Citra Mudjitianing Asih, Syafi i, Arief Rachman Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya

Jurnal Akuntansi UBHARA ISSN : 2460-7762

Analisis Pajak Penghasilan Terutang Badan Akibat Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Serta Kaitannya Terhadap Laba Rugi Perusahaan (Studi Kasus Pada CV. Rajawali Bina Maju Dan PT. New World Rubber Factory) Citra Mudjitianing Asih, Syafi’i, Arief Rachman Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana CV. Rajawali Bina Maju dan PT. New World Rubber Factory telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap laporan laba rugi perusahaan. Yang dimana sebelumnya perusahaan ini menggunakan peraturan UU no.36 tahun 2008. Metode penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada laporan Laba Rugi Perusahaan berdampak pada kecilnya beban pajak yang harrus dibayar oleh CV. Rajawali Bina Maju dan PT. New World Rubber Factory. Kunci

: Peraturan, Pajak Penghasilan, Laba Rugi

ABSTRACT This study aims to determine the extent of CV. Rajawali Bina Maju and PT. New World Rubber Factory has implemented the Government Regulation No. 46 Year 2013 regarding Income Tax on Income From Business Received Or Retrieved Taxpayers Who Have Gross Circulation Certain of the company's income statement. That where previously the company was using the rules of Law no.36 of 2008. The method uses descriptive qualitative method. The results showed that after the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 on the income statements his company’s by the CV. Rajawali Bina Maju and PT. New World Rubber Factory. Keywords: Regulation, Income Tax, Profit and Loss PENDAHULUAN Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

39


untuk membayar pengeluaran umum.” Pada saat ini pemerintah sedang berusaha meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan karena hal ini dianggap mempunyai pengaruh yang penting terhadap sumber pemasukan negara. Usaha pemerintah tersebut diwujudkan melalui perubahan perundang-undangan serta sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan yang tengah dilakukan ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Sudah selayaknya pajak ini dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mempergunakan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Pokok-pokok perubahan yang paling menonjol dalam perubahan undang-undang tentang pajak penghasilan ini adalah ditetapkannya penggenaan pajak penghasilan sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar satu tahun pajak. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Direktorat Jenderal Pajak bertujuan aturan ini merupakan suatu bentuk insentif. Pengenaan tarif 1% terhadap omzet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba. Dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan, pemerintah lebih melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaanperusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Penurunan tarif PPh Badan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak perusahaan, sehingga perusahaan mempunyai tambahan kemampuan ekonomis untuk pengembangan usaha, melakukan investasi dan peningkatan daya saing. Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang No 36 tahun 2008 “pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang

40


diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.” Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut : (a) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). (b) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melenihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat

41


memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah. Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK No.1 (Revisi Tahun 2009) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif deskriftif dengan metode studi kasus. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat dan karakter, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti, yaitu mengenai Penerapan Pemerintah No 46 sebagai dasar perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian kualitatif deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesa atau teori, tetapi hanya merupakan pengamatan dan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap suatu keadaan kemudian berusaha memberikan kesimpulan atas pengamatan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1.Interview yaitu cara mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan staf accounting perusahaan yang memiliki wewenang terhadap dokumen dan laporan keuangan. 2.Dokumen yaitu

42


pengumpulan data dengan cara melihat dari catatan-catatan yang terdapat pada perusahaan dan referensi yang ada dalam perusahaan. 3.Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi pada obyek penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1.Data Primer, data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber internal perusahaan, melalaui staf acounting perusahaan yang memiliki wewenang terhadap dokumen dan laporan lengkap perusahaan. 2.Data Sekunder, data yang sudah diolah peneliti, studi kepustakaan, dokumen-dokumen perusahaan dan penelitian sebelumnya serta dari pengetahuan yang dimiliki peneliti. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Laba Rugi Perusahaan Pada CV. Rajawali Bina Maju Berikut ini hasil analisa dari penerapan peraturan perpajakan yang sesuai oleh CV. Rajawali Bina Maju dan perbandingannya dengan apabila CV. Rajawali Bina Maju tidak menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tabel 1 CV. Rajawali Bina Maju Perhitungan Laba – Rugi periode : 1 Januari S/D 31 Desember 2014 URAIAN JAN-DES Penjualan 838,300,000.00 Harga Pokok Penjualan 490,384,310.00 Laba Brutto 347,915,690.00 Biaya Umum & Administrasi Biaya Gaji 238,850,000.00 Biaya Kantor 14,722,255.00 Biaya Telepon 5,217,728.00 Biaya Pln 6,880,183.00 Biaya Pdam 1,416,420.00 Biaya Penyusutan 190,266.36 267,276,852.36 Laba Netto Sebelum Pajak 80,638,837.64 Pajak Terutang (Pasal 29) 50% X 25% X 80,638,837.64 10,079,854.70 Laba Netto Setelah Pajak 70,558,982.94 Sumber: Peneliti (2015) 43


Berikut

ini

dapat

dijelaskan

Perhitungan

Kewajiban

Perusahaan

berdasarkan laporan keuangan perusahaan apabila menggunakan tarif berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 Tabel 2 CV. Rajawali Bina Maju Perhitungan Laba – Rugi Periode : 1 Januari S/D 31 Desember 2014 URAIAN JAN-DES Penjualan 838,300,000.00 Harga Pokok Penjualan 490,384,310.00 Laba Brutto 347,915,690.00 Biaya Umum & Administrasi Biaya Gaji 238,850,000.00 Biaya Kantor 14,722,255.00 Biaya Telepon 5,217,728.00 Biaya Pln 6,880,183.00 Biaya Pdam 1,416,420.00 Biaya Penyusutan 190,266.36 267,276,852.36 Laba Netto Sebelum Pajak 80,638,837.64 Pajak Terutang (Pasal 4 Ayat 2) 1% X 838,300,000 8,383,000.00 Laba Netto Setelah Pajak 72,255,837.64 Sumber: Peneliti (2015)

Perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan kedua perundangan perpajakan tersebut dapat dilihat berdasarkan Tabel 3. Tabel 3 CV. Rajawali Bina Maju Perbandingan Penghitungan Laba – Rugi 1 Januari s/d 31 Desember 2014 Sebelum Penerapan PP No. 46 Th 2013 URAIAN JAN – DES Laba Netto Sebelum Pajak 80,638,837.64 PPh Terutang 10,079,854.70 Laba Netto Setelah Pajak 70,558,982.94

Sesudah Penerapan PP No. 46 Th 2013 JAN - DES 80,638,837.64 8,383,000.00 72,255,837.64

Sumber: Peneliti (2015)

44


Pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah kewajiban perpajakan apabila menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil dibandingkan dengan sebelum menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sehingga berdampak pada jumlah kewajiban perpajakan perusahaan menjadi lebih kecil sebesar Rp. 8.383.000,sedangkan jika menggunakan tarif sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp.

10.079.854,70 sehingga perusahaan

menanggung beban pajak lebih kecil senilai Rp. 1.696.854,70. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Laba Rugi Perusahaan Pada CV. Rajawali Bina Maju Berikut ini hasil analisa dari penerapan peraturan perpajakan yang sesuai oleh PT. New World Rubber Factory dan perbandingannya dengan apabila PT. New World Rubber Factory tidak menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Tabel 4 PT. New World Rubber Factory Perhitungan Laba – Rugi periode : 1 Januari S/D 31 Desember 2014 URAIAN JAN-DES Penjualan 662,455,337.00 Harga Pokok Penjualan 390,422,973.61 Laba Brutto 272,032,363.39 Biaya Umum & Administrasi Biaya Gaji 148,850,000.00 Biaya Listrik / Pdam / Telpon 72,268,946.00 Biaya Keperluan Kantor 7,199,496.00 Biaya Pemeliharaan Aktiva 11,179,800.00 Biaya Penyusutan 16,047,326.42 Biaya Lain-Lain 1,395,516,43 256,941,084.85 Laba (Rugi) Usaha 15,091,278.54 Pendapatan (Beban) Lain-Lain 13,495,090.00 Pendapatan Afal 58,342,875.00 Laba Netto Sebelum Pajak 86,929,234.54 Pajak Terutang (Pasal 29) 50% X 25% X 86,929,234.54 10,866,154,30 Laba Netto Setelah Pajak 76,063,080.24 Sumber: Peneliti (2015)

45


Berikut

ini

dapat

dijelaskan

Perhitungan

Kewajiban

Perusahaan

berdasarkan laporan keuangan perusahaan apabila menggunakan tarif berdasarkan PP No 46 Tahun 2013. Tabel 5 PT. New World Rubber Factory Perhitungan Laba – Rugi periode : 1 Januari S/D 31 Desember 2014 URAIAN JAN-DES Penjualan 662,455,337.00 Harga Pokok Penjualan 390,422,973.61 Laba Brutto 272,032,363.39 Biaya Umum & Administrasi Biaya Gaji 148,850,000.00 Biaya Listrik / Pdam / Telpon 72,268,946.00 Biaya Keperluan Kantor 7,199,496.00 Biaya Pemeliharaan Aktiva 11,179,800.00 Biaya Penyusutan 16,047,326.42 Biaya Lain-Lain 1,395,516,43 256,941,084.85 Laba (Rugi) Usaha 15,091,278.54 Pendapatan (Beban) Lain-Lain Pendapatan Afal Laba Netto Sebelum Pajak Pajak Terutang (Pasal 4 Ayat 2) 1% X 662,455,337 Laba Netto Setelah Pajak

13,495,090.00 58,342,875.00 86,929,234.54 6,624,553.37 80,304,681,17


Tabel 6 PT. New World Rubber Factory Perbandingan Penghitungan Laba – Rugi periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2014 Sebelum Penerapan Sesudah Penerapan PP 46 Nomor 2013 PP No. 46 Th 2013 URAIAN JAN - DES JAN – DES Laba Netto Sebelum Pajak 86,929,234.54 86,929,234.54 PPh Terutang 10,866,154.30 6,624,553.37 Laba Netto Setelah Pajak

76,063,080.24

80,304,681.17


46


Perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan kedua per-undangan perpajakan tersebut dapat dilihat berdasarkan Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa jumlah kewajiban perpajakan apabila menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil dibandingkan dengan sebelum menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, sehingga berdampak pada jumlah kewajiban perpajakan perusahaan menjadi lebih kecil sebesar Rp. 6.624.553,37,sedangkan jika menggunakan tarif sebelum penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp.

10.866.154,30 sehingga perusahaan

menanggung beban pajak lebih kecil senilai Rp. 4.241.600,93.

SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pajak penghasilan terutang badan akibat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta kaitannya terhadap laba rugi pada CV. Rajawali Bina Maju dan PT. New World Rubber Factory, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pada CV. Rajawali Bina Maju berdampak pada kecilnya kewajiban pajak penghasilan tentang masa pajak 2014 senilai Rp. 8.383.000,- sedangkan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan terutang Rp.10.079.854,70 sehingga CV. Rajawali Bina Maju menanggung beban pajak lebih kecil senilai Rp. 1.696.854,70. Begitu pula pada PT. New World Rubber Factory juga berdampak pada kecilnya kewajiban pajak penghasilan terutang masa pajak 2014 senilai Rp.

6.624.553,37,- sedangkan jika menggunakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan terutang Rp. 10.866.154,30 sehingga PT. NEW WORLD RUBBER FACTORY menanggung beban pajak lebih kecil senilai Rp. 4.241.600,93.

SARAN Berdasarkan beberapa simpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi CV. RAJAWALI BINA MAJU dan PT. NEW WORLD RUBBER FACTORY adalah

47


dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada laporan Laba Rugi CV. RAJAWALI BINA MAJU dan PT. NEW WORLD RUBBER FACTORY sebaiknya perusahaan dapat menekan biaya produksi untuk menghasilkan laba yang lebih besar untuk menutupi beban pajak yang harus dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011. Peraturan Pemerinta N0. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terhadap laporan laba rugi perusahaan. PSAK No.1 (Revisi 2009). PT. Remaja Rosdakarya. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

48

Citra Mudjitianing Asih, Syafi i, Arief Rachman Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya

Recommend Documents