DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 07/Pdt/2014/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. PT. Indoasia Cemerlang (PT. IC),

berkedudukan di Jalan Veteran No.

23 Bekasi, Pembanding I semula Tegugat I; 2. Bella Novita Kartika, selaku Presiden Direktur dari PT. Indo Asia Cemerlang, berkedudukan di Jalan Kencana Indah Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukum Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, Pembanding II semula Tergugat II; Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II diwakili oleh Kuasanya: 1. E.E Enggar Bawono, S.H., 2. Davy Helkiah Radjawane, S.H., 3. Agus Imam Saroni, S.H., 4. Issabella Parramita, S.H.,M.Sc., Advokat dan Asisten Advokat pada Bawono & Radjawane, Advocates & Legal Service, yang beralamat kantor di Jl. K.S Tumbun IV No. 37, Slipi-Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Mei 2013 dibawah register Nomor: 455/SK/2013/PN.Bks. dan tanggal 18 September

2013

yang

terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 September 2013

dibawah

register

Nomor:

930,

931/SK/2013/PN.Bks.; M e l a w a n: PT. Sumber Tangguh Baraindo (PT. STB), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, dalam hal

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 7/Pdt/2014/PT.Bdg.

ini diwakili oleh: Shelvie Fransisca, selaku Direktur PT. STB., berkedudukan di DEA Tower 1, 15 th floor suite 1504, Kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan Kav. E 4.3 No.1-2, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. Robert Aritonang, S.H.,LLM., 2. Ivan M.P Tampubolon, S.H., 3. Riza Irwansyah, S.H., 4. Tony Bustaruddin, S.H., 5. Bambang Tryandono, S.H., kelimanya selaku kuasa hukum pada Kantor Hukum Infinitum Law Office, yang beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Februari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 04 Februari 2013 dibawah register Nomor: 98/ SK/ 2013/ PN.Bks., Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks, tanggal 11 September 2013; Tentang Duduk Perkaranya: Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Sela maupun Putusan Akhir Pengadilan Negeri Bekasi, masing-masing Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. tanggal 22 Mei 2013 dan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 11 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: I.

Dalam Konvensi. Dalam Provisi: 1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk sebagian; 2. Memerintahkan kepada Para Tergugat tidak melakukan pengangkutan, penjualan dan kegiatan pasca tambang; 3. Memerintahkan kepada Para Tergugat tidak melakukan tindakan apapun terhadap hak atas konsesi tambang batubara yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan seluas 191 Ha berdasarkan IUP Operasi Produksi No. 545/02-IUP.OP/DPE/2009 tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan


Operasi Produksi, kepada pihak manapun juga yang bertujuan untuk menjual atau mengalihkan hak konsesi tersebut baik secara di bawah tangan maupun secara otentik; 4. Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. Menetapkan biaya perkara ditentukan pada putusan akhir; Dalam Eksepsi. -

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.395.626.399,-(tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan USD 6.648.871,77. (enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh tujuh sen Dollar Amerika Serikat); 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; II. Dalam Rekonvensi: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat dalam Rekonvensi; Dalam Pokok Perkara: - Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya; III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: - Menghukum para Tergugat / Para Penggugat dalam Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.441.000,(empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah); Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Mei 2013, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat (Robert Aritonang, S.H., LLM.) pada tanggal 21 Juni 2013 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II/Turut Terbanding (E.E. Enggar Bawono, S.H.) pada tanggal 10 Juli 2013;


Membaca memori banding terhadap putusan Sela Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I/ Pembanding tertanggal 17 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 27 Juni 2013 dan kepada Kuasa Hukumm Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 10 Juli 2013; Membaca surat pernyataan permohonan banding Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bks. Jo. Nomor 33/Bdg/2013/PN.Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 September 2013, menyatakan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 11 September 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat (Robert Aritonang, S.H., LLM.) pada tanggal 7 Oktober 2013; Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II tertanggal 16 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2013; Membaca surat mohon bantuan memeriksa berkas perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. Nomor 33/Bdg/2013/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 Desember 2013 untuk memberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II/Pembanding I, II, memeriksa berkas tersebut dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding telah diberikan kesempatan memeriksa berkas pada tanggal 13 Desember 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam Tingkat Banding; Tentang Pertimbangan Hukumnya: Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan Tingkat Banding dari Kuasa Pembanding I semula Tergugat I terhadap Putusan Sela maupun permintaan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat I, II terhadap Putusan Akhir, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi mengenai Tuntutan Provisi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013, Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi mengenai Eksepsi Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013 dan Putusan Akhir Pengadilan Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 11 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Provisi: - Perbuatan Pembanding I (dahulu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) melakukan pengangkutan, penjualan dan kegiatan Pasca Tambang serta menjual atau mengalihkan Hak Atas Konsesi tambang batubara yang terletak di Desa Sungai Cuka Kecamatan Kiantap, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan seluas 191 Ha berdasarkan IUP Operasi Produksi Nomor: 545/02-IUP.OP/DPE/2009 tentang persetujuan perpanjangan pertama izin usaha Pertambangan operasi produksi tidaklah memiliki hubungan sebab akibat secara menyeluruh kepada kepentingan Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi); - Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak dapat membuktikan dirinya berhak atas hak atas konsesi tambang batubara; - Judex Factie Tngkat Pertama tidak memperhitungkan prinsip keadilan dan merugikan Pembanding I (dahulu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I); - Judex Factie Tingkat Pertama bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) dan Provisionil (selanjutnya disebut “Sema 3 Tahun 2000); - Bahwa didalam Putusan Sela telah terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo tidak mengirimkan berkas permohonan provisi ke Pengadilan Tinggi, dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo tidak cermat dan tidak mendasarkan Putusan Sela, sehingga pulusan Sela harus dibatalkan;


Dalam Eksepsi: - Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang mengadili perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut); - Bahwa pada tanggal 21 November 2011 antara PT. Sumber Teguh Baraindo (in casu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi); - Bahwa pada tanggal 21 November 2011 antara PT. Sumber Teguh Baraindo (in casu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi) yang diwakili oleh Elly Norica selaku Presiden Direktur dan Ju Seong Jin yang tanpa hak mewakili Pembanding I (dahulu Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I) telah menanda tangani “Coal Transhipment Agreement” (selanjutnya disebut “CTA”) yang mana kedua belah pihak menentukan Pilihan Forum (Choice OF Jurisdiction) sebagaimana termaktub dalam halaman 17 angka 25 Settlement Of Disputes yang menyatakan sebagai berikut: 25. Settlement Of Dispute. “Arbitration” (a) Any dispute (a”Dispute) dan seterusnya………….………………….; Yang setelah diterjemahkan oleh Erin Widjanarko, penerjemah tersumpah di Jakarta, maka artinya sebagai berikut: 25. Penyelesaian Sengketa. “Arbitrase”. (a) Setiap sengketa (“Sengketa”) yang timbul dari perjanjian ini yang menyangkut suatu tuntutan akan diarbitrasi di Singapura sesuai dengan peraturan arbitrasi dari Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang berlaku saat ini; - Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ARBITRASE dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”; - Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka telah terbukti secara jelas dan nyata, badan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah


SIAC sesuai Pilihan Forum dan kesepakatan para pihak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan demikian amar putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tentang Eksepsi tersebut sudah selayaknya dibatalkan; Dalam Pokok Perkara: - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ada keraguan-raguan terhadap Pemutusan Kontrak/Termination Coal Agreement haruslah dinyatakan ditolak, karena Terbanding/ Penggugat pun tidak dapat menghadirkan saksi bukti tentang keaslian dari surat dimaksud, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melakukan penafsiran yang tidak didukung oleh satu alat buktipun

untuk

menyimpulkan

pertimbangan

dimaksud,

dengan

demikian pertimbangan dimaksud haruslah ditolak; Dalam Rekonvensi: - Bahwa berdasarkan Hukum Kontrak, terdapat beberapa azas, salah satunya adalah azas kepribadian. Bahwa sebuah perjanjian adalah bersifat

pribadi

dan

hanya

untuk

kepentingan

pribadinya

saja

sebagaimana diatur dalam KUH. Perdata Pasal 1315 yang menyatakan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan perjanjian selain untuk dirinya sendiri”; Pengertian pasal ini adalah bahwa seseorang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian untuk kepentingan sendiri. Oleh karenanya, sebuah perjanjian tidak dapat merugikan pihak ketiga, perjanjian tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain yang ditentukan dalam pasal 1317 KUH.Perdata”; - Bahwa dikarenakan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) dilandaskan pada fakta dan dasar bukti yang kuat, maka cukuplah alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo di tingkat banding berkenan mengabulkan permohonan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat; - Atas dasar dalil dan alasan diatas, maka Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang


memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo di tingkat banding memutus dengan amar putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya; 2. Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

Nomor:

12/Pdt.G/2013/PN.Bks. tertanggal 11 September 2013; Mengadili Sendiri: 1. Dalam Konvensi. Dalam Provisi. - Membatalkan Putusan sela dalam Provisi Nomor: 12/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks tertanggal 22 Mei 2013; Dalam Eksepsi. - Membatalkan

Putusan

sela

dalam

Eksepsi

Nomor:

12/Pdt.G/2013/PN.Bks tertanggal 22 Mei 2013; - Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. dan oleh karenanya gugatan Terbanding (dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); Dalam Pokok Perkara. - Mengabulkan

Permohonan

Banding

Para

Pembanding

(dahulu Para Tergugat) untuk seluruhnya; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor; 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., tertanggal 11 September 2013; - Menolak

gugatan

Terbanding

dahulu

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; - Menghukum Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini; 2. Dalam Rekonpensi.


- Menerima gugatan Rekonvensi Para Pembanding (dahulu Para Penggugat) untuk seluruhnya; - Menyatakan

Perjanjian

Coal

Transhipment

Agreement

tertanggal 21 November 2011 Cacat Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Pembanding (dahulu Para Penggugat); - Menyatakan Batal (Perjanjian Coal Transhipment Agreement tertanggal 21 November 2011 antara Ju Seong Jin dan dengan Elly Norica; - Memerintahkan

Terbanding/dahulu

Penggugat

Konvensi

/Tergugat Rekonvensi) untuk mengembalikan uang sebesar USD.1320.088.80. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu delapan koma delapan puluh dolar Amerika Serikat) kepada Pembanding I (dahulu Tergugat Konvensi I/Penggugat Konvensi II) secara tunai dan sekaligus; - Menetapkan biaya perkara menurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara banding ini secara keseluruhan, maka terlebih dahulu akan memeriksa Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi mengenai Eksepsi, Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013 tersebut, untuk melihat alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Sela tersebut, apakah sudah tepat dan benar; Menimbang,

bahwa

atas

gugatan

Terbanding

semula

Penggugat

tertanggal 21 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., Pembanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini, karena yang berwenang adalah Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sesuai dengan perjanjian antara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat yang tertuang dalam “Coal Transhipment Agreement”, selanjutnya disebut “CTA” tanggal 21 November 2011 yang mana


dalam CTA tersebut pada angka 25 huruf a disebutkan bahwa setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini hingga menyebabkan adanya tuntutan harus diselesaikan secara ARBITRASE; Menimbang, bahwa atas Eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara tersebut diatas; Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013 yang memuat kejadian-kejadian serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat

I,

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

tidak

sependapat

dengan

pertimbangan–pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

selanjutnya

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dimaksud yang pada pokoknya sebagai berikut; - Bahwa pada tanggal 21 November 2011 antara PT. Sumber Teguh Baraindo (in casu Penggugat/Tergugat Rekonpensi) diwakili oleh Elly Norica selaku Presiden Direktur dan Ju Seong Ji yang mewakili Tergugat I Konpensi, telah menanda tangani “Coal Transhipment Agreement” (selanjutnya disebut “CTA”), hal mana “Coal Transhipment Agreement” dimaksud adalah dasar pengajuan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud pada halaman 3 dalam point 3, 4 dan 5 bagian Fundamentum Petendi/Posita gugatan; - Bahwa selanjutnya dalam CTA dimaksud, terhadap sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut, maka Kedua Belah Pihak telah menentukan Pilihan Forum (Choice Of Jurisdiction) sebagaimana termaktub dalam halaman 17 angka 25 Settlement Of Disputes yang menyatakan sebagai berikut: 25. Settlement Of Dispute. “Arbitration” (a) Any dispute (a”Dispute) dan seterusnya……………………………………;


Yang apabila diterjemahkan maka artinya sebagai berikut: 25. Penyelesaian Sengketa. “Arbitrase”. (a) Setiap sengketa (sebuah sengketa) yang timbul dari perjanjian ini sehingga menyebabkan adanya tuntutan harus diselesaikan secara Arbitrase sesuai dengan peraturan Arbitrase yang dikeluarkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) yang berlaku pada saat itu; - Bahwa dengan demikian, tidak dapat diartikan lain bahwa Para Pihak yang menandatangani Coal Transhipment Agreement telah dengan tegas dan pasti sepakat menyelesaikan setiap sengketa maupun perselisihan yang timbul dari dan akibat Coal Transhipment Agreement ini melalui Forum Arbitrase (Pactum De Compromittendo) dan secara tegas pula menunjuk Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai badan Arbitrase yang berwenang, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima; - Bahwa selain Pilihan Forum dimaksud, Coal Transhipment Agreement antara Para Pihak pun tidak merujuk dan menunjuk Hukum Indonesia sebagai Pilihan Hukum sebagaimana ketentuan 17 perjanjian dimaksud, sehingga menurut Theory Propen Law Of Contract, pilihan hukum dan pilihan forum telah dengan tegas dinyatakan oleh Para Pihak “Intention Of Parties” dengan demikian Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus menempuh jalur Arbitrase dalam penyelesaian sengketa ini dan bukan dengan pengajuan gugatan a quo pada dan melalui Pengadilan Negeri Bekasi; - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase”; - Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas maka telah terbukti secara jelas dan nyata, badan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sesuai Pilihan Forum dan kesepakatan Para Pihak, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo; Menimbang,

bahwa

didalam

uraian

gugatan

Terbanding

semula

Penggugat pada point 3 menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2011


dibuat suatu perjanjian “Coal Transhipment Agreement” (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian CTA”) antara Penggugat dengan Tergugat I yang diwakili oleh Ju Seong Jin yang pada pokoknya Tergugat I telah sepakat untuk menyewa Transhipment Floating Crane dari Terbanding semula Penggugat untuk melakukan pemuatan batu bara, yang didalam Coal Transhipment Agreement (selanjutnya disebut perjanjian CTA) dimana Para

Pihak yakni Pembanding I, II semula

Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat telah menentukan pilihannya untuk penyelesaian masalah hukum yang terjadi diantara Para Pihak sebagaimana tertera pada angka 25 dalam perjanjian CTA

tersebut tentang penyelesaian

sengketa melalui ARBITRASE (Vide bukti P-2A, P-2B, T-I, II. 1, T-I, II. 2); Menimbang, bahwa dengan melihat pada angka 25 dari perjanjian antara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat tersebut pada huruf (a) tentang Penyelesaian Sengketa sebagai berikut: “Setiap sengketa yang timbul dari perjanjian ini yang menyangkut suatu tuntutan akan di ARBITRASI di Singapore International Centre yang berlaku pada saat itu”; Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan sebagaimana tertera pada angka 25 huruf (a) Coal Transhipment Agreement (CTA) tersebut maka dengan sendirinya Para Pihak telah menentukan Pilihan Hukum (Choice Of Law) yaitu Peraturan Arbitrasi dari Singapore International Centre (SIAC) dan Pilihan Forum (Choice Of Forum) yaitu ARBITRASI

di Singapore, dengan demikian

Kedua Belah Pihak terikat dan tunduk dengan pilihan Para Pihak sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Coal Transhipment Agreement (CTA) tanggal 21 November 2011 tersebut; Menimbang, bahwa didalam Perjanjian tertanggal 21 Nopember 2011 antara Pembanding I, II semula Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat tersebut tidak dibarengi dengan klausula yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan lain, selain yang telah ditentukan didalam kesepakatan Perjanjian tersebut yakni ARBITRASI di Singapore International Centre (SIAC), hal ini dipertegaskan pula didalam angka 31 dan perjanjian CTA tersebut menyatakan: “Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan diatur dalam segala hal dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Singapura”; Menimbang, bahwa oleh karena didalam perjanjian tertanggal 21 November 2011 tersebut tidak dibarengi dengan klausula yang memberi hak Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 7/Pdt/2014/PT.Bdg.

kepada satu pihak untuk mengajukan gugatan kepada Negara lain, selain ARBITRASI di Singapura dengan Peraturan Arbitrasi dari Singapore International Centre (SIAC), begitupun tidak ada perubahan apapun atas kesepakatan yang telah dibuat oleh Pihak Pembanding I, II semula Tergugat I, II dengan Terbanding semula Penggugat, maka patutlah semua penyelesaian hukum mengenai Para Pihak tersebut diselesaikan pada ARBITRASI di Singapura dengan Peraturan ARBITRASI dari Singapore International Centre (SIAC) dan bukan pada Pengadilan Negeri Bekasi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Kompetensi Absolut Pembanding I, II semula Tergugat I, II patutlah dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Absolut, maka pemeriksaan dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dikabulkan , maka dengan sendirinya Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/PN.Bks., tanggal 22 Mei 2013, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan sebagaimana amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Absolute dari Pembanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka terhadap keberatan hukum yang menjadi alasan-alasan dalam memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyangkut Putusan Sela mengenai Provisi dan Putusan Akhir serta Tuntutan Rekonvensi,secara hukum tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya patut dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2013 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., sepanjang yang menyangkut kewenangan Eksepsi Absolut dibatalkan, sedangkan dalam perkara a quo Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama telah sampai pada Putusan Akhir baik menyangkut Gugatan Provisi maupun Gugatan Pokok Perkara, maka sebagai konsekwensi hukumnya dengan dibatalkan Putusan Sela yang menyangkut Kewenangan Absolut (Kompetensi Absolut),

dengan menyatakan Pengadilan

Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, sedangkan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan bukti dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II

(T-I,II. 1 dan T-I, II. 2 conform P-2A dan P-2B) adalah


Arbitrase Singapore. Dengan sendirinya, maka terhadap Putusan Sela tentang Provisi tanggal 22 Mei 2013, Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. dan Putusan Akhir tanggal 11 September 2013, Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks., secara hukum adalah patut dibatalkan dan Tidak Mempunyai Kekuatan Mengikat”; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan; Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 134 HIR Jo. Pasal 3 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta per-Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini: M e n g a d i l i: I.

Menerima

Permohonan

banding

dari

Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut; II. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Mei 2013, Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. mengenai Eksepsi, Putusan Sela tanggal 22 Mei 2013, Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks. mengenai Tuntutan Provisi dan Putusan Akhir

Pengadilan Negeri Bekasi

tanggal 11 September 2013 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Bks.

yang

dimohonkan banding tersebut; Mengadili Sendiri: 1. Menerima Eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II sepanjang mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut (Absolute Competentie); 2. Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Bekasi

tidak

berwenang

memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 12/ Pdt.G/ 2013/ PN.Bks. tersebut; 3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan , yang dalam Tingkat Pertama sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk Tingkat Banding

sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).


Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini: Selasa, tanggal 25 Februari 2014, oleh

kami: H. Nuzuardi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Bandung

sebagai

Hakim

Ketua,

dengan

Syamsul

Ali,

S.H.,M.H

dan

Enos Radjawane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Januari

2014,

Nomor: 7/ PEN/ PDT/ 2014/ PT.BDG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tinggkat banding dan putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 03 Maret 2014, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan

dihadiri

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Hakim-Hakim Panitera

Anggota Pengganti

serta

dibantu

oleh:

pada Pengadilan Tinggi

tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

H. Nuzuardi S.H.,M.H.

Enos Radjawane, S.H. Panitera Pengganti,

Hj. Nenden Khaerani, S.H.

Perincian Biaya Perkara: - Redaksi Putusan …………. Rp. 5.000,- Materai Putusan ………….. Rp. 6.000,- Pemberkasan …………….. Rp.139.000,- (+) Jumlah ……..……………… Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents