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 Angka kejadian 343 6.5 160 163 Dinkes tuberkulosis (insiden (1990) Indikator
34
