PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PBB DESA SRIGONCO (Studi Pada Wajib Pajak di Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Email:
[email protected] ABSTRAK Pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Tujuan pendidikan yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama tentang potensi pajak bagi perkembangan pembangunan negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling, yaitu penentuan sampel secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kepustakaan, dokumentasi dan kuesioner. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS. Pengujian hipotesis dengan uji t membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan 5,575. Dengan demikian dalam meningkatkan penerimaan dari sektor PBB maka perlu adanya sosialisasi dan diklat khusus dari pihak Direjen Pajak mengenai pemahaman perpajakan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di desa Srigonco kabupaten Bantur kabupaten Malang mengingat wajib rata-rata berpendidikan SD, dengan demikian wajib pajak dapat mengerti dan paham akan pajak, sehingga tidak keberatan untuk melaporkan objek pajaknya dan melakukan pembayaran.
Kata Kunci: Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Desa Srigonco, Kecamatan bantur, Kabupaten Malang.
PENDAHULUAN Pendidikan merupakan aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya. Tujuan pendidikan yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama tentang potensi pajak bagi perkembangan pembangunan negara Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Iuran dari masyarakat itu berupa pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.. Unsur pendidikan sangat penting bagi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara tepat waktu karena wajib pajak yang memiliki pendidikan yang baik sudah mengetahui dan memahami ketentuan dan tata cara perpajakan. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur tarif pajak, tata cara pembayaran, dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem selft assessment yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan di sini fiskus berperan dalam memberikan penyuluhan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemberian kepercayaan yang sangat besar kepada wajib pajak ini selayaknya perlu diimbangi dengan instrumen pengawasan yang memadai agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan oleh wajib pajak. Faktor terpenting dari sistem tersebut adalah adanya kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Harahap (2004:42) menyatakan bahwa dianutnya sistem self assessment membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela
(voluntary compliance). Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Devano, 2006:110). Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tidak terlepas dari pengetahuan Wajib Pajak terhadap manfaat perpajakan. Pengetahuan yang baik maka berdampak pada keteladanan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sedangkan pengukuran tingkat pendidikan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diketahui dari pengetahuan tentang manfaat dan fungsi pajak, pengetahuan tentang sanksi pajak dan pengetahuan tentang proses pelaporan pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Penerimaan negara dari sektor pajak harus semakin ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada dana bantuan luar negeri yang semakin dan secara nyata dapat membawa dampak terhadap kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu ditumbuhkan secara terus-menerus. Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk
mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Masalah pendidikan masyarakat di desa Srigonco kecamatan Bantur kabupaten Malang sebagian besar lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi hanya sebagian kecil saja, dan bahkan ada masyarakat yang tidak bersekolah. Dalam hal ini pendidikan wajib pajak yang belum maju atau masih terbelakang akibatnya pandangan mengenai hakekat dan arti pembayaran pajak serta kesadaran dalam melaksanakan kewajiban dan mengalami kesulitan, sehingga menyebabkan program pembangunan akan mengalami hambatan. Dengan demikian pendidikan sebagai faktor pembangunan, baik dalam proses maupun pembudidayaan hasilnya. Hal ini secara merata terlihat dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan. Oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini menggunakan metode Random Sampling, yaitu penentuan sampel secara acak. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kepustakaan, dokumentasi dan kuesioner. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS.
HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Linear Berganda Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel layanan pajak Drive Thru (X1) terhadap variabel peningkatan penerimaan pajak penghasilan (Y). Hasil uji regresi diketahui pada tabel berikut: Tabel
1:
Uji Regresi Sederhana
Linier
B Variabel Unstandardized Keterangan Coefficients Constant 11,636 Signifikan (X)
0,530
Signifikan
Square = 0,530 Sumber: Diolah, 2015 Dari tabel 1, dapat dibuat persamaan regresi untuk mengukur tingkat pengaruh dari masing-masing indikator dari variabel tingkat pendidikan (X) kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y), adapun persamaan regresi yang digunakan adalah : Y = a + bX Y = 11,636 + 0,530X ketika tidak ada variabel tingkat pendidikan (X) maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) sebesar nilai konsana yaitu sebesar 11,636 namun ketika variabel tingkat pendidikan (X) bertambah 0,530 maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) bertambah menjadi 12,166.
X
bebas yaitu variabel tingkat pendidikan (X) = Koefisien regresi (X) sebesar 0,530 dengan tanda menyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan (X) mempunyai hubungan yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y).
Dari hasil analisa didapatkan nilai signifikan kurang dari 0,050 maka variabel tingkat pendidikan (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y). Hasil analisis didapatkan nilai R Square (R2) sebesar 0,645 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel tingkat pendidikan (X) berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) sebesar 64,5%..
Pengujian Hipotesis Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat pendidikan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y). Penjelasan sebagai berikut: Uji t (Parsial) U Uji t di lakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel tingkat pendidikan (X) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Y), adapun besarnya nilai variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui pada tabel berikut: Tabel 2 : Hasil Uji t t t Beta Sig t hitung tabel (X1) 5,575 1,658 0,603 0,000 Sumber: Diolah, 2015 Variabel
Y
= Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel
didapatkan nilai thitung variabel tingkat pendidikan (X) sebesar 5,575 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,658 dengan Beta 0,603 artinya variabel tingkat pendidikan (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) sebesar 60,3%. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisa yang telah disajikan dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel tingkat pendidikan (X) berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) dengan nilai Unstadardized Coefficients (B) untuk variabel tingkat pendidikan (X) sebesar 0,530. Hasil uji t membuktikan bahwa variabel tingkat pendidikan (X) berpengaruh secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) dengan nilai variabel tingkat pendidikan (X) sebesar 5,575. Mengingat variabel tingkat pendidikan (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB (Y) maka dalam meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Srigonco kecamatan Bantur kabupaten Malang maka perlu adanya sosialisasi dari pihak direktorat jenderal pajak mengenai pemahaman perpajakan dan proses pemabayarannya kepada wajib pajak berhubung di desa Srigonco sesuai studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa di desa Srigonco rata-rata berpendidikan SD, selebihnya SMP dan SMA bahkan ada yang tidak sekolah. Sedangkan yang Sarjana tidak sebanding. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman lebih mendalam
melalui pelatihan khusus mengenai perpajakan dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak dapat mengerti dan paham akan pajak, proses pembayaran PBB dan fungsi dari pajak itu sendiri. Dengan demikian, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan objek pajaknya dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya tanpa ada paksaan. Untuk melakukan proses pelatihan bagi wajib itu tidak telepas juga dari tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur direktorat jenderal pajak oleh. Karena dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak direktorat jenderal pajak, maka akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam melakukan kegiatan sosialisasi atau diklat khusus tentang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan di desa Srigonco kecamatan Bantur kabupaten Malang. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di desa Srigonco juga tidak terlepas dari kerjasama dengan aparatur desa dan kecamatan untuk proses pendataan dan pemetaan sehingga dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan penyajian tersebut didapatkan suatu konsep bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB di desa Srigonco kabupaten Bantur kabupaten Malang, dapat ditingkatkan jika dilakukannya pemahaman kepada wajib pajak melalui sosialisasi pelatihan khusus berhubung karena wajib rata-rata berpendidikan SD, dengan demikian wajib pajak dapat mengerti dan paham akan pajak, sehingga tidak keberatan untuk
melaporkan objek pajaknya melakukan pembayaran.
dan
Menurut Tirtarahardja (2005), pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggungjawab menetapkan citacita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembagalembaga ini meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan, seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan ada dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Sebagai suatu komponen, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk pencapaian tujuan (Tirtarahardja, 2005). Mengingat karena wajib pajak di desa Srigonco masih banyak yang berpendidikan SD serta SMP dan melihat dari pengertian dan tujuan pendidikan di atas, maka dengan adanya pelatihan khusus tentang perpajakan terutama Pajak Bumi dan Bangunan bagi wajib pajak di desa Srigonco, diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi wajib pajak terutama wajib
pajak mengerti tentang perpajakan, manfaat dan fungsi dari dari pajak serta proses pembayaran pajak. Dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya tepat waktu. Hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan program pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Apabila penerimaan negara dari sektor pajak meningkat sesuai dengan target dan program pemerintah maka dapat mengurangi ketergantungan pada dana bantuan luar negeri dan secara nyata dapat membawa dampak terhadap kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu ditumbuhkan secara terusmenerus. Hal tersebut adalah salah satu upaya untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak juga dapat berdampak juga pada pembangunan yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian pendidikan dan pelatihan khusus bagi wajib pajak sangat diperlukan sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan tentang manfaat dan fungsi pajak, pengetahuan tentang sanksi pajak dan pengetahuan tentang proses pelaporan pajak. KESIMPULAN Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa, variabel tingkat pendidikan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB, maka perlu adanya sosialisasi dari pihak
perpajakan mengenai pemahaman perpajakan dan proses pemabayarannya kepada wajib pajak berhubung di desa Srigonco sesuai studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa di desa Srigonco rata-rata berpendidikan SD, selebihnya SMP sedikit SMA dan tidak bersekolah. Sedangkan yang Sarjana tidak sebanding. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman lebih mendalam melalui pelatihan khusus mengenai perpajakan dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak dapat mengerti dan paham akan pajak, proses pembayaran PBB dan fungsi dari pajak itu sendiri. Dengan demikian, wajib pajak dapat dengan mudah melaporkan objek pajaknya dan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya tanpa ada paksaan. Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak terutama Pajak Penghasilan bisa tercapai. DAFTAR PUSTAKA Abdul, Asri Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik Integritas Dinamika Press Sony, Devano dan Siti Kurnia Rahayu.
2006. Perpajakan: Konsep Teori dan Isu. Jakarta: Penada Media Group. www.ortax.org/ortax/. Tanggal akses, 25 Juli 2015.
