DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 512/Pdt/2015/PT BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ------------------------------------------------------------------------------------1. KEPALA DESA SUKAHURIP, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi yang beralamat Kantor di Kantor Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi ; ------------2. KEPALA DESA GANDA MEKAR, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi yang beralamat kantor di Kantor Desa Cibitung Kecamatan Cibitung, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi ; -------------Dalam

hal

ini

keduanya

memberikan

kuasa

kepada

H.

DARMIZON A., SH., MAMAN SUHARDIMAN A., SH., IGNATIA TITI RAHAYU TM., SH., dan HENKY NAPOLEON, Sm.Hk., Tim Bantuan Hukum Pemerintah

Kabupaten

Bekasi,

beralamat

di

Komplek

Perkantoran

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No. 118/IV/2015 tanggal 2 April 2015 dan No. 145/65/Pem/IV2015 tanggal 2 April 2015 ; ----------------------------------------------------------------------------------Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV ; ----------------------------Melawan H. KOSIM DS. BE, alamat Jalan Ir. H. juanda Rt. 001 Rw. 006 No. 5 Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili Kuasanya JAMES MANALU, SH. MH., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Ir. H.Juanda No. 5 Kota Bekasi,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Pebruari 2014 ; ----------------------------------------------------------------Terbanding semula Penggugat ; ---------------------------------------Dan : 1. DIREKTUR UTAMA PT.YKK ZIPCO INDONESIA, yang beralamat Kantor di Jl. R.P.Suroso Nomor 7 Jakarta Pusat ; --------------------------------------------. Turut Terbanding semula Tergugat I ; ---------------------------------------------

Halaman 1 dari 40 halaman putusan Nomor 512/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. DIREKTUR UTAMA PT.YKK ZIPPER CO INDONESIA , yang beralamat Kantor di Jl. R.P.Suroso Nomor 7 Jakarta Pusat ; ----------------------------------Turut Terbanding semula Tergugat II ; -------------------------------------------3. CAMAT KECAMATAN SUKATANI, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi, Propinsi Jawa Barat, yang beralamat kantor di Kantor Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; ----------------------------Turut Terbanding semula Tergugat V ; ------------------------------------------4. CAMAT KECAMATAN CIBITUNG, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi yang beralamat kantor di Kantor Kecamatan Cibitung, Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; ------------------------------------------------------------Turut Terbanding semula Tergugat VI ; -----------------------------------------5. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II KABUPATEN BEKASI, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tk.II Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; ------------------------------------------------------------Turut Terbanding semula Tergugat VII ; ---------------------------------------6. TITIEK SETJAWATI ADRIYANTO, SH, NOTARIS BEKASI, sekarang tidak diketahui alamatnya ; -----------------------------------------------------------------------Turut Terbanding semula Turut Tergugat ; -------------------------------------PENGADILAN TINGGI tersebut; -------------------------------------------------Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Nopember 2015 Nomor 512/Pen/Pdt/2015/PT.BDG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Bks. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; --------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA : -------------------------------------------Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Bks.; ------------------------------Membaca gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Maret 2014, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : --------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sawah milik adat berdasarkan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang


tiga puluh lima ribu meter persegi) antara HAJI SURA (PENJUAL) dan HAJI M. KOSIM, DS. BE. (PEMBELI) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN; - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAMAN; - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM; - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID; 2. Bahwa Penggugat Sejak tanah sawah hak milik adat berdasarkan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) antara HAJI SURA (PENJUAL) dan HAJI M. KOSIM, DS. BE. (PEMBELI) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dmiliki sampai sekarang didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Belum pernah diperjual belikan, digadaikan, dijaminkan kepada siapapun dan sampai sekarang tanah sawah hak milik adat Penggugat tetap dikuasai dengan cara mengusahai dengan menanam padi melalui orang yang kenal dengan Penggugat dan atas seijin Penggugat sendiri dengan berdasarkan bukti yang dimiliki Penggugat. 3. Bahwa Penggugat berkehendak dengan menjual tanah sawah milik adat tersebut kepada orang lain, dan untuk menjual tanah sawah milik adat Penggugat tersebut harus ada Surat Keterangan Tidak Sengketa dan harus melengkapi persyaratan sebagaimana jual beli yang sah menurut hukum, Penggugat langsung kekantor kepala Desa Sukahurip, dan bertemu baik staf Desa maupun Kepala Desa Sukahurip tidak mau memberikan Surat Keterang Tidak Sengketa dengan alasan tidak jelas dan selalu memberikan jawaban tidak sebagaimana Kepala Desa melayani warganya, dan Tergugat III dan Tergugat V mengakui baha tanah hak milik Penggugat menjadi Tanah Kas Desa dengan cara melawan hak dan melawan hukum. 4. Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 5 April 1999 dimana Surat Pernyaan tersebut yang membuat tertulis adalah Penggugat dan Penggugat tidak pernah menandatangani surat Pernyataan tersebut apalagi menerima sejumlah uang, Penggugat dengan tegas menolaknya bahwa surat pernyataan tersebut tidak benar alias tidak tandatangan Penggugat dan Penggugat menyangkalnya, yang dudaftar dan dibuat dihadapan TURUT


TERGUGAT dimana PENGGUGAT keberatan karena PENGGUGAT tidak pernah kenal apalagi menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 5 April 1999. 5. Bahwa Surat Pernyataan Pembayaran Pengurusan Tanah tertanggal, Bekasi 14 September 1999, Penggugat dengan tegas menolak karena Penggugat tidak pernah membuat surat pernyataan baik dihadapan Notaris TITIEK SETIJAWATI ADRIJANTO SH, maupun di hadapan siapa saja yang berhubungan

dengan tanah hak milik Penggugat,

sehingga

Surat

Pernyatan Penyelesaian Pembayaran Pengurusan Tanah tertanggal 14 September 1999 adalah rekayasa yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga Penggugat tidak perlu memberikan tanggapan karena Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut dihadapan dan atau dikantor TURUT TERGUGAT, oleh karena itu surat pernyataan tanggal 14 September 1999 tidak pernah ada dan dapat dipastikan cacat hukum. 6. Bahwa Surat Nomor : 143.2/5168/Pemdes, dimana surat tersebut dari TERGUGAT V ditujukan kepada Gubernur Kepala DaerahTingkat I Jawa Barat, Perihal Surat Permohonan TERGUGAT I (PT. ZIPCO INDONESIA) Nomor 195/Zipco/IX/95, tanggal 12 September 1995, Perihal permohonan persetujuan ganti rugi jalan desa seluas ± 15.000 M² bahwa surat tersebut tidak salah, akan tetapi merugikan PENGGUGAT, tanah yang berada di Desa Ganda Mekar, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi diganti dengan tanah Penggugat yang berada di wilayah Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat tanpa ada ganti rugi kepada PENGGUGAT, sehingga surat tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT yang diperoleh melalui Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) antara HAJI SURA (PENJUAL) dan HAJI M. KOSIM, DS. BE (PEMBELI) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat, maka apabila pihak Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkeinginan untuk mengganti tanah kas desa Desa Ganda Mekar yang sudah dipakai oleh TERGUGAT I, haruslah mengganti rugi tanah sawah milik PENGGUGAT dengan cara Jual Beli atau Pelepasan Hak yang sah menurut hukum yang berlaku, oleh karena itu PENGGUGAT


memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa, memutus serta mengadili perkara ini dengan menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah

sawah

milik

adat

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

No

:

1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dan menyatakan tidak berlaku Surat Pernyataan tertanggal 5 April 1999 dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran Pengurusan Tanah tertanggal 14 September

1999

yang

menurut

hukum

tidak

pernah

dilakukan

PENGGUGAT. 7. Bahwa kemudian TERGUGAT I telah berjanji untuk memberikan hadiah MOBIL SEDAN TOYOTA BARU apabilaa pembebasan tanah PT. YKK dan PT. ZIPCO INDONESIA selesai diurus oleh PENGGUGAT (H. MUHAMAD KOSIM DS. BE) dan ternyata urusan PT. YKK dan PT. ZIPCO INDONESIA telah selesai diurus oleh PENGGUGAT, sampai surat gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tidak pernah diberikan walaupun surat kami telah kami buat untuk menyelesaikan mengenai janji dari PT. YKK dan PT. ZIPCO INDONESIA tersebut kami buat bahkan tidak ada tanggapan dan pada waktu itu diwakili oleh AKIO TAKABATAKE, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini memerintahkan PT. YKK dan PT ZIPCO INDONESIA untuk memenuhi janjinya yang ditandatangani dan diberi cap tanggal 12 Oktober 1994. 8. Bahwa tanah sawah hak milik adat Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) ternyata ada kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat dengan alasan tukar guling, pada hal Penggugat dengan tegas mengatakan bahwa tanah sawah tersebut belum pernah diperjual belikan kepada siapapun, sehingga Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII dan Turut Tergugat..


9. Bahwa kerugian PENGGUGAT atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas kerjasama Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat

III,

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat sehingga Para Tergugat menguasai tanah hak milik Penggugat dengan cara melawan hak dan melawan hukum. Bahwa kerugian yang dialami

Penggugat secara materil dengan harga

tanah pada saat ini @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / M², maka kerugian

Penggugat dengan luas tanah yang dikuasai dengan cara

melawan hak dan melawan hukum sesuai bukti yang ada adalah seluas ± 35.000 M² ( lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) maka luas tanah ± 35.000 M² x Rp. 50.000 = Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) harus dibayar Para Tergugat dengan tanggung renteng. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat menguasai dengan cara tidak mau memberikan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah hak milik Penggugat akibat penggantian tidak jelas PARA TERGUGAT, maka Para Tergugat dengan tanggung renteng membayar tanah sawah hak milik PENGGUGAT apabila mengganti tanah sawah hak milik Penggugat dengan harga ssebesar Rp.1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan kontan. 10. Bahwa Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat

III, Tergugat IV, Tergugat V,

Tergugat VI Tergugat VII dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom ) sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap hari bilamana Para Tergugat tersebut lalai melakukan isi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 11. Bahwa untuk menjamin tanah sawah hak milik adat Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat adalah semuanya satu hamparan maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo, Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan sita jaminan (conservatoire beslag) terhadap tanah hak milik adat milik Penggugat yang dikuasai


berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN



Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAMAN



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM



Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID

12. Bahwa Gugatan PENGGUGGAT ini didasarkan bukti-bukti authentik, buktibukti menurut hukum yang tidak dapat di bantah oleh bukti hukum lainnya, kiranya atas Putusan aquo, mengenai perbuatan melawan hukum ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet Bahwa berdasarkan bukti-bukti dengan kejelasan serta sesuai uraian di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa

mengadili serta memutus perkara

aquo berkenan

memberikan keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990 sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:  Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN 

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAMAN



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM



Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID

adalah sah tanah sawah hak milik Penggugat (H. M. KOSIM DS. BE) yang dibeli melalui Akta Jual Beli yang sah menurut hukum. 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan


hukum yang mengakibatkan kerugian sangat besar terhadap PENGGUGAT, yaitu di mana Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat menghilangkan tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT. 4. Memerintahkan

agar

Tergugat

III,

Tergugat

V

Keterangan Tidak Sengketa dan surat-surat lainnya

memberikan

Surat

yang berhubungan

dengan tanah sawah hak milik adat Penggugat. 5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan tertanggal, Bekasi 5 April 1999 karena tidak benar dan Palsu. 6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyatan Penyelesaian Pembayaran Pengurusan Tanah tanggal Bekasi 14 September 1999, karena tidak benar dan Palsu. 7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat No. 143.2/5168/pemdes. yang berakibat terhadap tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT. 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII dan Turut Tergugat membayar ganti rugi tanah sawah milik Penggugat sebesar = Rp. 1.750.000.000, (satu milyar empat ratus juta rupiah) seketika dan kontan. 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi / menyerahkan hadiah MOBIL TOYOTA BARU sebagaimana di dalam Surat Tertanggal 12 Oktober 1999 karena pengurusan tanah TERGUGAT I dan Tergugat II telah selesai diurus PENGGUGAT 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk menyerahkan dengan sukarela tanpa beban apapun dan sedia kala tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT, berdasarkan berdasarkan Akta Jual Beli No : 1289 / 593.2 /SKT / SM / 1990, tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAMAN Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID


11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tegugat VI dan Tergugat VII apabila dalam delapan (8) hari lalai dalam melaksanakan isi Putusan dikenakan uang paksa ( Dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk dibayarkan kepada Penggugat secara tunai. 12. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet. 13. Menghukum Turut Tergugat taat pada isi Putusan 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya dan benar berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono). Membaca surat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI TERGUGAT I DAN II ; I.

GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBELS) A. Bahwa, di dalam gugatan a-quo PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas mengenai identitasnya sebagai Penggugat, terutama baik mengenai tanda identitas diri maupun alamat dari PENGGUGAT, dan oleh karenanya patut diduga H. M. KOSIM DS. BE (PENGGUGAT) adalah bukanlah orang yang terkait dengan obyek tanah sebagaimana dimaksud, terlebih pada ribuan bahkan jutaan banyak orang memiliki nama yang sama ; B. Bahwa, dalam posita gugatan sebagaimana yang dipaparkan oleh PENGGUGAT sangat tidak jelas, kabur dan membingungkan, terlebih gugatannya tidak didukung oleh fakta hukum dan alur yang jelas, hal mana

menunjukkan

PENGGUGAT

dalam

kondisi

yang

tidak

independen dan asal-asalan untuk membela hal-hal yang dianggap hak dan kepentingan hukumnya, oleh dan karenanya gugatan a-quo sangat dipaksakan sehingga tidak berdasar hukum yang tepat ;


C. Bahwa, posita/isi gugatan PENGGUGAT tidak konsisten, di satu sisi gugatan PENGGUGAT pada butir 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah hak milik adat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 1289/593.2/SKT/SM/1990 tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² antara HAJI SURA (Penjual) dan HAJI M. KOSIM DS. BE (Pembeli) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Provinsi Jawa Barat dimiliki sampai sekarang didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Belum pernah diperjual belikan, digadaikan, dijaminkan kepada siapapun dan sampai sekarang tanah sawah hak milik adat Penggugat tetap dikuasai dengan cara menguasai dengan menanam padi melalui orang yang kenal dengan Penggugat dan atas seijin Penggugat sendiri dengan berdasarkan bukti yang dimiliki Penggugat ; SEDANGKAN, disisi lain pada posita butir 9 gugatan PENGGUGAT, yang pada pokoknya

menyatakan bahwa PARA TERGUGAT

menguasai tanah hak milik PENGGUGAT dengan cara melawan hak dan melawan hukum. SELAIN ITU, juga pada posita butir 9 paragraf ke-3 yang pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT menguasai dengan cara tidak mau memberikan Surat Keterangan Tidak Sengketa atas tanah hak milik PENGGUGAT, PADAHAL sama sekali bukanlah kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT

II

selaku

memberikan/mengeluarkan

Surat

perusahaan Keterangan

swasta Tidak

untuk Sengketa

sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT. Hal ini jelas SANGAT BERTENTANGAN dengan isi petitum butir 4 yang menuntut TERGUGAT III dan TERGUGAT V untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa sebagaimana dimaksud PENGGUGAT tersebut ; D. Bahwa, posita gugatan pada butir 2 sebagaimana telah disebutkan pada huruf B diatas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT dikuasai dengan cara menguasai dengan menanam padi melalui orang yang kenal dengan Penggugat dan atas seijin Penggugat sendiri, SANGAT BERTENTANGAN dan TIDAK KONSISTEN dengan posita lainnya pada butir 9 yang pada pokoknya menyatakan tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT


tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT dengan cara melawan hak dan melawan hukum ; Hal ini jelas membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (obscuur libels), oleh karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya

tidak

Veerklard/N.O),

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijke

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

(Putusan MA No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970) ; E. Bahwa,

selain

itu,

gugatan

PENGGUGAT

juga

mengandung

KONTRADIKSI antara Posita dan Petitum, dimana apa yang dikemukakan dalam Posita tidak sejalan dan tidak sinkron dengan petitum ; 1) Bahwa, di dalam posita butir 2 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT

tetap

dikuasai

PENGGUGAT

dengan

cara

menguasai dengan menanam padi melalui orang yang kenal dengan PENGGUGAT dan atas seijin PENGGUGAT sendiri. AKAN TETAPI, di dalam Petitumnya pada butir 3, PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT agar dinyatakan menghilangkan tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT ; 2) Bahwa, pada posita butir 4 dan 5 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 5 April 1999 dan juga Surat Pernyataan Pembayaran Pengurusan Tanah tertanggal

14

September

1999

baik

dihadapan

TURUT

TERGUGAT maupun dihadapan pihak lain. AKAN TETAPI, di dalam Petitumnya pada butir 5 dan 6, PENGGUGAT menuntut agar kedua surat tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena tidak benar dan palsu. SEDANGKAN senyatanya klaim PALSU tersebut harus diuji secara pidana dan dinyatakan oleh PIHAK

YANG

berkekuatan

BERWENANG

hukum

tetap,

sebagai

sehingga

putusan

yang

telah

bukanlah

klaim

atau

kesimpulan secara sepihak oleh PENGGUGAT ; 3) Bahwa, pada posita butir 2 dan 9 gugatan PENGGUGAT sebagaimana telah disebutkan pada butir B dan C diatas sangat BERTENTANGAN dengan petitum butir 10 yang pada pokoknya


PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT menyerahkan dengan sukarela tanpa beban apapun dan sediakala tanah sawah hak milik adat PENGGUGAT, hal mana secara jelas dan tegas telah diakui oleh PENGGUGAT pada butir 2 diatas bahwa tanah dimaksud dalam penguasaan PENGGUGAT yang ditanami padi oleh orang yang dikenal dan atas seijin PENGGUGAT, sehingga bagaimana

mungkin

PARA

TERGUGAT

atau

khususnya

TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat menyerahkan tanah yang memang tidak dalam penguasaannya. Oleh dan karenanya pengakuan PENGGUGAT tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat ; Bahwa, dengan demikian, senyatanya telah terjadi kontradiksi dan saling bertentangan antara Posita dan Petitum, sehingga beralasan dan berdasar hukum bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara a quo untuk meminta gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA No.28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 tentang Terdapat Pertentangan antara Posita dan Petitum). II.

KOMPETENSI ABSOLUT Bahwa, Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, atas dasar, yaitu : A. Bahwa, gugatan PENGGUGAT pada posita butir 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT keberatan terhadap Surat

Permohonan

Bupati

Kepala

Daerah

Tingkat

II

Bekasi

(TERGUGAT VII) No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat perihal mengenai Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah 15.000 M² atas dasar Surat Permohonan TERGUGAT I (PT. YKK ZIPCO INDONESIA) dengan No. 195/Zipco/IX/95 tertanggal 12 September

1995

yang

akan

digunakan

untuk

pembangunan

perusahaan PT. YKK ZIPCO INDONESIA (TERGUGAT I) ; B. Bahwa, atas dasar Surat Permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi (TERGUGAT VII) No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995 sebagaimana disebutkan pada butir II.A tersebut diatas,


yang kemudian disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Surat No. 143.1/4612/Pemdes tertanggal 21 Nopember 1995 perihal Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa Gandamekar Kecamatan Cibitung DT. II Bekasi ; C. Bahwa, sebagaimana posita butir 6 posita gugatan, PENGGUGAT secara tegas keberatan dan menolak pemberlakuan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi (TERGUGAT VII) (Surat No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995) dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat (Surat No. 143.1/4612/Pemdes

tertanggal

21

Nopember

1995),

dengan

mengklaim telah menderita kerugian yang disebabkan oleh Keputusan kedua Kepala Daerah tersebut, sehingga atas dasar kerugian tersebut PENGGUGAT menuntut ganti rugi kepada PARA TERGUGAT, khususnya kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, hal ini dapat dilihat pada petitum butir 7 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menuntut agar Keputusan Bupati sebagaimana yang telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tidak berkekuatan hukum ; Bahwa, baik Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi (TERGUGAT VII) (Surat No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995) dan maupun Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat (Surat No. 143.1/4612/Pemdes tertanggal 21 Nopember 1995) sebagaimana telah disebutkan pada butir II.A, II.B dan II.C diatas, adalah merupakan Keputusan TATA USAHA NEGARA (TUN), sebagaimana sesuai ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), hal mana keberatan dan penolakan PENGGUGAT terhadap pemberlakuan Keputusan kedua Kepala Daerah tersebut dan tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari suatu keputusan kewenangan

Pengadilan

Negeri

TUN bukanlah merupakan Bekasi

melainkan

in-casu

kewenangan Peradilan dilingkungan PERADILAN TATA USAHA NEGARA );


DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara jelas dan tegas kebenarannya ; 2. Bahwa, TERGUGAT I adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang berbadan

hukum

yang

didirikan

berdasarkan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang Anggaran Dasar Perseroannya dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Hendra Karyadi Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dengan Akta No. 11 tanggal 12 Mei 1989 Jo. No. 53 tanggal 14 September 1989 yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1991 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

No.

3173 tahun 1991; Anggaran Dasar tersebut sebagaimana telah dirubah dan yang untuk terakhir kalinya dengan Akta No. 143 tanggal 22 Mei 2008 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 22 Agustus 2008 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15711 tahun 2008, dan susunan Anggota Direksi yang terakhir dimuat dalam Akta No. 449 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Muhammad Kholid Artha Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. 3. Bahwa, sedangkan TERGUGAT II adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) yang berbadan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang Anggaran Dasar Perseroannya dibuat dan ditanda-tangani dihadapan Bebasa Daeng Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dengan Akta No. 41 tanggal 18 Januari 1972 Jo. No. 21 tanggal 4 Mei 1972 yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 1972 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 347 tahun 1972 ; Anggaran Dasar tersebut sebagaimana telah dirubah dan yang untuk terakhir kalinya dengan Akta No. 142 tanggal 22 Mei 2008 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 22 Agustus 2008 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15712 tahun 2008, dan susunan Anggota Direksi yang terakhir dimuat dalam Akta No. 448 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Muhammad Kholid Artha Sarjana Hukum Notaris di Jakarta.


4. Bahwa, sebelum menjawab materi gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu perlu TERGUGAT jelaskan bahwa tanah seluas 15.000 M² yang saat ini ditempati oleh TERGUGAT I, dahulu pada awalnya adalah tanah jalan Desa Gandamekar, Kecamatan Cibitung, Bekasi –incasu- tanah milik Pemerintah Desa

yang

kemudian

digunakan

untuk

pembangunan

perusahaan

(TERGUGAT I) dengan konpensasi ganti rugi yang telah disediakan TERGUGAT I berupa tanah pengganti seluas 3,5 Ha yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Bekasi, hal ini berdasarkan Surat Permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi (TERGUGAT VII) No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995, yang ditujukan kepada Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat perihal mengenai

Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah 15.000 M² atas dasar Surat Permohonan TERGUGAT I (PT. YKK ZIPCO INDONESIA) dengan No. 195/Zipco/IX/95 tertanggal 12 September 1995, yang kemudian disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat melalui Surat No. 143.1/4612/Pemdes tertanggal 21 Nopember 1995 perihal Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa Gandamekar Kecamatan Cibitung DT.II Bekasi; Bahwa, terkait penyelesaian dalam pengurusan tanah pengganti seluas 3,5 Ha yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Bekasi sebagaimana dimaksud, PENGGUGAT mengirimkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran

tanggal 21 Desember 1998 yang ditujukan

kepada TERGUGAT I, dan atas atas surat PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I telah menyelesaikan pembayaran atas segala sesuatunya yang

didasarkan

bukti

kwitansi

pembayaran

yang

cukup

kepada

PENGGUGAT dan diperkuat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 April 1999 dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pembayaran Pengurusan Tanah (Legalisasi Notaris/ TURUT TERGUGAT) tanggal 14 September 1999, yang mana kedua surat dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT ; Dengan demikian, penggunaan tanah seluas 15.000 M² yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cibitung, Bekasi untuk pembangunan perusahaan (TERGUGAT I) dengan konpensasi ganti rugi terhadap tanah pengganti seluas 3,5 Ha yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Bekasi adalah merupakan keputusan pemerintah yang sah serta berdasar hukum, sehingga dan karenanya Keputusan tersebut beserta segala akibat hukumnya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun ;


5. Bahwa, dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana disebutkan pada butir 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sawah hak milik adat berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 1289/593.2/SKT/SM/1990 tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² antara HAJI SURA (Penjual) dan HAJI M. KOSIM DS. BE (Pembeli) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAMAN - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID adalah sama sekali tidak relevan dan tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana alasan sebagai berikut : Bahwa, sejak tahun pembelian tanah oleh PENGGUGAT pada tahun 1990 yang telah belangsung lama selama 24 tahun yang lalu sangat mungkin batasan-batasan tanah sebagaimana dimaksud sudah beralih hak dan berpindah kepemilikan atas nama orang lain yang bukan lagi nama-nama seperti telah disebutkan PENGGUGAT tersebut. Selain itu, tanah tersebut sebagaimana dimaksud PENGGUGAT hingga sekarang ini masih HAK MILIK PENGGUGAT berdasarkan bukti yang dimiliki PENGGUGAT sebagaimana yang ditanami padi oleh orang yang kenal dan seizin PENGGUGAT. Oleh karenanya sangat jelas tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II atau setidaknya sangat beralasan hukum jika gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima ; 6. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada butir 3 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT III dan TERGUGAT V mengakui tanah PENGGUGAT tersebut menjadi tanah Kas Desa yang didapat dengan cara melawan hak dan melawan hukum sehingga tidak mau memenuhi permintaan PENGGUGAT untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa sebagaimana dimaksud, maka dan karenanya sudah seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikeluarkan sebagai pihak serta tidak terlibat dalam perkara a-quo. DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Penggugat kurang pihak


-

Ahliwaris

dari Almarhum Guyang Bin Blajo (Karni Cs) harus ditarik

sebagai pihak dalam perkara ini, sebab yang menjual tanah tersebut kepada Tergugat adalah Ahlwaris dari Alm. Guyang Bin Blajo. Tanah sengketaseluas 2.206 M2 yang diklaim oleh Penggugat atas nama Timin Bin Babi melainkan atas nama Guyang Bin Blajo ; -

Kepala Desa Lambang Jaya, Kepala Desa Lambangsari, Kelurahan Mustika Jaya, Camat Tambun Selatan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Kepala Desa Bahwa, aparatur Pemerintah yang terkecil untuk mencatat Tanah milik adat adalah Desa, dan dari Desa Mustika Jaya dimekarkan lagi menjadi Desa Lambang Jaya, dan dari Desa Lambang Jaya dikemekarkan lagi menjadi Desa

Lambang

Sari,

dua

kali

pemekaran

tersebut

tentunya

ada

membutuhkan administrasi Dea. Oleh karena itulah maka keberadaan Kepala Desa terhadap tanah milik adat yang belum bersertifikat sangat dibutuhkan. Lebih-lebih lagi Kepala Desa Lambangsari yang telah mengeluarkan Surat Keterangan No.593/218/IV/2012 tanggal 10 April 2012 ; Oleh sebab itu Kepala Kelurahan Mustika Jaya, Kepala Desa Lambang Jaya, dan Kepala Desa Lambangsari seyogianya harus ditarik sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat ; Camat Bahwa dikarenakan Akta Camat lah Tergugat membeli tanah tersebut dari Ahliwaris Alm.Guyang Bin Blajo (pembagian waris) ; Bahwa, selaku Aparat Pemerintah Desa dalam kegiatan sehari-harinya selalu di control oleh Camat dan kemudian hasil kontrolnya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, oleh sebab itu maka Camat sangat erat hubungan kedinasan dengan Desa, khususnya dalam kaitannya dengan Tanah yang belum bersertifikat. Oleh sebab itulah maka Camat Tambun Selatan harus diikutsertakan dalam perkara ini ; Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa, perlunya Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ditarik dalam perkara ini adalah dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan sertifikat induk atas nama Tergugat untuk merubah luas/mengeluarkan sebahagian tanah tersebut harus jelas dan tegas, untuk itu maka Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi harus diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ;


2. Gugatan Penggugat obscuur libel - Bahwa,

didalam

posita

Penggugat

mendalilkan

bahwa

orangtua

Penggugat Timin Bin Babi dan Kunyir Binti Encit mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing : Kuwin Bin Timin, Kacong Bin Timin (Penggugat),dan Kasen Bin Timin, akan tetapi dalam petitum Penggugat meminta kepada Hakim agar memutuskan bahwa “Penggugat dinyatakan sah sebagai ahliwaris Timin Bin Babi”. Oleh sebab itu maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel ; - Gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dapat pula dilihat dari luas tanah yang diakui oleh Penggugat seluas 3.750 M2, sedangkan menurut Tergugat seluas 2.206 M2 (yang dibeli dari Ahliwaris Guyang Blajo), dengan perincian : dari Karni Binti Guyang seluas 500 M2, Masnah Binti Guyang seluas 406 M2, KarnoBin Guyang seluas 450 M2, Jono Bin Guyang seluas 400 M2 dan Johani bin Guyang 450 M2 ; - Dengan melihat luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat terlihat adanya perbedaan luas tanah dengan selisih 1.544 M2 pada hal disekitar tanah yang Tergugat beli dari Ahliwaris Guyang Bin Blajo, selain tanah milik Parsin Bin Bonin telah dibeli oleh Tergugat dari setiap pemilik. Penggugat sendiri telah mengakui dan mendalilkan pada butir 5 positanya tentang batas-batas tanahnya sekarang yaitu sebelah utara berbatasan

dengan tanah kosong/Jl.Sunter Avenue, Perumahan

Grand Wisata, sebelah Selatan Tembok IPEKA/Liot Logug dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong/tembok milik Tergugat ; - Adanya perbedaan batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan batas tanah yang didalilkan oleh Tergugat ; Dalil Penggugat menyebutkan batas-batas tanahnya dahulu berbatasan : Sebelah Utara

: Minah Dogol

Sebelah Timur

: Umih/Upik

Sebelah Selatan

: Liot Logug

Sebelah Barat

: Namun/Lemik

Dalil Penggugat atas batas-batas sekarang : Sebelah Utara

: Tanah kosong milik Tergugat

Sebelah Timur

: Tanahkosong/Jl.Sunset Avenue Perum Grand Wisata Tambun

Sebelah Selatan

: Tembok IPEKA/Liot Logug

Sebelah Barat

: Tanah kosong/Tembok milik Tergugat ;

Menurut Tergugat batas-batasnya dahulu :


Sebelah Utara

: Minah Dogol/Charly/Heri Wijaya, H.Solihin

Sebelah Timur

: Umih/Karmah/Sutaryat

Sebelah Selatan

: Tanah milik Tergugat

Sebelah Barat

: Parsin Bin Bonin/Tanah kosong

Menurut Tergugat batas-batas tanahnya sekarang : Sebelah Utara

: Tanah kosong milik Tergugat ;

Sebelah Timur

: Tanah kosong milik Tergugat/Jl. Sunset Avenue

Sebelah Selatan

: Tembok dan tanah milik Ipeka

Sebelah Barat

: Parsin Bin Bonin/Tanah kosong Tergugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan obscuur libel ; 3. Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (exciptio temporis) ; Bahwa sejak tahun 1962 Penggugat mengaku telah meninggalkan lokasi tanah sengketa yang diakui Penggugat seluas 3.750 M2 (sementara diakui Tergugat seluas 2.206 M2). Pada tahun 2005 setelah

Tergugat

membebaskan hak atas tanah tersebut baru muncul klaim dari Penggugat (artinya, setelah 43 tahun kemudian). Oleh sebab itulah maka Tergugat menunjuk Pasal 1967 KUH Perdata sebagai tolok ukur, bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa ; 4. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 123 ayat 1 RIB dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan alasan-alasan sebagai berikut : 4.1. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas Surat Kuasa Khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan : 4.1.1. Secara

spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan

Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif ; 4.1.2. Menyebutkan identitas para pihak yang berperkara sebagai Penggugat dan Tergugat ; 4.1.3. Menyebutkan secara singkat dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan ; 4.1.4. Mencantum tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa. 4.2. Semua syarat yang dimaksud dalam peraturan pada butir 4.1 diatas bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut tidak sah, karena mengandung cacat formal ;


4.3. Surat Kuasa tertanggal

21 Nopember 2014 yang diberikan oleh

Kacong Bin Timin kepada MH. David Hutajulu, SH., MH., dan M. Martinus Hasibuan, SH., MH., (untuk selanjutnya disebut pengacara) tidak menyebutkan status Kacong Bin Timin selaku Penggugat dan PT Puta Alvita Pratama selaku Tergugat, dan oleh karenanya Surat Kuasa tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat 1 RIB dan SEMA No.01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No.6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ; 4.4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi mohon dianggap termuat pula pada bagian jawaban ini, sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan ;

2.

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil posita Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

3.

Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat dinyatakan sebagai ahliwaris dari alm Timin Bin Babi, sedangkan diakui oleh Penggugat bahwa Timin Bin Babi mempunyai tiga orang anak, masing-masing : 1. Kuwin Bin Timin, 2. Kacong Bin Timin dan 3. Kasen Bin Timin ; Jadi menurut Tergugat yang menjadi ahliwaris Timin Bin Babi adalah tiga orang bukan hanya Kacong saja ;

4.

Bahwa, Tergugat membeli tanah terperkara dari Ahliwaris Alm. Guyang Bin Blajo yaitu Karni, Cs. Berdasarkan Pembagian Waris yang ditanda tangani Camat Kecamatan Tambun, berikut Kepala Desa Lambangsari ;

5.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas akan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat dari ahli waris Guyang bin Blajo seluas 2.206 M2 adalah milik Penggugat seluas 3.750 M2 sesuai dengan alas an yang dimaksud pada butir 4 Posita-nya dengan dasardasar sebagai berikut :

5.1. Ahli waris Guyang bin Blajo adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 2.206 M2 yang dibeli oleh Tergugat berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan yang ditanda tangani oleh Camat Tambun, disamping itu ahli waris Guyang bin Blajo secara tertib membayar PBB setiap tahunnya.


5.2. Diatas tanah seluas 2.206 M2 sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2005 sebelum tanah tersebut dijual, terdapat rumah milik Guyang bin Blajo beserta ahli warisnya. 5.3. Sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 2005 sebelum tanah seluas 2.206 M2 dijual oleh ahli waris Guyang bin Blajo, Penggugat maupun ahli waris Timin bin Babi lainnya, tidak pernah mengajukan tuntutan atau gugatan kepada Guyang bin Blajo maupun tehadap ahli waris Guyang bin Blajo. 5.4. Batas-batas tanah maupun luas tanah yang diaku oleh Penggugat seluas 3.750 M2 dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat seluas 2.206 M2 dari ahli waris Guyang bin Blajo berbeda ; 6.

Kalau seandainya memang benar Penggugatadalah pemilik tanah sengketa, quod non, maka Penggugat haruslah membuktikan tentang kepemilikan tanah tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang sah ;

7.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah milk Timin bin Babi seluas 3.750 M2 dengan batas-batas yang dimaksud pada butir 5 posita-nya menjadi gugur dengan sendirinya, karena terdapat perbedaan luas dan perbedaan batas-batas sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan Dalam Eksepsi ;

8.

Dalil Penggugat pada butir 9, 10, dan 11 posita-nya, justru memperlihatkan bahwa Penggugat tidak memiliki data-data yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atas nama Timin bin Babi, Penggugat berusaha memperoleh surat keterangan dari Lurah Mustikajaya dan Kepala Desa Lambang Sari untuk membuktikan tentang kepemilikan tanah oleh Timin bin Babi. Alangkah aneh dan ganjil Penggugat mendalilkan bahwa masih memiliki tanah atas nama Timin bin Babi namun tidak memiliki data-data yang menunjang atas kepemilikan tanah tersebut ;

9.

Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 11 tidak benar karena Kepala Desa Lambangsari telah bertindak melampaui batas kewenangannya, mana mungkin Kepala Desa mengeluarkan surat yang berbunyi : “Tanah atas nama Timin bin Babi letter C No : 1782, Persil 229a, Kls.II/7, seluas 3.750 M2, masuk wilayah desa Lambangsari, sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini dikuasai oleh Penggugat” Sedangkan tanah tersebut telah dikuasai oleh Guyang bin Blajo jauh sebelum tahun 1962. Baru kemudian Karni binti Guyang, Karno bin Guyang, Masnah binti Guyang, Johani bin Guyang, dan Jono bin Guyang lahir kedua sebagai Penerus Guyang bin Blajo dan seterusnya setelah


dewasa anak-anak Guyang bin Blajo pada menikah dan berumah tangga. Setelah tahun 2005 barulah Tergugat membeli tanah sengketa.Sejak tahun 2005 tanah terperkara sudah dalam penguasaan Tergugat sampai dengan sekarang.Jadi sepengetahuan Tergugat tahun 1982 barulah ada Desa Lambang Sari. Dengan demikian darimana Kepala Desa Lambang Sari bias menyatakan sejak tahun 1960 ................. tanah sengketa masuk wilayah Lambangsari ......., sedangkan C No : 1782 persil 229 tercatat atas nama Timin bin Babi dalam copi buku C Desa Mustika Jaya, sedangkan dalam buku C Desa Lambangsari TANAH TERPERKARA HANYA TERCATAT ATAS NAMA Guyang bin Blajo C No : 453/2071 persil 229 ; 10. Dalil Penggugat pada butir 12 Posita-nya tidak mempunyai dasar oleh karenanya haruslah ditolak, tidak mungkin Tergugat membayar tanah seluas 2.206 M2 kepada Penggugat, karena tanah tersebut milik ahli waris Guyang bin Blajo. Tergugat menyatakan telah membeli tanah seluas 2.206 M2 dari ahli waris Guyang bin Blajo, karena merekalah pemilik yang sah atas tanah tersebut ; 11. Dalil Penggugat pada butir 13 tidak benar sama sekali dan haruslah ditolak, karena Laurent Aliandoe selalu menemui Penggugat in casu Kacong bin Timin maupun pengacara-pengacara yang ditunjuk oleh Penggugat yang tidak terhitung jumlahnya, Tergugat yang diwakili oleh Laurent Aliandoe dan Lyza Novaria juga menemui pengurus FPI yang ditunjuk oleh Penggugat, dan dalam setiap pertemuan Tergugat telah menjelaskan tentang duduk persoalan yang sebenarnya; 12. Penggugat pada tanggal 18 Maret 2011 telah melaporkan Sdr. Laurent Aliandoe ke Polda Metro Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/141/III/2011/Bareskrim dengan laporan adanya pelanggaran atas pasal 385 KUHP dan setelah melalui pemeriksaan atas sejumlah Saksi dan Sdr. Laurent Aliandoe sendiri selaku Tersangka, Dirreskrimum Polda Metro Jaya dengan Surat Keterangan Nomor

S.Tap/102/II/2012/Dirreskrimum

tertanggal 22 Februari 2012 telah menghentikan penyidikan terhadap Laurent Aliandoe karena bukan merupakan tindak pidana ; 13. Terhadap Surat Penetapan tersebut diatas, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya pra peradilan yang diberikan oleh Undang-Undang; 14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan menguasai, merampas, mencamplok, dan atau memasukkan tanah milik Penggugat ke lokasi Perumahan Grand Wisata ataupun memasukkan ke Sertifikat Induk


milik Tergugat adalah jelas perbuatan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, tidak mempunyai dasar hukum untuk berpijak dan oleh karenanya harus ditolak ; 15. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk berpijak, maka semua permohonan Penggugat didalam Petitum-nya haruslah ditolak dengan sepenuhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat I dan tergugat II memohon kepada Majelis Hakim a quo unuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, IV, V, VI dan VII memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Bahwa, kami menolak dengan tegas segala apa yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas kami akui dalam Eksepsi 1. Eksepsi absolut (Exeptio Declinatoir) Bahwa, dalam diktum maupun petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara perdara Noxnor 116/Pdt.G/2014/PN Bks. (diktum angka 6, angka 9, petitum angka 7, petitum angka 4) adalah berkaitan dengan diterbitkannya : a. Surat Permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 143.2 / 5 168 / Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995 ; b. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 143.2 /5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995 ; c. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 143. 1 / 46 12/ Pemdes tertanggal 2 1 Nopember 1995 ; d. Tidak menerbitkan Surat keterangan tidak sengketa oleh kepala Desa ; Bahwa, dilihat dari substansinya, surat perrnohonan atau keputusan keputusan yang sudah diterbitkan atau permintaan untuk menerbitkan surat permohonan oleh kepala desa sebagaimana tersebut di atas merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, dengan mernpertimbangkan : a. apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk ketetapan pejabat tata usaha


negara yang bersifat beschilcing, yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Para Tergugat selaku Pejabat tat usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang rnenirnbulkan akibat hukum bagzi scseorang atau Badan Hukum Perdata, sehingga merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ncgara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; dalam Pasal Pasal 1 Angka (3) UU No. 5 Tahun 1986, yang berisi kompetensi absolute peradilan tata usaha Negara, menyatakan pengertian dari keputusan tatan usaha Negara yaitu, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” Unsur-unsur beschikking atau keputusan yaitu antara lain :  Pernyataan kehendak sepihak  Dikeluarkan oleh organ pemerintahan  Didasarkan pada kewenangan hul-cum yang bersifat public  Ditujukkan untuk hal-hal khusus atau peristiwa konkret dan  individual;  Menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi. Termasuk dalam hal pejabat tata usaha negara, tidak mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang dirnintakan, semisal agar pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan surat keterangan tidak sengketa yang rnenjadi wewenangnya, maka berlaku ketentuan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang PTUN. b.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat termasuk dalam hal Pejabat tam usaha negara tidak mengeluarkan atau tidak menerbitkan suatu putusan tata usaha negara yang dimintakan termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan tata usaha negara dimana yang


memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang timbul dibidang Tata Usaha Negara antara orang atau Baden Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha Negara (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ; Dengan demikian apa yang disengketakan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat bukan kewenangan Pengadilan Negeri melajnkan kewenangan dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mohon dalam putusan Sela berkaitan menyatakan : a. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak dapat menerima perkara aquo. b. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat VI (Camat Cibitung) salah alamat, hal ini dikarenakan sesuai dengan gugatannya, Penggugat telah mendudukkan Camat Cibitung selaku Tergugat VI dalam perkara aquo, padahal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomar 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi, telah dilakukan penataan dan pemekaran Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kecamatan Cibitung dimekarkan

menjadi Kecamatan Cibitung dan

Kecamatan Cikarang Barat. Sehingga desa-desa yang dahulunya menjadi bagian dari Kecamatan Cibitung dilakukan penataan, salah satunya adalah Desa Ganda Mekar yang sekarang rnenjadi bagian dari Kecamatan Cikarang Barat. Dari fakta hukum sesuai ketentuan tersebut di atas, rnaka dengan berlakunya Peraturan Daerah dimaksud, Desa Ganda Mekar adalah bagan dari Kecamatan Cikarang Barat. Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat, karena mendudukkan Tergugat VI sebagai pihak tergugat, tidak jelas apa yang menjadikan dasar dan tanggung jawab hukum apa yang diminta dari Tergugat VI dalarn perkara a quo. Tergugat VI tidak lagi berkaitan dengan gugatan Penggugat, sehingga tidak ada kepentingan atau hak Penggugat yang digugat atau dituntut terhadap Tergugat VI.


3. Eksepsi Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium), bahwa dalam dalil gugatan

yang

diajukan

oleh

Penggugat

adalah

berkaitan

dengan

permasalahan tanah dimana penggugat mempersoalkan tentang kepemilikan atas lahan yang disengketakan. Bahwa sebagaimana yang diketahui terhadap permasalahan sengketa ini Kepala Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Keputusan Nomor 94-530.2-32-2002 tertanggal 17 Mei 2002. yang pada intinya memberikan Hak Pakai atas tanah yang disengketakan oleh

Penggugat,

sehinggga

dengan

dernikian,

Penggugat

harusnya

memasukkan Pejabat yang telah mengeluarkan Keputusan tersebut didalam gugatannya, maka Gugatan penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak. 4. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat diharuskan membayar ganti kerugian sebagaimana didalikan dalarn petitum gugatan Penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan, dicantumkan, dirinci secara jelas sedikitpun (tidak ada satu angkapun) didalilkan oleh Penggugat tentang apa yang rnenjadi kesalahan Para Tergugat dalam Posita, oleh karena Posita gugatan dernikian yang tidak menguraikan secara jelas maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugatan yang tidak jelas/kabur. Terlebih lagi, gugatan Penggugat yang rneminta Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi dengan memberikan taksiran harga sendjxi menurut persepsi Penggugat tanpa didasari alas harga yang sah menurut hukum, sedangkan tentang nilai kerugian tersebut belum pernah dibicarakan sebelumnya sehingga maka gugatan Penggugat demjkian menjadi tidak jelas dan sudah sepatutnya gugatan tersebut berakibat tidak dapat diterima atau ditolak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 598K/ Sip/ 1971 tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan : „Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat, tidak merinci kerugian yang dialaminya maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan

Penggugat

tersebut.

Dan

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Nomor:117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Suatu Gugatan yang tidak menjelaskan secara lengkap dan sempurna kerugiannya maka gugatan menuntut ganti rugi tersebut ditolak".


5. Bahwa didalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah saling bertentangan satu dengan lainnya oleh karena itu disatu sisi Penggugat menggugat sengketa kepemilikan hak atas banah dan dilajn pihak Penggugat meminta menyatakan tidak berlaku surat-surat yang diterbitkan oleh Para Penggugat, yang mana kedua sisi tersebut saling bertentangan tentang kewenangan pengadilan, sehingga terdapat pertentangan antara 2 (dua) kompetensi pengadilan yang berbeda yang berakibat gugatan tidak jelas/ kabur. DALAM POKOK PERKARA Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Surat gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat. 1. Bahwa, dalil gugatan Penggugat (dalil gugatan pada angka 1, hal. 2) yan rnenyatakan sebagai pemilik tanah sawah adat berdasarkan akta jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1289/593.2/SKT/SM/ 1990 tertanggal 28 Desember 1990, sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas :t 35.000 M” antara HAJI SURA (Penjual) dan HAJI M. KOSIM DS. BE (Pembeli) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas : - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN - Sebelah Timur berbatas dengan tanah mjlik SAMAN - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID. Adalah tidak beralasan dan mengada-ada, oleh karena tanah a quo rnerupakan pengganti tukar menukar Tanah Kas Desa Gandamekar seluas 15,000 meter persegi ; 2. Bahwa, tanah seluas 15.000 M‟ yang merupakan Tanah Kas Desa milik Desa Ganda Mekar berupa jalan desa, sebagai akibat dari perkembangan industri di Desa Ganda Mekar tidak berfungsi Iagi sebagai sarana umum di Desa Ganda Mekar. Bahwa kemudian P.T. Zipco (Tergugat I) mengajukan permohonan untuk menggunakan jalan desa itu untuk kependngan pengembangan perusahaan. Berdasarkan kesepakatan yang kernudian dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Ganda Mekar Nomor O3 / OP/ GDN/ 1994 tentang Kompensasi Hasil Ganti Rugi Jalan Desa Seluas kurang lebih 15.000 M2 yang Terkena


Pembangunan P.T. ZIPCO, disepakati bahwa Kepala Desa Ganda Mekar menyetujui ganti rugi jalan Desa Ganda Mekar seluas kurang lebih 15.000 M2 sebagai aset desa ganda Mekar untuk ditukar dengan tanah pengganti seluas kurang lebih 3,5 hektar yang terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. 3. Bahwa, persetujuan atas tukar menukar jalan desa dengan pihak perusahan (Tergugat I) terlebih dahulu didasarkan atas kesepakatan rapat Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Desa Ganda Mekar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1994, dimana dalam rapat itu, telah disepakati secara bersama antara anggota LMD dan Camat Kepala Wilayah Cibitung, Kepala Desa Ganda Mekar, Sekretaris Desa Ganda Mekar, Ketua Bidang Pemerintahan,

Ketua

Bidang

Pembangunan

dan

Kepala

Bidang

Kemasyarakatan serta para anggota LMD Desa Ganda Mekar. Pada pokoknya menghasilkan kesepakatan : a. Menyetujui jalan dan selokan Desa Ganda Mekar yang terkena pembangunan industri PT Zipco dapat dilepaskan melalui tukar menukar yang lebih menguntungkan Pemerintah Desa Ganda Mekar ; b. PT Zipco bersedia rnengadakan tanah penggannti/baru seluas 1 3,5 hektar yang terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tersebut dan menyerahkannya kepada Pemerintah Desa Ganda Mekar sebagai tanah kas desa/tata kota desa ; c. Pelepasan tanah jalan dan selokan Desa Ganda Mekar rnelalui tukar menukar tanah seluas at 3,5 hektar tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat. 4. Bahwa, terhadap persetujuan Gubemur agar proses tukar menukar dapat disetujui, maka Bupati Bekasi rnengaiukan perrnohonan kepada Gubernur Jawa Barat melalui surat Nornor 143.2/5168/Perndes perihal Mohon Persetujuan pelepasan tanah jalan desa at 15.000 m2 yang tekena pernbangunan P.T. Zipco Indonesia terbanggal 19 Oktober 1995. Bahwa dalam surat permohonan tersebut dijelaskan tentang lahan pengganti yang disediakan oleh Developer (Tergugat I) yaitu berupa tanah sawah pertanian seluas kurang lebih 35.000 m2. Bahwa, lahan pengganti seluas at 35.000 m2., yang terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani telah dibeljkan oleh developer (dalam hal ini PT. Zipco, Tergugat I) yang akan dijadikan aset desa Ganda rnekar.


5. Bahwa pada tanggal 21 November 1995, Gubernur Jawa Barat melalui suratnya Nomor 143.1/4612/Pemdes perihal Persetujuan Pelepasan tanah Kas Desa Ganda Mekar, telah menyatakan persetujuannya untuk menyetujui pelepasan tanah jalan desa seluas 1: 15.000 m2 kepada PT. Zipco Indonesia dengan ganti rugi yang salah satunya dipergunakan untuk pernbelian tanah penggati seluas kurang lebih

35.000 m2., terletak di Desa Sukahurip

Kecamatan Sukatani. 6. Bahwa, status tanah yang semula adalah tanah milik adat persil Nomor 241, Kohir Nomor 1125 seluas kurang lebih 35.000 m2,, yang tercatat atas nama Haji Sura yang telah dijual kepada H. Kosim, DS, BE, yang diketahui bertindak untuk dan atas nama PT Zipco Indonesia, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 28 Desember 1990 Nomor 1289/ 593.2 / SKT/ SM / 1990 yang dibuat oleh Saleh Mauli, BA, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah Kecamatan Sukatani, kemudian dilepaskan haknya kepada Negara sebagai pengganti tukar menukar tanah seluas 1: 35.000 m2., telah berkekuatan hukum dengan pemberian Hak Pakai atas tanah tersebut oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 94-530.232-2002 tentang Pemherian Hak Pakai atas Tanah Seluas 37.635 M2, Terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, atas Nama Pemerintah Desa Ganda Mekar, tertanggal 17 Mei 2002. Dalam Keputusan itu dinyatakan dengan tegas, bahwa luasan tanah yang semula seluas kurang lebih

35.000 m2., berdasarkan hasil pengukuran

kembali ditetapkan menjadi 37.635 M2., selain itu diberikan pula kepada Pemerintah Desa Ganda Mekar pemberian Hak Pakai atas tanah negara seluas 37.635 m2 terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12-3-2002 Nomor 1/2002 NIB 0283 1, untuk dipergunakan sebagai TKD Pertanian. 7. Berdasarkan uraian tersebut nyata dan jelas serta berlandaskan hukum, bahwa tanah sawah yang diklaim Penggugat aclalah rnerupakan Hak Pakai Pemerintah Desa Ganda Mekar berdasarkan bukti formal yang otentik dan tidak terbantahkan. 8. Bahwa perolehan tanah a quo itu dilakukan dengan rnenjalankan mekanisme hukum yang benar dan dilaksanakan sesuai dengan asas kepemerintahan


yang baik, sehingga tidak benar klajm Penggugat bahwa perolehan tanah a quo dilakukan secara melawan hukum atau dengan sengaja menghilangkan tanah sawah hak Penggugat. 9. Bahwa, terkait penyelesaian dalam pengurusan tanah pengganti seluas 3,5 Ha yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Bekasi sebagaimana

dimaksud,

yang

diklaim

PENGGUGAT

belum

pernah

dijualbelikan, digadaikan, dijaminkan, kepada siapapun (posita angka 2) atau tidak pemah menandatangani surat pernyataan apalagi menerima sejumlah uang (posita angka 4) merupakan hubungan hukum antara Penggugat dengan

Tergugat

I,

sehingga

Para

Tergugat

tidak

relevan

untuk

menanggapinya. 10. Bahwa, dalil PENGGUGAT pada butir 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV mengakui tanah Penggugat tersebut menjadi tanah Kas Desa yang didapat dengan cara melawan hak dan melawan hukum sehingga tidak mau memenuhi permintaan Penggugat untuk mengeluarkan Surat Keterangan tidak sengketa adalah tidak berdasarkan bukti dan fakta yang sebenarnya. Bahwa tindakan Tergugat III dan V dengan tidak rnengeluarkan surat keterangan tidak Sengketa kepada Penggugat telah sesuai dengan asas kepernerintahan yang bajk dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diklaim Penggugat, oleh karena, dalarn menentukan suatu perbuatan dapat dikualiiisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat: a. bertentangan dengan kewaiiban hukum si pelaku b. bertentangan dengan hak subjektif orang Iain c. bertentangan dengan kesusilaan d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III dan V dan unsur kerugian yang diterbitkan karena kesalahan Tergugat, Penggugat hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi semata, tidak konkret, tidak faktual dan tidak nyata. Bahwa perbuatan rnelawan hukum harus dapat dibuktikan adanya unsure kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita sccara rinci dan harus dibuktikan adanya unsur kausalitas antara unsur kesalahan dengan unsur besarnya kerugian yang diderita.


Sedangkan apa yang dilakukan oleh Tergugat III dan V, telah sesuai dengan kewajiban hukum, memperhatikan hak subyektif, melakukan perbuatan unruk tidak memberikan surat keterangan sengketa dengan telah memperhatikan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Bahwa Iahan sengketa yang dimintakan untuk menerbitkan Surat tidak sengketa tersebut telah nyata dan sesuai fakta hukum, bahwa Iahan tersebut telah menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa Ganda Mekar dengan alasanalasan sebagairnana diurajkan sebelumnya. 11. Bahwa, terhadap dalil PENGGUGAT pada angka 4, 5 dan 7, yang pada pokoknya mcnyatakan Penggugat tidak mengakui adanya Surat pernyataan dan berkaitan dengan pemberian hadiah Mobil Sedan Toyota Baru kepada PENGGUGAT tetapi belum dilaksanakan adalah dalil yang tidak relevan dengan Para Penggugat sehingga tidak perlu ditanggapi. Sedangkan terhadap klaim tidak berxar dan palsu dan seterusnya sebagaimana dalil Penggugat harus dapat dibuktikan secara pidana melalui Iembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutus ada atau tidaknya pemalsuan dan ketidakbenaran dalam pembubuhan tanda tangan. 12. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan antara Para Tergugat dengan Tergugat I dan II melakukan kerja sama untuk merugikan PENGGUGAT dengan alasan tukar guling lahan merupakan dalil berdasar interpretasi sepihak tanpa didukung oleh fakta yuridis. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah rnelaksanakan perintah undangundang dan kewajiban hukurn yang ditugaskan kepada Para Penggugat sebagai tindak lanjut adanya tukar menukar tanah. Kezja sama yang dimaksud adalah kerja sama secara terbuka dalam kerangka melakukan penyelesaian atas tukar menukar tanah tersebut. Tindakan tukar menukar adalah upaya untuk mencari lahan pengganti yang merupakan kewajiban dan pemohon. Semua perbuatan hukum yang rnelingkup tindakan tukar menukar itu hasilnya dituangkan dalam bentuk kerja sama kesepakatan para pihak. Jadi, kerja sama di sini adalah mencapai kesepakatan tentang nilai kompensasi, besar Iuasan tanah pengganti yang semuanya dilakukan secara terbuka dan dituangkan dalam bentuk legal administrasi pemerintahan, bukan dalam pengertian secara bersama-sama menghilangkan hak keperdataan seseorang atau menguasai tanah milik penggugat secara melawan hukum.


13. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar membayar uang paksa (dwangsom} sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak menaati permohonan Penggugat sehingga dalam perkara aquo Penggugat telah meminta pembayaran sejumlah uang atas kerugian yang tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat dikarenakan Penggugat sendiri tidak secara nyata telah mengalami kerugian lagi pula didalam petitumnya tidak tegas dimohon. Oleh karena itu perlu untuk dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 Nomor :791K/Sip/ 1972 telah memutus " ..... uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang .... ; 14. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum terhadap

obyek

yang

diajukan

permohonan

Sita

Jaminan

oleh

PENGGUGA71 dikarenakan tanah atau obyek yang dimohonkan sita jaminan adalah milik Tergugat IV atau dalam penguasaan Tergugat IV sebagaimana telah

ditetapkan

melalui

Keputusan

Kepala

Kantor

Wilayah

Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 94-530.2-32-2002 tentang Pernberian Hak Pakai atas Tanah Seluas 37.635 M2, Terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, atas Nama Pernerintah Desa Ganda Mekar, tertanggal 17 Mei 2002. Oleh karena itu tanah yang dimintakan menjadi obyek sita jaminan telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka sita jaminan terhadap barang-barang milik negara dilarang (Pasal 65 dan 66 ICW) juncto Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan apa yang telah terurai di atas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang merneriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, V, V1 dan VII seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;


2. Menghukurn PENGGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aequo et bono). Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Bks yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara 1.

Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

2. Menyatakan Akta Jual Beli No : 1289/593.2/SKT/SM/1990, tertanggal 28 Desember 1990 sesuai Girik C No. 1125 Persil No. 241, seluas ± 35.000 M² (lebih kurang tiga puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Propinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik LEMAN ; 

Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik SAMAN ;



Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik H. SAIKAM ;



Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik DULSAID ;

adalah sah tanah sawah hak milik Penggugat (H. M. KOSIM DS. BE) yang dibeli melalui Akta Jual Beli yang sah menurut hukum ; 3.

Memerintahkan agar Tergugat III, Tergugat V memberikan Surat Keterangan Tidak Sengketa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan tanah sawah hak milik Penggugat ;

4.

Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp 202.500.000,00, (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah), berikut dengan bunga 6% pertahun terhitung sejak tahun 2000 ;

5.

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.806.000,00 (Tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah) ;

6.

Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ; Membaca

Surat

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

116/Pdt.G/2014/PN.Bks. jo. No. 21/Bdg/2015/PN.Bks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu


tanggal 8 April 2015, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 25 Maret 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan masingmasing pada tanggal 10 Juni 2015, tanggal 1 Juni 2015, tanggal 15 Juni 2015, tanggal 16 Juni 2015, dan tanggal 22 Juni 2015 ; ----------------------------------------Membaca memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 September 2015, memori banding mana telah diserahkan dan diberitahukan dengan seksama kepada pihak masing-masing pada tanggal 3 September 2015, tanggal 4 September 2015, tanggal 8 September 2015 dan tanggal 3 September 2015 ; ---------------------------------------Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 September 2015, kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 9 Oktober 2015 ; --------------Membaca kontra memori banding yang diajukan kuasa Turut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Desember 2015 ; ------------------------Membaca

Relaas

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

Nomor

116/Pdt.G/2014/PN.Bks. jo. No. 21/Bdg/2015/PN.Bks., yang menyatakan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama masing-masing pada tanggal 1 September 2015, tanggal 3 September 2015, tanggal 4 September 2015, tanggal 8 September 2015, dan tanggal 3 September 2015 ; ------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; ------------


Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru serta tidak cukup mempertimbangkan akan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak mempertimbangkan alat bukti dalam penerapan hukum pembuktian ; 2. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan dan tidak memeriksa, menganalisis dan memutus fakta dengan benar dan teliti ; 3. Bahwa

mengenai

pertimbangan

sahnya

akta

jual

beli

nomor

1289/593.2/SKT/SM/1990 tertanggal 28 Desember 1990 sesuai girik C Nomor 1125 Persil nomor 241, seluas 35.000 M2, yang terletak di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, hanya berdasarkan atas bukti fotokopi di atas fotokopi (P2), bukti tersebut bukan merupakan bukti yang sebenarnya dan harus dinyatakan sebagai bukti yang tidak sempurna ; 4. Bahwa Pembanding / Tergugat mengakui tanah tersebut miliknya namun tidak pernah melakukan pendaftaran tanah sebagaimana diwajibkan pendaftaran tanah oleh PP No. 10 Tahun 1961, dengan demikian pengakuan Terbanding / Penggugat bertolak belakang dengan kewajiban yang harus dilakukannya ; 5. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti T3-T7, yang telah menyampaikan bukti TIII-VIII.6, berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor. 94.530.2-32/2002 tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 37.635 M2, terletak di Desa Sukahurip, Kec. Sukatani, Kab. Bekasi atas nama Pemerintah Desa Ganda Mekar tertanggal 17 Mei 2002 ; 6. Bahwa majelis Hakim tidak cermat dan tidak teliti dalam meneliti fakta hukum yang terdapat dalam keputusan tersebut, yang menyatakan bahwa status tanah yang dimohonkan semula adalah tanah milik adat persil No. 241, Kohir No. 1125 seluas 35.000 M2 tercatat atas nama Haji Sura yang telah dijual kepada H. Kosim DS., BE, yang diketahui bertindak untuk dan atas nama PT. Zipco Indonesia, berdasarkan akta jual beli tanggal 28-12-1990 No. 1289/593.2/SKT/1990 yang dibuat oleh Saleh Mauli, BA., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Sukatani, kemudian dilepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan Pemohon oleh H. Kosim DS., BE


bertindak untuk dan atas nama PT. Zipco Indonesia sebagai pengganti tukar menukar Tanah Kas Desa Ganda Mekar seluas 15.000 M2, berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani tanggal 27-11-1995 No. 05/593/2.22/VI/96 sehingga dipandang perlu ditegaskan terlebih dahulu sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ; 7. bahwa

berdasarkan pertimbangan

tersebut,

Negara

melalui Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 Mei 2002 telah memberikan Hak Pakai atas tanah berdasarkan hasil pengukuran seluas 37.635 M2, yang semula seluas 35.000 M2, kepada Pemerintah Desa Ganda Mekar, sehingga terjadi pelepasan tanah seluas 37.635 M2 hasil ruislag menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. bahwa dengan adanya Surat Pemyataan Melepaskan Hak atas Tanah yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani tanggal 2711-1995

Nomor

05/593/2.22/VI/96,

sebagaiman

dinyatakan

dalam

konsiderans menimbang tersebut di atas telah membuktikan bahwa Akta Jual Beli tanggal 28-12-1990 Nomor 1289/593.2/SKT/SM/1990, yang dijadikan

dasar

pertimbangan

Majelis

Hakim

untuk

menegaskan

kepemilikan tanah sawah atas nama Penggugat (Terbanding) telah ditindaklanjuti sendiri atau dilepaskan haknya oleh Penguggat (Terbanding) melalui pelepasan hak atas tanah atas nama PT. ZIPCO INDONESIA, sehingga

tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan

bahwa bukti P2 dianggap dijadikan bukti kepemilikan. 8. selain bahwa seusai hukum, bukti yang diajukan oleh Penggugat (P2), bukan merupakan bukti yang sebenarnya dan harus dinyatakan sebagai bukti yang tidak sempurna. 9. Oleh karena bukti tersebut telah ditindakianjuti atau dilepaskan haknya dengan

adanya Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah yang

dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukatani tanggal 27-11-1995 Nomor 05/593/2.22/VI/96, sebagaimana telah dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian hak pakai (konsiderans menimbang angka 2, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 94.530.2-32/2002 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah seluas 37.635. M2 terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani kabupaten Bekasi atas Nama Pemerintah Desa Ganda Mekar). 10. Bahwa dalam Pelepasan hak atas tanah yang dibuat dihadapan Camat Kepala

Wilayah

Kecamatth

Sukatani

tanggal

27-11-1995

Nomor


05/593/2.22/VI/96, dilakukan sendiri oleh Terbanding (Penggugat) yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama PT ZIPCO INDONESIA selaku kuasa/pemilik sebidang tanah hak milik yang terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani berdasarkan Persil 241 girik Nomor 1125 seluas 35.000 m2 dengan batas-batas : - sebelah utara berbatasan dengan tanah milk Leman ; - sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saman ; - sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Saikam ; - sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dulsaid. yang melepaskan haknya kepada H. Udja Wijaya, selaku Kepala Desa Ganda Mekar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ganda Mekar sesuai surat Gubernur KDH Tk I. Jawa Barat tanggal 21 November 1995 Nomor 143.1 / 4612 / Pemdes, dihadapan Camat Sukatani. dengan pelepasan hak tersebut telah nyata dan jelas, bahwa tanah hak milik yang terletak di Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani berdasarkan Persil 241 girik Nomor 1125 seluas 35.000 m2 telah diserahkan sepenuhnya termasuk surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah tersebut kepada Pemerintah Desa Ganda Mekar sebagai hasil tukar menukar sesuai sesuai surat Gubernur KDH Tk I. Jawa Barat tanggal 21 November 1995 Nomor 143.1/4612/Pemdes. (bukti T.III-VII.4) 11. bahwa

pertimbangan

Majelis

Hakim

untuk

memerintahkan

Para

Pembanding untuk memberikan surat keterangan tidak sengketa dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan tanah sawah patut kiranya dibatalkan, oleh karena berdasarkan uraian di atas, bahwa tanah sawah obyek sengketa telah nyata menjadi hak pakai Pemerintah Desa Ganda Mekar. 12. Bahwa, dari keseluruhan hal yang telah diutarakan di atas, ternyata dengan jelas pertimbangan Yudec Factie mengandung, kesalahan dan kekeliruan sehingga tidak benar menerapkan hukum atau hukum tidak dengan benar dilaksanakan, sehingga karenanya adalah jelas memiliki alasan yang cukup menurut hukum untuk dibatalkan. 13. Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PARA PEMBANDING/ TERGUGAT III

dan IV, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagaimana termuat dalam memori banding ;


Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV dalam memori bandingnya tertanggal 1 September 2015 ; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding / Tergugat I dan Tergugat II, akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut ; ---------------------Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor 116/Pdt.G/2014/PN. Bks., memori banding serta kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor 116/Pdt.G/2014/PN. Bks. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---------------------------------------------


Mengingat, HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ; ------------MENGADILI: -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding

semula

Tergugat III dan Tergugat IV ; -------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 Maret 2015 Nomor 116/Pdt.G/2014/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ; ---------------------------------------------------------------------------

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------------------------------------Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari SENIN tanggal 7 DESEMBER 2015 oleh Kami Karel Tuppu, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. dan John Piter, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Nopember 2015 No. 512/PEN/PDT/2015/PT.BDG., putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 28 JANUARI

2016 diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

22

Januari

2016

No.

512/PEN/PDT/2015/PT.BDG, dan H. Maman Sasmita, SH., MH. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara. ---------------------------------------------------------------------------------Hakim-Hakim Anggota, Ttd

H. Lexsy Mamonto, S.H., M.H.

Ttd Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim, Ttd

Karel Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Ttd H. Maman Sasmita, S.H., M.H.


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Meterai ..............…….. Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ...….

Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan ..……..

Rp. 139.000,-

Jumlah …………………………

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents