PUTUSAN Nomor 118/Pdt.G/2011/PA.Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,
bertempat
tinggal
di
Kabupaten
Pangkep,
sebagai
termohon/
Pembanding; melawan Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Semen Tonasa Kab. Pangkep, bertempat tinggal
di
Kabupaten
Pangkep,
sebagai
pemohon/
Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara banding;
DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 112/Pdt.G/2011/PA Pkj tertanggal 19 Juli 2011 bertepatan tanggal 17 Sya’ban 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut - Mengabulkan permohonan pemohon; - Memberi ijin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene; - Menghukum pemohon untuk memberikan mut`ah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah); - Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Menghukum pemohon menyerahkan mut`ah dan nafkah iddah kepada termohon sebagaimana tersebut diatas sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
Hal 1 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; - Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000-, (tiga ratus enam belas ribu rupiah); Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, termohon diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 112/Pdt.G/ 2011/PA Pkj dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011. Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sedangkan Terbanding hingga perkara ini putus, tidak mengajukan kontra memori banding. Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadlan Tinggi Agama Makassar, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan surat keterangan Nomor 112/Pdt.G/ 2011/ PA Pkj, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, bahwa kuasa hukum termohon/ Pembanding telah hadir untuk membaca berkas perkara banding ( inzage) pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011, sedangkan pemohon / Terbanding mempergunakan haknya untuk membaca berkas perkara banding pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding termohon/ Pembanding yang diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara yang digunakan menurut ketentuan perundang-undangan, maka secara formil permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Dalam Konvensi Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh termohon/ Pembanding tertanggal 9 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya, yang pada prinsipnya tidak keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama, kaitannya dengan putusan tentang perceraian pemohon
Hal 2 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
dan termohon, akan tetapi sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai masalah pembebanan mut’ah dan nafkah iddah yang terlalu kecil/ sedikit sehingga dirasa tidak adil dan tidak memenuhi kewajaran dan kepatutan bila dibandingkan dengan kemampuan dan penghasilan pemohon sebagai karyawan PT. , yang berpenghasilan cukup memadai. Yaitu gaji pokok Rp 3. 000.000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan, uang insentif dari perusahaan setiap bulan sama dengan satu kali gaji yaitu Rp 3. 000. 000,- ( tiga juta rupiah ) perbulan, Bonus perusahaan diterima setiap tahun sebesar Rp 10. 000, 000,- ( sepuluh juta rupiah ) dan Koperasi bulan Agustus 2011 diterima sebesar Rp 1..000. 000,- ( satu juta rupiah ) oleh karena itu termohon / Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding agar mengabulkan permohonan mut’ah sebesar Rp 5. 000. 000,- ( lima juta rupiah ) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 6. 000. 000,- ( enam juta rupiah ). Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama kaitannya dengan pemberian ijin kepada pihak pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat menerimanya dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding, kecuali pertimbangan masalah besarnya mut’ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat, maka akan memberikan pertimbangannya sendiri lebih lanjut. Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi pertimbangan tentang kewajaran dan kepatutan serta kemampuan suami berdasarkan penghasilan sebagai karyawan PT yang punya gaji pokok, punya insentif, punya bonus dan ada Koperasi, tidak digali dalam persidangan yang akan bisa dijadikan dasar pertimbangan tentang kepatutan dan kewajaran, untuk menentukan besarnya mut’ah dan nafkah iddah bagi seorang istri yang telah 14 tahun mendampinginya, dan pantas dijadikan penghibur hati seorang istri yang menderita lahir batin akibat dicerai suaminya lantaran adanya pihak ketiga, tidak hanya berdasarkan kesanggupan pemohon sebagai suami.
Hal 3 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri kaitannya dengan besarnya mut’ah dan nafkah iddah yang wajar, pantas, patut untuk seorang istri yang sudah 14 tahun mendampingi pemohon sebagai suami dalam rumah tangganya, kemudian diceraikan dikarenakan pemohon tertarik wanita lain yang bernama Aisyah, sehingga termohon sebagai istri akan merasakan betapa resah dan sakit hatinya dan tidak jelas/ suram masa depannya, dengan kata lain akan menderita lahir batin. Menimbang, bahwa termohon sebagai istri yang telah digambarkan kondisinya dalam pertimbangan tersebut diatas, adalah perlu dihibur hatinya dengan mut’ah yang cukup memadai sebagaimana
permintaannya dalam
memori banding yaitu Rp 5. 000. 000 ( lima juta rupiah ). Menurut pendapat Majelis hakim Pengadilan
tingkat banding adalah sangat wajar, sebab
pemohon yang berstatus sebagai karyawan
yang berdasarkan keterangan
termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya mempunyai penghasilan dari gaji pokok sebesar Rp 3. 000. 000 ( tiga juta rupiah ), uang insentif setiap bulan sama dengan 1 x gaji yaitu Rp 3. 000. 000,- ( tiga juta rupiah ), uang bonus pertahun Rp, 10. 000. 000,- ( sepuluh juta rupiah ), THR sebesar satu kali gaji Rp 3. 000. 000,-( tiga juta rupiah ) dan Kopersai bulan Agustus Rp 1. 000. 000 ( satu juta rupiah ) sehingga total pengahsilan pemohon pertahun Rp 86. 000. 000 ( delapan puluh enam juta rupiah ), yang berarti penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 7.166.666,- ( tujuh juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah ). Menimbang, bahwa nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Rp 1. 000. 000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulan dirasa kurang adil, yang berarti setiap harinya
hanya sebesar Rp 33.333
(tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ) sementara biaya hidup sekarang terus membumbung tinggi, apalagi secara nyata sebelum ditentukan tersendiri biaya pemeliharaan 2 orang anaknya yang dalam pemeliharaanya, masih tetap ditanggung oleh termohon, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada pemohon selama tiga bulan berdasarkan kebutuhan hidup untuk ukuran sekarang, dari biaya makan, sandang dan papan untuk seorang istri yang senyatanya masih dibebani oleh biaya hidup 2 orang
Hal 4 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
anak yang dalam asuhannya, didasarkan kepada besarnya penghasilan pemohon dan didasarkan kepatutan dan kewajaran, idealnya
adalah
Rp 3. 000.000,- ( tiga juta rupiah ) per bulan, akan tetapi yang diminta oleh termohon/ Pembanding dalam memori banding adalah Rp 2. 000.000,- ( dua juta rupiah ) tiap bulannya sehingga selama 3 bulan adalah Rp 6. 000.000,(enam juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menganggap
bahwa
termohon/
Pembanding
berdasarkan
kalkulasi
kebutuhannya sudah cukup Rp 2. 000.000 ( dua juta rupiah ) perbulan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mengabulkan sesuai dengan permintaannya yaitu Rp 2. 000. 000 ( dua juta rupiah ) setiap bulan, sehingga selama 3 bulan sebesar Rp 6. 000. 000 ( enam juta rupiah ). Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding. Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa keberatan termohon / Pembanding dalam memori banding selanjutnya adalah masalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terkait gugat balik Penggugat mengenai masalah ½ gaji tergugat yang menjadi hak penggugat berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dan gugatan nafkah 4 orang anak yang masih di bawah umur, oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertimbangkan karena pengajuannya sudah dalam tahapan kesimpulan, tanpa memberikan dasar pertimbangannya dan tidak cukup mempertimbangkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya tersendiri lebih lanjut. Menimbang, bahwa syarat formil mengajukan gugat balik di Pengadilan tingkat pertama adalah harus bersama-sama dengan
mengajukan
jawaban atas permohonan pemohon, sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) RBg yang bunyinya “ Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan “ berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Majelis Pengadilan tingkat pertama
Hal 5 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
tidak mau mempertimbangkan lebih lanjut gugat balik Penggugat yang diajukan tidak memenuhi syarat formil. Menimbang,bahwa pengajuan gugat balik tentang ½ gaji dan nafkah 4 orang anak di bawah umur oleh penggugat di Pengadilan tingkat pertama tidak memenuhi syarat formil, maka tuntutan balik tersebut juga tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat ( 2 ) RBg “ Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu tidak dimungkinkan dalam tingkat banding “ Menimbang, bahwa gugat balik ½ gaji dan nafkah 4 orang anak adalah merupakan accesoir dari gugatan perceraian apabila diajukan secara kumulatif, akan tetapi bila diajukan tersendiri, tidak merupakan accesoir lagi, akan tetapi berubah statusnya menjadi gugatan pokok, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa gugatan ½ gaji dan gugatan nafkah 4 orang anak yang masih di bawah umur, dapat diajukan secara tersendiri lebih lanjut oleh penggugat, dengan gugatan yang baru di Pengadilan Agama yang sama. Menimbang, bahwa gugat balik penggugat kaitanya dengan hak penggugat ½ gaji tergugat di PT dan nafkah 4 orang anak, telah diajukan oleh penggugat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, seharusnya Majelis
Hakim
Pengadilan
tingkat
pertama
memformat
putusannya
berdasarkan format gugatan Konvensi dan Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak memformat putusannya dengan format Konvensi dan Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya sendiri dengan format putusa Konvensi dan Rekonvensi. Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai gugat balik penggugat diajukan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk verklaard ) Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalan Rekonvensi, dianggap telah disempurnakan sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama harus dikuatkan dengan
Hal 6 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
penyempurnaan amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara
pada
tingkat
pertama
dibebankan
kepada
pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Memperhatian semua pasal perundang-undangan dan hukum Syar’i yang terkait dengan perkara ini,
MENGADILI -
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh termohon/ Pembanding dapat diterima.
Dalam Konvensi -
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 112/Pdt.G/ 2011/ PA Pkj tertanggal 19 Juli 2011 dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan pemohon, 2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon
di depan sidang Pengadilan Agama
Pangkajene. 3. Menghukum pemohon untuk memberikan mut’ah kepada termohon sejumlah Rp. 5. 000. 000 ( lima juta rupiah ). 4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan
kepada termohon sejumlah Rp. 6. 000. 000
(enam juta rupiah) 5. Menghukum pemohon untuk menyerahkan mut’ah dan nafkah iddah kepada termohon, sesaat sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada
Hal 7 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar
biaya
perkara pada tingkat pertama sejumlah
Rp 316.000-, (tiga ratus enam belas ribu rupiah); - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150. 000,- ( seratu lima puluh ribu rupiah ) Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1432 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muh. Rasul Lily,SH. MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs, H.Mohammad Chanif, SH.MH. dan Drs. H. Anwar R, MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tertanggal 21 Oktober 2011, dengan dibantu oleh Hj. Nahirah, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hakim Anggota,
Drs.H. Mohammad Chanif, SH.MH.
Ketua Majelis,
Drs. H. Muh.Rasul Lily, SH.MH .
Drs. H. Anwar R, MH
Panitera Pengganti
Hj. Nahirah, S.H.,
Hal 8 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
Perincian Biaya : - Meterai
Rp
6.000
- Redaksi
Rp
5.000
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp 139.000 -------------J u m l a h Rp 150.000
Hal 9 dari 9 Hal Put. No 118/Pdt.G/2011
