DIKLAT PIM III ANGKATAN XII TAHUN 2015 KEMENAKERTRANS REPUBLIK INDONESIA
GAGASAN PROYEK PERUBAHAN “OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PERAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA D.I. YOGYAKARTA”
PROJECT LEADER
SUPARJO, SH
Nama
: Suparjo,SH
Jabatan
: Kepala BP3TKI Yogyakarta
Unit kerja
: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta
Tugas
: Memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan TKI dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi khususnya di wilayah DIY yang dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait baik pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Fungsi
: 1. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran. 2. Pembinaan,pemantauan, dan evaluasi kinerja penempatan TKI. 3. Penyelenggaraan pemasyarakatan Program penempatan. 4. Pelayanan penerbitan KTKLN. 5. Pengumpulan data pemberian layanan informasi penempatan dan perlindungan TKI. 6. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan. 7. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di Negara Penempatan. 8. Pelaksanaan
Pendaftaran
dan
seleksi
CTKI
penempatan
pemerintah. 9. Monitoring penyediaan dan sertifikasi calon TKI. 10. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah TKI. 11. Fasilitasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI. 12. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan PPTKIS. 13. Pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. 14. Penyusunan kelompok jabatan fungsional. 15. Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri.
2
PERMASALAHAN
3
PENETAPAN PRIORITAS MASALAH (Teknis USG)
4
BAHAN Sarana masih kurang memadai.
LINGKUNGAN Kurangnya koordinasi dengan stakeholders terkait perlindungan TKI
DANA Dana APBN sebagai pendukung masaih terbatas
SARPRAS Belum adanya TIM Satgas Penempatan dan Perlindungan TKI
SDM Belum optimalnya SDM di bidang perlindunganTKI
METODE
Belum optimalny Perlindung dan penyelesa masalah secara terkoordin dan terint
Belum adanya SOP Penanganan Permasalahan TKI
METODE F
5
Alternatif Pemecahan Masalah Dengan metode Tapisan Mc. Namara
Keterangan: :Sangat Tinggi (ST) : 3 Tinggi (T) : 2 Rendah (R) : 1
6
IKHTISAR Dengan mempertimbangkan berbagai aspek karena masih lemahnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu melakukan upaya strategis melalui pembentukan TIM Satuan Tugas ( SATGAS ) Penempatan dan Perlindungan TKI yang melibatkan instansi terkait dibawah kendali pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk menangani persoalan tersebut maka dalam proyek perubahan
ini kami
mengambil judul sebagai berikut : OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PERAN AKTIF TIM SATGAS
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
7
GAGASAN PROYEK PERUBAHAN 1. Latar Belakang (Burning Platform) 2. Nama Gagasan Proyek Perubahan 3. Tujuan Proyek Perubahan 4. Manfaat Proyek Perubahan 5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan 6. Persetujuan Mentor
8
A. LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM) Program Penempatan TKI ke Luar Negeri sebagai alternatif pemecahan pengangguran telah membawa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta. Setiap tahun terdapat 2.500 penduduk yang bekerja di luar negeri dengan remittansi sebanyak 284 Milyar per tahun. Perlu adanya intervensi pemerintah dalam upaya perlindungan TKI sejak Pra penempatan Selama Penempatan hingga Purna Penempatan. Penanganan permasalahan TKI di Yogyakarta masih belum dilakukan secara optimal dan masih dilakukan secara parsial. Peran pemerintah daerah Tingkat I maupun Tingkat II masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Inpres Nomor 06 tahun 2006 tentang Reformasi
Sistem
Penampatan
dan
Perlindungan
Tenaga
Kerja
Indonesia. Penanganan Permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instasi terkait. Untuk mencari solusi pemecahan masalah ini perlu kebijakan
dari
pemerintah
daerah
dalam
adanya Inovasi
rangka
memberikan
perlindungan kepada warga Masyarakat Yogyakarta yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Mengingat adanya permasalahan seperti tersebut diatas maka dalam rangka Optimalisasi Perlindungan TKI perlu dibentuk Tim Satgas yang anggotanya terdiri dari; Kepala Disnakertrans DIY, Kepala BP3TKI DIY, Kepala Disnakertrans Kab. Kota se DIY, Polda DIY, Kakanim Imigrasi, Kanwil Kesehatan, Biro Tapem , Dinas Sosial DIY, Badan Pemberdayaan DIY.
B. NAMA GAGASAN PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI PERAN AKTIF TIM SATGAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
9
C. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN -
Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran fungsi instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta guna mewujudkan kehadiran Negara dalam rangka menangani permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) di Yogyakarta
-
Tujuan Jangka Pendek adalah membentuk tim proyek perubahan dan melakukan koordinasi dengan Disnakertrans DIY, Biro Hukum Setda DIY, Ass I Setda DIY yang menangani masalah kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pembentukan TIM Satgas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Daerah Istimesa Yogyakarta serta Pembuatan SOP tentang
penanganan
permasalahan TKI di Yogyakarta. -
Tujuan
Jangka
Menengah
adalah
melakukan
penanganan
permasalahan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan kewenangan Instansi masing-masing. -
Tujuan Jangka Panjang adalah terwujudnya perlindungan Tenaga Kerja Indonesian di Yogyakarta. Setiap TKI merasa dilayani dan dilindungi serta tercipta kesejahteraan TKI dan keluarganya.
D. MANFAAT PROYEK PERUBAHAN Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadi sangat urgency di Daerah Istimewa Yogyakarta karena banyaknya permasalahan yang memerlukan penanganan secara terkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat propinsi, Kabupaten/ Kota. Proyek Perubahan /Inovasi dalam bidang perlindungan diharapkan dapat memicu kesadaran masyarakat
dalam membangun daerahnya melalui
bekerja ke luar negeri secara aman. Dalam rangka Optimalisasi Perlindungan TKI perlu dibentuk Tim Satgas yang anggotanya terdiri dari;
Kepala Disnakertrans DIY, Kepala BP3TKI
DIY, Kepala Disnakertrans Kab. Kota se DIY, Polda DIY, Kakanim Imigrasi, Kanwil Kesehatan, Biro Tapem , Dinas Sosial DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
10
Dengan adanya Tim tersebut diharapkan masing-masing instansi dapat melakukan perannya dalam upaya perlindungan TKI pra, selama dan purna penempatan.
E. RUANG LINGKUP PROYEK PERUBAHAN Dalam rangka mewujudkan tujuan proyek perubahan
terdapat tahapan
kegiatan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai berikut : a. Jangka pendek -
Pembentukan Tim Proyek perubahan
-
Koordinasi dengan Instansi terkait dengan Penempatan TKI di DIY
-
Koordinasi dan konsultasi ke Deputi Perlindungan BNP2TKI
-
Koordinasi dan Konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY
-
Menyusun draft SK Tim Satgas Penempatan dan Perlindungan TKI D.I. Yogyakarta
-
Menyusun SOP tentang terselenggaranya Pelayanan perlindungan TKI
-
Menyusun TOR dan RKA Pendukung terselenggaranya operasional TIM Satgas.
b. Jangka Menengah -
Pelaksanaan dan realisasi anggaran pengadaan sarana prasarana
-
Pelayanan Perlindungan TKI dengan mengefektikan Tim Satgas Penempatan dan perlindungan TKI.
c. Jangka Panjang. -
Tenaga Kerja Indonesia asal Yogyakarta mendapat perlindungan yang baik dengan pelaksanaan kegiatan TIM Satgas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
11
BNP2TKI/BP3TKI TKI PENGGUNA KELUARGA
DATABASE: 1. KEBERANGKATAN (KTKLN) 2. KEDATANGAN (SIPENDAKI)
FRONT OFFICE (ON LINE & OFF LINE) PELAYANAN INFORMASI & PENGADUAN
KUASA HUKUM PIHAK LAINNYA
BACK OFFICE TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
FOLLOW UP PENYELIDIKAN/ BANTUAN HUKUM & DARURAT/ DELIVERY TASKING
MONITORING + ALLERT SYSTEM Deputi Bidang PerlindunganBNP2TKI
12
