SUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SCP) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Endah Murniningtyas Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Disampaikan dalam Rapat Kerja KADIN Indonesia Pekanbaru, 16-17 September 2013 1
OUTLINE
I. PENDAHULUAN II. SCP DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL III.KERJASAMA PEMERINTAH DAN KADIN DALAM SCP
2
I. PENDAHULUAN
3
MENGAPA PERLU SAAT INI? 1.
2.
3.
Indonesia sudah menganut pembangunan berkelanjutan: a. Misi pembangunan jangka panjang b. Pengarusutamaan di dalam pembangunan jangka menengah c. Berbagai kegiatan dilakukan – parsial dan terpisah-pisah Pendekatan lebih sistematis: a. Pembangunan berkelanjutan dijabarkan secara konkrit – tahap dan milestone b. Keterkaitan tiap tahap dan kriteria/karaketristik/ukuran untuk mengetahui kemajuan tahp demi tahap Sejalan dengan: a. Pertumbuhan penduduk b. Perlunya pemenuhan kesejahteraan: produksi-konsumsi dan pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan
4
MENGAPA PERLU SAAT INI? 4. Limbah kegiatan manusia sudah melebihi daya serap, daya pelihara alam 5. Sumberdaya tidak terbarukan semakin relatif sedikit dibanding dengan kebutuhan, sejalan dengan berkembangnya populasi manusia dan pemenuhan konsumsi mereka. 6. Daya dukung alam sudah sulit memenuhi kebutuhan hidup dan konsumsi yang terus meningkat kuantitas dan kualitas ruang/alam serta ketersediaan sumberdaya terbarukan terbatas.
Pola pemenuhan kebutuhan (produksi dan
konsumsi) yang berkelanjutan
5
SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BERBAGAI NEGARA 1. Negara-negara sudah menerapkan berbagai kontrol kualitas lingkungan 2. Menjaga dan memelihara keanekaragaman hayati aset kehidupan saat ini dan masa depan Bentuk: a. Pengendalian limbah pencemar b. Pengendalian perubahan iklim: mitigasi dan adaptasi c. Pemanfaatan teknologi: efisien sumberdaya dan minimum limbah d. Pola hidup lebih ramah lingkungan. 6
RESPON BISNIS MELAKUKAN KARENA DIATUR
TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN DAN ALAM
• Mematuhi peraturan seoptimal mungkin • May not do if more free rider or violators
• Melakukan sebagai tanggung jawab terhadap sosial dan alam • Memanfaatkan perilaku sebagai trade mark, peluang untuk berdaya saing
7
Pengertian SCP : 1. Pemanfaatan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik. 2. Meminimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, material beracun, dan emisi tidak membahayakan kebutuhan generasi selanjutnya.
8
II. SCP DAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
9
Posisi SCP dalam Pembangunan Berkelanjutan PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PILAR SOSIAL Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan MDG
PILAR EKONOMI 1. Struktur Ekonomi 2. Pola Konsumsi dan Produksi Ekonomi Hijau
PILAR LINGKUNGAN 1. Atmosfir 2. Tanah 3. Pesisir dan Laut 4. Air Bersih 5. Keanekaragam an Hayati
PILAR TATA KELOLA 1. Kerangka Kelembagaan 2. Kapasitas Tata Kelola
Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati
Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial
Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 10
Indonesia telah melakukan mainstreaming pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan
1. 2. 3.
Pembangunan berkelanjutan telah ada dalam Misi RPJPN 20052025 yaitu Indonesia Asri dan Lestari. Mainstreaming MDG sudah dilakukan dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2005-2009. Dalam RPJMN 2010-2014: a. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi program mainstreaming prinsip berkelanjutan harus telah dianut dalam setiap program. b. Perubahan iklim telah menjadi program lintas bidang setiap bidang/sektor terkait, memiliki kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim (ini merupakan cikal bakal RAN GRK). KEGIATAN KONKRIT DI LAPANGAN ........? 11
Peraturan Perundangan terkait dengan SCP LAWS
No
1 2 3
SCP CYCLE
Sustainable resource management Design for sustainability D4S Cleaner production & resource efficiency
UU 5/1990 Biodiversity and Ecosystem
UU 32/2009 UU Environ- UU 7/2004 18/2008 UU UU 22/2009 ment Water Waste 30/2007 TransportaManage- Resources Manage- Energy tion ment ment
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
4
Sustainable transport
-
-
Ö
-
-
Ö
5
Eco-labelling & certification
-
Ö
-
Ö
Ö
Ö
6
Sustainable procurement
-
Ö
-
Ö
Ö
-
7
Sustainable marketing
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
-
8
Sustainable lifestyles
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
9
Waste management
-
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö 12
Tahapan Pembangunan Berkelanjutan Penurunan emisi GRK (pembangunan rendah karbon)
Sustainable Consumption & Production (SCP)
Penurunan polusi air dan lahan
• Resource efficiency • Sustainable production • Sustainable consumption
Adaptasi Perubahan Iklim
Green procurement Green standard
1. Perpres 61/2011 tentang RAN-GRK 2. Perpres 71/2011 tentang Inventarisasi Penurunan Emisi
1. KLH meluncurkan 10 Y Framework of SCP 2. Kerangka akan diisi dengan berbagai inisiatif K/L yang menjadi komponennya
Ekonomi hijau
......Pembangunan berkelanjutan
• SCP • Struktur ekonomi
Green financing Green banking Green jobs
1. Instrumen Fiskal untuk Ekonomi Hijau 2. Pricing Issue
ROADMAP GREEN BUSINESS
13
III. KERJASAMA PEMERINTAH DAN KADIN DALAM SCP
14
PENTING 1. RPJMN 2015-2019 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SECARA KONKRIT DIDEFINISIKAN DI SETIAP BIDANG/SEKTOR 2. PENERAPAN SECARA SISTEMATIS DAN KONKRIT 3. UKURAN KEMAJUAN REFLEKSI NYATA DARI AGENDA PEMBANGUNAN PASKA 2015 SDG 15
TIPE GREEN BUSINESS productions Responsible waste management (1)
Bisnis jasa lingkungan (3)
Membayar jasa lingkungan dan ekosistem yang digunakan (2)
Bisnis berbasis sumberdaya kehati (4)
HOLISTIC APPROACH (5) 16
GREEN BUSINESS 1: Responsible waste management 1. Menerapkan recycle menarik bungkus/kemasan ke dalam perusahaan dan mengelolanya 2. Memperpanjang rantai penggunaan bahan dan menerapkan ragam utilisasi bahan 3. Mengelola limbah dan mengeluarkan/ membuang setelah memenuhi tingkat keamanan menjaga pencemaran lahan, air, udara. 17
GREEN BUSINESS 2: Membayar jasa lingkungan dan ekosistem yang digunakan 1. Memelihara kemampuan lingkungan untuk menghasilkan sumberdaya berkelanjutan a. Perusahaan air mineral memelihara hutan di tempat menambang air? ... Untuk menjaga supply dan akses air masyarakat sekitar (dan downstream) b. Reklamasi perusahaan tambang mengembalikan fungsi lingkungan
18
GREEN BUSINESS 3: Bisnis Jasa Lingkungan 1. Eco-tourism 2. Waste management: biofertilizer, bioenergy
GREEN BUSINESS 4: Bisnis berbasis sumberdaya kehati Industri pemanfaatan keanekaragaman hayati: 1. Jamu 2. Obat2an herbal 3. Kosmetik alam 4. Pengembangan materi baru dari biodiversity 19
Holistic approach (5) Menerapkan: pro-growth, pro job, pro poor dan pro environment ( Profit, People and Planet) di segala aspek (business and linkages, manajemen kantor dan karyawan) 1. Bisnis/usaha: a. Green resources; b. Green partners; c. Green profit (pajak); d. Sustainable waste (R3); e. Hak karyawan dan masyarakat sekitar. 2. Management: a. Tata kelola kantor: bahan ramah lingkungan, efisien bahan, energi dan air dan limbah kantor b. Perilaku karyawan: di dalam dan diluar kantor (limbah, efisiensi sumberdaya/bahan, bahan ramah lingkungan, R3) 3. Humas-people oriented: CSR green campaign, green SR activities, capacity building, business link CSR 20
Komponen dan Strategi Pendekatan SCP Indonesia Sustainable Consumption and Production PRODUKSI: 1. Pertanian 2. Energi dan Pertambangan 3. Industri 4. Transportasi 5. Jasa: keuangan; pariwisata, lingkungan, expertise
KONSUMSI: 1. Rumah Tangga 2. Korporasi (B,M,K,SK) 3. Living: City, Style/living
Law-regulations: Procurement, Standar, sertifikasi, label SDM: kapasitas yg diperlukan untuk penerapan Iptek: Green technologi dan knowledge Iinformasi dan Data: Komunikasi, Informasi dan Database/indikator 21
PENDEKATAN SEKTOR/BIDANG USAHA
PERTANIAN
B U S I N E S S P R O C E S S
KEHUTANAN
PERIKANAN
PENGOLAHAN 1,2,3
PERTAMBAGAN
ENERGI
MANUFACTUR ING 1, 2, 3
KONSTRUKSI
PACKING INPUTS PROCURE MENT PROSES PRODUKS I
EFISIEN SI ENERGI
....
???
ISPO
SVLK
Green building
ASOSIASI BERPERAN DALAM MENDEFINISIKAN BUSINESS PROCESS DAN KRITERIA DI MASING-MASING BIDANG USAHA 22
APA YANG PERLU KITA LAKUKAN BERSAMA
PEMERINTAH 1. Menyusun kerangka untuk sistem SCP 2. Menyepakati kriteria untuk kasifikasi 3. Kerjasama Pengembangan dengan Kadin untuk memfasilitasi (kapasitas, insentif/disinsentif dll) 4. Penerapan kriteria yang disepakati dan sistem monitoring (self compliance) 5. Regulasi 6. Conformity – dengan sistem global
KADIN 1. Bersama asosiasi mengidentifikasi business process dan kriteria 2. Kriteria digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi green productions 3. Mengidentifikasi fasilitasi dan dukungan yang diperlukan 4. Menciptakan sistem self compliance 5. Masukan untuk standard - regulasi
23
TERIMA KASIH www.bappenas.go.id
[email protected]
24
