DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 118/PDT/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA Cq UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEJAHTERA BERSAMA, berkedudukan di Jl. Tuparev No.115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh Arief, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pajajaran No.1 RT.002 RW.004, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

15 Desember 2014 Pembanding/ Terbanding

semula Tergugat I ; Lawan : 1.H.DURAKIM,

beralamat di Blok Cabrik, RT.003 RW.002, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan

kuasa

kepada

MOH.DJARKASIH,SH.,MH

Advokat dan kensultasi Hukum pada kantor Advokat Moh Djakarsih,SH.MH

berkantor

di

Jl.Harapan

Gang

Bakti

6/79,Simaja Utara,Drajat Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa

khusus

tanggal

20

Desember

2014,

Terbanding/Pembanding semula Penggugat I; 2.Hj. SUNIATI,

beralamat di Blok Cabrik, RT.003 RW.002, Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh Djarkasih,S.H.,MH Advokat dan

konsultan

hukum

pada

kantor

Advokat

Moh

Djarkasih,SH,MH, berkantor di jalan Harapan Gang Bakti 6/79 Simaja Utara, Drajat Kota Cirebon berdasarkan surat kuasa

khusus

tanggal

20

Desember

2014,

Terbanding/Pembanding semula Penggugat II; Dan 1. AFIKAH,

bertempat tinggal di Blok Kedung Belik, RT.027, RW.007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Para Berty Semuel Mantiri, S.H., Hendry Hidayat, S.H., Advokat, beralamat di

Halaman 1 dari 38 Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor 118/Pdt/2015/PT. BDG

Jalan Pangeran Drajat Gg. Sinar Pagi 7 No.43, Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II; 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA melalui KEMENTERIAN KOPERASI dan USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Cq BUPATI CIREBON Cq

DINAS

KOPERASI

USAHA

MIKRO

KECIL

dan

MENENGAH KABUPATEN CIREBON, berkedudukan di Jalan Sunan Drajat No.13, Komplek Perkantoran Sumber, Kabupaten

Cirebon,

Turut

Terbanding

semula

Turut

Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Maret 2015 No.118 /PEN/PDT/2015/PT.BDG,tentang penunjukan memeriksa

dan mengadili

perkara

antara

Majelis Hakim

kedua

belah

pihak

yang tersebut

diatas ; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber No.30 /Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 08 Desember 2014 berikut surat-surat lainnya

yang

bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Terbanding /Pembanding semula Penggugat I dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat II telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 07 Juli 2014 dibawah Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa pada tanggal 15 juni 2013 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Toko SUNI milik PARA PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Syekh Datul Kahfi , RT 007, RW 002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, PARA PENGGUGAT kedatangan TERGUGAT II yang mengaku bekerja sebagai Junior Financial Advisor (JFA) Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cirebon, kedatangan TERGUGAT II tersebut bermaksud ingin menawarkan produk simpanan berupa Simpanan Berjangka Sejahtera Prima di Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Kantor Cabang Tuparev Cirebon (TERGUGAT I);


2.

Bahwa

atas

penawaran

TERGUGAT

II

kepada

PARA

PENGGUGAT

sebagaimana poin 1 tersebut diatas, akhirnya PARA PENGGUGAT untuk menyimpan dananya namun

sebelum

PENGGUGAT

ke TERGUGAT I

melakukan

transaksi

atas

tertarik

melalui TERGUGAT II, simpanan

tersebut

PARA

mempertanyakan kepada TERGUGAT II terlebih dahulu

bagaimana Prosedur dan Tata Cara melakukan transaksi untuk menyimpan dana di TERGUGAT I, dan oleh TERGUGAT II dijelaskan bahwa Prosedur dan Tata Cara melakukan transaksi Simpanan Berjangka Sejahtera Prima di TERGUGAT I cukup melalui TERGUGAT II, karena TERGUGAT II

adalah

sebagai Junior Financial Advisor (JFA) Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cirebon yang salah satu tugasnya adalah menjual produk-produk simpanan Koperasi langsung kepada masyarakat dan sekaligus dapat menerima dana atas simpanan tersebut untuk disetorkan kepada TERGUGAT I; 3.

Bahwa atas penjelasan TERGUGAT II sebagaimana poin 2 tersebut diatas, pada tanggal 16 Juni 2013, PENGGUGAT I dengan seijin isterinya yaitu PENGGUGAT II, PENGGUGAT I telah menyimpan dananya ke TERGUGAT I melalui TERGUGAT II yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan selanjutnya PENGGUGAT I menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Mei 2013 atas nama PENGGUGAT I, adapun ketentuan-ketentuan atas Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut adalah sebagai berikut : -

Besar Simpanan :

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

-

Masa Simpanan :

12 bulan, Mulai tanggal 16 Juni 2013 s/d 16 Juni 2014;

-

Bagi Hasil

:

15 % (per tahun);

Dan untuk bagi hasil akan di berikan setiap bulannya secara tunai kepada PENGGUGAT I, sehingga untuk bagi hasilnya PENGGUGAT I menerima 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 12 (duabelas) bulan, dan apabila habis jangka waktunya selama 12 (duabelas) bulan yaitu pada tanggal 16 Juni 2014, maka dana simpanan PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bisa ditarik kembali oleh PENGGUGAT I; 4.

Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan oleh TERGUGAT II selalu


dibayar lancar dan diberikan secara tunai kepada PENGGUGAT I, yaitu pada tanggal 16 setiap bulannya, yaitu pada tanggal 16 Juli 2013, 16 Agustus 2013, 16 September 2013, 16 Oktober 2013, 16 November 2013, 16 Desember 2013, 16 Januari 2014, 16 Februari 2014, 16 Maret 2014, 16 April 2014;

5.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2013 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat yang sama di Toko SUNI milik PARA PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Syekh Datul Kahfi , RT 007, RW 002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, TERGUGAT II kembali menawarkan kepada PENGGUGAT I untuk menyimpan dananya ke TERGUGAT I, dan karena PENGGUGAT I melihat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I bagi hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dibayar lancar oleh TERGUGAT I melalui TERGUGAT II setiap bulannya, maka akhirnya PENGGUGAT I tertarik kembali untuk menyimpan dananya di TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, sehingga pada tangggal 21 November 2013 PENGGUGAT I seijin isterinya yaitu PENGGUGAT II menyimpan kembali dananya ke

TERGUGAT I melalui TERGUGAT II yaitu sebesar Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan PENGGUGAT I menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, adapun ketentuanketentuan atas Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut adalah sebagai berikut : -

Besar Simpanan :

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-

Masa Simpanan :

12 bulan, Mulai tanggal 20 November 2013 s/d 20 November 2014;

-

Bagi Hasil

:

15 % (per tahun);

Dan untuk bagi hasil akan di berikan setiap bulannya secara tunai kepada PENGGUGAT I, sehingga untuk bagi hasilnya PENGGUGAT I menerima 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 6.250.000,(enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan selama 12 (duabelas) bulan, dan apabila habis jangka waktunya selama 12 (duabelas) bulan yaitu pada tanggal

20 November 2014, maka dana simpanan PENGGUGAT I

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bisa ditarik kembali oleh PENGGUGAT I; 6.

Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 %


(per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan oleh TERGUGAT II selalu diberikan secara tunai kepada PENGGUGAT I, yaitu pada tanggal 20 setiap bulannya, yaitu pada tanggal 20 Desember 2013, 20 Januari 2014, 20 Februari 2014, 20 Maret 2014, 20 April 2014; 7.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 April 2014 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat yang sama di Toko SUNI milik PARA PENGGUGAT yang beralamat di Jl. Syekh Datul Kahfi , RT 007, RW 002, Desa Weru Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten

Cirebon,

PENGGUGAT

II

dengan

PENGGUGAT I menyimpan dananya kembali ke

seijin

suaminya

yaitu

TERGUGAT I melalui

TERGUGAT II yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), dan PENGGUGAT II menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, dengan ketentuan sebagai berikut : -

Besar Simpanan :

Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);

-

Masa Simpanan :

6 bulan, Mulai tanggal 05 April 2014 s/d 05 Oktober 2014;

-

Bagi Hasil

:

1,25 % (per bulan);

Dan untuk bagi hasil akan di berikan setiap bulannya secara tunai kepada PENGGUGAT II, sehingga untuk bagi hasilnya PENGGUGAT II menerima 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 375.000,(tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan, dan apabila habis jangka waktunya yaitu pada tanggal 05 Oktober 2014, maka dana simpanan PENGGUGAT II sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), bisa ditarik kembali oleh PENGGUGAT II; Bahwa bagi hasil pada tanggal 05 Mei 2014 sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhadap simpanan tersebut diatas oleh TERGUGAT II telah diberikan secara tunai kepada PENGGUGAT II; 8.

Bahwa simpanan PARA PENGGUGAT di TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah sebagai berikut : 8.1.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 16 Juni 2014, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

8.2.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I,


Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,(limaratus juta rupiah); 8.3.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-1165327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Sehingga Total keseluruhan Simpanan PARA PENGGUGAT di TERGUGAT I melalui TERGUGAT II adalah Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah); 9.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 10 Mei 2014 PENGGUGAT I memanggil TERGUGAT II untuk membicarakan dan mempertanyakan proses penarikan Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), karena masa jatuh temponya akan habis yaitu pada tanggal 16 Juni 2014, dan pada saat itu TERGUGAT II menjelaskan bahwa, untuk mencairkan dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), PENGGUGAT I harus menyerahkan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang asli kepada TERGUGAT II 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo habis yaitu tanggal 16 Juni 2014, nanti biar TERGUGAT II yang memperoses di TERGUGAT I dan nanti untuk pencairan pada tanggal 16 Juni 2014 dananya bisa di antar kerumah PARA PENGGUGAT I dan/atau PENGGUGAT I bisa ambil sendiri ke kantor TERGUGAT I, dan atas penjelasan tersebut akhirnya Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh PENGGUGAT I

diserahkan kepada TERGUGAT II untuk diproses, agar nanti bila saat jatuh tempo pada tangga 16 Juni 2014, dana tersebut sudah bisa diterima oleh PENGGUGAT I;

10.

Bahwa semenjak Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang aslinya diserahkan kepada TERGUGAT II, semenjak itu TERGUGAT II sulit untuk di hubungi, apalagi ketika jatuh tempo pembayaran bagi hasil bulan Mei 2014 terhadap semua simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik PARA PENGGUGAT, bagi hasil tersebut belum di berikan oleh TERGUGAT II, keberadaan TERGUGAT II semakin tidak jelas dan sudah sulit di hubungi, dan PARA PENGGUGAT menunggu sampai akhir bulan Mei 2014


dan ternyata TERGUGAT II pun tidak menampakkan diri untuk menemui PARA PENGGUGAT untuk memberikan bagi hasil bulan Mei 2014 terhadap semua simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik PARA PENGGUGAT, dan akhirnya pada tanggal 01 Juni 2014 PARA PENGGUGAT berinisiatif untuk mendatangi kantor PARA TERGUGAT

yang beralamat di Jl. Tuparev No.

115,

Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan lebih ironisnya lagi PARA PENGGUGAT mendapatkan jawaban dari TERGUGAT I bahwa Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah

disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, mendengar jawaban tersebut PARA PENGGUGAT kaget dan tidak percaya, akhirnya PARA PENGGUGAT pun mengecek keabsahan sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang lainnya yaitu : -

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah);

Dan PARA PENGGUGAT mendapatkan jawaban yang sama yaitu Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak TERGUGAT I atau dinyatakan Palsu, dan menurut keterangan TERGUGAT I pula, terhadap dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu : -

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

-


Dana simpanan tersebut juga diatas tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I; 11. Bahwa selanjutnya setelah PARA PENGGUGAT mendapatkan informasi tersebut sebagaimana poin 10, TERGUGAT II sudah tidak bisa di hubungi, dan terhadap Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni


2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai saat inipun tidak diserahkan kembali oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I; 12.

Bahwa dari semua Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu : 12.1.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 16 Juni 2014, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); Bagi hasil per bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

12.2.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah); Bagi hasil per bulannya Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12.3.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-1165327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Bagi hasil per bulannya Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Semenjak bulan Mei 2014 bagi hasil per bulannya terhadap 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik PARA PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT tidak pernah di bayar lagi sampai sekarang kepada PARA PENGGUGAT, dimana total jumlah bagi hasil perbulannya adalah

Rp. 11.625.000,-

(sebelas juta enam ratus duapuluh lima ribu rupiah);

13.

Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan pada tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis yaitu 2 (dua) bulan oleh PARA TERGUGAT sampai saat ini belum di bayar, sehingga total bagi hasil yang belum dibayar berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);


14.

Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah) pada tanggal 20 Mei 2014, 20 Juni 2014, 20 Juli 2014, 20 Agustus 2014, 20 September 2014, 20 Oktober 2014, sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis pada tanggal 20 Nopember 2014, yang total keseluruhnya selama 7 (tujuh) bulan, oleh PARA TERGUGAT belum dibayar, sehingga total bagi hasil keseluruhannya yang belum dibayar berjumlah Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

15.

Bahwa terhadap Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), pembagian hasilnya sebesar 1,25 % (per bulan) dari besar simpanannya yaitu sebesar Rp. 375.000,(tigaratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis yaitu pada tanggal 05 Oktober 2014, oleh PARA TERGUGAT belum dibayar, sehingga total bagi hasil keseluruhannya yang belum dibayar berjumlah Rp.1.875.000,- (satu juta delapanratus tujuhpuluh lima ribu rupiah);

16.

Bahwa tindakan TERGUGAT II dengan menerima uang Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dari PARA PENGGUGAT yaitu : 16.1.


16.2.

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lim aratus juta rupiah);

16.3.


Yang totalnya berjumlah sebesar Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh TERGUGAT II yang tidak pernah disetorkan kepada


TERGUGAT I adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ; 17.

Bahwa tindakan TERGUGAT II dengan memalsukan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu : 17.1.

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);

17.2.

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Yang ternyata seluruh Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak TERGUGAT I atau dinyatakan Palsu adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;

18.

Bahwa tindakan TERGUGAT II dengan tidak mengembalikan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT I adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;

19.

Bahwa tindakan-tindakan dan perbuatan TERGUGAT II sebagaimana poin 16, 17 dan poin 18

tersebut diatas adalah tindakan yang dapat dikatagorikan

sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige daad ), sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :


(1).

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

(2).

Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

(3).

Bertentangan dengan kesusilaan;

(4).

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa Tindakan TERGUGAT II yaitu berupa : a.

Memalsukan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu : -

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

-

Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Dimana Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut bukan sertifikat yang dikeluarkan dari pihak TERGUGAT I atau dinyatakan Palsu; b.

Menerima dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yaitu : -


-

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I, Jatuh Tempo Tanggal 20 November 2014, sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);

-

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat: C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II, Jatuh Tempo Tanggal 05 Oktober 2014, sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah); Yang tidak pernah disetorkan kepada TERGUGAT I;

c.

Bahwa tindakan TERGUGAT II dengan tidak mengembalikan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar

Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

kepada PENGGUGAT I ;


Adalah tindakan-tindakan yang bertentangan dengan : (1).

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bahwa tindakan TERGUGAT II

tersebut bertentangan dengan Kewajiban

hukum ( rechtsplicht ) adalah kewajiban menurut hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.Melanggar kewajiban di sini tidak hanya kewajiban menurut Undang-undang dalam arti formal, akan tetapi juga peraturan-peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah; (2).

Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Bahwa tindakan TERGUGAT II tersebut telah bertentangan dengan Hak-hak yang paling penting yang diakui yurisprudensi adalah hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik, dan hak kekayaan (vermogensrechten). (3).

Bertentangan dengan kesusilaan;

Bahwa tindakan TERGUGAT II tersebut telah bertentangan dengan kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, atau norma-norma yang oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis;

(4).

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Bahwa tindakan TERGUGAT II tersebut adalah bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat apabila :

1.

Bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT tanpa kepentingan yang layak;

2.

Bahwa perbuatan yang tidak berfaedah (bermanfaat) yang menimbulkan bahaya terhadap PARA PENGGUGAT, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

20.

Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT II tersebut, akhirnya oleh PARA PENGGUGAT di Laporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Resor Cirebon Sektor Weru, dengan tanda bukti lapor No. Pol : TBL/25/VI/204/RESKRIM, tertanggal 17 Juni 2014;


21.

Bahwa

sebagaimana

Undang-Undang

No.

13

Tahun

2003

Tentang

Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (3) berbunyi :

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 026/KSU-SB/USP/SK.BM /04.2011 , tertanggal 01 April 2011, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, yang bunyinya adalah sebagai berikut : Menimbang

:

1. Bahwa dalam rangka pengembangan formasi aparat pemasaran unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cipto Cirebon; 2. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pemegang simpanan dan/atau masyarakat; 3. Bahwa saudara tersebut diatas dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan serta di beri amanah sebagai Junior Financial Advisor; 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan untuk pelaksanaan

yang

sebaik-baiknya,

perlu

ditetapkan

dengan surat keputusan; Mengingat

:

Surat

Keputusan

SB/USP/DEP.07

Pengelola

Nomor

:

036/KSU-

/DIR.00/01.2011/PERSUS

perihal

:

Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Mitra Pemasaran Simpanan.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

1. Mengangkat : Nama

:

Afikah

Jabatan

:

Financial Simpan

Advisor Pinjam

pada

kantor

Koperasi

Unit

Sejahtera

Bersama Cabang Cipto-Cirebon Status

:

Mitra Kerjasama Pemasaran Simpanan

Pangkat

:

Junior Financial Advisor (JFA)

KAP

:

C01-11-006

2. Segala hak dan kewajiban sebagai JFA tercantum dalam surat perjanjian terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2011


4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon, tanggal 01 April 2011 UNIT SIMPAN PINJAM Koperasi SEJAHTERA BERSAMA Cabang Cipto-Cirebon Ttd Branch Manager Bahwa sebagaimana Surat Keputusan tersebut diatas TERGUGAT II adalah pihak yang ditugaskan oleh TERGUGAT I untuk menjalankan pekerjaannya sebagai Junior Financial Advisor (JFA), serta TERGUGAT I menganggap bahwa TERGUGAT II adalah pihak yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan serta di beri amanah sebagai Junior Financial Advisor, adapun Tugas Junior Financial Advisor (JFA) sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 01 April 2011, sebagai perjanjian terlampir dalam Surat Keputusan Nomor : 026/KSU-SB/USP/SK.BM/04.2011, tertanggal 01 April 2011 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, dalam pasal 3 berbunyi :

Selama perjanjian ini berlaku, JFA bersedia melakukan tugas-tugas berikut atau sebagaimana diminta oleh Koperasi :

1.

Tugas Penjualan. Menjual produk-produk simpanan Koperasi secara langsung kepada masyarakat baik kepada perorangan maupun secara kumpulan (badan usaha atau organisasi masyarakat). Jumlah target penjualan dititik beratkan pada Penerimaan Simpanan yang besaran dan ketentuannya mengacu pada peraturan Koperasi.

2.

Tugas Menagih Simpanan Lanjutan Menagih simpanan lanjutan kepada pemegang simpanan dengan ratio penagihan minimal 90% (sembilanpuluh persen) dari simpanan lanjutan yang diharapkan.

3.

Tugas Mengelola Portofolio Memelihara dan melayani pemegang simpanan dengan memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standart tingkat pelayanan yang ditentukan.

4.

Tugas Pembuatan laporan


Melakukan tugas administrasi produksi serta memberikan laporan secara teratur atas seluruh kegiatan produksi dan pemeiharaan pemegang simpanan sesuai prosedur yang ditetapkan koperasi. 5.

Tugas Lain. - Mempelajari produk-produk simpanan dan arah kegiatan Koperasi. - Mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang disponsori oleh Koperasi (jika ada). - Bekerjasama dengan semangat dan moral yang tinggi bersama seluruh karyawan Koperasi, dengan dilandasi etika kerja yang baik;

Bahwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 01 April 2011, sebagai perjanjian terlampir dalam Surat Keputusan Nomor : 026/KSUSB/USP/SK.BM /04.2011, tertanggal 01 April 2011 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II , dalam pasal 4 dan pasal 5 mengatur tentang hak-hak JFA dan waktu kerja JFA, yaitu berbunyi :

Hak-hak JFA : Sebagai imbalan atas tugas-tugas sesuai dengan perjanjian ini atau berdasarkan

permintaan

Koperasi,

maka

Koperasi

memberikan

paket

remunerasi/kompensasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan Koperasi yang berlaku. Waktu Kerja 1. Waktu Kerja Koperasi : -

Senin s.d Jumat

: 08.00 WIB – 17.00 WIB

-

Istirahat

: 12.00 WIB – 13.00 WIB

-

Sabtu

: Libur.

Bahwa sebagaimana Hak-hak JFA tersebut, TERGUGAT II pada bulan Mei 2014 masih menerima Remunerasi dari TERGUGAT I, sebagai imbalan yang diterima TERGUGAT II dalam menjalankan tugasnya sebagai Junior Financial Advisor (JFA); Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT II sebagimana poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, posita tersebut diatas adalah sudah merupakan tugas dan kewenangan (job description) TERGUGAT II dalam hal mewakili kepentingan TERGUGAT I, dimana TERGUGAT I sebagaimana UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (4) berbunyi :


Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Bahwa sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pemasaran tertanggal 01 April 2011, sebagai perjanjian terlampir dalam Surat Keputusan Nomor : 026/KSUSB/USP/SK.BM /04.2011, tertanggal 01 April 2011, TERGUGAT I adalah pihak yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain kepada TERGUGAT II sebagaimana penjelasan tersebut diatas. Sehingga TERGUGAT I pihak yang memberikan pekerjaan kepada TERGUGAT II untuk mewakili TERGUGAT I dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menawarkan produk usahanya semestinya intens melakukan PENGAWASAN dan/atau KONTROLING serta PEMBINAAN terhadap setiap kegiatan-kegiatan serta memberikan PELATIHAN dalam pembentukan karakter serta mental TERGUGAT II sebagai Junior Financial Advisor (JFA), sehingga dengan tindakan TERGUGAT II yang telah melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), maka TERGUGAT I dianggap telah lalai melakukan PENGAWASAN dan/ atau KONTROLING serta PEMBINAAN terhadap setiap kegiatan-kegiatan serta memberikan PELATIHAN dalam pembentukan karakter serta mental TERGUGAT II sebagai Junior Financial Advisor (JFA), sehingga karenanya TERGUGAT I harus bertanggung jawab terhadap kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Bahwa sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan

orang-orang

yang

menjadi

tanggungannya

atau

disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orangorang itu.

Majikan bertanggung jawab untuk kerugian yang terjadi, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya. Selain itu orang yang ditugaskan tanpa ada hubungan kerja, bertanggung jawab untuk


perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ditugaskan tersebut, selama ia berada dibawah pimpinan atau petunjuk dari si pemberi tugas. Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban TERGUGAT I karena telah lalai melakukan PENGAWASAN dan/atau KONTROLING serta PEMBINAAN terhadap setiap kegiatan-kegiatan serta memberikan

PELATIHAN

dalam

pembentukan

karakter

serta

mental

TERGUGAT II sebagai Junior Financial Advisor (JFA), sehingga TERGUGAT I berkewajiban untuk mengembalikan kerugian PARA PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II; 22.

Bahwa

akibat

tindakan

PARA

TERGUGAT

dimaksud,

maka

PARA

PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara Materiil maupun secara Imaterial yakni sebesar : Materiil : (1). Berupa 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik PARA PENGGUGAT yang belum dikembalikan,

total keseluruhannya adalah

sebesar Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah); (2). Berupa bagi hasil dari ke 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik PARA PENGGUGAT yaitu :

-

Sisa

bagi

hasil

Simpanan Berjangka

Sejahtera

Prima

Tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang belum dibayar tanggal 16 Mei 2014 dan tanggal 16 Juni 2014 yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -

Sisa bagi hasil Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280, tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah), yang belum dibayar pada tanggal 20 Mei 2014, 20 Juni 2014, 20 Juli 2014, 20 Agustus 2014, 20 September 2014, 20 Oktober 2014, sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis pada tanggal 20 Nopember 2014, yang total keseluruhnya selama 7 (tujuh) bulan, yaitu berjumlah Rp. 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);


-

Bagi hasil Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : C01-11-65327, tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II sebesar sebesar Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), yang belum dibayar selama 5 (lima) bulan sampai masa akhir jangka waktu simpanan habis yaitu pada tanggal: 05 Oktober 2014, sebesar Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Total Bagi hasil dari ke 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima milik PARA PENGGUGAT yang belum dibayar oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 55.625.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); Total kerugian materil PARA PENGGUGAT adalah Rp. 930.000.000,(Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) di tambah Rp. 55.625.000,- (lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.985.625.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); Immaterial : Bahwa kerugian immaterial PARA PENGGUGAT yaitu : -

Hilangnya kepercayaan antara PENGGUGAT I terhadap PENGGUGAT II dan sebaliknya akibat dari dana Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang tidak bisa di cairkan, sehingga PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II

sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran, dan hilangnya

kepercayaan keluarga (anak-anak PARA PENGGUGAT) terhadap PARA PENGGUGAT;

-

Bahwa kerugian immaterial tersebut sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepastian hukum terhadap nilai kerugian, maka

kerugian immaterial PARA PENGGUGAT tersebut adalah

sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); 23.

Bahwa dengan adanya peristiwa hukum sebagaimana diuraikan diatas tersebut, serta dengan adanya kewenangan yang sangat luas yang diberikan TERGUGAT I kepada Junior Financial Advisor (JFA), dimana kewenangan tersebut sangat rentan untuk disalah gunakan dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, untuk itu TURUT TERGUGAT selaku dinas terkait yang memiliki tugas dalam hal pemberian pembinaan dan rekomendasi perijinan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah untuk dapat melakukan


evaluasi terhadap kegiatan TERGUGAT I dalam melakukan kegiatannya di wilayah Kabupaten Cirebon;

24.

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini tidak sia-sia, serta tidak ilusoir, maka bersama ini PARA PENGGUGAT mohon agar di letakkan sita jaminan (Consevatoir Beslag) terlebih dahulu berupa :

(1).

Tanah

dan

Bangunan

beserta

peralatan-peralatan

kantor

milik

TERGUGAT I yang berlokasi di Jl. Tuparev No. 115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, adapun batas-batas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Jl. Tuparev-

Sebelah Timur :

Tempat Praktek Drg. Asep Nova Wisbiunda

(2).

-

Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Ita.

-

Sebelah Barat

: Toko Samsung

Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Kedung Belik, RT 027, RW. 007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, milik TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Tanah Milik Ibu Siya-

Tanah Milik Ibu SaciIbu Tina-

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

:

Sebelah Timur : :

Tanah

Milik

Milik

Bpk.

Tanah

Mujino

25.

Bahwa karena gugatan ini telah dibuktikan secara autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, PARA PENGGUGAT mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya Banding, Verzet, ataupun Kasasi.

Maka

berdasarkan

uraian

serta

alasan

tersebut

diatas,

maka

PARA

PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sumber dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA 1.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.

Menetapkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sumber, berupa :


(1).

Tanah

dan

Bangunan

beserta

peralatan-peralatan

kantor

milik

TERGUGAT I yang berlokasi di Jl. Tuparev No. 115, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon, adapun batas-batas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Jl. Tuparev-

Sebelah Timur :

Tempat Praktek Drg. Asep Nova Wisbiunda

(2).

-

Sebelah Selatan : Tanah Milik Hj. Ita.

-

Sebelah Barat

: Toko Samsung

Tanah dan Bangunan yang terletak di Blok Kedung Belik, RT 027, RW 007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, milik TERGUGAT II, dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara

: Tanah Milik Ibu Siya-

Tanah Milik Ibu SaciIbu Tina-

Sebelah Selatan

Sebelah Barat

:

Sebelah Timur : :

Tanah

Milik

Milik

Bpk.

Tanah

Mujino

3.

Menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan tindakan

Perbuatan

Melawan Hukum; 4.

Menghukum

TERGUGAT I karena telah lalai melakukan PENGAWASAN

terhadap TERGUGAT II didalam menjalankan pekerjaanya dan/atau tugasnya sebagai Junior Financial Advisor (JFA), sehingga TERGUGAT I berkewajiban untuk mengembalikan kerugian PARA PENGGUGAT

akibat perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II sebesar Rp. 5.985.625.000,- (lima miliar sembilanratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari : a.

Kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 985.625.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. 5.

Kerugian Imaterial adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng dan/atau secara bersama-sama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;

6.

Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad ) ;


7.

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding I semula Penggugat I, Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 15 September 2014 pada pokoknya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa pada pokoknya TERGUGAT I dengan secara tegas dan bulat menolak terhadap keseluruhan dalil gugatan beserta Petitum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dalam perkara a-quo, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini dan perlu dinyatakan bahwa secara jelas dan nyata apa yang didalilkan sebagai gugatan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah sebagai tidak benar, keliru, tidak beralasan dan berdasakan hukum;

2.

Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 1 dan 2 yang menerangkan telah kedatangan TERGUGAT II yang bekerja sebagai Junior Finacial Advisor (JFA) Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Tuparev Cirebon, dengan maksud menawarkan produk simpanan berupa Simpanan Berjangka Sejahtera Prima di Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtra Bersama Kantor Cabang Tuparev Cirebon, TERGUGAT I, tidak perlu lagi menanggapi dalil PARA PENGGUGAT oleh karena merupakan tugas dari TERGUGAT II, selaku Mitra Pemasaran Simpana dalam memasarkan produk–produk masyarakat baik

kepada

perseorangan, maupun

simpanan kepada

secara

kumpulan

atau

organisasi masyarakat yang menitikberatkan pada Penerimaan Simpanan yang besaran dan ketentuannya mengacu pada peraturan koperasi; 3. Bahwa selanjutnya bagaimana proses simpanan itu terjadi di Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cirebon, TERGUGAT I dapat menjelaskan adalah sebagai berikut : 3.1. Ketika calon anggota berkeinginan menyimpan atau mendepositokan uangnya, maka

pada

saat

itu juga,

calon anggota diberikan dan mengisi Form

Pendaftaran sebagai Calon Anggota, (Tertanda bukti T.1-1) yang subtansinya lebih mengarah kepada identitas dari calon anggota; 3.2.

Selanjutnya secara bersamaan, setelah mengisi Form Pendaftaran sebagai Calon Anggota, yang bersangkuutan diberikan dan mengisi Form Aplikasi Pembukaan Simpanan, (tertanda bukti T.I-2) yang subtansinya lebih mengarah


kepada data simpanan calon anggota yang tertera yaitu : nama dan nomor anggota, data jenis simpanan, data besar simpanan, data pembayaran bagi hasil simpanan berjangka sejahtera prima, tanda tangan calon anggota dan mitra pemasaran, mengetahui Area Manager dan Branch Manager; 3.3. Bahwa setelah Form Pendaftaran Calon Anggota dan Form Aplikasi Pembukaan Simpanan diselesaikan pengisiannya oleh calon anggota maka calon anggota koperasi tersebut dapat menyerahkan deposito/uangnya baik melalui transfer atau tunai/cash, sebagai bukti penerimaan deposito/uangnya TERGUGAT I, akan menyerahkan bukti Slip Setoran Asli berwarna merah (tertanda bukti T.I-3);

3.4. Bahwa oleh karena pelaksanaan proses simpanan yang telah diuraikan di atas terlaksana, maka TERGUGAT I dalam jangka waktu 1 (satu) minggu menyelesaikan dan menyerahkan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Asli (tertanda bukti T.I-4) kepada Anggota, yang subtansinya tertera : a) Nomor, Nama/alamat Anggota, Besaran Simpanan, Masa Simpanan dan Bagi Hasil serta ditandatangani oleh Direktur Utama Koperasi Sejahtera Bersama Unit Simpan Pinjam; b).Bentuk aslinya Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima

warna

dasarnya berwana hijau kemudian dengan menggunakan lampu ultra violet terdapat tanda/logo “KSB” di Sertifikat tersebut; 4.

Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada poit 3 & 4 yang menerangkan pada tanggal 16 Juni 2013 PENGGUGAT I seijin istrinya PENGGUGAT II, telah menyimpankan dananya ke TERGUGAT I melalui TERGUGAT II nominal simpanan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal yang sama PENGGUGAT I, menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, atas nama PENGGUGAT I, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT

I, dengan tegas

“menyangkal dan menyatakan tidak benar” PENGGUGAT I telah menyimpankan dananya ke TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, oleh karena disistem Layanan “SATU Data Deposito” atas nama anggota tersebut tidak tercantum, dan demikian juga TERGUGAT I, “tidak pernah menerbitkan apalagi Simpanan

Berjangka Sejahtera

Prima kepada

menyerahkan ” Sertifikat

PENGGUGAT

I/

PARA

PENGGUGAT ; Bahwa selanjutnya mengenai bagi hasil yang diberikan setiap bulannya oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I sebesar 1,25 % dari nominal simpanan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 12 bulan, yang dibayarkan lancar dan diberikan secara tunai setiap tanggal 16 setiap bulannya masing

masing-

sebagaimana terurai dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka


TERGUGAT I menyatakan dengan tegas “tidak pernah membayarkan“ bagi hasil yang diberikan setiap bulannya oleh TERGUGAT

II kepada PENGGUGAT

I/PARA PENGGUGAT ;

5. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada point 5 & 6 yang menerangkan pada tanggal 20 November 2013 PENGGUGAT I seijin istrinya PENGGUGAT II telah menyimpankan dananya ke TERGUGAT I melalui TERGUGAT II PENGGUGAT

I,

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan

menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima,

Nomor : 2152280 tertanggal 21 November 2013, atas nama PENGGUGAT I, dengan

ketentuan-ketentuan

sebagaimana

terurai

dalam

gugatan

PARA

PENGGUGAT, maka TERGUGAT I, dengan tegas “menyangkal dan menyatakan tidak benar ”PENGGUGAT I telah menyimpankan dananya ke TERGUGAT I melalui TERGUGAT II, oleh karena disistem Layanan “SATU Data Deposito” milik TERGUGAT I, atas nama calon anggota tersebut tidak tercantum, dan demikian juga TERGUGAT I, “tidak pernah menerbitkan apalagi menyerahkan” Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : 2152280 tersebut,

kepada

PENGGUGAT I/ PARA PENGGUGAT melalui TERGUGAT II; Bahwa selanjutnya mengenai bagi hasil yang diberikan setiap bulannya oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I sebesar 1,25 % dari besaran simpanan yaitu sebesar Rp. 6. 250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12

bulan,

yang

dibayarkan

lancar

dan

diberikan

secara tunai

kepada

PENGGUGAT I setiap tanggal 20 setiap bulannya masing - masing sebagaimana terurai dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I menyatakan dengan tegas “tidak pernah membayarkan“ bagi hasil yang diberikan setiap bulannya oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I/PARA PENGGUGAT, ; 6. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada point 7, yang menerangkan pada tanggal 05 April 2014

PENGGUGAT II dengan seijin suaminya yaitu

PENNGUGAT I, telah menyimpankan dananya ke TERGUGAT

I

melalui

TERGUGAT II sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan PENGGUGAT II, menerima Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor : C.01-1165327 tertanggal 05 Aprl 2014, atas nama PENGGUGAT II, dengan ketentuanketentuan sebagaimana terurai dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I, dengan tegas “menyangkal dan menyatakan tidak benar ”PENGGUGAT

II

TERGUGAT II,

oleh

karena

disistem

TERGUGAT

atas

nama

calon

I,

telah menyimpankan dananya ke TERGUGAT

I melalui

Layanan “SATU Data Deposito” milik

anggota

tersebut

tidak tercantum, dan

termasuk juga TERGUGAT I, “tidak pernah menerbitkan apalagi menyerahkan”


Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : C.01-11-65327 tersebut, kepada PENGGUGAT II/ PARA PENGGUGAT ; Bahwa selanjutnya mengenai bagi hasil yang diberikan setiap bulannya oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT II sebesar 1,25 % dari besaran simpanan yaitu sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 6 bulan yang dibayarkan lancar dan diberikan secara tunai kepada PENGGUGAT I setiap tanggal 20 setiap bulannya masing - masing sebagaimana terurai dalam gugatan PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I menyatakan dengan tegas “tidak pernah membayarkan“ bagi hasil yang diberikan setiap bulannya oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT I/PARA PENGGUGAT,; 7.

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT terkait “bagi hasil” dari masing-masing besaran simpanan yang diterima PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT II sebesar 1,25 % setiap bulannya dari besarnya simpanan, sebagaimana terurai Gugatan PARA PENGGUGAT

pada point

dalam

3 s/d 7, di atas, adapun hitung-

hitungan yang BENAR-nya dengan bunga 15 % per tahun menurut TERGUGAT I, adalah besaran nominal simpanan di kali 15 person per tahun dikali dengan jumlah hari dalam satu bulan dibagi tiga ratus enam puluh lima hari (365 hari) ; Bahwa selanjutnya mengenai Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor : C.01-11-65327 tertanggal 05 Aprl 2014, atas nama PENGGUGAT II, yang diserahkan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT II, yaitu Nomor C.01-11-65325, tersebut,

ditegaskan

dalam Jawaban TERGUGAT

I, Nomor

Sertifikat tersebut, telah tidak diterbitkan lagi oleh TERGUGAT I terhitung bulan Januari 2012 dengan jumlah 7 (tujuh) dijit, untuk simpanan jangka waktu 6 (enam) bulan diawal kode seri nomor : 1 (satu) dan untuk simpanan jangka jangka waktu 1 (satu) tahun, kode serinya nomor : 2 (dua);

8.

Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada point 8, dengan subnya, yaitu mengenai masing-masing besaran simpanan, sehingga jumlah keseluruhan besaran simpanan berjangka PARA PENGGUGAT Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), yang di terima dan ada dalam pengusaan penuh TERGUGAT II, dan diketahui oleh TERGUGAT I, setelah PARA PENGGUGAT pada tanggal 1 Juni 2014 berinisiatif mendatangi Kantor TERGUGAT I di Jalan Tuparev No. 115 Kertawinagun Kabupaten Cirebon, maka TERGUGAT I, tidak perlu menanggapi dalil PARA PENGGUGAT;

9.

Bahwa selanjutnya mengenai masing-masing

jumlah

besaran

simpanan

berjangka yang diserahkan oleh PARA PENGGUGAT kepada dan diterima serta ada dalam pengusaan sepenuhnya oleh TERGUGAT II, yang seluruhnya berjumlah Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dan sebaliknya jumlah nominal simpanan tersebut oleh TERGUGAT II, “TIDAK PERNAH”


disetorkan kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I menyatakan dengan tegas “TIDAK” pernah menerima masing-masing nominal simpanan tersebut dari TERGUGAT II ; 10. bahwa apabila berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka dapat diambil suatu fakta hukum telah terungkap, terdapat berkesesuaian dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT yaitu pada halaman 6 7 angka 10, yaitu masing-masing nominal simpanan tersebut diatas tidak disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, maka patutlah di tolak; 11. Bahwa merujuk pada dalil PARA PENGGUGAT dihubungkan dengan Pasal 1925 KUHPerdata Bab V tentang Pengakuan menentukan bahwa“ Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perataraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu; Bahwa berdasarkan Pasal 1925 KUHPedata dihubungkan dengan dalil PARA PENGGUGAT maka suatu fakta hukum telah terbukti yaitu : 11.1. PARA PENGGUGAT mengakui masing-masing besaran simpanan tersebut, tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, demikian halnya dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor 2152280 atas nama PENGGUGAT I dan Nomor : C.01-11-65327 tertanggal 05 Aprl 2014, atas nama PENGGUGAT II, diketahui adalah PALSU; 11.2. Bahwa masing-masing besaran simpanan sebagaimana di uraikan di atas, TERGUGAT I

tidak pernah menerima dan tidak pernah ada dalam

pengusaan atau tidak berada dalam pengawasan TERGUGAT I dan

sebaliknya atas besaran masing - masing simpanan tersebut, TERGUGAT I, “tidak pernah” menerbitkan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, besaran simpanannya Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT I dan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor 2152280,

tanggal

21 November 2013,

besarannya

Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah) atas nama PENGGUGAT I dan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima, Nomor : C.01-11-65327 tertanggal 05 April 2014, besaran simpanannya Rp.30.000.000,- (Tiga puluh Juta Rupiah) atas nama PENGGUGAT II ;

12. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 11, TERGUGAT I, tidak perlu menanggapinya, oleh karena PARA PENGGUGAT begitu percaya sekali menyerahkan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan besar


simpanan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada PARA PENGGUGAT; 13. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas “menolak” terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 12 sub 12.1, 12.2 & 12.3, oleh karena masing-masing besaran simpanan dari ke 3 (tiga) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima

milik

PARA

PENGGUGAT “tidak pernah” disetorkan oleh TERGUGAT II, kepada TERGUGAT I, dan sebaliknya TERGUGAT I “tidak pernah” menerbitkan Sertifikat Berjangka tersebut dari masing - masing besaran simpanan berjangka tersebut, sehingga secara logika hukum kepada TERGUGAT I, “TIDAK DAPAT” di tuntut untuk membayar bagi hasil perbulannya yang

belum

dibayar

sejak

bulan

Mei

2014 kepada PARA PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp. 11.625.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah rupiah), oleh karena PARA PENGGUGAT berdasarkan di system Layanan “SATU Data Deposito” milik TERGUGAT I, atas nama calon anggota (PARA PENGGUGAT) tersebut tidak tercantum, sehingga dengan demikian bagi hasil perbulannya yang belum dibayar sejak bulan Mei 2014 oleh TERGUGAT II, kepada PARA PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp. 11. 625.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah rupiah) sepenuhnya menjadi tanggungjawab TERGUGAT II sebagaimana telah dilakukan oleh TERGUGAT II, seperti pada uraian angka 4, 6 & 7; 14. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas “menolak” terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 13, 14 dan 15 mengenai pembagian hasil sebesar 1.25 % perbulan dari besar simpanan dari masing-masing nominal simpanan dari ke 3 (tiga) Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima yang belum dibayar, oleh karena masingmasing besaran/nominal simpanan dari ke 3 (tiga) Sertifikat Berjangka tersebut, “tidak pernah” disetorkan oleh TERGUGAT II, kepada TERGUGAT I, oleh karena dalil PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, maka

gugatan

PARA

PENGGUGAT patutlah ditolak; 15. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 16, mengenai tindakan TERGUGAT sebagaimana PENGGUGAT,

II

menerima

uang

Simpanan

Berjangka

Sejahtera

Prima

telah diuraikan pada sub no. 16.1, 16.2 dan 16.3 dari PARA sehingga jumlah total seluruhnya sebesar Rp 930.000.000,-

(sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) dan tidak pernah disetorkan kepada TERGUGAT I

sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan

tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), oleh karena bukan kapasitas dan wewenang TERGUGAT I untuk menilainya maka TERGUGAT I tidak perlu lagi menanggapinya;


16. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 17, dengan subnya (17.1 & 17.2) mengenai tindakan TERGUGAT

II

memalsukan Sertifikat Simpanan

Berjangka Sejahtera Prima yang masing - masing besaran Rp. 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) yang ternyata ke 2 (duanya) “BUKAN” Sertifikat

Berjangka yang

diterbitkan oleh

TERGUGAT I atau dinyatakan Palsu, sehingga apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT merupakan tindakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), oleh karena bukan ranah atau kapasitas dan wewenang TERGUGAT I untuk menilainya maka TERGUGAT I tidak perlu lagi menanggapinya; 17. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 18, menerangkan TERGUGAT II, tidak mengembalikan Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan nominal simpanan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT

I

kepada

PENGGUGAT I sehingga

PARA

PENGGUGAT, menilai perbuatan/tindakan TERGUGAT II merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) oleh karena bukan ranah atau kapasitas dan wewenang TERGUGAT I untuk menilainya maka TERGUGAT I tidak perlu lagi menanggapinya; 18. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 19, yang menerangkan perbuatan atau tindakan-tindakan dari TERGUGAT II, sebagaimana diuraikan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT pada huruf a, b dan c, sehingga PARA PENGGUGAT menilai tindakan atau perbuatan TERGUGAT II, tersebut : (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, sub penjelasannya (2) Bertentangan dengan hak subjekti orang lain, sub penjelasannya (3) Bertentangan dengan kesusilaan, sub penjelasannya (4) Bertentangan penjelasannya,

dengan

kepatutan,

ketelitian

dan

kehati-hatian,

sub

oleh karena bukan ranah dan kapasitas serta wewenang

TERGUGAT I untuk menilai tindakan atau perbuatan TERGUGAT II tersebut maka TERGUGAT I tidak perlu lagi menanggapi dalil PARA PENGUGAT tersebut; 19. Bahwa “BENAR” terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 20 yang dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia Resor Cirebon Sektor Weru dengan tanda buku lapor No. Pol : TBL/25/VI/204/RESKRIM TERGUGAT

II

(Sdr “Afikah”), sebagai

PENGGUGAT sebagai PELAPOR, dan

tertanggal

17 Juni 2014 adalah

TERLAPOR sedangkan PARA

selanjutnya

terhadap Kasus Perkara

Pidananya TERGUGAT II, pada tanggal 26 Agustus 2014 sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Klas I Sumber, dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dikuti dengan

pemeriksaan

saksi-saksi dari PARA PENGGUGAT

kemudian

dilanjutkan tanggal 02 September 2014 pemeriksaan saksi-saksi dari TERGUGAT I, oleh karena memberi kesaksian merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang


hal ini ditegaskan daam rumusan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAPidana, dan sebagai pimpinan sidang/ketua majelis hakimnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Sumber; 20. Bahwa terhadap

angka 21

dalil PARA PENGGUGAT

adalah “Benar”

TERGUGAT II, diangkat sebagai Junior Finacial Advisor (JFA) pada Kantor Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama Cabang Cipto Cirebon dengan status

sebagai Mitra Kerjasama Pemasaran Simpanan, sebagaimana

tertera dalam Surat Keputusan Nomor : 026/KSU-SB /USP /SK.BM /04.2011, tertanggal 01 April 2011, Prihal : Pengakatan Saudara “Afikah” sebagai Junior Finacial Advisor (JFA) pada Kantor Unit Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama

Cabang

Cipto Cirebon

berikut terlampir

Perjanjian

Kerjasama

Pemasaran Junior Financial Advisor (JFA) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I, dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sesuai Pasal 2 Sub Jangka Waktu (tertanda bukti T. I- 5); 20.1. Selanjutnya perlu TERGUGAT I, jelaskan bahwa hubungan kerja antara TERGUGAT

I

dengan TERGUGAT

II, adalah hubungan kemitraan

Kerjasama Pemasaran, sesuai Pasal 1 Sub Penunjukan dan Hubungan Kerja, Surat Keputusan Nomor : 026/KSU-SB/USP/SK.BM

/04.2011,

tertanggal 01 April 2011; Bahwa apabila mengacu pada Pasal 1 di atas, yang menjadi hak-hak dari TERGUGAT

II

sebagai imbalan yang diberikan TERGUGAT I adalah

“seberapa besar nominal simpanan” dari calon anggota yang di peroleh/didapat atas prestasi TERGUGAT II sebagai Mitra Pemasaran produk-produk TERGUGAT

I, dengan kewajiban TERGUGAT

II, untuk

menyetorkannya kepada TERGUGAT I, bukan imbalan atau upah yang diberikan setiap bulannya seperti layaknya seoarang karyawan, oleh karenanya

TERGUGAT I

tidak sependapat dan menolak dalil PARA

PENGGUGAT angka 21, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan, oleh karena tidak jelas alasannya hukumnya PARA PENGGUGAT, maka patutlah ditolak Gugatan PARA PENGGUGAT; 21. Bahwa “Benar” dalil PARA PENGGUGAT halaman 14 alinea 4, TERGUGAT II pada bulan Mei 2014 masih menerima Remunerasi dari TERGUGAT I, sebagai imbalan yang diterima TERGUGAT II, dalam menjalankan tugasnya namun sesuai fakta hukum TERGUGAT II “bukan” atau tidak lagi sebagai Junior Finacial Advisor (FA), tetapi TERGUGAT II, sudah sebagai Finacial Advisor (FA), Grade 5

pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama

Cabang Tuparec Cirebon hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 177/KSU-SB /USP /SK.BM /10.2013, tertanggal

01

Oktober 2013, berikut


terlampir Perjanjian Kerjasama Pemasaran Antara Koperasi Sejahtara Bersama dengan Financial Advisor Grade 5, (tertanda bukti T.I-6) dan Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2013 dan berakhir pada tanggal 01 Oktober 2014, Pasal 2 Sub Jangka Waktu Perjanjian yang berbunyi, ; “Sebagai prestasi atas tugas-tugas sesuai dengan Perjanjian ini, maka Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama memberikan paket remunerasi/ kompensasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sejahtera Bersama yang berlaku”; 22. Bahwa TERGUGAT I menyatakan dengan tegas “MENOLAK” terhadap dalil PARA PENGGUGAT, halaman 15, alinea 4, mengatakan TERGUGAT I dianggap telah lalai melakukan Pengawasan dan atau Kontroling serta Pembinaan, terhadap setiap kegiatan serta memberikan Pelatihan dalam pembentukan karakter serta mental TERGUGAT II sebagai Junior Financial Advisor (JFA), sehingga karena TERGUGAT I harus bertanggungjawab terhadap kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II; 23. Terkait dalil PARA PENGGUGAT, halaman 15, tersebut diatas, adalah dalil yang mangada ada dan keadaan yang didalilkan PARA PENGGUGAT, suatu keadaankeadaan yang belum pasti dan masih perlu dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT serta tidak jelas

dasar hukumnya karena perbuatan atau tindakan-tindakan

tersebut

akibat

dari perbuatan TERGUGAT II

dengan

itikad

buruk, TERGUGAT II

sendiri yang telah

menerima

telah memiliki barangnya dan dalam

pengusaannya sekian lama, fakta hukum masing-masing nominal simpanan yang berjumlah Rp. 930.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT I MENOLAK harus bertanggung jawab terhadap kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II; 24. Bahwa

adapun

alasan berdasarkan hukum TERGUGAT

bertanggungjawab terhadap kerugian PARA PENGGUGAT

I, “menolak” harus akibat

tindakan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, sesuai fakta hukum sebagaimana yang didalil oleh PARA PENGGUGAT yaitu : 24.1. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tertanggal 16 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT

I sebesar Rp. 400.000.000,-

(empat ratus juta rupiah)

tersebut tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I;


24.2. Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat : 2152280 tertanggal 21 November 2013 atas nama PENGGUGAT I sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo 20 November 2014; 24.3. Simpanan Berjangka

Sejahtera

Prima

dengan

Nomor

Sertifikat

C.01-1165327 tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT

II

sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2014; Dana simpanan tersebut juga di atas tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I; 25. Bahwa terhadap ke 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima tersebut di atas yang telah diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I, dapat diambil suatu

kesimpulan dari dalil PARA PENGGUGAT bahwa ke 3 (tiga) berikut

terlampir Perjanjian Kerjasama Pemasaran Antara Koperasi Sejahtara Bersama dengan Financial Advisor Grade 5 dengan Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian atau kurang hatihatinya ”. 26. Bahwa karenanya alasan-alasan TERGUGAT I

berdasarkan

hukum maka

TERGUGAT I, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT

II, sebagaimana

di tegaskan dalam Surat Keputusan Nomor :

177/KSU-SB /USP /SK.BM /10.2013, tertanggal 01 Oktober 2013, berikut terlampir Perjanjian Kerjasama Pemasaran Antara Koperasi Sejahtara Bersama dengan Financial Advisor Grade 5, Pasal 3 Sub Tugas-tugas FA (Finacial Advisor), angka 5, berbunyi : “ PIHAK KEDUA (Afikah) bertanggungjawab atas penyalahgunaan keuangan yang diduga dilakukan oleh pihak kedua sendiri dalam bentuk penggantian kerugian ”. Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”. 28. Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan dikaitkan dengan Surat Keputusan Nomor : 177/KSU-SB /USP /SK.BM /10.2013, tertanggal 01 Oktober 2013 berikut terlampir Perjanjian Kerjasama Pemasaran Antara Koperasi Sejahtara Bersama dengan Financial Advisor Grade 5, Pasal 3 diatas, maka yang harus atau dapat dimintakan bertanggung jawab terhadap kerugian PARA PENGGUGAT adalah TERGUGAT II; 29. Bahwa TERGUGAT PENGGUGAT

I dengan tegas menyatakan „MENOLAK” dalil PARA

meminta pertanggungjawab TERGUGAT I karena telah lalai


melakukan Pengawasan dan atau Kontroling serta Pembinaan, terhadap setiap kegiatan serta memberikan Pelatihan dalam pembentukan karakter serta mental TERGUGAT

II

sebagai

Junior Financial Advisor (JFA), sehingga karena

TERGUGAT I harus bertanggungjawab terhadap kerugian PARA PENGGUGAT akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan PARA PENGGUGAT, oleh karena jika dihubungkan dengan Pasal 1367 KUHperdata dengan

fakta

hukum

yang

didalilkan PARA PENGGUGAT angka 10, dan angka 24 Jawaban TERRGUGAT I; a)

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima

tertanggal 16 Juni 2013 atas nama

PENGGUGAT I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I b)

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima dengan Nomor Sertifikat tertanggal 21

November 2013

: 2152280

atas nama PENGGUGAT I sebesar

Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo 20 November 2014. c)

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima Nomor : C.01-11-65327 tertanggal 05 April 2014 atas nama PENGGUGAT II sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2014;

Dana simpanan tersebut juga di atas tidak pernah disetorkan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I; 30. Bahwa fakta hukum atas Jawaban TERGUGAT I, tersebut diatas, barang-barang berupa

ke 3 ( tiga ) Nominal

Simpanan

yang

seluruhnya

berjumlah

Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut “TIDAK DALAM PENGAWASAN TERGUGAT I tetapi dalam pengawasan dan penguasaan serta berada didalam kekuasaan

TERGUGAT

TERGUGAT I, diminta pertanggungjawaban

II, jadi tidak ada alasan hukum untuk mengganti kerugian

PARA

PENGGUGAT; 31. Bahwa

terhadap

TERGUGAT

dalil PARA PENGGUGAT

angka 22, dengan

tegas

I, menyatakan “TIDAK DAPAT MENERIMA” akibat tindakan

TERGUGAT II dimaksud, sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil dan immaterial oleh karena perbuatan/tindakan tersebut sesuai fakta hukum semua dilakukan oleh TERGUGAT II, dan perbuatan/tindakan tersebut “ tidak ” dilakukan TERGUGAT

I dan TERGUGAT I “MENOLAK” dalil PARA

PENGGUGAT atas tuntutan/kerugian Materiil PARA PENGGUGAT : (1) Berupa 3 (tiga) Simpanan Berjangka Sejahtera Prima PARA PENGGUGAT dengan total nominal simpanan Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);


(2) Berupa total Prima

sisa bagi hasil atas 3 (tiga)

PARA

PENGGUGAT,

jumlah

Simpanan Berjangka Sejahtera nominal

seluruhnya sebesar

Rp. 55.625.000,-

Tentang Kerugian Immateriil : Mengenai kerugian Immateril Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dialami dengan

dalil

hilangnya

kepercayaan

antara

PENGGUGAT

I

terhadap

PENGGUGAT II, sering terjadi perselisihan dan/atai pertengkaran dan hilangnya kepercayaan

keluarga

(anak-anak

PARA

PENGGUGAT)

terhadap

PARA

PENGGUGAT adalah tidak berlasan hukum dan karenanya haruslah ditolak; 32. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT angka 23, terjadi peristiwa hukuum yang dialami PARA PENGGUGAT, sehingga menilai sangat rentan untuk disalahgunakan dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan sangat berlebihan, atau kejadian tersebut perlu sikap

kehati-hatian dan juga tidak

memberikan kepercayaan yang

berlebihan kepada pihak-pihak, sehingga PARA PENGGUGAT meminta TURUT TERGUGAT melakukan evaluasi terhadap kegiatan TERGUGAT I ; 33. Bahwa TERGUGAT I menyatakan dengan tegas „MENOLAK” terhadap dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 24, atas Tanah dan Bangunan berserta peralataan kantor milik TERGUGAT

I yang terletak di Jl. Tuparev No. 115

Kertawinangun, Kedawung Kabupaten Cirebon; 34. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 25, agar putusan serta merta dapat dilaksanakan dalam perkara a-quo, azasnya, putusan serta merta harus dilaksanakan walaupun ada perlawanan/Verzet, banding, kasasi, akan tetapi dalam prakteknya hal tersebut “TIDAK” dapat dilaksanakan karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978, kecuali telah dapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi dan atau Ketua Mahkamah Agung

RI, maka tuntutan

yang diajukan

Penggugat

“terhadap

putusan serta merta, oleh karenanya patut “TIDAK “ ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini TERGUGAT I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT; 2.

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar

biaya yang timbul dalam

perkara ini ATAU :


Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono );

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding /Pembanding semula Penggugat I.II tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 September 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II, menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas. 2. Bahwa permasalahan pokok dalam perkara a quo, bermula dari melakukan transaksi Simpanan Berjangka Sejahtera Prima sejak Tahun 2011 dan transaksi tersebut berjan lancar dengan jangka waktu 1 (satu) tahun ; 3. Bahwa kemudian simpanan tersebut ketika akan berakhir langsung di perpanjang kembali; 4. Bahwa kemudian selain melakukan simpanan dengan tergugat I, Para Penggugat juga ikut simpanan berjangka dengan koperasi yang lain yaitu koperasi Mitra Sejahtera yang beralamat di kota Cirebon; 5. Bahwa kemudian permasalahan mulai timbul sejak awal tahun 2012 dikarenakan Koperasai Mitra Sejahtera mulai terlambat membayar bungannya kepada Para Penggugat dan akhirnya Koperasi Mitra Sejahtera tersebut dinyatakan pailit atau bubar pada sekitar pertengahan tahun 2012; 6. Bahwa kemudian Para Penggugat tidak tahu / tisda mau tahu dengan masalah kepailitan dari koperasi Mitra Sejahtera tersebut sehingga Tergugat II merasa terbeban dengan kondisi tersebut; 7. Bahwa Tergugat II juga diminta oleh Para Tergugat untuk ikut membantu di toko Para Penggugat, awalnya Tergugat II berkeberatan akan tetapi oleh para Penggugat mengatakan kalu Tergugat II tidak mau Para Penggugat akan menarik semua simpanannya oleh karena itu Tergugat II bersedia ikut membantu di Toko Para Penggugat; 8. Bahwa dengan kondisi tesebut Tergugat II berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi malah Tergugat II di laporkan ke Polisi oleh anak dari Para Penggugat;


9. Bahwa tidak benar kalau Penggugat (H.DURAKIM) tidak mengetahui kalau simpanan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut sudah dicairkan; 10. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Blok Kedung Belik, Rt 027, Rw 007, Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Tanah Milik Ibu Siya

- Sebelah Timur

: Tanah Milik Ibu Saci

-

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Tina

- Sebelah Barat

: Tanah Milik Bpk. Mujiono

Adalah bukan milik dari Tergugat II;

11. Bahwa sebagaimana

Putusan

MA - RI No. 476. K/Sip/1974,

tanggal

14 November 1974 Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ke tiga; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah sewajarnyalah apabila gugatan para Penggugat tersebut ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima, dan kiranya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER Dalam Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Para Penggugat

SUBSIDER - Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang

tercantum dalam

salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.30 /Pdt.G/2014/PN.Sbr, tanggal 08 Desember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

2. 3.

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde).

4.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp.1.096.000 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

5.

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;


Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding No.30 /Pdt.G/2014/PN.Sbr yang dibuat oleh Penitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa

pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Kuasa hukum Pembanding

/Terbanding semula TERGUGAT I telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tanggal

08

Desember

2014

No.30

/Pdt.G/2014/PN.Sbr untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca

Risalah

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

No

30/Pdt.G/2014/PNSbr, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa pengajuan

permohonan

banding dari Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semulaTergugat I tersebut diatas telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama /Pembanding semula Penggugat I

kepada Terbanding I

pada tanggal 22 Desember 2014, dan kepada

Terbanding II / Pembanding semula Penggugat II pada tanggal 22 Desember 2014, kepada Turut Terbanding / Semula Tergugat II pada tanggal 22 Desember 2014, serta kepada Turut terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 23 Desember 2014,

Membaca akta pernyataan Permohonan

Banding No.30/Pdt.G/2014/PN.Sbr

yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Penggugat I,II telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tanggal

08

Desember

2014

No.30/Pdt,G/2014/PN.Sbr,untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding; Membaca

Risalah

Pemberitahuan

Pernyataan

Banding

No.30/Pdt.G/2014/PN.Sbr, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber, yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan banding dari kuasa Hukum

Pembanding/Terbanding

semula

Penggugat

I,II

tersebut

diatas

telah

diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Hukum Terbanding /Pembanding semula Terggugat I pada tanggal 16 Januari 2015, Kepada

Turut

Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Menimbang,

bahwa

Pembanding/Terbanding

semula

Tergugat

I,

telah

mengajukan Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 22 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 23 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya secara seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding


semula Penggugat I,II pada tanggal

30 Januari 2015, kepada Turut Terbanding/

semula Tergugat II pada tanggal 30 Januari 2015, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Penggugat I,II, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 13 Januari 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor kepada kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat I,pada tanggal 30 Januari 2015, kepada turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2015, kepada Turut Terbanding /semula turut Tergugat pada tanggal 22 Januari 2015;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara ( Inzage ) No.30 /PDT.G/2014/PN.Sbr yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal

08 Januari 2015 kepada

kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat I , Kepada Turut terbanding/ semula Tergugat II pada tanggal 07 Januari 2015, Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 07 Januari 2015,telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara ( inzage ) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung, dan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara ( inzage ) No 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr,dengan surat Nomor W11.U.19/1618/HT.01.10/XII/2014 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2015 kepada Kuasa Hukum Terbanding /Pembanding semula Penggugat I,dan II telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara ( inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber, sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding /Terbanding semula Tergugat I , dan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 08 Desember 2014 No 30/Pdt.G/2014/PN.Sbr, serta surat-surat bukti dan surat-surat


lainnya, keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Terbanding semula Tergugat I,dan Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat I,II, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu

mempertimbangkan

lagi

karena

tidak

ada

hal-hal

yang

baru

untuk

dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumber tersebut telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta serta keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding, sehingga dianggap telah tercantum dalam putusan di Tingkat Banding ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan

Pengadilan

Negeri

Sumber

tanggal

08

Desember

2014

No.30

/Pdt.G/2014/PN.Sbr, harus dikuatkan ;

Menimbang,

bahwa

dalam

pemeriksaan tingkat

banding,

oleh kerena

Pembanding/Terbanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ; Mengingat Undang-undang dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.

Menerima permohonan banding dari

Pembanding /Terbanding, semula

Tergugat I,dan dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat I,II ; 2.

putusan

Menguatkan

Pengadilan

Negeri

30/Pdt.G/2014/PN.Sbr Tanggal 08 Desember 2014

Sumber

Nomor

yang dimohonkan

banding tersebut ; 3.

Menghukum membayar

Pembanding

I

/Terbanding

semula

Tergugat

I

untuk

biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang pada

tingkat banding ditentukan

sebesar Rp.150.000,-- ( seratus limapuluh ribu

rupiah) ;

Demikianlah

diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 21 April 2015

oleh kami H.

LEXSY MAMONTO,S.H,M.H, sebagai Hakim ketua Majelis, H.EDWARMAN,SH, dan KAREL TUPPU,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat


penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

16

Maret

2015

No118/PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 22 April 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

dibantu oleh Tata Kurnia,S.H. sebagai

Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

H.EDWARMAN,S.H.

H.LEXY MAMONTO,S.H.M,H

T.t.d.

KAREL TUPPU,S.H.M.H

Panitera-pengganti

T.t.d.

TATA KURNIA ,S.H. Rincian biaya perkara : -

Redaksi

: Rp.

5.000,-

-

Materai

: Rp.

6.000,-

-

Pemberkasan

: Rp. 139.000,Rp. 150.000,-


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents