PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006-2012 DEVI ASIH INDIYANI Akuntansi, Ekonomi,
[email protected]
ABSTRAK Didalam penelitian ini penulis menguraikan Skripsi dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2006-2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Data yang diperoleh berasal dari situs keuangan www.djpk.depkeu.go.id dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan Koefisien Determinasi, uji F, dan uji t. Semua data diolah dengan menggunakan SPSS 21.0 yang terlebih dahulu diuji dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Hasil uji F menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Hal ini karena tingkat signifikansi pada anova sebesar 0,004<0,05. Sedangkan dari hasil perhitungan uji t, hanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
Kata Kunci: Anggaran Belanja Modal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi UUmum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Terselenggaranya otonomi daerah yang baik, diperlukan adanya peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dengan adil dan tegas. Kebijakan otonomi daerah merupakan hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri disegala bidang dengan seminimal mungkin campur tangan dari pemerintah pusat namun dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan tersebut diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam memberikan layanan publik ke masyarakat, penetapan belanja modal yang baik menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal untuk menambah aset tetap. Dalam menetapkan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menentukannya berdasarkan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang digunakan untuk fasilitas publik. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Salah satu sumber daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, dimana sumber tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal di daerah. Jika investasi belanja modal meningkat, maka penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih baik. Agar terciptanya infrastruktur dapat berjalan dengan baik, maka PAD yang ada harus ditingkatkan dan dikembangkan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitria Megawati Sularno (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Setyowati & Suparwati (2012) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening, Nugroho Suratno Putro (2011) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2006-2012”.
1.1
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang
dapat penulis simpulkan adalah: 1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 4. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal? 5. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), secara simultan berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal?
1.2
Tujuan Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasikan diatas, maka penelitian ini dilaksanakan
dengan tujuan untuk: 1. Menguji apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal secara signifikan. 2. Menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal secara signifikan. 3. Menguji apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal secara signifikan. 4. Menguji apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal secara signifikan. 5. Menguji apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal secara signifikan.
1.3
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 1.
Penelitian ini mencoba untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Anggaran Belanja Modal.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (khususnya Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau) dalam pengambilan keputusan kebijakan diwaktu yang akan datang.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik dan hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Anggaran Daerah Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah, meliputi rencana
pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Afifah, 2009). Menurut Nordiawan, Putra, & Rahmawati (2008), anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang(Bastian, 2006:163). Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun) (Mardiasmo, 2004:9). Menurut Soleh & Rochmansjah (2010:99-100), struktur anggaran daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah, (3) Pembiayaan. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode satu tahun anggaran yang menjadi hak daerah.Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi beban daerah.Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.Pengeluaran daerah (belanja daerah)diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi, organisasi dan kelompok belanja. 2.2
Anggaran Belanja Modal Menurut Afifah (2009), definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005
“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas
dana
lancar
dalam
periode
tahun
anggaran
bersangkutan
yang
tidak
akan
diperolehpembayarannya kembali oleh pemerintah”. Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Anggaran modal (capital budget) menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional
untuk biaya pemeliharaannya (Nordiawan & Hertianti, 2010:71). Menurut Yani (2009:375) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi didalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) mempertimbangkan kepemilikan (Sularno, 2013). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah.PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan PDRB Nominal.PDRB Rill nilainya diukur atas dasar harga konstan, sedangkan PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas harga konstan, sektor-sektor produksi yang dihitung terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu: (i) Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan perkebunan; (ii) Pertambangandan penggalian; (iii) Industri pengolahan; (iv) Listrik, gas dan air bersih; (v) Bangunan; (vi) Perdagangan, hotel dan restoran; (vii) Pengangkutan dan Komunikasi; (viii) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (xi) Jasa-jasa (Abrar (2010) dalam Setyowati dan Suparwati (2012)). 2.4
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Yani, 2009:51). PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah (Wandira, 2013). Menurut Soleh & Rochmansjah (2010:66), sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: a.
Hasil pajak daerah;
b.
Hasil retribusi daerah;
c.
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
d. 2.5
Lain-lain PAD yang sah. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2009:142). Menurut Nordiawan, Putra, & Rahmawati (2008,:56), jumlah keseluruhan DAU ditetapkan dalam APBN dengan ketentuan sebagai berikut: 1.
Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2.
Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsidan kabupaten/kota.
3.
Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%.
2.6
Dana Alokasi Khusus (DAK) Menurut Sunarno (2008:79), Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBN kepada
daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh pemerintah tersebut dikoordinasikan dengan gubernur, sedangkan penyusunan kegiatan khusus dilakukan setelah dikoordiasikan oleh daerah yang bersangkutan. 2.7
Hipotesis H1= Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal H2= Pendapatan Asli Darah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal H3= Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal H4= Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal
BAB III METODE PENELITIAN 3.1
Populasi dan Sampel Menurut Efferin, Darmadji, & Tan (2008:73), populasi merupakan batas dari suatu obyek
penelitian dan sekaligus merupakan batas bagi proses induksi (generalisasi) dari hasil penelitian yang
bersangkutan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kota/kabupaten Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2006-2012. Sampel adalah bagian dari populasi (elemen) yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai obyek penelitian (Efferin, Darmadji, & Tan, 2008:74). Sampel dalam penelitian ini adalah kota dan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang menerbitkan Laporan Realisasi APBD tahun 2006-2011 dan Anggaran Belanja Modal tahun 2007-2012. Berdasarkan pengertian sampel tersebut maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2006-2011 dan Anggaran Belanja Modal Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2007-2012. Dari populasi yang berjumlah 7 (5 kabupaten dan 2 kotamadya), peneliti hanyameneliti sampel sebanyak 5 (3 kabupaten dan 2 kotamadya) yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 1.
Kabupaten dan Kotamadya Provinsi Kepulauan Riau.
2.
Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran yang lengkap minimal 7 tahun (2006-2012).
3.
Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki Laporan Anggaran Belanja Modal yang lengkap minimal 7 tahun (2006-2012).
4.
Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki Laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang lengkap minimal 7 tahun (2006-2012).
5.
Kabupaten dan Kotamadya yang mengalami peningkatan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) minimal 7 tahun (2006-2012). Berdasarkan kriteria diatas, maka pemerintah kota/kabupaten yang menjadi sampel adalah:
Tabel 4.1 Sampel Penelitian No
3.2
Nama Kota/Kabupaten
1
Kota Tanjungpinang
2
Kota Batam
3
Kabupaten Karimun
4
Kabupaten Bintan
5
Kabupaten Lingga
Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh
dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan
Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 20062012 dapat diperoleh data mengenai jumlah Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau. 3.3
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari sumber data
sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian. 3.4
Metode Analisis Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian dengan
hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Belanja Modal. Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t), pengujian secara simultan (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R2) untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Y). BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Hasil Analisis Data
4.1.1 Statistik Deskriptif Statistik deskriptif menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berdasarkan hasil pengolahan data dari SPSS 21.0 for windows, berikut hasil output statistik deskriptif untuk variabel-vriabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Hasil Statistik Deskriptif
PDRB
N
Descriptive Statistics Minimum Maximum
30
464640.00
30130948. 64
Mean 6656138.1 843
Std. Deviation 9786946.8 9983
PAD DAU DAK ABM Valid N (listwise)
30
12202.99
325551.39
30
77105.58
316627.02
30
431.91
39852.20
30
52167.97
365716.57
113575.05 63 181034.70 42 18222.605 8 185887.37 88
91005.308 21 52720.166 13 13023.033 88 76577.239 22
30
Berdasarkan dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah data setiap variabel yang valid sebanyak 30 data adalah sebagai berikut: a. Variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), menunjukkan standar deviasi Rp 9.786.946,89983 dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto rata-rata Rp 6.656.138,1843. Nilai Produk Domestik Regional Bruto terkecil sebesar Rp 464.640,00 dan nilai Produk Domestik Regional Bruto terbesar sebesar Rp 30.130.948,64. b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan standar deviasi dengan nilai Rp 91.005,30821. Dengan nilai Pendapatan Asli Daerah rata-rata Rp 113.575,0563. Nilai Pendapatan Asli Daerah terkecil sebesar Rp 12.202,99 dan nilai Pendapatan Asli Daerah terbesar sebesar Rp 325.551,39. c. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), menunjukkan standar deviasi dengan nilai Rp 52.720,16613. Dengan nilai Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar Rp 181.034,7042. Nilai Dana Alokasi Umum terkecil sebesar Rp 77.105,58 dan nilai Dana Alokasi Umum terbesar sebesar Rp 316.627,02. d. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), menunjukkan nilai standar deviasi sebesar Rp 13.023,03388. Dengan nilai Dana Alokasi Khusus rata-rata sebesar Rp 18.222,6058. Nilai Dana Alokasi Khusus terkecil sebesar Rp 431,91 dan nilai Dana Alokasi Khusus terbesar sebesar Rp 39.852,20. e. Variabel Anggaran Belanja Modal, menunjukkan nilai standar deviasi sebesar Rp 76.577,23922. Nilai rata-rata Anggaran Belanja Modal ditunjukkan dengan angka Rp 185.887,3788. Anggaran Belanja Modal memiliki nilai terkecil sebesar Rp 52.167,97 dan nilai terbesar sebesar Rp 365.716,57. 4.1.2
Uji Asumsi Klasik
4.1.2.1 Uji Normalitas Untuk menguji data ini digunakan metode analisis grafik normal probability plot. Hasil grafik histogram dan scatter plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:
Gambar 4.1
Gambar 4.2
Grafik Histogram
Grafik Normal P- P Plot
Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows
Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows Dari hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu menggunakan grafik histogram dan grafik normal p-plot menunjukkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal yang mendekati normal, sedangkan pada grafik normal p-plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi syarat asumsi normalitas. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka dilakukan pengujian one sample kolmogorov-smirnov. Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas-Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 30 Mean .0000000 Normal Std. 56896.05219993 a,b Parameters Deviation Most Absolute .139 Extreme Positive .139 Differences Negative -.105 Kolmogorov-Smirnov Z .761 Asymp. Sig. (2-tailed) .609 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows, 2014
Hasil uji kolmogorov smirnov pada tabel menunjukkan nilai kolmogorov smirnov sebesar 0,761 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,609. Karena nilai Asymp. Sig. (2 tailed) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.
4.1.2.2 Uji Multikolinearitas Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance factor (VIF). Jika nilai tolerance diatas 0,10 dan VIF di bawah 10 maka dinyatakan bebas multikolinearitas. Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas a Coefficients Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) PDRB .660 1.516 PAD .874 1.144 DAU .618 1.618 DAK .798 1.253 a. Dependent Variable: ABM Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows, 2014 Hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai tolerance dibawah 0,10 dan nilai VIF diatas 10. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen dalam regresi ini.
4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji grafik Scatterplot dan dengan uji Spearman’s rho adalah sebagai berikut: Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas-Grafik Scatterplot
Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar menunjukkan bahwa grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang digunakan. Untuk lebih memastikan dalam penelitian ini menggunakan uji Spearman’s rho.
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas- Spearman’s rho
PDRB
Correlations PDR B Correlation 1.00 Coefficient 0 . Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient
PAD
Spearma n's rho
Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient
DAU
Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient
DAK
Unstandar dized Residual
Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)
30 .543 **
.002 30 .331 .074 30 .044 .818 30 .229 .223
N 30 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows, 2014
PA D .54 3** .00 2 30 1.0 00 . 30 .24 4 .19 3 30 .01 0 .96 0 30 .088 .64 4 30
DA U .33 1 .07 4 30 .24 4 .19 3 30 1.0 00 . 30 .39 * 4 .03 1 30 .091 .63 4 30
DA K .04 4 .81 8 30 .01 0 .96 0 30 .39 * 4 .03 1 30 1.0 00 .
Unstandardi zed Residual -.229
30 .129 .49 6 30
30 1.000
Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
.223 30 -.088 .644 30 -.091 .634 30 -.129 .496
. 30
4.1.2.4 Uji Autokorelasi Uji ini dilakukan dengan melihat nilai uji Durbin Watson (DW). Tidak terjadinya masalah autokorelasi , jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau -2
Model Summary Model
DurbinWatson
1 1.552 a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, PDRB, DAU b. Dependent Variable: ABM Sumber: Data Olahan SPSS 21.0 for windows, 2014 Dari tabel 4.6, diperoleh nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1,552 berada diantara -2 dan +2. Dengan demikian angka tersebut menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah terbebas dari masalah autokorelasi. 4.1.3
Analisis Regresi Linear Berganda Dalam penelitian ini digunakan teknis analisis regresi linear berganda yang diolah dengan SPSS
21.0 for windows dengan hasil output sebagai berikut:
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda a
Coefficients Model Unstandardized Standardiz Coefficients ed Coefficients B Std. Error Beta (Const 182364 44687.654 ant) .183 PDRB .006 .001 .731 1 PAD -.021 .134 -.025 DAU -.101 .275 -.069 DAK -.764 .978 -.130 a. Dependent Variable: ABM Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows, 2014
t
Sig.
4.081
.000
3.994 -.155 -.368 -.781
.001 .878 .716 .442
Dari hasil output regresi diatas didapat persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut: Y=182364,183 + 0,006X1 - 0,021X2 – 0,101X3 - 0,764X4 Model regresi tersebut, menjelaskan bahwa: a.
Nilai konstanta sebesar 182364,183 berarti bahwa jika PDRB, PAD, DAU, dan DAK bernilai 0, maka Anggaran Belanja Modal meningkat sebesar Rp 182.364,183 juta.
b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,006 artinya apabila PDRB mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi peningkatan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 6 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,021 artinya apabila PAD mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi penurunan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 21 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. d. Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,101 artinya apabila DAU mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi penurunan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 101 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. e. Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,764 artinya apabila DAK mengalami peningkatan sebesar Rp 1 juta maka terjadi penurunan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 764 ribu dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 4.1.4
Pengujian Hipotesis
4.1.4.1 Analisis Koefisien Determinasi (R2) Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square. Nilai adjusted RSquare dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemapuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi antara 0 dan 1. Apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 maka kemampuan menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Dterminasi (R2) b
Model Summary Model R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
a
1 .669 .448 .360 a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, PDRB, DAU
61278.92359
b. Dependent Variable: ABM Sumber: data olahan SPSS 21,0 for windows, 2014 Dari tabel 4.8 diketahui bahwa nilai adjusted R-Square sebesar 0,360 menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas.
Artinya bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu dijelaskan oleh variabel Anggaran Belanja Modal sebesar 36% sedangkan sebesar 64% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,669 menunjukkan bahwa koefisien sebesar 66,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), mempunyai hubungan yang erat dengan variabel Anggaran Belanja Modal. 4.1.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal secara simultan. Hasil pengujian simultan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan a
Model
ANOVA df
Sum of Squares Regressi 76180471502.3 on 88 93877661922.1 1 Residual 71 170058133424. Total 560 a. Dependent Variable: ABM
4 25
Mean Square
F
Sig.
19045117875. 597 3755106476.8 87
5.0 72
.004
b
29
b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, PDRB, DAU Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows, 2014 Dari uji Anova atau Uji F pada tabel 4.9 diatas, nilai F hitung = 5,072 dan F tabel sebesar 2,76. Karena nilai F hitung 3,993 > daripada F tabel sebesar 2,76, dan nilai sig sebesar 0,004 < 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa secara simulltan Anggaran Belanja Modal dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
4.1.4.3 Uji Parsial (Uju t) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial Produk Domestik regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana lokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Anggaran Belanja Modal. Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan tingkat signifikansi 0,05. Dalam hal ini nilai t tabel adalah sebesar 1,708. Tabel 4.10 Hasil Uji t
a
Coefficients Model Unstandardized Standardize Coefficients d Coefficients B Std. Error Beta (Consta 182364.1 44687.654 nt) 83 PDRB .006 .001 .731 1 PAD -.021 .134 -.025 DAU -.101 .275 -.069 DAK -.764 .978 -.130 a. Dependent Variable: ABM
t
Sig.
4.081
.000
3.994 -.155 -.368 -.781
.001 .878 .716 .442
Sumber: data olahan SPSS 21.0 for windows, 2014
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut: a. Pengujian pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Anggaran Belanja Modal secara parsial. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,001 dan menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,994. Karena nilai signifikansi 0,001< 0,05 dan nilai t hitung 3,994>1,710 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Anggaran Belanja Modal pada kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. b. Pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Belanja Modal secara parsial Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daaerah (PAD) sebesar 0,878 dan nilai t hitung sebesar -0,155. Karena nilai signifikansi 0,878>0,05 dan nilai t hitung -0,155<1,710 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H0
diterima. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal pada kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. c. Pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Anggaran Belanja Modal secara parsial. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,716 dan nilai t hitung sebesar -0,368. Karena nilai signifikansi 0,716>0,05 dan nilai t hitung 0,368<1,710 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H0 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal pada kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. d. Pengujian pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal secara parsial. Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 0,442 dan nilai y hitung sebesar -0,781. Karena nilai signifikansi 0,442>0,05 dan nilai t hitung -0,781<1,710, maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah H0 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1
Kesimpulan Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Periode 2006-2012. Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu dan dengan pengujian-pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1.
Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
2.
Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Anggarana Belanja Modal.
3.
Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.
4.
Berdasarkan hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.
5.
Berdasarkan hasil pengujian secara simultan disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Anggaran Belanaja Modal.
5.2
Saran Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan
adalah: 1.
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar peneliitian yang dilakukan menambahkan variabel independen yang lebih bervariasi, misalnya jenis-jenis penerimaan daerah lainnya. Dan menggunakan periode yang lebih lama serta objek yang lebih luas lagi.
2.
Bagi pemerintah daerah, dengan melihat pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang sangat signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal diharapakan dapat lebih meningkatkan proporsi masing-masing variabel tersebut.
3.
Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel non keuangan. Misalnya kebijakan pemerintah daerah yang mungkin akan dapat menjelaskan dengan baik seberapa besar pengaruhnya terhadap anggaran belanja modal.
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, R. (2007). Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Afifah, N. N. (2009). Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Kencana. Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal . Badan Pusat Statistik.2014."Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2006-2012" Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). Metode Penelitian Akuntansi; Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. http:www.djpk.depkeu.go.id Hasan, I. (2010). Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Kuncoro, M. (2004). Otonomi da Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset. Maryati, U., & Endrawati. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 5 , 68-84. Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2008). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Priyatno, D. (2009). 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS17. Yogyakarta: Andi Offset.
Priyatno, D. (2010). Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom. Putro, N. S. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Situngkir, A. (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal. Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia. Sularno, F. M. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sunarno, S. (2008). Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sunyoto, D. (2011). Metodologi Penelitian untuk Ekonomi. Yogyakarta: CAPS. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Jurnal Akuntansi . Yani, A. (2009). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers. Yovita, F. M., & Utomo, D. C. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli DAerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
