Didukung: IKPT, WIJAYA KARYA, JASA MARGA dan CIREBON ELECTRIC POWER

Didukung: IKPT, WIJAYA KARYA, JASA MARGA dan CIREBON ELECTRIC POWER

DARI REDAKSI Pertambangan: Peran dan Tantangan Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan barang-barang tambang, seperti batu bara, nikel, bauksit, minyak, gas bumi, dan emas. Sudah banyak orang mahfum bahwa jika tidak dikelola dengan baik, sumberdaya alam ini justru akan menjadi kutukan, daripada berkah. Hasil pertambangan, terutama minyak dan batubara, pernah menjadi penyumbang devisa yang besar di negeri ini. Namun akhir-akhir ini perannya semakin merosot. Bahkan, saat ini, Indonesia tidak lagi tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Saat ini, batubara dan gas alam, berperan penting dalam penerimaan devisa negara, sekaligus juga memengaruhi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi. Beberapa tahun lalu harga batubara sempat meroket karena kebutuhan yang meningkat, baik untuk keperluan nasional maupun internasional. Begitu juga kebutuhan akan barang tambang mineral, seperti nikel. Tentu saja hal ini sudah sangat menguntungkan Indonesia.

Namun, peningkatan pendapatan yang lebih tinggi bisa dicapai jika ada peningkatan kegiatan ekonomi pada rantai produksi bahan tambang, seperti batubara dan mineral. Untuk itu diperlukan berbagai fasilitas pemurnian dan pengolahannya untuk meningkatkan nilai tambah, yang kemudian dikuatkan oleh Peraturan Menteri ESDM RI No. 07 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral.

Pro dan kontra di kalangan pemangku kepentingan pasti akan selalu ada dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk kebijakan larangan ekspor minerba mentah. Kalangan yang pro kebijakan berargumentasi bahwa industri nasional masih perlu mendapat ketersediaan bahan baku dalam jumlah yang mencukupi dan harga yang wajar. Di samping itu ekspor minerba dalam bentuk mentah tidak memberikan nilai tambah yang berarti terhadap penerimaan negara. Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh hasil pertambangan minerba, baik karena masih minimnya fasilitas peleburan dan pemurnian (smelter) ataupun fasilitas lainnya di pengolahan di hilir. Mereka berpendapat bahwa ekspor bahan mentah masih menjadi solusi saat ini. Untuk menemukan lebih dalam tentang peran dan masalah-masalah yang ada, Engineer Weekly di awal Juni 2016 ini akan menayangkan berbagai artikel yang berkaitan dengan bidang pertambangan yang ditulis oleh para kontributor yang berpengalaman luas di kegiatan yang kerap dituding tidak ramah lingkungan ini. Selamat membaca. Aries R. Prima Pemimpin Redaksi

Pengendalian ekspor bahan mentah minerba, yang terkandung dalam peraturan tersebut, memiliki semangat untuk meningkatkan perekonomian nasional. Kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah untuk menyejahterakan bangsa Indonesia, akan menjadi merugikan jika tidak dipersiapkan dengan matang, terutama kesiapan infrastrukturnya.

Dengan kemitraan PII, kini Engineer Weekly didukung

IKPT, WIJAYA KARYA, JASA MARGA dan CIREBON ELECTRIC POWER

2

Mengenal Dunia Pertambangan Ir. Gatut Adisoma, M.Sc, Ph.D, IPM Perkembangan peradaban umat manusia selalu bergantung pada dua hal. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bahan makanan, juga kayu untuk bahan bangunan dan peralatan rumah tangga; semua ini harus ditanam atau ditumbuhkan dahulu. Sekarang mari kita lihat kegiatan manusia di sekitar kita: tinggal di rumah, bekerja di kantor atau di lapangan, menggunakan listrik, komputer, alat komunikasi (telepon/ gawai), alat transportasi (mobil, kereta api, pesawat, kapal), hingga peralatan untuk bertani, memasak dan makan. Semuanya dibuat dari bahanbahan yang harus ditambang. Mulai dari batubara sebagai bahan bakar di PLTU; kabel tembaga yang mengantarkan listriknya untuk industri hingga ke rumah-rumah; batu, pasir, semen, kapur untuk membangun; aluminium untuk panci hingga badan pesawat terbang; nikel sebagai campuran besi untuk membuat baja; silikon untuk komputer dan gawai; timah, seng serta berbagai logam lain, dan jangan dilupakan emas, perak, berlian favorit kaum hawa; juga sebagai alternatif dalam berinvestasi. Semua kebutuhan dasar bagi peradaban manusia berasal dari sumberdaya yang harus ditumbuhkan, dan sumberdaya yang harus ditambang. Namun demikian, di mata publik pertambangan dianggap sebagai kegiatan yang asing dan tidak terkait dengan hidup mereka. Aktivitas yang tak dikenal karena berlangsung di pelosok nun jauh dari dunia kota. Masyarakat cenderung menentang kegiatan pertambangan karena dikesankan merusak. Banyak orang tidak sadar bahwa kebutuhan sehari-hari yang mereka “take it for granted” sebenarnya berasal dari tambang. Tak kenal maka tak sayang. Tanpa kegiatan pertambangan maka peradaban umat manusia akan kembali ke zaman batu. Kita harus kembali hidup di dalam gua. Kegiatan pertambangan mengubah bentang alam (bukit menjadi lembah, lembah menjadi bukit), namun memiliki kriteria yang ketat mengenai dampak lingkungan, sosial serta “good mining practice.”

recovery yang ditanggung negara seperti di industri migas. Lokasi terpencil: Infrastruktur dasar seperti listrik, air, jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain, sering harus dibuat sendiri. Risiko tinggi: Ketidakpastian geologi membutuhkan kegiatan eksplorasi di awal proyek untuk menemukan cadangan serta memastikan kuantitas dan kualitasnya, dan sepanjang puluhan tahun umur tambang untuk mengganti cadangan tertambang. Pada akhirnya cadangan akan habis karena industri ini bersifat tak terbarukan. Risiko harga komoditas yang turun naik di luar kontrol menjadikan industri tambang pun bersifat price taker. Karena ini semua, industri tambang memerlukan kepastian hukum jangka panjang. Merupakan industri yang membuka lapangan kerja dengan multiplier effect besar dan gaji tertinggi. Tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan yang tinggi serta komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja merupakan karakter industri pertambangan, juga sebagai bagian dari license to operate. Azas Kepemilikan vs. Azas Manfaat UUD 45 Pasal 33 mengamanatkan bahwa bumi, air seisinya (termasuk cadangan bahan tambang) dikuasai / dimiliki oleh negara, dan digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan bahanbahan tambang ini dilakukan melalui izin atau kontrak kepada BUMN dan pihak swasta. Pajak, royalty serta deviden merupakan pendapatan yang diatur negara, dan seyogyanya memang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***

Karakter Bisnis Pertambangan Padat modal: perlu investasi dari puluhan juta hingga puluhan milyar dollar untuk eksplorasi, pembukaan dan pengoperasian tambang hingga reklamasi pascatambang. Biaya kapital dan biaya operasi untuk tambang-tambang besar bisa mencapai US$ 1 milyar/tahun. Ini semua beban perusahaan, bukan cost



3

KCMI: Komite Bersama IAGI dan PERHAPI Dr. Chairul Nas Ketua Komite Bersama Cadangan Mineral Indonesia (KCMI); Anggota PII Pada tahun 2009, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) memandang perlunya dibentuk suatu Komite Bersama untuk menyusun standar pelaporan cadangan tambang Indonesia. Komite Bersama ini segera mulai bekerja dan kurang dari dua tahun kemudian menelurkan Kode KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia) 2011 dan sistem dan kelembagaan CPI (Competent Person Indonesia). Tugas CPI adalah menyiapkan, sekaligus bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas laporan hasil eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral & batubara. Laporan publik ini ditujukan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima laporan serupa. Melalui proses sosialisasi yang cukup panjang, Kode KCMI 2011 dan Sistem CPI telah berjalan dan diakui oleh Kementerian ESDM, BEI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah CPI sekarang telah mendekati 200 orang. Pada acara Verifikasi 31 Juli – 1 Agustus 2015 yang lalu, salah seorang calon CPI menyatakan bahwa yang paling berkesan dalam Kode KCMI 2011 adalah Komite Bersama itu sendiri. Pernyataan itu patut diacungi jempol karena memang tidak mudah membentuk suatu Komite Bersama dari dua organisasi profesi yang berbeda. Sungguh amat beruntung pengurus inti pada kedua organisasi profesi IAGI dan PERHAPI ketika itu mendapatkan dukungan dari rekan-rekan seprofesi yang memiliki visi dan misi serta obsesi yang sama untuk mewujudkan Kode KCMI sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Amat menggembirakan, di antara rekan-rekan seperjuangan tersebut terdapat chemistry yang cocok sehingga kerja bersama ini menjadi lebih bersemangat dan produktif. Tak kalah pentingnya adalah dukungan dan dorongan dari kedua ketua umum organisasi profesi IAGI dan PERHAPI. Dalam mengurus dan mengembangkan KCMI masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Beberapa pekan yang lalu Surat Keputusan Bersama IAGIPERHAPI untuk menyusun keanggotaan serta tugas pokok dan fungsi Komite Bersama Cadangan

Mineral (KCMI) telah diperbaharui hingga akhir tahun 2018. Tugas pokok dan fungsi Komite Bersama ini adalah sebagai berikut: Membuat dan menetapkan standar verifikasi CPI yang wajib dilaksanakan. Menyelaraskan sinergi antara PERHAPI dan IAGI dalam penegakan Kode Etik, Kode KCMI dan Sistem CPI. Melaksanakan sosialisasi Kode KCMI. Mengembangkan, melakukan implementasi dan pemeliharaan Kode KCMI. Menyempurnakan dan merevisi Kode KCMI 2011. Menjaga hubungan antar lembaga dan internasional menuju RPO. Mendorong proses penyusunan kebijakan pemerintah terkait CPI dan Kode KCMI. Membangun dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penerapan Kode KCMI. Menyusun Valmin Indonesia (Valuasi Mineral Indonesia) bekerjasama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Tugas dan fungsi diatas telah dibagi rata kepada seluruh anggota Komite Bersama dengan membentuk beberapa Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Selamat bertugas, semoga sukses.***


IKPT dan WIJAYA KARYA

4

Kode KCMI 2011 dan Competent Person Indonesia Ir. Gatut Adisoma, M.Sc, Ph.D, IPM

Indonesia adalah negara yang secara geologis amat prospektif untuk penemuan bahan galian tambang. Selama ini, pembuatan bankable documents mengenai hasil eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan mineral yang ditujukan untuk memeroleh pendanaan dari institusi keuangan selalu menggunakan standar luar negeri. Yang paling umum adalah standar JORC (Joint Ore Reserve Committee) dari Australia. Mereka yang berhak menandatangani laporan JORC adalah anggota asosiasi profesi tambang di Australia yang menyatakan dirinya sebagai Competent Person. Jadi, siapa pun anggota AusIMM (Australian Institute of Mining & Metallurgy) misalnya, secara sepihak dan self declared dapat menjadi Competent Person. Apakah yang bersangkutan benar-benar memiliki kompetensi dalam etimasi cadangan tambang adalah soal lain. Ironinya amat terasa jika kita kaji era 2005-2012 ketika harga batubara melonjak tinggi. Banyak proyek batubara di Kalimantan dan Sumatra yang berdasarkan laporan JORC oleh para Competent Person asing kemudian didanai oleh bank-bank domestik, namun sekarang mangkrak ketika harga batubara telah merosot. Dengan motivasi membangun sistem dan standar pelaporan cadangan tambang yang lebih andal serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri, pada akhir tahun 2009 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) sepakat membentuk sebuah Komite Bersama untuk menyusun tatacara pelaporan hasil eksplorasi, penaksiran sumberdaya & cadangan mineral dan batubara Indonesia. Hasilnya adalah Kode KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia)

2011, lengkap dengan sistem dan kelembagaannya termasuk sistem CPI (Competent Person Indonesia). Calon-calon CPI berasal dari anggota kedua organisasi profesi tersebut dengan pengalaman dan jam terbang cukup di bidang ini, dan yang telah melalui proses verifikasi peer review ketat sebelum dapat ditetapkan sebagai CPI. Dalam proses verifikasi ini, Komite Bersama sering pula mengundang perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Setelah melalui jalan yang panjang berliku, saat ini, Kode KCMI 2011 dan Sistem CPI telah bergulir dan sudah diakui oleh Kementerian ESDM, BEI, serta OJK. Hingga awal bulan Mei 2016 telah ada 191 orang CPI yang bertugas untuk membuat, sekaligus bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas laporan publik untuk hasil eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral & batubara. Perilaku profesional para CPI perlu secara terus menerus dipantau, dibina, dikembangkan, serta diawasi agar mereka tetap setia berpegang pada kode etik profesi serta selalu memutakhirkan keahliannya. Di samping itu, perbaikan dan penyempurnaan Kode KCMI serta pengembangan sistem administrasi kelembagaan Komite Competent Person di IAGI dan PERHAPI tetap diperlukan agar lebih tertib dan rapi menuju lembaga yang lebih prudent dan kredibel. Kita harus terus berjuang memajukan Kode KCMI agar menjadi tuan rumah di negara sendiri dan diakui oleh dunia internasional.***



5

Profesional Pertambangan dan Perlindungan Publik Budi Santoso Anggota PII dan Ketua Kelompok Kerja Etika Profesi PERHAPI Pasar terbuka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi berlaku akhir tahun 2015. Indonesia mulai disibukkan dengan bagaimana melindungi dan mengangkat produk dan jasa nasional ke dalam zona ekonomi tersebut. Era globalisasi ditandai dengan mulai berkurangnya pengaruh batas negara. Masyarakat menuntut semua produk dan jasa memenuhi aspek transparansi, standardisasi dan akuntabilitas. Profesionalisme menjadi tuntutan masyarakat berkaitan dengan semua aspek tersebut. Profesionalisme di bidang pertambangan menuntut diberikannya pelayanan terbaik terhadap pemberi kerja. Selain itu, ada tanggung jawab terkait dengan perlindungan pemangku kepentingan lain yang akan menanggung dampak langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan ini antara lain bank, investor pribadi maupun publik, masyarakat luas, serta Pemerintah. Profesional berasal dari kata profesi, pekerjaan yang awalnya hanya terkait dengan pendeta pelayan masyarakat. Namun, saat ini pemahaman arti profesi telah bergeser dan meluas menjadi pekerjaan apa pun yang dapat menghidupi (bukan sambilan). Profesi menjadi sebuah pekerjaan yang menuntut kompetensi atau keahlian tertentu, dan yang memiliki kesadaran moral profesi atau yang dikenal sebagai etika profesi. Semua pekerjaan dari kelompok terorganisir yang menyebut dirinya profesional selalu memiliki kode etik, baik profesi insinyur, dokter, atlit, akuntan dan lain-lain. Mengapa kode etik dalam pekerjaan profesional sangat penting? Karena dalam menjalankan tugasnya seorang profesional tidak hanya sekedar memenuhi standar minimal atau memenuhi kebutuhan pasar, namun wajib melampauinya dan memberikan pilihan terbaik walaupun tidak diminta. Selain itu, pekerjaan keinsinyuran banyak pula melibatkan judgment atau diskresi pelakunya dalam memberikan hasil kerja terbaik, yang bahkan lebih mengarah kepada subyektivitas. Dengan keahliannya, seorang profesional memiliki monopoli terhadap konsumennya, serta masyarakat pada umumnya. Apa pun yang dihasilkan oleh profesional tersebut, konsumen tidak akan mengerti apakah itu hasil terbaik atau hanya sekedar minimalis. Perlindungan terhadap harapan publik

merupakan sesuatu yang mandatory dan wajib diatur. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang profesional pertambangan harus memastikan bahwa klien atau publik tidak dirugikan. Kerugian tidak hanya sekedar kehilangan atau kerusakan harta benda, korban jiwa, lingkungan dan kesehatan, namun juga peluang dan keuntungan jangka panjang. Karenanya setiap pekerjaan insinyur tambang harus memenuhi kode, standar, best practice, konsensus/common practice, dan harus selalu melalui proses verifikasi (palsu atau asli), validasi (right/wrong atau correct/error), melindungi hak intelektual, serta wajib menghindari fabrikasi data dan konflik kepentingan. Kegagalan pekerjaan insinyur pertambangan sering terjadi karena gagalnya menerapkan prinsip verifikasi terkait dengan keandalan data, dan prinsip validasi terkait dengan acuan pekerjaan. Pekerjaan seorang profesional melekat secara pribadi, artinya setiap produk pekerjaan keinsinyuran, selama masih dipergunakan, tanggung gugat dan tanggung jawabnya tetap melekat pada profesional tersebut walaupun ia sudah berganti perusahaan. Persaingan ke depan tak hanya sekedar kompetensi tetapi juga integritas. Dengan demikian harapan publik terhadap produk keinsinyuran tersebut dapat terlindungi. Melalui integritas akan terbangun sebuah reputasi yang dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat, baik terhadap profesi keinsinyuran maupun terhadap profesional itu sendiri.***



6

INFO RINGAN Aplikasi Sensor Porno dari Bogor Aries R. Prima – Engineer Weekly Mungkin anda belum tahu bahwa kata kunci yang paling banyak dicari di google oleh orang Indonesia adalah “seks”. Kata ini mengalahkan kata “pendidikan”, “ekonomi”, “Joko Widodo”, dan “Ahok”. Kata kunci ini diduga menjadi pintu masuk untuk mengakses situs-situs porno yang bertebaran bebas di dunia maya. Kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan pada anak-anak, yang beritanya begitu marak menghiasi media massa akhir-akhir ini, diduga berkait erat dengan akses terhadap situs porno ini, selain dari konsumsi minuman beralkohol. Berangkat dari kekhawatiran atas kejadian tersebut, empat mahasiswa semester delapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil menciptakan aplikasi sensor porno atau integrated porn autocensor dalam ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa (PKM) beberapa waktu lalu. “Banyaknya kasus pelecehan dan kekerasan seksual pada anak menjadi latar belakang aplikasi ini dibuat,” kata Ilham Satyabudi, ketua tim mahasiswa IPB. Ia juga menambahkan bahwa di dalam perlombaan ini mereka ditantang bagaimana menciptakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Masyarakat dapat mengunduh aplikasi ini melalui situs web ayosensor.in secara gratis, dan dapat dipasang di Chrome, Mozila, dan Opera. Namun, sensor yang dapat dilakukan oleh aplikasi ini masih terbatas pada kata-kata dan gambar porno. Yuandri Trisaputra, salah satu anggota tim, mengaku telah menghimpun 199 kata porno yang diambil dari bahasa gaul, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Selain belum bisa melakukan sensor terhadap konten porno berbentuk video, akurasi ketepatan sensor gambar baru mencapai 82 persen, dan tulisan sekitar 79 persen. Walaupun begitu, langkah para mahasiswa ini perlu diapresiasi, karena sudah mampu melakukan sebuah inovasi yang bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan, mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Produknya ini akan terus dikembangkan, termasuk untuk melakukan sensor terhadap konten porno video. “Selanjutnya, kami akan melakukan update, terutama sensor video, walaupun membutuhkan waktu yang lama. Selain itu kami juga akan menambahkan namanama bintang porno agas bisa tersensor,” pungkas Yuandri.***



7

Engineer Weekly Pelindung: A. Hermanto Dardak, Heru Dewanto Penasihat: Bachtiar Siradjuddin Pemimpin Umum: Rudianto Handojo, Pemimpin Redaksi: Aries R. Prima, Pengarah Kreatif: Aryo Adhianto, Pelaksana Kreatif: Gatot Sutedjo,Webmaster: Elmoudy, Web Administrator: Zulmahdi, Erni Alamat: Jl. Bandung No. 1, Menteng, Jakarta Pusat Telepon: 021- 31904251-52. Faksimili: 021 – 31904657. E-mail: [email protected] Engineer Weekly adalah hasil kerja sama Persatuan Insinyur Indonesia dan Inspirasi Insinyur.

Didukung: IKPT, WIJAYA KARYA, JASA MARGA dan CIREBON ELECTRIC POWER

Recommend Documents