PUTUSAN Nomor 521/Pdt.G/2012/PA.Pas. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Melawan TERMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Home industri minuman bertempat tinggal di Kota Pasuruan, selanjutnya
disebut
sebagai
Termohon
konvensi/Penggugat rekonvensi; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 04 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara nomor 521/Pdt.G/2012/PA.Pas, tanggal 04 April 2012 telah mengajukan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :
2
XXXXXXXX tertanggal 12 Juli 2002 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan; 2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah Pemohon selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah lagi kerumah orangtua Pemohon 6 tahun dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 6 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a. ANAK 1, umur 8 tahun b. ANAK 2, umur 6 tahun; 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2010 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon terlalu memaksakan kehendaknya agar segera menyelesaikan proses membangun rumah kediaman bersama sedangkan uang Pemohon masih digunakan untuk keperluan pekerjaan Pemohon namun Termohon tidak bisa mengerti kondisi Pemohon; 5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menuruti permintaan Termohon tersebut dengan menggunakan uang Pemohon yang seharusnya untuk kepentingan usaha home industri milik bersama; 6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon agar berhenti bekerja menjadi wartawan untuk selanjutnya mengelola usaha home industri milik bersama bahkan Termohon sampai merusak semua alat kerja Pemohon seperti Laptop, kamera dan sepeda motor; 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3,5 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama; 8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
3
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon; 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagai berikut : Primair : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Kepada Termohon; 3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang,
bahwa
terhadap
permohonan
tersebut,
Termohon
telah
memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 28 Mei 2012 sekaligus mengajukan gugat balik (rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Benar, saya menerima Pemohon sebagai Suami saya karena latar belakang pendidikan kami sama-sama dari sekolah islam, kami juga sama-sama aktif di organisasi. Pemohon memiliki usaha dibidang minuman dan Termohon memiliki
4
usaha di bidang busana. Termohon berharap semoga suaminya bisa menjadi imam. Kami menikah tanggal 12 Juli 2002; 2. Benar, namun keadaan rumah tangga kurang harmonis, keadaan ekonomi kami sulit, usaha minuman yg dikelola Pemohon tidak berjalan baik, Pemohon mencoba usaha lain juga gagal, Pemohon juga tidak mendukung karir Termohon, Termohon berusaha mencarikan pekerjaan melalui temannya wartawan , dan akhirnya Pemohon bekerja sebagai wartawan . Dengan harapan Pemohon dapat gaji tetap, ibadahnya juga tenang dan khusuk, dan sejak itu Termohon mulai mengelola usaha minuman sampai sekarang ini dan
usaha tersebut dapat berkembang dengan
baik. Dan sejak itu kehidupan rumah tangga kami harmonis dan bahagia; 3. Benar, Termohon berusaha membangun kepercayaan, menjalankan kewajibankewajiban sebagai isteri baik itu wajib diniyah, syakhskiyah, baitiyah, ijma‟iyah, watoniyah. Pemohon sering bertindak semena-mena sikapnya yang kasar, kebiasaan yg tidak baik pulang malam, sering tinggalkan sholat lima waktu, puasa. Termohon tidak diberi kebebasan untuk berkarya, berfikir dan bertindak. Pemohon selalu mencari kekurangan Termohon; 4. Salah, justru Termohon selalu berusaha membantu untuk menyelesaikan pembangunan rumah idaman/impian keluarga, ternyata Pemohon menyalahgunakan kepercayaan isterinya, menyalahgunakan profesinya sebagai wartawan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberinya rezeki bukan untuk dibelanjakan di jalan Allah dan kepercayaan yg diberikan disalahgunakan Pemohon untuk maksiat, Zina dengan seorang pelacur Di komplek lokalisasi (itu adalah rumah bordil). SUBHANALLAH……; 5. Salah, itu bukan uang Pemohon atau uang pribadi Pemohon. Uang tersebut adalah uang hasil pinjaman untuk modal usaha home industri yg Termohon kelola. Dan Termohon yg membayar angsuran pinjaman tersebut namun, Pemohon telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan yg tidak jelas, untuk penopang hidup pelacur yg dijadikan isteri simpanannya. YA SHOBARU IJ‟ALNA SHOBIRIN……..; 6. Salah, Termohon hanya menuntut Pemohon jangan pulang malam, jangan tinggalkan sholat lima waktu, puasa, mencari rezki yg halal (jangan menghalalkan segala cara). Justru Pemohon ingin menguasai warisan orang tuanya, Pemohon ingin membeli rumah peninggalan orang tuanya tersebut, namun Termohon tidak
5
mendukung keinginan tersebut, karena hutang kami masih banyak, Termohon tidak ingin Pemohon terlilit hutang sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Benar, Termohon telah merusak alat kerja Pemohon karena Termohon sudah tidak kuat lagi telah dihinakan, dan didzolimi, Pemohon masih berhubungan dengan pelacur itu dan sampai sekarang mereka telah kumpul kebo, dan perempuan itu selalu meneror Termohon. Sungguh mulia cita-cita Pemohon ingin punya isteri seorang pelacur dan rela meninggalkan anak-anaknya; 7. Benar, SUBHANALLAH…Pemohon namanya Syukur tetapi tidak pernah bersyukur. “Wis bathi anak telu kok macem-macem wayah e yo opo cek podo puase…., ojo diputusi dewe terus nyenuk, zina……” bilangnya sudah puas kenapa harus berbohong. Pemohon selalu mencari alasan dan cari sebab biar hasratnya zina tidak disalahkan; 8. Benar, bahkan dengan anak-anak tidak pernah menemui, dan tidak memberi nafkah sampai sekarang; 9. Kalau memang ini jalan terbaik untuk rumah tangga kami, dan baik bagi kami, masa depan anak-anak kami dan yang terbaik menurut Allah, maka kami terima Pemohon menceraikan Termohon dengan syarat. 10. Pemohon tidak hanya sanggup membayar biaya perkara ini, namun Pemohon harus memberi Termohon yaitu hak-hak termohon dan hak-hak anak-anak sebagai berikut: a) Nafkah iddah; b) Nafkah anak; c) Sanggup membayar hutang-hutang yang belum dilunasi di Koperasi ; d) Hak asuh anak-anak diberikan kepada Termohon; e) Mengembalikan nama baik Termohon yang telah dituduh Pemohon yaitu menguasai usaha keluarga Pemohon; f) Rumah dan harta gono gini agar diberikan oleh Pemohon untuk anaknya; 11. Apabila Pemohon mau bertobat, kembali kepada keluarga, menjalankan sholat lima waktu, puasa, tidak berbuat maksiat dan meninggalkan perempuan itu, maka Termohon akan mencabut tuntutan tersebut di atas; Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis bertanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
6
1. Kami menikah karena sama-sama orang organisatoris, tapi tidak dalam satu wadah atau organisasi; 2. Tidak benar kalau keadaan rumah tangga kurang harmonis karena ekonomi yang sulit. Home industri yang Pemohon kelola berjalan tapi lambat karena order besar yang urung, padahal modal sudah dikeluarkan. Sedangkan terkait profesi sebagai wartawan, adalah upaya Pemohon sendiri dengan mengikuti tes dan sebelumnya ada teman Pemohon yang saat mahasiswa dalam satu organisasi yang sama. Selain itu Pemohon juga sudah terbiasa menulis sejak semasa mahasiswa; 3. Pemohon pulang malam karena urusan pekerjaan dan selain itu Pemohon juga aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan. Pemohon tidak pernah mencari-cari kesalahan Termohon. Pemohon berupaya menyabarkan diri karena sikap Termohon yang cerewet serta tidak menghargai suami; 4. Niatan Termohon untuk membantu justru menjadikan beban bagi Pemohon, karena Termohon justru memaksakan untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Padahal uang yang digunakan untuk membangun rumah berasal dari pekerjaan Pemohon yang sudah berupa sekuat tenaga atau istilahnya Jawanya „Bermain Dakon‟, memutarkan uang yang didapatkan Pemohon dari berbagai sumber; 5. Tidak benar jika uang modal kerja di gunakan Pemohon untuk kepentingan yang tidak jelas. Pemohon meminjam uang sekitar Rp 6 juta sementara waktu karena untuk perputaran pembayaran uang iklan yang sebelumnya sudah terpakai untuk biaya pembangunan rumah. Tapi setelah uang tersebut dikembalikan oleh Pemohon justru digunakan untuk menyelesaikan pembangunan rumah. Padahal uang tersebut adalah modal pinjaman senilai Rp 20 juta dari salah satu BUMN dengan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon yang melakukan akad kredit, meskipun Pemohon tidak ikut memegang uang tersebut. Bahkan hingga Senin 4 Juni 2012 ini, Pemohon juga tidak mengetahui apakah angsuran kredit tersebut dibayar atau tidak, karena beberapa bulan sebelum Pemohon kembali ke rumah di Kota Pasuruan, yang membayar angsuran justru Pemohon; 6. Termohon selalu berprasangka buruk terhadap Pemohon, pemohon pulang malam karena konsekwensi profesi. Pemohon berupaya mencari rezeki dengan halal dan tidak menghalalkan segala cara. Kebetulan sejak pertengahan 2009, Pemohon dipercaya untuk mengelola edisi cluster atau halaman tambahan untuk muatan lokal dengan wilayah kerja Pasuruan hingga Banyuwangi. Sedangkan untuk warisan,
7
tidak ada kaitannya dengan Termohon, karena semuanya sudah menjadi keputusan keluarga besar Pemohon yang diputuskan saat Halal bi halal Idul Fitri September 2011 lalu. Dimana Pemohon selaku putra terakhir dari orang tua dan yang menjadi penghuni terakhir, dapat mengganti rumah warisan tersebut. Namun Termohon tidak mendukung dengan alasan hutang yang masih banyak adalah alasan subyektif yang mengada-ada dari Termohon. Sebab, Pemohon sudah menghitung secara kalkulatif dengan perencanaan detil dan dapat diselesaikan dengan manajemen pengelolaan
usaha
home
industry
yang
harus
dikembangkan.
Lebih
memprihatinkan lagi, saat musyawarah keluarga dalam silaturahmi halal bi halal tersebut, Termohon menunjukkan sikap yang tidak pantas dengan keluarga besar Pemohon. Bahkan saat itu juga Pemohon sudah dipaksa untuk memilih mempertahankan rumah punden atau bercerai; Niatan diketahui dari tindakan. Perusakan alat kerja berupa kamera dan lapotop serta sepeda motor milik Pemohon yang dilakukan Termohon, merupakan tindakan Termohon yang memaksa Pemohon berhenti bekerja sebagai wartawan. Bahkan pemaksaan Termohon agar Pemohon berhenti sebagai wartawan tersebut juga disampaikan ke saudara dari Termohon maupun Pemohon, serta ke para tetangga. Ini dibuktikan dengan penyampaian adik Termohon sekitar 2 tahun lalu kepada Pemohon dan malahan adik Termohon berpesan agar Pemohon tidak menuruti keinginan gila dari Termohon; Bahkan bentuk pemaksaan Termohon agar Pemohon berhenti sebagai wartawan, diteruskan dengan intervensi pekerjaan dengan mendatangi rekan Pemohon yang seolah-olah membela Termohon. Padahal Pemohon menduga justru kedatangan Termohon tersebut justru dimanfaatkan untuk melancarkan political media. Artinya, kebodohan langkah Termohon digunakan untuk mensabotase kerja Pemohon. Sebab, dalam kewartawanan, profesi tidak musti terkait dengan privasi. Dalam kewartawanan
yang
dikedapankan
adalah
produktifitas
kinerja
dengan
mengutamakan obyektifitas, validitas dan perimbangan informasi, cover bodside dua sisi netral yang tidak berpihak dan sesuai realitas. Karena pekerjaan Pemohon disaboitase akibat ulah Termohon, Pemohon merasa suasana kerja sudah tidak kondusif hingga pada 26 Januari 2012, Pemohon menyatakan mengundurkan diri dari media tempat Pemohon bekerja;
8
Sedangkan pemaksaan agar Pemohon berhenti sebagai wartawan, merupakan wujud dari niatan Termohon untuk mengkooptasi-mengekang-mengendalikan Pemohon. Termohon berkeinginan menjadikan Pemohon sebagai BABU dalam usaha Pemohon sendiri; 7. Sejak perselisihan hingga Maret 2012 lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kota Pasuruan. Namun sejak April, Pemohon sering kali di Surabaya karena sudah mendapatkan pekerjaan sebagai wartawan dengan home base Surabaya dan secara rutin ke Pasuruan untuk menjalankan tugas peliputan. Karena masih baru dua bulan berjalan, status Pemohon di media yang baru tempat bekerja, tidak lebih sebagai magang dan harus merintis dari awal dengan upah minim; 8. Sejak berpisah, Pemohon tidak pernah berhubungan dengan Termohon. Sedangkan dengan kedua anak, Pemohon berupaya menemuinya dan berkomunikasi, tapi selalu diintervensi oleh Termohon. Sedangkan nafkah untuk kedua anak, Pemohon tetap berupaya memberikannya. Bahkan gaji terakhir yang langsung masuk dalam rekening beserta dengan uang sisa dalam rekening sekitar Rp 2 juta lebih, Pemohon berikan kepada dua anak. Lagi pula sejak perselisihan pada 15 Desember 2011 tersebut, semua identitas pribadi Pemohon, SIM A dan C, Kartu ATM dan rekening bank, Kartu Pers dari media dan PWI serta surat ijin kepemilikan senajat api (shoft gun) dikuasai dengan tidak berhak oleh Termohon dengan cara merampas dengan kekerasan. Bahkan sebuah soft gun (senjata pistol gas) jenis revolver yang dimiliki Pemohon untuk berjaga-jaga dari bahaya maupun ancaman, hingga saat ini masih dikuasai Termohon. Padahal untuk penguasaan senjata tersebut harus mengantongi ijin dari kepolisian setempat. Makanya Pemohon dihadapan dan disaksikan Majelis Hakim
Pengadilan
Agama
Pasuruan,
meminta
agar
Termohon
segera
mengembalikan soft gun tersebut kepada Pemohon; 9. Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan mengajukan gugatan certai talak; 10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini. Sedangkan pemberian hak Termohon seperti : a. Pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah maupun mut‟ah kepada Termohon, karena Termohon ingkar atau membangkang terhadap Pemohon dengan wujud merusak alat-alat pekerjaan Pemohon sekaligus memaksa agar
9
Pemohon
berhenti
menjalankan
profesinya
hingga
menjadi
seorang
pengangguran; b. Nafkah anak, Pemohon memberikannya, bahkan uang dalam rekening sebesar Rp 2 juta lebih sudah diambil dan Pemohon juga menyampaikan agar uang tersebut digunakan untuk membayar sekolah, mengaji dan jajan selama Pemohon tidak bekerja sekitar tiga bulan atau memiliki uang yang cukup. Untuk nafkah anak di masa yang akan datang, Pemohon setiap bulannya hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 200.000. Karena honor yang diterima Pemohon saat ini masih sangat minim, yakni sebulan sekitar Rp 600.000 untuk digunakan sebagai biaya hidup sekaligus biaya operasional pekerjaan di Surabaya; c. Meski honor yang diterima Pemohon di tampat kerja yang baru saat ini masih minim, Pemohon sanggup untuk melunasi hutang di Koperasi. Bahkan Pemohon sudah menjadwal ulang pembayaran hutang di Koperasi tersebut pada 27 Maret 2012 lalu. Pemohon akan berupaya membayarnya dengan mencari pekerjaan sampingan; d. Pemohon tidak mempermasalahkan hak asuh anak diberikan kepada Termohon, dengan syarat jika Pemohon ada waktu senggang juga diberi hak untuk mengajak anak-anak; e. Pemohon tidak pernah menuduh Termohon menguasai usaha Pemohon. Namun realitas, semua peralatan produksi yang justru sebagian besar berasal dari orang tua
Pemohon
dikuasai
oleh
Termohon.
Termohon
memang
pernah
memberitahukan kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon agar sejumlah peralatan untuk diambil kembali. Namun pemberitahuan Termohon, bagi Pemohon maupun keluarga Pemohon terkesan kurang serius, karena Termohon terkesan memaksa yang dapat mengambil alat-alat produksi tersebut hanya Pemohon. Padahal Pemohon enggan untuk mengambilnya, karena khawatir mendatangkan keributan atau perselisihan, lantaran tabiat dan karakter Termohon yang cerewet dan terlalu banyak omong mengada-ada serta mengeluarkan omongan yang tidak pantas; f. Rumah atas nama Pemohon, yang terletak di Kota Pasuruan, memang Pemohon tujukan untuk diberikan kepada anak-anak;
sejak awal
10
Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon menanggapi dengan duplik tertanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Benar, Termohon dari Ormas Islam yang bergerak di bidang dakwah yang bertujuan untuk menegakkan amar ma‟ruf nahi mungkar; 2. Benar, usaha yang dikelola Pemohon tidak hanya lambat tapi jalan di tempat dan order besar yang urung semua itu disebabkan karena Pemohon tidak pernah menyinari usahanya dengan sholat dan do‟a. Apalagi kalau masak sirup pada bulan puasa Pemohon tidak puasa alasannya, kalau kena aroma rempah-rempah Pemohon merasa lapar, Subhanaallah………….Pemohon mempunyai karakter mudah marah, kalau diingatkan ya marah. Dengan alasan itu pula Termohon berusaha carikan kerjaan yang sesuai dengan karakter dan latar belakang Pemohon seorang aktifis. Termohon berusaha sabar menerima kekurangan dan kelemahan Pemohon; 3. no. 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak benar -
Seperti jawaban Termohon semula (pada sidang tgl 28 mei 2012) bahwa Pemohon mencari cari sebab serta mencari alasan untuk menutupi kesalahan Pemohon atas perbuatan zina yang dilakukan Pemohon sampai sekarang. Pemohon berusaha mengalihkan persoalan yang sebenarnya “perselingkuhan dan perzinaan” dengan membesar besarkan masalah rumah dan pekerjaan. Padahal Pemohon sudah mengakui baik kepada Termohon maupun kepada Atasannya harian , atas perbuatannya yang dilakukan sejak Pemohon membangun rumah yaitu pada tahun 2009 dan juga dibenarkan oleh wanita itu yang pada saat Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menzalimi Termohon. Bahwa Termohon sebelum bertemu saya ( kata wanita itu via sms) sering
“njajan”
Subhanaallah………Saudara
Termohon
juga
pernah
menyelidiki tempat tinggal wanita itu, yaitu di kompleks pelacuran diSurabaya. Termohon juga menyimpan bukti sms dari mereka berdua dan kesungguhan Pemohon ingin menjadikan istri syahnya wanita itu juga ditunjukkan dengan menceraikan Termohon, karena Termohon tidak ingin di madu. Majelis Hakim yang saya hormati, perempuan mana yang mau di madu dengan seorang pelacur dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saja Termohon harus membantu Pemohon bekerja. Pemohon sendiri sudah jelas mengakui dengan tidak menjawab atas jawaban Termohon (sidang tanggal 28 Mei 2012). Tersebut yang mengatakan Pemohon berzina, sering tinggalkan sholat lima waktu, puasa, sama
11
Pemohon tidak dibantah atau dijawab. Berati secara tidak langsung Pemohon mengakuinya; -
Benar Pemohon “ Bermain dakon” tapi bukan memutar uang namun memutar Termohon
dengan seorang pelacur secara bergantian satu hari di pasuruan dua
hari di Surabaya, Subhanaallah…………; -
Termohon tidak pernah merampas surat-surat penting dan barang-barang Pemohon justru Pemohon sendiri yang meninggalkan barang-barang tersebut di rumah dan surat-surat penting sudah Termohon berikan, kalau pistol itu jangankan membawa ke pengadilan agama memegang saja Termohon gemetaran, biarlah Pemohon sendiri yang mengambilnya, toh tak ada untungnya Termohon menyimpan barang itu justru takut diketahui anak-anak. Alasan Pemohon enggan untuk mengambil barang-barang karena khawatir macammacam Termohon, itu adalah alasan Pemohon untuk memojokkan Termohon seolah-olah semua persoalan timbul dari diri Termohon;
-
Sejauhmana bahayanya profesi wartawan Pemohon memiliki pistol itu, berarti Pemohon punya musuh dan bermain politik, sedangkan media lain lebih keras gesekannya dalam menulis berita, tapi tidak punya barang tersebut. Semuanya saya pasrahkan pada Allah kata teman-teman Pers. Pemohon tidak hanya mampu menjadi provokator politik, masalah rumah tanggapun diprovokasi, keluarga Pemohon diprovokasi agar mendukung keinginan-keinginan Pemohon dan untuk menyalahkan Termohon. Ya Shobaru Ij‟Alna Shobirin……………;
9. Majelis Hakim yang saya hormati, bagaimanapun Pemohon adalah ayah dari anak-anak Termohon. Allah Maha memaafkan umatnya yang berbuat dosa. Apalagi Termohon mungkin Pemohon telah khilaf. Pada prinsipnya Termohon tetap ingin mempertahankan tali ikatan suci ini, kembali mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, Termohon dan anak-anak selalu berdoa untuk kebaikan Pemohon. Semoga Pemohon diberi hidayah oleh Allah SWT. Tapi apapun hasilnya nanti akan Termohon terima dengan pasrah dan tawakal; 10. Seperti jawaban Termohon semula ( pada sidang tanggal 28 mei 2012 ) a.
Pemohon harus memberikan hak Termohon karena Pemohon telah menzalimi dan mengingkari tali ikatan suci pernikahan kami;
12
b.
Sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah ( biaya hidup, biaya pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya). Dan uang yang diberikan Termohon kemarin dua juta sudah habis untuk kebutuhan anak-anak;
c.
Pemohon mampu memberikan nafkah untuk wanita itu dan seharusnya Pemohon juga harus bisa memberikan nafkah kepada anak-anak. Dengan kebutuhan yang sebelumnya ketika kami masih bersama;
d.
Tentu saja hak asuhnya diberikan kepada Termohon karena sejak kecil Termohon berusaha mengasuh, mendidik dan merawat anak-anak tanpa ada bantuan orang ketiga ( pembantu ) karena Termohon ingin menjalankan kewajiban baitiyah dan semata-mata ingin pahala dari Allah SWT. Karena kewajiban yang utama jadi seorang istri adalah mengurus rumah tangga suami. Pemohon kurang dekat terhadap anak-anak alasannya karena sibuk kerja. Selama berumah tangga Temohon tidak pernah meminta Pemohon untuk membantu mengurusi pekerjaan rumah tangga Apagi menjadikan BABU Termohon. Pemohon selalu mengukur kasih sayang itu dengan uang, padahal berapun biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk anak-anaknya, anak-anak kita tidak akan ingat justru dengan perhatian dan kasih sayang kebiasaan yang baik yang diciptakan orang tua untuk anak-anaknya yaitu mengajak sholat berjamaah, bercanda, mengajarkan puasa dan lain-lain itu akan dikenang sepanjang masa. Termohon tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk membenci ayahnya justru anak-anak sering mengajak Pemohon unrtuk bertemu, anak- anak bilang…. ayah kalau diajak bicara nggak ngreken dulinan hp tok. Bahkan bu denya kalau mengajak anak-anak untuk ketemu ayahnya juga Termohon ijinkan. Anak-anak pernah sms ke Pemohon malah yang membalas adalah wanita itu;
e.
Kalau Termohon mengambil usaha warisan orang tua Pemohon TUNTUT Termohon ke Pengadilan. Mengapa baru sekarang Pemohon katakan kalau barang-barang (panci) itu milik orang tua Pemohon, silakan ambil barang-barang itu tapi jangan memprovokasi saudara Pemohon untuk menyuruh mengambil barang tersebut karena Termohon merasa malu dengan tetangga. Sebenarnya Pemohon merasa iri atau malu
13
melihat keberhasilan Termohon dalam kelola usaha tersebut. Padahal semua itu Termohon lakukan untuk Pemohon dan masa depan anak-anak. Termohon selalu menyinari usaha tersebut dengan sholat , do‟a dan amal untuk panti asuhan, justru Termohon tidak menjalankan hartanya di jalan Alloh tapi untuk maksiat dan zina; f.
Kalau memang rumah itu untuk anak-anak, Termohon minta surat atau sertifikat rumah nanti juga di bawah pengawasan Termohon karena Termohon tidak ingin sertifikat rumah ini nanti dijadikan jaminan untuk mencari pinjaman oleh Pemohon, karena Pemohon sebelumnya berkeinginan untuk membeli rumah warisan orang tua dengan mencari pinjaman ke teman Pemohon yang bekerja di CU Sangti namun tidak bisa karena tidak ada jaminan dan dua rombong becak yang dapat bantuan dari Dinas Pertanian agar diberikan kepada kedua anaknya yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
Majelis Hakim yang saya hormati, Terima kasih atas ikhtiar Dewan Hakim untuk kembali menautkan ikatan suci pernikahan kami yang sudah diambang keretakan. Saya saat ini hanya berusaha menjadi seorang hamba Allah yang ingin mematuhi segala perintah dan segala larangan NYA. Sebagaimana sebuah “perceraian” adalah perbuatan yang halah tapi dibenci oleh Allah SWT. Saya tidak ingin menjadi hamba yang menjalankan suatu hal yang dibenci Allah SWT. Setelah selama ini saya telah berjuang untuk bertahan, tapi keinginan kuat suami saya sudah tidak terbendung, sekarang saya menyerahkan semuanya kepada Dewan Hakim semoga keputusan yang terbit nanti menjadi keputusan yang terbaik bagi saya, suami dan anak-anak saya. Semoga saja menjadi keputusan yang di ridhai Allah SWT; Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat ke persidangan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 12 Juli 2002 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan, bermeterai cukup, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1); Menimbang, bahwa atas bukti (P.1) tersebut, Termohon tidak merasa keberatan dan sekaligus dapat menerimanya ;
14
Menimbang, bahwa selain bukti (P.1) Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama : 1) SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak Pemohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 12 Juli 2002, dan selama dalam ikatan pernikahan telah dikaruniai dua anak;
-
Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 sering timbul perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon terlalu memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan pembangunan rumah kediaman bersama, sedangkan uang Pemohon masih digunakan untuk keperluan pekerjaan Pemohon, namun Termohon tidak mau mengerti;
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih telah berjalan sekitar 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon
maupun Termohon tidak membantah; 2) SAKSI II, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;
-
Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
-
Bahwa pada awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu memaksakan keinginannya untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka yang sedang dibangun, padahal uang Pemohon masih digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting.
15
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih telah berjalan selama 5 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, baik Pemohon
maupun Termohon tidak membantah; Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama : 1) SAKSI 1 TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah sebagai kakak Termohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
-
Bahwa pada awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Pemohon selingkuh dengan Wanita Idaman Lain, yang saya belum tahu namanya, hal ini saya ketahui karena termohon sering curhat kepada saya;
-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih telah berjalan selama 4 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, baik Pemohon
maupun Termohon tidak membantah dan sekaligus menerimanya; 2) SAKSI II TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah yang bersangkutan di muka persidangan menerangkan sebagai berikut : -
Bahwa saksi adalah sebagai adik Termohon;
-
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
-
Bahwa pada awal pernikahan mereka hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering timbul
16
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon selingkuh berdasarkan curhat dari Termohon, saat ini Pemohon telah selingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang berdomisili di Surabaya, yang saya belum tahu namanya. -
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih telah berjalan selama 4 bulan;
-
Bahwa, saksi pernah berusaha memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, baik Pemohon
maupun Termohon tidak membantah; Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau saksi–saksi dan menganggap cukup dengan bukti yang telah ada; Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap mengajukan cerai terhadap Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap keberatan terhadap perceraian tersebut, kemudian Termohon menyatakan untuk mencabut semua tuntutan atau gugat balik kecuali untuk hak asuh atau hadlanah, nafkah 2 (dua) orang anak, sisa hutang di Koperasi sebesar Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang di BUMN PLN sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan atau gugat balik Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan memenuhi kewajiban sebatas kemampuan dan kepatutan, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA
DALAM KONVENSI Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo. Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara
17
mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H. sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat serta pandangan kepada kedua belah pihak, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht) sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas adalah bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu memaksakan kehendaknya agar segera menyelesaikan proses membangun rumah kediaman bersama, sedangkan uang Pemohon masih digunakan untuk keperluan pekerjaan Pemohon namun Termohon tidak bisa mengerti kondisi Pemohon, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terakhir disebabkan karena Termohon menuntut Pemohon agar berhenti bekerja sebagai wartawan, selanjutnya mengelola usaha home industri milik bersama bahkan Termohon sampai merusak semua alat kerja Pemohon seperti Laptop, kamera dan sepeda motor, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sehingga sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3,5 bulan;
18
Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah justru Termohon selalu berusaha untuk menyelesaikan pembangunan rumah idaman keluarga, dan berusaha mencarikan kerja sebagai wartawan di harian dengan harapan memperoleh gaji tetap dan pada akhirnya diterima di Harian tersebut, memang benar diakui oleh Termohon yang telah merusak alat kerja Pemohon karena merasa sudah tidak tahan dengan hinaan dan perlakuan yang mendholimi Termohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut, Termohon menuntut hak-hak atas akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut‟ah, nafkah anak, hak asuh anak, melunasi koperasi , mengembalikan nama baik Termohon dan harta gono gini untuk diberikan kepada anak-anak mereka; Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, sedangkan terhadap tuntutan balik tersebut Pemohon menyatakan akan membayar sesuai dengan kemampuan Pemohon sedangkan pada tahapan duplik Termohon tetap pada jawaban serta tuntutan semula; Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi – saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat (1) Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975); Menimbang,
bahwa
Pemohon
dan
Termohon
masing-masing
telah
menghadirkan dua orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
-
Bahwa sejak bulan Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu memaksakan keinginannya
untuk
menyelesaikan
pembangunan
mempertimbangkan keperluan lain yang lebih penting;
rumah
bersama
tanpa
19
-
Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang selama 4 bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban layaknya sebagai pasangan suami istri; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan
oleh Termohon, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -
Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
-
Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2010 sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
-
Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 bulan, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban layaknya sebagai pasangan suami istri; Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap
dan i‟tikad yang kuat untuk bercerai, sedangkan Termohon berkehendak kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun demikian i‟tikad luhur Termohon bagaikan mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak mempunyai ruh lagi; Menimbang, bahwa dengan mengingat firman Allah SWT. dalam surah AlBaqarah ayat 227 yang artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Menimbang, bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dianjurkan oleh hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam); Menimbang, bahwa salah unsur perkawinan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar;
20
Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya : “Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon menuntut terhadap hak– haknya akibat dari perceraian, meskipun dalam tahap kesimpulan Termohon mencabut tuntutan tersebut, namun Majelis Hakim memahami hak-hak tersebut bersifat Lil Intifa’ sedangkan Termohon sebagai seorang isteri tidak terbukti nusyuz kepada suami, maka dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) juncto Pasal 159 Buku I Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara ex officio akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut‟ah kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon yang akan dituangkan dalam amar putuan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
DALAM REKONVENSI
21
Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi disebut Tergugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (counter claim) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan ditambahkan pula bahwa gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide pasal 132a dan 132b HIR), yakni telah memenuhi syarat formil peraturan perundang–undangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat menerima dan mempertimbangkannya; Menimbang, bahwa pada tahap jawaban Penggugat Rekonvensi menuntut atau gugat balik, pertama; agar kedua orang anak bernama ANAK 1 , umur 8 tahun dan ANAK 2 , umur 6 tahun hak asuhnya atau hadlanah ada pada Penggugat Rekonvensi, kedua; Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, ketiga; menuntut untuk melunasi hutang di Koperasi Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), keempat; menuntut pengembalian nama baik Penggugat Rekonvensi yang dituduh menguasai usaha keluarga Tergugat rekonvensi, kelima; menuntut harta gono-gini diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi; Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat Rekonvensi menyatakan dipersidangan untuk mencabut semua tuntutan atau gugat balik kecuali untuk hak asuh atau hadlanah, nafkah 2 (dua) orang anak, sisa hutang di Koperasi
sebesar Rp.
11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang di BUMN PLN sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu; Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak ( hadlanah), dalam replik Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan bilamana kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan syarat bila terdapat waktu senggang diberikan kesempatan mengajak kedua anak tersebut untuk jalan-jalan;
22
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junctis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, serta dikonstatir dengan fakta yang terjadi dipersidangan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz ( belum berumur 12 tahun), selama ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi meliputi pendidikan formal, informal, agar dapat tumbuh dan berkembang segi social, intelektualnya secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak-anak tersebut patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah 2 (dua) orang anak, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, kemudian dengan mempertimbangkan dengan seksama penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai karyawan baru di harian surat kabar yang baru saja merintis karir dari nol, maka Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah 2 (dua) orang anak minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun); Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat rekonvensi untuk melunasi sisa hutang di Koperasi sebesar Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang di BUMN PLN sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di mana dalam replik Tergugat Rekonvensi maupun dalam fakta dipersidangan menyatakan meskipun honor yang diterima di tempat yang baru saat ini masih minim, yang bersangkutan sanggup untuk melunasi hutang di Koperasi bahkan Tergugat Rekonvensi sudah menjadual ulang dan akan berusaha mencari usaha sampingan, akan tetapi untuk sisa hutang di BUMN PLN Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriaannya untuk menuntut pelunasan seluruh sisa hutang di dua lembaga piutang tersebut; Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, replik dan duplik proses realisasi hutang dari Koperasi dan BUMN PLN melewati dan atas persetujuan kedua
23
belah pihak, yaitu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk pengembangan home industry minuman botol, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 angka (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan segala bentuk hutang yang dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama serta untuk kepentingan keluarga, maka pertanggungjawabannya akan dibebankan kepada harta bersama, hutang tersebut menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama secara tanggungrenteng (hoofdelijk aansprakelijk), oleh karenanya Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi seluruh sisa hutang di Koperasi sebesar Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang di BUMN
PLN
sebesar
Rp.
15.000.000,00
(lima
belas
juta
rupiah)
secara
tanggungrenteng; Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak telah diperiksa secara seksama dan dijadikan bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat relevansi dengan pokok perkara ini, sedangkan dalil-dalil, buktibukti, atau tuntutan-tuntutan Penggugat rekonvensi selebihnya yang dipandang tidak relevan lagi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian, maka ditolak untuk selebihnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang–undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi; Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar‟i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi izin
kepada
Pemohon
(PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT
REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap Termohon
24
(TERMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ; 3.1. nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah); 3.2. mut‟ah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian; 2. Menetapkan anak bernama ANAK 1, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi dan memberi hak kepada Tergugat rekonvensi bila ada waktu senggang untuk mengajak kedua anak tersebut; 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun); 4. Menyatakan bahwa sisa hutang di Koperasi sebesar Rp. 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa hutang di BUMN PLN sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah harta dan kewajiban bersama; 5. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang tersebut (pada angka 4) secara tanggungrenteng; 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pasuruan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. ZAINAL ARIFIN, MH. sebagai
25
Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ABDUL KHOLIK dan SLAMET, S.Ag. SH. masing–masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh M. NIDZOM ANSHORI, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
konvensi/Tergugat
rekonvensi
dan
Termohon
konvensi/Penggugat
rekonvensi; Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. ABDUL KHOLIK
Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
Hakim Anggota
SLAMET, S.Ag. SH. Panitera Pengganti
M. NIDZOM ANSHORI, S.H. Perincian Biaya Perkara : 1.
Biaya Pendaftaran
Rp
30.000,00
2.
Biaya ATK Perkara
Rp
20.000,00
3.
Biaya Panggilan
Rp
150.000,00
4.
Redaksi
Rp
5.000,00
5.
Meterei
Rp
6.000,00
Jumlah
Rp
211.000,00
