DESAIN SISTEM MONITORING CONTROL AND SURVEILLANCE NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA HARMIN SARANA

DESAIN SISTEM MONITORING CONTROL AND SURVEILLANCE NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA

HARMIN SARANA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Desain Sistem Monitoring, Control and Surveillance Nasional dalam Pembangunan Kelautan Indonesia” adalah karya saya dengan arahan dan bimbingan komisi pembimbing serta belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor,

Februari 2007.

Harmin Sarana C526010194

ABSTRAK HARMIN SARANA. Desain Sistem Monitoring Control and Surveillance Nasional dalam Pembangunan Kelautan Indonesia. Dibimbing John Haluan sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Daniel R. Monintja, Tommy H. Purwaka dan Hartrisari Hardjomidjojo sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Wilayah perairan laut Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan serta pelayaran internasional.Keadaan ini memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi dan memanfatkannya secara ilegal. Kerugian Indonesia dari kegiatan-kegiatan ilegal ini sangat besar jumlahnya. Untuk mengantisipasi kegiatan pelanggaran hukum ini perlu diterapkan suatu sistem keamanan di laut. Sistem keamanan di laut di masa depan seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi ini harus tercermin dari struktur organisasi, mekanisme dan prosedur serta pelibatannya di laut. Salah satu bentuk nyata dari strategi tersebut adalah diberlakukannya sistem monitoring, control and surveillance nasional. Di Indonesia sistem MCS telah mulai dirintis untuk dilaksanakan, namun masih bersifat parsial dan sektoral. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan pendekatan kesisteman untuk menyusun suatu desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia. Fokus permasalahan dalam studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan MCS di Indonesia pada saat ini dan kendala-kendala yang dihadapi serta membandingkan dengan pelaksanaan MCS di negara-negara lain di dunia sebagai patok duga. Dari analisis existing condition pada saat ini dan dengan membandingkan dengan negara- negara lain di dunia dalam pelaksanaan MCS dalam bidang kelautan, dapat dik etahui posisi Indonesia pada saat ini yang ternyata masih berada pada level yang rendah.Untuk meningkatkan kondisi ini Indonesia harus meningkatkan landasan operasional MCS dan selanjutnya meningkatkan pelaksanaan MCSnya. Dari analisis kebutuhan MCS dengan menggunakan expert judgment dan studi kepustakaan, didapat faktor-faktor kunci MCS untuk meningkatkan kinerja sistem MCS nasional. Untuk meningkatkan kinerja MCS Indonesia, perlu adanya pembenahan aspek lisensi dan legislasi. Adapun kebijakan nasional yang perlu diterapkan dalam pengembangan MCS nasional adalah : (1) Pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS, (3) Penerapan good governance dalam pelaksanaan MCS, (4) Pengembangan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional sistem MCS, (5) Peningkatan kinerja operasional MCS untuk pengakuan internasional, (6) Pembentukan sistem kelembagaan dalam pelaksanaan MCS kelautan, (7) Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk Coast Guard Indonesia. Key words : MCS, patok duga, desain sistem, expert judgment, coast guard.

ABSTRACT HARMIN SARANA. National Monitoring, Control and Surveillance Design System for Marine Development in Indonesia. Guided by John Haluan as the Chief of the Advisory Committee and Daniel R. Monintja, Tommy H. Purwaka, and Hartrisari Hardjomidojo as members of the Advisory Committee. Indonesian sea areas are rich in natural resources and possessing a strategic position in international sea traffic. These factors stimulate plenty of third parties to illegally exploit and utilize those sea waters. Illegal activities significantly disadvantage Indonesia. To anticipate those illegal activities, Indonesia should employ a maritime security system. A maritime security system in the future should be built on ideas which synergize the strengths of the organizations that enforce it. The synergy should be reflected in the organizational structure, mechanism, procedures, and the realization of those values in the sea. One of the tangible ways of such strategies is to employ a national monitoring, control, and surveillance (MCS) system. The MCS system was already put into practice in Indonesia; but is still very partial and also sectored. Hence, it is necessary to perform a systemic approach assay to design a national MCS system in the development of Indonesian maritime. The focus of this study is to examine the implementation of MCS in Indonesia today and also its current problems by benchmarking them with the actualization of MCS in other countries in the world. Based on the existing condition analysis and also by comparing the actualization of maritime MCS in other countries, it can be concluded that Indonesia still operates at a relatively low level. Therefore, to improve this condition Indonesia has to increase its MCS operating principles and actualizations. MCS needs are analyzed by expert judgment and library studies, which indicate the key factors necessary to increase national MCS performance. To improve the Indonesian MCS performance, it is necessary to fix and regulate MCS licensing and legislation aspects. National legislations that need to be regulated for MCS implementation are: (1) Integrated MCS system deve lopment, (2) Legislation of comprehensive and integral laws for MCS regulation, (3) Application of good governance during MCS actualization, (4) Development of international relation to enhance MCS operational system, (5) Improvement in MCS operation for international recognition, (6) Development of organizational system for maritime MCS, (7) Improvement in maritime and fisheries human resources quality and the development of Indonesian Coast Guard. Key words : MCS, benchmarking , design system, expert judgment, Coast Guard

DESAIN SISTEM MONITORING CONTROL AND SURVEILLANCE NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA

HARMIN SARANA

Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya sehingga akhirnya disertasi ini dapat terselesaikan. Disertasi berjudul “Desain Sistem Monitoring Control and Surveillance Nasional dalam Pembangunan Kelautan Indonesia” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Ir. John Haluan MSc, Prof. Dr. Ir. Daniel R. Monintja, Dr. Tommy H. Purwaka, SH, LLM, Dr. Ir. Hartrisari Hardjomidjojo, MSc. selaku komisi pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian disertasi ini. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. John Haluan MSc, selaku Ketua Program Studi Teknologi Kelautan, yang beserta staf selalu memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyelesaian disertasi ini. Terima kasih tak terhingga disampaikan

kepada ayahanda Iwan Sarana

(almarhum) dan ibunda Loyana Mulyati yang telah mendidik dan senantiasa mendoakan keberhasilan penulis, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada istriku dr. Maya Surjadjaja M.Gizi, SpGK, dan anak-anakku Pascal, Pierre, Philippe dan Philbert yang telah denga n tiada henti memberikan dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran dan doa yang tulus hingga selesainya disertasi ini Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada para responden, baik para experts maupun stakeholders, yang telah turut berpartisipasi dalam penelitian untuk disertasi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini, namun selalu melekat dalam hati sanubari penulis, yang telah dengan tulus memberikan dukungan dan bantuan sehingga akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan. Akhir kata semoga karya ilmiah ini punya sekelumit nilai manfaat . Bogor,

Februari 2007.

Harmin Sarana

BIODATA

Harmin Sarana dilahirkan di Jakarta tanggal 27 Mei 1953, anak ke dua dari pasangan Bapak Iwan Sarana (almarhum) dan Ibu Loyana Mulyati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar YPP, Sekolah Menengah Pertama Negeri LXIII sampai Sekolah Menengah Atas Kolese Kanisius di Jakarta sampai tahun 1971, terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1972 dan lulus tahun 1977. Tahun 1982-1983 menempuh pendidikan Naval Flight Surgeon di NAMI, USA. Tahun 1986 melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana (spesialisasi Ilmu Bedah) Universitas Indonesia dan lulus tahun 1990. Tahun 1998 menempuh pendidikan Magister Manajemen di IPWIJA Jakarta dan selesai tahun 2000. Tahun 2001 diterima sebagai mahasiswa program Doktor untuk program Studi Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor. Sejak tahun 1978 sampai sekarang berdinas di TNI AL, dan dalam kurun waktu tersebut pernah menjabat sebagai Komandan Peleton Kesehatan, Komandan Detasemen Kesehatan, Wakil Komandan Batalyon dan Komandan Batalyon Kesehatan Korps Marinir, Kepala RSAL Tanjung Pinang dan Kepala Kesehatan Akademi Angkatan Laut serta Kepala Dinas Kesehatan Korps Marinir. Penulis menikah dengan dr.Maya Surjadjaja M.Gizi, SpGK dan dikarunia empat orang putra, yaitu Pascal Christian, Pierre Christian, Philippe Christian dan Philbert Christian.

DAFTAR ISI Halaman

1

2

3

4

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR..........................................................................................

v

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

vi

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .............................................................................................

1

1.2 Perumusan Masalah .....................................................................................

3

1.3 Tujuan Penelitian .........................................................................................

9

1.4 Output Yang Diharapkan.............................................................................

9

1.5 Manfaat Penelitian .......................................................................................

9

1.6 Ruang Lingkup Penelitian............................................................................

10

1.7. Kerangka Penelitian.....................................................................................

11

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Teori Sistem.................................................................................................

16

2.2 Kondisi Pembangunan Kelautan Indonesia dalam bidang Perikanan Tangkap pada saat ini...................................................................................

22

2.3 Penegakan Keamanan di Laut......................................................................

24

2.4 Monitoring, Control and Surveillance (MCS) .............................................

25

2.5 Analisis Prospektif untuk Penentuan Faktor- faktor Dominan pada masa yang akan datang ................................................................................

27

2.6 Analisis SWOT ............................................................................................

30

METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pengumpulan Data dan Informasi................................................................

32

3.2 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian ......................................................

33

3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data ........................................................

33

3.4 Pendekatan Pembahasan Hasil Analisis.......................................................

35

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Kondisi Nyata Penerapan Kebijakan Maritim Nasional Indonesia Terkait dengan Penerapan Strategi MCS ......................................................

45

4.2 Penerapan MCS di Beberapa Negara...........................................................

62

4.3 Coast Guard Berbagai Negara ......................................................................

85

4.4 Perbandingan MCS di antara Beberapa Negara............................................

93

4.5 Perbandingan MCS Antar Negara dan Posisi Indonesia ...............................

104

i

4.6 AnalisisFaktor Kunci yang Mempengaruhi MCS.........................................

112

4.7 Analisis SWOT.............................................................................................

125

4.8 Skenario Strategi ...........................................................................................

140

4.9 Desain Model Strategi Pengembangan MCS Nasional ................................

147

5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ...................................................................................................

153

5.2 Saran .............................................................................................................

154

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................

155

LAMPIRAN ........................................................................................................

160

ii

DAFTAR TABEL Halaman 1

Penilaian bobot faktor strategi internal....................................................

40

2

Penilaian bobot faktor strategi eksternal..................................................

40

3

Matriks IFE Analisis SWOT....................................................................

42

4

Matriks EFE Analisis SWOT...................................................................

42

5

Penempatan kapal pengawas PSDKP ......................................................

48

6

Penempatan Pokwasmas di seluruh Indonesia.........................................

51

7

Penyebaran CDB di Indonesia .................................................................

54

8

Peranan sub bagian MP dalam aktivitas MCS di Mozambique ...............

72

9

Perbandingan kewenangan Coast Guard berbagai negara ......................

90

10 Lisensi dan identifikasi kapal di berbagai Negara ...................................

94

11 Mekanisme antar lembaga dalam pelaksanaan MCS di berbagai negara

97

12 Penilaian komperatif kemampuan MCS masingmasing negara .............

100

13 Hasil analisis perbandingan landasan operasional MCS berbagai negara di dunia .........................................................................................

105

14 Hasil perbandingan pelaksanaan MCS berbagai negara di dunia ............

108

15 Hasil perhitungan faktor- faktor yang mempengaruhi MCS di Indonesia ..............................................................................................

112

16 Total dan rata-rata kinerja dan kepentingan berdasarkan faktor kunci MCS Nasional..........................................................................................

113

17 Identifikasi faktor kunci yang mempengaruhi kenerja dan tingkat kepentingan MCS Indonesia ...................................................................

115

18 Hasil analisis faktor strategis internal MCS ............................................

126

19 Hasil analisis faktor strategis eksternal MCS ..........................................

128

20 Hasil analisis faktor strategis internal MCS di Indonesia ........................

130

21 Hasil analisis faktor strategis eksternal MCS Indonesia ..........................

131

22 Skenario prospektif sistem MCS Indonesia .............................................

141

23 Alternatif skenario yang mungkin terjadi terhadap pengembangan MCS pembangunan kelautan Indonesia ............................................................

142

24 Skenario sangat optimistik .......................................................................

142

25 Skenario cukup optimistik .......................................................................

143

26 Skenario optimistik dengan syarat adanya kebijakan pemerintah...........

144

27 Skenario optimistik dengan syarat pengembangan perundang-undangan................................................................................

144

iii

28 Skenario optimistik dengan syarat peningkatan kinerja MCS .................

145

29 Skenario pesimistik ..................................................................................

146

30 Hasil pendapat pakar untuk pemilihan skenario ......................................

146

iv

DAFTAR GAMBAR Halaman 1. Kewenangan berbagai institusi/instansi di laut ........................................

8

2. Strategi MCS dalam rangka memecahkan persoalan pembangunan kelautan Indonesia ............................................................

12

3. Skema alur deskriptif kerangka pemikiran penelitian..............................

15

4. Kuadran dalam proses penemuan elemen kunci dalam analisis prospektif ....................................................................................

31

5. Matriks SWOT.........................................................................................

32

6. Diagram Kartesius ....................................................................................

39

7. Bagan alir importance and performance analysis ...................................

40

8. Matriks QSPM .........................................................................................

45

9. Landasan operasional dan pelaksanaan MCS ..........................................

110

10. Tingkat kepentingan faktor- faktor kunci MCS........................................

114

11. Diagram SWOT .......................................................................................

127

12. Perumusan strategi MCS dengan matriks SWOT....................................

128

13. Desain model konseptual MCS nasional Indone sia .................................

136

14. Konsep Sea and Coast Guard Indonesia .................................................

151

v

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1. Identifikasi dan analisis faktor- faktor kunci landasan operasional MCS

160

2. Identifikasi dan analisis faktor- faktor kunci pelaksanan MCS ................

170

3. Matriks QSPM Pengembangan MCS ......................................................

181

4. Daftar Responden Expert .........................................................................

183

5. Daftar Stakeholders..................................................................................

184

vi

1 1.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki

wilayah dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.000 pulau. Garis pantai yang tercatat sebagai bagian dari wilayah Indonesia adalah sepanjang 81.000 km. Luas wilayah perairan laut (maritim) Indonesia tercatat 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km2 dan wilayah perairan zona ekonomi ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km2. Wilayah perairan laut Indonesia kaya akan sumberdaya alam dan lingkungan dan memiliki posisi strategis dalam perdagangan dan pelayaran internasional (Dahuri 2003). Kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan wilayah laut Indonesia terdiri dari potensi sumberdaya ikan, keanekaragaman ha yati, keindahan pantai dan taman laut, kandungan gas alam dan minyak bumi, sumberdaya mineral dan bahan tambang lainnya, seperti misalnya pasir laut, serta benda-benda peninggalan purbakala. Potensi sumberdaya yang terkandung dalam wilayah perairan laut nilainya tak terhitung dan selama ini belum seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Diantara berbagai kekayaan wilayah laut yang selama ini sudah terdata adalah sumberdaya perikanan. Hasil kajian terakhir mengenai stok potensi sumberdaya perikanan Indonesia menghasilkan nilai- nilai tangkapan maksimum lestari (maximum sustainable yield, MSY) yang cukup tinggi, yakni sebesar 6,26 juta ton per tahun. Dari potensi tersebut, sebanyak 34,2 % telah dimanfaatkan secara penuh (fully exploited), bahkan sejumlah 1,2 % telah dieksploitasi secara berlebih (over exploited) (Widodo et al. 1998). Wilayah perairan laut Indonesia terletak pada posisi silang dunia antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki nilai strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Potensi kekayaan sumberdaya alam dan posisi strategis wilayah ini merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

1

Kekayaan akan sumberdaya alam kelautan yang berlimpah dan posisi strategis wilayah dapat memancing pihak-pihak tertentu untuk melakukan eksploitasi dan memanfaatkannya secara ilegal. Oleh karenanya, masalah monitoring control and surveillance (MCS) atau pemantauan, pengendalian dan pengamatan lapangan serta evaluasi wilayah laut Indonesia merupakan isu strategis yang harus diselesaikan. Masalah ini menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami Indonesia sangat besar, sebagai akibat berbagai pelanggaran hukum seperti illegal fishing, illegal migrant, illegal logging dan illegal mining. Dari illegal fishing dan ekspor ilegal perikanan saja diperkirakan Indonesia kehilangan devisa sebesar US$ 2 miliar per tahun (Dahuri 2002; Dahuri 2003). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982), Indonesia mendapat hak berdaulat (sovereign right) untuk memanfaatkan perairan Nusantara sampai zone ekonomi eksklusif yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, penelitian dan jurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Pada hakekatnya seluruh masyarakat Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap laut, yaitu terlindunginya batas-batas wilayah dan potensi sumberdaya serta terwujudnya stabilitas keamanan di laut. Hal ini sangat penting dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di laut dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya upaya perlindungan sumberdaya, penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Sistem keamanan di laut di masa depan seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan kekuatan yang dimiliki oleh berbagai instansi penyelenggara penegakan keamanan di laut tersebut. Sinergi

ini harus tercermin dari struktur

organisasi, mekanisme dan prosedur serta pelibatannya di laut. Salah satu bentuk nyata dari strategi tersebut adalah diberlakukannya sistem monitoring, control and surveillance (MCS) nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia. MCS merupakan sistem yang telah dipergunakan di banyak negara untuk mengantisipasi keadaan seperti yang telah diuraikan di atas dan menunjukkan hasil yang baik. Di Indonesia sendiri sistem MCS telah mulai dirintis untuk dilaksanakan, namun masih bersifat parsial dalam bagian-bagian yang berdiri sendiri-sendiri serta

2

bersifat sektoral. Oleh karena itulah demi pembangunan dan masa depan bangsa, maka keberadaan “desain sistem monitoring, control and surveillance nasional dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia” sangat diperlukan. Sistem MCS yang didesain ini tentunya akan berbeda dengan sistem MCS yang ada sebelumnya, karena akan mencakup seluruh kepentingan nasional secara lebih integratif atau tidak bersifat sektoral dan parsial. 1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, Indonesia membutuhkan suatu model

desain sistem monitoring, control and surveillance nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia yang paling tepat untuk diterapkan pada kondisi dan situasi saat ini, serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang. Sistem ini diharapkan dapat mensinergikan potensi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia secara operasional dalam rangka pengawasan, pemantauan, perlindungan dan pengamanan terhadap potensi dan pemanfaatan sumberdaya laut bagi pembangunan dan daya tangkal yang tinggi terhadap pelanggaran hukum di laut. Sistem ini diperlukan karena memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan, pemantauan dan pengamanan dalam pembangunan kelautan di Indonesia secara optimal dan terkendali. Sistem ini juga memiliki kemampuan untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam bidang eksploitasi sumberdaya kelautan terutama sumberdaya perikanan tangkap. Program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat Indonesia selama ini telah membawa hasil berupa kemajuan di banyak bidang. Pelaksanaan pembangunan tersebut juga dinilai telah membawa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Namun demikian, pencapaian hasil pembangunan tersebut belum merata. Sebagian masyarakat Indonesia belum merasakan hasil- hasil pembangunan secara utuh seperti sebagian masyarakat lainnya. Hal ini terutama terjadi di sektor perikanan dan kelautan. Dalam upaya untuk segera dapat mengejar ketertinggalannya, sektor perikanan dan kelautan ini

memerlukan

perlakuan

khusus.

Perlakuan

tersebut

diantaranya

adalah

pencanangan program-program yang terfokus upaya percepatan pembangunan yang terkait dengan wilayah kelautan nasional. Upaya untuk mempercepat pembangunan

3

pada aspek tersebut, salah satunya difokuskan pada upaya untuk mengoptimalkan faktor- faktor penggerak pembangunan ekonomi. Ada empat faktor penggerak (four prime mover) pembangunan ekonomi (Pakpahan 1989), yaitu (1) sumberdaya alam, (2) sumberdaya manusia, (3) kapital dan teknologi, dan (4) kelembagaan. Dalam konteks ini, kelembagaan berfungsi sebagai media beraktivitas, berinteraksi, serta berfungsi dalam melakukan perubahan-perubahan dalam pembangunan. Jika diperhatikan, ketertinggalan pembangunan di sektor kelautan nasional adalah akibat masalah- masalah yang ada di dalam empat faktor pembangunan tersebut.

1.2.1

Faktor sumberdaya alam Wilayah kelautan nasional Indonesia kaya akan potensi sumberdaya alam.

Sebagai contoh potensi sumberdaya ikan misalnya, potensi MSY wilayah kelautan nasional mencapai 6,26 juta ton per tahun dan belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia. Sementara itu, negara- negara lain baik yang bertetangga maupun yang telah intensif melaksanakan pembangunan dengan pemanfaatan sumberdaya alam perikanan dan kelautan telah mengalami overfishing. Pada posisi potensi sumberdaya yang sudah sangat berkurang, sementara potensi pasar sangat besar, negara-negara tersebut

mencari daerah tangkapan di wilayah

perairan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi dan pasarnya. Sebagai akibat dari sistem MCS nasional kelautan Indonesia yang belum sepenuhnya diterapkan dan penegakan hukum di laut yang masih lemah, kasus pencurian atau illegal fishing merebak dimana- mana, khususnya di wilayah ZEEI dan hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia (Dahuri 2003). Selama ini potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Indonesia masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Di samping sumberdaya perikanan, pada umumnya sumberdaya kelautan yang lainnya seperti pasir pantai, terumbu karang, benda-benda purbakala dan potensi sumberdaya alam migas dan mineral serta keanekaragaman hayati milik bangsa Indonesia, juga tidak luput dari pengrusakan atau dieksploitasi secara ilegal. Research and development dan MCS nasional sangat diperlukan dalam rangka melindungi, mengawasi, memantau dan mengamankan agar sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya.

4

1.2.2

Faktor sumberdaya manusia Secara umum nelayan Indonesia termasuk kelompok masyarakat yang

tertinggal dan berada dalam kehidupan yang serba kekurangan. Peralatan tangkap, tingkat kemampuan manajemen dan ketrampilan, permodalan dan pemasaran yang terbatas, menyebabkan kemampuan usaha mereka juga kecil. Industri kapal di Indonesia masih tergolong mahal, baik sarana dan prasarananya, sehingga pada kondisi seperti tersebut di atas, nelayan Indonesia tidak mampu memiliki kapal yang efektif dan efisien. Kapal ikan buatan dalam negeri yang pada umumnya bersifat tradisional, tidak dapat memberikan hasil tangkapan yang optimal. Kualitas sumberdaya manusia masih rendah terutama kemampuan teknologi, sehingga sebagian

besar armada kapal ikan dikuasai kapal yang berskala kecil dengan

kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar tidak lama. Sementara di pihak lain, sebagian pengusaha nasional memiliki mental yang kurang baik. Pengusaha ini lebih senang sebagai broker tanpa harus membangun kapasitas usahanya dan bekerja keras, karena menganggap dengan kondisi demikian sudah cukup memuaskan. Sementara itu pengusaha-pengusaha asing memanfaatkan mereka sebagai tameng usaha dan akibatnya kapal-kapal asing beroperasi dengan bebas di wilayah perairan Indonesia dengan menggunakan bendera Indonesia. Kondisi ini menunjukkan rendahnya mental oknum pemberi ijin dan penegak hukum yang mengeluarkan perijinan yang bukan menjadi wewenangnya. Ind ikasi lain juga menunjukkan bahwa ditemukan juga adanya upaya melindungi kegiatan melawan hukum tersebut demi kepentingan pribadi. Di samping hal tersebut di atas, juga menunjukkan bahwa peraturan dan kebijakan dalam pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dan masih belum menghasilkan kontrol yang efektif. Hal ini menyebabkan banyaknya celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang kurang bertanggungjawab.

1.2.3

Faktor kapital dan teknologi Wilayah kelautan nasional Indonesia ya ng sangat luas membutuhkan investasi

yang besar dalam upaya pemanfaatannya bagi pembangunan nasional. Di samping tingkat kemampuan teknologi yang masih lemah, kemampuan kapital dalam rangka eksploitasi sumberdaya, pemantauan, pengawasan, pengamanan dan penegakan

5

hukum di laut yang dimiliki oleh Indonesia tidak sebanding dengan luasnya wilayah kelautan nasional. Celah ini dimanfaatkan oleh pihak asing untuk melakukan pencurian sumberdaya, pelanggaran perbatasan dan perdagangan ilegal. Luasnya wilayah kelautan nasional yang harus dikelola, membutuhkan peningkatan kapital dan teknologi secara memadai.

1.2.4

Faktor kelembagaan Selama lebih dari tiga dekade, pembangunan berorientasi pada pengelolaan

sumberdaya yang ada di darat. Saat ini potensi sumberdaya di darat seperti hutan, bahan tambang dan mineral serta lahan pertanian produktif semakin menipis atau sukar untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, sumberdaya pesisir dan lautan akan menjadi tumpuan harapan bangsa di masa depan. Kondisi ini menjadikan dicarinya sumber-sumber ekonomi baru bagi kelangsungan hidup dan masa depan bangsa dari sumberdaya alam kelautan. Dalam rangka pembangunan kelautan sangat banyak pihak yang terkait, baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial budaya dan bidang kelembagaan penegakan hukum di laut. Pada bidang ekonomi, sektor perikanan yang mulai diandalkan menjadi sumber pertumbuhan baru ternyata belum mencapai sasaran. Hal ini disebabkan oleh tingginya penangkapan secara ilegal yang mencapai sekitar Rp. 21 trilyun pada tahun 2002. Berkeliarannya sekitar 5000 kapal penangkapan ikan asing tanpa ijin sah di perairan yuridiksi Indonesia merupakan problema tersendiri yang memerlukan suatu sistem MCS yang handal untuk mengantisipasinya (Dahuri 2003). Dalam bidang sosial budaya, kehidupan komunitas nelayan Indonesia identik dengan kemiskinan dan ketertinggalan. Mereka hidup dengan kondisi lingkungan kumuh, tingkat pendidikan rendah dan produktivitas rendah. Kehidupan

70%

masyarakat nelayan di Indonesia pada saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Dengan meningkatnya populasi penduduk terutama di daerah pesisir yang sebagian besar

menggantungkan hidupnya dari perikanan tradisional,

keberadaan kapal-kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal dan adanya pena ngkapan ikan yang tidak berwawasan lingkungan, merupakan ancaman serius bagi kehidupan mereka. Upaya- upaya untuk menanggulangi permasalahan ini dengan suatu sistem MCS

yang handal merupakan suatu bentuk perlindungan

6

masyarakat nelayan ini, yang sangat didambakan mereka untuk kelangsungan hidupnya. Pada bidang budaya, sebenarnya secara klasik bangsa Indonesia telah memiliki nilai kapital sosial atau kearifan lokal untuk pelaksanaan MCS. Sejak jaman dahulu, budaya pengawasan masalah kelautan telah dikenal masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu contoh misalnya sasi di Maluku. Keberadaan suatu sistem MCS nasional kelautan yang mewadahi seluruh unsur atau komponen masyarakat, secara historis telah dirasakan kebutuhannya bagi masyarakat dan pengembangannya tidak akan menjadi masalah serta kendala. Dalam bidang hukum, disamping hukum-hukum adat yang tidak tertulis, secara nasional dan internasional hukum dan perundang-undangan yang ada selama ini diberlakukan di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaannya sangat dibutuhkan unsur pengawasan dan penegakan hukum agar dapat diperoleh suatu kepastian hukum di Indonesia. Sementara itu pada bidang kelembagaan penegakan hukum tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, karena undang- undang memberikan mandat kepada beberapa instansi pemerintah untuk melaksanakan unsur pengawasan dalam penegakan hukum. Dalam pelaksanaan MCS nasional dalam bidang pembangunan kelautan di Indonesia, instansi- instansi terkait ini seringkali berjalan sendiri-sendiri dan menjalankan surveillance dalam bidangnya masingmasing, masih terasa kurangnya keterpaduan antar instansi (Purwaka 2005). Tumpang tindihnya kegiatan instansi- instansi terkait ini, yang masingmasing memiliki landasan hukum sendiri dapat dilihat dari Gambar 1 di bawah ini.

7

Instansi Undang Undang

TNI AL

POLRI

PPNS BEA CUKAI

PPNS HUBLA

PPNS DKP

PPNS IMIGRASI

PPNS LH

PPNS PKA/ HUTAN

PPNS DIKNAS

TZMKO / 1939 PASAL 14 PEROMPAKAN DLL

5 / 1983 ZEEI 31 / 2004 PERIKANAN 5 / 1992 BENDA CAGAR BUDAYA 9 / 1992 IMIGRASI 21 / 1992 PELAYARAN 5 / 1990 KSDA 10 / 1995 KEPABEANAN 6 / 1996 PERAIRAN 23 / 1997 LINGKUNGAN HIDUP 41 / 1999 KEHUTANAN

Gambar 1 Kewenangan berbagai institusi/instansi di laut (Mabes TNI AL 2005).

Berdasarkan keempat aspek seperti di atas, maka muncul beberapa fokus permasalahan yang sangat penting berkaitan dengan desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia. Dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia, fokus permasalahan yang dianggap penting tersebut adalah: (1) Selama ini MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia telah mulai dirintis untuk dikembangkan, sekalipun masih bersifat sektoral dan parsial. Oleh karena itu muncul suatu pertanyaan bagaimana sistem MCS yang telah ada selama ini dan kendalakendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan. (2) Bagaimana mensinergikan unsur-unsur MCS nasional kelautan yang selama ini masih bersifat sektoral dan parsial menjadi suatu desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia yang terpadu ; dan (3) Perangkat hukum, perangkat kelembagaan dan kebijakan operasional apa saja yang diperlukan dalam rangka mengembangkan sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia yang sesuai dengan kondisi saat ini dan antisipasinya pada masa mendatang?

8

1.3

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu desain sistem monitoring,

control and surveillance (MCS) nasional dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia. Mengingat selama ini telah dirintis MCS di Indonesia secara sektoral dan parsial, mensinergikan agar MCS yang secara parsial tersebut menjadi sistem MCS terpadu dan dalam operasio nalnya membutuhkan perangkat hukum, perangkat kelembagaan dan kebijakan operasional, maka dalam penelitian ini memiliki sub-sub tujuan yaitu : (1)

Melakukan identifikasi MCS yang dilaksanakan di Indonesia saat ini.

(2)

Mempelajari sistem MCS yang ada selama ini dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.

(3)

Menyusun desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia yang lebih terpadu.

(4)

Merumuskan kebutuhan perangkat hukum, perangkat kelembagaan dan kebijakan operasional yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem MCS nasional terpadu dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia.

1.4

Keluaran atau Output yang Diharapkan Keluaran atau output yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua

hal pokok yaitu (1) Kerangka konseptual desain sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia yang terpadu dan (2) Rumusan bahan rekomendasi atau usulan kebijakan kebutuhan perangkat hukum, perangkat kelembagaan dan kebijakan operasional yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem MCS nasional terpadu dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia. 1.5

Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini secara umum diharapkan memberikan manfaat bagi para

pengambil keputusan yang tergabung dalam keanggotaan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sesuai Keputusan Presiden No. 81 tahun 2005 yang terdiri dari : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak

9

Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen Nasional dan Kepala Staf Angkatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menentukan kebijakan dan langkah operasional di bidang kelautan. Secara khusus penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : (1) Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyusun suatu kerangka kebijakan pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan; (2) Nelayan dan pengusaha perikanan dalam menentukan posisi dan peranannya dalam pembangunan ekonomi dan usaha mereka, keamanan dan kenyamanan berusaha, kepastian hukum usaha dan kontribusinya dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan; (3) Bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka memberikan informasi yang berguna bagi mereka dalam kiprahnya sebagai bagian dari pelaku pembangunan kelautan dan perikanan.

1.6

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini dibatasi pada aspek penyusunan desain sistem MCS nasional

dalam pembangunan kelautan Indonesia secara teoritis dan konseptual. Hal ini berarti bahwa penelitian berupaya membangun kerangka konseptual “desain sistem MCS kelautan nasional”, bukan desain teknis operasional sistem. Dalam arti lain, penelitian ini diletakkan pada fokus untuk menghasilkan kerangka konseptual kebijakan MCS kelautan nasional. Mengingat sangat luasnya cakupan aspek kelautan nasional, maka penelitian ini difokuskan pada upaya untuk pengkajian desain sistem MCS dalam sektor perikanan laut. Hal ini memberikan gambaran bahwa sekalipun penelitian ini mencoba meletakkan perlunya MCS kelautan nasional secara terpadu, akan tetapi mengingat prioritas pembangunan bidang kelautan adalah pada pengamanan pada sektor sumberdaya perikanan maka penelitian akan difokuskan pada kajian dalam sektor perikanan tangkap, dengan tanpa meninggalkan keterkaitannya dengan sektor lainnya.

10

1.7

Kerangka Penelitian. Laut Indonesia yang demikian luasnya membutuhkan suatu sistem yang

terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang terkandung di dalamnya. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaannya diperlukan suatu sistem pengawasan agar sumber daya ini dapat terjaga keberlangsungannya. Dalam kaitan itu, pemerintah telah mencoba mengembangkan sistem MCS nasional terutama dalam bidang perikanan tangkap, namun fakta menunjukkan bahwa sistem tersebut belum berjalan secara sempurna. Pembangunan kelautan Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat kompleks.

Kompleksitas

digambarkan seperti

masalah

pembangunan

kelautan

Indonesia

dapat

Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa

kebijakan pembangunan kelautan Indonesia dapat digambarkan menyentuh dua kelompok aspek penting yaitu : (1) Manajemen kelautan dan perikanan dan (2) Aspek hukum dan hankam yang didalamnya menyangkut peraturan perundangan, penegakan hukum dan pengadilan bagi pelanggar (kehakiman), disamping aspek pertahanan dan keamanan nasional bangsa. Pada aspek manajemen perikanan dan kelautan halhal yang penting untuk dikelola adalah stok sumberdaya dan habitat dari sumberdaya, sehingga di dalamnya menyangkut aspek pengelolaan sumberdaya perikanan, migas, mineral, tambang, plasma nutfah, taman laut, dan benda cagar budaya,

sedangkan

aspek hukum dan hankam menyangkut aspek peraturan, perundangan, pengawasan, pemantauan, pengamanan, penegakan hukum (kehakiman) dan pertahanan keamanan baik wilayah maupun sumberdaya. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa masalah kelautan nasional memiliki konpleksitas yang tinggi dan membutuhkan solusi untuk memecahkan konflik kepentingan (kebutuhan) antar komponen (pelaku). Strategi MCS merupakan alternatif pemecahan yang dinilai dari permasalahan yang sedemikian kompleks dan dinamik tersebut. Desain sistem MCS merupakan desain sistem yang kompleks, dinamik dan probabilistik. Dalam penelitian dilakukan analisis untuk mendesain sistem MCS yang dimaksudkan bahwa proses dari sistem belum diketahui, sedangkan masukan dan keluaran sistem diketahui.

11

Kebijakan pembangunan kelautan nasional

` Strategi MCS Kelautan

Manajemen kelautan dan perikanan nasional

-

Stok sumberdaya alam habitatnya Migas Tambang Taman laut MMKT

Monitoring Control Surveillance

Hukum dan Hankam

-peraturan perundangan -pengawasan -pemantauan -pengamanan -penegakkan hukum -hankam wilayah

Gambar 2. Strategi MCS dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia. Potensi pembangunan kelautan meliputi : (1) sumberdaya dapat diperbaharui (renewable resources) termasuk ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, lamun dan biota laut lainnya; (2) sumberdaya tak dapat diperbaharui (non-renewable resources), seperti minyak bumi dan gas, bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor dan mineral; (3) energi kelautan seperti energi gelombang, pasang surut, angin dan ocean thermal energy conversion; dan (4) jasa-jasa lingkungan (environmental services) termasuk tempat-tempat (habitat) yang indah dan menyejukkan untuk lokasi pariwisata dan rekreasi, media transportasi dan komunikasi, pengatur iklim, penampung limbah, dan sebagainya (Dahuri 2002; Dahuri 2003) Tindakan-tindakan melawan hukum dalam bidang perikanan tangkap di wilayah perairan yuridiksi Indonesia (Markas Besar TNI AL 2002) meliputi : (1) Menangkap ikan tanpa ijin yang sah (IUP, SPI dan SIPI), (2) Menggunakan alat tangkap jaring trawl, lampara dasar, pukat udang dan bahan peledak; (3) Melanggar wilayah penangkapan atau mata jaring.

12

Kegiatan menangkap ikan tanpa ijin yang sah ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori : (1) Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di perairan wilayah atau ZEE tanpa memiliki ijin dari negara pantai (illegal fishing); (2) Kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut (unregulated fishing); (3) Kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE yang tidak dilaporkan, baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya (unreported fishing) (Sularso 2004). Kegiatan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing (IUU) di perairan Indonesia dilakukan oleh : (1) Kapal Ikan Asing (KIA), kapal berbendera asing yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia. Jumlah golongan ini cukup besar, berdasarkan perkiraan FAO terdapat sekitar 3000 kapal, yang berasal dari Thailand, RRC, Philipina, Taiwan , Korea Selatan dan lain- lain, (2) Kapal ikan berbendera Indonesia eks KIA yang dokumennya aspal (asli tapi palsu) atau tidak ada dokumen ijin sama sekali, (3) Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal (asli tapi palsu), baik pejabat yang mengeluarkan bukan pejabat yang berwenang atau dokumen tersebut palsu (4) KII tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin; (5) Kapal ikan yang melakukan pelanggaran jalur atau penggunaan alat tangkap terlarang. Pemalsuan dokumen perizinan kapal penangkap ikan dilakukan dengan : (1) Pemalsuan dokumen pendukung penerbitan izin : (a) Pemalsuan deletion certificate; (b) Pemalsuan surat galangan kapal/surat keterangan tukang; (c) Pemalsuan gross akte kapal; (2) Pemalsuan dokumen izin perikanan (Sularso 2004). Kerugian yang ditimbulkan oleh pemalsuan dokumen kapal dan perizinan perikanan : (1) Subsidi BBM dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak; (2) Pengurangan PNBP karena kapal milik asing berbendera Indonesia; (3) Hasil tangkapan umumnya dibawa langsung ke luar negeri (negara asal kapal), sehingga hilangnya sebagian devisa negara dari pajak ekspor dan berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan; (4) Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal ilegal adalah kapal-kapal asing yang menggunakan ABK asing; (5) Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jumlah maupun kualitasnya (jenis dan ukuran ikan

13

yang ditangkap); (6) Merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena IUU fishing yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap produk hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri (DKP 2003). Gambar 2 juga menunjukkan bahwa masalah kelautan nasional memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan solusi untuk memecahkan konflik kepentingan (kebutuhan) antar komponen (pelaku). Strategi MCS merupakan alternatif pemecahan yang dinilai dari permasalahan yang sedemikian kompleks dan dinamik tersebut. Desain MCS merupakan desain sistem yang kompleks, dinamik dan probabilistik. Dalam penelitian dilakukan analisis untuk mendesain sistem MCS yang dimaksudkan bahwa proses dari sistem belum diketahui, sedangkan masukan dan keluaran sistem diketahui. Secara deskriptif, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pada Gambar 3. Gambar 3 menunjukkan bahwa untuk menyusun bahan rekomendasi usulan penerapan model MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia, yang mencakup kebutuhan perangkat hukum, perangkat kelembagaan dan kebijakan operasional yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia dilakukan berbagai tahapan analisis. Tahapan analisis yang pertama adalah melakukan identifikasi kondisi saat ini (existing condition). Hasil analisis ini akan menghasilkan identifikasi posisi MCS Indonesia dibandingkan dengan negara- negara lain. Negara-negara lain ini akan menjadi model bagi pengembangan sistem MCS Indonesia. Analisis kedua dilakukan untuk mengetahui kebutuhan MCS Indonesia dengan melihat faktor- faktor kunci yang nantinya akan menghasilkan gambaran kinerja MCS Indonesia saat ini. Hasil analisis tahapan kedua ini adalah gambaran kondisi nyata dari penerapan kebijakan kelautan nasional Indonesia dan keterkaitannya dengan MCS. Hasil analisis tahap pertama, dan kedua ini menghasilkan rumusan model MCS nasional kelautan Indonesia sebagai tahapan analisis yang keempat. Sesuai kerangka pendekatan sistem, model yang dihasilkan tersebut diverifikasi untuk perikanan tangkap. Dipilihnya perikanan tangkap sebagai kasus untuk verifikasi, didasari atas pertimbangan bahwa sektor ini merupakan prioritas andalan pembangunan ekonomi nasional dewasa ini dan memiliki kerumitan dan tingkat

14

kompleksitas yang paling tinggi diantara sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu dalam penelitian digunakan asumsi bahwa jika model yang dibangun tersebut sesuai atau cocok untuk sektor perikanan tangkap, maka model tersebut dinilai akan sesuai dengan sektor-sektor lainnya. Sektor-sektor lainnya memiliki tingkat kompleksitas yang dinilai lebih rendah jika dibandingkan sektor perikanan tangkap. Model MCS Nasional yang diperoleh akan dilengkapi dengan panduan, rancangan kelembagaan beserta tupoksi. Verifikasi model pada sektor perikanan merupakan tahapan analisis yang kelima. Hasil verifikasi akan menunjukkan kesesuaian model tersebut terhadap kondisi nyata di lapangan. Apabila sesuai maka usulan rekomendasi penerapan model MCS nasional kelautan dapat langsung dirumuskan, namun demikian jika ternyata berdasarkan hasil verifikasi tersebut tidak sesuai maka dilakukan revisi-revisi atau perbaikan-perbaikan untuk penyempurnaan model agar sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan. Hasil perbaikan model tersebut yang telah sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan akan dijadikan dasar penyusunan bahan usulan rekomendasi kebijakan operasional MCS kelautan nasional Indonesia. Berdasarkan Gambar 3, maka dapat disusun kerangka konseptual model yang menunjukkan bahwa kerangka konseptual model akan mengikuti tahapan analisis pada Gambar 3. Ana lis is ex is ti ng c on dit io n

Ana lis is K eb ut uh an MC S

Ex is tin g C on dit io n

Faktor Kunci MCS

Pos is i MCS Ind on es i a

Kinerja MCS Indonesia MODEL MCS NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA

- Panduan MCS Indonesia - Rancangan Kelembagaan - Tupoksi

Gambar 3 Skema alur deskriptif kerangka pemikiran penelitian

15

2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Teori Sistem

2.1.1

Konsep dan definisi sistem Istilah sistem atau system berakar dari kata Latin systema yang berarti

sepenuhnya terorganisasi. Dalam kamus Webster, sistem didefinisikan sebagai agregasi atau rangkaian sejumlah objek yang tersusun dalam suatu keteraturan interaksi atau keterikatan; sekelompok unit yang beragam yang terpadu secara alami atau buatan membentuk kesatuan yang utuh, sehingga berfungsi, beroperasi atau bekerja secara patuh dalam suatu bentuk kendali. Definisi itu merupakan pengertian dasar mengenai sistem, sehingga masih diperlukan berbagai persyaratan khusus lainnya dan tingkat akurasi yang memadai agar pemahaman itu dapat diterapkan dalam menjelaskan rekayasa sistem. Guna memenuhi tujuan rekayasa sistem, diperlukan berbagai persyaratan tambahan karakteristik suatu sistem. Pertama, suatu sistem tersusun atas paduan rumit berbagai sumber (complex combination of resources) dalam bentuk manusia, material, peralatan, fasilitas, dana, data dan lain- lain. Guna memenuhi berbagai fungsi secara serentak, acapkali rekayasa sistem memerlukan sejumlah besar personel, peralatan, fasilitas dan data, yang harus dikelola secara efektif. Kedua, suatu sistem selalu dibatasi oleh jenjang atau hierarchy tertentu. Misalnya, suatu mesin pengiris daging dapat digolongkan sebagai sebuah sistem tersendiri, tetapi mesin tersebut adalah bagian proses pengolahan pangan, yang berada dalam pabrik makanan, yang berada di suatu sistem perusahaan multinasional. Dengan demikian, sistem pengirisan daging tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem yang tingkatnya lebih tinggi dan berbagai faktor eksternal lainnya. Ketiga, suatu sistem dapat diuraikan lagi menjadi sub-sub sistem dan komponen-komponen yang terkait, sehingga keberadaan sistem tersebut sangat ditentukan oleh kompleksitas dan kinerja fungsi- fungsinya. Penguraian suatu sistem menjadi unit- unit yang lebih kecil memungkinkan pendekatan yang lebih sederhana pada lokasi awal persyaratan-persyaratannya, sehingga mempermudah analisis sistem maupun interaksi fungsi- fungsinya. Suatu sistem tersusun oleh berbagai komponen yang berbeda dan interaksi masingmasing komponen tersebut harus benar-benar dipahami oleh perancang atau analis sistem. Karena adanya interaksi masingmasing

16

komponen, tidak mungkin menghasilkan suatu rancang bangun sistem yang efektif dengan mempertimbangkan masingmasing komponen secara terpisah. Keempat, suatu sistem harus memenuhi tujuan tertentu. Artinya, sistem harus fungsional,

tanggap

terhadap

kebutuhan-kebutuhan

yang

sudah

diterapkan

sebelumnya, dan secara keseluruhan dapat mencapai tujuan pembentukan sistem itu sendiri secara efisien dan efektif. Walaupun ada sasaran pada pembentukan sistem itu yang bertentangan, akibat pengaruh dari jenjang yang lebih tinggi, sistem itu tetap harus mampu memenuhi pencapaian tujuan melalui kemungkinan yang terbaik (Jackson 2000; Midgley 2000; Eriyatno 1999; Blanchard & Fabrycky 1981). Suatu sistem harus memenuhi kriteria falsafah cybernetics, holistik dan efektif. Artinya sistem harus berorientasi pada tujuan sehingga perancangan suatu sistem dimulai dengan penetapan tujuan yang dilakukan melalui analisis sistem. Selain itu, suatu sistem harus bersifat holistik, yaitu bersifat utuh karena segmentasi atau cara pandang parsial dapat mereduksi kemampuan dan kinerja sistem. Selain itu, sistem harus bersifat efektif dengan lebih mementingkan hasil guna secara operasional dan layak dibandingkan pendalaman teoritik mengenai efisiensi pengambilan keputusan (Eriyatno 1999). 2.1.2

Karakteristik dan klasifikasi sistem Ada berbagai cara penggolongan sistem. Diantaranya penggolongan

dikotomistis yang berdasarkan kesamaan atau ketidaksamaan sifat suatu sistem. Secara umum, sistem dapat dideskripsikan sebagai sistem alam dan buatan (natural and man-made system), sistem fisik dan konseptual (physical and conseptual system), sistem statis dan dinamis (static and dynamic system) serta sistem tertutup dan terbuka (closed and open-loop system). Ada pula yang menggolongkannya menjadi dua kelompok besar yakni sistem berkelanjutan (continuous) dan terpisah (discrete). Sistem berkelanjutan adalah sistem yang peubahnya bervariasi setiap saat, misalnya sistem enzim pada buah yang belum dipetik dari pohon dan sedang berkembang tingkat kemasannya. Sistem terpisah adalah sistem yang variasi peubahnya terjadi karena perlakuan atau tindakan dari pengguna sistem tersebut, misalnya sistem pengolahan hasil pertanian dalam industri pangan. Dalam kenyataan, sulit dijumpai sistem yang bisa digolongkan secara mutlak sebagai sistem berkelanjutan atau sistem

17

terpisah (Jackson 2000; Midgley 2000; Eriyatno 1999; Blanchard 1998; Coyle 1996; Law & Kelton 2000; Blanchard & Fabrycky 1981). 2.1.3

Sistem, model dan simulasi. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sistem ternyata memiliki

karakter atau sifat umum yang independen dari area ilmu pengetahuan tempat sistem itu dioperasikan. Evolusi pengetahuan sistem diuraikan melalui pemahaman cybernetics, teori sistem umum (general system theory atau GST) dan sistemologi (Gates 2000; Honeycutt 2000; Jackson 2000; Midgley 2000; Eriyatno 1999; Blanchard 1998; Kahaner 1996; Coyle 1996; Underwood 1994; Blanchard & Fabrycky 1981). Cybernetics berasal dari bahasa latin kybernetes yang artinya pengatur, pamong, penata atau pengarah. Konsep umpan balik merupakan inti teori cybernetic. Semua bentuk pencapaian sasaran, dikendalikan oleh umpan balik atau informasi korektif mengenai penyimpangan realisasi dari sasaran yang diinginkan (Gates 2000; Honeycutt 2000; Indrajit 2000; Jackson 2000; Midgley 2000; Eriyatno 1999; Blanchard 1998; Coyle 1996; Underwood 1994; Blanchard & Fabrycky 1981). Tercatat tiga kontribusi utama pengetahuan cybernetics mengenai pengaturan dan pengendalian dalam ilmu sistem. Pertama, cybernetics menekankan konsep arus informasi sebagai komponen sistem yang tersendiri dan menegaskan pemisahan antara tenaga penggerak dengan sinyal informasi. Kedua, pengetahuan cybernetics menjabarkan adanya kemiripan pada mekanisme pengendalian yang melibatkan prinsip-prinsip yang pada hakikatnya identik. Ketiga, pengetahuan cybernetics menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar pengendalian umpan balik adalah perlakuan matematis (Gates 2000; Honeycutt 2000; Jackson 2000; Midgley 2000; Eriyatno 1999; Blanchard 1998; Kahaner 1996; Coyle 1996; Underwood 1994; Blanchard & Fabrycky 1981). Pengetahuan cybernetics berperan penting tidak hanya pada terapan pengendalian, tapi juga bagi para peneliti ilmu pengetahuan dasar. Cybernetics merupakan pengetahuan baru mengenai kemanfaatan dan pengendalian optimal yang dapat diaplikasikan pada proses rumit dalam alam, masyarakat dan organisasi bisnis. Pemahaman perpaduan konsep yang lebih luas dari cybernetics adalah general system theory (GST) atau teori sistem umum. GST mencoba menjabarkan

18

pengembangan kerangka sistematis guna menjelaskan hubungan-hubungan umum dalam alam dan sistem buatan. Kebutuhan akan kehadiran teori umum mengenai sistem akibat adanya masalah komunikasi di sejumlah disiplin ilmu. Meski metode ilmiah memungkinkan kesamaan dalam hal pendekatan yang digunakan, tetapi hasilnya sulit dikomunikasikan dengan menembus batas masingmasing disiplin ilmu (Marimin 2004; Gates 2000; Honeycutt 2000; Jackson 2000; Midgley 2000; Eriyatno 1999; Blanchard 1998; Kaha ner 1996; Coyle 1996; Underwood 1994; Blanchard & Fabrycky 1981). Suatu pendekatan terhadap kerangka yang tertata dilakukan dengan penyusunan struktur hierarki jenjang kompleksitas bagi unit-unit dasar perilaku dalam berbagai bidang permintaan. Sebuah hierarki jenjang dapat mengarahkan pada pendekatan sistem dalam sistem-sistem yang memiliki aplikasi luas. Salah satu contoh hierarki yang diformulasikan oleh K. Boulding adalah sebagai berikut (Jackson 2000): (1) Tingkat struktur statis atau kerangka (framework), meliputi geografi dan anatomi alam semesta. (2) Tingkat sistem dinamis sederhana seperti clockworks, mencakup segmen penting ilmu kimia, fisika dan pengetahuan keteknikan. (3) Tingkat thermostat atau sistem cybernetics, mencakup transmisi dan interpretasi informasi. (4) Tingkat sel, mencakup struktur yang mampu bekerja sendiri (self maintaining) atau sistem terbuka yang mewadahi kehidupan tahap awal. (5) Tingkat tumbuh-tumbuhan, dengan struktur genetik yang membentuk dunia botani. (6) Tingkat binatang, mencakup mobilitas, perilaku teleological dan kesiagaan diri. (7) Tingkat manusia, mencakup kesadaran diri, serta kemampuan memproduksi, menyerap dan menerjemahkan lambang-lambang. (8) Tingkat organisasi sosial, yang mempertimbangkan isi dan arti pesan, sistem tata nilai, transkripsi citra dalam rekaman sejarah, seni, musik, puisi maupun kerumitan emosi manusia.

19

(9) Tingkat sulit diketahui (unknowable), yang struktur dan hubungannya mungkin bisa dilukiskan secara postulat tetapi belum bisa terjawab tuntas. Hierarki menurut Boulding paling banyak anggotanya. Sistem statis dapat dijumpai dimana-mana dan kelompok ini menyediakan dasar bagi analisis dan pembentukan sistem yang tingkatannya lebih tinggi. Sistem dinamis dengan hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu, banyak dijumpai di lingkungan ilmu pengetahuan alam. Model dapat dijumpai di jenjang yang lebih tinggi seperti cybernetics, terutama dalam bentuk sistem tertutup. Teori sistem umum atau GST berhasil menyediakan suatu kerangka umum, yang memungkinkan tiap disiplin ilmu berkontribus i. Hal ini memungkinkan para ilmuwan membandingkan konsep dan temuan yang memiliki kemiripan, akibat adanya peluang komunikasi lintas disiplin ilmu.

2.1.4

Desain (rancang bangun) atau rekayasa sistem

(1)

Analisis kebutuhan dan identifikasi sistem Persiapan awal yang harus dilakukan sebelum rekayasa suatu sistem adalah

analisis kebutuhan dan identifikasi sistem. Analisis kebutuhan merupakan tahap paling dini dan dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh fungsi suatu sistem. Pengumpulan kebutuhan akan fungsi sistem tersebut dilakukan melalui wawancara terhadap manajer, administrator, distributor hasil sistem, pengguna hasil sistem dan terutama perancang sistem tersebut. Berdasarkan daftar kebutuhan tersebut, dilakukan identifikasi sistem. Pada hakikatnya, identifikasi sistem adalah upaya menghubungkan antara kebutuhankebutuhan dengan kemampuan suatu sistem memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yang dilakukan dengan jalan menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif pada peubah dan sekaligus juga menetapkan kendala-kendala yang mungkin timbul. Berdasarkan analisis kebutuhan dan identifikasi sistem, dilakukan analisis sistem. (2)

Analisis sistem Aspek pengambilan keputusan dalam ilmu sistem, dipengaruhi oleh teknik

pembuatan model dan sangat tergantung pada pendekatan kuantitatif yang digunakan dan menuntut perhitungan resiko serta ketidakpastian. Seorang analis sistem harus

20

merekomendasikan keputusan dalam berbagai tahapan pencapaian fungsi mereka dan hasil keputusan tersebut pada umumnya memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas sistem. Apapun tujuan maupun masalah yang diharapkan dapat diselesaikan, seorang analis sistem harus memulai sejumlah tindakan dan menjalani proses analis tertentu yang dapat menjamin semua faktor yang diperlukan telah dipertimbangkan sesuai dengan metodologi dan logika sistem. Proses analisis sistem diawali dengan penetapan masalah. Langkah awal dari setiap analisis sistem dimulai dengan klarifikasi tujuan, penetapan masalah pokok dan pembatasan masalah sehingga persoalan pokoknya dapat diteliti secara efisien dan tepat waktu. Dalam berbagai kejadian, masalah yang dihadapi biasanya terlihat amat besar dan perumusan definisi masalah tersebut secara akurat menjadi bagian yang paling sulit dari keseluruhan proses. Namun tanpa definisi masalah secara jelas dan akurat, sulit dihasilkan hasil analisis yang berarti. Langkah kedua setelah pendefinisian masalah adalah identifikasi pilihanpilihan penyelesaian yang layak. Seluruh kemungkinan penyelesaian harus dipertimbangkan dan semakin banyak alternatifnya semakin rumit pula proses analisis berlangsung. Seluruh alternatif yang tersedia harus didaftar guna menghindarkan kesalahan yang tidak diharapkan, baru kemudian diseleksi dan disingkirkan jika memang benar-benar bukan pilihan yang cukup layak sehingga tersisa hanya kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang paling besar peluangnya. Ketiga, penetapan kriteria evaluasi, yang parameternya harus berkaitan secara langsung dengan persoalan pokok yang akan diselesaikan. Kriteria yang digunakan dalam proses evaluasi bisa bervariasi, tergantung pada definisi masalah dan tingkat maupun kerumitan analisis yang dilakukan. Misalnya pada tingkat sistem, parameter yang paling penting meliputi efektivitas biaya, efektivitas logistik dan peluang operasional. Keempat, sesudah pemilihan kriteria evaluasi, analisis sistem harus menerapkan teknik pemodelan. Prosesnya merupakan aplikasi teknik analitis dalam bentuk model atau serangkaian model. Bentuk modelnya bisa sederhana atau rumit, sarat matematis atau bukan matematis, dapat diimplementasikan secara manual atau dengan komputasi. Besar atau kecilnya model sangat ditentukan oleh definisi

21

masalah, jumlah peubah, hubungan parameter asupan (input-parameter relationship), jumlah alternatif yang dievaluasi dan kerumitan operasi sistem yang dibentuk. Kelima, penyediaan data asupan. Salah satu langkah terpenting dalam proses analisis sistem adalah penentuan persyaratan data asupan yang tepat. Jenis data yang tepat harus dikumpulkan pada saat yang tepat dan dipresentasikan dalam format yang benar. Persyaratan data asupan yang spesifik harus sesuai dengan yang telah ditentukan sewaktu dilakukan penetapan kriteria evaluasi dan penentuan persyaratan asupan model yang digunakan dalam pencapaian tujuan evaluasi. Sesudah data terkumpul dan dijadikan asupan, maka model dapat diuji coba atau dimanipulasikan. Hasil analisis akan membuahkan rekomendasi langkah tertentu. Perlu dilakukan analisis kepekaan sebelum dipilih rekomendasi akhir. Dalam analisis, mungkin saja ada parameter asupan penting yang diragukan analis dan kepekaan hasil terhadap variasi parameter yang diragukan itu harus dapat ditentukan (Marimin 2004; Eriyatno 1999) (3)

Verifikasi dan Validasi Langkah memastikan model sesuai dengan kebutuhan dilakukan melalui

verifikasi dan validasi. Langkah-langkah ini diperlukan guna memastikan bahwa model yang dibentuk dapat dipercaya (credible) dan bisa diterima oleh pihak pengguna (Eriyatno 1999). 2.2 Kondisi pembangunan kelautan Indonesia dalam bidang perikanan tangkap pada saat ini. Upaya memanfaatkan sumberdaya alam untuk pembangunan bangsa telah membawa perkembangan pada berbagai kegiatan lapangan usaha dalam sektor pembangunan. Dengan luas laut 5,8 juta km2, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragamannya. Namun ketersediaan atau stock ikan secara alami di perairan merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produktivitas usaha dalam kegiatan penangkapan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan, diperoleh data tentang potensi lestari (MSY) sumberdaya ikan laut Indonesia yang diperkirakan sebesar 6,26 juta ton per tahun. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 5,12 juta ton per tahun. Potensi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi, untuk tahun

22

2000 nilai produksi perikanan tangkap di tingkat produsen mencapai Rp. 18,46 triliun. Namun demikian penangkapan ikan ilegal juga mencapai nilai cukup tinggi, yakni diperkirakan sebanyak 1 juta ton ikan atau senilai Rp. 21 triliun per tahun yang dilakukan oleh kapal asing (Dahuri 2002). Berdasarkan perkiraan FAO terdapat sekitar 3000 kapal asing, yang berasal dari Thailand, RRC, Philipina, Taiwan, Korea Selatan dan lain- lain (DKP 2003). Sumberdaya laut dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya, memiliki berbagai macam kegunaan dan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, di antaranya untuk makanan, minuman, farmasi dan kosmetika. Dalam pemanfaatan kekayaan sumberdaya laut tersebut, perlu dilakukan pengembangan industri bioteknologi kelautan. Aktifitas utama industri kelautan adalah kegiatan industri perkapalan. Distribusi galangan kapal ini tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, serta NTT dan Bali yang mencapai 257 unit. 65 % galangan kapal mempunyai kapasitas mencapai 500 GT, 25 % berkapasitas antara 501 – 1.000 GT dan sisanya berkapasitas 1.001 – 30.000 GT. Sedangkan untuk jenis industri komponen kapal berjumlah sekitar 220 unit yang tersebar di seluruh wilayah tadi, kecuali di NTT dan Bali. Meski demikian, pembangunan industri ini masih mengalami kendala terutama menyangkut potensi pasar yang masih terbatas dan permasalahan kepemilikan merek. Industri kelautan nasional sebenarnya mampu memproduksi sebagian besar komponen-komponen penunjang tersebut. Namun skala ekonomi dari hasil produk belum mampu diserap secara penuh oleh pasar dalam negeri (Dahuri 2003). Sektor kegiatan bangunan kelautan meliputi bangunan pelabuhan, dermaga, hotel, restoran dan bangunan lainnya yang ada di wilayah pesisir dan lautan. Pertumbuhan sektor bangunan kelautan ini dalam jangka menengah dan panjang perlahan- lahan

akan

membaik,

seiring

perekonomian Indonesia. Khusus untuk

dengan

membaiknya

pertumbuhan

pelabuhan laut, apabila proyek kawasan

pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) di Kawasan Timur Indonesia (KTI) berjalan sesuai rencana, maka dalam jangka menengah maupun jangka panjang akan banyak dibangun pelabuhan laut maupun tempat pendaratan ikan.

23

Kegiatan penelitian kelautan di Indonesia pada tahun 1960 diawali dengan dibentuknya tiga badan nasional yang berperan mengadakan kegiatan penelitian kelautan, yaitu Pusat Penelitian Oseanografi- LIPI, Lembaga Penelitian Perikanan Laut dan Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL. Kegiatan penelitian bidang kelautan untuk mendukung program-program pembangunan kelautan mulai dilaksanakan oleh lembaga- lembaga terkait seperti BPPT, LIPI, PPGL, Ditjen Perikanan, Dishidros TNI-AL dan beberapa pelaku kegiatan riset kelautan lainnya yang diprakarsai oleh BAPPENAS (Sutjipto 2003). 2.3

Penegakan keamanan di laut. Berbeda dengan daratan, laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari

atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang terbatas. Kedaulatan dan hak berdaulat di laut suatu negara diatur secara universal dalam UNCLOS 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang Undang No. 17 tahun 1985. Pada tiap rejim perairan Indonesia ditetapkan kedaulatan dan hak berdaulat sebagai berikut : (1)

Di Laut Wilaya h selebar 12 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki kedaulatan penuh, artinya negara berhak mengatur segala ketentuan hukum nasional.

(2)

Di Zona Tambahan selebar 24 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam bidang kepabeanan, sanitasi, imigrasi dan fiskal.

(3)

Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil laut dari garis pangkal, Indonesia memiliki hak berdaulat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya laut.

(4)

Di Landas Kontinen sampai kedalaman 350 meter, Indonesia berhak untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya alam. Dalam UNCLOS 1982 itu disebutkan pula bahwa pengelolaan sumberdaya

ikan mempunyai tiga tujuan pokok : (1) Pemanfaatan sumberdaya ikan secara rasional; (2) Pelestarian sumberdaya ikan; (3) Keserasian usaha pemanfaatan, sehingga setiap negara diwajibkan melakukan pengelolaan sumberdaya ikan secara lestari dan bertanggung jawab (Purwaka 2006).

24

2.4

Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Pengertian monitoring, control and surveillance (MCS) didefinisikan sebagai

berikut : (1)

Monitoring adalah kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk menilai tingkat pemanfaatan dan kelimpahan sumberdaya ikan, mencakup antara lain kapal penangkapan ikan, operasi, hasil tangkapan, upaya penangkapan, pengangkutan, pengolahan dan pengepakan hasil (Flewwelling 2003; FAO 1995; Flewwelling 1995; DKP 2001). Monitoring atau pemantauan merupakan kegiatan pengawasan dengan obyek yang diawasi adalah hubungan fisik antara manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya. Dengan pemantauan akan dapat diketahui, antara lain, apakah suatu kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya melampaui daya dukung dan daya tampung yang telah ditetapkan, dan apakah teknologi yang dipakai akrab lingkungan atau tidak (Martono 1997; Purwaka 1995; Purwaka1984). Dengan demikian monitoring mempunyai karakteristik sebagai kegiatan pengawasan yang menitik beratkan kegiatannya pada intervensi terhadap hubungan fisik antara manusia dan sumberdaya alam dan lingkungannya. Hubungan fisik di sini artinya adalah interaksi secara fisik antara ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang dipakai manusia dengan sumberdaya alam dan dampaknya terhadap lingkungannya. Sedangkan intervensi harus diartikan sebagai langkah dari lembaga pengawas untuk membatasi pilihan-pilihan manusia dalam menetapkan cara pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungannya, cara pengolahan produksi yang ramah lingkungan, dan cara pengolahan limbahnya, mencegah pemakaian cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam dan pengolahan produksi yang dapat merusak lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan intensitas hubungan fisik antara manusia dengan sumberdaya alam yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem merupakan pusat perhatian dari kegiatan pemantauan (Anonimous 1997)

(2)

Control didefinisikan sebagai mekanisme pengaturan yang antara lain mencakup

penyusunan/pemberlakuan

peraturan

perundang-undangan,

25

perijinan, pembatasan alat tangkap, zonasi penangkapan (Flewwelling 2003; FAO 1995; Flewwelling 1995; DKP 2001). Control

atau pengendalian

merupakan kegiatan pengawasan dengan fokus hubungan administratif antara manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya. Dengan pengendalian akan dapat diidentifikasi, antara lain, apakah suatu kegiatan usaha menaati peraturan perundangan- undangan dan ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku atau tidak, dan apakah suatu kegiatan usaha legal atau ilegal. Kegiatan yang taat dan legal akan dilindungi, sedang yang tidak taat dan atau ilegal akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Martono 1997; Purwaka 1995; Purwaka 1984). (3)

Surveillance didefinisikan sebagai kegiatan operasional dalam rangka menjamin ditaatinya peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam pengendalian (Flewwelling 2003; DKP 2001; FAO 1995; Flewwelling 1995). Surveillance atau pengamatan lapangan merupakan kegiatan pengawasan dengan obyek hubungan geografis antara manusia dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya. Dengan pengamatan lapangan, yang dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara, akan dapat diketahui, antara lain, setiap olah gerak suatu kegiatan usaha, pelanggaran batas-batas kegiatan usaha, lokasi pelanggaran, dan juga luas daerah yang tercemar atau rusak, sehingga tindakan pencegahan atau penanggulangannya akan sege ra dapat dilakukan. Pengamatan lapangan akan lebih efektif dan efisien bila dilaksanakan bersama-sama dengan pemantauan dan pengendalian (Martono 1997; Purwaka 1995; Purwaka 1984) Mengacu pada pengertian di atas, MCS tidak saja berlaku untuk perikanan

tangkap, tetapi dapat juga berlaku dalam kegiatan kelautan lainnya di Indonesia. Pelaksanaan MCS didukung oleh vessel monitoring system (VMS) dan sistem informasi terpadu computerized data base (CDB) melalui jasa satelit serta patroli pengawasan pada perairan rawan pencurian dan pelanggaran. Vessel monitoring system adalah suatu sistem pemantauan kapal yang bertujuan untuk mempermudah inspeksi kapal-kapal laut dengan cara mengidentifikasi kapal, memonitor posisi kapal, aktifitas kapal, jenis dan jumlah hasil tangkapan serta informasi lainnya. Hal

26

ini dapat dilakukan dengan diwajibkannya pemasangan transmitter untuk setiap kapal yang memiliki ijin penangkapan ikan (DKP 2001). Monitoring dilakukan pula melalui jaringan komunikasi antara pusat pengendalian dan daerah yang didukung dengan sistem informasi. Implementasi sistem MCS mengacu kepada ketentuan code of conduct for responsible fisheries dari FAO yang sudah terbukti berhasil diterapkan di beberapa negara, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan (FAO 1995). 2.5

Analisis prospektif untuk penentuan faktor-faktor dominan (faktor kunci) pada masa yang akan datang. Analisis prospektif adalah studi tentang kemungkinan-kemungkinan yang

terjadi di masa depan. Analisis prospektif dilakukan denga n menggunakan metoda wawancara untuk mengidentifikasi faktor- faktor kunci yang mempengaruhi kondisi di masa yang akan datang. Kegunaan analisis prospektif setidaknya terdapat dua hal yaitu (1) mempersiapkan tindakan-tindakan strategis yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang terhadap suatu kasus tertentu; dan (2) melihat atau mengetahui apakah dibutuhkan suatu perubahan pada masa yang akan datang. Analisis prospektif memiliki tiga langkah utama yaitu (1) mengidentifikasi faktor- faktor penentu di masa depan; (2) menemukan elemen kunci di masa depan dan (3) mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan di masa depan (Bourgeois 2004) Menurut Hardjomidjojo (2002), tahapan metodologi analisis prospektif adalah : (1) definisikan batasan sistem, (2) indentifikasi kriteria, (3) diskusi kriteria, (4) diskusi pengaruh mutual, (5) diskusi kriteria keadaan, (5) membangun skenario, dan (6) analisis implikasi tindakan. 2.5.1

Melakukan identifikasi faktor-faktor penentu Berdasarkan pada tujuan studi yang ingin dicapai (yang telah dijelaskan secara

rinci sebelumnya), responden diminta untuk memikirkan faktor/kriteria/ variabel yang mempengaruhi pada pencapaian tujuan studi (Bourgeois 2004) 2.5.2

Menemukan elemen kunci di masa yang akan datang. (1) Analisis pengaruh antar faktor. Dari hasil identifikasi kriteria pada

tahap 1, diperoleh beberapa faktor yang akan dilihat hubungannya secara timbal balik (mutual).

27

(2) Langkah kerja. Tabel matriks analisis pengaruh antar faktor disiapkan untuk diisi dengan skor dari pengaruh relatif antar faktor. Lakukan contoh pengisian Tabel dengan mengambil satu faktor terpilih yang mudah dan lihat pengaruhnya terhadap faktor lainnya. Matriks Individu dikumpulkan untuk diolah menjadi Matriks Gabungan. Dalam melihat hubungan antar faktor dilakukan penilaian dengan skoring. Skor penilaian. 0 = tidak berpengaruh; 1 = berpengaruh kecil; 2 = berpengaruh besar dan 3 = berpengaruh kuat. Penilaian dilakukan dengan proses : (1) Dilihat dahulu apakah faktor tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap faktor lain, jika ya beri nilai 0; (2) Jika tidak, selanjutnya dilihat apakah pengaruhnya sangat kuat, jika ya beri nilai 3; dan (3) Jika tidak, baru dilihat apakah berpengaruh kecil = 1, atau berpengaruh sedang = 2 (Bourgeois 2004) 2.5.3

Mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan di masa yang akan datang (1) Pedoman analisis matriks gabungan: 1) Apabila pengaruh antar satu

faktor dengan satu faktor lainnya (selanjutnya kita sebut sebuah sel), mempunyai nilai 0 dengan jumlah > 1/2N, maka nilai sel tersebut adalah 0; 2) Jika nilai 1, 2, dan 3 bersama-sama berjumlah > 1/2N, maka nilai sel tersebut ditentukan berdasarkan yang paling banyak dipilih antara nilai 1, 2, dan 3; dan 3) Jika jumlah aktor (N) adalah genap, dan didapat dalam satu sel jumlah nilai 0 sama banyak dengan jumlah nilai 1, 2, dan 3, maka perlu dilakukan diskusi atau klarifikasi lebih lanjut dengan para aktor untuk menentukan nilai sel tersebut. (2) Analisis. 1) Nilai- nilai sel yang telah disepakati oleh para aktor dimasukkan dalam program seleksi faktor yang telah tersedia; 2) Perlihatkan dan jelaskan pada para aktor (dengan in fokus) hasil analisis tersebut berupa “pengaruh langsung, tidak langsung dan total antar faktor”, dalam bentuk:

(i) Pengaruh

langsung global; (ii) Ketergantungan global; (iii) Kekuatan global; (iv) Kekuatan global tertimbang, dan (v) Gambar hubungan antar faktor berdasarkan total pengaruh dan ketergantungannya; 3) Seleksi 5 sampai 7 faktor untuk diskusi tahap selanjutnya membangun skenario berdasarkan keadaan (state) kriteria (tahap 3), seleksi dilakukan berdasarkan kekuatan global tertimbang dan posisi faktor dalam Gambar hubungan antar faktor, yaitu pada kuadran kiri atas; 4) Selanjutnya nilai- nilai sel yang telah disepakati oleh para aktor dimasukan dalam program seleksi faktor yang telah

28

tersedia. Perlihatkan dan jelaskan pada para aktor (dengan in fokus) hasil analisis tersebut berupa “pengaruh langsung, tidak langsung dan total antar faktor”, dalam bentuk: (vi) Pengaruh langsung global. (vii) Ketergantungan global; (viii) Kekuatan global; (ix) Kekuatan global tertimbang; (x) Gambar hubungan antar faktor berdasarkan total pengaruh dan ketergantungannya; dan 5) Seleksi 5 sampai 7 faktor untuk diskusi tahap selanjutnya membangun skenario berdasarkan keadaan/state kriteria (tahap 3), seleksi dilakukan berdasarkan kekuatan global tertimbang dan posisi faktor dalam Gambar hubungan antar faktor, yaitu pada kuadran kiri atas. Untuk setiap faktor dapat dibuat satu atau lebih keadaan dengan ketentuan sebagai berikut : 1) keadaan harus memiliki peluang sangat besar untuk terjadi (bukan khayalan) dalam suatu waktu di masa

yang akan datang; 2) keadaan bukan

merupakan tingkatan atau ukuran suatu faktor (seperti besar/sedang/kecil atau baik/buruk); tetapi merupakan deskripsi tentang situasi dari sebuah faktor. (3) Langkah-langkah menentukan keadaan suatu faktor: 1) Susun suatu skenario yang memiliki peluang besar untuk terjadi di masa yang akan datang; 2) Skenario merupakan kombinasi faktor. Oleh sebab itu , sebuah skenario harus memuat seluruh faktor, tetapi untuk setiap faktor hanya memuat satu keadaan dan tidak memasukkan pasangan keadaan yang mutual incompatible; 3) Tulis setiap skenario dalam satu kartu secara vertikal. Setiap peserta memperoleh 2 kartu untuk membangun 2 skenario : (i) Kumpulkan skenario (kartu) yang sama dalam satu kelompok dan diurutkan dari kiri ke kanan ( di stereoform) mulai dari skenario paling optimis sampai ke skenario yang paling pesimis; (ii) Gabungkan skenario yang relatif sama (perbedaan keduanya sangat sedikit dan hanya terjadi pada satu faktor). 4) Berikan nama pada setiap skenario (mulai dari nama paling optimis sampai ke nama paling pesimis). (4) Langkah-langkah penentuan skenario yang paling mungkin terjadi. 1) Bagikan kepada setiap peserta daftar seluruh skenario yang telah disusun secara berurutan dari skenario paling optimis sampai dengan paling pesimis; 2) Setiap peserta memberikan bintang terhadap satu atau lebih skenario yang paling mungkin terjadi dengan jumlah yang sama atau berbeda (total bintang yang diberikan kepada setiap peserta maksimal 10); 3) Jumlahkan bintang yang diperoleh setiap skenario dari seluruh peserta, kemudian hitung persentase jumlah bintang setiap skenario atas

29

jumlah seluruh bintang yang diberikan seluruh peserta; dan 4) Urutkan skenarioskenario tersebut mulai dari skenario yang memperoleh jumlah bintang paling banyak sampai ke skenario yang memperoleh bintang paling sedikit (Bourgeois 2004). Pengaruh

Variabel Penentu (Input)

Variabel Autonomous Unused

Variabel Penghubung (Stakes)

Variabel Terikat Output Ketergantungan

Gambar 4 Kuadran dalam proses penemuan elemen kunci dalam analisis prospektif (Sumber : Bourgeois 2004). 2.6

Analisis SWOT Metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats)

adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan, sehingga dengan demikian perencana strategis harus menganalisis faktor- faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada pada saat ini yang disebut dengan analisa situasi. Model yang dapat digunakan untuk analisis situasi adalah analisis SWOT (Rangkuti, 2006). Analisis matriks SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) yaitu situasi penting yang menguntungkan dalam suatu lingkungan dan ancaman (threats) yaitu situasi penting yang tidak menguntungkan dengan faktor internal kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya. Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi (Rangkuti 2006). Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal

30

dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi W-T dan strategi S-T, seperti dapat dilihat pada Gambar 5. INTERNAL

Strength –S Daftar 5-10 faktor- faktor EKSTERNAL kekuatan Opportunities – O Strategi S – O Daftar 5-10 faktor- faktor Gunakan kekuatan untuk peluang memanfaatkan peluang Threats – T Strategi S – T Daftar 5-10 faktor- faktor Gunakan kekuatan untuk ancaman menghindari ancaman

Weakness – W Daftar 5-10 faktor- faktor kelemahan Strategi W – O Atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang Strategi W – T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Gambar 5 Matriks SWOT. Analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif memaksimumkan kekuatan dan peluang, dan meminimumkan kelemahan dan ancaman. Untuk dapat membandingkan antar unsur SWOT, maka perlu diketahui nilai masingmasing unsur SWOT. Nilai masingmasing unsur SWOT ditempatkan ke dalam diagram SWOT, yang merupakan perpaduan antara perbandingan kekuatan dan kelemahan dengan perbandingan peluang dan ancaman. Letak nilai S-W dan O-T dalam diagram SWOT akan menentukan arah strategi yang diambil (Rangkuti 2006). Teknik yang digunakan untuk menetapkan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak adalah matriks QSPM (Quantitative Strategy Planning Matrix) atau matriks perencanaan strategis kuantitatif (David 2000). Tujuan matriks ini adalah untuk menetapkan kemenarikan relatif (relative attractiveness) dari strategi-strategi yang bervariasi yang telah dipilih, dan untuk menetapkan strategi mana yang dianggap paling baik untuk diimplementasikan terlebih dahulu atau menentukan prioritas dari alternatif strategi yang ada.

31

3 3.1

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan Data dan Informasi Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis

yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Pengumpulan data primer di lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari sumbernya di lapangan dengan cara : (1)

Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan tentang faktor- faktor strategis yang mempengaruhi sistem MCS kelautan secara umum dan secara khusus dalam bidang perikanan tangkap.

(2)

Kuesioner, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

Responden yang diwawancarai adalah para pakar atau expert pihak-pihak terkait yang relevan dengan pengembangan dan pemanfaatan MCS nasional kelautan. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, agar diperoleh hasil wawancara yang memenuhi kriteria expert judgement. Pengamatan langsung dilakukan terhadap sistem MCS yang sudah ada dan mengunjungi objek-objek penerapan sistem MCS yang didekati secara kritis, di salah satu dari 9 (sembilan) zona penangkapan ikan dan yang dipilih adalah Kepulauan Riau dengan pertimbangan geografis berupa kepulauan dan berbatasan dengan negara- negara tetangga serta pertimbangan sosial ekonomi dengan banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari perikanan tangkap serta banyaknya pelanggaran yang terjadi di laut.. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan yaitu instansi yang terkait dengan Bakorkamla sesuai Keputusan Presiden no 81 tahun 2005 dan berbagai instansi lain yang terkait serta penelusuran dari situs internet. Data primer sepenuhnya merupakan data yang bersifat kualitatif dalam rangka melakukan identifikasi kebutuhan sistem MCS nasional kelautan. Data sekunder yang dikumpulkan disamping selain data kualitatif juga data kuantitatif. Disamping data dan informasi dari persepsi responden yang terkait dengan pengembangan sistem MCS nasional kelautan, data dan informasi yang dikumpulkan antara lain : (1)

Keragaan desain sistem MCS nasional terkait bidang kelautan yang telah diterapkan oleh berbagai instansi selama ini.

(2)

Keragaan pelaksanaan MCS bidang kelautan dari berbagai negara yang berhasil dikumpulkan informasinya.

32

(3)

Kebijaksanaan pembangunan terkait dengan bidang kelautan nasional.

(4)

Kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan dan instansi terkait lainnya yang relevan.

(5)

Data-data statistik potensi sumberdaya perikanan dan kelautan, produksi, perdagangan, kapal, perikanan tangkap

dan data statistik lain terkait

dengannya, termasuk jumlah pelanggaran dan praktek-praktek ilegal. (6)

Data dan informasi mengenai berbagai hukum, peraturan, perundangan dan perjanjian-perjanjian terkait dengan kelautan dan perikanan baik nasional maupun internasional.

(7)

Peta nasional yang memuat wilayah-wilayah perbatasan laut,

zona-zona

tertentu dan wilayah laut yang dilindungi serta alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). (8)

Data dan informasi lainnya yang relevan

3.2

Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan mulai dari bulan Februari 2006 sampai dengan bulan September 2006. Penelitian difokuskan pada lokasi di Jakarta dan untuk pengamatan langsung terhadap salah satu zona perikanan tangkap dilaksanakan di Kepulauan Riau yang ditentukan berdasarkan hasil wawancara dan rekomendasi dari para experts yang diwawancarai, terutama experts dari Departemen Kelautan dan Perikanan. 3.3

Metode Pengolahan dan Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode permodelan analisis sistem, dengan lima

tahapan analisis yaitu tahapan identifikasi, tahapan analisis, tahapan rekayasa atau rancang bangun model, tahapan verifikasi dan tahapan perumusan usulan kebijakan operasional. Tahapan identifikasi dilakukan dengan pendekatan studi literatur dan pengumpulan data dan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Tahapan analisis dilakukan dengan pendekatan analisis tabulasi silang dan deskriptif serta naratif untuk menyusun alternatif-alternatif model abstraksi berdasarkan contoh-contoh model yang sudah ada dengan membandingkan sistem MCS yang sudah ada dan kemungkinan penyempurnaannya.

33

Pada tahapan ketiga dilakukan penetapan rancang bangun model berdasarkan hasil analisis sebelumnya dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian model berdasarkan hasil analisis kebutuhan atau identifikasi dari wawancara dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders yang relevan.

Tahap ketiga akan

menghasilkan rancang bangun atau desain model secara deskriptif. Tahapan keempat dari penelitian adalah melakukan verifikasi model dengan kasus perikanan tangkap. Pada tahapan ini dilakukan pengujian apakah kerangka konseptual desain model sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pengujian model disamping menggunakan input- input data sektor perikanan, dilakukan verifikasi melalui pendekatan analisis expert judgment. Analisis expert judgment ini untuk mengumpulkan pendapat dan justifikasi dari calon-calon pengguna model (expert dari stakeholders) terutama instansi terkait misalnya Departemen Kelautan dan Perikanan, Asosiasi Pengusaha Perikanan, Bakorkamla, dan lain- lain. Tahapan ke lima adalah menetapkan kerangka konseptual model MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia dan rumusan usulan kebijakan operasionalnya. Rumusan kebijakan operasional yang disusun akan menyangkut aspek-aspek kebutuhan perangkat hukum, perangkat kelembagaan dan kebijakan operasional yang diperlukan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan sistem MCS kelautan nasional terpadu dalam rangka pembangunan kelautan Indonesia. Berkaitan dengan analisis terhadap identifikasi kebutuhan sistem dan verifikasi model, disamping mengandalkan analisis expert judgment juga akan dilakukan analisis prospektif. Analisis prospektif adalah studi tentang kemungkinankemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Analisis prospektif dilakukan dengan menggunakan metoda wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci MCS nasional kelautan yang mempengaruhi kondisi pembangunan kelautan dalam masa yang akan datang. Setidaknya terdapat dua hal kegunaan analisis prospektif, yaitu (1) mempersiapkan tindakan-tindakan strategis yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang terhadap suatu kasus tertentu; dan (2) melihat atau mengetahui apakah dibutuhkan suatu perubahan pada masa yang akan datang.

34

3.4

Pendekatan Pembahasan Hasil Analisis

Hasil analisis penelitian ini akan dibahas dan ditelaah serta disajikan dengan pendekatan kelembagaan. Hal ini berdasarkan pada kegiatan MCS tangkap,

kenyataan yang ada bahwa

nasional kelautan Indonesia, khususnya dalam bidang perikanan

dilaksanakan

oleh

institusi- institusi

pemerintahan

yang

bersifat

kelembagaan. Masing- masing kelembagaan menjalankan kegiatan surveillance ini berdasarkan mandat hukum yang tertuang dalam Undang-Undang tentang kelembagaan yang bersangkutan. Dapat terjadi adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu dalam pembahasan hasil analisis perlu dilakukan pendekatan secara kelembagaan (Likadja 1988; Subagyo 1993). Disamping dengan pendekatan tersebut, dalam rangka menyusun suatu ulasan rekomendasi

kebijakan

operasional,

akan

mengarah

kepada

upaya

untuk

mengembangkan sistem MCS nasional kelautan yang lebih terarah (efektif) dengan proses yang lebih ringkas (efisien). Salah satu metoda pembahasan yang dapat dipakai dalam kancah manajemen organisasi adalah benchmarking strategy. Benchmarking (patok duga) merupakan proses pembelajaran dari yang terbaik. Spendolini (1992) mendefinisikan benchmarking sebagai: a continuous, systematic process for evaluation the products, services, and work processes of organization that are recognized as representing best practices for the purpose of organizational improvement. Analisis benchmarking berangkat dari bukti dan anggapan bahwa tidaklah sepenuhnya benar jika dinyatakan bahwa MCS nasional yang ada sekarang sekalipun masih parsial memiliki kinerja yang buruk dan berdasarkan kasus beberapa lainnya yang berhasil dikumpulkan data dan informasinya akan menunjukkan bahwa MCS berjalan dengan sangat baik. Oleh karenanya perlu ditarik pelajaran dari pengalaman MCS yang berhasil, sehingga MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia mampu melakukan proses benchmarking (patok duga) guna meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang. Proses benchmarking (patok duga) merupakan suatu proses belajar dari pihak lain yang lebih baik kinerjanya. Proses belajar ini untuk menghadirkan informasi

35

penting yang berguna untuk membangun gagasan-gagasan perbaikan yang dibutuhkan. Sebaliknya, proses patok duga bukannya suatu proses untuk memperoleh jawaban secara mudah atau sekedar proses peniruan secara membabi buta. Jika antara MCS dapat dilakukan patok duga terkait dengan produk dan servis maupun proses kerja, kelembagaan dan organisasinya, maka patok duga antara MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia dapat dilaksanakan secara terpadu, efisien dan efektif. 3.4.1

Analisis tingkat kepentingan dan kinerja Untuk pengembangan MCS Indonesia, salah satu hal yang perlu diperhatikan

adalah

kondisi faktor-faktor MCS yang berpengaruh dalam pelaksanaan MCS

kelautan. Untuk itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dianggap penting oleh para ahli di bidang kelautan dan selanjutnya sistem diupayakan menghasilkan kinerja sebaik mungkin. Oleh karena itu, perlu dilakukan “importance and performance analysis”. (1)

Metode analisis data Dalam menganalisis data penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif – kuantitatif. Untuk menjawab sampai sejauh mana penerapan MCS di Indonesia, maka digunakan importance and performance analysis (IPA) atau analisis tingkat kepentingan dan kinerja pelaksanaan MCS. Untuk tingkat kepentingan digunakan 4 skala yang terdiri dari : 1) sangat penting diberi bobot 4; 2) penting diberi bobot 3; 3) kurang penting diberi bobot 2; dan 4) tidak penting diberi bobot 1. Untuk kinerja digunakan 4 skala yaitu: 1) jika penilaian kinerja MCS mempunyai kemampuan yang baik diberi bobot 4; 2) jika sistem MCS sudah memiliki kemampuan yang baik, tapi masih memerlukan sedikit tambahan, diberi bobot 3; 3) jika sistem MCS telah ada, tapi masih belum memadai diberi bobot 2; dan 4) jika tidak ada sistem MCS atau sangat tidak memadai diberi bobot 1. Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja, maka dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerjanya. Tingkat kesesuaian

adalah

hasil

perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan. Tingkat kesesuaian inilah

36

yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan MCS di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat dua buah variabel yang diwakilkan oleh huruf x dan y, dimana x adalah merupakan tingkat kinerja MCS, sedangkan y merupakan tingkat kepentingan MCS. Adapun rumus yang digunakan adalah:

Tki = Xi x 100% Yi dimana : Tki = tingkat kesesuaian responden Xi = skor kinerja MCS Yi = skor penilaian tingkat kepentingan MCS Selanjutnya sumbu mendatar (X) akan diisi oleh skor tingkat kinerja MCS, sedangkan sumbu tegak (Y) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan MCS. Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MCS adalah dengan : _ X = S Xi n dimana :

_ Y = S Yi n _ X = skor rata-rata tingkat kinerja _ Y = skor rata-rata tingkat kepentingan n = jumlah responden

Diagram Kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-titik (X, Y), dimana X merupakan rata-rata dari rata-rata skor tingkat kinerja seluruh faktor atau atribut dan Y adalah rata-rata dari rata-rata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi pelaksanaan MCS. Maka rumusnya menjadi: = n X = Si = 1 Xi K

= n Y = Si = 1 Yi K

dimana : K = banyaknya atribut atau faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan MCS

37

Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian ke dalam diagram Kartesius seperti ditampilkan pada Gambar 6. Y Kepentingan

Prioritas utama A

Pertahankan prestasi B

= Y C Prioritas rendah

D Berlebihan

Kinerja = X X Gambar 6 Diagram Kartesius (Sumber: Supranto 2006). Keterangan: A : menunjukkan faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan MCS, termasuk unsur- unsur yang dianggap sangat penting, namun kinerjanya belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mengecewakan/tidak puas. B : menunjukkan unsur MCS yang telah berhasil dilaksanakan, untuk itu wajib dipertahankan, dianggap sangat penting dan sangat memuaskan. C : menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya dan dalam pelaksanaan MCS biasa-biasa saja, dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. D : menunjukkan faktor tingkat kepentingan MCS yang kurang penting, akan tetapi pelaksanaannya telah cukup baik/berlebihan, dianggap kurang penting tapi sangat memuaskan.

38

(2)

Operasional penelitian Bagan alir importance and performance analysis ditampilkan pada Gambar 7.

Variabel MCS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Lisensi Legislasi Koordinasi antar lembaga Pelatihan MCS Prosedur inspeksi Sistem perencanaan data Kapasitas di laut Identifikasi kapal Penggunaan VMS

Variabel tanggapan responden

Tingkat kepentingan

Tingkat kinerja

Pelaksanaan MCS

Gambar 7 Bagan alir importance and performance analysis (Sumber: Supranto 2006)

3.4.2 Analisis SWOT Analisa secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan matriks IFE, EFE, IE dan QSPM. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi lingkungan internal dan eksternal dengan cara mendapatkan angka yang menggambarkan kondisi organisasi terhadap kondisi lingkungannya. Matriks IFE dan EFE diolah dengan menggunakan beberapa langkah berikut (Rangkuti 2006): (1) Identifikasi faktor internal dan eksternal Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor internal, yaitu dengan mendaftarkan semua kelemahan dan kekuatan organisasi. Kekuatan diidentifikasi terlebih dahulu, baru kemudian dikenali kelemahan. Daftar dibuat spesifik dengan menggunakan prosentase, rasio atau angka perbandingan. Faktor eksternal diidentifikasi dengan mendata semua peluang dan ancaman. Data eksternal diperoleh dari hasil wawancara atau kuesioner dan diskusi dengan para pakar di bidangnya, serta data penunjang lainnya. Hasil kedua identifikasi faktor- faktor di atas tersebut menjadi faktor penentu internal dan eksternal yang selanjutnya akan diberikan bobot atau rating.

39

(2) Penentuan bobot setiap peubah Penentuan bobot dilakukan dengan jalan mengajukan identifikasi faktor- faktor strategis eksternal dan internal tersebut kepada para pakar dengan menggunakan metode paired comparison (Kinnear & Taylor 1991). Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor penentu internal dan eksternal. Untuk menentukan bobot setiap peubah digunakan skala 1, 2, dan 3. Skala yang digunakan untuk pengisian kolom adalah : 1 = jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal 2 = jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal 3 = jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal Bentuk penilaian pembobotan dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1 Penilaian bobot faktor strategi internal Faktor strategis internal

A

B

C

D

.....

Total

A B C D ..... Total

Tabel 2 Penilaian bobot faktor strategi eksternal Faktor strategis eksternal

A

B

C

D

.....

Total

A B C D ..... Total

40

Bobot setiap peubah diperoleh dengan menentukan nilai rataan dari setiap peubah terhadap jumlah nilai keseluruhan peubah dengan menggunakan rumus (Kinnear & Taylor 1991): Ai =

xi n ? Xi i=1

Dimana : ai = bobot peubah ke- i Xi = nilai peubah ke- i i = 1, 2, 3, ..., n n = jumlah peubah

(3)

Penentuan Peringkat (Rating) Penentuan rating (rating) oleh manajemen atau pakar dari organisasi yang

dianggap sebagai decision maker dilakukan terhadap peubah-peubah dari hasil analisis situasi organisasi. Untuk mengukur pengaruh masingmasing peubah terhadap kondisi organisasi digunakan nilai peringkat dengan skala 1, 2, 3, dan 4 terhadap masingmasing faktor strategis yang menandakan seberapa efektif strategi organisasi saat ini, dimana untuk matriks EFE skala nilai peringkat yang digunakan yaitu: 1 = Rendah, respon kurang 2 = Rendah, respon sama dengan rata-rata 3 = Tinggi, respon di atas rata-rata 4 = Sangat tinggi, respon superior Untuk faktor- faktor ancaman merupakan kebalikan dari faktor peluang, dimana skala 1 berarti sangat tinggi, respon superior terhadap organisasi. Skala 4 berarti rendah, respon kurang terhadap organisasi. Untuk matriks IFE, skala nilai peringkat yang digunakan dalam kolom rating dengan skala 1 – 4, pada masingmasing faktor internal yang ada dalam organisasi saat ini. Untuk faktor kekuatan dan kelemahan, yaitu (1) kelemahan utama, (2) kelemahan kecil, (3) kekuatan kecil, (4) kekuatan utama. Selanjutnya nilai dari pembobotan dikalikan dengan nilai rataan peringkat pada tiap-tiap faktor dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk

41

memperoleh total skor pembobotan. Hasil pembobotan dari peringkat (rating) berdasarkan analisa situasi dimasukkan dalam Tabel 1 dan Tabel 2. Nilai IFE dikelompokkan dalam : Tinggi (3,0 – 4,0); Sedang (2,0 – 2,99); dan Rendah (1,0 – 1,99). Sedangkan nilai-nilai EFE dikelompokkan dalam : Kuat (3,0 – 4,0), Rata-rata (2,0 – 2,99) dan Lemah (1,0 – 1,99) (David 1998).

Tabel 3 Matriks IFE Analisis SWOT Faktor Strategis Internal

Bobot

Rating

Skor

Rating

Skor

A. Kekuatan 1. 2. 10. Jumlah (A) B. Kelemahan 1. 2. 10. Jumlah (B) Total (A+B) Tabel 4 Matriks EFE Analisis SWOT Faktor Strategis Eksternal

Bobot

C. Peluang 1. 2. 10. Jumlah (C) D. Ancaman 1. 2. 10. Jumlah (D) Total (C+D)

42

Terdapat 8 tahapan dalam membentuk matriks SWOT, yaitu: 1)

Tentukan faktor-faktor peluang eksternal.

2)

Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal

3)

Tentukan faktor-faktor kekuatan internal

4)

Tentukan faktor-faktor kelemahan internal

5)

Sesuaikan kekuatan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi S – O.

6)

Sesuaikan kelemahan internal dengan peluang eksternal untuk mendapatkan strategi W – O.

7)

Sesuaikan kekuatan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi S – T.

8)

Sesuaikan kelemahan internal dengan ancaman eksternal untuk mendapatkan strategi W – T.

Selanjutnya dalam menyusun matriks QSPM perlu dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1)

Membuat daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di kolom sebelah kiri.

2)

Membuat bobot pada masingmasing kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

3)

Menuliskan

dan

mengidentifikasikan

strategi

alternatif

yang

harus

dipertimbangkan, yang selanjutnya mencatat strategi-strategi tersebut atas baris QSPM. 4)

Menetapkan AS (attractiveness score), yaitu nilai yang menunjukkan kemenarikan relatif untuk masingmasing strategi yang terpilih. Batasan nilai AS adalah 1 sampai 4. Nilai 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = secara logika menarik, 4 = sangat menarik.

5)

Menghitung TAS (total attractiveness score) dari hasil perkalian bobot yang terdapat pada matriks IFE dengan AS yang diperoleh. TAS menunjukkan kemenarikan relatif dari masingmasing alternatif strategi.

6)

Menjumlah semua TAS pada masingmasing kolom QSPM. Berdasarkan nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggilah yang

43

menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi ini menjadi pilihan terakhir. Ilustrasi QSPM dapat dilihat pada Gambar 8. . Faktor kunci :

Bobot Strategi 1 AS TAS

Alternatif Strategi Strategi 2 Strategi 3 AS TAS AS TAS

Peluang Ancaman Kekuatan Kelemahan Total Gambar 8 Matriks QSPM (Sumber: Umar 2001).

44

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Kondisi Nyata Penerapan Kebijakan Maritim Nasional Indonesia Terkait dengan Penerapan Strategi MCS

4.1.1

Penerapan sistem monitoring control Departemen Kelautan dan Perikanan

surveillance

(MCS)

pada

Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan adalah monitoring, control dan surveillance dengan ruang lingkup pengawasan meliputi seluruh usaha perikanan, baik bidang penangkapan, pengangkutan dan pembudidayaan ikan. Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. Arti tanggung jawab pengelolaan sangat luas, mencakup tanggung jawab menjaga kelestarian sumberdaya dan ekosistemnya dalam kerangka penegakan hukum di bidang perikanan dan kelautan. Penerapan sistem MCS oleh DKP pada saat ini belum sepenuhnya efektif, karena banyak kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Ada tiga hal yang merupakan akar kendala dalam penerapan MCS, antara lain penataan perijinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu pelanggaran. Kendala yang kedua adalah pengawasan di lapangan. Pengawasan di lapangan memerlukan armada dan sarana yang cukup tangguh. Sedangkan pada kondisi riilnya, terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta fasilitas pengawasan di daerah, belum optimalnya kewenangan pengawasan, belum berkembangnya lembaga pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerah, dan kurangnya tenaga pengawas perikanan. Kendala yang ketiga adalah dari sisi penegakan hukum. Penegakan hukum sangat terkait dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 tidak berbicara soal kelembagaan pengawasan maupun kewenangan. Komponen monitoring, control, and surveillance system (MCS) Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan saat ini adalah : Pengendalian Perizinan, kapal patroli, alat komunikasi (ALKOM), Vessel Monitoring System

45

(VMS), Pesawat Patroli Udara, Radar Pantai, Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS), Computerized Data Base (CDB), Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Log Book Perikanan dan radar satelit. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian kebijakan DKP dalam penerapan MCS yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. (1) Penerapan komponen MCS Departemen Kelautan dan Perikanan Penerapan Komponen MCS Departemen Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut : 1)

Pengendalian Perizinan Izin Usaha Perikanan (IUP), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal

Pengangkut Ikan (SIKPI), sticker barcode dan tanda lunas pembayaran pungutan perikanan (PHP) merupakan suatu kesatuan perizinan usaha perikanan yang melekat di setiap kapal perikanan dan harus selalu berada di atas kapal perikanan. Apabila di atas setiap kapal tidak ditemukan SPI/SIKPI asli, maka dapat dianggap bahwa kapal perikanan tersebut me lakukan kegiatan tanpa izin. Pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dilakukan secermat mungkin, meliputi keaslian dokumen (tidak palsu), masa berlaku izin, serta kesesuaian antara IUP dan SPI/SIKPI. Apabila dalam pemeriksaan ditemuk an pelanggaran, maka dianggap melakukan tindak pidana perikanan serta pidana umum (apabila ditemukan izinnya adalah palsu), dan dilakukan proses pemberkasan perkara lebih lanjut. Bagi perahu/kapal yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan untuk memiliki izin, perlu juga dibuat sistem pendataanya, yakni dengan dilakukan pencatatan. Bagi perahu/kapal yang sudah tercatat diberikan bukti tertullis yang sekaligus dapat dianggap sebagai dokumen perizinan. Jika perahu/kapal yang kecil tapi jumlahnya cukup banyak, maka akan berpengaruh dalam pengelolaan sumberdaya perikanan yang akan dilakukan. Hambatan dari komponen pengendalian perizinan ini adalah masih banyak terjadinya pemalsuan dokumen Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang belum terungkap, modusnya adalah beredarnya dokumen palsu dan dijual kepada pemilik kapal serta

46

banyaknya izin yang dikeluarkan bukan oleh pejabat berwenang, misalnya kapal ukuran di atas 30 GT dikeluarkan dengan dokumen di bawah 30 GT sehingga SPI cukup oleh Dinas Perikanan di daerah. Hambatan seperti ini harus segera diatasi dengan penertiban dan penyempurnaan perizinan. Hasil usaha DKP dalam operasi terpadu pemberantasan illegal fishing terkait dengan penertiban perizinan adalah pencabutan 155 izin kapal eks asing berbendera Indonesia bermasalah karena tidak dapat melengkapi dokumen kapal, terutama deletion certificate (DC) sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah dihapuskan statusnya dari negara asal. Hasil usaha DKP dalam operasi terpadu pemberantasan illegal fishing terkait dengan penyempurnaan perizinan adalah tempat proses perizinan pada satu ruang di Lantai VIII DKP dengan waktu pelayanan 7 hari kerja agar tidak terjadi penerbitan surat izin penangkapan di luar kewenangan DKP. 2)

Kapal Patroli/Pengawas Kapal pengawas merupakan asset pengawasan yang sangat penting sebagai

sarana untuk patroli di laut. Kapal pengawas berguna untuk keperluan pengamatan, pemantauan maupun operasi. P2SDKP memprogramkan pengadaan kapal patroli sebanyak 89 unit untuk meliput wilayah pengawasan di seluruh Indonesia. Sampai saat ini telah dibangun 14 unit kapal pengawas dengan ukuran 36 m (2 unit); 28.5 m (8 unit), dan 18 m (2 unit) yang ditempatkan pada pelabuhan seperti pada Tabel 5. Kapal patroli atau kapal pengawas ini ditempatkan pada posisi yang strategis, di pelabuhan-pelabuhan utama yang menjadi satuan dan stasiun pengawas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kapal pengawas diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan).

47

Tabel 5 Penempatan kapal pengawas P2SDKP No.

Kapal Pengawas

Pangkalan

Daerah Operasi

1

KP. Barracuda 01

Ketapang - Kalbar

Perairan Ketapang, P. Pelapis

2

KP. Barracuda 02

Tanjung Pandan – Babel

Perairan Bangka Belitung

3

KP. Hiu 001

Bungus - Sumbar

Perairan Padang, Bengkulu, Selat Melawai, Kepulauan Mentawai, Pulau Nias, Sibolga, Pasaman, Pulau Tello

4

KP. Hiu 002

Bitung-Sulut

Laut Maluku, Laut Sulawesi

5

KP. Hiu 003

PPS Jakarta

Kepulauan Seribu, Selat Sunda, Laut Jawa, BangkaBelitung, Perairan Kalsel, Pontianak, Ketapang

6

KP. Hiu 004

Kupang-NTT

Larantuka, Laut Flores, perairan NTT, Laut Bali, Sumbawa

7

KP. Hiu 005

Merauke-Papua

Merauke, laut Arafura

8

KP. Hiu 006

Belawan-Sumut

Perairan Selat Malaka, Natuna, Sabang, Selat Karimata

9

KP. Hiu 007

Tarakan-Kaltim

Perairan Tarakan, Nunukan, Bulungan, Laut Sulawesi, Selat Makasar

10

KP. Hiu 008

Sorong-Papua Barat Perairan Indonesia Timur

11

KP. Todak 01

Kendari-Sultra

Teluk Kendari, Selat Sewowoni, Laut Maluku

12

KP. Todak 02

Gorontalo

Teluk Tomini

13

Hiu Macan 01

PPS Jakarta

Kepulauan Seribu, Selat Sunda, Laut Jawa, BangkaBelitung, Perairan Kalsel, Pontianak, Ketapang

14

Hiu Macan 02

PPN Tual

Laut Banda, Arafura, Seram, Kepulauan Aru, dan Tanimbar

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan (2005)

48

Sampai dengan tahun 2003, telah cukup banyak tangkapan yang dilakukan oleh kapal pengawas Hiu, baik kapal asing maupun Indonesia. Penangkapanpenangkapan ini telah juga sampai ke pengadilan. Dari seluruh kapal yang ditangkap, sebagian bebas, namun ada juga yang berhasil dirampas untuk negara. 3)

Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) Vessel monitoring system (VMS) merupakan salah satu sarana MCS milik

DKP yang dilengkapi dengan alat elektronik transmitter (pemancar). Sesuai dengan ketentuan yang ada, sejak tahun 2003 diwajibkan bagi seluruh kapal perikanan dengan izin pusat untuk memasang transmitter (VMS) di kapal tersebut. Fungsi dari pemasangan transmitter VMS adalah untuk memantau pergerakan kapal perikanan yang telah memperoleh izin sehingga dapat diketahui apakah kapal tersebut beroperasi pada daerah penangkapan yang telah diberikan atau tidak. Program pemasangan vessel monitoring system (VMS) belum seperti yang diharapkan. Kegiatan yang termasuk implementasi dari program penanganan illegal fishing tersebut belum optimal karena kurang mendapat respon dari para pemilik kapal penangkap ikan, yang merupakan sasaran utama pemasangan VMS, yang saat ini baru terpasang penambahan transmitter sebanyak 1.339 unit dari kapasitas 3.055 unit sehingga masih tersisa 1.716 unit. Dari jumlah yang terpasang tersebut dapat diperinci sebagai berikut : (1) untuk kapal ikan asing baik penangkap maupun pengangkut sebanyak 594 unit dari kapasitas 841 unit sehingga tersisa 247 unit, (2) kapal pengangkut Indonesia dari 464 unit kapasitas, baru terpasang 142 unit, sementara sisanya masih 322 unit, (3) kapal ikan Indonesia dari kapasitas 559 unit terpasang 182 unit dan 377 unit belum terpasang, sementara kapal ikan Indonesia dengan bobot lebih dari 100 GT baru terpasang 421 unit dari 1.191 unit, sedangkan sisanya 770 unit belum terpasang. Beberapa alasan penolakan dari pemilik kapal antara lain takut akan adanya pembebanan terhadap pemasangan transmitter di kapalnya, mengharapkan kejelasan manfaat program dalam jangka pendek, pemilik kapal kurang merasakan manfaat VMS, menganggap VMS pada tahap awal hanya bermanfaat pada sisi pemerintah dalam mengawasi kapal perikanan, takut adanya pungutan lagi dalam program VMS

49

karena di daerah sudah banyak pungutan dan masih berkeberatan bila kegiatan kapalnya diawasi. Penolakan tidak saja dilakukan oleh pihak pemilik kapal / perusahaan, namun juga dilakukan oleh pihak pelabuhan. Adapun alasan dari pihak pelabuhan karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul yaitu belum maksimalnya

pihak

pelabuhan

dalam menggunakan

kewenangannya

untuk

melaksanakan Keputusan Menteri nomor 29 tahun 2003, termasuk melaksanakan ancamannya. Untuk mengatasi penolakan-penolakan di atas, DKP memiliki strategi mulai dari yang lunak dan menguntungkan kedua belah pihak, sampai dengan menggunakan kekuatan hukum atau peraturan perundangan, berikut sanksinya. Strategi yang lunak dan menguntungkan kedua belah pihak antara lain tidak adanya pembebanan bagi Kapal Ikan Indonesia (KII) sementara untuk Kapal Ikan Asing (KIA) akan ada pembebanan. Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah, tidak ada lagi pungutan biaya oleh pengawas perikanan dalam pemasangan transmitter, dan akan ada website bagi pengusaha. Untuk menjaga keseimbangan, maka akan digunakan juga strategi yang cukup keras dan mengikat yaitu dengan kekuatan hukum/perundang-undangan. Kekuatan hukum yang digunakan yaitu Keputusan Menteri nomor 29 tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003 dan surat penugasan dari Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen P2SDKP kepada Kepala Pelabuhan/Dinas. Sedangkan ancaman/sanksi yang diberikan jika tidak dilakukan pemasangan transmitter yaitu diberlakukannya penahanan LLO dan proses perijinan. Evaluasi dari hasil tingkat pemasangan transmitter terhadap jumlah kapal yang berpangkalan menunjukkan bahwa pelabuhan yang dinilai masih rendah tingkat pemasangannya adalah pelabuhan Merauke (0,37%), pelabuhan Muara Baru (1,33%), dan pelabuhan Bitung (6,37%). Sementara itu pelabuhan Kendari, Ambon, Tual, Sorong dan Benoa dinilai baik produktivitas pemasangannya. Penilaian pemasangan transmitter di perusahaan pemilik armada kapal juga dilakukan dengan memperbandingkan jumlah transmitter yang terpasang dengan jumlah armada kapal yang dimiliki, hasilnya masih sangat memprihatinkan (0,7%).

50

4)

Penerapan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS) Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat atau dikenal dengan SISWASMAS

adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan secara bertanggung jawab. SISWASMAS bekerja dengan cara sederhana dimana apabila masyarakat menjumpai dugaan adanya tindak pidana perikanan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing/Indonesia karena melanggar wilayah, atau penggunaan alat tangkap yang dilarang atau yang melakukan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka akan dilaporkan kepada petugas pengawas perikanan atau PPNS atau aparat (TNI-AL dan POLRI) terdekat, yang selanjutnya aparat akan melakukan tindakan seperti pengejaran atau penangkapan. SISWASMAS dikembangkan melalui perluasan jaringan, pemberdayaan dan penggerakan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas. Pembentukan kelompok SISWASMAS sangat mendukung dalam pengawasan. Di Nusa Tenggara Timur, kelompok pengawas ini telah banyak membantu dalam mengawal kawasan terhadap kerusakan-kerusakan terumbu karang yang disebabkan potasium. Melalui pelibatan masyarakat diharapkan pengawasan akan menjadi lebih efektif dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. SISWASMAS telah dikembangkan sejak tahun 2001 dan sampai saat ini telah terbentuk 409 kelompok masyarakat pengawas yang tersebar di 26 provinsi seperti dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 Penempatan Pokwasmas di seluruh Indonesia No .

Provinsi

Jumlah Pokwasmas

1

Jawa Barat

8

2

Jawa Tengah

29

3

Jawa Timur

10

4

DKI Jakarta

1

5

DI Yogyakarta

3

6

Banten

26

51

Table 6 Lanjutan 7

Bali

3

8

Nusa Tenggara Barat

38

9

Nusa Tenggara Timur

5

10

Nanggroe Aceh Darussalam

42

11

Sumatera Utara

4

12

Sumatera Barat

106

13

Riau

2

14

Lampung

8

15

Bengkulu

1

16

Bangka Belitung

4

17

Kalimantan Selatan

36

18

Kalimantan Barat

1

19

Sulawesi Utara

6

20

Gorontalo

4

21

Sulawesi Tenggara

39

22

Sulawesi Selatan

6

23

Maluku Utara

6

24

Papua

1

25

Jambi

8

26

Sumatera Selatan

12

Jumlah

409

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan (2005)

52

5)

Pengawas perikanan dan PPNS Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan merupakan motor penggerak

sarana pengawasan lainnya. Jumlah Pengawas Perikanan sebagai aparat fungsional pengawasan, seharusnya tersebar di beberapa pelabuhan perikanan dan Dinas Perikanan, serta diharapkan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Hingga saat ini belum di semua pusat kegiatan perikanan ditempatkan Pengawas Perikanan. Untuk memberdayakan Pengawas Perikanan dalam menangani tindak pidana perikanan, maka Pengawas Perikanan sebagian telah dididik dan berstatus sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Perikanan. Jumlah PPNS Perikanan sampai tahun 2003 adalah sebanyak 536 orang dengan rincian di DKP Pusat 45 orang, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 388 orang, dan di pelabuhan Perikanan sebanyak 103 orang. Jumlah Pengawas Perikanan dan PPNS Perikanan di atas ini masih jauh dari mampu untuk melakukan pengawasan di laut Indonesia. Oleh karenanya perlu penambahan jumlah dengan target sekitar 120 orang PPNS dalam setahun dan ditingkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan. Jika target jumlah sumberdaya manusia pengawasan dapat tercapai, maka struktur organisasi yang ingin dibentuk adalah 10 satuan pengawas, 40 stasiun pengawasan dan 500 pos pengawas. 6)

Alat komunikasi (Alkom) Alat komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tak kalah pentingnya.

Alat komunikasi berfungsi untuk melaporkan kegiatan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya

kelautan

dan

perikanan

dari

Pengawas

Perikanan

ataupun

POKMASWAS kepada aparat terkait di Jakarta, yang segera disampaikan ke TNI Angkatan Laut untuk ditindak lanjuti. Alat komunikasi juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antar POKMASWAS yang ada di seluruh Indonesia.

Alat

ini

sangat

efektif untuk memberikan informasi dan berkomunikasi, sehingga akan terus dikembangkan ke pelabuhan-pelabuhan perikanan. Alat komunikasi ini berupa radio komunikasi yang dipasang di tiap pelabuhan, sehingga tiap pelabuhan dapat berkomunikasi langsung dengan pusat pengendalian di Ditjen P2SDKP Jakarta. Alkom ini dilengkapi dengan linier amplifier, modem, dan guy tower sehingga mampu memberikan daya pancar yang

53

cukup luas serta mampu menjangkau pelabuhan-pelabuhan yang cukup jauh sekalipun. Ditjen P2SDKP memprogramkan pemasangan alat komunikasi di setiap pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan. Sampai dengan tahun 2004 telah dibangun 50 unit alat komunikasi yang tersebar di 21 provinsi. Di setiap lokasi yang terpasang alat komunikasi, ditugaskan 2 orang operator alat komunikasi yang sudah diberi pelatihan. 7)

CDB (COMPUTERIZED DATA BASE) CDB merupakan sistem informasi berbasis komputer. Di pelabuhan-

pelabuhan utama dipasang CDB yang on line dengan Pusat Pengawasan (Ditjen P2SDKP, Jakarta), sehingga informasi yang terjadi di masingmasing pelabuhan dapat segera dikirim ke pusat melalui jaringan yang sudah on line. Dengan demikian maka akan diperoleh data dan informasi yang cepat, akurat dan terkini. Informasi yang dikirim dapat berupa data-data hasil- hasil penangkapan ikan di pelabuhanpelabuhan dan informasi lainnya. CDB diprogramkan untuk ditempatkan pada pelabuhan-pelabuhan perikanan tipe A, B, dan C secara selektif. Sampai saat ini telah dibangun CDB pada 15 pelabuhan seperti pada Tabel 7. Tabel 7 Penyebaran Computerized Data Base di Indonesia No.

2000

2001

2002

1

Pusat

PPP Kupang, NTT

PPS Cilacap, Jateng

2

Pusat

PPP Tarakan, Kaltim

PPN Ternate, Maluku Utara

3

Pusat

PPP Lampulo, NAD

PPS Belawan, Sumut

4

Pusat (Server)

PPN Pelabuhan Ratu, Jabar

5

Pusat (Server)

PPS Cilacap, Jateng

6

PPP Sorong, IJB

7

PPN Ternate, Maluku Utara

8

PPN Tg. Pandan, Babel

9

PPN Bungus, Sumbar

54

Table 7 Lanjutan 10

PPN Belawan, Sumut

11

PPS Kendari, Sultera

12

PPN Pekalongan, Jateng

13

PPN Kejawanan, Jabar

14

PPP Manado, Sulut

15

PPS Nizam Zachman, Jakarta Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan (2005)

8)

Radar Satelit Radar satelit merupakan sarana pemantauan yang menggunakan teknologi

tinggi. Dalam pengadaan sarana ini, Ditjen P2SDKP bekerjasama dengan Badan Riset Departeme n Kelautan dan Perikanan. Radar satelit ini adalah Satelit Kanada (Canadian Space Agency) yang disewa dengan nilai 800 juta $ per tahun. Satelit ini terbang di perairan Arafuru, 3 kali seminggu guna mendeteksi situasi di perairan tersebut. Dengan radar tersebut dapat terpantau kapal-kapal yang sedang beroperasi di bawahnya. Dengan teknologi ini, didapat suatu informasi yang sangat berharga bagi kepentingan pengawasan. Untuk selanjutnya dapat dilakukan pengecekan langsung ke lapangan dengan menggunakan pesawat terbang ataupun kapal. 9)

Penerapan Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasional (LLO) LBP dan LLO sebagai alat kontrol untuk mengetahui hasil penangkapan pada

wilayah

penangkapan

tertentu,

sehingga

akan

dapat

diketahui

total

hasil

penangkapan. LBP dan LLO diwajibkan untuk diisi oleh kapal-kapal perikanan di tiap pelabuhan pada saat kapal tersebut berlabuh dan siap berlayar. Setiap kedatangan kapal perikanan di pelabuhan, sebelum kapal membongkar atau memuat ikan hasil tangkapan atau ikan yang diangkut, nahkoda wajib menyerahkan formulir A Log Book Perikanan dan dokumen perizinan usaha perikanan (IUP, APIA, SPI, SIKPI) kepada Pengawas Perikanan, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap jenis, jumlah dan ukuran ikan yang ditangkap/diangkut,

55

kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan maupun spesifikasi teknis kapal perikanan, dan alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan yang digunakan. Pada saat kapal perikanan akan berangkat untuk melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan, harus memperoleh LLO (Lembar Laik Operasional) dan formulir A Log Book perikanan dari Pengawas Perikanan. LLO harus berada di atas kapal, dan tembusannya digunakan sebagai persyaratan memperoleh SIB (Surat Izin Berlayar). Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini adalah kapal ditunda keberangkatan dan diberikan sanksi administrasi berupa peringatan/teguran tertulis, yang bisa ditindak lanjuti dengan pencabutan izin usaha. Log Book sangat penting, karena kita dapat menganalisa lokasi kapal ditangkap, apa jenisnya, berapa bahan bakar yang habis digunakan, berapa lama berlayar dan sebagainya. Penerapan log book ini belum disadari oleh para nelayan karena belum memahami betul kegunaannya, sehingga belum menerapkannya secara benar. Untuk Direktorat Jendral Perikanan Tangkap, Log Book sangat bermanfaat, khususnya untuk ” stock assessment”. 10)

Pesawat Patroli Udara/Maritime Surveillance Aircraft (MSA) dan Radar Pantai MSA dan Radar Pantai sebagai penunjang fungsional MCS saat ini sedang

dikaji dan akan dikembangkan di tahun mendatang. Dengan luas wilayah, jangkauan dan kompleksitas pengawasan maka diperlukan sejumlah 10 MSA dan radar pantai yang dapat meliput seluruh wilayah perairan Indonesia. (2)

Kerjasama pelaksanaan pengawasan antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan instansi terkait. Aparat dari instansi terkait yang juga diperlukan untuk mendukung

operasional pengawasan meliputi : TNI AL, TNI AU, POLAIR, Adpel Pelabuhan, Petugas Bea dan Cukai. TNI AL, TNI AU dan POLAIR adalah aparat penegak hukum yang bertindak menghentikan, memeriksa, mengejar dan menangkap kapal yang melakukan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan proses hukum lebih lanjut. Aparat penegak hukum ini mendapat laporan pelanggaran dari pengawas perikanan atau kelompok masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan.

56

Kerjasama operasi Ditjen P2SDKP dengan TNI Angkatan Laut dan pihak Kepolisian tidak hanya melihat kondisi lapangan, namun sekaligus menangkap para pelanggar yang didapat pada saat operasi. Berbeda dengan kerjasama operasi dengan TNI Angkatan Laut, kerjasama operasi dengan TNI Angkatan Udara hanya untuk melihat kondisi lapangan dari atas yang mampu menunjukkan kasus-kasus pelanggaran kapal. Kerjasama Ditjen P2SDKP dengan Petugas Bea dan Cukai adalah dalam inspeksi dan patroli pengawasan kegiatan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia, justru harus memberikan keuntungan untuk negara. 4.1.2 Kebijakan pengawasan kelautan oleh TNI Angkatan Laut Perkembangan situasi nasional, regional maupun global dengan aktivitas dan volume kegiatan di laut atau yang melewati laut semakin meningkat dan cenderung menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, maka kegiatan penyidikan di laut sebagai subsistem upaya penegakan hukum di laut memerlukan kekuatan yang prima, sarana/prasarana yang memadai termasuk sumberdaya manusia yang handal. TNI AL merupakan salah satu badan kelautan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan laut dan segenap sumber kekayaan alam di dalamnya. Dalam rangka mengamankan kepentingan nasional, kepercayaan yang diberikan kepada TNI AL untuk upaya penegakan hukum di laut, dituangkan dalam berbagai bentuk perundang- undangan yang dengan jelas menunjuk TNI AL untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pentaatan terhadap ketentuan dalam UndangUndang tersebut serta penyidikan tindak pidana tertentu di laut. Penegakan hukum di laut secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk menjamin agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut

baik aturan

hukum nasional maupun internasional, ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di wilayah laut. Secara universal TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasai oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan TNI Angkatan Laut. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka

57

menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 2001). Legalitas kewenangan Perwira TNI AL untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut diatur dalam berbadai perundang-undangan, mulai dari produk hukum zaman pemerintahan Hindia Belanda, produk hukum nasional hingga konvensi hukum (laut) internasional UNCLOS 1982. Kewenangan sebagai penyidik terdapat dalam pasal perundang-undangan dan masih berlaku sebagai hukum positif dan dilaksanakan serta diterima dalam praktek proses peradilan di Indonesia (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 2001). Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan nasional secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang terhadap segala bentuk kejahatan yang dilakukan di dan lewat laut, terutama kejahatan yang bersifat internasional. Di samping itu dala m peraturan perundang- undangan nasional juga memberikan kewenangan kepada perwira TNI AL untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di laut (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 1995). Undang-undang tentang kelautan zaman pemerintahan Belanda yang masih berlaku yaitu Pasal 13 Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie/TZMKO) 1939 yang menyatakan bahwa untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandankomandan Kapal Perang Negara dan kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 memberikan

kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal

pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut, dimana hal ini dapat dilihat pada beberapa pasal antara lain pasal 107, 110, pasal 111 dan pasal 224 UNCLOS 1982 (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 2001). Menurut Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (2001), dengan adanya pengumuman pemerintah tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, maka dikeluarkan/ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

58

Eksklusif Indonesia. Dalam rangka pengawasan dan pentaatan terhadap ketentuanketentua n dalam Undang-Undang maka upaya penegakan hukum diatur dalam pasal 14 ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Aparat yang telah ditunjuk ini juga berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dinyatakan pada Pasal 31 ayat (1). Dalam bidang pembinaan konservasi sumberdaya alam

hayati

dan

ekosistemnya, wewenang penyidik TNI AL tidak berkurang meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, pada Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa kewenangan penyidik dilakukan oleh Kepolisian Negara RI, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Penyidik TNI AL mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memeriksa tanda pengenal, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, serta membuat dan menangani berita acara (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 2001). Kewenangan penyidikan TNI AL dalam bidang pelayaran ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 pasal 99 ayat (1) yang menjelaskan bahwa selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dan perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertentu diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran. Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan orang yang diduga melakukan tindak pidana pelayaran, melakukan penggeledahan atau penyegelan (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 2001).

59

Wewenang penyidik TNI AL terutama dalam hal pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi akan sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang bersifat multi dimensial terhadap kedaulatan negara antara lain berupa terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut dan perusakan lingkungan. Untuk menanga ni persoalan tersebut perlu diterapkan hukum internasional dan perangkat hukum nasional. Peranan TNI dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam melakukan pengawasan dan pendeteksian pada daerah – daerah atau sektor–sektor patroli, pelaksanaan operasi dimulai dengan berdasarkan pada informasi awal dan informasi lanjutan yang didapat dari luar maupun dari unsur sendiri. Pengawasan dan deteksi dapat dilakukan oleh satu unsur secara mandiri atau secara gabungan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasi. Informasi dapat diperoleh dari Analisa Daerah Operasi (ADO), informasi intelijen dari komando atas, atau instansi lain, laporan dari masyarakat nelayan/pantai, dari kapal-kapal sipil atau dari pengintaian patroli udara. Dalam melakukan deteksi, peralatan yang digunakan antara lain: (1) Radar, sonar (2) Electronic Support Measure (ESM), (3) Pengawas visual. Selain menggunakan peralatan, juga diperlukan data intelijen untuk mendukung proses pengenalan sasaran, yang menyangkut tentang daerah rawan tindak pidana, sasaran yang sedang dicari dan lain- lain. Penilaian sasaran dilaksanakan dengan mengkorelasikan data-data yang didapat dari hasil pengenalan sasaran dengan data/informasi intelijen yang ada untuk mendapatkan konfirmasi dan selanjutnya menentukan tindakan yang akan diambil, antara lain berupa (1) mencatat posisi dan tanggal waktu deteksi sasaran, (2) sasaran diabaikan/ditinggalkan apabila tidak ada kecurigaan, atau (3) diadakan penghentian dan pemeriksaan, dan (4) dalam hal memerlukan informasi tambahan, dapat meminta kepada komando atas. Apabila

60

bukti yang diserahkan oleh Komandan KRI dirasa masih belum cukup, maka pangkalan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bila terdapat bukti-bukti yang kuat maka akan diteruskan ke proses penyidikan (Dinas Pembinaan Hukum TNI AL 2001). Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Tindakan yang dilakukan antara lain penggeledahan kapal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka dan penahanan. Bila tidak terdapat cukup bukti maka akan dilakukan proses penghentian penyidikan. Kewenangan Perwira TNI AL sebagai penyidik tindak pidana di laut merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan dan ditangani oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya. Oleh karena itu sistem penegakan hukum di laut ke depan seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada. 4.1.3 Direktorat Gamat Ditjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Tugas Direktorat Gamat adalah melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi (UU dalam lingkup Ditjen Hubla, instansi lain dan konvensi internasional) di bidang pengamanan, patroli, penanggulangan musibah, dan pencemaran, tertib perairan dan pelabuhan, serta sarana penjagaan dan penyelamatan (Keputusan Menteri No. 24 tahun 2001). UU yang dilaksanakan : UU No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran, PP No. 7 tahun 2001 tentang Pengawasan, PP No.82 tahun 2000 tentang Angkutan di Perairan, Solas 74 yang diratifikasi dengan Keppres No. 65 tahun 1980, Keputusan Menteri Perhubungan, Keputusan Dirjen Hubla, dan aturan yang lainnya. Jumlah kapal yang dapat beroperasi untuk operasi di laut sebanyak 3 kapal. Untuk kegiatan Bakorkamla, umumnya 2 kapal yang dipergunakan (DMI, 2006) 4.1.4 Dit. Polairud Mabes Polri. Tugas Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara adalah membina fungsi kepolisian perairan dan udara dalam lingkungan Polri, menyelenggarakan fungsi

61

kepolisian perairan dan udara Polri dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan pada tingkat kewilayahan. Jumlah kapal yang dapat beroperasi untuk operasi di laut sebanyak 273 kapal, dengan norma 1/3 perawatan, 1/3 standby dan 1/3 operasi. Kelas A (50 GT) sebanyak 9 kapal, kelas B (28 – 33 GT) sebanyak 14 kapal dan sisanya kelas C (DMI, 2006). 4.1.5

Ditjen Bea dan Cukai Tugas yang diemban adalah :

(1)

Cukai

(2)

Kepabeanan : 1)

melakukan pengawasan lalu lintas barang ekspor- impor

2)

melakukan pengawasan pemasukan barang larangan dan pembatasan

3)

memungut bea masuk dalam rangka impor

4)

memberikan fasilitas perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor

Unsur yang dimiliki sebanyak 37 kapal, 29 kapal yang beroperasi di Tanjung Balai Karimun, 3 kapal di Jakarta dan 5 kapal di Pantoloan. Sampai saat ini kapal yang stand by sebanyak 19 kapal, dalam perbaikan12 kapal, dan yang beroperasi di selat Malaka sebanyak 3 kapal, di selat Makassar sebanyak 2 kapal dan di Tanjung Priok tersedia 1 kapal (DMI, 2006) 4.2

Penerapan MCS di Beberapa Negara

4.2.1

Malaysia Malaysia mempunyai manajemen perikanan yang sangat lengkap dan

mempunyai kontrol yang kuat terhadap legislasi, lisensi, identifikasi kapal, mengembangkan prosedur inspeksi di laut dan pelabuhan, termasuk inspeksi peralatan. Malaysia juga menerapkan perjanjian internasional dengan membuat dan memperbaharui peraturan undang-undang perikanan. Sistem MCS dan mekanisme antar lembaga di Malaysia merupakan yang paling maju di wilayah Asia Tenggara dan dapat menjadi model bagi negara lainnya.

62

Malaysia membentuk lembaga penjaga pantai yang baru, yang mengambil alih tanggung jawab dan aset dari badan pelaksana yang ada. Lembaga ini menyarankan pengembangan program baru, karena hampir tidak ada armada pelaksana yang tepat untuk berpatroli di luar wilayah ZEE. Kapal patroli yang modern memerlukan biaya yang mahal dalam hal pengadaan dan pengoperasiannya, namun demikian, biaya yang hilang karena pencurian, kerusakan sumberdaya alam, kehilangan pajak, dan kekerasan atau pencurian di laut jauh lebih besar daripada biaya pengadaan (Flewwelling 2001). 4.2.2

Philipina Philipina memiliki manajemen perikanan yang responsif dan berkelanjutan

serta mempunyai sistem MCS dan semua peralatan yang siap untuk dikembangkan dan diakui, serta mempunyai tenaga yang terlatih. Pada dasarnya, manajemen dan sistem MCS Philipina cukup bagus, tetapi implementasi sistemnya tidak jelas, tidak mempunyai perjanjian kerjasama internasional yang diakui dan disetujui oleh pemerintah. Secara politik, manajemen perikanan yang berkelanjutan belum merupakan suatu prioritas bagi pemerintah, begitu juga oleh Departemen Perikanan dan Sumberdaya Air, yang seharusnya aktif membentuk mekanisme kerja sama antar lembaga yang memberi perhatian terhadap perikanan komersil dan perikanan asing yang ilegal. Philipina mempunyai program yang sangat progresif dalam membangun kesadaran publik dengan metode partisipasi untuk pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Philipina mempunyai semua komponen untuk menjadi model di Asia, tetapi kontinuitas dan keinginan politik tidak tampak di dalam sistemnya (Flewwelling 2001). 4.2.3

Maladewa Menurut Flewwelling (2001), Maladewa mempunyai teknik yang progresif

untuk sistem MCS (VMS plus citra satelit), meskipun sistemnya tidak sepenuhnya berfungsi karena dalam implementasinya membutuhkan pendanaan, penempatan operator terlatih, dan memerlukan mekanisme kerjasama antar lembaga (Pabean, Penjaga Pantai, Turisme, Departemen Perdagangan dan Industri, dan Departemen Manajemen Atol). Kelemahan lainnya adalah dalam pelatihan MCS dan inspeksi di laut yang dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan tidak menjadi prioritas utama.

63

Instrumen perundang-undangan juga memerlukan pembaharuan, selain itu juga diperlukan peningkatan perhatian terhadap standar keamanan di laut karena semakin banyaknya armada perikanan nasional yang mempunyai kapal besar dengan kemampuan berlayar sampai berhari-hari. Pengembangan peralatan keamanan diperlukan untuk meminimalkan kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR). Maladewa sangat mendukung sepenuhnya kerjasama regional untuk manajemen berkelanjutan dan aktivitas MCS karena beberapa hal yaitu: (1)

Tergantung pada tingginya stok perpindahan ikan

(2)

Kurangnya alternatif pilihan kerja selain sektor perikanan dan turisme

(3)

Adanya tekanan terhadap armada asing di wilayah perbatasan ZEE dan kapal asing berlisensi yang melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah ZEE.

4.2.4. Thailand Thailand dikenal memiliki nelayan yang cukup dihargai di wilayah sekitarnya, sehingga banyak perusahaan perikanan Malaysia yang lebih suka mempekerjakan nelayan Thailand sebagai awak kapal mereka. Oleh karena itu Thailand berusaha untuk mengimplementasikan konsep kerjasama internasional di bidang perikanan. Thailand juga telah mempertimbangkan untuk mengembangkan infrastruktur MCS perikanannya, karena itu diperlukan perencanaan manajemen perikanan yang lebih pro aktif dan revisi terhadap beberapa peraturan undang-undang. Komitmen pemerintah terhadap penerapan MCS dan manajemen perikanan yang berkelanjutan cukup tinggi. The National Development Plan

menetapkan

prioritas yang tinggi terhadap pelayaran di luar ZEE, dan mengharapkan 1,8 juta ton ikan per tahun yang dihasilkan oleh armada perikanan di luar wilayah ZEE Thailand. Dalam melakukan pengawasan, Thailand menerapkan mekanisme kontrol bendera negara terhadap usaha perikanan Thailand yang menangkap ikan di luar wilayah ZEE (Flewwelling 2001). 4.2.5

India India mempunyai Penjaga Pantai yang sangat komprehensif dan kompeten

untuk mendukung sistem MCS di perairan laut dalam dan kontrol perbatasan terhadap

64

usaha perikanan asing. Area pantai dikontrol dan diregulasi oleh pemerintah. Tugas pengawasan ini cukup sulit karena terdapat hampir 9 juta nelayan, sekitar 2,4 juta yang bekerja full time di sekitar wilayah laut India. India belum mempunyai mekanisme undang-undang untuk mengontrol kapal perikanan India di luar laut territorial. Penerapan MCS India difokuskan terhadap kekerasan yang terjadi di dalam wilayah ZEE dan penyelesaian konflik dengan negara lain. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya koordinasi antar pemerintah dan antar lembaga, mekanisme kontrol dan perencanaan yang lebih pro aktif. Selain itu juga dibutuhkan suatu pelatihan MCS bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya manajemen perikanan yang

bertanggung jawab dan

berkelanjutan. Selain itu juga perlu dilakukan perubahan terhadap izin penangkapan ikan sehingga tidak melakukan usaha penangkapan ikan secara berlebihan, karena dari hasil riset terindikasi bahwa area pantai saat ini telah overfished. Dalam mekanisme antar lembaga pertimbangan ilmiah tidak selalu menjadi bagian dalam pengambilan keputusan, sehingga hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengembangan manajemen sumberdaya kelautan yang berkelanjutan (Flewwelling 2001). 4.2.6

Bangladesh dan Myanmar Bangladesh dan Myanmar memiliki manajemen perikanan proaktif yang

relatif kecil, tetapi keduanya mempunyai mekanisme pengawasan yang ketat di pelabuhan terhadap kapal yang masuk dan meninggalkan pelabuhan mereka. Kemampuan kelautan keduanya sangat terbatas sehingga pelatihan MCS sangat diperlukan.

Kekurangan infrastruktur dari manajemen perikanan dan kurangnya

sumberdaya manusia yang terlatih juga merupakan faktor pembatas. Perhatian departemen secara internal terhadap hal ini cukup tinggi, tetapi sektor ini bukan merupakan prioritas utama pemerintah. Bangladesh mempunyai data dan informasi dari proyek Bay of Bengal yang dapat digunakan dalam menangani perikanan pesisir mereka. Myanmar memerlukan bantuan dalam perencanaan, infrastruktur, pembaharuan undang-undang yang berhubungan dengan perjanjian dan aktivitas internasional, penerapanan manajemen

65

perikanan yang berkelanjutan, dan peningkatan prioritas pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap sektor perikanan dan kelautan (Flewwelling 2001). 4.2.7

Kamboja Kamboja masih dalam tahap perbaikan setelah adanya konflik internal di

negaranya. Dalam bidang perikanan, pengelolaannya hampir secara total ditujukan terhadap perikanan darat di Sungai Mekong dan wilayah Tonle Sap. Terdapat kontrol yang sangat ketat terhadap skema manajemen perikanan daratnya, tapi hanya memberikan keuntungan bagi beberapa industri tertentu sedangkan nelayan lainnya secara umum hanya mendapatkan keunt ungan yang kecil. Hal ini terjadi karena pelelangan jatah perikanan dan sistem lisensi yang sangat mahal. Kamboja mempunyai pantai yang sangat terbatas dan mengabaikan perhatiannya terhadap pengelolaan perikanan lepas pantai dan kemampuan MCS. Perencanaan manajemen proaktif untuk memaksimalkan keuntungan terhadap nelayan, peningkatan manajemen dan pelatihan MCS, peningkatan kesadaran nelayan dan masyarakat, edukasi, dan perbaikan infrastruktur diperlukan untuk membantu pemulihan Kamboja setelah beberapa tahun berada dalam konflik internal (Flewwelling 2001). 4.2.8

Srilangka Srilangka mempunyai keterbatasan dalam memberikan perhatian yang

sungguh-sungguh terhadap wilayah pantainya karena masih berada di bawah konflik internal dengan Tamil, sehingga pemerintah mempunyai kesulitan mengontrol armadanya dalam wilayah lautnya. Adanya reorganisasi baru dari Departemen Perikanan akan memperkuat organisasi. Menurut Flewwelling (2001), di Srilangka terdapat suatu pendekatan inovatif melalui suatu komite the Special Area Management (SAMs) dalam membangun mekanisme antar lembaga, yang memusatkan perhatiannya terhadap pantai dan laguna secara umum dan dapat dijadikan contoh bagi negara lainnya. Komite ini melakukan pendekatan yang sangat holistik berdasarkan pada kebutuhan semua sektor, termasuk pengembangan prioritas terhadap perikanan. Srilangka juga membuat peraturan undang- undang baru yang memungkinkan untuk dikaji ulang dan direvisi. Otoritas terhadap kerjasama usaha the Board of Investment (BOI)

66

memungkinkan kapal internasional melakukan pendaratan ikan- ikan di pelabuhan Srilangka sehingga dapat memberikan sedikit keuntungan untuk Srilangka. Selain itu juga dikembangkan usaha untuk mengimplementasikan VMS terhadap kapal BOI, dan semua kapal yang melakukan pelayaran di laut dalam dan menerapkan mekanisme kontrol bendera negara. Hal lainnya yang mendapat perhatian dalam pengelolaan perikanan adalah faktor keamanan terhadap kapal-kapal besar yang berlayar di laut dalam. Kerjasama regional untuk pengelolaan perikanan dan MCS juga mendapat perhatian Srilangka karena keberadaan armada kapal mereka yang melakukan interaksi dengan armada perikanan negara lain. 4.2.9

Vietnam Vietnam merupakan negara dengan sektor perikanan yang besar yang

pengaruhnya semakin meningkat. Usaha yang sunguh-sungguh dibuat untuk meningkatkan kemampuan armada perikanannya, tetapi kemampuan manajemen pemerintah dan mekanisme kontrol tidak terlihat pengembangannya pada laju yang sama. Manajemen perikanan Vietnam dan kemampuan MCS difokuskan pada area pantai/pesisir dengan monitor terhadap laut dalam yang jauh dari pantai, terutama terhadap perbatasan wilayah tetapi belum untuk tujuan manajemen berkelanjutan. Oleh karena itu Vietnam harus memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pelatihan teknik MCS dan manajemen berkelanjutan dengan adanya dukungan perundang-undangan (Flewwelling 2001). 4.2.10 Namibia Menurut Steele (2000), Namibia merupakan salah satu negara penghasil ikan yang produktivitasnya cukup besar di dunia. Hal ini merupakan hasil dari sistem Benguela yang mutakhir yang dimiliki oleh Departemen Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (the Ministry of Fisheries and Marine Resources /MFMR). Misi departemen ini adalah untuk memperkuat posisi Namibia sebagai negara yang maju di bidang produksi perikanan dan mempunyai tujuan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi negara, bidang sosial dan konservasi.

67

Tujuan utama dari MFMR adalah : (1)

Mengembangkan

dan

mengoptimalkan

regulasi

perundang-undangan

sumberdaya kelautan untuk konservasi ekosistem kelautan yang berkelanjutan. (2)

Membuat lingkungan yang kondusif bagi industri perikanan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sumberdaya kelautan secara lebih optimal.

(3)

Mengembangkan kepentingan Namibia di sektor perikanan internasional.

(4)

Memberikan pelayanan secara responsif dan profesional.

(5)

Melakukan pelayanan secara efektif dan efisien di sektor keuangan.

(6)

Secara kontinyu melakukan investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia. Departemen ini memiliki tiga direktorat yaitu direktorat manajemen

sumberdaya yang berhubungan dengan aktivitas penelitian, direktorat operasional yang berhubungan dengan administrasi dan operasional dan direktorat kebijakan, perencanaan dan ekonomi. MFMR dibentuk sejak tahun 1990, dan saat ini dipertimbangkan sebagai suatu model manajemen perikanan yang mendukung sektor industri perikanan sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan perekonomian negara. Di MFMR, Direktorat Operasional bertanggung jawab untuk pelaksanaan MCS (monitoring, control dan surveillance). Dalam implementasinya, untuk mengontrol setiap kegiatan yang berada dalam wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE), di Namibia terdapat suatu program yang terintegrasi untuk inspeksi dan patroli di laut, di pelabuhan dan di udara secara berkelanjutan ya ng memenuhi hukum perikanan Namibia. Sejak kemerdekaannya, Namibia telah menetapkan tiga strategi utama dalam kebijakan bidang perikanan, yaitu: (1)

Stock rebuilding (pembangunan kembali cadangan sumberdaya), yakni membangun kembali cadangan sumberdaya yang telah terkuras oleh usaha penangkapan ikan yang berlebihan sebelum masa kemerdekaan;

68

(2)

Namibianisasi (nasionalisasi bidang usaha perikanan Namibia) untuk mengganti dan memperbaiki dominasi asing di bidang perikanan sebelum masa kemerdekaan, melalui usaha integrasi sektor usaha perikanan itu ke dalam perekonomian dan masyarakat Namibia, sehingga peluang kerja dan penghasilan yang dapat diperoleh dari pembangunan kembali cadangan sumberdaya itu dapat dinikmati oleh masyarakat Namibia itu sendiri.

(3)

Empowerment (pemberdayaan) untuk menjamin berlangsungnya peran serta masyarakat Namibia itu dalam sektor perikanan yang di masa awal kemerdekaan dalam kondisi yang lemah, sehingga tidak berkembang dengan baik. Juga untuk menjamin berlangsungnya partisipasi yang meningkat dan seimbang di sektor ini oleh masyarakat Namibia dengan berbagai latar belakang (keahlian maupun kemampuan). Institusi atau lembaga pusat untuk mengimplementasikan semua strategi ini

adalah Kementerian Perikanan dan Sumberdaya Kelautan. Lembaga ini harus membangun semua aspek dan program penelitian sampai pengawasan, yang kesemuanya itu merupakan unsur-unsur dasar dari administrasi perikanan. Juga menata kerangka kerja legal maupun perangkat peraturan lainnya untuk mengatur sektor perikana n. Pemerintah Namibia sangat memperhatikan dan memberikan prioritas yang tinggi terhadap kebijakan dan usaha untuk menghentikan kasus over-fishing (penangkapan ikan secara berlebihan). Dalam hal ini telah disusun dan ditetapkan sebuah sistim tentang Total Allowable Catches (TACs, total tangkapan yang diperkenankan) bagi semua cadangan sumberdaya ikan yang utama. Dengan sistim ini dapat dilakukan reduksi/pengurangan tangkapan dibandingkan dengan periode sebelum kemerdekaan yang penangkapan ikan ketika itu relatif tidak terkontrol sama sekali. Dengan demikian, kondisi cadangan sumberdaya dapat mulai dipulihkan kembali dengan cepat. Dengan sistem ini dapat pula ditingkatkan kapasitas TAC itu sendiri dan hasil total tangkapan meningkat secara signifikan dari 408.000 metrik ton pada tahun 1990, menjadi 789.000 metrik ton pada 1993. Keberhasilan manajemen perikanan didukung oleh adanya riset ilmiah, yang berada di bawah wewenang Direktorat Manajemen Sumberdaya yang melakukan

69

penelitian di bidang kelautan dan perikanan. Bagi industri perikanan modern keputusan dibuat berdasarkan pada pengetahuan tentang stok ikan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Di Namibia, kemampuan untuk menghasilkan data meningkat cukup besar sejak departemen bersifat independen. Analisis dan survei yang sistematis dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai dasar dalam melakukan pertimbangan dan saran dalam manajemen. Program yang digunakan untuk memonitor lingkungan kelautan adalah dengan menggunakan citra satelit dan laporan di bidang kelautan yang terbaru. Untuk mengembangkan kemampuan staf departemen dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dilakukan berbagai usaha seperti pelatihan, seminar, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan data yang akan diperlukan sebagai bahan dalam berbagai pertimbangan manajemen di departemen. (1)

Kerangka kerja regulasi dan hukum Beberapa hal utama dalam pembentukan dan penetapan kerangka kerja hukum

dan peraturan ini : 1) Pada tahun 1990 oleh Majelis (Badan Legislatif) Nasional telah diloloskan sebuah “Territorial Sea and Exclusive Economic Act” (Akta Teritorial Laut dan Ekonomi Eksklusif) sebagai ketetapan perundang- undangan yang baru dari Majelis (Badan Legislatif) Nasional Namibia itu, dan memberi hak kedaulatan atas sumberdaya kelautan di perairan Namibia. 2) Penyebar-luasan peraturan tentang Perikanan Laut pada tahun 1993 yang menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan di dalam Akta Perikanan Laut yang baru itu. 3) Pada tahun 1996, Majelis Nasional Namibia mengadopsi sebuah White Paper lain tentang Kebijakan Perikanan di darat (laut pedalaman), yang menekankan tentang urgensinya keterlibatan masyarakat dalam manajemen perikanan tersebut.

70

4) Penyiapan sebuah rancangan Undang-Undang tentang Perikanan Laut Dalam untuk mengimplementasikan White Paper, setelah konsultasi (dengar pendapat) yang luas dengan masyarakat yang terlibat dan terkait. 5) Persiapan sebuah rancangan yang baru tentang Akta Perikanan Laut yang mempertimbangkan penyusunan hukum internasional yang baru, ya ng berkaitan dengan bidang perikanan, terutama tentang tanggung-jawab negara untuk mengontrol usaha perikanan dan kapal ikan yang dipergunakan di laut bebas. 6) Namibia menerima Compliance Agreement (kesepakatan tentang pemenuhan ketentuan) FAO dan Namibia juga melakukan ratifikasi kesepakatan tentang cadangan sumberdaya perikanan PBB; dan dalam kedua kasus itu, Namibia termasuk kelompok negara pertama di dunia yang mengambil langkahlangkah ini. Keberhasilan manajemen perikanan didukung oleh adanya riset ilmiah, yang berada di bawah wewenang Direktorat Manajemen Sumberdaya yang melakukan penelitian di bidang kelautan dan perikanan. Analisa dan survei yang sistematis dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai dasar dalam melakukan pertimbangan dan saran dalam manajemen. Program yang digunakan untuk memonitor lingkungan kelautan adalah dengan menggunakan citra satelit dan laporan di bidang kelautan yang terbaru. Direktorat Operasi bertanggung-jawab untuk melakukan pemantauan, kontrol dan pengawasan. Pengalaman di dunia, terutama dalam implementasi ZEE telah menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat dikenakan hukum dalam jurisdiksi pemerintah, jika tidak ada kontrol di kawasan ZEE. Dalam hal ini, selama periode tahun 1990-1991, pemerintah Namibia telah bertindak cepat dalam menghadapi para pelanggar hukum dari operasi kapal-kapal asing itu. Meskipun masih terdapat beberapa pelanggaran, namun tindakan hukum yang tegas merupakan hal yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya operasi penangkapan ikan ilegal yang dilakukan secara sistematis.

71

(2)

Kerjasama Internasional Secara regional, untuk sektor perikanan Namibia melakukan kerjasama

dengan negara tetangga yang bergabung dalam the Southern African Development Community (SADC) yang terdiri dari enam negara pantai yaitu Angola, Mauritus, Mozambiq, Namibia, Afrika Selatan dan Tanzania. SADC ini berada di bawah koordinasi Namibia. MFMR membantu dengan membuat suatu unit yang bertugas memberikan pedoman formulasi, evaluasi, manajemen dan implementasi untuk kebijakan spesifik, program dan proyek pengembangan di sektor sumberdaya perikanan dan kelautan. Unit tersebut mengkoordinasikan program pelatihan dan konsultasi berdasarkan perkiraan kebutuhan wilayah, yang berhubungan dengan MCS dan pengembangan sistem informasi (Steele, 2000). 4.2.11 Mozambique Menurut Kelleher (2002), di Mozambique yang bertanggungjawab terhadap monitoring, kontrol dan pemberdayaan di bidang perikanan adalah the Ministry of Fisheries (MP). Ada lima sub bagian dari MP yang berperan dalam aktivitas MCS, seperti dapat dilihat pada Tabel 8. Tabel 8 Peranan sub bagian the Ministry of Fisheries (MP) dalam aktivitas MCS

Entity

Peranan

Comment

Direktorat administrasi perikanan (DAP/DNAP)

Lisensi perikanan, legislasi, proteksi, monitoring quota dan penangkapan ikan, observer dan inspeksi. Lisensi/kontrol industri perikanan. Melakukan hubungan dengan Departemen Hukum

Terdapat di semua propinsi melalui the Provincial Fisheries Administration Service (SPAPs). Administrasi bertindak sebagai lembaga di beberapa lokasi, yang menilai pajak dari berbagai izin beroperasi.

Direktorat Ekonomi (DE)

Manajemen ekonomi dan monitoring

Bertanggung jawab dalam administrasi dan sistem informasi statistik.

Direktorat Inspeksi Perikanan (DIP)

Inspeksi kualitas ikan dan laboratorium. Berhubungan dengan ekspor ikan.

Berhubungan dengan direktorat peternakan.

72

Table 8 Lanjutan Lembaga pengembangan perikanan skala kecil (IDPPE)

Mengembangkan aturan yang lebih berpengaruh terhadap proses manajemen kerjasama

Melakukan kerjasama dengan SPAPs

Institut Riset Perikanan

Memberikan saran tentang stok perikanan laut. Menerima dan menginterprestasikan data penangkapan yang diterima dari kapal

Peranannya terbatas dalam MCS.

Perencanaan sektor perikanan (Plano Economico e Social, PES) merupakan bagian

dari

rencana

lima

tahunan

pemerintah,

yang

mempunyai

tugas

merestrukturisasi dan menyusun institusi MP pada tingkat pusat dan daerah sebagai berikut: (1) Implementasi sistem VMS (2) Pengembangan perencanaan dan monitoring investasi (3) Peningkatan lisensi perikanan dan biaya lainnya. (4) Mengembangkan komite co-management (5) Memperkuat dukungan organisasi dan sistem informasi terhadap perikanan skala kecil. Perencanaan pengembangan untuk MCS meliputi: (1) Revisi dan pengembangan legislasi (hukum dan regulasi) (2) Peningkatan modal sumberdaya manusia SPAPs (DPAPs) dan kapasitas operasionalnya. (3) Memperkenalkan prosedur auditing internal. Dalam melakukan pengawasan dibutuhkan kemampuan patroli maritim (kapal patroli) di laut dan di udara. Beberapa kapal dibutuhkan dalam hal sebagai berikut: (1) Pengawasan dan kontrol sumberdaya kelautan (2) Proteksi

73

(3) Penelitian dan penyelamatan (4) Logistik untuk mendukung situasi darurat (5) Memerangi polusi laut dari kapal (6) Mendukung keimigrasian Tujuan pengawasan kelautan di Mozambiq ue adalah memproteksi perikanan tuna dan udang, mengontrol perbatasan di Utara dan Selatan, pencarian dan penyelamatan di laut dan memerangi polusi di laut. Pengawasan udara membantu operasional kapal patroli sehingga menjadi lebih efisien. Kontrol pelabuhan juga dilakukan secara terus menerus. Kapal patroli dengan tipe yang berbeda digunakan untuk keperluan yang berbeda di pantai dan di laut dalam sesuai dengan karakteristik geografis perikanan. Penggunaan radar juga dapat ditambahkan sebagai peralatan yang dapat membantu memudahkan pengawasan. Kapal patroli pantai dibutuhkan sehubungan dengan strategi regulasi dan operasional perikanan. Regulasi difokuskan pada kontrol aktivitas perikanan sehingga kebutuhan terhadap kapal patroli di laut merupakan hal yang sangat vital. Karena biaya pengadaan kapal cukup mahal, maka Mozambique berusaha menggunakan sistem sewa sebelum melakukan investasi untuk pengadaan kapal patroli pantai. Departemen mengoperasikan

Kelautan

kapal

patroli

Mozambique besar

dan

tidak

mempunyai

memerlukan

kemampuan

dukungan

untuk

mengoperasikan kapal patroli kecil dengan bantuan dari angkatan lautnya. Untuk patroli pantai dibutuhkan kapal patroli cepat yang ditempatkan secara strategis di sepanjang pantai khususnya di daerah perbatasan. Untuk melengkapi pengawasan di pesisir laut juga diperlukan patroli udara dengan menggunakan pesawat yang diperoleh dengan sistem sewa. Kontrol pelabuhan yang dioperasikan secara manual cukup efektif dari segi biaya. Kontrol pra-pelayaran juga membantu untuk kegiatan inspeksi di pelabuhan. Mozambique juga tidak mempunyai radar pantai (kecuali radar pelabuhan), sehingga dibutuhkan pemasangan radar dengan kisaran 50-80 mil laut yang meliputi perbatasan dari utara dan selatan.

74

4.2.12 Northwest Africa Menurut Steele (2000), The Subregional Fisheries of Northwest Africa (SRFC) dibentuk dengan suatu konvensi pada tahun 1985 dan terdiri dari enam negara (Cape Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal) ditambah dengan Sierra Leone. Komisi ini bertanggung jawab terhadap sejumlah protokol dan keselarasan dengan legislasi. Selain itu juga memasang peralatan untuk kerjasama dalam aktivitas pengawasan di udara dan di laut di antara negara-negara tersebut, meskipun terdapat kekurangan dari segi pembiayaan, sehingga mengurangi efektivitas kegiatan. FAO, melalui kantornya di Dakar, memiliki fungsi memperkuat SRFC sehingga lebih memiliki otoritas dan dirasakan kehadirannya oleh negaranegara anggota. Selat benua meliputi 100 mil laut garis pantai di barat daya, yang berkembang ke tempat lain di pantai barat selain Namibia. Garis pantai masingmasing negara mempunyai panjang yang bervariasi dari 70 kilometer (Gambia) sampai 718 kilometer (Senegal). Panjangnya garis pantai dan selat berpengaruh terhadap keperluan pengawasan. Mekanisme pengawasan dilakukan dengan memberikan lisensi kepada kapalkapal dengan pembatasan peralatan untuk zona di luar pantai dan zona dengan tipe dan spesies ikan tertentu. Legislasi secara regional merupakan hasil dari proyek bantuan FAO, pra- lisensi inspeksi pelabuhan dilakukan oleh beberapa negara dan penandaan kapal oleh FAO dengan sinyal panggilan. Transhipping juga dimonitor, meskipun kurang efektif karena kurangnya pengawasan di laut. Fokus utama adalah penyediaan dan pembiayaan pengawasan di air dan udara untuk perikanan. Terdapat tiga pesawat yang ditempatkan di Cape Verde, Senegal dan Mauritania. Selain itu juga terdapat beberapa kapal patroli di sub wilayah, yang dioperasikan oleh berbagai negara. Penilaian pengawasan air dan udara sebagai suatu mekanisme kontrol berhadapan dengan illegal fishing. Untuk masa mendatang perlu dilakukan halhal yang meliputi: penguatan SRFC sebagai suatu organisasi; penyelesaian masalah terhadap interaksi dan konflik diantara pekerja dan nelayan di industri perikanan;

75

usaha yang serius dan terus menerus mengatasi illegal trawler fishing yang tidak berlisensi. 4.2.13 Afrika Selatan Menurut Steele (2000), Afrika Selatan mempunyai potensi perikanan tiram yang cukup besar, sehingga pada tahun 1994 terjadi usaha pencarian tiram di sepanjang pantai barat daya Afrika Selatan. Dengan adanya masa transisi demokrasi, nelayan lokal ikut mengklaim produk tersebut karena selama rezim apartheid mereka tidak memiliki akses terhadap produk perikanan terutama tiram, sehingga hal ini menimbulkan konflik di antara nelayan ilegal, usaha perikanan komersial yang berlisensi dan polisi. Hal ini terjadi karena tingginya nilai tiram di pasaran internasional. Marine and Coastal Management (MCM) yang mempunyai kapasitas di bidang kelautan tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi permasalahan baik terhadap kekuatan lokal maupun jaringan kriminal internasional. Dalam menghadapi peningkatan kerusakan sumberdaya alam dan pelanggaran hukum di wilayah tersebut, dibuat kebijakan usaha kerjasama yang dikenal dengan “operasi Neptuna”. Dalam implementasinya bekerja sama dengan”the South African Police Servive” (SAPS) dan MCM yang dibantu oleh lembaga- lembaga lainnya. Fokus Operasi Neptuna adalah terhadap perikanan ilegal di sepanjang wilayah barat daya Cape Town. Terdapat dua tujuan utama yaitu: (1) mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap stock abalon dengan meningkatkan kemampuan penegakan hukum untuk mencegah perikanan ilegal, (2) mengawasi dengan ketat perikanan ilegal dengan melakukan usaha intelijen, melakukan penahanan dan penyitaan terhadap kapal ilegal yang ditangkap. Operasi ini juga bertujuan untuk mengurangi kejadian kriminal secara umum di wilayah tersebut. Operasi Neptuna dilakukan oleh personel kepolisian dan perikanan dengan bantuan tambaha n dari Angkatan Laut dan organisasi yang berbasis lokal (seperti tenaga pemberdayaan otoritas lokal dan organisasi berbasis komunitas, Sea Watch). Personel dari area lainnya di Afrika Selatan juga turut membantu untuk mencegah perikanan ilegal. Sektor yang berbeda mempunyai pandangan yang berbeda terhadap

76

efektivitas Operasi Neptuna. Meskipun, sama-sama melihat beberapa hal yang positif dari operasi tersebut, yang meliputi: (1) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di antara lembaga – lembaga yang berpengaruh (khususnya MCM dan SAPS) dan kerjasama dengan komunitas lainnya seperti Sea Watch dan the Nature Conservation Department sebagai otoritas lokal. (2) Berkurangnya kriminalitas di wilayah tersebut. (3) Meningkatnya rasa keamanan bagi komunitas lokal dan berkembangnya rasa saling percaya di antara nelayan dan SAPS. (4) Memperkuat penangkalan terhadap perikanan ilegal. Sejumlah aspek negatif juga teridentifikasi dari operasi ini, yang meliputi halhal sebagai berikut: (1) Jangka waktu operasi tidak begitu lama (6 bulan), sehingga diperlukan penambahan waktu dengan Operasi Neptuna II. (2) Berkurangnya supply produk, sehingga produk terbatas berkembang di pasar gelap. (3) Pengenaan denda yang tidak cukup oleh pengadilan. (4) Tidak cukupnya pelatihan bagi personel Operasi Neptuna untuk mengidentifikasi spesies ikan tertentu (5) Tidak cukupnya biaya (6) Tidak cukupnya bantuan terhadap masyarakat lokal sehingga mereka dapat mengembangkan koordinasi. Operasi Neptune cukup berhasil dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Afrika Selatan. Operasi ini dapat menjadi lebih optimal dalam melakukan pencegahan terhadap illegal fishing jika: (1) Diimplementasikan dalam jangka waktu panjang (2) Bekerja sama dengan infrastruktur lokal

77

(3) Mempunyai program yang serius untuk mengembangkan akses terhadap hak komunitas lokal dalam pengelolaan sumberdaya kelautan 4.2.14 Argentina Manajemen perikanan Argentina didasarkan pada pembatasan kuota terhadap spesies tertentu, yaitu spesies hake dan mackarel. Armada nasional memiliki 731 kapal, dengan kapal pekerja perikanan pantai sebanyak 310, 133 ice trawlers, 288 armada kapal pengolahan produk. Sistem monitoring di Argentina masih mengalami kegagalan dalam mengawasi overfishing terhadap spesies tertentu. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya manusia yang terlatih dan peralatannya, tidak tepatnya perhitungan dalam manajemen keuangan, kurangnya transparansi dan konsistensi dalam manajemen dan praktek MCS (lisensi, operasional, pinalti, dan lain lain), kurangnya kredibilitas yang terlihat dalam industri perikanan, dan yang lebih penting lagi adalah kurangnya keinginan politik dan pengetahuan yang merupakan hal yang penting dalam manajemen perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini sangat disayangkan, karena Argentina menjadi salah satu negara yang dirugikan karena adanya kesalahan dalam strategi negosiasi dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar yang tidak mempunyai perhatian yang sama terhadap konservasi, sehingga negara terpaksa mengakomodasi berkembangnya overkapitalisme dalam industri perikanan. Perjanjian ini juga mengizinkan keberadaan kapal asing

dan

peralatannya di perairan Argentina yang dapat mempercepat kepunahan industri perikanan hake (Flewwelling 2003). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Argentina menutup industri perikanan hake sampai ada skema manajemen yang tepat, meskipun tindakan ini sangat tidak populer di kalangan nelayan. Keefektifan biaya sistem VMS dikaji ulang. Rencana lainnya adalah mendukung MCS yang meliputi: (1)

Legislasi

(2)

Penguatan institusional dan transparansi

(3)

Pelatihan untuk penyidik pelabuhan, inspektur dan observer

(4)

Pengembangan program observer dan umpan baliknya bagi industri

(5)

MONPESAT VMS jika biaya mencukupi

78

(6)

Pengembangan koleksi data dan dihubungkan dengan propinsi

(7)

Dukungan Angkatan Laut dan Coast Guard.

Pertimbangan lainnya ya ng berhubungan dengan MCS meliputi: (1)

Manajemen ITQ dan keputusan untuk mengimplementasikannya dengan dukungan legal yang tepat, infrastruktur data, peralatan dan personel yang ditujukan untuk ITQ.

(2)

Adanya Memorandum of Agreement yang dihubungkan dengan propinsi pantai yang dapat menjamin usaha kerjasama untuk lisensi, informasi dan aktivitas MCS yang mendukung sistem ITQ.

Setelah menilai kondisi geografis, demografis, ekonomi dan politik untuk sistem MCS, maka negara harus mempertimbangkan bagaimana sistem MCS dapat diimplementasikan. Hal ini mempengaruhi desain sistem MCS yang tepat. Pertimbangannya harus meliputi sistem biaya yang efisien dan efektif untuk lembaga; kerangka kerja legal yang diperlukan dan dapat diterima oleh nelayan; koordinasi antara lembaga dan departemen; pelatihan, infrastruktur, mekanisme organisasi yang mendukung; dan sumberdaya keuangan. 4.2.15 Australia Australia seperti umumnya negara lainnya memiliki kesiagaan dalam menghadapi sejumlah masalah di bidang kelautan yang muncul dari berbagai sumber. Usaha ini dikonsentrasikan pada pencegahan kapal asing yang memasuki zona perikanan Australia (Australian Fishing Zone/AFZ), kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan akan dideteksi dan ditahan. Rata-rata setiap tahun dilakukan penangkapan terhadap 100 kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal di dalam wilayah AFZ, meskipun jumlahnya tidak cukup signifikan karena luasnya wilayah laut Australia (terbesar ketiga di dunia) yang perlu pemantauan yang lebih efektif dan dengan keterbatasan sumberdaya yang dapat melakukan pemantauan. Dalam penerapan MCS, di Australia terdapat the Australian Fisheries Management Authority (AFMA). AFMA mengembangkan penilaian resiko dan rancangan kepatuhan untuk pengelolaan setiap usaha perikanan dan selanjutnya bertindak sebagai suatu badan koordinasi yang menggunakan penggabungan aset di

79

antara semua negara bagian (termasuk bidang pertahanan) untuk melaksanakan MCS (Flewwelling 2003). Ketentuan MCS yang diterapkan terhadap para nelayan domestik Australia, hanya bertumpu pada penggunaan teknologi dan dengan melakukan auditing (pemeriksaan) silang atas hasil tangkapan dan dokumentasi pendaratan dengan informasi yang diberikan secara elektronik. Dalam usaha perikanan yang dikelola dengan mempergunakan kontrol output, maka para nelayan diminta untuk memberikan “laporan sebelum pendaratan” kepada AFMA melalui telepon, radio ataupun Inmarsat C. Laporan ini juga ditransmisikan kepada pager (penyeranta) yang dimiliki para pejabat berwenang di bidang perikanan atau melalui telepon mobile-nya (dengan mempergunakan layanan SMS) untuk menginformasikan kepada para pejabat AFMA tentang waktu dan tanggal kedatangan kapal di pelabuhan dan waktu bongkar muat maupun hasil tangkapan yang diperkirakan berdasarkan spesies utamanya. Para nelayan juga diminta untuk melengkapi laporan harian atau keberangkatan kapal dengan logbooks, dengan memperkirakan hasil tangkapan berdasarkan pada spesiesnya. Ketika kembali ke pelabuhan, maka Catch Disposal Record (CDR, catatan tentang hasil tangkapan yang telah selesai) dilengkapi, sebelum ikan-ikan dipindahkan ke tempat lain. Petugas penerima ikan yang pertama kemudian melakukan verifikasi bobot hasil tangkapan berdasarkan pada spesiesnya masingmasing. Saat ini AFMA mencoba mempergunakan timbangan elektronik di dok kapal untuk memverifikasi hasil tangkapan yang didaratkan pada saat bongkar muat. Pengembangan teknologi ini dimaksudkan untuk menjamin pemantauan dengan biaya yang efektif secara waktu, dan mendorong adanya integrasi dengan rantai pemasaran. Para pejabat bidang perikanan melakukan pemeriksaan terhadap kapal secara acak di laut dan di pelabuhan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan bidang perikanan, juga agar sesuai dengan ketentuan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu pada beberapa bidang perikanan besar di Australia, juga diterapkan Vessel Monitoring System (VMS). Teknologi VMS digunakan dengan tujuan untuk melakukan pengawasan aset melalui udara dan laut

80

untuk menjamin dipatuhinya peraturan, VMS bertindak secara signifikan untuk mencegah operasi ilegal yang terjadi di laut (Flewwelling 2003). 4.2.16 Kanada Menurut Steele (2000), di Kanada the Federal Department of Fisheries and Ocean (DFO) dipercaya oleh Parlemen Kanada untuk menangani semua hal yang berhubungan dengan hukum kelautan. Penanganan perikanan, didelegasikan sebagian kepada pemerintah propinsi. DFO tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan perikanan di laut Pasifik, Atlantik, Artik, perairan darat untuk empat propinsi Atlantik dan sungai ikan salmon di British Columbia. DFO program Conservation and Conservation menjamin penerapan dari rencana perikanan, regulasi dan legislasi. Hal ini memerlukan pendekatan MCS yang terintegrasi dan pengembangan sekitar 600 tenaga perikanan untuk patroli darat, laut dan udara, observer sektor swasta yang mencakup semua kapal industri perikanan, monitoring dockside dan pengendalian monitoring elektronik terhadap aktivitas kapal ikan. DFO mengoperasikan armada patroli kapal pada setiap pantai dan melakukan inspeksi di laut. Penyewaan pesawat udara juga digunakan untuk memonitor armada perikanan. Pengawasan laut dan udara juga dilakukan oleh the Department of National Defence (DFO). Kanada menyebarkan sektor swasta, observer kontrak, pada semua kapal perikanan asing dan lokal di perairan Kanada untuk mendapatkan informasi ilmiah dan menyediakan informasi untuk melakukan monitoring. Mereka dilatih untuk mendeteksi dan melaporkan

adanya gangguan seperti dumping,

perikanan di area tertutup, penangkapan yang tidak dilaporkan, dan penggunaan peralatan ilegal. Cakupan observer bervariasi tergantung pada resiko konservasi dan prioritas manajemen. Mereka memverifikasi jumlah produksi dan spesies ikan untuk data scientific dan pengawasan kuota. Data ini kemudian di-cross-check dengan melakukan inspeksi secara acak oleh pegawai perikanan. Biaya observer di laut dibagi antara departemen dan industri perikanan. Biaya monitoring dockside dibayar oleh industri perikanan. Program konservasi dan proteksi secara signifikan melakukan reorientasi. Sebagai contoh, sejumlah kapal patroli besar dirubah menjadi program kapal kecil

81

sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien oleh tenaga perikanan. Penghematan biaya karena pengurangan kapal besar diinvestasikan kembali untuk teknologi surveillance dan pembelian peralatan yang baru. Investasi yang signifikan juga dilakukan

untuk

menghasilkan

pelaksanaan

sistem

data

yang

baru

dan

mengintegrasikannya dengan semua sistem yang telah ada, dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi tenaga perikanan yang lebih akurat dan tepat pada waktunya. 4.2.17 Amerika Ukuran zona ekonomi eksklusif (ZEE) Amerika merupakan yang terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 100.000 kapal perikanan komersial. Manajemen perikanan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah pusat. Setiap pemerintahan bertanggung jawab terhadap zona sejauh 3 mil laut. The National Marine Fisheries Service (NMFS) dibawah the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) melakukan monitoring dan menempatkan personel multi lembaga untuk aset MCS seperti patroli laut dan udara. The United States Coast Guard (USCG) merupakan lembaga kunci yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan multi tugas di laut dan wilayah ZEE. Amerika Serikat mengembangkan sistem nasional yang terintegrasi sehingga semua usaha perikanan dapat diarahkan untuk keperluan VMS yang dipusatkan untuk analisis, perencanaan dan operasional (Flewwelling 2003). 4.2.18 Inggris Council Regulation (EC) No. 850/98 berisi aturan teknis mengenai konservasi sumberdaya perikanan di Inggris, yang meliputi halhal sebagai berikut: (1) Ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap untuk spesies tertentu. (2) Penentuan ukuran pukat ikan dan kombinasi penggunaannya. (3) Batasan terhadap penggunaan peralatan penangkapan ikan tertentu. (4) Penentuan area terbatas yang tertutup untuk kegiatan penangkapan ikan. Setiap bulan Desember the Council of European Fisheries Ministers melakukan pertemuan untuk memberikan saran ilmiah mengenai pentingnya menangani stok perikanan dan pembatasan penangkapan ikan. Negosiasi ini juga

82

dilakukan dengan negara-negara di luar Uni Eropa. Hal yang lebih penting bagi Inggris adalah melakukan perjanjian kerjasama dengan

Norwegia dalam hal

konservasi stok ikan. Regulasi ini diperbaharui setiap tahun dengan melakukan penyusunan kuota terhadap stok perikanan tertentu, dan menerapkan standar pengukuran yang tepat dalam melakukan pengawasan (Flewwelling 2003). Dalam Council Regulation (EEC) No. 2847/93 diatur sistem kontrol untuk monitoring konservasi dan manajemen stok perikanan, usaha perikanan, dan pemasaran. Semua aktivitas kontrol dilakukan oleh lembaga Headquarters di Edinburg, yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan terhadap kemampuan penerapan pemberdayaan aset dengan melakukan koordinasi informasi dan penyebaran sumberdaya dengan cara terintegrasi efektif. Informasi dikumpulkan, dianalisa dan disaring oleh HQ sebelum disebarkan kepada petugas kapal patroli dan kantor perikanan di sekitar pantai. The Scottish Fisheries Monitoring Centre ditempatkan di Ruang Operasi di lembaga Headquarters. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring satelit. Gambar satelit dapat dikirimkan ke kapal di laut dengan menggunakan e-mail yang menyediakan informasi mengenai aktivitas perikanan. Kantor perikanan yang terdapat di pantai juga menyediakan informasi bagi kapal yang mendekati pelabuhan dan yang berlayar di sekitar daerah yang dizinkan untuk penangkapan. Arah prioritas penegakan hukum adalah mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum perikanan yang telah ditetapkan dan prioritas manajemen perikanan, yang meliputi: (1) Proteksi terhadap sistem manajemen kuota, pengawasan pelanggaran area penangkapan, kesalahan dalam pencatatan spesies yang ditangkap dan pendaratan ikan yang tidak benar, (2) Regulasi teknik konservasi memerlukan pengecekan terhadap beberapa hal seperti alat penangkapan/jaring yang dipergunakan, ukuran ikan yang ditangkap dan area perikanan tertutup untuk tujuan konservasi. (3) Mencegah penangkapan ikan salmon ilegal.

83

Sejak 1 Januari 2000, kapal ikan dengan ukuran lebih dari 24 meter perlu melaporkan posisi mereka secara regular pada Fisheries Monitoring Centres (FMCs) yang beroperasi dengan menggunakan bendera negara. UK FMCs berlokasi di Edinburgh, London dan Belfast yang beroperasi penuh dan menjalin hubungan dengan negara anggota. Sinyal yang diterima dari kapal ikan yang beroperasi di perairan Skotlandia dianalisa dan dinilai oleh Operasional HQ. Sinyal ini berguna untuk penyebaran aset di udara, di laut dan di sekitar pantai sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Dengan adanya informasi ini dapat dijamin kepatuhan terhadap regulasi perikanan. Di atas semua ini adalah meningkatkan kesadaran sejumlah pelaku perikanan bahwa pengembangan teknologi baru menjadi bagian penting yang berperan dalam konservasi sumberdaya perikanan, dan mereka juga percaya bahwa dalam jangka panjang industri perikanan akan menjadi bagian yang penting dalam penanganan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan (Flewwelling 2003). (1)

Surveillance Lembaga HQ mempunya i dua Cessna Caravan F11 406 dengan tujuan utama

adalah: 1) Melakukan operasi intelijen terhadap aktivitas perikanan untuk membentuk kerjasama yang lebih terintegrasi. 2) Membantu dalam mendeteksi aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan. 3) Memaksimalkan jumlah kontrak jam penerbangan untuk surveillance. Kemampuan surveillance meliputi 30.000 mil2 per hari yang memberikan informasi yang berharga bagi proses pengadilan yang berhubungan dengan kasus kapal perikanan yang tidak melaporkan area penangkapan ikan. Selain pesawat udara juga terdapat empat kapal patroli yang disebar di daerah perikanan utama dengan batas 200 mil dan di perairan di sekitar Skotlandia, dan dua kapal patroli pantai dengan batasan 12 mil di dalam perairan teritorial.

84

(2)

Monitoring Aktivitas monitoring dilakukan oleh The Agency’s Sea Fisheries Inspectorate.

Tujuan operasionalnya adalah mendukung legislasi dan prioritas manajemen perikanan untuk mencegah dan mendeteksi aktivitas ilegal dengan melakukan: 1) Memperlihatkan eksistensi kehadiran mereka di sekitar pantai. 2) Memonitor pendaratan ikan di pasar utama 3) Mengecek dokumentasi 4) Berhubungan dengan operasional kapal patroli Salah satu tugas yang utama adalah verifikasi keakuratan data pendaratan dengan cross check logbooks secara rutin dan melakukan cek fisik secara random (Flewwelling 2003). 4.3

Coast Guard Berbagai Negara Sejarah pembentukan Coast Guard pertama kali berkembang di Amerika

Serikat. Pemikiran tentang Coast Guard berkembang dengan cepat dan diadopsi oleh banyak negara. Model Coast Guard Amerika bukanlah model yang absolut karena banyak negara menerapkan model yang berbeda tetapi dengan substansi tujuan yang sama (Markas Besar TNI AL 2005). 4.3.1

Amerika Serikat Coast Guard merupakan instansi maritim tertua di dunia yang bermula di

Amerika Serikat. Bentuk US Coast Guard

telah mengalami beberapa kali

transformasi sejak pembentukannya yang pertama. Makna transformasi US Coast Guard

secara substansial adalah suatu wujud optimalisasi aspek birokrasi dan

operasional dalam penegakan keamanan dan hukum di laut. Kondisi US Coast Guard setelah mengalami beberapa kali transformasi adalah: (1)

Merupakan instansi pemerintah yang bersifat otonom dengan memiliki berbagai sarana serta Alat Utama dan Sistem Senjata (Alutsita) sendiri yang meliputi berbagai jenis kapal patroli, helikopter dan fasilitas pangkalan.

85

(2)

Merupakan instansi yang memiliki kualifikasi unit paramiliter dengan US Navy berperan aktif selaku supervisor. US Coast Guard selalu dipimpin oleh perwira dari US Navy berpangkat Laksamana Muda.

(3)

Kewenangan (role) yang dilaksanakan adalah : 1) Maritim Law Enforcement 2) Search and Rescue (SAR) at sea 3) Marine Environmental Pollution Response 4) The Maintenance of Intercoastal and offshore 5) Aids To Navigation (ATON).

4.3.2

Perancis Centre Regional Operationnel de Surveillance et Sauvetage (CROSS) sebagai

French Coast Guard merupakan : (1)

Instansi pemerintah yang bersifat otonom dengan memiliki berbagai sarana sendiri.

(2)

CROSS merupakan instansi sipil murni

(3)

CROSS memiliki kewenangan dalam hal: 1) Recherche et sauvetage maritime atau SAR at sea. 2) Surveillance de la navigation maritime atau Aids To Navigation (ATON). 3) Surveillance des pollution atau Marine Environmental Pollution Response. 4) Surveillance des peches maritime atau Fishery Protection. 5) Radiodiffusion des informations liees a la securite de la navigation atau Bureau of Navigation. Selain CROSS terdapat La Societe Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

yang merupakan instansi pemerintah yang dibentuk tahun 1967, yang hanya bertugas

86

untuk “saving lives at sea around the French coast”. La Marine National (Angkatan Laut Perancis) memiliki kewenangan dalam melaksanakan maritim law enforcement. 4.3.3

Kanada Canadian Coast Guard (CCG) mengalami beberapa kali perubahan

departemen pembina akibat gesekan kepentingan birokrasi antar departemen di Kanada. Sejak 4 April 2005, instansi ini direorganisasi menjadi “special operating agency” yang dikendalikan langsung oleh sebuah commissioner dan bersifat otonom. Secara struktural tetap berada di bawah Departement of Fisheries and Ocean (DFO), namun DFO hanya berfungsi sebagai penyalur finansial, tanpa kewenangan kendali operasional. Kondisi saat ini merupakan transisi bagi CCG karena Parliamentary Committee mengusulkan agar CCG berada di bawah pembinaan Department of Transportation (DOT). Arah pembentukan CCG selanjutnya akan mengikuti model US Coast Guard, yang merupakan unit paramiliter. Oleh sebab itu berbagai sarana yang dimiliki telah dilengkapi dengan kesenjataan untuk siap melaksanakan tugastugas maritime security. Tugas yang dilaksanakan adalah: (1) Maritime Security (2) Search And Rescue (SAR) di laut (3) Panduan Navigasi (4) Pemecah es dan misi suplai ulang masyarakat terpencil di Kanada Utara 4.3.4

Inggris Model Coast Guard di Inggris adalah Her Majesty’s Coast Guard (HM Coast

Guard) yang dibentuk tahun 1809 atas inisiatif Royal Navy dan diawaki oleh personel Angkatan Laut Inggris dan difokuskan untuk “anti-smuggling” dan “ preventive water guard”. Pada saat pembentukannya, HM Coast Guard masih merupakan instansi yang otonom dengan memiliki sarana dan alutsita sendiri. Dalam perjalanannya, HM Coast Guard mengalami transformasi yang justru terjadi penyusutan kewenangan. Kondisi saat ini adalah :

87

(1) HM Coast Guard berkedudukan di darat dan hanya menangani masalah “rescue” di laut. Instansi ini tidak bersifat otonom karena tidak memiliki sarana operasional. Laporan kecelakaan (distress message) atas permintaan bantuan pertolongan di laut yang diterima, diteruskan ke instansi pelaksana di lapangan yang terdekat dengan lokasi kejadian. HM Coast Guard hanya berperan sebagai koordinator atau penghubung saja. (2) Berbagai institusi/instansi pelaksana lapangan yang berkaitan dengan aksi “penyelamatan” adalah merupakan instansi link-up dan dideklarasikan sebagai fasilitas HM Coast Guard. Kecuali Royal Navy, sebagian besar instansi link-up HM Coast Guard merupakan instansi non-government yang bekerja secara sukarela berdasarkan dedikasi terhadap kemanusiaan, diantaranya Royal National Lifeboat Institution (RNLI) yang terdapat di setiap daerah, semua rumah sakit, Ambulance Service, Surf Life Saving Club (SLSC), Irish Air Corps (IAC) dan lain- lain. RNLI memiliki sarana 323 lifeboat dengan personel sukarela dan untuk kebutuhan helikopter penolong disediakan oleh Royal Navy dan Irish Air Corps. (3) Fungsi Maritime law Enforcement dilaksanakan oleh Royal Navy (Angkatan Laut Inggris) yang mengemban peran polisionil negara di laut. 4.3.5

Jerman German Koordinierungsverbund Kustenwache (GKK) sebagai German

Federal Coast Guard mengadopsi model US Coast Guard, dengan kondisi sebagai berikut: (1) GKK merupakan instansi pemerintah yang bersifat otonom dengan memiliki berbagai sarana dan Alutsita sendiri meliputi berbagai jenis kapal patroli, helikopter dan fasilitas pangkalan. (2) Merupakan instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi unit paramiliter. (3) Tugas yang dilaksanakan adalah: 1) Penjaga perbatasan. GKK sebagai penyidik awal, selanjutnya diserahkan ke penyidik lanjutan Federal Border Guard (Bundesgrenzschutz).

88

2) Pengawas lingkungan. GKK sebagai penyidik awal, selanjutnya diserahkan ke penyidik lanjutan Federal Waterways and Shipping Administration. 3) Shipping safety. GKK sebagai penyidik awal, selanjutnya diserahkan ke penyidik lanjutan Federal Waterways and Shipping Administration. 4) Pengawas perikanan. GKK sebagai penyidik awal, selanjutnya diserahkan ke penyidik lanjutan Federal Institute of Agriculture and Food. 5) Petugas Bea Cukai. GKK sebagai penyidik awal, selanjutnya diserahkan ke penyidik lanjutan Federal Ministry of Finance. 4.3.6

India Cikal bakal Coast Guard dibentuk tahun 1974 dengan mengadopsi model

British Coast Guard, dengan tugas melindungi dan mengamankan sepanjang garis pantai India. Dalam perjalanannya, model ini sulit diaplikasikan, sehingga diubah mengikuti model US Coast Guard. Pada 1 Februari 1978, perubahan bentuk tersebut diresmikan menjadi Indian Coast Guard (ICG) dengan kondisi: (1) ICG merupakan instansi pemerintah yang bersifat otonom dengan memiliki berbagai sarana dan Alutsita sendiri, meliputi berbagai jenis kapal patroli, hovercraft, hydrofoil, helikopter dan fasilitas pangkalan. (2) ICG merupakan instansi yang memiliki kualifikasi unit paramiliter dimana Indian Navy berperan aktif selaku supervisor. (3) Peran yang dilaksanakan ICG adalah: 1) Proteksi kelautan 2) Proteksi kekayaan lepas pantai seperti minyak, ikan dan mineral. 3) Assist Mariners in distress 4) Safeguard life and property di laut 5) Penegakan hukum di laut dalam hal penyelundupan, narkotika, dan pelayaran. 6) Mendukung Angkatan Laut India dalam masa perang.

89

4.3.7

Australia Pada tahun 1937 Australia mendirikan The Royal Volunteer Coastal Patrol

(RVCP) dengan mengadopsi model British Coast Guard dan diikuti dengan organisasi volunteer lainnya yaitu The Australian Volunteer Coast Guard (AVCG) pada tahun 1961. Kedua organisasi non-government ini didedikasikan sebagai Search And Rescue Service di laut. Selain itu terdapat Coastwatch Division di bawah The Australian Custom dan The Police Service. Dengan terjadinya berbagai tindak kekerasan di laut dan isu global mengenai terorisme, parlemen Australia khususnya dari Partai Buruh Australia telah mengusulkan agar dibentuk Australian Coast Guard yang mengadopsi model US Coast Guard. Australian Coast Guard akan menangani maritime law enforcement termasuk berbagai ancaman kekerasan di laut dengan kualifikasi unit paramiliter. Fungsi maritime law enforcement saat ini dilaksanakan oleh The Royal Australian Navy dan nantinya akan diperkuat oleh Australian Coast Guard. 4.3.8

Kewenangan Coast Guard Kewenangan yang dilaksanakan Coast Guard berbagai negara berbeda-beda,

tetapi satu hal yang tidak berbeda adalah bahwa Coast Guard tidak melaksanakan penegakan kedaulatan negara di laut (enforcing and protecting maritime sovereignty) karena hal tersebut merupakan tugas dan kewenangan Angkatan Laut. Bentuk Coast Guard role secara global dari berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9 Perbandingan kewenangan Coast Guard berbagai negara Role (wewenang)

Amerika Perancis

Maritime law enforcement

X

Search and rescue (SAR) at sea

X

X

Marine environmental pollution response

X

X

Kanada Inggris

Jerman India Australia X

X

X* X

X

90

Tabel 9 Lanjutan The maintenance of intercoastal and offshore

X

Aids to gation

X

navi-

X

X

X

Border protection

X

Shipping safety

X

Assist mariners in distress

X

Custom

X X

Safeguard life and property at sea

X

Fishery protection

X

X

Protect offshore wealth such as oil, fish and minerals Assist Navy in times of war such as harbour defence, port security, naval counter intelligence and coastal patrol.

X X

X

X

X

Ket. * baru diusulkan oleh parlemen Australia Sumber: Tentara Nasional Indonesia (2005). Tidak semua negara yang memiliki pantai mempunyai Coast Guard, bahkan jumlah negara yang tidak memilikinya jauh lebih besar. Hal ini disebabkan karena tidak ada satupun produk hukum internasional yang memberi penekanan bahwa suatu negara pemilik laut harus memiliki Coast Guard, serta tidak ada sanksi internasional

91

dalam bentuk apapun bila tidak memilikinya. Yang menjadi hal mendasar adalah seberapa optimal suatu negara dapat menyelenggarakan penegakan keamanan dan hukum di perairan yurisdiksinya dengan atau tanpa Coast Guard, karena secara nyata keberadaan Coast Guard sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan penegakan keamanan dan hukum di laut. Secara substansial terdapat tiga model Coast Guard di dunia, yaitu : (1) Model US Coast Guard 1) US Coast Guard merupakan instansi maritim yang bersifat otonom dengan kepemilikan berbagai pangkalan, sarana dan Alutsita sendiri. 2) US Coast Guard

merupakan instansi maritim dengan kualifikasi unit

paramiliter, yaitu personel dengan status warga negara sipil, namun dilatih dan diorganisir dengan cara-cara militer serta kepadanya diterapkan kultur militer dan disiplin militer yang melekat. Kemampuan paramiliter disiapkan untuk: (i) Memiliki kemampuan penanganan masalah penegakan keamanan laut seperti Angkatan Laut dan penegakan hukum di laut (maritime law enforcement) seperti Polisi. (ii) Kekuatan pengganda selaku komponen cadangan kekuatan maritim nasional yang siap digunakan untuk harbour defence, port security, naval counter intelligence and coastal patrol di masa perang. 3) Keberadaan Coast Guard

mengeliminir berbagai instansi maritim

departemen teknis seperti Bea Cukai, Imigrasi, Perikanan, dan lain- lain. Institusi/instansi maritim yang melaut hanya US Navy, US Coast Guard dan Police Marine. (2) Model British Coast Guard 1) HM Coast Guard

merupakan instansi maritim yang hanya bersifat

administratif, tidak memiliki Alutsita sendiri sehingga sangat bergantung pada institusi/instansi pelaksana lapangan yang merupakan link up-nya.

92

2) Substansi dari model ini adalah unity of effort dimana HM Coast Guard hanya bertindak sebagai koordinator dan penghubung. Prasyarat bagi suksesnya British Coast Guard Model adalah koordinasi yang baik dan ditunjang dengan spirit komitmen nasional yang tinggi terhadap bidang tugas dan kemanusiaan, partisipasi masyarakat dan organisasi non pemerintah. Sebagian besar instansi link-up HM Coast Guard

merupakan

instansi non-government dengan status volunteer. Oleh sebab itu, model ini sulit diaplikasikan di negara-negara berkembang, bahkan Kanada, Australia dan India sebagai negara yang cukup maju, mengalami kesulitan dalam mengadopsi model ini dan berubah mengikuti US Coast Guard Model. (3) Model French Coast Guard Centre Regional Operationnel de Surveillance et Sauvetage (CROSS) sebagai model French Coast Guard; merupakan perpaduan antara US Coast Guard model dan British Coast Guard model dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1)

CROSS merupakan instansi maritim pemerintah yang bersifat otonom dengan kepemilikan berbagai pangkalan, sarana dan Alutsita sendiri.

2)

CROSS tidak memiliki kewenangan pada maritime law enforcement.

3)

CROSS bukan unit paramiliter.

Umumnya pembina Coast Guard negara–negara di dunia adalah Department of Transportation (DOT) dan Department of Marine Service, karena keduanya merupakan instansi maritim yang dapat memfokuskan diri pada domain operasional di laut. Selain itu kedua instansi tersebut juga lebih memahami perlakuan di laut, terutama yang menyangkut hukum laut internasional, hukum internasional lainnya dan hukum nasional yang berkaitan dengan laut (Markas Besar TNIAL 2005). 4.4

Perbandingan MCS di antara beberapa negara Kemampuan manajemen perikanan di antara berbagai negara sangat

bervariasi. Hanya Malaysia dan Thailand yang mempunyai armada kapal dan peralatan sendiri untuk pelaksanaan MCS di bidang perikanan, sedangkan Indonesia baru mulai membangun sistem MCS perikanannya. Kamboja dan Myanmar mempunyai beberapa kapal patroli yang kecil dan tua. Hampir semua negara

93

tergantung pada armada kapal Angkatan Laut dan Penjaga Pantai dalam menerapkan hukum kelautan. 4.4.1 Legislasi Setiap negara berusaha secara sungguh-sungguh menerapkan hukum kelautan negaranya untuk perikanan di dalam wilayah teritorialnya. Masing- masing negara berusaha menyusun dan memperbaharui aturan perundang- undangan dengan bantuan dari badan dunia seperti yang dilakukan oleh FAO terhadap Malaysia, Indonesia dan Thailand. Prioritas bantuan juga perlu diberikan kepada negara- negara yang secara langsung sedang mengamandemen undang- undang perikanannya, seperti Maladewa, Philipina, dan Srilangka, dan selanjutnya merestrukturisasi Departemen Perikanan yang baru. Bangladesh, India, Myanmar dan Vietnam juga memerlukan bantuan legislasi dalam memperbaharui hukum sumberdaya kelautannya. 4.4.2 Lisensi, dan Identifikasi Kapal Pengelolaan sistem lisensi dan identifikasi kapal masingmasing negara bervariasi, yang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Lisensi dan identifikasi kapal di berbagai negara

Lisensi

Penandaan

Negara Akses terbuka (Y/N)

Bangladesh

Kamboja

Akses terbuka

Satu lembaga lisensi

Lisensi nasional/ propinsi

Multi agensi Wilayah nasional

Akses terbuka Multi agensi untuk kapal, akses terbatas untuk perikanan darat

Pemerintah nasional untuk kapal kecil

Perikatan asing/ joint venture

kapal

Tidak ada Lengkap kapal dengan asing otoritas lainnya Tidak ada Otoritas kapal lainnya asing tidak dipaksakan

94

Tabel 10 Lanjutan India

Akses terbuka di Multi agensi Pemerinbawah otoritas netah nasiogara nal untuk kapal asing/JV di luar 12 mil laut, tapi tidak ada domestik

Tidak ada kapal asing, joint venture diizinkan

Otoritas perikanan dan lainnya.

Indonesia Akses regulasi untuk Multi agensi beberapa area, umumnya tidak ada regulasi di area lain dengan akses terbuka

Nasional dan bergeser ke propinsi dan distrik dengan hukum otonomi

Tidak ada Otoritas kapal a- lain sing, joint venture dan dua bendera negara diizinkan.

Malaysia Akses terbatas

Lisensi perikanan dan identifikasi kapal

Nasional untuk kapal besar dan dilisensi kembali oleh negara

Tidak ada kapal asing, tapi ABK asing diizinkan sampai 90%

FAO, sistem terbaik di Asia dengan sertifikat ISO 9000.

Malade-

Multi agen- Nasional si, Trade and Industry (MTI) untuk asing,

Kapal asing diizinkan di bawah lisensi

AsingFAO, lokalotoritas lain, desain perikanan dengan kode

wa

Akses terbatas untuk kapal asing, akses terbuka untuk kapal lokal

Myanmar Terbatas secara hukum

Multi agensi Nasional Tidak ada Kode untuk ka- kapal warna/ pal besar, asing otoritas dilisensi pelabuh lagi oleh an daerah, daerah untuk kapal kecil

95

Tabel 10 Lanjutan Philipina

Akses terbatas seca- Multi agenra hukum tapi tidak si, otoritas diterapkan maritim dan perikanan

Nasional untuk kapal besar, lisensi regional, kodya untuk kapal kecil < 3GT

Tidak ada kapal asing, joint venture diizinkan

Agensi lain, otoritas kelautan

Srilangka

Akses terbuka un- Multi agentuk domestik, ter- si, perikanbatas untuk BOI an, otoritas pelabuhan ikan

Nasional untuk kapal besar, propinsi untuk kapal kecil.

Tidak ada kapal asing, BOI kapal asing diizinkan untuk pendaratan di Srilangka

Perikanan distrik, dan sejumlah kode

Thailand

Akses terbuka kecu- Multi agensi Nasional ali peralatan berge- pelabuhan rak dan perikanan

Vietnam

Akses terbuka

Tidak ada Pelabuhkapal an regisasing trasi / propinsi

Multi agensi Nasional> Tidak ada ID 75hp, kapal propinsi propinsi < asing 75hp

Sumber: Flewwelling (2001) Umumnya negara masih memiliki sistem manajemen perikanan “akses terbuka” dan beberapa negara memiliki kemampuan hukum untuk menerapkan akses terbatas. Sistem identifikasi kapal sangat bervariasi, termasuk penerapan sistem FAO yang digunakan di Maladewa terhadap kapal asing. Malaysia menerapkan suatu sistem modifikasi dengan penambahan kode warna, penandaan zona dan tipe kapal untuk memudahkan identifikasi di laut dan di udara. Sistem identifikasi kapal dan lisensi Malaysia sangat rinci dan diyakini sebagai model sistem untuk wilayah regional tersebut. Malaysia mendapatkan ISO 9000 untuk sistem tersebut pada tahun 2000.

96

4.4.3 Mekanisme antar lembaga Tabel 11 Mekanisme antar lembaga dalam pelaksanaan MCS di berbagai negara

Negara

Mekanisme antar lembaga

Bangladesh

Tidak ada pada saat ini, memerlukan enam lembaga yang berpengaruh

Kamboja

12 lembaga yang berpengaruh plus propinsi, tidak ada kemampuan antar lembaga yang formal.

India

Coast Guard untuk pelatihan, tapi tidak ada penelitian manajemen, tidak ada pendekatan oleh pemerintah secara konsisten

Indonesia

Revival National Maritime Council (DKN)

Malaysia

Maritime Enforcement Coordinating Committe (MSCC) untuk perikanan, polisi laut dan Angkatan Laut yang lebih efektif dengan adanya otoritas langsung untuk penyebaran sumberdaya antar lembaga untuk wilayah perikanan yang menjadi prioritas. Dapat menjadi model untuk MCS

Maladewa

High Level Inter-Ministerial Policy Committe, tapi tidak ada koordinasi operasi antar lembaga yang formal.

Myanmar

Koordinasi inspeksi untuk kedatangan di pelabuhan secara formal, tapi tidak ada mekanisme lain untuk kerjasama operasi.

Philipina

High Level Policy Committe, tidak ada mekanisme operasi antar lembaga yang formal

Srilangka

Special Area Management (SAMs) Committe, suatu model partisipatori untuk manajemen wilayah pantai

Thailand

High Level Policy Committe untuk kebijakan dan restorasi laut Thailand, tidak ada mekanisme operasi antar lembaga yang formal

Vietnam

10 lembaga yang berpengaruh, tidak ada mekanisme operasi antar lembaga yang formal

Sumber: Flewwelling (2001)

97

Dua contoh paling baik dalam penerapan MCS yang berhubungan dengan mekanisme antar lembaga adalah MECC di Malaysia untuk pengoperasian MCS antar lembaga dan SAMs di Srilangka untuk komunitas pesisir dan manajemen area. Hal ini selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai suatu model bagi negara lainnya. 4.4.4

Sistem Data Umumnya sistem data masih manual dan tidak terdapat sistem verifikasi data.

Malaysia mempunyai sistem manajemen data yang terkomputerisasi. Philipina berusaha memperbaharui sistemnya dan diharapkan mempunyai sistem kerja yang sesuai dengan kebutuhan manajemen untuk kebutuhan nasional dan daerah. Indonesia sedang mengembangkan sistem manajemen data dan lisensi yang terkomputerisasi secara nasional dan kemudian didelegasikan ke tingkat daerah kabupaten dan propinsi. Maladewa mempunyai sistem data yang terkomputerisasi berdasarkan pada laporan penangkapan ikan dengan cross-check terhadap laporan pendaratan kapal, tetapi tidak meliputi semua wilayah di negara tersebut. Maladewa juga mempunyai persyaratan regulasi untuk semua kapal asing dengan melakukan pelaporan di pelabuhan, meskipun instrumen ini cukup efektif tetapi tidak didayagunakan. India mempunyai sistem nasional untuk mengontrol usaha kerjasama asing/armada kapal sewa dengan laporan harian, tetapi sistem data perikanan untuk armada nasionalnya sangat lemah.

Kamboja mempunyai sistem manual yang diperbaharui dan

dikomputerisasi oleh proyek Danish (Flewwelling 2001). 4.4.5

Persyaratan operasional Hanya Malaysia dan Thailand yang mempunyai armada pengawas perikanan

sendiri yang memiliki kemampuan pengawasan di wilayah pesisir dan di laut dalam. Armada patroli Malaysia (diperkirakan sekitar 60 kapal dengan penyewaan pengawasan udara) meliputi taman laut, area perbatasan dan gangguan asing. Armada Thailand (diperkirakan 100 kapal dengan pengawasan udara paruh waktu) meliputi perbatasan dan keseluruhan area secara umum. Negara lainnya mempercayakan hampir seluruhnya pada polisi laut mereka, penjaga pantai atau angkatan la ut untuk patroli perikanan dan hal ini hanya mencakup pengawasan perbatasan. Di beberapa negara, hampir tidak ada

monitoring dan penyidikan terhadap armada domestik

kecuali Philipina yang mengaktifkan program “bantay dagat atau save the seas” yang

98

dibuat di tingkat daerah untuk pemberdayaan sektor kelautan pesisir dan perikanan. Indonesia melalui COREMAP mempunyai keinginan untuk mengembangkan kemampuan MCS pesisir dengan menggunakan kapal-kapal, personel berbasis darat dan radar pantai untuk cakupan wilayah lokal (Flewwelling 2001). Tidak ada negara yang mempunyai laporan inspeksi dan pendaratan yang lengkap, mengadakan inspeksi peralatan perikanan, mengadakan inspeksi pelabuhan, atau perkiraan penangkapan ikan yang di-cross-check dengan logbooks atau laporan penangkapan. Hal ini merupakan aktivitas yang kritis dalam pelaksanaan MCS untuk mengembangkan sistem manajemen data. 4.4.6

Vessel Monitoring System Penggunaan jalur satelit/sistem monitoring kapal (VMS) dan citra satelit

merupakan dua teknologi baru yang dapat digunakan lebih efektif untuk MCS perikanan. VMS merupakan instrumen yang dapat mengawasi kapal yang berlisensi, tetapi tidak dapat berfungsi terhadap kapal yang tidak berlisensi. VMS dengan peralatan lain, seperti citra satelit dapat memberikan foto semua kapal dan kemudian mengidentifikasi kapal-kapal yang tidak mempunyai transponder, dan karenanya dapat diidentifikasikan dan memungkinkan untuk diperiksa. Sistem ini masih dalam tahap percobaan tetapi diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk operasional MCS selanjutnya. Indonesia secara aktif mencoba beberapa sistem VMS dan sedapat mungkin mengimplementasikannya untuk semua kapal dalam waktu dekat. Malaysia mempunyai sistem pilot yang menjajaki sekitar 25 masalah perkapalan. Legislasi untuk MCS masih belum berperan dalam Hukum Perikanan Malaysia. Srilangka dengan VMS berusaha memonitor kapal-kapal Board of Investment (BOI) yang melakukan bongkar muat di pelabuhan mereka. Maladewa mempunyai sistem elektronik MCS dan memiliki VMS serta citra satelit, tetapi sistem ini tidak bekerja efektif karena kurangnya pendanaan untuk pengoperasian peralatan secara terus menerus dan kurangnya sumberdaya manusia yang terlatih.

99

4.4.7

Monitoring, Control and Surveillance Capability Penilaian komparatif dari kemampuan MCS masingmasing negara dapat

dilihat pada Tabel 12. Menurut Flewwelling (2001), penilaian ini bersifat subjektif, dengan dasar penilaian sebagai berikut: (1) Bila tidak ada sistem, atau terdapat satu sistem tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan MCS, diberi nilai (1) (2) Bila terdapat

sebagian,

tetapi

sistem

tersebut

tidak

mampu

dalam

pelaksanaannya, diberi nilai (2), (3) Jika terdapat sistem yang mempunyai tingkat kemampuan yang benar-benar baik, tetapi masih memerlukan sedikit penambahan, diberi nilai (3). Tabel 12 . Penilaian komparatif kemampuan MCS masingmasing negara. Kemampuan Bang Kam India Indo Malay Mala Myan Phili Sri Thai Viet MCS ladesh boja nesia sia dewa mar pina langka land nam Legislasi24

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

Lisensi25

2

1

2

2

3

126

2

2

227

1

2

Kapasitas di 1 laut 28

1

2

1

3

3

1

2

1

3

2

Pengawasan perikanan dari udara

1

1

2

1

2

2

1

1

1

3

1

Identifikasi kapal29

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

2

Koordinasi antar lembaga

1

1

2

2

2

2

2

1

2

1

1

Prosedur pelabuhan dan inspeksi30

1

2

3

1

3

2

2

2

1

3

2

Pelatihan MCS31

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100

Tabel 12 Lanjutan Program observer

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Perencanaan 1 sistem data perikanan dan MCS32

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Laporan pendaratan kapal

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Laporan perpindahan kapal

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

Penggunaan VMS33

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Total

16

16

22

18

29

24

19

19

18

21

19

Sumber: Flewwelling (2001) Keterangan: 24. Semua instrumen legislasi membutuhkan pembaharuan dalam prinsip dan perjanjian kerja sama internasional yang meliputi Code of Conduct for Responsible Fisheries, UN Fish Stock Agreement, FAO Compliance Agreement, dan lain-lain. 25. Semua sistem manajemen bersifat open access dan tidak mempunyai lisensi atau register sehingga informasi data dan laporan penangkapan tidak lengkap. 26. Maladewa membutuhkan lisensi untuk semua kapal asing dan registrasi untuk semua kapal perikanan nasional. Insentif bagi nelayan yang melakukan registrasi kapal (bebas biaya) adalah berupa keuntungan dengan adanya pembebasan biaya terhadap transportasi dan biaya pelabuhan jika mereka menangkap ikan lebih dari 120 hari per tahun. 27. Sistem lisensi Srilangka diterapkan terhadap kapal ikan yang berada di dalam wilayah pengawasan pemerintah. Lisensi dibuat oleh pemerintah propinsi terhadap kapal kecil. Lisensi untuk kapal besar, joint venture atau BOI dilakukan secara manual oleh Departemen Perikanan. 28. Tidak ada negara, kecuali Malaysia dan Thailand yang mempunyai kemampuan inspeksi sehingga tugas pengawasan diserahkan kepada Angkatan Laut. 29. Tidak ada negara yang menggunakan panduan FAO untuk identifikasi dan penandaan kapal, kecuali Maladewa yang melakukan identifikasi terhadap kapal asing dan Malaysia yang mengembangkan sistem FAO untuk lisensi dan identifikasi kapal. Umumnya banyak negara tidak melakukan penandaan khusus terhadap usaha perikanannya (kecuali Malaysia, Maladewa dan Vietnam) dan hanya menggunakan sistem yang dikembangkan oleh lembaga maritim. 30. Beberapa negara tidak mempunyai kemampuan inspeksi di laut dan hanya menggunakan inspeksi di pelabuhan, seperti Myanmar dan Bangladesh, dan tidak ada negara yang menerapkan prosedur laporan inspeksi formal. 31. Umumnya negara mempunyai lembaga kursus formal dan on the job training untuk standarisasi operasional MCS.

101

32. Data perikanan umumnya tidak akurat karena tidak ada verifikasi atau cross check. 33. VMS merupakan instrumen yang potensial untuk pengawasan kapal, baik nasional maupun armada kapal asing. Banyak negara yang masih mendapatkan kesulitan dalam pengadaannya karena biaya yang cukup mahal. Malaysia sedang mengembangkan kemampuannya untuk pengadaan VMS, Maladewa mempunyai VMS dan citra satelit, Srilangka mulai mempertimbangkan penggunaan VMS untuk kapal BOI, dan Indonesia sedang melakukan uji coba sistem VMS. Pada lingkup regional, VMS dapat menjadi sarana untuk berbagi informasi di antara berbagai negara dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan usaha perikanan.

Kemampuan MCS Malaysia merupakan yang paling maju di antara semua negara di wilayah Asia Tenggara dan dapat dijadikan contoh bagi negara lainnya. Pengalihan otoritas dan usaha peningkatkan kesadaran pada komunitas pemerintah dan nelayan untuk manajemen yang berbasiskan komunitas terlihat sangat baik di Philipina. Kesadaran dan informasi, edukasi dan penerapan teknik komunikasi di Philipina juga dapat membantu dalam pengembangan aktivitas MCS. Zona The Special Area Management (SAMs) antar lembaga di Srilangka juga dapat menjadi contoh yang progressif untuk pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat ya ng dapat membantu pengembangan aktivitas MCS. VMS dan citra satelit di Maladewa jika dapat berfungsi dengan tepat dapat menjadi contoh di wilayah tersebut untuk teknologi yang tepat dalam memonitor perikanan dan setiap waktu dapat membagi informasi di antara berbagai lembaga. Instrumen legislasi baru yang ditempatkan di Thailand, Malaysia dan Indonesia dapat membantu negara lainnya di wilayah tersebut dalam melakukan kerjasama nasional dan internasional sesuai dengan the Code of Conduct for Responsible Fisheries (Flewwelling 2001). Usaha dengan inisiatif yang positif secara terus menerus, bersamaan dengan tambahan bantuan untuk pelatihan manajemen sumberdaya kelautan dan bantuan dalam manajemen dan mekanisme kerjasama MCS secara luas dapat mengurangi sumber konflik dan mengembangkan manajemen yang berkelanjutan untuk wilayah tersebut. Dari Tabel 12 dapat dilihat bahwa Malaysia, Maladewa dan India menempati rangking 1-3 untuk penilaian aktivitas MCS (legislasi, lisensi, identifikasi kapal, kapasitas di laut, dan prosedur inspeksi). Program pelatihan baru, program observasi, koleksi data dan VMS masih belum merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan

102

MCS di berbagai negara (Flewwelling 2001). Dari Tabel 12 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Banyak negara pada umumnya membutuhkan beberapa hal yaitu: 1) Aktivitas perencanaan manajemen perikanan secara regular dan proaktif. 2) Mekanisme kerjasama antar lembaga yang lebih kuat untuk penyelesaian konflik dan memberikan prioritas untuk lisensi, inspeksi, pengumpulan data dan pelaksanaan MCS lainnya. 3) Infrastruktur. 4) Peningkatan prioritas pemerintah untuk manajemen sektor kelautan dan perikanan. (2)

Semua negara memerlukan review dan pembaharuan instrumen perundang-

undangan yang berhubungan dengan perikanan, yang berhubungan dengan perjanjian internasional dan prinsip pengelolaan perikanan dari the Code of Conduct for Responsible Fisheries, yang meliputi: 1) Wilayah geografis. 2) Sanksi administrasi. Otoritas untuk area manajemen khusus (taman laut). 3) VMS dan teknologi MCS lainnya, seperti citra satelit. 4) Identifikasi kapal 5) Kontrol akses 6) Perubahan instrumen undang-undang untuk menangani berbagai kegiatan yang berkembang seperti penggunaan bahan berbahaya dan eksplosif, perikanan ilegal, dan lain- lain. 7) Sistem data dan lisensi 8) Prosedur inspeksi kapal dan identifikasi sumberdaya perikanan. (3)

Semua negara memerlukan pelatihan yang meliputi subjek-subjek berikut: 1) Manajemen pantai dan perikanan 2) Sistem verifikasi dan pengumpulan data

103

3) Operasional dan perencanaan MCS untuk mendukung perencanaan manajemen dan implementasinya, 4) Teknologi MCS yang tepat dan tersedia. (4) Pertumbuhan dan perkembangan armada setiap negara yang begitu cepat sehingga menjadi lebih mobile, memerlukan pemenuhan persyaratan keamanan di laut untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut. (5) Penilaian studi perikanan. 4.5

Perbandingan MCS Antar Negara dan Posisi Indonesia Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah berhasil

mengidentifikasi secara singkat lebih dari 20 negara di dunia yang menerapkan MCS. Negara- negara tersebut adalah Malaysia, Philipina, Thailand, Maladewa, India, Bangladesh, Myanmar, Kamboja, Srilangka, Vietnam, Australia, Kanada, Argentina, USA, Jepang, Namibia, Afrika Selatan, negara-negara Afrika Barat Laut (Northwest Africa), Mozambiq dan negara- negara Afrika Bagian Selatan (South African Regional Countries), Inggris dan Norwegia.

Penilaian komparatif dari kemampuan MCS

masingmasing negara dilakukan dengan dasar penilaian sebagai berikut: (1) Bila tidak ada sistem, atau terdapat satu sistem tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan MCS, diberi nilai (1) (2) Bila terdapat sebagian, tetapi sistem tersebut tidak mampu dalam pelaksanaannya, diberi nilai (2), (3) Jika terdapat sistem yang mempunyai tingkat kemampuan yang baik, tetapi masih memerlukan penambahan, diberi nilai (3). (4) Jika terdapat sistem yang mempunyai tingkat kemampuan yang benar-benar baik, sekalipun masih memerlukan sedikit penambahan, diberi nilai (4). Dalam penelitian ini komponen MCS dibagi menjadi 2 kelompok yaitu Landasan Operasional MCS dan Pelaksanaan MCS. Hasil analisis perbandingan landasan operasional MCS berbagai negara di dunia dapat dilihat pada Tabel 13.

104

Tabel 13 Hasil Analisis Perbandingan Landasan Operasional MCS Berbagai Negara di Dunia

Aspek Landasan Operasional MCS yang Dievaluasi

Program Observer

Penggunaan VMS

1

1

2

11

1.57

1

2

1

1

9

1.29

2

2

3

2

2

15

2.14

2

3

2

2

3

3

17

2.43

3

3

3

2

3

3

3

20

2.86

Maladewa

1

2

3

2

2

1

2

13

1.86

7

Myanmar

2

2

2

2

2

1

1

12

1.71

8

Philipina

2

2

2

1

2

1

2

12

1.71

9

Sri Lanka

2

2

2

2

2

1

1

12

1.71

10

Thailand

1

1

2

1

3

2

2

12

1.71

Lisensi Legislasi

Identifikasi Kapal

Prosedur Koordinasi Inspeksi Antar dan Lembaga Boarding

No

Negara

1

Bangladesh

2

2

2

1

2

Kamboja

1

2

1

3

India

2

2

4

Indonesia

2

5

Malaysia

6

Jumlah

Rata2

105

Tabel 13 Lanjutan 11

Vietnam

2

2

2

1

2

1

1

11

1.57

12

Inggris

4

4

4

4

4

3

4

27

3.86

13

Argentina

3

2

2

3

3

3

4

20

2.86

14

Perancis

3

3

3

4

3

3

4

23

3.29

15

USA

3

4

4

4

3

4

4

26

3.71

16

Australia

3

3

3

4

3

3

4

23

3.29

17

Kanada

3

3

3

4

3

4

4

24

3.43

18

Jepang

3

3

4

4

4

4

4

26

3.71

19

Namibia

2

2

2

3

3

3

3

18

2.57

20

Norwegia

3

3

3

2

3

3

4

21

3.00

21

Mozambiq

2

2

2

3

2

2

3

16

2.29

22

South Africa

2

2

3

2

2

3

3

17

2.43

23

Northwest Africa

2

2

3

2

2

2

3

16

2.29

24

SARDC

2

2

3

2

2

3

3

17

2.43

106

Table 13 Lanjutan Jumlah Rata2

55

57

63

58

61

57

67

418

59.71

2.29

2.38

2.63

2.42

2.54

2.38

2.79

17.42

2.49

Sumber :

Flewwelling (2003) dan FAO 2003 dan FAO 2004 (diolah)

Catatan :

Flewwelling (2003) hanya mengevaluasi untuk negara-negara Asia Selatan (11 Negara); Evaluasi untuk negara lainnya (13 negara) berdasarkan hasil penelitian FAO dan dilakukan evaluasi skoring oleh penulis berdasarkan hasil wawancara.

107

Sedangkan hasil perbandingan pelaksanaan MCS berbagai negara di dunia dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Hasil Perbandingan Pelaksanaan MCS Berbagai Negara di Dunia

Aspek Pelaksanaan MCS Yang Dievaluasi

No

Negara

Kapasitas

Laporan

Laporan

Pengawasan

Diklat

Perencanaan Data

di Laut

Boarding

Movement

Udara

MCS

dan MCS

Jumlah

Rata2

1

Bangladesh

1

1

1

1

2

2

8

1.33

2

Kamboja

1

1

1

1

2

1

7

1.17

3

India

3

2

1

2

2

2

12

2.00

4

Indonesia

2

2

2

2

3

3

14

2.33

5

Malaysia

3

3

2

3

2

3

16

2.67

6

Maladewa

3

2

2

2

2

1

12

2.00

7

Myanmar

1

1

1

1

2

1

7

1.17

8

Philipina

2

1

1

1

2

2

9

1.50

108

Tabel 14 Lanjutan 9

Sri Lanka

2

1

1

1

2

1

8

1.33

10

Thailand

3

2

2

3

2

2

14

2.33

11

Vietnam

2

1

1

1

2

1

8

1.33

12

Inggris

3

4

3

4

4

4

22

3.67

13

Argentina

3

4

3

2

4

3

19

3.17

14

Perancis

4

3

3

3

4

4

21

3.50

15

USA

3

3

3

4

4

4

21

3.50

16

Australia

3

3

3

3

4

4

20

3.33

17

Kanada

4

3

3

4

4

4

22

3.67

18

Jepang

3

3

3

3

4

4

20

3.33

19

Namibia

2

3

3

2

3

3

16

2.67

20

Nourwegia

3

3

3

2

3

4

18

3.00

21

Mozambiq

2

2

2

2

3

2

13

2.17

22

South Africa

2

2

2

2

3

2

13

2.17

23

NW Africa

2

2

2

2

2

2

12

2.00

109

Tabel 14 Lanjutan 24

SARDC

2

2

2

2

2

2

12

2.00

Jumlah

59

54

50

53

67

61

344

57.33

2.46

2.25

2.08

2.21

2.79

2.54

14.33

2.39

Rata2 Sumber :

Flewwelling (2003) dan FAO 2003 dan FAO 2004 (diolah)

Catatan :

Flewwelling (2003) hanya mengevaluasi untuk negara-negara Asia Selatan (11 Negara); Evaluasi untuk negara lainnya (13 negara) berdasarkan hasil penelitian FAO dan dilakukan evaluasi skoring oleh penulis berdasarkan hasil wawancara.

110

Hasil analisis perbandingan landasan operasional dan pelaksanaan MCS Indonesia dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 1. Posisi Indonesia Diantara 24 Negara Yang Menerapkan MCS

4,00 Ingris 3,75

IV

III

3,50

Landasan Operasional MCS

3,25

Jepang

Australia

3,00

Malaysia

USA Kanada Perancis

Norwegia Argentina

2,75 Namibia 2,50

SADC

II

2,00

1,50

Indonesia

NW Africa

2,25

1,75

South Africa

Srilanka Philippina Myanmar Bangladesh; Vietnam Kamboja

I

Mozambiq

India

Maladewa Thailand

1,25 1,00 1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Pelaksanaan MCS

Gambar 9 Landasan operasional dan Pelaksanaan MCS Indonesia Berdasarkan Gambar 9 dapat dilihat bahwa posisi Indonesia berada pada posisi Kuadran II, bersama-sama dengan Thailand, India dan Maladewa. Negaranegara yang berada pada Kuadran IV diantaranya adalah Malaysia Australia, Kanada, Namibia, Norwegia, Argentina, Perancis, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris. Malaysia, Thailand dan Australia adalah tiga negara yang berbatasan dengan Indonesia.

Keunggulan Malaysia dibandingkan Indonesia adalah Malaysia telah

mengikuti standarisasi sertifikasi ISO 9000 dan mempunyai armada perikanan sendiri yang meliputi kemampuan pengawasan di wilayah pesisir dan di laut dalam. Armada patroli Malaysia (diperkirakan lebih dari 60 kapal dengan penyewaan pengawasan udara) meliputi taman laut, area perbatasan dan gangguan asing. Mengamati posisi Indonesia sesuai Gambar 9 dan perbandingan dengan Malaysia, Thailand dan Australia sebagai negara terdekat , maka berdasarkan analisis perbandingan ini, strategi yang diterapkan oleh Indonesia adalah meningkatkan kinerja operasional sehingga memperoleh sertifikat internasional seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan membangun kinerja operasional sehingga mampu mengimbangi negara-negara lain. Dalam hal khusus, disamping perlunya otoritas penuh berada di suatu Instansi, Indonesia perlu memiliki Coast Guard seperti di

111

Kanada, Malaysia, Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang merupakan semi militer. Flewwelling et al (2003)

menyatakan bahwa efektivitas operasi MCS

perikanan dapat ditingkatkan apabila institusi tunggal berperan memimpin aktivitas tersebut. Hal ini akan secara signifikan mereduksi lintasan komunikasi untuk command and control dari komponen monitoring dan surveillance, sehingga lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan manajemen. MCS yang efektif membutuhkan mekanisme kontrol antar institusi yang kuat, sehingga institusi lain yang terkait harus berperan aktif untuk mendukungnya. 4.6

Analisis Faktor Kunci yang Mempengaruhi MCS Faktor kunci sistem MCS Nasional Indonesia diidentifikasi berdasarkan

analisis expert judgment. Didapatkan 18 faktor kunci dengan 144 komponen faktor, yang selanjutnya dapat ditentukan tingkat kinerja dan tingkat kepentingannya dalam sistem MCS. Hasil perhitungan faktor- faktor yang mempengaruhi MCS Indonesia dapat dilihat pada Tabel 15. Hasil analisis tertuang seperti dalam Tabel 16. Tabel 15 Hasil Perhitungan faktor-faktor yang mempengaruhi MCS Indonesia Responden ASPEK MCS

A

B

C

D

E

Rata tal rata

ToF

G

H

1

Lisensi

1.78 3,44 2,18 2,23 3,05 3,05 1,81 2,38 2,67 5 2,55

2

Legislasi

2,88 3,00 1,59 1,59 2,88 1,82 2,00 2,29 523 2,19

3

Koordinasi Antar Lembaga 2,55 2,09 1,00 2,15 2,55 1,66 2,09 2,00 203 1,94

4

Pelatihan MCS

2,45 2,21 1,19 1,19 2,45 1,68 2,00 2,00 126 1,83

5

Prosedur Inspeksi dan Boarding

2,45 2,00 1,54 1,93 2,36 1,68 2,00 2,21 256 2,00

6

Program Observer

2,29 2,00 1,20 1,60 2,13 1,62 1,74 1,87

7

Sistem perencanaan data dan MCS

3,14 2,00 1,00 1,67 2,63 1,41 1,56 1,90 116 1,81

8

Pembagian wewenang pusat dan daerah

2,06 2,10 1,41 2,54 2,03 1,62 2,10 1,83 198 1,94

98 1,77

112

Tabel 15 Lanjutan 9

Kapasitas di laut

1,82 1,41 1,00 1,70 1,70 1,12 1,78 1,59

24 1,48

10 Pengawasan udara

2,06 1,68 1,49 1,09 1,80 1,54 1,54 1,62

39 1,58

11 Identifikasi kapal

2,59 1,88 1,00 2,51 1,96 1,26 1,85 1,59

88 1,75

12 Laporan boarding

2,45 2,00 1,00 1,59 1,91 1,41 1,78 1,78

67 1,69

13 Laporan movement

2,54 2,02 1,24 2,06 2,19 1,66 1,98 1,84 173 1,90

14 Penggunaan VMS

2,59 2,08 1,33 2,62 2,10 1,55 1,88 1,83 211 1,95

Pengawasan Pantai (coast guard) dan Kelompok 15 Pengawasan Masyarakat 3,17 2,29 1,00 1,51 2,83 1,91 1,91 2,14 242 1,99 16 Penyidik Perikanan PPNS 2,52 2,00 1,00 1,77 2,38 1,64 1,81 1,81 114 1,81 17 Alat komunikasi (Alkom)

2,25 2,10 1,00 1,65 2,14 1,68 1,83 1,83

18 Radar dan satelit

2,54 2,10 1,00 1,19 2,45 1,68 1,93 2,00 101 1,78

Rata-rata

94 1,76

2,51 2,04 1,20 1,78 2,28 1,59 1,89 1,92 144 1,86

Tabel 16 Total dan rata-rata Kinerja dan Kepentingan berdasarkan Faktor Kunci MCS Nasional

Kinerja No

Faktor Kunci

1 Lisensi (IZIN)

Total

Kepentingan

Rata-Rata

Total

Rata-Rata

1.785

2.55

362

2.09

2 Legislasi (UUPP)

523

2.19

1.246

2.44

Koordinasi antar lembaga 3 (COORD)

203

1.94

3.668

2.79

4 Pelatihan MCS (DIKLAT)

126

1.83

6.539

3.00

Prosedur inspeksi dan boarding 5 (INSBRD)

256

2.00

3.389

2.76

113

Table16 Lanjutan 6 Program observer (OBSRV)

98

1.77

6.458

2.99

Sistem perencanaan data dan MCS 7 (PLNCDB)

116

1.81

4.561

2.87

Pembagian wewenang pusat dan 8 daerah (CENTOTM)

198

1.94

7.943

3.07

9 Kapasitas di laut (SEACAP)

24

1.48

16.602

3.37

10 Pengawasan udara (AIRSURV)

39

1.58

10.978

3.20

11 Identifikasi kapal (VESSID)

88

1.75

5.383

2.93

12 Laporan boarding (BRDREP)

67

1.69

9.157

3.13

13 Laporan movement (MOVE)

173

1.90

5.335

2.92

14 Penggunaan VMS (VMSUSE)

211

1.95

4.077

2.83

Pengawasan pantai (coast guard) 15 dan POKWASMAS (PMW/CG)

242

1.99

2.057

2.60

16 Penyidik perikanan PPNS (SIDIK)

114

1.81

6.536

3.00

17 Alat komunikasi (ALKOM)

94

1.76

7.177

3.03

18 Radar dan Satelit (RADSAT)

101

1.78

6.035

2.97

4.459

34

107.504

52

144

1.86

4.635

2.87

Jumlah Rata-rata

Dari analisis data-data di atas, didapatkan bahwa faktor kunci MCS nasional yang berada di atas nilai rata-rata dalam hal kinerja hanyalah faktor lisensi, sedangkan dalam hal kepentingannya faktor lisensi ini masih berada di bawah nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa stakeholders telah melaksanakan lisensi ini namun masih hanya sebatas prosedural. Dalam hal kepentingannya, faktor kunci MCS pada umumnya telah berada di atas nilai rata-rata, kecuali faktor kunci legislasi dan lisensi. Hal ini menunjukkan pula bahwa masih perlu pembenahan dalam hal legislasi MCS di Indonesia.

114

Tingkat kepentingan MCS di Indonesia tertera dalam Gambar 10. Berdasarkan Gambar 10 terlihat bahwa hampir semua faktor- faktor MCS mempunyai tingkat kepentingan di atas garis median (>2,5), kecuali untuk dua faktor yaitu UUPP (legislasi) dan perizinan. Namun, dari segi kinerja, faktor perizinan memiliki kinerja pelaksanaan MCS yang lebih baik (>2,5) dibandingkan dengan faktor lainnya, hal ini

Tingkat Kepentingan

menunjukkan pula bahwa pelaksanaan faktor perizinan masih bersifat prosedural. 4,00 3,90 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00

SEACAP AIRSURV

BRDREP INSBRD CENTOTM ALKOM SIDIK MOVE OBSV RADSAT VMSUSE VESSID PLNCBD COORD INSBRD PWM/CG UUPP

IZIN

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00

Kinerja Pelaksanaan

Gambar 10. Tingkat kepentingan faktor-faktor kunci MCS

Faktor-faktor kunci MCS yang mempengaruhi kinerja MCS dan tingkat kepentingan MCS nasional dapat dilihat pada Tabel 17. Tabel 17

1

Identifikasi faktor kunci yang mempengaruhi kinerja dan tingkat kepentingan MCS Indonesia

Aspek Lisensi atau Perizinan

No Identifikasi faktor 1

Pengurusan perizinan usaha perikanan

2

Pemalsuan perizinan

115

Tabel 17 Lanjutan 3

Penataan perizinan oleh pemerintah daerah

4

Pengawasan perizinan yang melekat di setiap kapal dan yang selalu berada di kapal

5

Luasan cakupan usaha perizinan (keaslian dokumen, masa berlaku izin, dan lain- lain)

6

Sistem pencatatan, pendataan dan pengawasan perizinan kapal

7

Pemalsuan dokumen Surat Penangkapan Ikan (SPI)

8

Kelengkapan dokumen yang dimiliki pengusaha/nelayan

9

Proses perizinan satu atap

10

Kejelasan dan ketegasan pembagian wewenang dan operasional perizinan pusat dan daerah

2

Aspek Legislasi atau Peraturan Pemerintah


Konflik perbatasan wilayah dengan negara tetangga ( UU belum jelas)

2

Perundangan dan peraturan daerah yang memadai sebagai landasan pelaksanaan MCS

3

UU perikanan mengenai kelembagaan pengawasan maupun kewenangan

4

Sinkronisasi antara UU Perikanan dengan UU lainnya

5

Pemahaman mengenai UU Perikanan dan UU lainnya

6

Sinkronisasi UU, peraturan antara pusat dan daerah

7

Pelaksanaan UU dan peraturan yang ada

8

Penyebarluasan atau penjelasan dan pengumuman mengenai peraturan

3

Aspek Pelatihan SDM

No Identifikasi fakor 1

Sumberdaya manusia yang memahami sistem MCS

2

Lembaga khusus di daerah atau nasional yang menangani pengembangan SDM bidang MCS

116

Tabel 17 Lanjutan 3

MCS mencakup multi aspek sehingga diperlukan aneksasi sistem yang sudah ada

4

Kemampuan trainer nasional yang terakreditasi secara internasional dalam semua bidang MCS

4

Aspek Koordinasi Antar Lembaga

No

Lembaga yang dapat melakukan koordinasi terhadap semua unsur yang berperan dalam penerapan MCS

1

Kesamaan persepsi di antara berbagai lembaga mengenai pelaksanaan MCS

2

Jumlah lembaga terkait sangat banyak, membutuhkan sistem kelembagaan dan pembagian tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab terpadu

3

Jumlah lembaga yang banyak membutuhkan jangka waktu yang tidak singkat untuk setiap kegiatan operasional dan koordinasi

4

Luasnya cakupan kegiatan pelaksanaan MCS memerlukan koordinasi segala lini

5

Laporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan sistem informasi dan manajemen terpadu, efektif dan efisien

6

Inspeksi dan patroli pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus di bidang hukum, penyidikan, pengawasan patroli dan ekspor impor agar tidak merugikan negara

7

Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya

8

Sistem penegakan hukum di laut seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada

5

Aspek Prosedur Inspeksi dan Boarding


Kemampuan inspeksi di la ut

2

Infrastruktur, sarana dan prasarana

3

Jumlah pengawas dan penerapan Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasi (LLO)

117

Tabel 17 Lanjutan 4

Kemampuan SDM pengawas LBP dan LLO yang masih perlu ditingkatkan

5

Pemahaman nelayan/pemilik perahu mengenai pentingnya penerapan LBP dan LLO

6

Kesadaran nelayan/pengusaha untuk menerapkan LBP dan LLO

7

Kemampuan petugas untuk inspeksi di kapal atau di laut

8

Karakteristik perizinan usaha perikanan yang melekat di setiap kapal perikanan dan harus selalu berada di kapal membutuhkan inspeksi di darat dan di laut.

6

Aspek Pelaksanaan Program observer/Penyidik Perikanan PPNS dan TNI AL


Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM dalam pelaksanaan penyidikan pelanggaran kelautan

2

Penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di laut

3

Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat

4

Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat jumlahnya masih terbatas belum di semua pusat kegiatan perikanan telah ditetapkan pengawasan perikanan

5

Belum semua zona konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai pengawas

6

Kapasitas SDM pengawas yang ada masih perlu ditingkatkan

7

Inspeksi, patroli, penyidik dan pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan patroli dan ekspor- impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara

8

Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan dan ditangani oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya dan harus dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada

9

Karakteristik perikanan dan kelautan yang memerlukan program observer di darat dan di laut

118

Tabel 17 Lanjutan 7

Aspek Sistem Perencanaan dan Pendataan Sektor Perikanan dan Kelautan


Verifikasi data dan keakuratan data yang ada pada saat ini

2

Pembaharuan data tidak dilakukan secara terus menerus

3

Belum semua wilayah memiliki sistem komputerisasi

4

Aksesbilitas informasi dan tekno logi

5

Jumlah lembaga yang terkait sangat banyak membutuhkan sistem kelembagaan dan pembagian tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab terpadu

6


7

Luasnya cakupan kegiatan pelaksanaan MCS memerlukan koordinasi segala lini

8

Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan sistem informasi dan manajemen terpadu, efektif dan efisien

9

Program komputerisasi data base masih terbatas pada pelabuhan tertentu

10

Jumlah operator komputer masih kurang dan kemampuannya masih terbatas

11

Sistem kelembagaan, sarana dan prasarana CDB

12

Pemahaman pihak pelabuhan dalam pelaksanaan Kepmen No. 29 / 2003

13

Penolakan pihak pelabuhan karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya

8

Aspek pembagian wewenang pusat dan daerah

No

Identifikasi faktor

1

Kemampuan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab

2

Keterbatasan penataan perijinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu pelanggaran

3

Kurangnya armada sarana dan prasarana pengawasan yang tangguh di lapangan

4

Masih terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas pengawasan di daerah

119

Tabel 17 Lanjutan 5

Belum optimalnya kewenangan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di daerah

6

Belum berkembangnya lembaga pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan daerah

7

Kurangnya tenaga pengawas perikanan

8

Kejelasan dan ketegasan pembagian wewenang dan operasional perijinan pusat daerah yang belum sepenuhnya ditindak lanjuti pejabat berwenang daerah

9

Aspek kapasitas di laut

No

Identifikasi faktor

1

Jumlah kapal patroli pengawas baru pada kawasan strategi penangkapan ikan

2

Penempatan kapal pengawas pendukung di luar kawasan strategis terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi dan daerah perbatasan

3

Penempatan kapal patroli terbatas di daerah strategis, di pelabuhan utama, sulit mencapai wilayah terpencil dan perbatasan

4

Umumnya pengawasan dilakukan oleh TNI AL, tenaga pengawas DKP masih terbatas

5

Infrastruktur sarana dan prasarana surveillance

6

Pengelolaan dan konservasi sumberdaya laut (pencemaran laut dan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut)

10

Aspek pengawasan melalui udara

No

Identifikasi faktor

1

Jangkauan pengawasan MSA dan radar pantai

2

Jumlah radar pantai Maritime Surveillance Aircraft (MSA)

3

Biaya investasi dan operasi MSA dan radar pantai

4

Jumlah SDM dalam bidang operasi MSA dan radar pantai

5

Kapasitas kelembagaan MSA dan radar pantai

120

Tabel 17 Lanjutan 6

Sarana dan prasarana pengawasan

7

Biaya pengadaan pesawat dan radar pantai

8

Kerjasama dengan TNI AU untuk melihat kondisi perairan darat atas untuk mendeteksi pelanggaran

11

Aspek identifikasi terhadap kapal

No

Identifikasi faktor

1

Keterbatasan dalam pelaksanaan pemasangan identitas kapal

2

Rendahnya respon atau minat pemilik kapal penangkap ikan untuk pemasangan VMS

3

Ketakutan pengusaha transmitter di kapalnya

4

Pengusaha menganggap dalam jangka pendek pemasangan transmitter tidak ada manfaatnya

5

Pengusaha takut adanya tambahan pungutan lagi apabila ada pendaftaran identifikasi alat

6

Pengusaha keberatan apabila kegiatan kapalnya diawasi

7

Penolakan pihak pelabuhan untuk identifikasi kapal karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya

8

Tingkat pemasangan transmitter terhadap jumlah kapal yang berpangkalan masih belum merata untuk setiap pelabuhan

9

Lemahnya sistem identifikasi perahu/kapal yang menurut peraturan perundangundangan tidak diwajibkan untuk memiliki ijin, padahal jumlahnya besar

12

Aspek laporan boarding

No

Identifikasi faktor

1

Jumlah pengawas dalam penerapan LBP dan LLO

2

Kemampuan SDM pengawas LBP dan LLO yang masih perlu ditingkatkan

akan

adanya

pembebanan

terhadap

pemasangan

121

Tabel 17 Lanjutan 3

Pemahaman nelayan/ pemilik perahu mengenai pentingnya penerapan LBP dan LLO

4

Kesadaran nelayan dan pengusaha untuk menerapkan LBP dan LLO secara benar

5

Pelaksanaan kewenangan pelabuhan belum maksimal, termasuk dalam pelaksanaan ancaman pelanggaran

6

Penggunaan Log Book belum diterapkan secara benar oleh nelayan

13

Aspek aktivitas Pokwasmas dan Coast Guard

No

Identifikasi faktor

1

Belum adanya pasukan pengawas pantai di Indonesia

2

Jumlah pantai yang perlu dijaga dan diawasi sangat luas dan dalam

3

Pengawasan pantai mengandalkan sistem pengawasan kelompok masyarakat

4

Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat belum merata untuk seluruh wilayah

5

Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat jumlahnya masih terbatas

6

Sistem komunikasi dan koordinasi antar kelompok pengawas masyarakat antar lokasi atau wilayah belum terpadu

14

Aspek Laporan Movement dan Pergerakan

No

Identifikasi faktor

1

Masih terbatasnya jumlah alat alkom (hanya di pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan) dan tidak merata

2

Alat komunikasi hanya fokus untuk pengawasan perikanan, belum mencakup aspek lainnya

3

Perlunya penambahan jumlah operator alkom dan perlunya peningkatan kapasitas SDM alkom

4

Mahalnya sarana pengawasan penggunaan radar satelit untuk pemantauan

122

Tabel 17 Lanjutan 5

Kesadaran pengusaha/ pemilik kapal untuk memberikan laporan movement secara benar

6

Keterbatasan dalam pelaksanaan pemasangan transmitter kapal

7

Ketakutan pengusaha akan adanya pembebanan terhadap pemasangan transmitter di kapalnya

8

Pengusaha menganggap dalam jangka pendek pemasangan transmitter tidak ada manfaatnya

9

Pengusaha takut adanya tambahan pungutan lagi apabila ada pendaftaran identifikasi kapal

10

Pengusaha keberatan apabila kegiatan kapalnya diawasi

11

Penolakan pihak pelabuhan identifikasi kapal karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya

12

Tingkat pemasangan transmitter terhadap jumlah kapal yang berpangkalan masih belum merata untuk setiap pelabuhan

15

Aspek penggunaan VMS

No

Identifikasi faktor

1

Keterbatasan dalam pelaksanaan Vessel Monitoring System (VMS)

2

Respon atau minat dari para pemilik kapal penangkap ikan untuk pemasangan VMS

3

Ketakutan pengusaha akan adanya pembebanan terhadap pemasangan VMS di alatnya, karena biaya pemasangan VMS mahal

4

Pengusaha menganggap dalam jangka pendek pemasangan transmitter untuk VMS tidak ada manfaatnya

5

Penilaian pengusaha terhadap VMS hanya bermanfaat dari sisi pemerintah dalam mengawasi kapal perikanan

6

Pengusaha takut adanya tambahan pungutan lagi di VMS karena di daerah sudah banyak pungutan

7

Pengusaha keberatan apabila kegiatan kapalnya diawasi melalui VMS

123

Tabel 17 La njutan 8

Penolakan pihak pelabuhan dengan VMS karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya

9

Tingkat pemasangan VMS terhadap jumlah kapal yang berpangkalan masih belum merata untuk setiap pelabuhan

10

Belum ada koordinasi dengan pihak luar negeri menyangkut VMS, sehingga sering muncul masalah dengan kapal perikanan asing dan kapal berbendera asing

16

Aspek penyidik perikanan dan PPNS

No

Identifikasi faktor

1

Belum di semua pusat kegiatan perikanan telah ditempatkan dan belum semua zona konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil mempunyai pengawas

2

Kapasitas SDM pengawas yang masih perlu ditingkatkan

3

Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan sistem informasi dan manajemen terpadu efektif dan efisien

4

Inspeksi dan patroli pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan, patroli dan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia

17

Aspek penggunaan alat komunikasi

No

Identifikasi faktor

1

Masih terbatasnya jumlah alkom (hanya di pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan) sehingga belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia

2

Alat komunikasi hanya fokus untuk pengawasan perikanan belum mencakup aspek lainnya

3

Perlunya penambahan jumlah operator alkom dan peningkatan kapasitas SDM alkom

4

Perlunya peningkatan kapasitas SDM alkom

5

Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan sistem informasi dan manajemen yang terpadu efektif dan efisien

124

Tabel 17 Lanjutan 6

Inspeksi dan patroli pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan, patroli dan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara

18

Aspek penggunaan Radar dan Satelit

No

Identifikasi faktor

1

Mahalnya sarana pengawasan, penggunaan radar satelit untuk pemantauan

2

Pengawasan dengan penggunaan radar satelit yang ada sekarang baru tiga kali seminggu, seharusnya setiap hari

3

Daerah operasi radar satelit yang ada baru pada laut Arafuru

4

Terbatasnya jumlah radar pantai

5

Terbatasnya jangkauan pengawasan radar pantai

6

Mahalnya biaya investasi dan operasi radar pantai

7

Kurangnya jumlah SDM dalam bidang operasi radar pantai

8

Lemahnya kapasitas kelembagaan radar pantai

4.7. Analisis SWOT Berdasarkan hasil analisis lingkungan dari penerapan MCS di Indonesia dapat diidentifikasikan beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor yang memberikan kekuatan (strength) dan faktor yang memberikan kelemahan (weakness). Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor yang memberikan peluang (opportunities) dan faktor yang memberikan ancaman (threats). Perhitungan faktor MCS dapat dilihat pada Tabel 18 dan Tabel 19. Sedangkan hasil analisis faktor strategis MCS dapat dilihat pada Tabel 20 dan Tabel 21.

125

Tabel 18 Analisis faktor internal MCS Total Attractiveness

Code

Bobot

Rating Total

Attractiveness Score

1 Tingginya kesadaran akan penegakan hukum di laut

S1

0,0533

3,2377 0,1726

4

0,690567336

1

2 Adanya kerjasama internasional dalam penerapan MCS

S2

0,0475

3,2377 0,1538

4

0,615225555

2

3 Memerangi IUU fishing menjadi fokus kebijakan

S3

0,0533

2,7495 0,1466

4

0,586423335

3

4 Kuat dasar hukum penerapan MCS

S4

0,0475

2,8845 0,1370

4

0,548103658

4

Inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur yang berjalan 5 baik

S5

0,0508

3,5636 0,1811

2

0,362242297

8

6 Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar

S6

0,0453

2,7495 0,1245

4

0,497985222

5

7 Pengalaman Sishankamrata dapat dijadikan pelajaran berharga

S7

0,0533

3,6342 0,1938

2

0,387567813

7

MCS berpotensi untuk diterapkan secara gabungan antara teknologi 8 canggih dan tradisi

S8

0,0498

3,2377 0,1614

2

0,322721198

9

9 Telah ada satu lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana MCS

S9

0,0533

2,7495 0,1466

3

0,439817502

6

0,4542

1,4174

0,0377

2,8845 0,1088

No Faktor Internal

Jumlah S 10 Jumlah SDM MCS secara keseluruhan masih terbatas

W1

Score

Rank

4,4507 4

0,435030162

9

126

Tabel 18 Lanjutan 11 Fokus MCS masih kapal besar dan asing

W2

0,0475

2,9417 0,1397

4

0,558969512

2

12 Lemahnya kapasitas kelembagaan dan ekonomi biaya tinggi

W3

0,0370

2,7495 0,1017

4

0,406603231

10

13 Mahalnya biaya investasi dan operasional MCS

W4

0,0432

3,1748 0,1370

4

0,548103658

3

14 Luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya pulau terpencil

W5

0,0377

3,3968 0,1281

4

0,51228797

4

15 Lemahnya sistem pendanaan (tidak kontinyu dan jangka panjang)

W6

0,0377

2,8845 0,1088

4

0,435030162

8

16 Jumlah POKWASMAS terbatas dan tidak adanya Coast Guard

W7

0,0444

3,3019 0,1466

4

0,586423335

1

17 Masih lemahnya sistem Pendataan dan Komputerisasi data

W8

0,0432

3,0262 0,1306

2

0,261221899

12

18 Sarana dan prasarana MCS yang masih terbatas

W9

0,0377

3,0862 0,1164

4

0,46544451

7

Masih lemannya penyuluhan, advokasi, mediasi dan penyebaran 19 informasi

W10

0,0403

3,0862 0,1245

3

0,373488917

11

20 Lemahnya koordinasi antar lembaga

W11

0,0444

3,6342 0,1614

3

0,484081798

6

21 Sistem diklat MCS belum ada

W12

0,0475

3,4641 0,1646

3

0,493678454

5

22 Iklim investasi yang masih belum kondusif

W13

0,0475

2,9417 0,1397

1

0,139742378

13

Jumlah W

0,5458

1,7077

5,7001

Total Faktor Internal

1,0000

3,1252

10,1508

127

Tabel 19 Analisis faktor eksternal MCS Total Attractive- Attractiveness

No Faktor Eksternal

Code Bobot Rating

Total ness Score

Score

Rank

1 Adanya dukungan internasional dalam penerapan MCS

O1 0,0530 3,0862 0,1634

4

0,653785806

2

2 Political will pemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat

O2 0,0594 3,3019 0,1963

4

0,785155535

1

3 Adanya dukungan sektor terkait terutama TNI, POLRI dan Dephub

O3 0,0441 3,2377 0,1428

4

0,571134508

6

4 Perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan

O4 0,0463 3,0862 0,1428

4

0,571134508

7

5 Besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan

O5 0,0463 3,2377 0,1498

4

0,599185816

3

6 Perkembangan IPTEK untuk menduk ung MCS

O6 0,0495 2,9417 0,1456

4

0,582456937

4

7 Tingginya respon masyarakat dalam penerapan MCS

O7 0,0463 3,0862 0,1428

4

0,571134508

8

8 Potensi SDM yang besar dalam penerapan MCS

O8 0,0472 2,8845 0,1361

4

0,544396442

9

9 Kuatnya tradisi kelautan dan perikanan

O9 0,0472 3,0862 0,1456

4

0,582456937

5

Jumlah O

0,4392

1,3652

5,4608

10 Masih lemahnya respon pengawasan perbatasan laut antar negara

T1 0,0594 2,5698 0,1528

2

0,305532173

7

11 Adanya celah UU dan peraturan yang dapat dimanfaatkan pengusaha

T2 0,0472 2,5698 0,1213

3

0,36375157

4

128

Tabel 19 Lanjutan 12 Sistem perijinan yang belum berjalan dengan baik

T3 0,0472 3,0862 0,1456

4

0,582456937

1

13 Lembaga yang berkepentingan sangat banyak tetapi miskin fungsi

T4 0,0505 3,3968 0,1715

2

0,342948269

5

14 Pemberantasan KKN yang tidak tuntas dengan cepat

T5 0,0530 2,9417 0,1558

3

0,467383771

3

15 Kenaikan BBM, TDL dan Telkom

T6 0,0556 2,8845 0,1603

1

0,160269202

9

16 Masalah kewenangan antar lembaga dan antar pusat dan daerah

T7 0,0495 2,9417 0,1456

2

0,291228468

8

17 Banyaknya pajak dan pungutan di bidang kelautan dan perikanan

T8 0,0472 3,2377 0,1528

1

0,152766086 10

18 Inflasi tinggi dan lemahnya nilai tukar Rupiah

T9 0,0495 2,9417 0,1456

1

0,145614234 11

19 Ego sektor dan konflik kepentingan yang sulit diselesaikan

T10 0,0556 2,8845 0,1603

2

0,320538405

6

20 Oknum tak bertanggung jawab yang masih sulit diberantas

T11 0,0463 2,9417 0,1361

4

0,544396442

2

Jumlah T

0,5608

1,6475

3,6769

Total Faktor Eksternal

1,0000

3,0127

9,1377

129

Tabel 20 Hasil analisis faktor strategis internal MCS di Indonesia Total skor

Rank

Pengalaman sishankamrata dapat dijadikan pelajaran 1 berharga

0,1938

1

Inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur yang 2 berjalan baik

0,1811

2

3 Tingginya kesadaran akan penegakan hukum di laut

0,1726

3

MCS berpotensi untuk diterapkan secara gabungan antara 4 teknologi canggih dan tradisi

0,1614

4

5 Adanya kerjasama internasional dalam penerapan MCS

0,1538

5

Telah ada satu lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana 6 MCS

0,1466

6

7 Memerangi IUU fishing menjadi fokus kebijakan

0,1466

7

8 Kuat dasar hukum penerapan MCS

0,1370

8

9 Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar

0,1245

9

No Faktor Internal

Jumlah S (Strength)

1,4174

10 Sistem diklat MCS belum ada

0,1646

1

11 Lemahnya koordinasi antar lembaga

0,1614

2

Jumlah POKWASMAS terbatas dan tidak adanya coast 12 guard

0,1466

3

13 Fokus MCS masih kapal besar dan asing

0,1397

4

14 Iklim investasi yang masih belum kondusif

0,1397

5

15 Mahalnya biaya investasi dan operasional MCS

0,1370

6

16 Masih lemahnya sistem pendataan dan komputerisasi data

0,1306

7

17 Masih lemahnya penyuluhan, advokasi, mediasi dan penyebaran informasi

0,1245

8

130

Tabel 20 Lanjutan Luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya pulau 18 terpencil

0,1281

9

19 Sarana dan prasarana MCS yang masih terbatas

0,1164

10

Lemahnya sistem pendanaan program (tidak kontinyu dan 20 jangka panjang)

0,1088

11

21 Jumlah SDM MCS secara keseluruhan masih terbatas

0,1088

12

22 Lemahnya kapasitas kelembagaan dan ekonomi biaya tinggi

0,1017

13

Jumlah W (Weakness)

1,7077

Total Faktor Internal

3,1252

Tabel 21 Hasil analisis faktor strategis eksternal MCS di Indonesia

No Faktor Eksternal

Total skor

Rank

Political will Pemeritah Pusat dan Daerah yang semakin 1 kuat

0,1963

1

2 Adanya dukungan internasional dalam penerapan MCS

0,1634

2

3 Besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan

0,1498

3

4 Perkembangan iptek untuk mendukung MCS

0,1456

4

5 Kuatnya tradisi kelautan dan perikanan

0,1456

5

Adanya dukungan sektor terkait terutama TNI, POLRI dan 6 DEPHUB

0,1428

6

7 Perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan

0,1428

7

8 Tingginya respon masyarakat dalam penerapan MCS

0,1428

8

9 Potensi SDM yang besar dalam penerapan MCS

0,1361

9

Jumlah O (Opportunities)

1,3652

131

Tabel 21 Lanjutan Lembaga yang berkepentingan sangat banyak tetapi miskin 10 fungsi

0,1715

1

11 Ego sektor dan konflik kepentingan yang sulit diselesaikan

0,1603

2

12 Kenaikan BBM, TDL dan Telkom

0,1603

3

13 Pemberantasan KKN yang tidak tuntas dengan cepat

0,1558

4

Masih lemahnya respon pengawasan perbatasan laut antar 14 negara

0,1528

5

Banyaknya pajak dan pungutan di bidang kelautan dan 15 perikanan

0,1528

6

16 Sistem perijinan yang belum berjalan dengan baik

0,1456

7

17 Inflasi tinggi dan lemahnya nilai tukar rupiah

0,1456

8

Masalah kewenangan antar lembaga dan antar pusat dan 18 daerah

0,1456

9

19 Oknum tak bertanggung jawab yang masih sulit diberantas

0,1361

10

Adanya celah UU dan peraturan yang dapat dimanfaatkan 20 pengusaha

0,1213

11

Jumlah T (Threats)

1,6475

Total Faktor Eksternal

3,0127

Dari hasil analisis faktor strategis internal MCS dapat diketahui bahwa pengalaman sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) merupakan faktor kekuatan yang mempunyai peranan cukup besar dalam penerapan MCS di Indonesia.

Pengembangan inovasi teknologi dan pengembangan

infrastruktur yang baik didukung oleh tingginya kesadaran terhadap penegakan kekuatan hukum di laut. Faktor lain yang merupakan kekuatan dalam penerapan MCS adalah potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar dan kuatnya dasar hukum penerapan MCS. Kondisi ini dipandang sebagai faktor kekuatan dalam penerapan MCS di Indonesia.

132

Kelemahan dalam penerapan MCS Indonesia terutama terkait dengan lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan iklim investasi dan operasional MCS yang tidak kondusif dan menimbulkan sistem ekonomi biaya tinggi. Belum adanya sistem diklat MCS merupakan salah satu faktor dalam pengembangan sumberdaya manusia terutama yang menyangkut mutu dan jumlahnya yang masih relatif kurang bila dibandingkan dengan luas wilayah laut Indonesia. Selain itu terbatasnya sarana dan prasarana MCS dan lemahnya sistem pendanaan program MCS menyebabkan pelaksanaan program MCS sulit dilaksanakan secara kontinyu. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 21 terlihat bahwa adanya political will yang semakin kuat dari pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan MCS dengan skor 0,1963 merupakan peluang bagi pengembangan MCS di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh komitmen dari dunia internasional (0,1634) karena besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia (0,1498). Namun demikian, banyaknya lembaga yang berkepentingan di bidang kelautan tetapi kurang berfungsi dengan nilai skor 0,1715 dapat menjadi ancaman yang besar bagi pelaksanaan MCS Indonesia, sehingga sering menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan karena tidak jelasnya kewenangan antar lembaga maupun antar pemerintah pusat dan daerah. Faktor lainnya yang berpengaruh adalah yang berhubungan dengan faktor ekonomi seperti inflasi, kenaikan BBM, pajak dan berbagai pungutan serta sistem perizinan yang belum berjalan dengan baik. Diagram SWOT pengembangan MCS nasional dapat dilihat pada Gambar 11.

133

Peluang (O)

2 III

I + 1,3652 1

Kelemahan (W) 2

1.7077

Kekuatan (S) 1.4174

+1

1 +

2

1 + 1,6475 2

IV

II

Ancaman (T) Gambar 11. Diagram SWOT Kekuatan internal (1,471) seharusnya dapat memanfaatkan peluang (1,3652), tetapi tidak dapat mengatasi ancaman eksternal (1, 6475). Kelemahan internal (1,7077), menyebabkan organisasi tidak dapat mengatasi ancaman eksternal (1,75). Kondisi ini mencerminkan kelemahan pelaksanaan MCS Indonesia, untuk itu diperlukan strategi pengembangan MCS kelautan yang didukung oleh kebijakan dan komitmen yang kuat dari pemerintah. 4.7.1 Analisis matriks SWOT Analisis matriks SWOT menghasilkan beberapa strategi untuk pengembangan MCS. Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 12.

134

INTERNAL

Strength – S

Weakness – W

S1. Pengalaman sishankamrata dapat dijadikan pengalaman berharga

W1. Sistem diklat MCS belum ada

S2. Inovasi teknologi dan pengembangan infrastruktur yang berjalan baik S3. Tingginya kesadaran akan penegakan hukum di laut S4. MCS berpotensi untuk diterapkan secara gabungan antara teknologi canggih dan tradisi S5. Adanya kerjasama internasional dalam penerapan MCS S6. Telah ada satu lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana MCS

EKSTERNAL

S7.Memerangi IUU Fishingsebagai fokus kebijakan S8. Kuatnya dasar hukum penerapan MCS S9. Potensi sumberdaya kelautan dan perik anan yang besar

W2. Lemahnya koordinasi antar lembaga W3.Jumlah POKWASMAS terbatas dan tidak ada Coast Guard W4. Fokus MCS masih kapal besar dan asing W5. Iklim investasi yang belum kondusif W6. Mahalnya biaya investasi dan operasional MCS W7. Masih lemahnya sistem pendataan dan komputerisasi data W8. Masih lemahnya penyuluhan, advokasi, mediasi, dan penyebaran informasi W9. Luasnya wilayah laut Indonesia dan banyaknya pulau terpencil W10. Sarana dan prasarana MCS yang masih terbatas W11. Lemahnya sistem pendanaan program (tidak kontinyu dan jangka panjang) W12. Jumlah SDM MCS secara keseluruhan masih terbatas W13. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan ekonomi biaya tinggi

Opportunities – O

Strategi S – O

O1. Political willpemerintah pusat dan daerah yang semakin kuat

1.

Mengembangkan kerjasama internasional dalam penerapan MCS kelautan

2.

Mengembangkan sistem MCS kelautan dan perikanan secara terintegrasi

3.

Tetap menjalankan MCS sektoral dengan arahan kebijakan berupa keterpaduan yang sinergis dan saling tukar informasi

O2. Adanya dukungan internasional dalam penerapan MCS O3. Besarnya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan O4. Perkembangan IPTEK untuk mendukung MCS O5. Kuatnya tradisi kelautan dan perikanan O6. Dukungan sektor terkait terutama TNI, POLRI dan Dephub O7. Perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan

Strategi W – O 1.

Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk Coast Guard Indonesia

2.

Memperkuat sistem kelembagaan pelaksanaan MCS kelautan

dalam

3.

Meningkatkan kinerja operasional sehingga mendapatkan sertifikat internasional

MCS secara

4.

Mengembangkan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional sistem MCS di bidang teknologi, SDM dan finansial

O8. Tingginya respon masyarakat dalam penerapan MCS O9. Potensi SDM yang besar dalam penerapan MCS

Threats – T T1. Lembaga yang berkepentingan sangat banyak tapi miskin fungsi T2. Ego sektor dan konflik kepentingan sulit diselesaikan

Strategi S – T

Strategi W – T

1.

Mengintegrasikan kelembagaan yang ada

2.

Memp erkuat good governance dalam penerapan MCS

Menjalankan MCS kelautan dengan kondisi yang ada pada saat ini.

3.

Membuat sebuah kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS

T3. Kenaikan BBM, TDL dan Telkom T4. Pemberantasan KKN yang tidak tuntas dengan cepat T5. Masih lemahnya respon pengawasan perbatasan laut T6. Banyaknya pajak dan pungutan di bidang kelautan dan perikanan T7. Sistem perizinan yang belum berjalan dengan baik T8. Inflasi tinggi dan lemahnya nilai tukar rupiah T9. Masalah kewenangan antar lembaga dan antar pusat dan daerah T10. Adanya oknum tak bertanggung jawab yang masih sulit diberantas T11. Celah legislasi dapat dimanfaatkan pengusaha

Gambar 12. Perumusan strategi MCS dengan matriks SWOT

135

(1)

Strategi S – O Kolom strategi S – O adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk

mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Beberapa strategi yang dapat digunakan berhubungan dengan strategi ini adalah : 1)

Mengembangkan kerjasama internasional dalam penerapan MCS

kelautan dan perikanan. Pada saat ini pelaksanaan sistem MCS kelautan dan perikanan berada di bawah koordinasi Departemen Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan banyak lembaga lainnya. Pengembangan sistem MCS dapat dilakukan dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta dukungan yang besar dari dunia internasional. Komitmen dari pemerintah dapat diterapkan dalam bentuk pembaharuan kebijakan dan perundang-undangan di bidang kelautan, kemudahan pelaksanaan operasional yang menyangkut perizinan, pengembangan SDM dan teknologi dan lain sebagainya serta dukungan finansial untuk pengembangan sarana dan prasarana. Dukungan dari pihak internasional dapat berupa pengembangan sistem MCS berupa pelatihan SDM, sarana dan prasarana, teknologi dan finansial. 2)

Mengembangkan sistem MCS kelautan dan perikanan secara terintegrasi. Sistem MCS terintegrasi dapat dikembangkan dengan menetapkan

pelaksanaan MCS di bawah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan instansi lainnya yang berhubungan. Dengan adanya dukungan yang kuat dari pihak TNI AL yang memiliki pengalaman dan kemampuan kapasitas di laut, maka MCS berpotensi untuk dikembangkan secara terintegrasi. Hal ini dapat diperkuat dengan tingginya kesadaran akan pengawasan dan penegakan hukum di laut dan kuatnya tradisi masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. 3)

Tetap menjalankan MCS sektoral dengan arahan kebijakan berupa

keterpaduan yang sinergis dan saling tukar informasi

136

Penerapan MCS yang selama ini dilakukan oleh masingmasing sektor dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem keterpaduan dengan membuat suatu kebijakan yang sinergis. Dalam pelaksanaannya masingmasing sektor dapat saling berbagi informasi terutama yang berhubunga n pengawasan di laut. (2)

Strategi W – O Strategi W – O adalah strategi untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: 1)

Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk

Coast Guard Indonesia. Indonesia mempunyai potensi sumberdaya manusia yang sangat besar meskipun secara keseluruhan jumlah SDM kelautan masih sangat terbatas dengan kualitas yang relatif rendah. Kondisi ini dapat ditingkatkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangan SDM kelautan dan dukungan dari pihak internasional dengan membentuk sistem pelatihan MCS kelautan dan pengembangan teknologi, serta pembinaan dalam membentuk Coast Guard Indonesia. 2)

Memperkuat sistem kelembagaan dalam pelaksanaan MCS kelautan

Meskipun Departemen Kelautan dan Perikanan telah dibentuk dan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan MCS di Indonesia, namun masih banyak lembaga-lembaga lainnya yang memiliki wewenang yang tumpang tindih dan kurang berfungsi dengan sinkronisasi yang baik. Akibatnya sulit melakukan koordinasi dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan masingmasing lembaga di bidang kelautan, serta perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kelautan maka kelembagaan sistem MCS yang solid dapat diwujudkan. 3)

Meningkatkan

kinerja

operasional

MCS

sehingga

mendapatkan

pengakuan secara internasional Kinerja operasional MCS Indonesia masih setara dengan negara berkembang lainnya karena masih lemahnya kemampuan MCS, baik dalam

137

kualitas sumberdaya manusia, kapasitas kelembagaan, kapasitas di laut, teknologi dan lain sebagainya. Dengan adanya political will dari pemerintah pusat dan dukungan dari pihak internasional serta dari berbagai sektor terkait dan peran serta masyarakat, diharapkan kinerja MCS Indonesia dapat setara dengan negara maju dan mendapat pengakuan secara internasional. 4)

Mengembangkan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan

operasional sistem MCS di bidang teknologi, SDM dan finansial. Berbagai kelemahan dalam penerapan MCS secara operasional di Indonesia seperti mahalnya biaya investasi dan operasional MCS, lemahnya sistem pendataan dan komputerisasi data, penyuluhan dan penyebaran informasi, serta terbatasnya sarana dan prasarana MCS dapat diatasi dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada, diantaranya berupa kerjasama internasional. (3)

Strategi S – T Strategi S – T merupakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk

menghindari ancaman-ancaman yang ada. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: 1) Mengintegrasikan kelembagaan yang ada Banyaknya lembaga yang berkepentingan dalam penerapan MCS tapi belum menjalankan sesuai dengan fungsinya, dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan MCS. Tapi dengan adanya landasan yang kuat untuk pelaksanaan MCS dan tingginya kesadaran hukum di laut serta telah adanya satu lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana MCS maka berbagai kelembagaan yang ada dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan MCS. 2) Memperkuat good governance dalam penerapan MCS Dengan memperkuat good governance maka berbagai ancaman seperti konflik antar lembaga, lemahnya peraturan dan berbagai masalah ekonomi dapat diminimalisir untuk penerapan MCS. 3) Membuat sebuah kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS

138

Untuk mengatasi berbagai ancaman pelaksanaan MCS baik dari sektor kelembagaan, keuangan, pelanggaran perundang-undangan dan lain sebagainya perlu dibuat suatu strategi berupa kebijakan yang integral yang mencakup keseluruhan aspek pelaksanaan MCS. Dengan adanya kebijakan yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan MCS dapat lebih ditingkatkan menjadi lebih baik. 4.7.2

Prioritas strategi Dengan menggunakan matriks QSPM pengembangan MCS kelautan dan

perikanan dapat diperoleh urutan prioritas strategi yaitu: (1) Strategi 2: Mengembangkan sistem MCS kelautan dan perikanan secara terintegrasi. (2) Strategi 10: Membuat sebuah kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS (3) Strategi 1: Mengembangkan kerjasama internasional dalam penerapan MCS kelautan dan perikanan (4) Strategi 9: Memperkuat good governance dalam penerapan MCS (5) Strategi 7: Mengembangkan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional sistem MCS di bidang teknologi, SDM dan finansial (6) Strategi 6: Meningkatkan kinerja operasional MCS sehingga mendapatkan pengakuan secara internasional (7) Strategi 5: Memperkuat sistem kelembagaan dalam pelaksanaan MCS kelautan (8) Strategi 8: Mengintegrasikan kelembagaan yang ada (9) Strategi 3: Tetap menjalankan MCS sektoral dengan arahan kebijakan berupa keterpaduan yang sinergis dan saling tukar informasi (10)Strategi 4: Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dan membentuk Coast Guard Indonesia.

139

Dari 10 strategi di atas, beberapa strategi yang hampir sama digabungkan. Sehingga strategi di atas menjadi 7 strategi operasional. Strategi-strategi atau kebijakankebijakan tersebut adalah : (1) Pengembangan sistem MCS secara terintegrasi (2) Mengembangkan kebijakan integral yang komprehensif dalam penanganan MCS (3) Memperkuat

good

governance

dengan

mengembangkan

peraturan

perundangan yang mendukung pelaksanaan MCS (4) Mengembangkan kerjasama internasional untuk memperkuat pelaksanaan operasional. (5) Meningkatkan

kinerja

operasional

MCS

agar

mendapat

pengakuan

internasional. (6) Memperkuat sistem kelembagaan pelaksanaan MCS (7) Meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan untuk membentuk coast guard Indonesia. 4.8

Skenario Strategi Proses analisis tingkat kepentingan faktor- faktor peubah yang sangat

berpengaruh terhadap sistem yang dikaji, menggunakan concensus evaluation approach. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan matriks QSPM diperoleh 7 alternatif strategi. Penggunaan metode analisis prospektif memungkinkan prediksi kejadian di masa depan, sehingga dapat disusun alternatif skenario untuk pencapaia n tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat pakar, prediksi kejadian di masa depan untuk kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 22.

140

Tabel 22. Skenario prospektif sistem MCS Indonesia Faktor Peubah

Skenario 1A

Pengembangan sistem MCS secara terintegrasi

Kebijakan MCS

Good governance

Sistem semakin lemah karena pelaksanaan secara sektoral

2B

Kurang mendukung karena tidak berpihak pada pengembangan MCS kelautan dan perikanan

Tidak efektif pelaksanaa nnya

3A

3B

Semakin buruk karena pelaksanaan berbagai peraturan kurang efektif

Semakin berkembang karena ada bantuan dari dunia internasional 5A

Kinerja operasional

Menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana

6A Sistem kelembagaan

Semakin kuat karena adanya keterpaduan yang sinergis dalam pelaksanaan MCS 7A

Kualitas SDM

Tetap

2A

4A Kerjasama internasional

1B

Meningkat dengan adanya berbagai sistem pelatihan MCS

Tetap

1C Sistem MCS semakin kuat

2C Tetap

2D Mendukung dengan memudahkan berbagai fasilitas

3C Semakin baik dengan adanya berbagai peraturan perundangan

4B Tetap

5B Tetap

5C Meningkat dengan adanya pengembangan teknologi dan informasi

5D Kinerja MCS mendapat pengakuan secara internasional

6B Tetap

7B Tetap

141

Berdasarkan alternatif kejadian pada masingmasing faktor, responden pakar menyusun alternatif skenario yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 10 tahun kaitannya dengan penyusunan dasar rekomendasi yang harus dilakukan. Tabel 23 Alternatif skenario yang mungkin terjadi terhadap pengembangan MCS kelautan dan perikanan No

Skenario

Uraian Keadaan

1

Sangat Optimistik

1C-2D-3C-4A-5D-6A-7A

2

Cukup optimistik

1C-2B-3C-4B-5C-6B-7A

3

Optimistik dengan syarat pengembangan kebijakan pemerintah

1C-2D-3C-4A-5C-6A-7A

4

Optimistik dengan syarat pengembangan perundang- undangan

1C-2D-3C-4A-5C-6B-7A

5

Optimistik dengan syarat peningkatan kinerja MCS

1C-2C-3B-4A-5D-6A-7A

6

Pesimistik

1A-2B- 3B-4B- 5A-6B-7B

Berdasarkan responden pakar, skenario yang terpilih adalah skenario 3 yaitu optimistik dengan syarat adanya pengembangan kebijakan pemerintah. Keadaan skenario dapat dilihat pada Tabel 24, Tabel 25, Tabel 26, Tabel 27, Tabel 28 dan Tabel 29. (1)

Skenario sangat optimistik

Tabel 24 Skenario sangat optimistik Skenario 1 : 1C-2D-3C-4A-5D-6A-7A Faktor peubah

Keadaan


1C? sistem MCS semakin kuat

Kebijakan MCS

2D? mendukung dengan memudahkan berbagai fasilitas

Good governance

3C? semakin baik dengan adanya berbagai peraturan perundangan

Kerjasama internasional

4A? semakin berkembang karena ada bantuan dari dunia internasional

Kinerja operasional

5D? Kinerja MCS mendapat pengakuan secara internasio nal

.

142

Tabel 24 Lanjutan Sistem kelembagaan

6A? semakin kuat karena adanya keterpaduan yang sinergis dalam pengembangan MCS

Kualitas SDM

7A? meningkat dengan adanya berbagai sistem pelatihan MCS

Skenario ini dianggap ideal, karena didukung oleh semua faktor untuk pengembangan sistem MCS kelautan dan perikanan yaitu sistem MCS yang terintegrasi, adanya kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional, kinerja operasional, sistem kelembagaan dan SDM yang berkualitas. (2)

Skenario cukup optimistik

Tabel 25 Skenario cukup optimistik Skenario 2 : 1C-2B-3C-4B-5C-6A-7A Faktor peubah

Keadaan



Kebijakan MCS

2B? tidak efektif pelaksanaannya

Good governance



4B? tetap

Kinerja operasional

5C? meningkat dengan adanya penge mbangan teknologi dan informasi

Sistem kelembagaan


Kualitas SDM


Faktor peubah dari skenario ini adalah pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, good governance, kinerja operasional, sistem kelembagaan dan kualitas SDM. Kendalanya tidak efektifnya kebijakan MCS.

143

(3)

Skenario optimistik dengan syarat adanya kebijakan pemerintah

Tabel 26 Skenario optimistik dengan syarat adanya kebijakan pemerintah Skenario 3 : 1C-2D-3C-4A-5C-6A-7A Faktor peubah

Keadaan



Kebijakan MCS


Good governance



4A? semakin berkembang karena ada bantuan dari dunia internasional 5C? meningkat dengan adanya pengembangan teknologi dan informasi

Kinerja operasional


Sistem kelembagaan Kualitas SDM


Faktor peubah dari skenario ini adalah sistem MCS yang terintegrasi, kebijakan MCS, good governance, kerjasama internasional, kinerja operasional, sistem kelembagaan dan kualitas SDM. Namun untuk faktor kinerja belum dimungkinkan mendapat pengakuan secara internasional. (4)

Skenario optimistik dengan syarat pengembangan perundang-undangan

Tabel 27 Skenario optimistik dengan syarat pengembangan perundang- undangan

Skenario 4 : 1C-2D-3C-4A-5C-6B-7A Faktor peubah

Keadaan



Kebijakan MCS


Good governance


144

Tabel 27 Lanjutan Kerjasama internasional


Kinerja operasional

5C? meningkat dengan adanya pengembangan teknologi dan informasi

Sistem kelembagaan

6B? tetap 7A? meningkat dengan adanya berbagai sistem pelatihan MCS

Kualitas SDM

Faktor peubah dari skenario ini adalah sistem MCS yang terintegrasi, kebijakan MCS, good governance, kerjasama internasional, kinerja operasional dan kualitas SDM, sedangkan kendalanya adalah keadaan sistem kelembagaan yang tetap seperti keadaan sebelumnya. (5)

Optimistik dengan syarat peningkatan kinerja MCS

Tabel 28 Skenario optimistik dengan syarat peningkatan kinerja MCS Skenario 5 : 1C-2C-3B-4A-5D-6A-7A Faktor peubah

Keadaan



Kebijakan MCS

2C? tetap

Good governance

3B? tetap



Kinerja operasional

5D? Kinerja MCS mendapat pengakuan secara internasional

Sistem kelembagaan

6A? Semakin kuat karena adanya keterpaduan yang sinergis dalam pelaksanaannya

Kualitas SDM


Faktor peubah dari skenario ini adalah sistem MCS yang terintegrasi, kerjasama internasional yang semakin berkembang, kinerja operasional mendapat pengakuan secara internasional, sistem kelembagaan semakin kua t dan peningkatan kualitas SDM. Kendalanya adalah pada kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan yang belum diperbaharui.

145

(6)

Pesimistik

Tabel 29 Skenario pesimistik Skenario 6 : 1A-2B-3B-4B-5A-6B-7B Faktor peubah

Keadaan


1B? tetap

Kebijakan MCS

2B? tidak efektif pelaksanaannya

Good governance

3B? tetap


4B? tetap

Kinerja operasional

5A? Menurun karena terbatasnya sarana dan prasarana

Sistem kelembagaan

6B? tetap

Kualitas SDM

7B? tetap

Faktor peubah dari skenario ini adalah sistem MCS yang tetap seperti sekarang, good governance dan kerjasama internasional ya ng sama seperti sebelumnya, sistem kelembagaan dan kualitas SDM yang tetap seperti sekarang. Sedangkan kebijakan pemerintah tidak efektif pelaksanaannya dan kinerja operasional menurun karena keterbatasan sarana dan prasarana. Berdasarkan enam skenario yang terbentuk, maka stakeholder menetapkan skenario yang paling realistik direkomendasikan untuk dioperasionalkan dalam 10 tahun yang akan datang. Hasil pendapat pakar untuk pemilihan skenario dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30 Hasil pendapat pakar untuk pemilihan skenario No Skenario

Persentase

1 Sangat optimistik

13,33%

2 Cukup optimistik

20,00%

Optimistik dengan syarat pengembangan kebijakan 3 pemerintah

26,67%

146

Tabel 30 Lanjutan Optimistik dengan syarat pengembangan 4 perindang-undangan

23,33%

5 Optimistik dengan syarat peningkatan kinerja

10,00%

6 Pesimistik

6,67%

Total

100%

Dari pendapat pakar, diperoleh hasil bahwa skenario yang paling realistik dan direkomendasikan untuk dioperasionalkan dalam 10 tahun yang akan datang adalah skenario optimistik dengan syarat adanya kebijakan pemerintah terhadap MCS kelautan dan perikanan. Sistem MCS di Indonesia perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan good governance dan didukung kebijakan pemerintah dengan peraturan perundangan serta kualitas SDM yang mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan MCS. 4.9

Desain Model Konseptual MCS Nasional Indonesia. Desain model konseptual MCS Nasional dalam pembangunan kelautan

Indonesia dapat dilihat pada Gambar 13. Sesuai hasil penelitian, dalam pelaksanaan MCS di Indonesia perlu dikembangkan perampingan instansi pelaksana agar terintegrasinya pelaksanaan kegiatan MCS dan tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mensinkronisasikan pelaksanaan pengawasan penegakan hukum di laut, yang selama ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai instansi yang terkait, yang memiliki kewenangan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang semula dibentuk

melalui Surat Keputusan bersama empat Menteri (Menteri

Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung RI) Nomor Kep/B/45/XII/tahun 1972, SK.901/M/tahun 1972, Keputusan /770/MK/III/12/1972, Js 8 /72/1, Kep/No

147

085/J.a./12/1972 tanggal 19 Desember 1972 dan yang sekarang telah diperbaharui sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005. Posisi MCS Kuadran II Indonesia (landasan Operasional

Tingkat Tingkat Kepentingan kepentingan Faktor Kunci yang tinggi, hanya prosedur perizinan yang memiliki kinerja baik

rendah dan pelaksanaan MCS rendah)

Pengembangan Tahap 1 Melengkapi landasan operasional

Pengembangan Tahap 1 Meningkatkan Kinerja

Hasil analisis SWOT Strenght : 1.4147 FI 3.1252 Weaknesses : 1.7077 Opportunities : 13652 FE 3.0127 Threats : 1.6475

MODEL KONSEPTUAL MCS 7 Strategi

6 Skenario

Skenario 3 1C-2D-3C-4A-5C -6A-7A

Interpretasi dan tupoksi

Gambar 13 Desain model konseptual MCS Nasional Indonesia

148

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tersebut, Bakorkamla mengemban fungsi : (2)

perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut.

(3)

koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintah di wilayah perairan Indonesia

(4)

pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu. (Dewan Maritim Indonesia, 2006) Organisasi Bakorkamla ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan yang beranggotakan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Intelijen Negara serta Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005) Struktur organisasi Bakorkamla secara konseptual cukup baik, namun dalam pelaksanaan kegiatan sebagai suatu “badan koordinasi” tidak akan cukup efektif dan solid, karena masingmasing instansi masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam upaya terintegrasinya kegiatan dan perlu adanya perampingan kelembagaan pelaksana MCS, dipandang perlu dilakukan peleburan berbagai unsurunsur pelaksana MCS dari berbagai instansi seperti Ditjen P2SDKP, Satpolair, armada PLP, armada Bea Cukai, aparat Imigrasi, dan lain- lain ke dalam suatu wadah Sea and Coast Guard Indonesia. TNI AL tidak dilibatkan di dalam peleburan Sea and Coast Guard Indonesia, karena secara global Coast Guard tidak

melaksanakan

penegakan kedaulatan negara di laut (enforcing and protecting maritime sovereignty) dan hal tersebut merupakan military task yang menjadi tugas dan kewenangan TNI Angkatan Laut selaku armed force. Disamping itu Sea and Coast Guard yang di dalamnya terdapat unsur militer akan menyulitkan beberapa negara yang akan

149

memberi bantuan, karena undang- undang atau sistem yang berlaku melarang mereka untuk memberikan bantuan militer kepada militer di negara lain. Dari hasil penyederhanaan berbagai maritime agency di Indonesia, berikut pelimpahan kewenangan pengawasan lapangannya ke Sea and Coast Guard Indonesia, maka Sea and Coast Guard Indonesia ini mengemban fungsi : (1) Kepolisian perairan untuk menegakkan hukum di laut. (2) Kepabeanan (3) Bantuan navigasi dan keamanan pelayaran (4) Proteksi perikanan (5) Pengawasan pencemaran laut (6) SAR ( Search and Rescue ) di laut (7) Membantu tugas TNI AL dalam masa perang seperti pertahanan dan keamanan pelabuhan, kontra intelijen dan patroli perairan pantai. Sesuai hasil penelitian, dalam pelaksanaan MCS di Indonesia perlu dikembangkan perampingan instansi pelaksana agar terintegrasinya kegiatan MCS dan tidak terjadinya pemborosan serta tumpang tindihnya pelaksanaan kegiatan. Perlu adanya peleburan instansi- instansi pelaksana MCS kelautan yang non militer ke dalam

Sea

and

Coast

Guard

Indonesia.

Selanjutnya

Bakorkamla

akan

mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan MCS kelautan dari unsur militer (khususnya TNI AL) dan Sea and Coast Guard Indonesia. Konsep Sea and Coast Guard Indonesia dapat dilihat pada Gambar 14.

150

BAKORKAMLA

DKP

P2SDKP

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

TNI

TNI AL

KPLP

POLRI

TNI AU

DEPARTEMEN KEUANGAN

SATPOL AIR

BEA CUKAI

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM

IMIGRASI

SEA & COAST GUARD

Gambar 14 Konsep Sea and Coast Guard Indonesia Pada hakekatnya sistem MCS dapat diterapkan di segala bidang pembangunan kelautan Indonesia. Penerapan sistem MCS dalam bidang perikanan tangkap, dalam pelaksanaan kegiatannya terdiri dari komponen-komponen : a. monitoring, yang berkaitan dengan hubungan fisik dengan sumberdaya alam dan lingkungannya,

dilaksanakan oleh unsur-unsur dari Ditjen

Perikanan Tangkap DKP dan pihak-pihak lain yang terkait yang meliputi stok sumberdaya perikanan dan habitat perikanan, b. control, yang berkaitan dengan hubungan administrasi dengan sumberdaya alam dan lingkungannya, dilaksanakan oleh unsur-unsur dari Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, serta pihakpihak lain yang terkait yang meliputi unsur legislasi dan peraturan perundangannya, c. surveillance,

yang

berkaitan

dengan

hubungan

geografis

dengan

sumberdaya alam dan lingkungannya, dilaksanakan oleh unsur-unsur dari

151

Ditjen P2SDKP, TNI AL, Satpolair dan pihak-pihak lain yang terkait yang meliputi unsur penegakan hukum perikanan.

152

5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian tentang pengembangan MCS kelautan di Indonesia, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1)

Sistem MCS nasional dalam pembangunan kelautan Indonesia dibangun berdasarkan analisis existing condition dan kebutuhan stakeholders. Dalam desain sistem MCS, ketiga komponen (monitoring, control dan surveillance) merupakan sub sistem yang harus saling berhubungan. Output dari suatu sub sistem akan menjadi input bagi sub sistem lainnya.

(2)

Analisis perbandingan berdasarkan landasan operasional

dan pelaksanaan

MCS di Indonesia menempatkan posisi Indonesia pada kuadran dua (2,33; 2,43). Hal ini berarti baik dari landasan operasional maupun pelaksanaan MCS di Indonesia relatif masih kurang baik. (3)

Dalam pengembangan MCS di Indonesia, tingkat kinerja pelaksanaan semua faktor- faktor MCS masih dinilai kurang, kecuali faktor perizinan. Untuk tingkat kepentingan MCS, hampir semua faktor MCS mempunyai tingkat kepentingan di atas median, kecuali dua faktor yaitu legislasi dan perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja perizinan relatif baik, namun masih lebih bersifat prosedural.

(4)

Skenario kebijakan optimistik dengan syarat pengembangan kebijakan pemerintah, menjadi prioritas skenario yang mungkin dilaksanakan. Pada skenario ini perlu pengembangan sistem MCS secara terintegrasi, dengan dukungan pemerintah pada pengembangan MCS kelautan dan perikanan. Adanya good governance yang dilengkapi dengan berbagai peraturan perundangan yang mendukung, dukungan internasional dalam wujud kerjasama dan pengakuan secara internasional, serta dilaksanakan oleh kelembagaan yang terpadu dan sinergis dengan SDM yang profesional dalam bidangnya.

(5)

Berdasarkan desain sistem MCS maka perlu dilakukan perampingan instansi pelaksana

MCS,

khususnya

dalam

komponen

surveillance,

dengan

menyatukan unsur-unsur pelaksana MCS non militer ke dalam wadah Sea and

153

Coast Guard Indonesia.

Bakorkamla bertugas mengkoordinasi kegiatan

MCS. (6)

Sistem MCS nasio nal dalam pembangunan kelautan Indonesia, khususnya dalam bidang perikanan tangkap, dalam pelaksanaan kegiatannya terdiri dari komponen-komponen : a. monitoring, yang berkaitan dengan hubungan fisik dengan sumberdaya alam dan lingkungannya, dilaksanakan oleh unsur-unsur dari Ditjen Perikanan Tangkap DKP dan pihak-pihak yang terkait meliputi stok sumberdaya perikanan dan habitat perikanan, b. control, yang berkaitan dengan hubungan administrasi dengan sumberdaya alam dan lingkungannya, dilaksanakan oleh unsur-unsur dari Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, serta pihakpihak yang terkait meliputi unsur legislasi dan peraturan perundangannya, c. surveillance, yang berkaitan dengan hubungan geografis dengan sumberdaya alam dan lingkungannya, dilaksanakan oleh unsur-unsur dari Ditjen P2SDKP, TNI AL, Satpolair dan pihak-pihak yang terkait meliputi unsur penegakan hukum perikanan.

5.2 Saran Aplikasi hasil penelitian, menyarankan hal berikut: (1)

Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan pelaksanaan MCS, perlu ditingkatkan kemampuan landasan operasional MCS dan ditingkatkan kinerja pelaksanaan MCS.

(2)

Pengembangan MCS kelautan dan perikanan di

Indonesia, perlu adanya

integrasi antar segenap stakeholders, baik dari unsur militer maupun dari unsur non militer. (3)

Partisipasi aktif departemen Keuangan dalam operasionalisasi sistem MCS akan menghasilkan ”resource rent ” yang dapat meningkatkan pembangunan kelautan Indonesia.

154

DAFTAR PUSTAKA

Abogado EL, Yoma RL. 1998. Development of Philipine Maritime Surveilance Capability. Papers in Australian Maritime Affairs No. 5, October, 1998: p. 27– 52. Anonimous. 1997. Laporan Akhir Proyek Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Lautan Tahun Anggaran 1997/1998. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan. Jakarta: hlm 22–52. Anwar C. 1995. Zona Ekonomi Eksklusif di dalam Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika: 454 hlm. Aqorau T. 2000. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : Considerations for Developing Countries. Document AUS : IUU/ 2000/ 18: 10 pp. Bjordal A. 2002. “A Fishery Manager's Guidebook - Management Measures and Their Application (Chapter 2: The Use of Technical Measures in Responsible Fisheries: Regulation of Fishing Gear). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy: 29 pp. Blanchard, 1998. System Engineering Management. New York: John Wiley & Sons: 504 pp. Blanchard BS, Fabrycky WJ. 1981. System Engineering and Analysis. Englewood Cliffs (NJ) : Prentice-Hall: 703 pp. Bourgeois R, Jesus F. 2004. Participatory Prospective Analysis : Exploring and anticipating challenges with stakeholders. Bogor : UNESCAP-CAPSA: 90 pp. Cochrane KL. 2002 “A Fishery Manager's Guidebook - Management Measures and Their Application (Chapter 1: Fisheries Management.)”. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy: 20 pp. Cochrane KL. 2002 “A Fishery Manager's Guidebook - Management Measures and Their Application (Chapter 5: The Use of Scientific Information in The Design of Management Strategies”. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy: 42 pp. Coyle RG. 1996. System Dynamics Modelling. London: Chapman & Hall : 413 pp. Dahuri R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : LISPI.: 146 hlm. Dahuri R. 2002. Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan. Jakarta : LISPI: 157 hlm. Dahuri R. 2003. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor: 233 hlm.

155

David FR. 1998. Strategic Management. Prentice Hall. International Inc. New Jersey: 525 pp. Davis JM. 2004. “Monitoring Control Surveillance and Vessel Monitoring System Requirements to Combat IUU Fishing”. Australian Fisheries Management Authority. Canberra, Australia: 17 pp. Departemen Kelautan dan Perikanan, Proyek Pengawasan dan Perlindungan Jasa Kelautan dan Ekosistem Laut. 2001. Laporan Akhir Penyusunan Design Vessel Monitoring System (VMS). Jakarta : DKP: hlm 1-2. Departemen Kelautan dan Perikanan, Proyek Pengawasan dan Perlindungan Jasa Kelautan dan Ekosistem Laut. 2001. Laporan Akhir Penyusunan Grand Design Monitoring, Control and Surveillance (MCS). Jakarta : DKP: hlm 1. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ditjen Perikanan Tangkap. 2003. Pengrusakan Sumberdaya Perikanan Tangkap Akibat Maraknya IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) Fishing: 4 hlm. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2005. Draft Kebijakan Kelautan Nasional versi 6. 7 Juli 2005. Jakarta: 91 hlm. Dewan Maritim Indonesia. 2006. Kajian Penunjang RUU Maritim tentang Sistem Pertahanan Keamanan Laut. Jakarta: 33 hlm. Dinas Pembinaan Hukum TNI AL. 1995. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. Jakarta : 482 hlm. Dinas Pembinaan Hukum TNI AL . 2001. Himpunan Peraturan PerundangUndangan Bidang Maritim. Jakarta: 320 hlm. Dinas Pembinaan Hukum TNI AL. 2001. Kewenangan Perwira TNI AL sebagai Penyidik. Jakarta: 42 hlm. Dinas Penerangan TNI AL. 2002. Keamanan Laut Tanggung Jawab Siapa?, artikel seperti tercantum pada Situs TNI AL, 19 September 2002. Eriyatno. 1999. Ilmu Sistem. Bogor: IPB Press: 147 hlm. FAO. 1995. The Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: 41 pp. FAO. 1997. Report on Indonesia/FAO/DANIDA. Workshop on The Assessment on The Potensial of The Marine Fshery Resources of Indonesia. Rome: 247 pp. FAO. 1998. Integrated Coastal Area Management and Agriculture, Forestry and Fisheries. FAO Guidelines. Rome: 256 pp. Fauzi A. 2004. “Pengembangan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan : Perspektif Ekonomi Kelembagaan.” Makalah disampaikan pada Seminar “PeningkatanKapasitas Kelembagaan Kelautan Perikanan dalam Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Perikanan bagi Kesejahteraan Bangsa”, Hotel Salak, Bogor 13 April 2004: 7 hlm. Flewweling P. 2001. Fisheries Management and MCS in South Asia. Comparative Analysis. FAO the United Nation. Rome : 56 pp.

156

Flewwelling P.1995. An Introduction to Monitoring, Control and Surveillance for Capture Fisheries. FAO Fisheries Technical Paper No. 338. Rome, FAO. p. 7–20. Flewwelling P, Cullinan C, Balton D, Sautter RP, Reynolds JE. 2003. Recent Trends in Monitoring, Control and Surveillance Systems for Capture Fisheries. FAO Fisheries Technical Paper No. 415. Rome, FAO: 212 pp. Gates B. 2000. Business@the Speed of Thought : using a digital nervous system. Viking : Ringwood,Vic.: 470 pp. Hall S. 2002 “A Fishery Manager's Guidebook - Management Measures and Their Application (Chapter 3: The Use of Technical Measures in Responsible Fisheries: Area and Time Restrictions). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy : 231 pp. Hamzah A. 1988. Laut, Territorial dan Perairan Indonesia: Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan lainnya. Jakarta : Akademika Pressindo: 336 hlm. Hardjomidjojo H. 2002. Analisis Prospektif (tidak dipublikasikan). Bogor : Jurusan Teknologi Industri Pertanian FATETA, IPB: 25 hlm. Honeycutt, J. 2000. Knowledge Management Strategies. Seattle : Microsoft Press : 272 pp. Jackson MC. 2000. System Approaches to Management. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers: 472 pp. Kahaner L. 1996. Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster : 300 pp. Kelleher K. 2002. Planning Cost-effective Fisheries Monitoring, Control and Surveillance in Mozambique. Ministry of Fisheries. Mozambique : 58 pp. Kinnear TL, Taylor. 1991. Marketing Research, An Applied Approach. Mc.Graw Hill. USA: 653 pp. Kusnadi. 2000. Nelayan : Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung : Humaniora Utama Press: 244 hlm. Law AM, Kelton WD. 2000. Simulation Modelling and Analysis. New York: McGraw-Hill: 784 pp. Likadja FE, Bessie DF. 1988. Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan. Jakarta: Ghalia Indonesia: 126 hlm. Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk . Jakarta: Grasindo. hlm 1-10, 58-65. Markas Besar TNI AL. 2002. Pokok-Pokok Pikiran TNI AL Tentang Keamanan di Laut (KAMLA). Jakarta: hlm 12-13, 16. Markas Besar TNI AL. 2005. Gagasan tentang Pembentukan Coast Guard Indonesia (CGI). Jakarta: 38 hlm. Markas Besar TNI AL. 2003. Prosedur Tetap Penanganan Tindak Pidana di Laut oleh TNI Angkatan Laut. Jakarta: 75 hlm.

157

Martono H. 1997.Internalisasi Sistem P3LE ke dalam Sistem Pengawasam Pengelolaan Hidup Khususnya Wilayah Pesisir dan Laut. Di dalam:Rapat Kerja Teknis Bidang Pengembangan Pengawasan Lingkungan Hidup dengan Sistem P3LE Wilayah Pesisir dan Laut; Jakarta, 2 – 5 September 1997. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup: 8 hlm. Midgley G .2000. Systemic Intervention. New York: Kluwer Academic/Plenum Publisher: 447 pp. Nikijuluw VPH. 1994. Sasi Sebagai Suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) di Pulau Saparua, Maluku. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 93 : 79-82. Pakpahan A, Djauhari A, Suryana A. 1989. Diversifikasi Pertanian dalam Proses Mempercepat Laju Pembangunan Nasional : Hasil Konpernas X Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan : 395 hlm. Peraturan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut Nomor: PER – 01 / Ketua / BAKORKAMLA / 10 / 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut. Purwaka TH. 2006. Prospek Pengaturan Otonomi Daerah di Wilayah Laut berdasarkan UU no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (tidak dipublikasikan). Jakarta : Forum Ekonomi Kelautan Indonesia: 68 hlm. Purwaka TH. 2005. Tinjauan dan Analisis Peraturan Perundangan-undangan Pengelolaan Wilayah Pesisir : Bidang Perikanan Tangkap (tidak dipublikasikan). Jakarta : Forum Ekonomi Kelautan Indonesia: 42 hlm. Rangkuti F. 2006. Analisis SWOT : Tehnik Membedah Kasus Bisnis – Reorentasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama: 187 hlm. Saaty TL. 1988. Decision Making For Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decision in Complex World. RWS Publication, Pittsburgh : 291 pp. Satria A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Cidesindo: 130 hlm.

Jakarta : Pustaka

Satria A . 2002. Menuju Desentralisasi Kelautan. Jakarta : Pustaka Cidesindo: 210 hlm. Spendolini M. 1992. The Benchmarking Book. New York : Amacom : 299 pp. Subagyo PJ. 1993. Hukum Laut Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta: 167 hlm. Sularso A. 2003. Permasalahan IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) Fishing. http://tumoutou.net/702-05123/aji_sularso.htm. [20 Agustus 2006] Supranto J. 2006. Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Menaikkan Pangsa Pasar. Rineka Cipta. Jakarta : 300 hlm.

158

Sutjipto A. 2003. Peran TNI AL dalam Mendukung Industri Kelautan dan Perikanan, artikel di Situs DKP, 6 Pebruari 2003. Underwood L. 1998. Intelligent Manufacturing. Universities Press (India) Pvt. Ltd: 236 pp. Umar H. 2001. Strategic Management in Action. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 420 hlm. Widodo J, Aziz KA, Priyono BE, Tampubolon GH, Naamin N dan Djamali A. 1998. Potensi dan Penyebaran Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumberdaya Ikan Laut di Indonesia, LIPI : 251 hlm.

159

LAMPIRAN

Lampiran 1. Identifikasi dan analisis faktor-faktor kunci landasan operasional MCS Aspek MCS 1. Lisensi

Faktor Kunci

1.

Pengurusan perizinan masih sulit, dan memerlukan waktu yang cukup lama

2.

Sering terjadi pemalsuan perizinan

3.

Banyak izin yang dikeluarkan bukan oleh pejabat yang berwenang

4.

Izin harus dikeluarkan oleh beberapa lembaga

5.

Keterbatasan penataan perijinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu pelanggaran

6.

Karakteristik perijinan perizinan usaha perikanan yang melekat dis etiap kapal perikanan dan harus selalu berada diatas kapal perikanan. Luasnya cakupan jenis ijin meliputi keaslian dokumen (tidak palsu), masa berlaku izin, serta kesesuaian antara IUP dan SPI/SIKPI.

7. 8.

Jumlah lembaga terkait pemberi ijin baik di pusat dan daerah yang jumlahnya banyak

9.

Lemahnya sistem pencatatan, pendataan dan pengawasan perahu/kapal yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan untuk memiliki izin, padahal jumlahnya besar atau banyak. Masih banyak terjadinya pemalsuan dokumen Surat Penangkapan Ikan (SPI).

10.

Responden A

B

C

D

E

F

G

H

3,43508

2,18154

2,22683

3,04795

3,04795

1,81145

2,37957

2,67183

3

3

3

2

3

2

2

3

4

2

3

3

4

2

2

3

4

2

4

4

3

2

3

3

3

2

1

3

3

2

2

2

2

2

2

4

2

2

3

2

4

2

1

4

4

2

3

3

4

3

1

4

1

1

3

2

4

2

4

3

4

2

2

3

4

2

1

2

4

2

2

3

3

3

4

3

3

2

3

3

160

Lampiran 1. Lanjutan. Aspek MCS

Faktor Kunci

A

B

C

D

E

F

G

H

11.

Beredarnya dokumen palsu dan dijual kepada pemilik kapal serta banyaknya izin yang dikeluarkan bukan oleh pejabat berwenang. 3

2

4

4

3

2

3

3

12.

Dokumen perijinan yang dimiliki pengusaha/nelayan sering tidak lengkap

4

2

4

3

4

2

2

3

13.

Proses perizinan satu atap dgn waktu pelayanan 7 hari kerja belum sepenuhnya berjalan dengan optimal

3

2

1

2

3

2

2

2

4

2

4

3

4

1

2

3

14. Kejelasan dan ketegasan pembagian wewenang dan operasional perijinan pusat daerah yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti pejabat berwenang daerah. 2. Legislasi

2,8845

3

1,5874

1,5874

2,8845

1,81712

2

2,28943

Terjadi konflik mengenai perbatasan wilayah perairan dengan negara tetangga (UU belum jelas)

4

3

1

1

4

3

2

2

2.

Masih kurangnya peraturan perundang-undangan baru yang dapat menjadi landasan pelaksanaan MCS.

2

3

1

2

2

1

2

2

3.

Undang-Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 tidak berbicara soal kelembagaan pengawasan maupun kewenangan. 3

3

4

2

3

2

2

3

1.

161

Lampiran 1. Lanjutan Aspek MCS

Faktor Kunci

3. Koordinasi 1. Antar Lembaga

2,55304

2,09216

1

2,14765

2,55304

1,66055

2,09216

2

Belum ada satu lembaga yang dapat melakukan koordinasi terhadap semua unsur yang berperan dalam penerapan MCS 2

3

1

2

2

3

3

2

2.

Belum adanya kesamaan persepsi di antara berbagai lembaga mengenai pelaksanaan MCS

3

2

1

3

3

2

2

2

3.

Jumlah lembaga terkait sangat banyak membutuhkan sistem kelembagaan dan pembagian tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab terpadu

4

2

1

3

4

1

2

2

4.


4

2

1

3

4

2

2

2

5. Luasnya cakupan kegiatan pelaksanaan MCS memerlukan memerlukan koordinasi segala ini

2

2

1

2

2

1

2

2

6. Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan Sistem Informasi dan Manajemen terpadu efektif dan efisien

3

2

1

3

3

2

2

2

7.

Inspeksi dan patroli pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan, patroli dan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan Negara Indonesia.

2

2

1

3

2

1

2

2

8.

Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan dan ditangani oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya.

2

2

1

1

2

2

2

2

9.

Sistem penegakan hukum di laut seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada.

2

2

1

1

2

2

2

2

162

Lampiran 1. Lanjutan Aspek MCS 4. Pelatihan MCS

Faktor Kunci 1. Masih terbatas sumberdaya manusia yang memahami sistem MCS perikanan 2.

Belum ada lembaga khusus Nasional atau Daerah yang menangani Pengembangan SDM bidang MCS

3. MCS mencakup multi aspek sehingga diperlukan aneksasi sistem yang sudah ada 4.

2,44949

2,21336

1,18921

1,18921

2,44949

1,68179

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

3

1

1

3

1

2

2

3

2

1

1

3

2

2

2

Belum adanya kemampuan trainer nasional yang terakreditasi secara internasional dalam segala bidang cakupan MCS

163


Faktor kunci

5. Prosedur 1. Kurangnya kemampuan inspeksi di laut dan hanya menggunakan Inspeksi dan inspeksi di pelabuhan Boarding 2. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang kurang memadai 3. Terbatasnya jumlah pengawas dalam penerapan Log Book Perikanan (LBP) dan Lembar Laik Operasi (LLO)

2,44949

2

1,54221

1,92936

2,36297

1,68179

2

2,21336

3

2

4

3

3

2

2

3

1

2

2

2

1

1

2

2

3

2

1

2

3

2

2

2

4.

Kemampuan SDM Pengawas LBP dan LLO yang masih perlu ditingkatkan

2

2

1

2

2

2

2

2

5.

Kurangnya pemahaman nelayan/pemilik perahu mengenai pentingnya penerapan LBP dan LLO

2

2

1

2

2

2

2

2

6.

Kurangnya kesadaran Nelayan/Pengusaha untuk menerapkan LBP dan LLO secara benar

3

2

1

2

3

1

2

2

3

2

4

2

3

2

2

3

4

2

1

1

3

2

2

2

7. Kurangnya kemampuan petugas untuk inspeksi di kapal atau di laut 8.

Karakteristik perijinan perizinan usaha perikanan yang melekat di setiap kapal perikanan dan harus selalu berada di atas kapal perikanan membutuhkan inspeksi di darat dan di laut.

164

Lampiran 1. Lanjutan. Aspek MCS 6. Program Observer

Faktor Kunci 1. Terbatasnya sarana, prasarana dan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan penyidikan pelanggaran kelautan

2,28545

2

1,19623

1,59714

2,1324

1,6245

1,7411

1,86607

1

2

2

2

1

2

2

2

2. Sering terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di laut

4

2

3

3

2

1

2

2

3. Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat belum merata untuk seluruh wilayah

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

1

1

3

1

1

2

4. Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat jumlahnya masih terbatas. Belum di semua pusat kegiatan perikanan telah ditempatkan Pengawas Perikanan. 5. Belum semua zona konservasi, pesisir dan pulau kecil mempunyai Pengawas

165


Faktor Kunci 6. Kapasitas SDM pengawas yang masih perlu ditingkatkan. 7.

3

2

1

1

3

2

2

2

3

2

1

3

3

2

2

2

Inspeksi, patroli, penyidikan dan pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan, patroli dan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia.

8. Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan dan ditangani oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya.

2

2

1

1

2

2

2

2

9. Sistem penegakan hukum di laut seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada.

3

2

1

1

3

1

1

2

10. Karakteristik perikanan dan kelautan yang memerlukan program observer di darat dan di laut.

3

2

1

3

3

2

2

2

166


Faktor Kunci

7. Sistem 1. Data kurang akurat karena kurang verifikasi Perencanaan 2. Pembaharuan data tidak dilakukan secara terus menerus Data dan MCS 3. Belum semua wilayah memiliki sistem komputerisasi 4. Kurangnya aksesibilitas informasi dan teknologi

3,13752

2

1

1,66851

2,62725

1,41421

1,56142

1,90339

3

2

1

2

3

2

2

2

4

2

1

3

4

1

2

2

4

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

1

1

3

1

1

2

3

2

1

3

2

2

2

2

5. Jumlah lembaga terkait sangat banyak membutuhkan sistem kelembagaan dan pembagian tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab 6. Jumlah lembaga yang banyak membutuhkan jangka waktu yang tidak singkat untuk setiap kegiatan operasional dan koordinasi terpadu

167


Faktor Kunci 7. Luasnya cakupan kegiatan pelaksanaan MCS memerlukan memerlukan koordinasi segala ini 8.

Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan Sistem Informasi dan Manajemen terpadu efektif dan efisien

9.

Program Computerized Data Base (CDB) masih terbatas pada pelabuhan tertentu

10. Jumlah operator CDB di daerah terbatas 11. Kemampuan SDM yang masih terbatas 12. Lemahnya sistem kelembagaan dan sarana prasarana CDB. 13. Kurangnya pemahaman pihak pelabuhan dalam melaksanakan Kepmen 29/2003.

3

2

1

2

3

1

2

2

4

2

1

3

2

2

2

2

3

2

1

1

3

1

1

2

3

2

1

1

3

1

1

2

3

2

1

1

3

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

4

2

1

2

4

2

2

2

4

2

1

3

2

2

2

2

14. Penolakan pihak pelabuhan karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya.

168

Lampiran 1. Lanjutan. Aspek MCS 8. Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah

Faktor Kunci 1. 2.

Kurangnya kemamp uan dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab. keterbatasan penataan perijinan, yang merupakan cikal bakal terjadinya suatu pelanggaran.

2,05977

2,10398

1,41421

2,53918

2,02966

1,62239

2,10398

1,83401

3

2

1

2

3

2

2

2

3

2

2

3

3

2

2

2

3.

Kurangnya armada dan sarana prasarana pengawasan yang tangguh di lapangan.

1

2

1

2

1

1

2

1

4.

Masih terbatasnya sarana pengawasan di daerah,

2

2

1

2

2

1

2

2

5.

Belum optimalnya kewenangan perikanan dan kelautan di daerah

3

2

1

3

1

1

2

1

6.

Belum berkembangnya lembaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah,

2

2

1

2

2

2

2

2

7. 8.

Kurangnya tenaga pengawas perikanan. Kejelasan dan ketegasan pembagian wewenang dan operasional perijinan pusat daerah yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti pejabat berwenang di daerah.

1

3

4

4

4

3

3

4

3

2

2

3

2

2

2

2

dan

prasarana

serta

pengawasan

fasilitas

sumberdaya

169

Lampiran 2. Identifikasi dan analisis faktor kunci pelaksanaan MCS Aspek MCS

Faktor Kunci

1.Kapasitas di laut

1. Jumlah kapal patroli pengawas baru pada kawasan strategis penangkapan ikan dan jumlahnya belum memadai.

Responden A

B

C

D

E

F

G

H

1,81712

1,41421

1

1,69838

1,69838

1,12246

1,7818

1,5874

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

1

2

3

1

1

2

3

2

1

2

2

2

2

2

1

2

1

3

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2. Belum ada penempatan kapal pengawas pendukung di luar kawasan strategis terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, kawasan konservasi dan daerah perbatasan. 3. Penempatan kapal patroli terbatas di daerah strategis, di pelabuhan utama, sulit mencapai wilayah terpencil dan perbatasan, karena armada kapal terbatas 4. Umumnya pengawasan dilakukan oleh TNI AL, tenaga pengawas DKP masih terbatas 5.

Infrastruktur, sarana dan prasarana surveillance masih kurang memadai

6.

Pengelolaan dan konservasi sumberdaya laut masih rendah (sering terjadi pencemaran laut dan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut)

170


Faktor Kunci

2. Pengawasan 1.Terbatasnya jangkauan pengawasan MSA dan Radar Pantai Udara 2. Terbatasnya jumlah radar pantai dan Maritime Surveillance Aircraft (MSA) 3. Mahalnya biaya investasi dan operasi MSA dan radar pantai 4. Kurang jumlah SDM dalam bidang operasi MSA dan radar pantai 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan MSA dan radar pantai 6. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan 7. Mahalnya biaya pengadaan pesawat dan radar pantai 8. Kerjasama dengan TNI AU hanya untuk melihat kondisi perairan dari atas untuk mendeteksi pelanggaran

2,05977 3

1,68179 2

1,48774 3

1,09051 1

1,79547 3

1,54221 2

1,54221 2

1,62239 3

3 2

2 1

1 1

1 1

1 2

2 1

2 1

1 1

1 3

2 2

2 2

1 1

1 3

2 1

2 1

2 2

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

3

2

1

1

3

2

2

2

171


Faktor Kunci

3. Identifikasi 1. Keterbatasan dalam pelaksanaan pemasangan identitas kapal Kapal 2. Rendahnya respon atau minat dari para pemilik kapal penangkap ikan untuk pemasangan VMS.

2,58667 2

1,87614 1

1 1

2,50529 4

1,9626 2

1,25992 1

1,85175 2

1,5874 2

3

2

1

2

3

2

2

2

3. Ketakutan Pengusaha akan adanya pembebanan terhadap pemasangan transmiter di kapalnya.

1

1

1

3

1

1

2

1

4. Pengusaha menganggap dalam jangka pendek pemasangan transmitter tidak ada manfaat

3

2

1

3

2

2

1

1

5. Pengusaha takut adanya tambahan pungutan lagi apabila ada pendaftaran identifikasi kapal

3

3

1

3

3

1

2

2

2

3

1

1

2

1

2

2

4

2

1

3

2

2

2

2

3

2

1

3

3

1

2

2

4

2

1

2

1

1

2

1

6. Pengusaha keberatan apabila kegiatan kapalnya diawasi. 7. Penolakan pihak pelabuhan untuk identifikasi kapal karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya. 8. Tingkat pemasangan transmitter terhadap jumlah kapal yang berpangkalan masih belum merata untuk setiap pelabuhan. 9. Lemahnya sistem identifikasi perahu/kapal yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan untuk memiliki izin, padahal jumlahnya besar atau banyak.

172

Lampiran 2. Lanjutan Aspek MCS 4. Laporan Boarding

Faktor Kunci 2,44949

2

1

1,5874

1,90637

1,41421

1,7818

1,7818

1.

Terbatasnya jumlah pengawas dalam penerapan LBP dan LLO

2

2

1

2

2

2

2

2

2.

Kemampuan SDM Pengawas LBP dan LLO yang masih perlu ditingkatkan

2

2

1

2

2

1

2

2

3.

Kurangnya pemahaman nelayan/pemilik perahu mengenai pentingnya penerapan LBP dan LLO

3

2

1

2

1

1

2

1

4.

Kurangnya kesadaran nelayan/pengusaha menerapkan LBP dan LLO secara benar

3

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

3

2

1

1

3

1

1

2

untuk

5.

Pelaksanaan kewenangan pelabuhan belum maksimal, termasuk dalam melaksanakan ancaman pelanggaran

6.

Penggunaan Logbook belum diterapkan secara benar oleh nelayan

173



5. Laporan Movement

2,01577

1,23599

2,06381

2,18604

1,66248

1,97747

1,83782

1. Masih terbatasnya jumlah alkom (hanya di pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan), sehingga belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia.

2

2

1

2

2

2

2

2

2. Alat komunikasi hanya fokus untuk pengawasan perikanan, belum mencakup aspek lainnya.

2

3

1

3

2

2

3

2

1

2

1

3

1

2

2

1

2

2

1

3

2

2

3

2

3

1

1

1

2

1

1

1

3

2

1

1

3

2

2

3

2

2

1

2

2

1

2

2

3. Perlunya penambahan jumlah operator alkom 4. Perlunya peningkatan kapasitas SDM alkom. 5. Mahalnya sarana pengawasan penggunaan radar satelit untuk pemantauan. 6. Pengawasan dengan penggunaan radar satelit yang ada sekarang baru 3 kali seminggu, seharusnya setiap hari. 7. Daerah operasi radar satelit yang ada baru pada Laut Arafuru

174


Faktor Kunci 8. Kurangnya kesadaran pengusaha/pemilik kapal untuk memberikan laporan movement secara benar 9. Keterbatasan dalam transmitter kapal

pelaksanaan

3

2

1

3

3

2

2

2

3

2

1

3

2

1

2

2

3

2

2

3

3

2

2

2

3

4

1

1

1

1

1

2

3

2

4

4

3

3

pemasangan

10. Ketakutan Pengusaha akan adanya pembebanan terhadap pemasangan transmiter di kapalnya. 11. Pengusaha menganggap dalam jangka pemasangan transmitter tidak ada manfaat

pendek

12. Pengusaha takut adanya tambahan pungutan lagi apabila ada pendaftaran identifikasi kapal 13. Pengusaha diawasi.

keberatan

apabila

kegiatan

kapalnya 4

2

1

1

2

2

2

2

14. Penolakan pihak pelabuhan untuk identifikasi kapal karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya.

4

2

1

3

3

1

2

2

15. Tingkat pemasangan transmitter terhadap jumlah kapal yang berpangkalan masih belum merata untuk setiap pelabuhan

3

2

1

3

3

2

2

2

175



2,0751

1,33498

2,61661

2,09744

1,55441

1,87786

1,82939

6. Penggunaan 1. VMS

Keterbatasan dalam pelaksanaan pemasangan vessel monitoring system (VMS).

2

2

1

3

2

1

2

2

2.

Rendahnya respon atau minat dari para pemilik kapal penangkap ikan untuk pemasangan VMS.

2

2

1

2

2

1

2

2

3.

Ketakutan Pengusaha akan adanya pembebanan terhadap pemasangan VMS di kapalnya.

3

2

1

3

3

2

2

2

4.

Pengusaha menganggap dalam jangka pendek pemasangan transmitter untuk VMS tidak ada manfaat

4

2

2

3

2

2

2

2

5.

Penilaian pengusaha VMS hanya bermanfaat pada sisi pemerintah dalam mengawasi kapal perikanan

4

2

2

3

2

2

2

2

6.

Pengusaha takut adanya tambahan pungutan lagi di VMS karena di daerah sudah banyak pungutan

3

2

3

3

3

2

2

3

7.

Pengusaha keberatan diawasi melalui VMS

2

2

1

1

2

1

1

1

8.

Penolakan pihak pelabuhan dengan VMS karena menyangkut tanggung jawab yang harus dipikul dan melaksanakan ancamannya.

2

1

3

1

2

2

1

9.

Tingkat pemasangan VMS terhadap jumlah kapal yang berpangkalan masih belum merata untuk setiap pelabuhan

2

3

1

3

2

1

2

2

3

2

1

3

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

apabila

kegiatan

kapalnya

10. Biaya pemasangan VMS yang mahal 11. Belum ada koordinasi dengan pihak luar negeri menyangkut VMS, sehingga sering muncul masalah dengan kapal perikanan asing dan kapal berbendera asing

176


Faktor Kunci

7. Pengawas 1. Pantai (Coast 2. Guard) dan Kelompok 3. Pengawas Masyarakat 4.

Belum adanya pengawas pantai di Indonesia Jumlah pantai yang perlu dijaga dan diawasi sangat luas dan banyak

3,1748

2,28943

1

1,51309

2,82843

1,90637

1,90637

2,13983

4

3

1

1

4

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

Pengawasan pantai mengandalkan sistem pengawasan kelompok masyarakat

4

3

1

3

4

3

3

3

Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat belum merata untuk seluruh wilayah

4

2

1

2

2

2

2

2

5. Sistem pengawasan yang perlu melibatkan peran aktif masyarakat jumlahnya masih terbatas

4

2

1

2

4

2

2

2

6. Sistem komunikasi dan koordinasi antar kelompok pengawas masyarakat antar lokasi atau wilayah belum terpadu

2

2

1

1

2

1

1

2

177

Lampiran 2. Lanjutan Aspek MCS 8. Penyidik Perikanan PPNS


2

1

1,76801

2,37957

1,64067

1,81145

1,81145

1.

Belum di semua pusat kegiatan perikanan telah ditempatkan Pengawas Perikanan.

2

2

1

3

2

2

2

1

2.

Belum semua zona konservasi, pesisir dan pulau kecil mempunyai Pengawas

3

2

1

1

3

2

2

2

3.

Kapasitas SDM ditingkatkan.

3

2

1

2

2

2

2

2

4.

Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan sistem informasi dan manajemen terpadu, efektif dan efisien

2

2

1

3

2

1

2

2

5.

Inspeksi dan patroli pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan, patroli dan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia. Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan dan ditangani oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya.

3

2

1

3

3

2

2

2

3

2

1

1

3

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

6.

7.

pengawas

yang

masih

perlu

Sistem penegakan hukum di laut seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada.

178

Lampiran 2. La njutan Aspek MCS


2,10398

1

1,64645

2,13518

1,68179

1,83401

1,83401

9. Alat Komunikasi (ALKOM)

1. Masih terbatasnya jumlah alkom (hanya di pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan), sehingga belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia.

1

2

1

2

1

2

2

1

2. Alat komunikasi hanya fokus untuk pengawasan perikanan, belum mencakup aspek lainnya.

3

3

1

3

3

1

2

2

2

2

1

3

2

2

2

2

3

2

1

3

3

2

2

2

3

2

1

1

2

2

2

2

3. Perlunya penambahan jumlah operator alkom 4. Perlunya peningkatan kapasitas SDM alkom. 5. Pelaporan dengan jumlah lembaga yang banyak membutuhkan sistem informasi dan manajemen terpadu, efektif dan efisien 6. Inspeksi dan patroli pengawasan membutuhkan kelembagaan khusus menyangkut bidang hukum, penyidikan, pengawasan, patroli dan ekspor impor agar kegiatan tersebut tidak merugikan negara Indonesia.

2

2

1

1

2

2

2

2

7. Penegakan hukum di laut tidak mungkin diwujudkan dan ditangani oleh satu instansi tanpa keterlibatan instansi yang berwenang lainnya.

2

2

1

1

2

2

2

2

8. Sistem penegakan hukum di laut seharusnya dibangun dengan prinsip mensinergikan semua potensi kekuatan nasional yang ada.

3

2

1

1

3

1

1

2

179



2,10398

1

1,18921

2,44949

1,68179

1,92936

2

10. Radar dan 1. Mahalnya sarana pengawasan penggunaan radar satelit satelit untuk pemantauan.

2

2

1

1

2

2

2

2

2. Pengawasan dengan penggunaan radar satelit yang ada sekarang baru 3 kali seminggu, seharusnya setiap hari.

3

2

1

4

3

2

3

2

3. Daerah operasi radar satelit yang ada baru pada laut Arafuru

4

2

1

1

3

1

1

2

3

2

1

1

3

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

3

1

1

2

1

2

2

3

2

1

1

3

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

4. 5. 6. 7. 8.

Terbatasnya jumlah radar pantai Terbatasnya jangkauan pengawasan radar pantai Mahalnya biaya investasi dan operasi radar pantai Kurang jumlah SDM dalam bidang operasi radar pantai Lemahnya kapasitas kelembagaan radar pantai

180

Lampiran 3. Matriks QSPM Pengembangan MCS Alternatif Strategi Faktor

Bobot

kunci

StrategI 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5

Strategi 6

Strategi 7

Strategi 8

Strategi 9

Strategi 10

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

Peluang A

0,0530

4

0,2120

4

0,2120

2

0,106

3

0,159

2

0,106

4

0,212

4

0,212

3

0,159

3

0,159

3

0,159

Peluang B

0,0594

4

0,2376

4

0,2376

4

0,2376

3

0,1782

4

0,2376

4

0,2376

4

0,2376

4

0,2376

4

0,2376

4

0,2376

Peluang C

0,0463

4

0,1852

4

0,1852

4

0,1852

2

0,0926

2

0,0926

3

0,1389

4

0,1852

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

Peluang D

0,0463

4

0,1852

4

0,1852

2

0,0926

3

0,1389

3

0,1389

4

0,1852

3

0,1389

3

0,1389

2

0,0926

3

0,1389

Peluang E

0,0495

4

0,1980

4

0,1980

3

0,1485

3

0,1485

3

0,1485

4

0,198

4

0,198

3

0,1485

3

0,1485

3

0,1485

Peluang F

0,0463

4

0,1852

4

0,1852

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

3

0,1389

Peluang G

0,0472

4

0,1888

4

0,1888

3

0,1416

4

0,1888

3

0,1416

4

0,1888

4

0,1888

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

Peluang H

0,0472

4

0,1888

4

0,1888

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

2

0,0944

Peluang I

0,0453

4

0,1812

4

0,1812

2

0,0906

3

0,1359

3

0,1359

3

0,1359

3

0,1359

3

0,1359

3

0,1359

3

0,1359

Ancaman J

0,0594

2

0,1188

4

0,2376

2

0,1188

3

0,1782

2

0,1188

2

0,1188

2

0,1188

2

0,1188

2

0,1188

3

0,1782

Ancaman K

0,0472

3

0,1416

4

0,1888

3

0,1416

2

0,0944

3

0,1416

2

0,0944

2

0,0944

3

0,1416

4

0,1888

4

0,1888

Ancaman L

0,0472

4

0,1888

3

0,1416

3

0,1416

3

0,1416

4

0,1888

3

0,1416

2

0,0944

2

0,0944

4

0,1888

4

0,1888

Ancaman M

0,0505

2

0,1010

2

0,1010

4

0,202

2

0,101

4

0,202

3

0,1515

2

0,101

3

0,1515

4

0,202

4

0,202

Ancaman N

0,0530

3

0,1590

3

0,1590

2

0,106

3

0,159

2

0,106

2

0,106

2

0,106

2

0,106

4

0,212

3

0,159

Ancaman O

0,0556

1

0,0556

2

0,1112

2

0,1112

2

0,1112

2

0,1112

3

0,1668

3

0,1668

2

0,1112

4

0,2224

3

0,1668

Ancaman P

0,0495

2

0,0990

4

0,1980

4

0,198

2

0,099

4

0,198

2

0,099

2

0,099

4

0,198

4

0,198

3

0,1485

Ancaman Q

0,0472

1

0,0472

2

0,0944

1

0,0472

2

0,0944

2

0,0944

2

0,0944

2

0,0944

2

0,0944

4

0,1888

3

0,1416

Ancaman R

0,0495

1

0,0495

4

0,1980

1

0,0495

2

0,099

2

0,099

3

0,1485

3

0,1485

3

0,1485

3

0,1485

2

0,099

Ancaman S

0,0556

2

0,1112

2

0,1112

4

0,2224

2

0,1112

4

0,2224

2

0,1112

2

0,1112

3

0,1668

4

0,2224

3

0,1668

Ancaman T

0,0463

4

0,1852

3

0,1389

2

0,0926

3

0,1389

2

0,0926

4

0,1852

2

0,0926

2

0,0926

3

0,1389

3

0,1389

Ancaman U

0,0377

4

0,1508

4

0,1508

3

0,1131

3

0,1131

3

0,1131

4

0,1508

3

0,1131

3

0,1131

2

0,0754

3

0,1131

181

Lampiran 3. Lanjutan Alternatif Strategi Faktor kunci

Strategi 1

Strategi 2

Strategi 3

Strategi 4

Strategi 5

Strategi 6

Strategi 7

Strategi 8

Strategi 9

Strategi 10

Bobot

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

AS

TAS

Kekuatan A

0,0533

4

0,2132

4

0,2132

4

0,2132

4

0,2132

3

0,1599

4

0,2132

3

0,1599

2

0,1066

4

0,2132

4

0,2132

Kekuatan B

0,0475

4

0,1900

4

0,1900

3

0,1425

4

0,19

3

0,1425

3

0,1425

4

0,19

3

0,1425

3

0,1425

3

0,1425

Kekuatan C

0,0533

4

0,2132

4

0,2132

2

0,1066

3

0,1599

2

0,1066

3

0,1599

2

0,1066

2

0,1066

4

0,2132

4

0,2132

Kekuatan D

0,0475

4

0,1900

4

0,1900

4

0,19

3

0,1425

4

0,19

4

0,19

3

0,1425

3

0,1425

3

0,1425

4

0,19

Kekuatan E

0,0508

2

0,1016

4

0,2032

3

0,1524

3

0,1524

2

0,1016

4

0,2032

4

0,2032

3

0,1524

2

0,1016

3

0,1524

Kekuatan F

0,0533

2

0,1066

4

0,2132

3

0,1599

4

0,2132

3

0,1599

3

0,1599

3

0,1599

4

0,2132

4

0,2132

2

0,1066

Kekuatan G

0,0498

2

0,0996

3

0,1494

3

0,1494

4

0,1992

3

0,1494

4

0,1992

4

0,1992

3

0,1494

3

0,1494

3

0,1494

Kekuatan H

0,0533

3

0,1599

4

0,2132

3

0,1599

3

0,1599

4

0,2132

3

0,1599

3

0,1599

4

0,2132

4

0,2132

4

0,2132

Kekuatan I

0,0441

4

0,1764

3

0,1323

3

0,1323

3

0,1323

4

0,1764

3

0,1323

3

0,1323

3

0,1323

2

0,0882

4

0,1764

Kelemahan J

0,0377

4

0,1508

3

0,1131

3

0,1131

4

0,1508

3

0,1131

3

0,1131

4

0,1508

3

0,1131

2

0,0754

3

0,1131

Kelemahan K

0,0475

4

0,1900

4

0,1900

1

0,0475

3

0,1425

2

0,095

1

0,0475

2

0,095

2

0,095

3

0,1425

3

0,1425

Kelemahan L

0,0370

4

0,1480

4

0,1480

4

0,148

3

0,111

4

0,148

2

0,074

2

0,074

4

0,148

4

0,148

3

0,111

Kelemahan M

0,0432

4

0,1728

2

0,0864

3

0,1296

2

0,0864

3

0,1296

3

0,1296

4

0,1728

2

0,0864

2

0,0864

3

0,1296

Kelemahan N

0,0444

4

0,1776

3

0,1332

3

0,1332

3

0,1332

3

0,1332

3

0,1332

4

0,1776

2

0,0888

2

0,0888

3

0,1332

Kelemahan O

0,0432

2

0,0864

3

0,1296

3

0,1296

3

0,1296

3

0,1296

3

0,1296

4

0,1728

2

0,0864

3

0,1296

3

0,1296

Kelemahan P

0,0377

4

0,1508

3

0,1131

3

0,1131

3

0,1131

3

0,1131

3

0,1131

4

0,1508

2

0,0754

3

0,1131

3

0,1131

Kelemahan Q

0,0403

3

0,1209

4

0,1612

2

0,0806

3

0,1209

3

0,1209

2

0,0806

3

0,1209

2

0,0806

2

0,0806

2

0,0806

Kelemahan R

0,0444

3

0,1332

4

0,1776

4

0,1776

3

0,1332

4

0,1776

2

0,0888

2

0,0888

3

0,1332

3

0,1332

3

0,1332

Kelemahan S

0,0475

3

0,1425

3

0,1425

2

0,095

3

0,1425

3

0,1425

3

0,1425

4

0,19

3

0,1425

2

0,095

3

0,1425

Kelemahan T Total Prioritas

0,0475

1

0,0475 61,407 4

4

0,1900 68,949 1

1

0,0475 54,476 9

3

0,1425 57,317 8

2

0,095 57,666 7

2

0,095 58,522 6

2

0,095 58,591 5

2

0,095 54,209 10

3

0,1425 61,515 3

3

0,1425 6,153 2

182

Lampiran 4: Daftar Responden Expert NO

KATEGORI

1

Departemen Kelautan dan Perikanan Pusat

2

Perwira Operasi Markas Besar TNI AL

3

Departemen Perhubungan (KPLP) Pusat

4

Pakar Hukum Laut Internasional

5

Perwira Operasi TNI AL Kepulauan Riau

6

Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau

7

Pengusaha Perikanan Kepulauan Riau

8

PPNS Perikanan Kepulauan Riau

184

Lampiran 5. Daftar Stakeholder No 1

Stakeholder Perwira operasi Lantanal Tanjung Pinang

2

Bea cukai Tanjung

3 4

KPLP Syahbandar Tanjung Pinang

5 6

Satpol Air Dinas Perikanan

7 8

Pengusaha perikanan (skala besar) Pengusaha perikanan (skala kecil)

9

Tokoh masyarakat pantai Tanjung Pinang

10 11

Penyidik TNI AL PPNS

12

Dinas Perikanan Kabupaten

185

DESAIN SISTEM MONITORING CONTROL AND SURVEILLANCE NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN KELAUTAN INDONESIA HARMIN SARANA

Recommend Documents