e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017)
IMPLIKASI DAN EVALUASI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PADA WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SINGARAJA Desak Putu Ayu Diah Dewantari1 Gde Erni Sulindawati1Anantawikrama Tungga Atmadja2 Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {
[email protected] [email protected],
[email protected]} Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi serta evaluasi yang dilakukan dari program Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama ingaraja.Inti dari program Tax Amnesty adalah adanya penghapusan pajak terutang dan bebas dari sanksisanksi tertentu.Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan observasi dan wawancara terhadap petugas KPP Pratama Singaraja dan beberapa Wajib Pajak dengan menggunakan purposive sampling.Penelitian ini melihat bagaimana implikasi serta evaluasi program Tax Amnesty terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama ingaraja.Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi positif dari program Tax Amnesty antara lain meningkatkan penerimaan pajak ,melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tidak ada implikasi negatif dari program tersebut.Implikasi yang terjadi termasuk pada jenis implikasi manajerial. Evaluasi dari program tax amnety antara lain meningkatkan sosialisasi dan memfokuskan kepada Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak Prominen, Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak dan Wajib Pajak UMKM. Evaluasi yang dibahas menggunakan model evaluasi UCCLA dan Brinkerhoff. Kata kunci: Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Implikasi, Evaluasi
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) Abstract This study aimed at investigating the implication and evaluation of the Tax Amnesty Program on taxpayers’ fidelity level as an attempt to increase tax revenue at Tax Office Singaraja. The essence of the Tax Amnesty was the abolition payable taxes and being free from certain sanctions. This taxation policy was expected to increase the fidelity of taxpayers and tax revenue. This study used primary and secondary data collected from observations and interviews with Tax Office Singaraja officers and a few taxpayers selected by using purposive sampling technique. This study investigated the implication and evaluation of the Tax Amnesty program on taxpayers’ fidelity level as an attempt to increase tax revenue at Tax Office Singaraja. The technique of analysing data applied in this study was interactive analysis technique. The steps were data reduction, data presentation and conclusion withdrawal.The results of the analysis showed that the positive implications of the Tax Amnesty program were increasing tax revenue, creating new tax objects, guaranteeing the confidentiality of new taxpayers, abolishing payable taxes, and increasing the taxpayers’ fidelity level. There was no negative implication resulted from the program. The implications resulted were included in managerial implications. The evaluations of the Tax Amnesty program were increasing socialization and focusing on new taxpayers, prominent taxpayers, taxpayers with tax arrears, and micro, small and medium enterprises tax payers. The evaluations disscussed were using the UCCLA and Brinkerhoff evaluation models. Key words: tax amnesty, taxpayers’ fidelity, tax revenue, implication, evaluation.
PENDAHULUAN Keberhasilan pembangunan nasionalsangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Segala bentuk fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya didasari oleh alokasi dana yang tersedia yang mana anggaran dana tersebut mayoritas bersumber dari penerimaan pajak. Tidak hanya itu sumber pendapatan negara sangat mempengaruhi kegiatan operasional suatu negara, baik dalam bentuk kegiatan dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Diana (2009), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berbagai bentuk pajak yang telah ditetapkan pemerintah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan sebagainya diharapkan dapat dikelola dengan
sebaik – baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, berdasarkan data yang diperoleh dari websiteresmi kemenkeu menunjukkan adanya fluktuasi tingkat penerimaan pajak di Indonesia. Sebesar 70% dari pendapatan negara merupakan bersumber dari penerimaan pajak.Menurut Yeni (2013), penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.Besarnya penerimaan pajak yang diperoleh tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan masyarakat Wajib Pajak di Indonesia.Menurut Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Realitanya, masih ada masyarakat Wajib Pajak yang belum sadar memenuhi kewajibannya dan yang masih menyembunyikan hartanya. Salah satunya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja memberikan data tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai berikut :
Tabel 1.2 Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Singaraja, Bali Tahun 2013 - 2015
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) Total Realisasi Tingkat WP yang Tahun Kepatuha menyampaikan n (%) SPT (orang) 2013 67 29.654 2014 68 29.931 2015 68 28.516 Sumber : KPP Pratama Singaraja
WP yang Wajib menyampaikan SPT (orang)
Total WP Terdaftar (orang)
44.097 44.257 41.732
56.648 60.886 64.517
Berdasarkan tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tahun kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan namun tidak sebanding dengan bertambahnya
jumlah Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan total realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT. Begitu pula dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang disajikan pada tabel berikut :
Tabel 1.3 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Singaraja, Bali Tahun 2013 – 2015 Total Realisasi WP yang Wajib Tingkat WP yang Total WP Terdaftar Tahun menyampaikan SPT Kepatuhan (%) menyampaikan (badan) (badan) SPT (badan) 2013 63 879 1.405 2.194 2014 60 853 1.433 2.369 2015 65 923 1.431 2.502 Sumber : KPP Pratama Singaraja Lain halnya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, yang mana setiap tahunnya juga mengalami peningkatan yang tidak sebanding dengan Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan total realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT. Fluktuasi terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja terlihat daam data yang diperoleh yang mana 74,27 % dan meningkat secara signifikan di tahun berikutnya menjadi 99,16 % berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak. Namun, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11, 80 % walaupun jumlah Wajib Pajak tetap mengalami peningkatan. Oleh karena ketidakstabilan tersebut, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai program khususnya untuk meningkatkan kepatuhan WajibPajak disertakan dengan realisasi penerimaan pajak yang juga ikut meningkat. Salah satunya, dengan
memberlakukan tax amnesty. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang - Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak pasal 1 mengatakan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yangseharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasiperpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan ,dengan cara mengungkap Harta dan membayar UangTebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Ditetapkannya suatu kebijakan tidak lepas dari tujuan atau target yang diharapkan dapat tercapai. Dalam proses pencapaian tersebut, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan implikasi baik secara menyeluruh atau hanya pada bidang-bidang tertentu saja.Menurut Guntur tahun 2014 pada dasarnya implikasi bisa kita definisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) suatu penelitian.Implikasi tersebut bisa bersifat negatif dan ada pula bersifat positif. Sama halnya dengan kebijakan program tax amnestymemiliki implikasi yang diperkirakan terjadi. Adapun macam-macam implikasi anatara lain (a) implikasi teoristis yang mana dalam bagian ini seorang peneliti menyajikan berbagai gambar secara lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian tersebut. Tujuannya untuk meyakinkan para penguji terhadap kontribusi ilmu pengetahuan maupun teori yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah penelitian; (b) mplikasi manajerial yang mana bagian ini seorang peneliti menyajikan implikasi mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa dikaitkan dengan berbagai temuan yang di dapatkan dari penelitian tersebut.Implikasi manajerial dapat memberikan suatu kontribusi yang praktis untuk manajemen; (c) implikasi metodologiyang mana bagian ini cenderung bersifat operasional serta mampu menyajikan refleksi penulis tentang metodologi yang hendak digunakan di dalam penelitian yang dilakukan. Secara garis besar implikasi positif yang terjadi ketika program tax amnestyini diterapkan diantaranya (1) meningkatkan pendapatan negara; (2) melahirkan obyek pajak baru; (3) rahasia wajib pajak peserta pengampunan pajak (tax amnesty) terjamin keamananannya; (4) meningkatkan pertumbuhan industri properti di tanah air; (5) penghapusan pajak yang seharusnya terhutang; dan (6) meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Implikasi negatif yang diperkirakan akan terjadi dengan diterapkannya program tax amnestyantara lain (1) kenaikan harga tanah; (2) rawan kegagalan; (3) berkurangnya ketaatan membayar pajak bagi wajib patuh. Untuk mengetahui seberapa jauh implikasi pada kebijakan suatu program maka perlu dilakukan sebuah evaluasi.Bukan hanya perlu, melainkan dihimbau untuk menjadi suatu kewajiban.Definisi dari evaluasi seperti yang ditulis oleh Raph Tyler dalam buku Tayibnapis (2000), yaitu evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Evaluasi dapat mempunyai dua fungsi yaitu fungsi formatif , evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan
(program, orang, produk dan sebagainya). Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban keterangan, seleksi atau lanjutan. Menurut Tayibnapis (2000) ada banyak model evaluasi, tetapi hanya akan dibicarakan beberapa model yang popular dan banyak yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program yaitu (1) model evaluasi CIPP; (2) model evaluasi UCLA; (3) model evaluasi Brinkerhoff; (4) model Stake atau model Countenance Pada model evaluasi CIPP dicetuskan oleh Desman pada tahun 2015.Evaluasi model CIPP dapat di terapkan dalam bidang pendidikan, manajemen, perusahaan dan sebagainya, serta dalam berbagai jenjang, baik proyek, program maupun institusi. Model evaluasi UCLA diungkapkan oleh Alkin yang mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan, dan menganilis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif. Alkin mengemukakan lima macam evaluasi yakni (a) system assessment; (b) program planning; (c) program implementation; (d) program improvement; (e) program certification Brinkerhoff dan Cs pada tahun 1983 mengemukakan tiga golongan evaluasi dalam model evaluasi Brinkerhoff yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator lain, namun dalam koposisi dan versi mereka sendiri antara lain (a) fixed vs emergent evaluation design; (b) formative vs summative evaluation; (c) design eksperimental dan desain quasi eksperimental vs natural inquiry Stake (1967), analisis proses evaluasi yang di kemukakannya membawa dampak yang cukup dalam bidang ini dan meletakkan dasar yang sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Kebijakan Tax Amnesty selain tahun 2016 sudah pernah dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama, pengampunan pajak sudah dilakanakan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden RI No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak yang
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) kemudian secara berturut-turut diikuti Keppres No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 345/KMK.04/1984 tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak jo. Pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty)pada saat itu tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Ragimun, 2008). Menurut Santoso (2009), pengampunan pajak (tax amnesty) seringkali dijadikan alat untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selain itu, di dalam hasil penelitian Ngadiman (2015) menyatakan bahwa rasio tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio tax amnestyakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut juga dikuatkan oleh Jacques (2009) yang menunjukkan bahwa tax amnesty secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Dalam penelitian Ragimun (2008) mengatakan dari sisi yang berbeda mengenai penelitiannya yang menunjukkan implementasi Tax Amnesty dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana implikasi serta jenis implikasi yang sesuai dalam pelaksanaan tax amnestypada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja? Bagaimana hasil evaluasi serta model evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty)pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja? METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini,
data akan dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak berupa jumlah Wajib Pajak, jumlah penerimaan pajak, prosedur pelaksanaan, implikasi dan evaluasi kebijakan serta data lain yang berkaitan dengan penelitian Data Sekunder yang dimaksud menurut Suwardani (2015) (dalam Yuliantini,2016) data sekunder digunakan untuk memperkuat penemuan dan memadukan hasil dari data-data primer yang didapat sebelumnya. Data sekunder ini berupa hasil observasi maupun wawancara dengan informan terkait. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada tiga yaitu teknik wawancara, teknik observasi dan teknik dokumentasi. Tujuan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan diantaranya (a) wajib Pajak berprofesi berbeda, untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mereka tentang manfaat pengampunan pajak (tax amnesty), mengetahui rutin atau tidaknya membayar pajak, dan sumber informasi dan (b) petugas di KPP Pratama Singaraja diantaranya Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi serta AR (Account Representative) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh implikasi pelaksanaan program tax amnesty dan evaluasi yang dilakukan selama pelaksanaan program tax amnesty. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan observasi partisipatif , artinya bahwa peneliti akan melaksanakan tinjauan langsung ke objek yang dituju , dalam hal ini peneliti akan berkunjung langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama wilayah Singaraja. Teknik dokumentasi artinya peneliti dapat menyusun panduan studi dokumentasi yang berisikan dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penelitian, dalam hal ini data peningkatan pendapatan pajak dan data kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja tahun 2012 – 2015. Teknik Analisis Data
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) Teknik analisis digunakan dalam penelitian ini mengikuti apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Moleong (2005) sebagai teknik analisis interaktif (interactive model of analysis) dengan tahapan sebagai berikut (1)reduksi data (data reduction), sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara maupun observasi; (2) penyajian data (data display), karena data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya verifikasi dan pengambilan tindakan maka penyajian data ini digunakan dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap konteks penelitian; dan (3) menarik kesimpulan (verifikasi), sebagai proses mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi-proporsi penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN Pada dasarnya setiap program atau kegiatan apapun pasti memiliki implikasi yang bersifat positif dan negatif. Program tax amnesty yang saat ini masih berjalan secara umum memberikan implikasi yang cukup signifikan, baik dari segi kepatuhan atau pun penerimaan pajaknya. Berikut implikasi positif yang terjadi dengan direalisasikannya program tax amnesty (1) meningkatkan Pendapatan Negara, dalam hal ini menambah pendapatan pemerintah kabupaten Buleleng khususnya pada penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan narasumber (Satya selaku AR Seksi WASKON I, Suastika selaku KaSi Pelayanan dan Terah selaku KaSi Pengolahan Data dan Informasi) yang mengatakan program tax amnesty memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada penerimaan pajak; (2) melahirkan obyek pajak baru, seperti yang dikatakan Suastika selaku KaSi Pelayanan, bahwa bahwa untuk program pengampunan pajak (tax amnesty) periode ke II memfokuskan pada empat Wajib Pajak salah satunya Wajib Pajak Baru yang terdaftar; (3) rahasia wajib pajak peserta pengampunan pajak (tax amnesty) terjamin keamananannya. Karena
sistem administrasi dalam program ini sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan.Sehingga proses penyimpanan data para pembayar pajak bisa dilakukan dengan aman dan sangat rahasia; (4) penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, yang mana hal tersebut juga diungkapkanTerah (KaSi PDI) dalam pernyataanya dikatakan bahwa ketika Wajib Pajak tersebut mengikuti program tax amnestyartinya utang yang dimiliki Wajib Pajak sebelum adanya program tax amnestyhanya perlu membayar pokok dari pajak yang seharusnya dibayar dan bebas dari sanksisanksi tertentu; dan (5) meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Satya (AR Seksi WASKON I) mengatakan kepatuhan material dan kepatuhan formal Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja meningkat. Selain implikasi positif tentunya tidak lepas dengan implikasi negatif yang mungkin terjadi, seperti berkurangnya ketaatan membayar pajak, hal ini berlaku kepada wajib pajak yang selama ini sujib pajak sudah taat membayar pajak, dengan melihat banyak keringanan dalam program tax amnesty ditakutkan akan membuat wajib pajak tersebut enggan membayar pajak. Hal tersebut dibantah oleh narasumber dengan pernyataan bahwa tidak ada ketidakadilan dalam program tax amnesty, namun tidak dipungkiri Wajib Pajak ada yang merasa seperti itu dan rawan kegagalan, mengingat sebelumnya program tax amnesty pernah dilaksankaan dua kali namun mengalami kegagalan. Untuk tahun ini, Satya mengungkapkan program tax amnesty dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari presentase serta perkembangan program tax amnesty di KPP Pratama Singaraja sudah bagus. Menurut peneliti, setelah mendapat hasil penelitian tentang implikasi program tax amnesty terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya penerimaan pajak pada wilayah kerja KPP Pratama Singaraja termasuk dalam implikasi manajerial.Dalam implikasi manajerial yang mana peneliti dapat menyajikan implikasi mengenai kebijakan-kebijakan yang bisa dikaitkan dengan berbagai temuan yang di
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) dapatkan dari penelitian tersebut. Implikasi manajerial dapat memberikan suatu kontribusi yang praktis untuk manajemen. Artinya, peneliti mengambil kesimpulan terkait implikasi kebijakan program tax amnesty yang masih terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan lebih baik dai sebelumnya, dengan adanya program tax amnesty membuat Wajib Pajak Baru yang selama ini belum memiliki NPWP akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja bertambah sampai pada 09 Desember 2016 sebesar Rp 25.512.706.473 Dalam setiap pelaksanaan suatu program pasti selalu terdapat masalah-masalah yang ditemukan.Maka diperlukan kegiatan evaluasi untuk mengantisipasi dan menemukan solusi dari masalah-masalah dalam program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara beberapa masalah dan solusi ditemukan selama berjalannya program tax amnesty yaitu (1) kekhawatiran ketidakpatuhan Wajib Pajak setelah program tax amnesty berakhir. Satya menekankan untuk mengatasi hal tersebut WP yang sudah mengikuti program tax amnesty secara otomatis segala harta yang dilaporkan akan tersimpan di KPP Pratama Singaraja. Sehingga, ketika WP kedepannya tidak patuh, petugas usdah mempunyai dasar untuk menghimbau WP tersebut agar membayar pajak; (2) masih minimnya pemahaman Wajib Pajak tentang tata cara penggunaan teknologi informasi dalam melaporkan SPT Wajib Pajak yang bersangkutan. Maka dari itu, KPP Pratama Singaraja menyediakan jasa untuk membantu Wajib Pajak yang memang belum mengerti atau paham tentang program tax amnesty; dan(3) belum sepenuhnya Wajib Pajak yang ada di Singaraja melaporkan hartanya kepada petugas. Kurangnya kesadaran menjdi salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi.KPP Pratama Singaraja tetap gencar melakukan sosialisasi dan kampanye simpatik antar kecamatan dan turun langsung ke lapangan. Hasil evaluasi yang dibahas adalah sejauh mana program tax amnestyberkembang di setiap wilayah di Bali. Menurut Terah sebagai
Kepala Pengolahan Data dan Informasi mengatakan, dari hasil evaluasi yang diperolehnya untuk KPP Pratama Singaraja program tax amnesty dari periode I ke periode II mengalami peningkatan sehingga KPP Pratama Singaraja beranggapan bahwa masayarakat di Singaraja khususnya pada Wajib Pajak di Singaraja mempunyai tingkat kesadaran yang cukup tinggi dan memang memanfaatkan waktu yang diberikan pemerintah untuk mengikutitax amnesty. Suastika menambahkan untuk hasil evaluasi pada periode pertama lebih memfokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, dan untuk periode kedua difokuskan untuk empat Wajib Pajak yang menjadi sasaran dalam program tax amnesty tahun ini. Berikut empat fokus yang disebutkan antara lain (1) wajib pajak baru yang terdaftar, ketika ada Wajib Pajak Baru mendaftar dan mencari NPWP, maka petugas akan menawarkan kepada Wajib Pajak Baru yang dilihat berpotensi dapat mengikuti program tax amnesty. Kemudian akan diberikan informasi lebih lanjut mengenai program tax amnesty dengan menggunakan media SMS (Short Message Service) Blash atau Broadcast; (2) wajib pajak prominen, adalah Wajib Pajak yang masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia yang dikutip dari Infonawacita. Wajib Pajak Prominen di Singaraja seperti DPRD, Notaris dan Dokter yang kemudian disurati bagi yang belum melaporkan hartanya; (3) wajib pajak yang masih memiliki tunggakan atau pajak kurang dibayar, segera dipanggil oleh KPP Pratama Singaraja untuk segera membayar tunggakan tersebut serta diarahkan apabila Wajib Pajak tersebut berpotensi mengikuti program tax amnesty; dan (4) wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), yang mana sudah dilakukan sosialisasi di beberapa pasar dan ke seluruh kecamatan terkait program tax amnesty. Kembali lagi kepada Wajib Pajak memilih untuk mengikuti program tax amnesty atau tidak.Karena dalam program pengampunan pajaktax amnesty tidak bersifat wajib, melainkan sebagai pilihan khususnya bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan hartanya secara jujur.Akan lebih baik bila Wajib Pajak yang belum jujur terkait kepemilikan harta, agar mengikuti program tax amnesty.
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) Menurut peneliti, evaluasi yang dibahas termasuk menggunakan model evaluasi UCCLA dan Brinkerhoff. Dalam model UCCLA yang dikemukakan oleh Alkin (1969) ada lima jenis evaluasi yang terbagi dalam model ini yaitu (a) system assessment; (b) program planning; (c) program implementation; (d) program improvement; dan (e) programcertification Pada model Brinkerhoff Untuk model evaluasi Brinkerhoff, Brinkerhoff dan Cs pada tahun 1983 mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator lain, namun dalam koposisi dan versi mereka sendiri. Dari ketiga golongan tersebut peneliti menyesuaikan yang tepat dan sesuai dengan penelitiannya yaitu Fixed vs Emergent Evaluation Design. Desain evaluasi yang tetap (fixed) ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Desain fixed ini relatif memakan biaya banyak. Kegiatankegatan berkisar antara membuat pertanyaanpertanyaan, menyiapkan dan membuat instrumen, menganalisis hasil evaluasi, dan melaporkan secara formal hasil evaluasi kepada pemakai.Desain evaluasi emergent dibuat untuk berdaptasi dengan pengaruh dan situasi yang sedang berlangsung dan berkembang seperti menampung pendapatpendapat audiensi, masalah-masalah, kegiatan program. Observasi, studi kasus, dan laporan tim penyokong merupakan contoh evaluasi ini. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Implikasi positif dari dilaksanakannya program pengampunan pajak (tax amnety) tahun 2016 antara lain meningkatkan penerimaan pajak, melahirkan objek pajak baru, terjaminnya rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak yang terutang dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan untuk implikasi negatif dapat disimpulkan tidak ada atau tidak terjadi.Implikasi yang terjadi pada program pengampunan pajak (tax amnesty) temasuk pda jenis implikasi manajerial. Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Singaraja dapat dikatakan
lebih baik dai sebelumnya, dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) membuat Wajib Pajak Baru yang selama ini belum memiliki NPWP akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak. Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, membuat penerimaan pajak di KPP Pratama Singaraja bertambah sampai pada 09 Desember 2016 sebesar Rp 17.306.666.130. Evaluasi dari tax amnesty tahun 2016 antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Singaraja dan memfokuskan pada strategi yang menjadi sasaran program pengampunan pajak (tax amnety) tahun 2016 periode selanjutnya. Antara lain, memfokuskan kepada Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak Prominen, Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak dan Wajib Pajak UMKM. Evaluasi yang dibahas menggunakan model evaluasi UCCLA dan Brinkerhoff. Saran Saran untuk penelitian ini adalah kepada KPP Pratama Singaraja sebagai pihak yang memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang berdomisili di Singaraja, diharapkan agar dapat membagi job desk secara adil dan efektif serta efisien. Diharapkan pula pada penelitian selanjutnya dapat memperbesar jangkauan area penelitian yang tidak hanya di KPP Pratama Singaraja namun juga bisa dengan membandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah lain sehingga terdapat perbedaan terkait dengan pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016 yang satu dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang lainnya. DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2016. Model Evaluasi Program. [Online]. Tersedia di : http://teoribagus.com/model-evaluasiprogram.htm [diakses pada 28 November 2016] Atmadja, Anantawikrama Tungga. 2006. Penyertaan Modal Sosial Struktur Pengendalian Intern pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol.7 No.1 Tahun 2017) Studi Kausu pada Lima LPD di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Tesis Akuntansi yang tidak diterbitkan pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga . Surabaya Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis. Yogjakarta: Andi Yogjakarta
Ngadiman dan Huslin, Daniel. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi, Vol. XIX, No.02 Ragimun.2008. Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia.
Guntur, Laksamana. 2014. Penjelasan Tentang Proposisi, Implikasi dan Inferensi. [Online]. Tersedia di: (https://guntur24.wordpress.com/2014/0 3/11/et-2014penjelasan-tentangproposisi-implikasi-dan-inferensi/) [diakses pada tanggal 12 November 2016]
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
Kementrian Keuangan. 2016. Direktorat Jendral Pajak. Amnesti Pajak.[Online]. Tersedia di. (http://www.pajak.go.id/amnestipajak) [diakses pada tanggal 15 Oktober 2016]
Urip, Santoso dan Justina, Setiawan. 2009. Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara :Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia. Sosiohumaniora, Vol. 11, No. 2, Hal : 111 – 125
Tayibnapis, Farida. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta
