P U T U S A N NOMOR : 25/G/2012/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-------------------------------------------------JIMMY LUHUR : Kewarganegaraan
Indonesia,
Bertempat
Tinggal
Jalan
Bakung Sari No: 13 A Kuta 80361 Bali ;-----------------------------Dengan ini memberi kuasa kepada :----------------------------------1. Danggur Konradus, SH.MH;-----------------------------------------2. Petrus Jaru, SH;--------------------------------------------------------3. Albert Nova, SH ;-------------------------------------------------------4. Chaerani Tjitro, SH. Mcl;----------------------------------------------5. Vitalis Jenarus, SH;----------------------------------------------------Kelimanya Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsulatan Hukum-Asisten Avokat pada Kantor Hukum (Law Office) DANGGUR KONRADUS & PARTNERS, Alamat Gedung Senatama Lt 2 R. 208 Jalan Kwitang Raya No : 8 Jakarta Pusat, Kode Pos : 10420, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2012 ; -----------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai …..…......…........ PENGGUGAT ; MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU, Berkedudukan di jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru; ----Dengan ini memberi Kuasa kepada : ---------------------------------1. Yohanes Supama, SH.M.Hum ; -----------------------------------2. Juniar Hutagalung, SH ; ----------------------------------------------3. Retno Windrawati, SH ; -----------------------------------------------4. Hendrawan........
2 5. Hendrawan Saputra, SH ; --------------------------------------------6. Ayola Puspita, SH ; ----------------------------------------------Kelimanya Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri
Sipil
berdasarkan
Surat
Kuasa
No:
969/SK.14/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012----------------------------Selanjutnya disebut sebagai................................TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-------------------------.
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 08 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Mei 2012 dengan Register Nomor : 25/G/2012/PTUN-Pbr dan diperbaiki tanggal 14 Juni 2012 ;-------------------------------------------------------------
-.
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/Pen.MH/2012/PTUN.Pbr tanggal 15 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;---------------------
-. Telah Nomor
membaca :
Surat
Penetapan
25/Pen.PP/2012/PTUN.Pbr
tanggal
Ketua 16
Majelis Mei
2012
Hakim tentang
Pemeriksaan Persiapan ;-----------------------------------------------------------------------.
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Nomor : 25/Pen.HS/2012/PTUN.Pbr tanggal 21 Juni 2012 tentang
Hakim Hari
Persidangan yang terbuka untuk umum ;--------------------------------------------------.
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/Pen.MH/2012/PTUN.Pbr tanggal 11 September 2012 tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota 1 yang memeriksa perkara tersebut ;--------------------------------------------------------------------------------------------
-.
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 25/Pen.MH/2012/PTUN.Pbr tanggal 21 September 2012 tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota 2 yang memeriksa perkara tersebut ;--------------------------------------------------------------------------------------------.
Telah.......................
3 -.
Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
pada
tanggal
30
Mei
2012
dibawah
Register
Perkara
Nomor : 25/G/2012/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Juni 2012, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;----------------------------------I. OBJEK SENGKETA :----------------------------------------------------------------------------Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK. 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-------------------------------------------------------II. TENGGANG WAKTU :--------------------------------------------------------------------------1. Bahwa
Surat
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
Nomor
:
SK.
04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, diketahui oleh Penggugat pada saat Penggugat menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 485/600.14.71/IV/2012 tanggal 17 April 2012 Perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru ;---------------------2. Bahwa karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9.........................
4 Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun
2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------------------------------------------------------III. Alasan-alasan Gugatan ;----------------------------------------------------------------------A. Proses Kepemilikan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru (dahulu) Labuh Baru Barat (sekarang) oleh Penggugat ;-------------------------3. Bahwa asal usul tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru, dengan Surat Ukur/Gambar situasi Nomor : 683/1991 tanggal 15 Maret 1991 seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) adalah tanah Negara yang diberikan kepada Sri Kasila oleh Negara cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Surat Keputusan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991. Hal ini tertulis dan terbaca didalam SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut pada halaman (3) tertulis yaitu :-----------------------------------------------.
Asal persil adalah Pemberian Hak ;------------------------------------------------
-.
Dasar pemberian hak adalah Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau tanggal 22 Agustus 1991 Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 ;----------------------------------------------------
4. Bahwa tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru angka (3) diatas adalah hasil dari pendaftaran tanah pertama kali yang diberikan untuk pertama kali atas tanah Negara kepada Sri Kasila oleh Negara sesuai sistim pendaftaran tanah Nasional menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, Lembaran Negara Nomor : 196128 yang telah diurubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----------------------------------------------------5. Bahwa oleh karena pendaftaran tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut, dilakukan untuk pertama kali, maka kegiatan pengumpulan / penyelidikan data yuridis dan penyelidikan data fisik terhadap tanah SHM Nomor :...............
5 Nomor : 773/Simpang Baru tersebut telah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau yang dalam perkara ini menjadi Tergugat. Penyilidikan tersebut dilakukan menurut persyaratanpersyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1991 serta Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut ;-----------6. Bahwa setelah Tergugat melakukan penyelidikan data yuridis dan penyelidikan data fisik dinyatakan telah lengkap dan tidak ada klaim dari pihal lain, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak tanah Negara tersebut
dengan
Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991
tanggal
22 Agustus 1991 kepada Sri Kasila yang kemudian Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya
Pekanbaru
menerbitkan
SHM
Nomor
:
773/Simpang Baru atas nama Sri Kasila. Dengan demikian Tergugat memberikan hak milik atas tanah Negara kepada Sri Kasila telah sesuai prosedur hukum yang berlaku;-----------------------------------------------------------7. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan angka (5) dan angka (6) diatas, maka sudah semakin terang dan jelas bahwa Tergugat telah menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang terletak yaitu dahulu, di Desa Simpang Baru, sekarang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat, dahulu Kecamatan Tampan, sekarang Kecamatan Payung Sekaki, Kotamadya Pekanbaru adalah sesuai Ketentuan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang bersumber pada Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991; 8. Bahwa kemudian tanggal 17 Juni 1995, Sri Kasila menjual tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut kepada Penggugat. Hal itu dapat dibaca dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/54/Tampan/1995 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Singgih Susilo, SH. Penjualan tersebut dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Badan................
6 Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Nomor : 94/IPHPPT/520/95 tanggal 26 Juni 1995 sebagaimana tertulis dan terbaca didalam SHM Nomor : 773/Simpang Baru, halaman / lembaran ke-3 ;--------9. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/54/Tampan/1995 pada angka (8) tersebut diatas, Penggugat mengajukan ;permohonan perubahan nama pemilik SHM Nomor : 773/Simpang Baru, yang semula atas nama Sdr. Sri Kasila kemudian menjadi milik atas nama Jimmy Luhur (Penggugat) ;---------------------------------------------------------------------------------Kemudian tanggal 27 Juni 1995, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru,
melakukan
perubahan
nama
pemilik
SHM
Nomor :
773/Simpang Baru menjadi atas nama Penggugat sehingga perolehan tanah sertipikat tersebut oleh Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-------------------------------------B. Saudara Toni Supriadi mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru :-----------------------------------10.Bahwa kemudian Sdr. Toni Supriadi, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap
Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
1991
Nomor
:
SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991
dan
gugatan
Pembatalan tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 18 Januari 2011 dengan amar Putusan sebagai berikut :-----------------------------Mengadili: Dalam Eksepsi :-------------------------------------------------------------------------------
Menolak Eksepsi Tergugat ;-----------------------------------------------------------
Dalam Pokok Perkara :---------------------------------------------------------------------1.
.................
7 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;-------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) ;----------------------------------------------------------------4. Menghukum
Tergugat
untuk
membayar
biaya
perkara sebesar
Rp.476.000.-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;------------------11. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Uasaha Negara Pekanbaru pada angka (10) diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan perkara a quo tanggal 06 Juli 2011 yang amar putusannya sebagai berikut :---------. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;--------------------. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 ;--------------------. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara di Tingkat Banding sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;------12. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagaimana amarnya berbunyi seperti pada angka (11) diatas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat/Pembanding) sebagai pihak yang kalah tidak melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----------------------------------------------------------------13. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa ..........
8 bahwa selama pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara sedang berlangsung, maka setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa dengan pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan cara mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, maupun atas prakarsa Hakim dengan tujuan agar pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan sengketa Tata Usaha Negara yang sedang berjalan tersebut dapat menggunakan haknya untuk masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;---------------------------------------Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradialan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------------------------------------------------14. Bahwa terhadap sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan pada posita angka (10) dan angka (11) gugatan ini, Penggugat (Jimmy Luhur) selaku pemilik SHM Nomor : 773/Simpang Baru tidak pernah mendapat pemberitahuan secara patut dan wajar yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, agar Penggugat yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara angka (10) diatas dapat mempergunakan haknya untuk menjadi pihak dalam perkara a quo sehinga tidak dirugikan oleh dan akibat dari Putusan dalam perkara tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa setelah Penggugat mempelajari semua berkas dalam perkara Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr, pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tanggal 30 Mei 2012, ............
9 2012 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memanggil Penggugat dengan alamat : Jalan DDS Blok H.6 RT.04 RW. 03 Pekanbaru. Pengadilan tersebut secara berturut-turut yaitu tanggal 30 Agustus 2010, tanggal 20 September 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010 ;-------------------16.
Bahwa pemanggilan Penggugat pada posita angka (15) diatas mengundang
kejanggalan
alias tidak wajar,
patut
dan
lengkap.
Ketidaklengkapan itu dapat terlihat secara nyata-nyata dan terang benderang yaitu dalam surat panggilan angka (15) diatas tidak dicantumkan Wilayah Kelurahan dan Wilayah Kecamatan serta tidak menjelaskan
/
mencantumkan
nama
Kota
Pekanbaru,
sehingga
Pengadilan dalam perkara a quo tidak sampai pada Penggugat. Karena pada waktu Penggugat melaporkan kepindahan tersebut kepada pihak Kelurahan dan arsip surat pindah tersebut terdapat di Kantor Kelurahan Labuh Baru Barat. Pada hal data-data mengenai letak tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru sungguh sangat jelas berada di Kantor Tergugat yaitu dahulu terletak di Kelurahan Simpang Baru sekarang berada di Kelurahan Labuh Baru Barat dahulu di Kecamatan Tampan Baru sekarang berada di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ;---Dengan demikian dengan tidak mencantumkan secara lengkap alamat alamat Penggugat didalam surat panggilan terhadapa Penggugat dalam perkara a quo, berakibat Penggugat tidak bisa menggunakan hak jyang diberikan oleh Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi pihak perkara a quo, sehingga tidak dirugikan akibat Putusan perkara a quo ;-----------------17. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan Hak Milik atas Tanah Negara kepada Sri Kasila dan kemudian dirubah menjadi atas nama Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat memberikan data-data secara...........
10 secara tidak lengkap mengenai identitas diri Penggugat, pada saat proses pemeriksaan perkara Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr berlangsung. Pada hal data-data diri Penggugat tersebut sudah ada di Kantor Tergugat, pada saat Penggugat mengajukan permohonan perubahan data yuridis terhadap SHM Nomor : 773/Simpang Baru tersebut di Kantor Tergugat dari kepemilikan semula yaitu atas nama Sri Kasila berubah ke atas nama Penggugat tanggal 27 Juni 1995 , warkah Nomor : 4836/VI/PBR/1995 ;-----------------------------------------------------------------------Dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memberikan Hak Milik kepada Penggugat telah terbukti dengan sengaja dan telah lalai melaksankan tugasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penerbit SHM Nomor : 773/Simpang Baru ;------------------------------------------------------------------------------------------18. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat dalam perkara posita angka (10) gugatan ini berkewajiban hukum mutlak untuk memberitahukan kepada Penggugat mengenai adanya gugatan pihak ke tiga (Sdr.Toni Supriadi) terhadap SHM Nomor : 773/Simpang Baru. Cara yang
ditempuh
adalah
Tergugat
memberikan
data-data
diri
dari
Penggugat sebagai pemilik tanah SHM Nomor : 773/Simpang Baru secara lengkap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat berlangsung persidangan perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr ;----------------------------Kewajiban hukum Tergugat lebih disebabkan karena :--------------------------18.1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (Tergugat) telah memberikan hak atas tanah Negara kepada Sri Kasila,
sesuai
Surat Keputusan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-
PBR/1991.............
11 PBR/1991tanggal 22 Agustus 1991 ;-----------------------------------------18.2. Berdasarkan Surat Pemberian Hak angka (18.1) diatas Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru ;----------------------------------------------------------------18.3. Tergugat telah memberikan izin Pengadilan (jual-beli) tanah Sertipikat Hak Milik kepada Penggugat tersebut berdasarkan izin dari Tergugat Nomor : 94/IPH-PPT/520/95 tanggal 26 Juni 1995 ;----19. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diungkapkan pada posita angka (18) gugatan ini, maka telah semakin jelas untuk menunjukkan bahkan tak terbantahkan lagi bahwa ternyata Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah melalaikan kewajiban hukum atau setidak tidaknya melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk melaksanakan sesuatu yang seharusnya Tergugat melakukannya, akan tetapi Tergugat tidak melakukannya ;-----------------------------------------20. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan SHM sebagaimana posita angka (18) diatas, Tergugat atau Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah melakukan penyelidikan data yuridis dan penyelidikan data fisik terhadap tanah yang akan didaftarkan sesuai prosedur hukum dalam rangka penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sdr. Sri Kasila sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 10 Tahun 1961-26 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya ;----Ketentuan-ketentuan terserbut adalah :----------------------------------------------20.1. Pasal 3 ayat (2) PP. Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :----------Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----------a. Penyelidikan Riwayat Tanah itu dan -------------------------------------b. Penetapan batas-batasnya (tanah) ;-------------------------------------20.2..............
12 20.2 Pasal 3 ayat (3) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :-----------Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia yang terdiri dari: Pegawai Pendaftaran tanah sebagai Ketua dan 2 (dua) orang dari Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota ;------------------------------------------------------------------------------20.3. Pasal 3 ayat (4) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :-----------Hasil penyelidikan riwayat tanah dan menunjukkan batas-batas tanah ditulis dalam daftar isian, ditandatangani oleh anggota Panitia dan oleh yang berkepentingan (pemilik tanah) ;----------------------------20.4.Pasal 4 ayat (1) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :-----------Sebelum pengukuran sesuatu Desa sebagai yang maksud dalam Pasal (3) selesai maka dibuat peta-peta pendaftaran ;-------------------20.5. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yang berbunyi :-----------Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 selesai maka peta-peta dan daftar isian yang bersangkutan diumumkan di Kantor Kepala Desa selama 3 (tiga) bulan untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatankeberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dalam daftar isian: -----------------------------------------------------------------------------------21. Bahwa
Kantor
Pertanahan
Kota
Pekanbaru
telah
memberikan
kesempatan kepada Sdr. Toni Supriadi untuk menggunakan hanya sesuai ketentuan Pasal (6) ayat (1) PP Nomor : 10 Tahun 1961 yaitu selama 3 (tiga) bulan untuk melakukan keberatan-keberatan atas pengumuman Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Kantor Kelurahan/Desa Simpang Baru. Akan tetapi dalam tenggang waktu 3 (3) bulan itu ternyata tidak ada keberatan dari Sdr. Toni Supriadi ;----------------------------------------------------Sehingga berdasarkan hukum tanah, kegiatan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru..........
13 Pekanbaru didalam menerbitkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----------------------------------------------------------22. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau menerbitkan Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sri Kasila oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru adalah telah melalui prosedur formal hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, yang kemudian Peraturan Pemerintah tersebut telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ;-----------------------------------------------------------------------------------------23. Bahwa Penggugat mendapatkan SHM Nomor : 773/Simpang Baru adalah melalui proses jual beli yangsah sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; Penjualan/pengalihan hak milik tersebut dari Sri Kasila kepada Penggugat adalah mendapat izin dari Tergugat dengan surat Nomor : 94/IPHPPT/520/95 tanggal 26 Juni 1995, karena demikian Penggugat harus dilindungi oleh hukum ;-------------------------------------------------------------------24. Bahwa Sdr. Toni Supriadi, mengajukan gugatan Tata Usaha Negara posita angka
(10) gugatan ini, karena Sdr. Toni Supriadi merasa
mempunyai hak yang semula atas nama Sri Kasila kemudian menjadi atas nama Penggugat (Jimmy Luhur) ;-----------------------------------------------Maka apabila Sdr. Toni Supriadi merasa memiliki atas hak terhadap tanah yang sudah bersertipikat hak milik Nomor : 773/Simpang Baru tersebut, semestinya Sdr. Toni Supriadi, mengajukan gugatan kepemilikan tanah kepada Pengadilan Negeri sebagai instansi yang berwenang ;---------------Karena prosedur penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan.............
14 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961;--------------------Artinya tanah sertipikat tersebut secara hukum, telah diukur, dipetakan, diselidiki data yuridisnya dan petugas pertanahan telah meninjau lokasi tanah guna mengumpulkan data-data fisik tanah tersebut (letak batasbatasnya, dan benda-benda diatas tanah tersebut) oleh instansi Negara yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru pada tahun 1991 menurut ketentuan hukum pendaftaran tanah yang berlaku ;--Dengan demikian gugatan Sdr. Toni Supriadi sebagaimana dimaksud dalam posita angka (10) gugatan ini lebih terhadap pokok-pokok tentang kepemilikan tanah bukan pokok-pokok mengenai kesalahan prosedur penerbitan SHM Nomor : 773/Simpang Baru oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru ;------------------------------------------------------------------25. Bahwa Tergugat tidak melakukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011 adalah melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) :--------------------------------25.1. Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak untuk melakukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011, dengan melakukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung ; ---------25.2. Tergugat Pengadilan
tidak
melakukan
Tinggi
Tata
71/B/2011/PT.TUN-MDN,
upaya Usaha
Kasasi Negara
menunjukkan
terhadap Medan
bahwa
Putusan Nomor
Tergugat
:
telah
melanggar asas-asas hukum Tata Usaha Pemerintah/Negara yang baik yaitu: Asas Presumtio Justea Causa atau Asas Het Voermoden Van Rechtsmatigeheit. Artinya bahwa setiap keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara / Administrasi Negara selalu dianggap benar menurut hukum sampai kemudian...........
15 kemudian terdapat putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan putusan tersebut tidak sah (Dr. Hotma P.Sibuea, SH.MH, dalam bukunya dengan judul: Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hal. 159, Penerbit Erlangga Tahun 2002) ;-----------------------------------Asas
ini
adalah
salah
satu
dari
asas-asas
lainnya
bagi
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk menghormati hak-hak yang ada pada setiap orang berdasarkan Keputusan Badan/Pejabat Administrasi Negara ;--------------------------------------------------------------26. Bahwa Tergugat
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
wajib
menghormati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang
bermanfaat
yaitu
tidak
saja
menjadi
landasan
untuk
diperhatikan secara cermat AAUPB tersebut pada saat menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang akan diterbitkan tersebut, tapi juga mempertahankannya sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak sah atau dicabut. Sehingga keputusan tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi penerima keputusan itu. Karena itulah AAUPB merupakan sebagai ramburambu bagi Para Penyelenggara Negara (Tergugat) dalam tugasnya agar
tindakan
sesungguhnya
tindakannya
tetap
sesuai
dengan
tujuan
menerbitkan surat keputusan tata usaha negara
tersebut ;------------------------------------------------------------------------------27. Berdasarkan uraian posita angka (26) gugatan ini, maka Tergugat yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan
Nomor 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2011 adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar asas Kepastian Hukum dan asas Profesionalitas ..........
16 Profesionalitas yang dijunjung tinggi dalam AAUPB sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara
Yang
Bersih
dan
bebas
Korupsi,
Nepotisme dan Kolusi;-------------------------------------------------------------28. Bahwa ternyata pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah terbukti secara sewenang - wenang meniadakan/ mengesampingkan makna hukum dari
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus, Tahun 1991 sebagai sumber hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang mana Pekanbaru
tidak
pernah
Pengadilan Tata Usaha Negara
mencabut
atau
menyatakan
Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991 itu dinyatakan tidak sah. Sehingga
tidak terbantahkan lagi
Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan kekuasaannya
secara kesewenang-wenangan yang merugikan
kepentingan Penggugat sebagai pemilik SHM Nomor :773/Simpang Baru yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945;-----------------29. Bahwa
karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui
Putusan Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusannya Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 6 Juli 2011, tidak pernah membatalkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah negara kepada SDR.SRI KASILA dengan Surat keputusan Tergugat Nomor :.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991 maka surat Keputusan..........
17 Keputusan pemberian hak tersebut masih tetap berlaku
dan sah
sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 1540/HM/KW.24Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991, dicabut atau dinyatakan tidak sah. Dengan demikian
Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK
04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, yang didalamnya mencabut Surat Keputusan Nomor :1540/HM/KW. 24-Pbr/1991 tangal 22 Agustus 1991,
sebagai
dasar
hukum
terbitnya
SHM No.773/Simpang
Baru adalah tidak sah menurut hukum;---------------------------------------30. Bahwa berdasarkan uraian pada posita-posita gugatan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum (Principle of legal certainty), Asas Bertindak Cermat /AsasKecermatan (Principle of Carefullness) dan Asas Profesionalitas (Principle of Professionality), dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:-------------------------------------------30.1. Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tidak mempertimbangkan Surat Keputusan Nomor : No.1540/HM/KW.24-Pbr/1991
tanggal
22
Agustus
1991
sebagai sumber hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru
yang
adalah
sebagai
produk hukum dari Tergugat
sendiri. Surat Keputusan Nomor : 1540/HM/KW.24-Pbr/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tersebut masih berlaku dan belum dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Putusan Pengadilan Tata................
18 Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa
tata usaha negara
dalam perkara a quo menimbulkan ketidak pastian hukum;-----30.2. Bahwa Tergugat juga tidak melakukan secara maksimal di dalam mempertahankan SHM Nomor.773/Simpang Baru yang adalah produk hukumnya sendiri dimana Tergugat melakukan upaya
hokum
Kasasi ke
tidak
Mahkamah Agung
terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN. Dengan demikian menurut Penggugat tindakan Tergugat yang demikian itu, melanggar asas Profesionalitas (principle of professionality) dan
ASAS PRESUMTIO JUSTEA CAUSA atau ASAS HET
VOERMODEN VAN RECHTSMATIGEHEID. sebagai salah satu
asas
yang
dianut
dan
dipakai
dalam
AAUPB,
sebagaimana telah diuraikan didalam posita angka (25.2) gugatan ini;--------------------------------------------------------------------30.3. Bahwa Tergugat juga tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada saat
Sdr.
Toni Supriadi melakukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.40/G/2010/PTUNPbr tanggal 18 Januari 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata
Usaha
Negara
Medan.
No.71/B/2011/PT.TUN-MDN
tanggal 6 Juli 2011; Keberatan tersebut bahwa karena didalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo tidak mengandung diktum untuk mencabut atau menyatakan Surat keputusan Tata Usaha
Negara Nomor : 1540/HM/KW.24Pbr/1991 ...........
19 Pbr/199122 Agustus 1991, sebagai sumber hukum terbitnya SHM
Nomor
:773/Simpang
Baru
kepada
SRI
KASILA
dinyatakan tidak sah atau dinyatakan dicabut;----------------------30.4. Tergugat
juga
telah lalai
memberikan informasi terhadap
data data diri Penggugat secara lengkap kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr. Sehingga Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan ikut serta di dalam perkara a quo;---------------------------------------30.5. Tergugat
tidak pernah
memberikan pelaksanaan
berupaya
bantahan/keberatan Putusan
Pengadilan
71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal Pengadilan
secara
Tata
Usaha
maksimal
eksekusi Tinggi
Negara
terhadap
Medan
6 Juli 2011Jo
dan
No
Putusan
Pekanbaru
No:
40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011. Semestinya Tergugat mengajukan keberatan
bahwa
Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.1540/HM/KW.24-Pbr/1991 yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor :773/Simpang Baru atas nama SRI KASILA,tahun 1991 sebagai landasan hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru belum dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----------------------------------------31.
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada posita-posita di atas, maka telah terbukti bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak yaitu dahulu terletak di Simpang..............
20 Simpang baru, sekarang kelurahan
Labuh
dahulu
Tampan sekarang Kecamatan
berada
Payung
di
Sekaki,
Kecamatan Kota
Pekanbaru
Baru
Barat
Provinsi
dan
Riau
sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kolusi
dan
Negara
Yang Bersih
dan bebas Korupsi,
Nepotisme. Dengan demikian gugatan ini telah
memenuhi syarat Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU NOMOR 9 TAHUN 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat
keputusan
tersebut
dan
menghukum Tergugat
untuk
membayar semua biaya perkara yang timbul;-----------------------------I.
MOHON PENUNDAAN------------------------------------------------------------------------32. Bahwa substansi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah bukan menyangkut KEPENTINGAN UMUM atau KEPENTINGAN PEMERINTAH, tetapi substansi dari Surat Keputusan Tergugat adalah mengenai wilayah kepentingan individu atau perorangan yaitu kepentingan SDR.TONI SUPRIADI.-33. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat, dimana ternyata mengandung “dugaan” terjadi pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang dilakukan oleh Kepala Kantor............
21 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau cq Kantor Pertanahan
Kota
Pekanbaru
mempertahankan Keputusannya Pbr/1991 yang menjadi dasar
yang
tidak
Nomor :
secara
maksimal
SK.1540/HM/KW.24-
penerbitan SHM Nomor : 773/
Simpang Baru atas nama SRI KASILA,tahun 1991 sebagai landasan hukum terbitnya SHM Nomor : 773/Simpang Baru yang prosedurnya telah sesuai Prosedur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaanya.
Maka
atas dasar itulah serta
alasan-alasan
sebagaimana diuraikan dibawah ini Penggugat selaku Pemegang SHM Nomor : 773/Simpang Baru, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 tersebut selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat selaku pemilik SHM Nomor : 773/simpang Baru.-----------------------------------34. Bahwa adapun alasan permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan putusan a quo selain alasan agar Tergugat atau Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak menerbitkan Sertifikat menjadi ATAS NAMA TONI SUPRIADI, atau nama orang lain. juga terdapat alasan yang mendesak
yaitu agar tanah tersebut tidak dapat
dilalihkan OLEH SDR TONI SUPRIADI kepada pihak lain sehingga masalah makin menjadi rumit yang akan merugikan Penggugat;----35. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka jelas-jelas Penggugat sangat dirugikan secara materiil .............
22 materiil dengan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo. Maka Pasal 67 ayat (4) huruf (a) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban Keputusan Tata Usaha Negara yang mendatangkan kerugian yang diakibatkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak memperhatikan serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dan dimaksud oleh Pasal 1 angka (6) UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Maka atas dasar itulah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan
kepada Tergugat
untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tersebut selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar terhadap Penggugat selaku Pemegang Hak yang sah;------------------------------------------------------------------------------II. TUNTUTAN Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:----------------------------------------------------------------------------------I. DALAM PENUNDAAN---------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ..........
23 Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi Riau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.---------------------------------------------------------------------------------------2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administrasi
Surat
Keputusan
Kepala
Kantor
Wilayah
Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan
Payung
Sekaki
(dahulu
Kecamatan
Tampan)
Kota
Pekanbaru Provinsi Riau, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pekanbaru
yang
berkekuatan
hukum
tetap.
(inkracht van gewijsde )---------------------------------------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA--------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.----------------------2. Menyatakan batal Wilayah
Badan
atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Nasional
Provinsi
Riau
Nomor
:
SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan)
Kota
Pekanbaru
Provinsi
Riau
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah..........
24 Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
Riau
Nomor
:
SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan SHM Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi Riau.-----------------------------------------4. Menghukum Tergugat
untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 18 Juli 2012 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ;-----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;--------------------------------------------2. Pengadilan tidak berwenang mengadili oleh karena objek perkara tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan (Tata Usaha Negara) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga berdasarkan Pasal 2 poin e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986, Surat Keputusan Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.-----------------------------------------------------------------Bahwa..........
25 Bahwa dalam Pasal 2 poin e disebutkan sebagai berikut :---------------------------“ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini ;-------------------------------------------------------------------------e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan
Peradilan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;---------------------------------------------------Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;---------------------------------3. Penyebutan Pihak Tergugat Tidak Jelas atau Kabur ;---------------------------------Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum, dimana Penggugat pada dalil-dalil gugatannya dalam menyebutkan pihak Tergugat terdapat keraguan atau ketidak jelasan pihak, ada kalanya sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ada kalanya sebagai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, pada hal antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan pihak yang tidak dapat disatukan dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bukan sebagai pihak dalam perkara a quo ;------Keraguan atau ketidak pahaman Penggugat tersebut dapat dilihat salah satunya pada poin 17 halaman 5 yang menyebutkan yaitu “ Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr. Tergugat sebagai Pejabat.........dan seterusnya “ Dalil Penggugat tentang Tergugat adalah tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr, sehingga terlihat Penggugat ragu-ragu dan
tidak.................
26 tidak berdasar hukum dalam menyebutkan dan menetapkan pihak Tergugat ; Kemudian keraguan dan ketidak pahaman Penggugat tersebut dapat dilihat juga pada poin 25 yang menyatakan “ Tergugat tidak melakukan upaya hukum..........dan seterusnya “ bagaimana mungkin Tergugat melakukan upaya hukum karena tidak sebagai pihak ;-----------------------------------------------Dalil-dalil Penggugat yang merugukan tersebut dapat juga dilihat pada halaman 7,8 dan 9 pada gugatan ;---------------------------------------------------------Dengan demikian oleh karena tidak jelasnya siapa sebenarnya pihak Tergugat yang dimaksud Penggugat atau kaburnya dalam penyebutan pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak ;---------------------------------------------------------------------------4. Alasan Gugatan Tidak Berdasar Hukum ; ------------------------------------------------Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tetapi Penggugat dalam gugatannya justru ada mendalilkan isi putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana inti amar putusannya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) dengan kata lain Penggugat telah mengakui adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengetahui isi putusan ;-----------------------------------------------Sebagai warga Negara yang baik yang hidup di dalam Negara yang berdasar hukum seharusnya patuh dan taat hukum serta mendukung asas kepastian hukum ;--------------------------------------------------------------------------------------------Dengan demikian tidak terdapat alasan gugatan yang berdasar hukum dalam gugatan Penggugat oleh karena Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Tergugat............
27 Tergugat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) sebagai instansi yang patuh hukum wajib dan harus melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;-------------------------------------------------Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak ;---------------------------Berdasarkan uraian diatas Tergugat mohon kepada majelis Hakim yang terhormat
untuk menerima
eksiepsi Tergugat
dan
menolak gugatan
Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-------------------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA ;----------------------------------------------------------------------1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil dalam pokok perkara dan oleh karena itu tidak perlu diulangi kembali dalam pokok perkara ;-------------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dala pokok perkara ini ;----3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Propinsi
Riau
04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tentang pembatalan
Nomor
:
Sertipikat
Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;--------------------------------------------------------------------4. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar melaksankan Putusan tersebut ;------------------Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat akan menyampaikan proses hukum di Pengadilan.............
28 Pengadilan
yang
menyangkut
Sertipikat
Hak
Milik (SHM)
Nomor
:
773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur sebagai alasan hukum dilaksanakannya pembatalan Sertipikat Hak atas tanah, yaitu sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------------------a. Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr.----Penggugat
: Toni Supriadi ;-------------------------------------------------------------
Tergugat
: Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-------------------------------
Pada tanggal 18 Januari 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memberikan Putusan yang inti amarnya sebagai berikut:------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------------------2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 m2 (dahulu atas nama Srikasila) Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;--------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 m2 (dahulu atas nama Srikasila) ;---------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar........................ dan seterusnya ;-------Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mengajukan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-----------------------------------------------------------------b. Putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan
Nomr:
71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011 yang inti amar putusan sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------“ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 “------------------------------------c. Kemudian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui surat Nomor : W12.TUNG.87/Kep/Prk.02.02/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 Perihal Perintah Pelaksanaan Putusan Perkara No: 40/G/2010/PTUN-Pbr Tanggal..............
29 Tanggal 18 Januari 2011 jo No: 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011, memerintahkan Kepalan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putuan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;---------------------------------------------------------------------------------------d. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang tetah berkekuatan hukum tetap tersebut, Toni Supriadi selaku Penggugat dalam perkara No: 40/G/2010/PTUN-Pbr, mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) 773/Simpang Baru melalui surat permohonan Nomor : 117/FSAPH/XII/2011 pada tanggal 19 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka berdasarkan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum teta[p tersebut dan adanya perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk melaksanakan putusan serta adanya permohonan pembatalan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dan meneruskan permohonan pembatalan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau ;-5. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru meneruskan permohonan pembatalan
tersebut
melalui
surat
Daftar
Pengantar
Nomor
:
293/600.14.71/II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 beserta berkas permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proinsi Riau, dan melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 280/600.14.71/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 Perihal Usulan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773 atas nama Jimmy Luhur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proinsi Riau ;-------------------------------------------------------------------------6. Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proinsi Riau dilakukan penelitian data dan pemeriksaan berkas. Kemudian dengan berpedoman
kepada ketentuan Peraturan...........
30 Peraturan yang berlaku dan kewajiban untuk melaksanakan perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Propinsi Riau ;--------------------------------Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagai bentuk tunduk dan patuh atas Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak yang berperkara harus menghormati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta harus melaksanakannya.---------------------------Setiap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, demikian juga terhadap Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau cq Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru wajib melaksanakan perintah Putusan Pengadilan. Dalam hal Putusan Pengadilan memerintahkan
Kantor
Pertanahan
Kota
Pekanbaru
untuk mencabut
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur, tetapi oleh karena batas kewenangan maka yang menerbitkan Surat Keputusan dalam menindaklanjuti Putusan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau ;----------------------------------7. Berdasarkan Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, ada diatur mengenai Penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan, dimana dalam Pasal 54 ayat 1 dinyatakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah .............
31 telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----------------------------------------------Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat 2, dinyatakan amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan Peradilan dan atau pembatalan hak atas tanah , antara lain :-------a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah ;-------------------------------------b. Menyatakan batal / tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ;-----------------------------------------------------------------------------------------c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum ;-----------d. Dan seterusnya ;---------------------------------------------------------------------------Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut didalam amar Putusannya ada menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru dan ada Perintah Untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur ;-----------------------Bahwa dengan demikian isi amar Putusan tersebut tercakup dalam Pasal 55 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011, dengan
demikian
Pembatalan
Sertipikat Hak Milik (SHM)
Nomor
:
773/Simpang Baru yang dilaksanakan Tergugat melalui surat Keputusan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----------------------------------------Bahwa pembatalan sertipikat tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pejabat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 ayat 1, yaitu Perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan / atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha dilaksanakan dengan keputusan Pejabat yang berwenang ;-------------Dalam Pasal 58 ayat 1 menyatakan “Kepala Badan Pertanahan RI menerbitkan Keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan.........
32 melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut
berdasarkan
adanya pengaduan / permohonan, hal tersebut sudah sesuai dengan isi Pasal 59 ayat 1 yang menyatakan “ Proses Penerbitan, Peralihan dan / atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan
hukum
tetap,
dilakukan
berdasarkan
adanya
pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan “ Bahwa Tergugat menerbitkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah berdasarkan kewenangan yang ada hal tersebut diatur dalam Pasal 74 yang menyatakan “ Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan :---------------------------------------------------------------------------a. Keputusan pemberian hak atas yang dikeluarkan oleh Kakan yang dapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ;---------------------------------b. Keputusan pemberian hak atas yang kewenangan
pemberiannya
dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;------------------Berdasarkan Pasal 74 ayat b, maka Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan tersebut ;--------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan uraian Pasal-pasal yang menyangkut Pembatalan tersebut diatas, maka jelas dan berdasar hukum alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, dan tidak bertentangan (telah sesuai) dengan hukum.--------------------------------------Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya patut demi hukum untuk tidak dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan..............
33 dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak ;-------------------------------------8. Bahwa benar Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Propinsi
Riau
Nomor
:
SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 Tentang Pemberian Hak sebagai dasar dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sri Kasila, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada halaman 2 poin III.A.3 dan 6, yang kemudian Surat Keputusan tersebuit didaftarkan dan dicatat, selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Sri Kasila, dean kemudian dialihkan kepada Jimmy Luhur berdasarkan Akta
Jual Beli PPAT
Singgih Susilo, SH tanggal 17 Juni 1995 Nomor :
179/54/Tampan/95 ;----------------------------------------------------------------------------Bahwa dengan adanya perintah Putusan Pengadilan yang menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20,000 M2 dan memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (selaku Tergugat dalam perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr) untuk
mencabut
Sertipikat
tersebut,
dimana
putusan
tersebut
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Tergugat harus melaksanakan putusan tersebut walaupun Tergugat yang menerbitkan SK.1540/HM/KW.24PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 ;------------------------------------------------------Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dan wajib melaksanakan putusan tersebut, dimana inti putusan menyatakan : --------------. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;----------------------------------------------------------------------------. Memerintahkan ..........
34 -. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/ Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) ;---------------------------------------------Sehingga sebagai pihak yang menghormati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memproses permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru dan berdasarkan batas kewenangan selanjutnya meneruskannya kepadan Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
Riau
yang
kemudian
menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 ;-----------------------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memang tidak mencabut atau menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi Riau Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 tidak sah, sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada gugatan halaman 8 angka 28,29,30 ;-----------------------------------------------Perlu Tergugat sampaikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 telah didaftarkan dan dicatat menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru, apabila tidak didaftarkan dan dicatat menjadi sebuah Sertipikat maka Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut akan mati karena memiliki jangka waktu batas berlakunya, dengan kata lain Surat Keputusan Pemberian Hak Hidup dalam Sertipikat Hak Atas Tanah ;----Dengan demikian adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) maka Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : SK.1540/HM/KW.24-PBR/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagaimana dasar penerbitan
Sertipikat Hak Atas Tanah
tersebut
serta merta / dengan sendirinya..........
35 sendirinya menurut hukum ikut batal ;-----------------------------------------------------Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan kekuasaannya secara kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut demi hukum dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan ;-------------------------------------------------------------------------------Penggugat
sebenarnya
mengetahui
bahwa
apabila
Tergugat
tidak
melaksanakan perintah dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat dapat dikatakan telah bertidak sewenangwenang, tidak patuh hukum atau tidak menghormati hukum ;----------------------10. Bahwa perbuatan Tergugat melaksanakan perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, membuktikan dan menunjukkan bahwa Tergugat patuh dan taat hukum, dan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu secara cermat dan teliti dan tercipta kepastian hukum di Indonesia ;-----------------------11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 9 angka 30.2, dimana Penggugat menyatakan antara lain bahwa Tergugat tidak melakukan secara maksimal didalam mempertahankan SHM Nomor : 773/Simpang Baru dimana tidak melakukan upaya hukum Kasasi, pada angka 30.3 dimana Tergugat tidak mengajukan keberatan kepada PengadilanTata Usaha Negara, pada angka 30.4 dimana Tergugat juga lalai memberikan informasi dan pada angka 30.5 dimana Tergugat tidak pernah berupaya secara maksimal memberikan bantahan/kleberatan eksekusi dan seterusnya, adalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat bukanlah pihak yang dimaksud Penggugat tersebut dengan kata lain Tergugat tidak berhak untuk melakukan upaya..............
36 upaya Kasasi dalam perkara dimana Tergugat tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr jo Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN, juga bukan sebagai pihak yang berhak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan atas perkara Nomor : 40/ G/2010/PTUN-Pbr jo Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN ;-----------------------Dengan demikian Penggugat tidak memahami maksud gugatannya dan pihak yang akan digugatnya, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang pembatalan Sertipikat adalah karena melaksanakan perintah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sangatlah beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang terhotmat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :----------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------------.
Menerima eksepsi Tergugat ;-----------------------------------------------------------------
-.
Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------------------.
Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----------------------------------
-.
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan
Pertanahan
Nasional
Provinsi
Riau
Nomor
:
04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang...............
37 Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi
Riau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ;---------------------------------------------------------------------.
Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi
Riau berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya lebih lanjut ;-----------------------------------------------------------------.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;---------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan Repliknya pada tanggal 01 Agustus 2012 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 08 Agustus 2012 ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1, P-2, P-3, P-5 ,sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut :------------------------------------------------1. Bukti P-1:
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Riau
Nomor
:
SK.04/Pbt/BPN-14/2012
Tentang
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat Atas Nama Jimmy Luhur Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (Dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (Dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi Riau Berdasarka Putusan Pengadilan yang telah................
38 telah berkekuatan hukum tetap ;------------------------------------------2. Bukti P-2:
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 773/Simpang Baru, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau t atas nama Jimmy Luhur ;--------------------------------
3. Bukti P-3a: Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor : 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 ;-----------------------------------------------------------------------------Bukti P-3b: Salinan
Putusan
Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
(PT.TUN) Medan Nomor : 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011 ; -----------------------------------------------------------------------4. Bukti P-4a: Surat Panggilan Sidang No.40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 31 Agustus 2010 dari Panitera Pengganti PTUN Pekanbaru kepada JIMMY LUHUR dengan Alamat di Jalan DDS Gang DDS Blok H.6, TR.04 RW. 03 Pekanbaru untuk hadir sidang tanggal 06 September 2010 dalam Perkara No.40/G/2010/PTUN-Pbr ;-------Bukti P-4b : Surat Panggilan Sidang No.40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 20 September 2010 dari Panitera Pengganti PTUN Pekanbaru kepada JIMMY LUHUR dengan Alamat di Jalan DDS Gang DDS Blok H.6, TR.04 RW. 03 Pekanbaru untuk hadir sidang tanggal 27 September 2010 dalam Perkara No.40/G/2010/PTUN-Pbr ;---Bukti P-4c:
Surat Panggilan Sidang No.40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 26 Oktober 2010 dari Panitera Pengganti PTUN Pekanbaru kepada JIMMY LUHUR dengan Alamat di Jalan DDS Gang DDS Blok H.6, TR.04 RW. 03 Pekanbaru untuk hadir sidang tanggal 01 Nopember 2010 dalam Perkara No.40/G/2010/PTUN-Pbr ;---------
5. Bukti P-5:
Amplop
pengiriman
Pekanbaru
kepada
Surat JIMMY
dari
Kantor
LUHUR
Pertanahan
yaitu
ampolp
Kota surat
No.567/600.14.71/V/2012 perihal Penarikan Sertifikat Hak Milik Nomor : ..............
39 Nomor : 773/Simpang Baru tanggal 11 Mei 2012 dimana ampolp surat tersebut mencantumkan alamat JIMMY LUHUR di Tampan SS Patra Blok C-4 No. 02 Plaju Darat, Palembang, Sumatera Selatan ;--------------------------------------------------------------------------6. Bukti P-6:
Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/54/Tampan tanggal 17 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH PPAT/Notaris di Pekanbaru ;----------------------------------------------------------------------
7. Bukti P-7a: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Kota Pekanbaru atas objek pajak berupa tanah di Jalan Siak II Labuh Baru Barat, Payung Sekaki Pekanbaru (dikenal dengan SHM Nomor : 773/Simpang Baru) ditujukan kepada Wajib Pajak yaitu Jimmy Luhur dengan nilai PBB yang harus dibayar sebesar Rp.11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;-------------------------------------------------------------------------Bukti P-7b: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari loket Bank Riau atas pembayaran nilai PBB sebesar Rp. Rp.11.400.000 (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang bayar oleh Jimmy Luhur ;------8. Bukti P-8:
Kartu Tanda Penduduk Wilayah Provinsi Sumatera Selatan atas nama Jimmy Luhur dengan NIK: 1871141703645001 ;--------------
9. Bukti P-9a: Surat Pengantar Nomor : 9277/RT.24/RW.08/FD/2008 yang diterbitkan oleh Ketua RT.24 Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju Kota Palembang tanggal 22 September 2008 surat ini diterbitkan berdasarkan permohonan dari Jimmy Luhur untuk keperluan surat pindah alamat ;-------------------------------------------Bukti P-9b: Kartu Tanda Penduduk Wilayah Provinsi Bali Kabupaten Badung atas nama Jimmy Luhur dengan NIK:5103011703640005 ;-------10...............
40 10. Bukti P-10: Pasal 50 ayat (3) huruf i dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang ditetapkan pada tanggal 04 Pebruari 2011 ;----11. Bukti P-11a: Amplop Surat Panggilan Sidang dari PTUN Pekanbaru kepada Benny Luhur dengan alamat Jl, DDS.Gang DDS Blok H.6 RT.04, RW. 03 Pekanbaru untuk hadir dalam sidang tanggal 25 Oktober 2010 dalam perkara Nomor : 41/G/2010/PTUN-Pbr ;---------------Bukti P-11b: Surat Panggilan Sidang dari PTUN Pekanbaru kepada Benny Luhur dengan alamat Jl, DDS.Gang DDS Blok H.6 RT.04, RW. 03 Pekanbaru untuk hadir dalam sidang tanggal 18 Oktober 2010 dalam perkara Nomor : 41/G/2010/PTUN-Pbr ;---------------12. Bukti P-12a: Putusan perkara PTUN Pekanbaru Nomor : 41/G/2010/PTUNPbr yang pihak-pihaknya yaitu Kadeni (Penggugat) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat), Ir. Renawatie Setiawan (Tergugat II Intervensi 1) dan Gunawan Makmur (Tergugat II Intervensi 2) ;---------------------------------------12. Bukti P-12b: Putusan Banding PT.TUN Medan Nomor : 78/B/2011/PT.TUNMDN tanggal 06 Juli 2011 yang pihak-pihaknya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat/Pembanding), Ir. Renawatie Setiawan (Tergugat II Intervensi 1/Pembanding) dan Gunawan
Makmur
(Tergugat
II
Intervensi
2/Pembanding)
melawan Kadeni (Penggugat/Terbanding) ; ---------------------------1.Bukti P-1 Ad Informandum: Putusan Nomor : 01.K/TUN/1996. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Agung dst……………………............;--Menimbang,
bahwa
untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-2, T-5, T-6, T-7,T-8 ,sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------------1. Bukti T-1:
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 Tentang Pembatalan Sertipikat ..........
41 Sertipikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama JIMMY LUHUR atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;----------------------------------------------------2.
Bukti T-2: Surat permohonan pembatalan tentang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 773/Simpang Baru melalui surat permohonan Nomor : 117/FS-APH/XII/2011 pada tanggal 19 Desember 2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh Supriadi melalui kuasa hukumnya ;------------------------------------------
3. Bukti T-3:
Surat
Daftar
Pengantar
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kota
Pekanbaru No: 293/600.14.71/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 beserta berkas permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau ;-----------------4. Bukti T-4:
Surat
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kota
Pekanbaru
No:
280/600.14.71/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Usulan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No: 773/ atas nama JIMMY LUHUR yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau ;---------------------------------------5. Bukti T-5:
Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No: 40/G/2010/PTUN-Pbr tanggal 18 Januari 2011 ;-------------------------
6. Bukti T-6:
Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No: 71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011 ;--------------------
7. Bukti T-7:
Surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru surat Nomor : W1.TUNG.875/Kep/Prk.02.02/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 .............
42 2011
perihal
Perintah
40/G/2010/PTUN-Pbr
Pelaksanaan
tanggal
18
Putusan Januari
Perkara
2011
jo
No: No:
71/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 06 Juli 2011 ;-------------------------8. Bukti T-8:
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;-----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain mengajukan
bukti-bukti surat, pihak
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah memberikan keterangan berdasarkan keahliannya dibawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :----------------------------------------------------------
Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 83 ayat 1 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, aksi plogi dan konta metologi yang bertujuan untuk melacak atas kebenaran pelaksanaannya dan diberi kesempatan kepada para pihak untuk membela kepentingannya ;----------------
-
Bahwa hak dasar dan cara apa yang dipakai sesuai dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 pasal 65 menyebutkan Pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat (mekanisme pemanggilan) ; ----------------------------------------------------------------------------------Bahwa untuk mengetahui tindakan Pejabat Tata Usaha Negara jelas atau tidak ada 2 syarat yaitu: 1.Metode katalistik dan 2.Undang-Undang, bahwa Badan Pertanahan Nasional bukanlah terkait langsung dan surat tersebut harus sampai kealamat pihak ke tiga ;------------------------------------------------------
-
Bahwa tindakan Pejabat TUN hanya diukur dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;--------------------------------------------------------
-
Bahwa semua data-data harus sesuai dengan warkah dan harus : -------------1. Harus tunduk pada pasal 65 ayat 1 UU No 5 Tahun 1986 dan ----------------2. ...................
43 2. Harus melaksanakan AAUPB ;------------------------------------------------------------
Bahwa asas yang dilanggar adalah asas ketidak cermatan atau penafsiran hukum ;---------------------------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa Tergugat wajib melakukan upaya hukum Banding , Kasasi dan PK,
- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan putusan tidak melampaui kewenangan, karena: -------------------------------------------------------------------------1.
BPN wajib melaksankan Putusan ;------------------
2.
Karena diluar kewenangan ;---------------------------
3.
Lewat waktu ;----------------------------------------------
4.
Tidak boleh cacat yuridis ;------------------------------
5.
Tidak boleh melebihi dari isi Putusan ;-------------
- Bahwa yang menjadi akibat dari melebihi dari sumber isi Putusan adalah Isi Putusan tersebut tidak sah ;--------------------------------------------------------------------- Bahwa Kanwil BPN Propinsi Riau tidak boleh mengeluarkan objek sengketa, karena Tergugat adalah BPN Kota Pekanbaru dan Kanwil BPN Propinsi Riau telah melampaui kewenangannya ;----------------------------------------------------------- Bahwa BPN tidak salah melaksanakan Putusan dan harus sesuai dengan isi Putusan ;--------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa defenisi tanah Negara, Saksi ahli bukanlah ahli pertanahan tetapi ahli Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Kantor PTUN Pekanbaru kepada pihak ke tiga sah :-----------------------------------------------------------------------------1. Secara formal sah --------------------------------------------------------2. Secara material salah. Dengan penjelasan bahwa Secara administrasi sudah dipenuhi namun secara merial tidak terlaksana karena surat dimaksud tidak sampai kepada yang bersangkutan ; -------------------------------------------------------. Bahwa ................
44 - Bahwa secara hukum
Tata Usaha Negara, Tergugat telah
melebihi
kewenangannya melaksanakan isi Putusan, karena secara formil Tergugat tidak mengetahui alamat pemegang objek sengketa / tidak jelas alamatnya ;----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Tergugat tidak mengajukan saksi cukup dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan pada persidangan yang lalu ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik Penggugat maupun
Tergugat
masing – masing telah mengajukan Kesimpulannya
dipersidangan pada tanggal 17 Oktober 2012, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:---------------------------------“ Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor : SK.04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 773/Simpang Baru Tahun 1991 tercatat atas nama Jimmy Luhur atas tanah yang terletak di Kelurahan Labuh Baru Barat (dahulu Simpang Baru) Kecamatan Payung Sekaki (dahulu Kecamatan Tampan) Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” -------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi: -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawaban tertanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :-------------------------------------------------------1. Tentang…………..
45 1.Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut):----------------------------------
Bahwa Tergugat dalam Eksepsi dalam Jawaban-nya menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili objek sengketa dalam perkara a quo oleh karena tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara;--------------
-
Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 adalah sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan (Tata Usaha Negara) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga berdasarkan Pasal 2 poin e Undangundang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara
jo Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986, Surat Keputusan Nomor: 04/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;-------------
Bahwa dalam Pasal 2 huruf e disebutkan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini pada huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan
badan
Peradilan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku;-----------------------------------------------------
Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012 tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------
2. Persona Standi in Judicio Tergugat Tidak Jelas atau Kabur: -
Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum, dimana Penggugat pada dalil-dalil gugatannya dalam menyebutkan pihak Tergugat terdapat…………..
46 terdapat keraguan atau ketidak jelasan pihak, ada kalanya sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ada kalanya sebagai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, padahal antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru merupakan pihak yang tidak dapat disatukan dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru bukan sebagai pihak dalam perkara a quo;-----
Bahwa terdapat keraguan atau ketidak pahaman Penggugat tersebut dapat dilihat salah satunya pada poin 17 halaman 5 yang menyebutkan yaitu “ Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 40/G/2010/PTUN-Pbr. Tergugat sebagai Pejabat.........dan seterusnya “ Dalil Penggugat tentang Tergugat adalah tidak berdasar hukum oleh karena Tergugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 40/G/2010/PTUN-Pbr., sehingga terlihat
Penggugat
ragu-ragu
dan
tidak
berdasar
hukum
dalam
menyebutkan dan menetapkan pihak Tergugat;--------------------------------------
Bahwa selanjutnya terdapat keraguan dan ketidak pahaman Penggugat tersebut dapat dilihat juga pada poin 25 yang menyatakan “ Tergugat tidak melakukan upaya hukum..........dan seterusnya “ bagaimana mungkin Tergugat melakukan upaya hukum karena tidak sebagai pihak dan dalildalil Penggugat yang meragukan tersebut dapat juga dilihat pada halaman 7,8 dan 9 pada gugatan;- ------------------------------------------------------------------
-
Bahwa dengan demikian oleh karena tidak jelasnya siapa sebenarnya pihak Tergugat yang dimaksud Penggugat atau kaburnya dalam penyebutan pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak;------------------------------------------------
3. Alasan Gugatan Tidak Berdasar Hukum: -
Bahwa
Penggugat
mengajukan
gugatan
oleh karena Tergugat
menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor: 04/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 12 April 2012, tetapi Penggugat dalam gugatannya justru ada mendalilkan isi putusanputusan…………..
47 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana inti amar putusannya menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 773/Simpang Baru dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 773/Simpang Baru atas nama Jimmy Luhur seluas 20.000 M2 (dahulu atas nama Sri Kasila) dengan kata lain Penggugat telah mengakui adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengetahui isi putusan;--
Bahwa sebagai warga Negara yang baik yang hidup di dalam Negara yang berdasar hukum seharusnya patuh dan taat hukum serta mendukung asas kepastian hukum;-----------------------------------------------------------------------------
-
Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan gugatan yang berdasar hukum dalam gugatan Penggugat oleh karena Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan Tergugat (Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) sebagai instansi yang patuh hukum wajib dan harus melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;---Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan Eksepsi diatas Tergugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo agar menyatakan ditolak atau tidak diterima oleh karena tidak berdasar hukum dan tidak patut;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi
yang
telah
diajukan
oleh
Tergugat,
terlebih
dahulu
akan
mempertimbangkan tentang tenggang waktu (daluarsa) gugatan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;----------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan bahwa Penggugat telah menerima surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara…………..
48 perkara a quo adalah tertanggal 12 April 2012 dan gugatan atas objek sengketa a quo telah didaftarkan oleh Penggugat ataupun Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2012 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo tentang perubahan kedua atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim,
akan
mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara cermat keseluruhan Eksepsi dalam Jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, ternyata Eksepsi yang ke-1 (kesatu) dari keseluruhan Eksepsi yang telah diajukan yaitu tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan secara seksama;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Eksepsi tersebut diatas objek sengketa dalam perkara a quo yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan peradilan tata
usaha
negara
tidak
berwenang
untuk
memeriksa,
memutus,
dan
menyelesaikan perkara a quo:--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain-nya yang berkaitan dalam perkara a quo;-------------------Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2010/PTUN-Pbr tertanggal 18 Januari 2011 (sesuai Bukti P-3a), Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/B/2011/PT.TUN-MDN (sesuai Bukti P-3b) tertanggal………
49 tertanggal 16 Juli 2011 yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht
vangewijsde);------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Surat Perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 27 Oktober 2011 atas Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) atas Perkara Nomor: 40/G/2010/PTUN-Pbr tertanggal 18 Januari 2011 dan Putusan Perkara Nomor: 71/B/2011/PT.TUN-MDN tertanggal 16 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (sesuai Bukti T-7);---Menimbang, bahwa Surat Perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 27 Oktober 2011 atas Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) diatas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 119 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dicermati diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berdasarkan pengetahuan hakim bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat termasuk dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;-----------------------------------------------------------------------------
Menimbang………
50 Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum Majelis Hakim dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;---------------------------------Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim
berkesimpulan dan bertetap mengenai Eksepsi
Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) telah diterima dan sangatlah adil apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;------
Dalam Pokok Perkara:------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi dari Tergugat maka terhadap pokok perkara dan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;---------
Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat tidak diterima, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;--------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ; --------------------------------------------------- M E N G A D I L I ---Dalam Eksepsi :-------------------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara :----------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;----------------------------------------2. Menghukum…………..
51 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);--------
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2012, oleh kami Husein Amin Effendi, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Pahala Shetya Lumbanbatu, SH dan Dwika Hendra Kurniawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, dengan dibantu oleh Tagor Sihombing, SmHk sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------------------HAKIM ANGGOTA I,
Ttd
PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH.
HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd
HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.
HAKIM ANGGOTA II, ttd
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH PANITERA PENGGANTI,
ttd TAGOR SIHOMBING, SmHk.
52 PERINCIAN BIAYA PERKARA
PENDAFTARAN GUGATAN
:Rp. 30.000.-
ATK
:Rp. 50.000.-
PANGGILAN
:Rp. 85.000.-
MATERAI
:Rp. 6.000.-
REDAKSI
:Rp. 5.000.-
JUMLAH
:Rp.176.000.-
(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
